Format Pendataan Madrasah Ibtidaiyah

Document Sample
Format Pendataan Madrasah Ibtidaiyah Powered By Docstoc
					                  KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
         KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA)


1. Pendahuluan

  Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu
  dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk
  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
  harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
  kekerasan dan diskriminasi.

  Kebijakan pembangunan KPA pada dasarnya mengacu pada ketentuan
  perauran perundang-undangan yang berlaku yakni UUD 1945 pasal 28B dan
  28C, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PNBAI 2015, CRC,
  MDGs, dan WFFC serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
  dengan anak.

  Sebagaimana diamanatkan dalam UU. No. 23 tahun 2002 tentang
  Perlindungan Anak bahwa penjaminan dan pemenuhan hak-hak anak
  menjadi tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan
  Negara. Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang anak
  jumlahnya adalah cukup banyak namun implementasinya belum
  sebagaimana yang kita harapkan. Selain itu dengan keluarnya PP No. 41
  tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka tatanan
  kelembagaan di daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini
  berdampak pula terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang
  pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak. Satu segi penangnan
  perlindungan anak harus ditangani secara holistik dan berkelanjutan. Oleh
  karena itu untuk mempermudah para pemangku kepentingan dalam
  penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan dan perlindungan anak,
  maka perlu adanya kebijakan yang jelas yang dapat dijadikan sebagai acuan
  dalam rangka pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak di
  daerah.

2. Kebijakan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak

  2.1.   Definisi anak.
         Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas)
         tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (ps 1 UU No.
         23/2002).

  2.2.   Mengapa penting membangun dan melindungi anak.

          Dasar pemikiran:
           Anak: - merupakan amanah dan karunia dari Allah SWT Tuhan
                    Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi
                  - merupakan investasi bagi orang tua, bangsa dan negara.
                  - merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan
                    bangsa di masa kini dan masa depan.
                                                                             1
          Kualitas sumber daya manusia:
          - indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan
            pembangunan, yang dimulai sejak usia dini.

          Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepada
          pembangunan anak?
          - Menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah bangsa yang
            visioner atau tidak.

          Upaya melakukan pembangunan anak:
          - perlu dimulai dengan memperhatikan pertumbuhan dan
            perkembangan anak.

          Perencanaan pembangunan yang peduli anak
          - Perlunya perubahan pendekatan pembangunan menjadi peduli
            anak
          - Upaya peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak anak
            perlu diintegrasikan ke dalam seluruh program pembangunan yang
            terkait, utamanya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan
            hukum.

        Argumentasi pentingnya membangun anak
         Argumentasi Hak Asasi Manusia
         - Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang sampai kepada
           potensi penuhnya

        Argumentasi Nilai Moral
        - Melalui anak-anak, nilai moral ditumbuh-kembangkan

         Argumentasi Ekonomi dan Sosial
        - Pembangunan anak merupakan investasi untuk meningkatkan
          produktivitas bangsa dan masyarakat
        - Kesiapan anak memasuki kehidupan mandiri
        - Kesetaraan gender

2.3.    Tahap pertumbuhan anak:
        - Masa pralahir, yaitu sejak pembuahan sampai dengan full term.
        - Masa bayi, yaitu masa sejak lahir sampai dengan usia 1 tahun.
        - Masa batita, yaitu bayi berusia 1-3 tahun.
        - Masa prasekolah, yaitu anak yang berusia 4-5 tahun.
        - Masa sekolah dasar, yaitu anak yang berusia 6-12 tahun.
        - Masa remaja, yaitu masa pada saat anak berusia 12,5-18 tahun
          (laki-laki) dan 10,5-18 tahun (perempuan).

2.4.    Hak-hak anak:

        Hak-hak dasar anak:
        - Bertahan hidup: standar hidup yang layak; papan, sandang,
                            makanan   bergizi, pelayanan  kesehatan,

                                                                          2
                     penghidupan yang layak, perlindungan dari
                     segala bentuk kekerasan.

- Tumbuh kembang: segla hal yang memungkinkan anak tumbuh dan
                  berkembang secara penuh sesuai dengan
                  potensinya  pendidikan, bermain dan
                  memanfaatkan waktu luang, aktivitas sosial
                  budaya, akses terhadap informasi, dll.

-   Perlindungan:   semua yang diperlukan untuk melindungi mereka
                    dari kekerasan, perlakuan salah, dan
                    penelantaran.
-   Partisipasi:    memungkinkan anak untuk memainkan peran aktif
                    dalam komunitasnya sesuai dengan kelebihan
                    dan keterbatasan mereka terutama dalam
                    berbagai hal yang menyangkut kepentingan
                    mereka.

Hak-hak partisipasi:

Setiap anak berhak untuk menguatarakan pikiranya secara bebas.
Untuk itu, maka anak harus ditanya pendapatnya dan pendapat
tersebut harus dihormati serta diperhitungkan dalam semua
keputusan yang menyangkut hidup anak tersebut, baik dalam
keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat bahkan sampai ke
pengadilan sekalipun.

Hal yang sering terjadi dalam lingkungan keluarga, orangtua
menganggap anak yang berani bicara dengan orangtua sebagai
anak yang kurang ajar, apalagi bila anak berbeda pendapat dengan
orang tua. Begitu juga dengan guru sekolah. Masih banyak guru
yang tidak bisa menerima pendapat anak. Anak hanya
mendengarkan saja selama belajar di kelas dan tidak ada diskusi
atau upaya untuk mendorong anak berpikir dan mengeluarkan
pendapatnya.

Anak masih dalam proses belajar sehingga orang dewasa perlu
membimbing dan memperbaiki cara anak mengemukakan
pendapatnya. Sesungguhnya banyak manfaat ketika orang dewasa
berbicara dengan cara baik kepada anak, antara lain :
    Melatih anak berpikir kritis, mampu memecahkan masalah,
      dan mandiri karena terbiasa melatih pikirannya;
    Mendorong      anak    untuk   terus     giat   belajar dan
      mengembangkan sikap percaya diri
    Membina hubungan yang akrab dan menyenangkan diantara
      orangtua dan anak
    Mengembangkan sikap sopan santun dan toleransi kepada
      orang lain karena anak yang dihargai pendapatnya juga
      akan belajar menghormati pendapat orang lain.



                                                                3
Termasuk didalam hak partisipasi anak adalah hak anak untuk
mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi
yang mempunyai dampak pada anak. Selain itu juga
memungkinkan anak berperan aktif dalam berbagai hal yang
menyangkut kepentingan mereka.
Pasal tentang hak partisipasi dalam KHA :
    Pasal 12
    Pasal 13
    Pasal 15

Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan berekspresi adalah
hak partisipasi anak. Tetapi kebebasan tersebut senantiasa diikuti
dengan tanggungjawab untuk menghargai hak orang lain. Artinya
selama anak hidup dan berada dalam lingkungan bersama orang
lain, maka selalu ada hak-hak orang lain yang harus dihargai.
Kebebasan bertindak dan berekspresi tidak boleh dengan
melanggar hak orang lain.


Pengertian partisipasi anak sebetulnya sangat luas dan memiliki
tingkatan-tingkatan, seperti yang dikemukakan oleh Hart (1997)
yang mempopulerkan konsep tangga partisipasi anak. Namun
demikian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dalam hal ini
Deputi Perlindungan Anak, berdasarkan literatur yang ada telah
mencoba menterjemahkan partisipasi anak sebagai keterlibatan
anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati
perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara
langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan
persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan
pemahaman (buku Panduan Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi
Anak, Kementerian PP, tahun 2008).

Hak-hak anak secara umum meliputi hak untuk:
1. bebas beragama
2. bebas berkumpul secara damai
3. bebas berserikat
4. berekreasi
5. bermain
6. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni budaya
7. hidup dengan orang tua
8. kelangsungan hidup dan berkembang
9. tetap berhubungan dengan orang tua, bila dipisahkan dengan
    salah satu orang tua
10. mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-
    wenang
11. mendapatkan identitas
12. mendapatkan informasi dari berbagai sumber
13. mendapatkan kewarganegaraan
14. mendapatkan nama
15. mendapatkan pelatihan keterampilan
16. mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma
                                                                 4
       17. mendapatkan standar hidup yang layak
       18. mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan
       19. mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan
           perlakuan tidak manusiawi
       20. mendapatkan perlindungan dari siksaan
       21. mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi
           seksual dan kegunaan seksual
       22. mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
       23. mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan
           perdaganan anak
       24. mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
           sebagai anggota kelompok minoritas atau kelompok adat
       25. mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
       26. mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
           dalam penyalahgunaan obat-obatan
       27. mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
       28. mendapatkan perlindungan khusus, jika mengalami eksploitasi
           sebagai pekerja anak
       29. mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata
       30. mendapatkan perlindungan pribadi
       31. mendapatkan perlindungan standar kesehatan yang paling tinggi


2.5.   Situasi anak di Indonesia:

       Di bidang Kesehatan:

       Berdasarkan komitmen MDGs Indonesia telah menetapkan target
       untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 1.000
       KH dan Angka Kematian Balita (AKBA) menjadi 32 per 1.000 KH pada
       tahun 2015.
       Sedangkan menurut data SDKI 2007 menunjukkan AKB di Indonesia
       telah berhasil turun menjadi 34 per 1.000 KH dan AKBA tercatat
       sebanyak 44 per 1.000 KH.

       Angka kematian bayi dapat dilihat juga dalam tabel berikut:




                                                                         5
                                                        Angka Kematian Bayi
              .




       kematian bayi per 1.000 kel. hidup
                                            80
                                                  68
                                            70
                                                        57
                                            60
                                                               46
                                            50                                  40,8
                                                                                        33,9
                                            40                             35                   29,4
                                                                                                                            Target MDG: 23
                                                                                                         25,7
                                            30                                                                  22,5 20,7
                                                                                                                               18,3   17     15,5 15,5
                                            20
                                                                    Sasaran RPJM: 26
                                            10
                                                                                                                 Sasaran RPJP: 15,5
                                             0
                                                 1989   1993        1997         2001    2005          2009     2013        2017      2021      2025


                                                                            Tren AKB              Proyeksi AKB (BPS)




Gizi buruk juga menjadi salah satu permasalahan pada kesehatan
anak. Menurut KOMNAS PA pada tahun 2006 terdapat sejumlah
744.698 anak penderita malnutrisi dengan rincian 55,9% menderita
kurang gizi yakni 42,7% menderita gizi buruk dan 1,3% menderita
busung lapar. Selain itu anak-anak juga banyak terserang berbagai
penyakit seperti diare (5.645 anak), demam berdarah (5.127 anak),
polio (324 anak), lumpuh layu (451 anak), campak (1.652 anak), dan
flu burung 43 anak.

Hasil survei Garam Yudium 2005 mencatat bahwa prevalensi gizi
kurang meningkat menjadi 28,0% terdiri dari balita gizi buruk 8.8% dan
balita gizi kurang 19,2%. Selain kurang gizi juga banyak balita yang
menderita anemia pada tahun 2005 terdapat 8,1 juta balita yang
menderiat anemia (Depkes: 2007)

Menurut Komnas PA tahun 2006 terdapat 199 anak yang terserang
HIV/AIDS dan sekitar 144 bayi tertular HIV/AIDS dari ibunya.

Berdasarkan data dari Dit IV/Narkoba, Bareskrim, Mabes POLRI, 2008
mencatat jumlah kasus narkoba di Indonesia dengan usia tersangka
< 16 tahun sebanyak 110 kasus, usia 16-19 tahun sebanyak 2.627
kasus (2007).

Kematian balita dan bayi. pada tahun 1960, angka kematian bayi
(AKB) masih sangat tinggi yaitu 216 per 1.000 kelahiran hidup. Dari
tahun ke tahun, akb ini cenderung membaik sebagai dampak positif
dari pelaksanaan berbagai program di sektor kesehatan. pada tahun
1992 akb tercatat 68 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian menurun
menjadi 57 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1994, turun lagi
                                                                                                                                                         6
menjadi 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997, dan pada
tahun 2002-2003 penurunannya sudah mencapai 35 per 1000
kelahiran hidup (sDki 2002-2003). Menurut proyeksi bps (bps-unDp-
bappenas, 2005), pada tahun 2003 angka akb terus membaik hingga
mencapai 33,9 per 1.000 kelahiran hidup. Dengan kecenderungan
perkembangan pencapaian akb secara nasional seperti ini,
pencapaian target mDgs pada tahun 2015 diperkirakan sudah akan
tercapai pada tahun 2013.

Meskipun terus menurun, akb di indonesia masih tergolong tinggi jika
dibandingkan dengan negara-negara anggota asean, yaitu 4,6 kali
lebih tinggi dari malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 1,8 kali
lebih tinggi dari thailand. indonesia menduduki ranking ke-6 tertinggi
setelah singapura (3 per 1.000), brunei Darussalam (8 per 1.000),
malaysia (10 per 1.000), vietnam (18 per 1.000), dan thailand (20 per
1.000).

Perkembangan pencapaian AKB nasional tahun 1989-2005




Sumber: SDKI 1994,1997, 2002-2003. SKRT 1992, SUPAS 2005

Sementara itu, angka kematian balita (AKBA) juga menunjukkan
perkembangan yang membaik. Jika pada tahun 1992 akba masih
berada pada angka 97 per 1.000 kelahiran hidup, maka pada tahun
1994 angka ini telah turun menjadi 81 per 1.000 kelahiran hidup. pada
tahun 2002-2003 akba sudah mencapai angka 46 dan tahun 2005
mencapai 40 per 1.000 per kelahiran hidup. artinya, sepanjang dekade
1990-an telah terjadi perbaikan rata-rata 7 persen per tahun, lebih
tinggi dari dekade sebelumnya sebesar 4 persen per tahun. Pada
tahun 2000 indonesia telah mencapai dan melampaui target yang
ditetapkan dalam World summit for children (Wsc) yaitu 65 per 1.000
kelahiran hidup.

Penurunan akba dalam kurun waktu tahun 1992 (sDki) sampai 2005
(supas) lebih cepat dibandingkan penurunan akb dalam kurun waktu
yang sama. penurunan akba mencapai 57 kematian per 1.000
kelahiran hidup, sedangkan kecepatan penurunan akb hanya
mencapai 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup (lihat gambar 4.2). ini
menunjukkan bahwa resiko kematian kelahiran bayi lahir lebih besar

                                                                           7
ketimbang resiko kematian hingga usia balita. pada tahun 2004, bps
memperkirakan akb dapat mencapai 33,9 kematian per 1.000
kelahiran hidup, sementara akba dapat mencapai 40,9 kematian per
1.000 kelahiran hidup.

Perkembangan AKB dan AKBA nasional tahun 1989-2005




Sumber: SDKI 1994,1997, 2002-2003. SKRT 1992, SUPAS 2005

Angka kematian ibu (AKI) di indonesia telah mengalami penurunan
menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2003 bila
dibandingkan dengan angka tahun 1994 yang mencapai 390 kematian
per 100.000 kelahiran hidup. tetapi akibat komplikasi kehamilan atau
persalinan yang belum sepenuhnya dapat ditangani, masih terdapat
20.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya. Dengan kondisi ini,
pencapaian target MDGs untuk aki akan sulit dicapai. BPS
memproyeksikan bahwa pencapaian aki baru mencapai angka 163
kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun
2015, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 tersebut adalah 102.

Pencapaian target MDGs akan dapat terwujud hanya jika dilakukan
upaya yang lebih intensif untuk mempercepat laju penurunannya.
resiko kematian ibu karena melahirkan di indonesia adalah 1 dari 65,
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan resiko 1 dari 1.100 di thailand.
selain itu disparitas kematian ibu antarwilayah (provinsi) di indonesia
masih tinggi.

Pertolongan persalinan oleh petugas kesehatan terus mengalami
peningkatan hingga mencapai 72,41 persen pada tahun 2006
(susenas). persalinan ini sangat mempengaruhi angka kematian ibu
dan bayi sekaligus.

Penyebab langsung kematian ibu adalah perdarahan (30%),
eklampsia (25%), partus lama (5%), komplikasi aborsi (8%), dan
infeksi (12%). resiko kematian meningkat, bila ibu menderita anemia,
kekurangan energi kronik dan penyakit menular. aborsi yang tidak
aman bertanggung jawab pada 11 persen kematian ibu di indonesia.
aborsi yang tidak aman ini biasanya terjadi karena kehamilan yang
tidak inginkan (unwanted pregnancy).
                                                                     8
 Kontrasepsi modern memainkan peranan penting untuk menurunkan
 kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 1997, tingkat pemakaian
 kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun hanya 57,4
 persen, yang meningkat menjadi 60,3 persen pada tahun 2002-2003
 (sDki 2002-2003). Ssementara itu unmet need pada tahun 2002-2003,
 masih sekitar 8,6 persen. pemakaian kontrasepsi pada wanita kawin
 usia 15-49 ini, cenderung tidak menunjukkan peningkatan yang cukup
 berarti. Jika merujuk pada data susenas (1992-2006) maka selama
 kurun waktu 13 tahun pemakaian kontrasepsi pada perempuan kawin
 usia 15-49 tahun hanya meningkat 7,4 persen.

Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin dan menggunakan alat KB
tahun 1992-1996:




    Sumber: Susenas BPS (berbagai tahun)

 Resiko kematian ibu semakin besar dengan adanya anemia,
 kekurangan energi kronik (kek), dan penyakit menular seperti malaria,
 tuberkulosis (tb), hepatitis, serta Hiv/aiDs. pada tahun 1995, misalnya,
 prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 51 persen dan pada ibu
 nifas 45 persen. sementara pada tahun 2002 terdapat 17,6 persen
 wanita usia subur yang menderita kek. tingkat sosial ekonomi, tingkat
 pendidikan, faktor budaya, akses terhadap sarana kesehatan,
 transportasi, dan tidak meratanya distribusi tenaga terlatih --terutama
 bidan-- juga berkontribusi secara tidak langsung terhadap kematian
 ibu.

    Proyeksi perolehan AKI nasional tahun 2005-2025




                                                                       9
Sumber: SDKI 1994,1997,2002-2003, SKRT: 1986,1992,1992,1995



  Lebih lanjut, meskipun dalam uu nomor 1 tahun 1974 tentang
  perkawinan menggariskan bahwa batas usia minimal menikah untuk
  perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun,
  namun data susenas 2006 menunjukkan bahwa 12,56 persen wanita
  berumur 10 tahun ke atas menikah pertama kali pada usia 15 tahun ke
  bawah. sementara mereka yang menikah pertama kali pada usia 16
  tahun (batas usia legal untuk menikah) hanya 9,84 persen. pernikahan
  usia dini seperti ini berimplikasi pada peningkatan jumlah ibu
  melahirkan di usia yang sangat muda dan pada akhirnya
  meningkatkan risiko kematian ibu. pernikahan dini ini juga
  menyebabkan perempuan terpaksa putus sekolah karena dia harus
  mengurus keluarga.




  Di bidang Pendidikan:

  Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 1971-2007 untuk anak usia 7-
  18 tahun mengalami peningkatan terutama pada kelompok usia
  Sekolah Dasar (7-12 tahun).
  APS untuk anak usia dini (0-6 tahun) secara kuantitatif terus
  bertambah sejak tahun 2004 – 2006. Namun yang paling mencolok
  adalah jenis satuan PAUD melalui jalur non formal mencapai
  5.651.066 siswa, namun apabila dilihat dari jumlah penduduk usia 0-6
  tahun yang mencapai 28.068.100 anak maka jumlah peserta didik
  PAUD belum mencapai 50% (Depdiknas: 2006).

  Menurut BPS tahun 2006 jumlah anak putus ekolah tahun 2005
  sebanyak 1.712.413 anak, sebagian besar (54,3%) disebabkan oleh
  ketidakmampuan ekonomi, bahkan ada 16 kasus anak yang bunuh diri
  karena menunggak biaya sekolah.
  Pada kelompok umum 10-18 tahun terlihat persentase putus sekolah
  anak laki-laki sekitar 9,41% sementara perempuan hanya 5,6%.

  Menurut National Human Develeopment Report 2004, rata-rata lama
  sekolah penduduk sekolah tahun 1999 hanya 6,7 tahun dan
  meningkat menjadi 7,1 tahun pada tahun 2002. Data ini meunjukkan
  walaupun pendidikan meningkat namun secara umum untuk tingkat
  SLTP kelas 1 dan pada tahun 2002 rata-rata lama sekolah lama laki-
  laki 7,6 tahun (SLTP Kelas 2) lebih tinggi dibandingkan perempuan
  yang hanya 6,5 tahun (SLTP Kelas 1). Pada tahun 2004 dan 2005 rata
  lama sekolah meningkat menjadi 7,2 tahun dan dan 7,3 tahun. Pada
  masa tersebut rata-rata lama sekolah laki-laki adalah 7,8 tahun lebih
  tinggi dari perempuan yang hanya 6,8 tahun (BPS, Inkesra: 2005).

                                                                    10
Untuk melihat perkembangan situasi anak di sekolah dari tahun 2005-
2007 dapat dilihat dalam tabel berikut:

         SITUASI ANAK DI SEKOLAH
               (2005 - 2007)
                                       PENCAPAIAN (DALAM PERSENTASE)
               INDIKATOR
                                      2005       2006         2007
               APK PAUD               42.34      45.63        48.32
       APM SD/MI/SDLB/PAKET A         94.30      93.54        94.90
     APK SMP/MTs/SMPLB/PAKET
                B                     85.22      88.68        92.52
               APK
     SMA/SMK/MA/SMALB/PAKETC          52.07      56.22        60.51
      APK PT/PTA, TERMASUK UT         15.00      16.70        17.25
      PROSENTASE BUTA AKSARA
               USIA 15 TH             9.55       8.07         7.20
       *PAUD: Pembinaan Anak Usia
                  Dini
       APK: Angka Partisipasi Kasar
       APM: Angka Partisipasi Murni



Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-
12 tahun) dan angka partisipasi murni (APM) sekolah menegah
pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun) dari tahun 1992 sampai
tahun 2006 secara nasional menunjukkan kecenderungan membaik.
pada tahun 1992, APM SD/MI tercatat 88,7 persen dan pada tahun
2006 telah mencapai 94,73 persen. Sementara itu APM SMP/MTS
tahun 1992 adalah 41,9 persen dan mencapai 66,52 persen pada
tahun 2006. Jika kecenderungan seperti ini mampu dipertahankan,
maka indonesia diperkirakan berhasil mencapai target MDG pada
tahun 2015.

Angka partisipasi kasar (APK) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan
angka partisipasi kasar (APK) sekolah menengah pertama/madrasah
tsanawiyah dari tahun 1993 sampai tahun 2006 secara nasional
menunjukkan kecenderungan membaik. apk sD/mi sejak tahun 1992
sudah mencapai 102,0 persen.

     Perkembangan APM SD/MI dan APM SMP/MTs




                                                                       11
Sumber: Susenas BPS (berbagai tahun)


    Perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs




Sumber: Susenas BPS (berbagai tahun)




    Perkembangan APK SD/MI dan APK SMP/MTs
    menurut tingkat kelompok pengeluaran keluarga




                                                    12
Sumber: Susenas BPS (berbagai tahun)




    Pada tahun 2006, angka ini menjadi 109,95 persen. namun untuk
    tingkat SMP/MTs, APKnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan
    APK SD/MI. Pada tahun 1992 APK SMP/MTS masih berada di angka
    55,6 persen dan pada tahun 2006 baru mencapai 88,68 persen.
    indikator ini menginformasikan bahwa berbagai program SD/MI dan
    SMP/MTs non-reguler telah berhasil menjaring kembali murid SD/MI
    dan SMP/MTs untuk menuntaskan masa belajar mereka di bangku
    SD/MI maupun SMP/MTs. informasi ini juga menunjukkan bahwa
    dalam perjalanan mengikuti proses belajar mengajar, ternyata masih
    banyak siswa SD/MI yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang
    pendidikan yang lebih tinggi.

    Walaupun angka partisipasi kasar tingkat SD/MI maupun SMP/MTs
    menunjukkan perbaikan, tetapi bila dilihat dari tingkat kelompok
    pengeluaran rumah tangga, maka terdapat perbedaan antara
    kelompok rumah tangga miskin dan non-miskin. pada kelompok
    pengeluaran terbawah (kuantil 20% terbawah, Q1), apk SD/MI tahun
    1995 adalah 104,88 persen dan mencapai 108,92 persen pada tahun
    2006. Data tahun 1995 hingga 2006 menunjukkan indikasi
    bahwasanya APK SD/MI untuk kelompok pengeluaran terbawah
    ternyata berkembang lebih baik dari APK SD/MI untuk golongan
    pengeluaran teratas. peristiwa yang sama juga terjadi pada APK
    SMP/MTS antara tahun 1995 hingga 2006. APK SMP/MTs tahun 1995
    pada kelompok pengeluaran terbawah tercatat 44,39 persen dan
    menjadi 70,78 persen pada tahun 2006.

    Dari uraian di atas terlihat bahwa perbaikan kesejahteraan rumah
    tangga berpengaruh pada akses terhadap pendidikan, terutama bagi
    keluarga yang mempunyai anak usia sekolah sD dan smp.
    kesenjangan partisipasi pendidikan yang sangat mencolok antara
    kelompok pengeluaran terbawah (keluarga miskin) dan kelompok
    pengeluaran teratas (keluarga kaya) ini menunjukkan perlunya
    peningkatan perhatian pada kelompok keluarga miskin dalam
    memperoleh akses pendidikan.

    Angka melek huruf (melek aksara) usia 15-24 tahun dan 15 tahun ke
    atas yang menggambarkan kemampuan keberaksaraan penduduk.
    kemampuan keberaksaraan penduduk indonesia terus meningkat,
    yang tercermin dari meningkatnya angka melek huruf penduduk dari
    96,58 persen pada tahun 1992 menjadi 98,84 persen pada tahun
    2006. meningkatnya tingkat keberaksaraan ini terutama terjadi pada
    kelompok usia muda yaitu usia 15-24 tahun. ini terjadi seiring dengan

                                                                      13
meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar
dan meningkatnya proporsi siswa sD/mi yang dapat menyelesaikan
pendidikannya. namun, jika rentang usia diperlebar menjadi 15 tahun
ke atas, angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 82,9
persen.

       Perkembangan Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun 1992-
2006




   Sumber: Susenas BPS (berbagai tahun)

Dilihat dari angka melek huruf (melek aksara) usia 15-24 tahun dan 15
tahun ke atas menurut kelompok pengeluaran keluarga tampak bahwa
sebagian besar buta huruf terjadi pada kelompok pengeluaran
terbawah (keluarga miskin). meskipun angka melek huruf penduduk
miskin selalu lebih rendah dari penduduk kaya, tetapi dalam kurun
waktu 1995-2006 angka melek huruf penduduk kelompok termiskin
meningkat signifikan yaitu dari 92,94 persen menjadi 97,78 persen
untuk usia 15-24 tahun dan dari 71,17 persen menjadi 87,17 persen
untuk usia 15 tahun ke atas. berdasarkan jenjang pendidikan yang
pernah diikuti per tahun 2006, tampak bahwa 85 persen penduduk
usia 15 tahun yang buta aksara ternyata tidak pernah sekolah.
Sebagian besar dari mereka kini berusia lanjut.

Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun 1992-2006 menurut kelompok
pengeluaran:




                                                                  14
Sumber: Sisenas BPS (1995 & 2006)


   Tingkat    kelulusan  pendidikan     dasar.    keberhasilan   dalam
   meningkatkan angka partisipasi sekolah baik di sekolah dasar maupun
   di sekolah menengah belum diimbangi dengan peningkatan kelulusan
   yang memadai. memastikan semua anak laki-laki maupun perempuan
   di manapun untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar dihadapkan
   pada tantangan masih besarnya siswa putus sekolah (drop out) dan
   siswa yang mengulang.

   Perbaikan kelulusan sesuai kohort untuk siswa sD antara tahun
   1993/1994 sampai 2005/2006 tidak menggambarkan secara
   keseluruhan tingkat kelulusan siswa sekolah dasar dan tingkat siswa
   yang meneruskan ke jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini
   merupakan tantangan terbesar dalam bidang pendidikan dasar.

   Profil penduduk usia 15 tahun yang buta aksara menurut jenjang
   pendidikan yang pernah diikuti:




                        Sumber: Susenas BPS (2006)


   Perkembangan     angka    putus   sekolah  sendiri   mempunyai
   kecenderungan meningkat sejak tahun ajaran 2001/2002 sampai
   2005/2006. antara tahun ajaran 2001/2002-2002/2003 terdapat 683

                                                                    15
ribu atau 2,66 persen siswa sekolah dasar putus sekolah, lalu
meningkat menjadi 767,8 ribu atau 2,97 persen pada 2002/2003-
2003/2004, kemudian mencapai 777 ribu atau 2,99 persen pada
2003/2004-2004/2005, dan kemudian mencapai 824,7 ribu atau 3,17
persen pada 2004/2005-2005/2006.

Perkembangan angka menulang dan putus sekolah, Sekolah Dasar:




Sumber: Rangkuman Statistik persekolahan 2005/2006
Balitbang Pusat Statistik Pendidikan, Depdiknas: 2006

selain angka putus sekolah yang cukup besar, jumlah siswa yang
mengulang juga juga masih cukup besar walaupun persentasenya
terus menurun dari tahun ke tahun. antara tahun ajaran 2001/2002-
2002/2003 terdapat 1.4 juta atau 5,9 persen siswa sekolah dasar yang
mengulang, menjadi 978 ribu atau 5,4 persen pada 2002/2003-
2003/2004, kemudian menjadi 1,17 juta atau 4,51 pada 2003/2004-
2004/2005, dan kemudian menurun menjadi sekitar 1 juta atau 3,95
persen pada 2004/2005-2005/2006.

Dengan kondisi seperti ini maka tingkat melanjukan siswa sekolah
dasar dengan kohort yang sama ke sekolah menengah pertama
menjadi rendah pula. pada tahun 2005/2006, kohort siswa yang
memasuki sD pada tahun 1999/2000 menunjukkan bahwa hanya 59
persen siswa yang dapat melanjutkan ke smp. persentase ini sudah
meningkat bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2002/2003. pada
tahun tersebut kohort siswa yang masuk sD pada tahun 1996/1997
menunjukkan bahwa hanya 51 persen siswa yang berhasil mencapai
SMP.


Di bidang Penanggulangan HIV/AIDS

Secara kumulatif, pengidap infeksi HIV dan kasus AIDS dalam rentang
waktu 10 tahun terakhir sampai dengan 31 Maret 2008 terdiri dari
6.130 HIV dan 11.868 AIDS. Jumlah HIV dan AIDS 17.998 dengan
angka kematian sebanyak 2.486. Pelaporan diberikan oleh 32 propinsi
dan 194 Kabupaten/Kota. Cara penularan kasus AIDS kumulatif yang
dilaporkan adalah melalui IDU (49,1%) dan hubungan heteroseksual
(42,1%).
Khusus dalam masa Januari sampai dengan Maret 2008, terdapat
penambahan 64 infeksi HIV dan 727 kasus AIDS. Data diterima dari
19 propinsi. (Ditjen PPM & PL Depkes RI, Maret 2008).



                                                                 16
             Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI, Maret 2008

Kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada kelompok usia produktif 20 – 29
tahun (53,62%). Mengingat AIDS biasa muncul sekitar 5 – 10 tahun
sesudah seseorang tertular HIV, maka data tersebut memberi
petunjuk bahwa mereka yang dilaporkan menderita AIDS pada usia
20 – 29 tahun sesungguhnya tertular HIV sebelum usia 20 tahun, yaitu
sekitar usia 15 tahun bahkan lebih muda (Strategi Nasional
Penanggulangan HIV dan AIDS pada Anak dan Remaja 2007 – 2010,
2008). Meskipun jumlah perempuan yang tertular AIDS (2.466 kasus)
masih jauh dibandingkan laki-laki (9.337 kasus), namun dampak AIDS
pada perempuan/anak peremuan lebih signifikan. Hal ini berkaitan
dengan kondisi sosial dan budaya yang masih ada dalam masyarakat
termasuk tekanan teman sebaya, stigma dan diskriminasi (sebagai
perempuan/anak perempuan dan sebagai pengguna Napza). Juga
berkaitan dengan kondisi fisik, kerentanan penularan infeksi yang
lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

 Jumlah Kumulatif Kasus AIDS Menurut Golongan Umur

GOLONGAN USIA                  AIDS                      AIDS/IDU

     <1                         55                             0

    1–4                        114                             0

    5 – 14                      42                             3

   15 – 19                     387                            110

   20 – 29                    6.364                           3.976

   30 – 39                    3.298                           1.383

   40 – 49                     936                            199

   50 – 59                     243                             30


                                                                      17
     > 60                       58                             12

Tidak diketahui                371                            121

   JUMLAH                     11.868                          5.834
             Sumber : Ditjen PPM & PL Depkes RI, Maret 2008

Hasil estimasi populasi rawan tertular HIV tahun 2006 memperlihatkan
angka tertinggi hampir di semua propinsi di Indonesia menunjuk pada
penasun/IDU, dengan total untuk wilayah Indonesia sebesar 90.000
(Ditjen PPM & PL Depkes RI, 2008).

Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-29 tahun diperkirakan
masih di bawah 0,1 persen. Namun angka prevalensi pada sub-
populasi perilaku beresiko telah melebihi 5 persen. bahkan di papua,
Hiv dan aiDs telah masuk pada populasi umum (usia 15-49 tahun)
dengan prevalensi 2,4 persen. epidemi aiDs sekarang telah terjadi
hampir di seluruh indonesia. Hal ini dapat diketahui dari adanya
laporan tentang kasus aiDs dari setiap provinsi. Jika pada tahun 2004
hanya 16 provinsi yang melaporkan adanya kasus aiDs, maka pada
tahun 2007 aiDs telah dilaporkan di 32 provinsi. Jumlah kumulatif
kasus aiDs yang dilaporkan juga meningkat cukup tajam, yaitu dari
2.682 kasus pada tahun 2004, menjadi 10,384 kasus hingga akhir
September 2007.
Berdasarkan provinsi, Dki Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan
kumulatif jumlah kasus aiDs terbanyak yaitu 2.849 kasus, disusul
Jawa barat 1.445 kasus, papua 1.268 kasus dan, Jawa timur 1.043
kasus.

Perkembangan kasus AIDS yang dilaporkan di Indonesia (10 tahun
terakhir s.d September 2007)




Sumber: Depkes 2007

Jumlah kasus Hiv positif yang dilaporkan dalam 10 tahun terakhir juga
cenderung meningkat dan hingga 30 september 2007 mencapai 5.904
kasus. (gambar 6.3). Departemen kesehatan memperkirakan bahwa
populasi yang rawan tertular Hiv pada tahun 2006 sebesar 193.070
orang, dengan jumlah terbesar berturutturut di provinsi Dki Jakarta,
papua, Jawa barat dan Jawa Timur
                                                                      18
Di bidang Perlindungan

a. Pekerja anak:

   Jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun di Indonesia selama periode
   tahun 2001-2002 selalu di atas 500.000 anak atau di atas 6% dari
   jumlah anak usia 10-14 tahun. Pada tahun 2003, jumlah pekerja
   anak usia 10-14 tahun mengalami penurunan menjadi sekitar
   367.610 anak (43,62%), namun kembali mengalami kenaikan
   sekitar 488.850 anak (5,83%) pada tahun 2004. Sedangkan pada
   tahun 2005, jumlah pekerja anak usia 10-14 tahun kembali
   menurun sekitar 383.210 anak (4,43%).
   Dari data tersebut, bisa diperkirakan bahwa pada kurun waktu
   tahun 2001-2005, dalam setiap 100 anak usia 10-14 tahun
   terdapat 4 sampai 6 pekerja anak, yang memiliki kondisi yang pasti
   berbeda dengan anak-anak lainnya di usia yang sama, bahkan
   kehilangan hak dan kesempatan untuk hidup selayaknya anak
   dalam usia tersebut.
          Perkembangan Pekerja Anak Usia 10-14 Tahun
                Tahun 2001-2005 (dalam ribuan)

        (Diolah dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional/Sakernas
                 Agustus 2001-2004 dan November 2005)

                      Anak Usia               Pekerja Anak Usia
      Tahun
                     10-14 Tahun               Usia 10-14 Tahun
      2001             20,862.8          1,322.70          6.34
      2002              21,263.9         1,414.05            6.65
      2003              19,450.4           898.61            4.62
      2004              20,998.9         1,224.24            5.83
      2005              21,686.3           960.70            4.43

 Catatan: angka dalam tanda kurung menunjukkan persentase pekerja anak
          usia 10-14 tahun terhadap jumlah anak usia 10-14 tahun.
              (Sumber: Indaryanti dan Lisna [eds.], 2005:77-78)




   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) anak usia 10-14 tahun
   menurut provinsi berdasarkan Sakernas November 2005 di seluruh
   Indonesia mencapai rata-rata 4,43%. Artinya, dari 100 anak usia
   10-14 tahun terdapat 4 anak yang menjadi pekerja anak (Indaryanti
   dan Lisna, 2005: 160).

   Jika dibandingkan antar provinsi se-Indonesia, Papua merupakan
   provinsi dengan TPAK anak usia 10-14 tahun tertinggi dari seluruh
   provinsi lain di Indonesia, yakni mencapai 15,94%. Urutan provinsi

                                                                         19
  dengan TPAK tertinggi berikutnya adalah Bali (9,90%), Nusa
  Tenggara Barat (9,67%), Sulawesi Selatan (9,66%), Jambi
  (9,29%).

  Sementara itu, Nangroe Aceh Darussalam merupakan provinsi
  dengan TPAK anak usia 10-14 tahun terendah dari seluruh
  provinsi lain di Indonesia, yakni mencapai 1,19%. Urutan provinsi
  dengan TPAK terendah berikutnya adalah DKI Jakarta (1,25%),
  Maluku (1,55%), Kalimantan Tengah (1,88%), dan Riau (2,58%).

  Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, di 33 provinsi,
  jumlah pekerja anak meningkat. Tahun 2006 jumlahnya mencapai
  3,2 juta dan menjadi 4,8 juta pada 2007. Tahun 2008 diperkirakan
  menjadi 6,3 juta. Perkiraan ini berdasarkan pola tahun-tahun
  sebelumnya (Kompas, 13 Juni 2008).

  Jumlah anak berusia 0-18 tahun yang bekerja sebagai pekerja
  anak sangat dimungkinkan jauh lebih besar dari yang dilaporkan
  menurut data-data Sakernas tersebut. Sebagai perbandingan,
  dalam laporan Indosiar News (2 Februari 2008) disebutkan,
  menurut laporan survei BPS tentang pekerja anak di Indonesia,
  jumlah pekerja anak mencapai 2,8 juta anak hingga tahun 2006.
  Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak adalah dari pekerja anak
  perempuan yakni 1.734.126 orang, sedangkan pekerja anak laki-
  laki 130.948 orang. Sedangkan menurut International Labour
  Organization (ILO), pada tahun 2007 jumlah pekerja anak di
  Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka
  bekerja disektor pertanian keluarga, perusahaan manufaktur, dan
  perdagangan skala kecil. (Website Serikat Pekerja PT. Jakarta
  International Container Terminal/SP JICT, 5 April 2008).


b. Anak yang diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial:

  UNICEF [2005] menyatakan bahwa diperkirakan bahwa 30% dari
  perempuan pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun,
  meskipun diakui juga kenyataan bahwa anak-anak perempuan
  seringkali melebih-lebihkan usia mereka. Bahkan pada beberapa
  kasus ditemukan anak-anak perempuan yang masih berusia 10
  tahun.
  Data dari Departemen Sosial menunjukkan perkiraan bahwa lebih
  dari 3000 wisatawan dari negara tetangga [Malaysia dan
  Singapura] berkunjung ke Batam setiap minggunya dengan tujuan
  untuk melakukan aktivitas seksual dengan pekerja seks di pulau
  tersebut. Sekitar 30 % dari total pekerja seks yang berjumlah 5.000
  sampai dengan 6.000 orang adalah anak-anak di bawah usia 18
  tahun [Koalisi Nasional Penghapusan ESKA, 2006].
  Kasus prostitusi anak dilaporkan banyak terjadi di sejumlah daerah
  di Indonesia, seperti Medan, Pontianak, Palembang, Jakarta,
  Indramayu, Jepara, Pati, Surabaya, Makassar, Manado, Maluku
                                                                  20
   dan Papua. Batam, Bali dan Pontianak dalam hal ini merupakan
   daerah dengan prostitusi anak dalam jumlah besar. Praktek ESKA
   [Eksploitasi Seksual Komersial Anak] berlangsung terutama di
   pusat-pusat prostitusi, tempat hiburan, karaoke, panti pijat,
   pertokoan dll [UNICEF, 2005; Koalisi Nasional Penghapusan
   ESKA, 2006]. Sedangkan mayoritas pelaku [user] adalah
   penduduk lokal sendiri atau pengunjung domestik, namun
   demikian terdapat beberapa kasus yang melibatkan pengunjung
   atau wisatawan dari mancanegara [UNICEF, 2005; Koalisi
   Nasional Penghapusan ESKA, 2006].

c. Anak yang diperdagangkan (trafiking anak)

   Hasil pendataan Pusdatin [Pusat Data dan Informasi
   Kesejahteraan Sosial] Departemen Sosial Republik Indonesia pada
   tahun 2004 yang bersumber dari data-data LSM di 9 propinsi
   menunjukkan bahwa pada tahun 2004 tercatat ada 932 anak yang
   menjadi korban trafiking dan tersebar di provinsi DKI Jakarta, Jawa
   Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera
   Utara, Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

   Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa mayoritas anak yang
   menjadi korban trafiking [96%] adalah anak perempuan. Dari 9
   provinsi tersebut, kasus yang tercatat paling banyak adalah di
   propinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, perlu
   diperhatikan keterbatasan sumber pendataan ini yang hanya
   berasal dari 20 LSM yang tersebar di 9 provinsi, terlepas bahwa
   LSM-LSM tersebut diyakini telah melakukan investigasi maupun
   penanganan trafiking anak seperti yang telah diidentifikasi oleh
   International Catholic Migration Commission [ICMC].

   Data menunjukkan bahwa bentuk trafiking yang memakan korban
   paling banyak adalah migrasi, dan secara khusus tercatat ada 578
   anak yang menjadi korban di propinsi Nusa Tenggara Barat saja.

   Data menunjukkan jumlah balita dan anak korban trafiking yang
   ditangani oleh IOM (International Organization for Migration)
   Indonesia sejak Maret 2005 sampai dengan April 2007 tercatat ada
   643 balita dan anak.

   Mayoritas korban tersebut adalah perempuan dan jumlah tersebut
   merupakan 288 dari total korban trafiking yang ditangani IOM pada
   kurun waktu tersebut. Data ini kemudian meningkat karena
   berdasarkan data IOM periode Maret 2005 – Januari 2008 tercatat
   sebanyak 790 balita dan anak, dimana ada 5 bayi, 651 anak
   perempuan dan 134 anak laki-laki (KPP, 2008). Artinya ada
   peningkatan sebesar 147 balita/anak dalam waktu 9 bulan. Data
   lain yang perlu ditengok adalah data Bareskrim Kepolisian RI dari
   tahun 2003 – 2007 yang mencatat perdagangan orang sebanyak

                                                                   21
  492 kasus dengan melibatkan 1.015 orang dewasa (81 %) dan 238
  anak-anak (19 %) [KPP, 2008].


d. Pengungsi Anak dan Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata

  Sejak tahun 2004, masalah pengungsi anak di Indonesia dalam
  jumlah besar dan kondisi memperihatinkan sekurang-kurangnya
  terjadi akibat bencana gempa tektonik dan gelombang tsunami di
  provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan kepulauan Nias
  provinsi Sumatera Utara (26 Desember 2004), gempa tektonik di
  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan beberapa kawasan
  sekitarnya di Jawa Tengah (27 Mei 2006), dan bencana semburan
  lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (29 Mei 2006).

   Pengungsi Anak Korban Bencana Tsunami di NAD

    Pada tahun 2005 terdapat korban bencana gempa/tsunami di
    (NAD) yang tergolong usia anak (0-18 tahun) yang masih
    berstatus sebagai pengungsi. Jumlahnya lebih dari 60.316 anak
    (kelompok usia 0-14 tahun) atau 29,59% dari seluruh pengungsi,
    belum termasuk anak usia 15-18 tahun dalam kelompok umur
    15-19 tahun (23.291 anak).

    Sedangkan menurut database The Family Tracing and Reunificat
    on Network (FTR) atau Jaringan Lembaga untuk Penelurusan
    dan Penyatuan Keluarga (terdiri dari Departemen Sosial RI,
    Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, Dinas Sosial Provinsi
    NAD, UNICEF, ICRC, Cardi/IRC, LCO, Muhammadyah, Pusaka,
    dan Child Fund), sampai dengan 15 Mei 2006, bencana tsunami
    telah mengakibatkan 2831 anak telantar atau terpisah dari orang
    tua mereka pada Januari 2005 sampai Mei 2006. Sejumlah 700
    anak di antaranya kehilangan kedua orang tua mereka,
    sedangkan 1301 anak tak mengetahui keberadaan orang tua
    mereka sehingga diduga kuat mereka pun telah menjadi yatim
    piatu (Depsos RI and Save The Children, 2006:ix).

    Sementara itu, pada Desember 2005 sampai Maret 2006, tim
    pekerja sosial Depsos RI dengan dukungan Pekerja Sosial
    Masyarakat dan UNICEF melakukan Rapid Assesment of
    Children’s Homes in post-Tsunami Aceh, yang menghasilkan
    data-data kondisi anak korban tsunami yang berada di panti-panti
    sosial anak/panti asuhan se-provinsi NAD (bukan dalam status
    pengungsi dan tinggal di barak-barak pengungsian atau di
    rumah-rumah keluarga). Menurut riset tersebut, pada Maret 2006
    terdapat 207 panti asuhan aktif yang menampung 16.234 anak,
    terdiri dari 9.567 anak laki-laki (60%) dan 6.667 perempuan
    (40%). Dalam jumlah panti-panti asuhan tersebut terdapat 193
    panti asuhan anak telantar atau yatim piatu dan 14 panti sosial

                                                                 22
 anak penyandang cacat (Depsos RI and Save The Children,
 2006:xi).

 Sampai dengan Maret 2006, anak-anak yang diasuh di panti-
 panti asuhan anak telantar se-NAD berjumlah 16.234 anak. Di
 antara seluruh anak asuh tersebut, 16,3%-nya adalah anak-anak
 korban tsunami (2.589 anak), terdiri dari 1.449 anak laki-laki dan
 1.107 perempuan yang telantar/terpisah dari keluarganya, serta
 21 anak laki-laki dan 12 perempuan yang cacat.
 Pengungsi Anak Korban Gempa di DIY dan Jawa Tengah

 Menurut laporan Depsos RI pada 1 Juni 2006 pukul 07:00 WIB,
 korban tewas akibat gempa tersebut berjumlah 6.234 orang.
 Selain itu, 33.231 orang mengalami luka berat, dan 12.917 orang
 luka ringan. Gempa ini juga merubuhkan 7.057 rumah. (Website
 Pusat Informasi Kegiatan Posko UGM Peduli Bencana. 10 Juni
 2006). Sedangkan menurut Bapeda Pemda DIY (17 Juni 2006
 pk. 18.00), tercatat 5.760 orang meninggal dan 37.339 orang
 luka-luka akibat gempa tersebut.

 Menurut laporan Humas Badan Informasi Dinas Sosial Provinsi
 DIY hingga Juni 2007, dari seluruh korban gempa tersebut,
 terdapat 58 anak kehilangan kedua orang tua mereka (yatim
 piatu), 402 anak kehilangan ayah (yatim), 216 kehilangan ibu
 (piatu), 1341 anak menderita luka-luka, 84 anak mengalami
 cacat, dan 436 anak mengalami trauma berat (Shakuntala,
 2007). Sementara jumlah anak yang tewas akibat gempa
 tersebut tidak diketahui secara pasti.

 Berdasarkan pendataan yang dilakukan Yayasan KAKAK
 Surakarta, sebagian besar anak yang kehilangan salah satu atau
 kedua orangtuanya dititipkan kepada keluarga dekat (Ababil,
 2006). Sementara kondisi lain yang dialami anak-anak korban
 gempa tersebut beraneka ragam. Misalnya, sebuah fenomena
 baru pasca gempa, anak-anak dieksploitasi secara ekonomi
 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan cara
 mengemis di jalanan. Selain itu, para pengungsi anak tersebut
 terancam tindak eksploitasi seksual, sebagai dampai kesulitan
 ekonomi maupun lemahnya pengamanan dan perhatian
 keluarga/masyarakat terhadap mereka. (Ababil, 2006).

 Pengungsi Anak Korban Semburan Lumpur Panas Lapindo

 Pada tanggal 29 Mei 2006, terjadi semburan lumpur panas dari
 lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas, Porong, Sidoarjo, Jawa
 Timur. Lumpur panas tersebut telah merendam pemukiman
 warga di sekitarnya dalam radius 450 hektar (WHO, 2006).
 Terdapat 2.168 keluarga (8.348 jiwa) pengungsi yang ditampung
 di Pasar Baru Porong, pasar yang belum sempat dioperasikan

                                                                23
 dan dijadikan lokasi penampungan utama. Terdapat 282 kios dan
 51 ruko yang dijadikan rumah tinggal sementara bagi para
 pengungsi. Lokasi penampungan pengungsi lainnya adalah Balai
 Desa Renokenongo, Porong, dan rumah-rumah keluarga korban.
 Hingga 30 Agustus 2006, jumlah pengungsi mencapai lebih dari
 11.000 jiwa (Atmanto dan Bahaweres, 2006).

 Menurut laporan Tim Pelaporan Sosial Lumpur Sidoarjo (TPS-
 LUSI) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sidoarjo (2007), terdapat
 2.605 kepala keluarga (KK) yang mengungsi sampai 22
 November 2006 (pada saat terjadinya ledakan pipa gas
 Pertamina di dekat lokasi semburan lumpur panas). Selanjutnya,
 jumlah pengungsi yang tinggal di Pasar Baru Porong setelah
 ledakan pipa gas Pertamina 22 November 2006 adalah 906 KK
 (3250 orang), dan seluruhnya berasal dari desa Renokenongo
 (PKS Sidoarjo, 2007).

 Dalam konteks hak anak, semburan lumpur panas tersebut telah
 merendam 10.426 tempat tinggal dan 33 sekolah. Perincian 33
 sekolah yang terendam adalah 6 TK, 3 RA, 11 SDN, 4 MI, 2
 SMP, 3 Mts, 1 SMK, 3 MA. Akibatnya, 5397 siswa (2.755 laki-laki
 dan 2.642 perempuan) kehilangan hak bersekolah dan sebanyak
 405 guru (177 laki-laki dan 226 perempuan) serta 46 karyawan
 (24 laki-laki dan 22 perempuan) menghentikan pelayanan
 pendidikan kepada mereka (PKS Sidoarjo, 2007).

 Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata di NAD

 Dalam konteks anak-anak, Menurut hasil Rapid Assesment of
 Children’s Homes in post-Tsunami Aceh yang dilakukan tim
 pekerja sosial Depsos RI dengan dukungan Pekerja Sosial
 Masyarakat dan UNICEF (Maret 2006), tercatat 1.318 anak
 korban konflik yang telantar/cacat dan dititipkan di panti-panti
 asuhan atau panti anak cacat se-NAD.

 Menurut data dari Depsos RI and Save The Children, 2006
 menunjukkan terdapat, 1.318 anak korban konflik di NAD
 tersebut terdiri dari 785 anak laki-laki dan 508 perempuan yang
 telantar/terpisah dari keluarga mereka dan dititipkan di panti-panti
 asuhan anak, serta 6 anak laki-laki dan 19 perempuan yang
 cacat yang diasuh di panti-panti anak cacat.
 Menurut laporan yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja Studi
 Perkotaan (KKSP), Yayasan Anak Bangsa (YAB), People’s Crisis
 Centre (PCC), Jesuit Refugee Service (JRS) tahun 2004 (dalam
 Child Soldiers Global Report, 2008), terdapat anak-anak berusia
 di bawah 18 tahun yang pernah digunakan baik oleh GAM
 maupun TNI sebagai informan (mata-mata) atau penjaga,
 penyedia logistik, bahkan pejuang atau prajurit bersenjata


                                                                  24
 (combatant) dalam konflik bersenjata di Aceh sejak 1976.
 Namun, jumlahnya tidak pernah diketahui secara pasti.

 Di antara 2.000 tahanan politik yang dibebaskan pemerintah RI
 atas dasar Piagam Kesepahaman (MOU) dengan GAM (15
 Agustus 2005), terdapat 19 anak laki-laki berusia 14-17 tahun.
 Mereka ditangkap karena diduga anggota GAM. Selain itu,
 terdapat juga beberapa tahanan perempuan berusia 17-an tahun
 yang dibebaskan. Mereka tidak digolongkan sebagai anak-anak
 karena telah menikah (Child Soldiers Global Report, 2008).

 Anak dalam Situasi Konflik Sosial di Poso

 Wikipedia (13 Februari 2008 07:15) mencatat kerusuhan tersebut
 telah menewaskan lebih dari 577 orang. Sedangkan menurut
 laporan George Junus Aditjondro (2004:1), kerusuhan tersebut
 telah menewaskan sedikitnya 4.000 orang.

 Selain itu, menurut laporan Anto Sangaji (2000) sekurang-
 kurangnya muncul tiga ekses penting yang ditimbulkan oleh
 kerusuhan Poso, yakni
 Pertama, terjadinya arus pengungsi dalam jumlah besar, baik
 dari Kota Poso, maupun dari kecamatan-kecamatan di
 sekitarnya. Dilaporkan, pengungsi dalam jumlah besar mengalir
 ke Kota Palu (17.000 jiwa), Tentena (28.000 jiwa), Sulut (4.500
 jiwa), dan Sulsel (7.000 jiwa) (lihat Kompas, 22 Juli 2000).
 Pengungsi juga mengalir ke Kecamatan Parigi di Kabupaten
 Donggala (7.000 jiwa), Kecamatan Lore Utara (2.500 jiwa) dan
 Kecamatan Ampana Kota (7.000 jiwa) di Kabupaten Poso, dan
 lain-lain
 Kedua, kerusuhan Poso telah menimbulkan kerusakan materiil
 tidak sedikit. Tidak kurang dari 5.000 rumah penduduk terbakar
 dan ribuan lainnya rusak (Kompas 22 Juli 2000).
 Ketiga, kerusuhan meninggalkan efek psiko-sosial yang
 kompleks;      trauma     karena    menyaksikan    penyiksaan,
 pembunuhan, dan pelecehan seksual; dendam dan frustasi
 karena sanak keluarga terbunuh dan rumah terbakar;
 mengentalnya solidaritas keagamaan yang eksklusif karena
 kerusuhan sepenuhnya terbaca sebagai perang antar (umat ber-)
 agama.

 Dalam konteks anak-anak, memang tidak diketahui secara pasti
 berapa jumlah anak berusia 0-18 tahun yang menjadi korban
 kerusuhan itu, entah meninggal, luka-luka, cacat, kehilangan
 orang tua atau terpisah dari keluarga, dsb. Tapi yang pasti,
 kerusuhan itu menyebabkan banyak anak-anak usia sekolah
 mengungsi ke tempat aman dan terpaksa kehilangan
 kesempatan untuk meneruskan sekolah atau sekurang-
 kurangnya terganggu sekolahnya (Sangaji, 2000).

                                                             25
           Data statistik tentang jumlah pengungsi anak usia 0-18 tahun
           korban konflik dengan kekerasan di Poso tidak tersedia.
           Bagaimana perubahannya hingga tahun 2008 pun tidak diketahui
           secara pasti. Yang jelas, hingga Januari 2007, banyak pengungsi
           termasuk pengungsi anak korban kerusuhan Poso masih enggan
           meninggalkan lokasi-lokasi pengungsian dan kembali ke Poso,
           kampung halaman mereka sebelumnya. Bahkan operasi
           penegakan hukum oleh tim Mabes Polri, pada 11 dan 22 Januari
           2007, yang menewaskan 14 warga sipil dan dua aparat
           kepolisian, serta menangkap 21 orang dari 29 orang yang
           sebelumnya dinyatakan sebagai DPO, belum mampu
           meyakinkan para pengungsi akan situasi Poso yang sudah aman
           (Hamdin, 2007).


       e. Kepemilikan Akta Kelahiran

        Jumlah penduduk usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran di 30
        provinsi di Indonesia. Secara umum, dapat dilihat bahwa tingkat
        kepemilikan akta kelahiran bervariasi antara 18,90 persen sampai
        dengan 79,45 persen, dengan rata-rata sebesar 42,82 persen.
        Provinsi yang tingkat kepemilikan akta kelahirannya tertinggi adalah
        DI Yogyakarta sebesar 79,45 persen dan Provinsi yang terendah
        adalah Sumatera Utara sebesar 18,90 persen (Supas 2005).

        Kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat dalam tebel berikut:

                                           Penduduk 0 - 4 Tahun
              Provinsi
                                                Memiliki Akta Kelahiran
                                  Jumlah
                                               Banyaknya     Persentase
Sumatera Utara                      543.768        135.028         24,83
Sumatera Barat                      134.858         60.695         45,01
Riau                                193.580         86.435         44,65
Jambi                                75.847         57.979         76,44
Sumatera Selatan                    194.065        101.592         52,35
Bengkulu                             39.033         25.504         65,34
Lampung                             147.400         76.502         51,90
Kep. Bangka Belitung                 37.398         28.873         77,20
Kepulauan Riau                      111.823         73.461         65,69
DKI Jakarta                         714.565        595.908         83,39
Jawa Barat                         1.760.374       999.113         56,76
Jawa Tengah                         995.145        623.053         62,61
DI Yogyakarta                       122.654         99.563         81,17
Jawa Timur                         1.170.912       820.122         70,04
Banten                              439.072        274.338         62,48
Bali                                158.819         84.285         53,07

                                                                           26
Nusa Tenggara Barat                  156.525      47.414      30,29
Nusa Tenggara Timur                    3.183      29.117      39,79
Kalimantan Barat                     108.688      62.884      57,86
Kalimantan Tengah                     55.044      28.008      50,88
Kalimantan Selatan                   129.535      74.280      57,34
Kalimantan Timur                     169.079     110.864      65,57
Sulawesi Utara                        72.452      39.225      54,14
Sulawesi Tengah                       48.594      24.369      50,15
Sulawesi Selatan                     258.485     120.497      46,62
Sulawesi Tenggara                     45.213      19.435      42,99
Gorontalo                             25.391       8.698      34,26
Maluku                                36.780      20.010      54,40
Maluku Utara                          23.518      12.611      53,62
Papua                                 75.866      45.169      59,54

            Jumlah                 8.117.666   4.785.032      58,95
        Sumber: SUPAS BPS: 2005)

    f. Anak Korban Kekerasan [Fisik dan Mental] dan Perlakuan Salah
      [child abuse]

        Secara nasional selama tahun 2006 telah terjadi sekitar 2,81 juta
        tindak kekerasan dan sekitar 2,29 juta anak pernah menjadi
        korbannya.
        Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah anak
        menunjukkan besarnya angka korban kekerasan terhadap anak
        pada tahun 2006 mencapai 3%, yang berarti setiap 1000 anak
        terdapat sekitar 30 orang pernah menjadi korban tindak kekerasan.
        Angka korban kekerasan korban anak di perdesaan lebih tinggi
        dibandingkan perkotaan yakni 3,2 berbanding 2,8%. Sedangkan
        angka korban kekerasan pada anak laki-laki lebih tinggi
        dibandingkan perempuan yaitu 3,1 berbanding 2,9%.

  g. Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat
     Adikitif Lainnya [Napza]

        Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang terlaporkan terus
        meningkat. Pada tahun 1999 berjumlah 1.833 kasus, tahun 2000
        berjumlah 3.478 kasus dan pada tahun 2001 berjumlah 3.617 kasus
        [sumber data Badan Narkotika Nasional], sedangkan menurut data
        Pusdatin Kesos Tahun 2002 jumlah korban penyalahgunaan
        Narkoba tercatat sebanyak 23.660 orang. Perkiraan usia pengguna
        Napza terbesar 15 – 24 tahun (BNN, 2004). Pengguna Napza pada
        tahun 2005 diperkirakan sekitar 2,9 – 3,6 juta orang (BNN, 2005).

        Fakta yang paling memprihatinkan adalah semakin banyaknya
        remaja yang memulai perkenalannya dengan narkoba pada usia
        yang sangat muda, yaitu : menghisap rokok pada usia 6 tahun dan

                                                                       27
  menggunakan obat obat-obatan / heroin / narkoba jenis lain pada
  usia 10 tahun. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian yang
  serius adalah semakin meningkatnya populasi penderita HIV/AIDS di
  kalangan pecandu, narkoba dengan cara suntikan (IDU).

  Menurut laporan saat ini ada 50 % - 78 % pengguna narkoba jarum
  suntikan adalah pengidap HIV (Djauhari dan Djoerban, 2002 dalam
  website Ditjen Pelayanan dan Rehab Sosial, Depsos RI, 2008).

  Estimasi Departemen Kesehatan pada tahun 2006 menyebutkan
  terdapat antara 191.000 sampai 248.000 penasun di Indonesia.
  Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjuk kepada angka 508.000
  pada tahun yang sama. Penasun masih terkonsentrasi di daerah
  perkotaan di Jawa dan kota-kota provinsi di luar Jawa. (Strategi
  Nasional Penanggulangan HIV/AIDS 2007 – 2010, 2007).

  Karakteristik penyalahguna Napza di kalangan siswa dan
  mahasiswa menunjukkan bahwa lebih dari separuh penyalahguna
  Napza berada pada kelompok usia 15-19 tahun (58%), terutama
  pada mereka yang duduk di bangku SLTA (94%). Pada kelompok
  usia kurang dari 15 tahun penyalahguna lebih banyak berada di
  kabupaten, sedangkan pada kelompok usia diatas 20 tahun lebih
  banyak ada di kota.

  Diperkirakan angka penyalahguna Napza suntik ada sekitar 2 dari
  1000 pelajar/mahasiswa yang disurvei atau sekitar 2,4% dari yang
  pernah menyalahgunakan Napza. Irjabar (5 per 1000) dan Maluku (4
  per 1000) adalah propinsi yang paling banyak ditemukan angka
  penyalahguna Napza cara suntik. Di tingkat SLTP ada 2 propinsi
  yang cukup tinggi yaitu NTT dan Irjabar sekitar 4 per 1000
  responden. Di tingkat SLTA, di Papua ada sekitar 8 dari 1000
  responden yang pernah menyuntik. Selanjutnya DKI Yogyakarta (16
  per 1000), DKI Jakarta (15 per 1000), dan Jawa Tengah (14 per
  1000) adalah 3 propinsi tertinggi angka menyuntiknya di PT (Survey
  Nasional Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada
  Kelompok Pelajar dan Mahasiswa di Indonesia, BNN, 2006).




h. Anak Jalanan

  Berdasarkan data PMKS 2007, Departemen Sosial RI menunjukkan
  jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia pada tahun 2007
  berjumlah 104.497 anak. Jumlah anak jalanan terbanyak berturut-
  turut adalah Jawa Timur 13.136 anak, Nusa Tenggara Barat 12.307
  anak, dan Nusa Tenggara Timur 11.889 anak. Sedangkan 3 propinsi
                                                                  28
dengan jumlah anak jalanan paling sedikit berturut-turut adalah
Kalimantan Tengah 10 anak, Gorontalo 66 anak, dan Kepulauan
Riau 186 anak.

Pada tahun 2006, data PMKS menunjukkan di seluruh Indonesia
ada 144.889 anak jalanan. Dibandingkan dengan angka tahun 2007
(104.497 anak) berarti ada penurunan jumlah yang cukup signifikan
sebesar 30%. Penurunan terbesar terutama terjadi pada propinsi
Maluku, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Adapun penyediaan
rumah singgah pada tahun 2007 hanya menampung kira-kira 12%
dari jumlah anak jalanan seluruhnya.

Jumlah Anak Jalanan seluruh Indonesia Tahun 2007

                                               ANAK JALANAN
  No           PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
                                                  [jiwa]

  1     Nanggroe Aceh Darussalam                    608

  2     Sumatera Utara                             4.525

  3     Sumatera Barat                             6.330

  4     Riau                                        914

  5     Jambi                                      1.756

  6     Sumatera Selatan                           1.764

  7     Bengkulu                                    794

  8     Lampung                                    1.096

  9     Bangka Belitung                             191

  10    Kepulauan Riau                              186

  11    DKI Jakarta                                4.478

  12    Jawa Barat                                 6.428

  13    Jawa Tengah                                10.025

  14    DI Yogyakarta                              1.305

  15    Jawa Timur                                 13.136

  16    Banten                                     2.492

  17    Bali                                        680

  18    Nusa Tenggara Barat                        12.307

  19    Nusa Tenggara Timur                        11.889

  20    Kalimantan Barat                           3.240

  21    Kalimantan Tengah                           10

  22    Kalimantan Selatan                         3.671

  23    Kalimantan Timur                           1.330


                                                               29
            24     Sulawesi Utara                                 451

            25     Sulawesi Tengah                               2.652

            26     Sulawesi Selatan                              3.931

            27     Sulawesi Tenggara                             2.254

            28     Gorontalo                                       66

            29     Sulawesi Barat                                 249

            30     Maluku                                        2.728

            31     Maluku Utara                                  2.430

            32     Papua Barat                                    227

            33     Papua                                          354

                                 TOTAL                         104.497

     [Data PMKS 2007, Departemen Sosial RI]




 i. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

        Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga berupa akasus
        Napza (Narkotika, Psikotropika & Bahan Berbahaya) di Indonesia
        yang tercatat pada 2001 – 2007 mengalami peningkatan setiap
        tahunnya. Data tahun 2007 menunjukkan jumlah 22.630 kasus di
        wilayah propinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa
        Barat dan Riau (Dit IV Narkoba & KT Bareskrim Polri, 2008).
        Berdasarkan kelompok usia pelaku kasus tindak pidana Napza,
        maka 2 kelompok usia termuda yang terlibat adalah < 16 tahun
        sebesar 110 kasus dan 16 – 19 tahun sebesar 2.617 kasus.
                        Tindak Pidana yang Dilakukan Anak
                    (Data Lapas Tangerang dan Pondok Bambu)


      Kategori                       2002                    2006
   Tindak Pidana                  [Tangerang]           [Pondok Bambu]

Pencurian                        85      44,74%   111             31,27%

Napza                            55      27,37%   148             41,69%

Sajam [Senjata Tajam]            22      11,58%    10              2,82%

Pengeroyokan                     19       10%       -                   -

Kejahatan Susila                 3       1,58%      -                   -

Perjudian                        3       1,58%     12              3,38%

Upal [Uang Palsu]                2       1,05%      -                   -

Penganiayaan                     2       1,05%      -                   -

Penipuan                         1       0,53%     3               0,85%


                                                                            30
Lain-Lain                    1          0,53%            50              14,08%

Jumlah                            190                             355
    Sumber : Herlina A., Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Materi Presentasi), 2006

      Anak yang terkena kasus Napza menempati urutan kedua pada data
      Lapas Anak Tangerang dan Pondok Bambu (tidak dijelaskan terlibat
      sebagai pengguna atau pembuat/pengedar). Hasil asesmen cepat
      ILO/IPEC, 2004, memperlihatkan bahwa dari 92 responden (usia 14
      – 19 tahun) yang diwawancara, sebanyak 50% pernah terlibat dalam
      produksi Napza (Children Involved In The Production, Sale and
      DistributionOf Illicit Drugs In Jakarta : A Rapid Assessment. 2004).


 j. Anak yang Membutuhkan Orang Tua Pengganti

      Anak Balita Terlantar (ABT) dan Anak Terlantar (AT) merupakan
      bagian dari kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
      (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah
      seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu
      hambatan, kesulitan atau gangguan sehingga tidak dapat
      melaksanakan fungsi sosialnya, tidak dapat terpenuhi kebutuhan
      hidupnya secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan atau
      gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlatantaran,
      kecacatan, ketunasosialan, tindak kekerasan dan bencana alam dan
      sosial (Panduan Pengumpulan dan Pengolahan Data Penyandang
      Masalah Kesejahteraan Sosial/PMKS serta Potensi dan Sumber
      Kesejahteraan Sosial/PSKS, Pusat Data Informasi Kesejahteraan
      Sosial, Depsos RI, 2002).

      Secara khusus, yang dimaksud dengan anak balita terlantar (adalah
      anak yang berusia 0 – 4 tahun) dan anak terlantar (adalah anak
      yang berusia 5 – 21 tahun), yang karena sebab tertentu (misalnya
      miskin/tidak mampu, salah seorang dari orangtuanya/wali pengampu
      sakit, salah seorang/kedua orangtuanya/wali pengampu atau
      pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada
      pengampu/pengasuh), sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan
      dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

       Pengangkatan/Adopsi Anak

         Berdasarkan pelaporan kepada Departemen Sosial jumlah anak
         yang diadopsi antar warga negara Indonesia tahun 2006 – 2008,
         yaitu 23 anak. Selain rentang usia 0 – 4 tahun, terdapat 7 anak
         dalam rentang usia 5 – 13 tahun yang juga diadopsi. Sebagai
         catatan, data di atas tidak mencerminkan data nasional karena
         prosedur kategori pengangkatan/adopsi antar WNI (domestic
         adoption) melalui pengadilan negeri dan dinas sosial masing-
         masing propinsi (izin dari kepala instansi sosial sebagai pengganti
         izin Menteri).
                                                                                       31
  Data inter country adoption tahun 2004 – 2007 menunjukkan 45
  anak yang diadopsi (Direktorat PSA, Depsos RI, 2008). Sebagai
  catatan, data tidak mencantumkan jenis kelamin dan usia anak
  yang diadopsi, beberapa tidak mencantumkan nama anak.

  Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

  Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) atau Panti Asuhan atau Panti
  merupakan istilah yang mengacu pada semua fasilitas panti untuk
  anak terlantar atau anak penyandang cacat, baik milik pemerintah
  maupun swasta, baik yang dikelola di rumah pribadi untuk
  kelompok kecil anak maupun di dalam bangunan asrama untuk
  200 anak. Panti asuhan untuk Anak Terlantar terutama mengasuh
  anak yatim piatu, anak yatim/piatu dan anak yang orangtuanya
  tidak mampu mengasuh mereka.

  Jumlah panti asuhan di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar
  7.000 buah, yang mengasuh sekitar setengah juta anak.
  Pemerintah Indonesia mengelola kurang dari 1% panti asuhan dan
  lebih dari 99% dikelola oleh masyarakat, terutama organisasi
  keagamaan. Dari hasil studi, dalam panti asuhan, presentase anak
  yatim piatu sebanyak 6% dan anak yatim/piatu/memiliki kedua
  orangtua sebanyak 90%. Kebanyakan anak-anak yang masih
  memilki satu atau kedua orangtua bukan ditelantarkan, tetapi
  ditempatkan di panti asuhan karena kesulitan ekonomi, dengan
  tujuan mendapatkan pendidikan (Seseorang yang Berguna :
  Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia,
  Departemen Sosial, Save the Children & Unicef, 2008)

  Selama tahun 2007, program yang dijalankan mencakup 33
  propinsi dan 395 kabupaten/kota. Data dalam tabel tersebut di atas
  memperlihatkan data PSAA yang memperoleh bantuan subsidi
  BBM sejumlah 4.035 panti. Subsidi diberikan bagi 128.016 anak
  yang diasuh oleh panti. Data yang dikumpulkan melalui subsidi
  BBM merupakan sumber informasi terbatas mengenai panti
  asuhan di Indonesia, mengingat tidak semua panti asuhan
  memperoleh subsidi dan tidak terdapat terdapat data akurat
  mengenai jumlah, penyelenggaraan dan pengawasan panti asuhan
  di Indonesia (Seseorang yang Berguna : Kualitas Pengasuhan di
  Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia, Departemen Sosial, Save
  the Children & Unicef, 2008).


k. Anak dari Kelompok Minoritas

  Persebaran Komunitas Adat Terpencil tahun 2005 mengalami
  berbagai masalah yang timbul di lokasi KAT diantaranya “Kasus
  Salulemo” di Propinsi Sulawesi Selatan, dimana kasus tanah
  tersebut telah menjadi isu dan terangkat ke permukaan.
  Pemberdayaan KAT yang dilaksanakan sekitar tahun 1980-an
                                                                 32
          dirasakan tidak adanya kejelasan status tanah pada lokasi KAT
          tersebut.

          Seperti juga kasus tanah di permukaan KAT lokasi Gunung Benoa,
          Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, lokasi
          pemukiman mereka saat ini berada pada posisi strategis. Pada
          lokasi tersebut akan dibangun “Jalan Trans Kalimantan” warga
          KAT tergiur untuk menjual lahan-lahan mereka kepada para
          cukong guna pembangunan proyek jalan tersebut.

          Kasus-kasus lain yang ditemukan juga terjadi di Desa Tawaenalo
          Kecamatan Raterate Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi
          Tenggaran. Warga KAT menjual aset berupa lahan yang mereka
          miliki dari program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tahun
          1984.
          Kasus-kasus tersebut di atas pada umumnya ditengarai adanya
          indikasi yang menunjukkan sikap warga KAT yang kurang
          memahami tenang kepemilikan meraka sebagai sumber
          kehidupan, dan tidak adanya kemauan mereka dalam
          mengamankan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
          yang sudah bergulir dengan baik di lokasi tersebut.


        l. Anak Penyandang Cacat

          Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
          Departemen Sosial RI menunjukkan bahwa pada tahun 2006
          jumlah total anak penyandang cacat di seluruh Indonesia adalah
          295.763 anak. Propinsi dengan jumlah anak penyandang cacat
          terbanyak berturut-turut adalah Jawa Tengah 53.634 anak, Jawa
          Barat 36.494 anak, dan Jawa Timur 31.022 anak. Sedangkan
          propinsi dengan jumlah anak penyandang cacat paling sedikit
          berturut-turut adalah Bangka Belitung 935 anak, Papua Barat 986
          anak, dan Gorontalo 1.238 anak.

          Berdasarkan SUPAS 2005, jumlah anak bisa diperkirakan
          mencapai 35% atau sekitar 80 juta dari total penduduk seluruhnya.
          Jika memakai angka ini, maka tidak sampai 1 persen anak yang
          menyandang cacat. Data lain berdasarkan Susenas tahun 2003
          menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat usia sekolah (5-18
          tahun) berjumlah 317.016 anak.

          WHO memperkirakan bahwa di suatu negara setidaknya 15,9%
          penduduknya adalah penyandang cacat. Memakai perkiraan ini,
          maka pada tahun 2005 ada sekitar 33 juta penduduk Indonesia
          penyandang cacat, dan 10 juta diantaranya adalah anak-anak.


2.6. Dasar hukum pembangunan KPA:
     Nasional:
                                                                        33
 UUD Tahun 1945 pasal 28B ayat 2
  Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

 UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  Bantuan dan pelayanan untuk kesejahteraan anak menjadi hak setiap
  anak tanpa diskriminasi

 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-
  kurangnya delapan tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum
  kawin

 UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan
  kehidupan sosialnya terutama bagi penyandang cacat anak dalam
  lingkungan keluarga dan masyarakat

 UU No. 22 tahun 1997 tentang narkotika
  Mencegah pelibatan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan
  peredaran gelap narkotika

 UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
  Kesehatan anak diselenggarakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan
  perkembangan anak mulai dari dalam kandungan sampai usia sekolah

 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas,
  pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan
  dari kekerasan dan diskriminasi

 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 15 tahun wajib
  mengikuti pendidikan dasar

 UU NO. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan
  terburuk dalam bentuk perbudakan dan sejenisnya dan pekerjaan yang
  memanfaatkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan
  porno atau perjudian

 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
  Rumah Tangga
  Setiap orang yang melihat, mendengar aatau mengetahui terjadinya
  kekerasan dalam rumah tangga (suami, isteri, anak dak keluarga lain),
  wajib melakukan pencegahan, perlindungan, pertolongan darurat dan
  mrmbantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.




                                                                     34
     UU No.12 Tahun 2005 tentang kewarganegaraan
      Anak WNI diluar perkawinan yang syah, belum berusia 18 tahun dan
      belum kawin diakui secara syah oleh ayahnya yang WNA tetap diakui
      sebagai WNI

     UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
      setiap anak berhak atas sebuah nama sebagai identitas yang dituangkan
      dalam akte kelahiran dan kewarganegaraan

     UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
      Anak didalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan
      kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah dan temannya

     UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO
      Setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dan
      korbannya adalah anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga.

     RPJMN 2004-2009 (Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005)
      Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan salah satu
      dari agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis.

     RKP 2006 dan RKP 2007
      Pengarusutamaan anak merupakan salah satu program pembangunan,
      dan harus dilakukan untuk memastikan kebijakan/program/kegiatan
      pembangunan peduli/ramah anak.


    Internasional:
    - Convention on the Rights of the Child (CRC) / Konvensi Hak-hak Anak
    - Deklarasi A World Fit for Chidren (WFC)
    - Millenium Development Goals (MDGs)


2.7. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015

    Pada Sidang Umum PBB ke-27 Khusus mengenai anak pada tahun 2002
    negara-negara peserta telah menyatakan komitmennya dalam deklarasi
    “Dunia Yang Layak Bagi Anak” (Wold Fit for Children – WFC). Aspek-aspek
    yang menjadi fokus dalam deklarasi tersebut adalah promosi hidup sehat,
    penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan
    salah, ekploitasi dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS.

    Bentuk komitmen pemerintah Indonesia terhadap deklarasi tersebut adalah
    menyusun dokumen Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015.
    PNBAI 2015 pada dasarnya merupakan perwujudan dari UUD 1945,
    khususnya pasal 28B dan 28C. Adapun penetapan sasaran yang hendak
    dicapai dalam kurun waktu tersebut diserasikan dengan komitmen
    internasional yang termuat dalam Millenium Development Goals (MDGs).
    PNBAI 2015 juga merupakan bentuk penetapan dari Konvensi Hak-hak

                                                                            35
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi melalui
Keppres No. 36 tahun 1990.

PNBAI 2015 disusun berdasarkan analisis kondisi anak Indonesia yang
dalam penyusunannya dikoordinasikan oleh Bappenas dan dilaksanakan
bersama-sama lintas departemen/lembaga pemerintah terkait, dengan
masukan dari berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat
peduli anak, serta perwakilan anak. PNBAI 2015 sebagai dokumen yang
menjadi acuan semua pihak yang berkepentingan dan terlibat dalam upaya
memperjuangkan kesejahteran dan perlindungan anak.


PNBAI 2015 terdiri dari Visi dan Misi sebagai berikut:
Visi:
Anak Indonesia yang sehat, tumbuh dan berkembang, cerdas ceria,
berakhlak mulia, terlindungi, dan aktif berpartisipasi.

Visi ini mengandung harapan bahwa anak-anak Indonesia yang dicita-
citakan tidak hanya pandai dan berakhlak, tetapi juga berani untuk
mengeluarkan pendapat, sehat dalam tumbuh kembangnya, serta
menikmati masa kanak-kanaknya dengan ceria karena hak-haknya
dilindungi. Meskipun demikian, cita-cita di atas harus ditempuh dalam
perjalanan yang panjang. Untuk mencapai cita-cita ini, pemerintah
mencanangkan misi sebagai berikut.

MISI dari PNBAI 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, merata dan
   berkualitas, pemenuhan gizi seimbang, pencegahan penyakit menular,
   termasuk HIV/AIDS, pengembangan lingkungan dan perilaku hidup
   sehat
2. Menyediakan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan
   demokratis bagi semua anak sejak usia dini.
3. Membangun sistem pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif
   terhadap kebutuhan anak agar dapat melindungi anak dari segala
   bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
4. Membangun lingkungan yang kondusif untuk menghargai pendapat
   anak dan memberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai dengan usia
   dan tahap perkembangan anak.

Sasaran PNBAI 2015 meliputi:
Di bidang Pendidikan Anak Usia Dini adalah:
 Meningkatkan jumlah anak yang mendapatkan layanan PAUD di tahun
  2001 dari 28% (7,34 juta jiwa) menjadi 85% (28,97 juta jiwa) di tahun
  2015
 Meningkatkan jumlah lembaga layanan dari 303.736 (2001) menjadi 12,7
  juta (2015)
  catatan :

                                                                         36
- Asumsi jumlah kenaikan penduduk usia 0–6 tahun rata-rata 2% per tahun
- Asumsi kenaikan rata-rata jumlah lembaga adalah 3% per tahun
Di bidang Kesehatan adalah:
 menurunkan AKB dan AKBA menjadi 1/3 dari kondisi 2001
 menurunkan angka kematian ibu menjadi 1/3 dari kondisi 2001
 menurunkan angka kekurangan gizi, terutama bblr dan usia di bawah 2
  tahun (variasi 30-50%)
 meningkatkan keterjangkauan air bersih dan jamban saniter dalam
  keluarga sebesar 30%
 menyelenggarakan program nasional perkembangan anak usia dini
 penyelenggaraan program kesehatan nasional remaja
 penyelenggaraan program nasional kesehatan reproduksi
Di bidang Penanggulangan HIV/AIDS adalah:
 Sampai dengan 90% populasi memperoleh informasi tentang HIV/AIDS
  dan pencegahannya.
 100% darah donor bebas kontaminasi HIV
 80% Ibu hamil dalam perawatan ante-natal memperoleh informasi,
  konseling HIV, dan perawatan untuk mencegah bayi terinfeksi
 Setiap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) memperoleh pengobatan,
  perawatan, dan dukungan yang dibutuhkan

Di bidang Perlindungan adalah:
Meningkatkan upaya upaya perlindungan anak Indonesia dari berbagai
bentuk perlakuan atau tindakan salah melalui berbagai bidang kegiatan
yang meliputi:
a. pencegahan
b. perlindungan hukum
c. pemulihan anak & reintegrasi sosial (keluarga)
d. peningkatan koordinasi dan kerjasama baik tingkat lokal, nasional,
   regional maupun internasional
e. peningkatan partisipasi anak




                                                                     37
      2.8.   Pembangunan KPA di Daerah
             ...........................................

   3. Pengarusutamaan hak-hak anak ke dalam kebijakan dan program
      pembangunan ...................................(Ibu Pardina)

Strategi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

A. Pengertian PUHA

Dalam upaya meningkatkan pembangunan                       yang berpihak pada kepentingan
terbaik bagi anak, perlu dikembangkan                      strategi PUHA dengan maksud
menjadikan pemenuhan dan perlindungan                      hak anak sebagai pertimbangan
utama dari para pengambil keputusan                         perencanaan pembangunan di
nasional, propinsi dan kabupaten/kota.

Istilah pengarusutamaan terinspirasi dari Pengarusutamaan Gender (PUG)
yang merupakan upaya mengakselerasi terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender dalam semua bidang. Karena itu, dalam membuat definisi
PUHA-pun perlu menilik apa yang dimaksud dengan PUG. Definisi PUG yang
banyak diacu berasal dari versi        United Nations Economic and Social
Council (1997) yakni : “Mengarusutamakan perspektif gender adalah proses
memeriksa     pengaruh   terhadap     perempuan     dan  laki-laki setelah
dilaksanakannya sebuah rencana, termasuk legislasi dan program-program,
dalam berbagai bidang dan di semua tingkat. Ia adalah sebuah strategi
untuk membuat masalah dan pengalaman perempuan maupun laki-laki
menjadi bagian yang menyatu dengan rencana, pelaksanaan, pengawasan,
dan penilaian kebijakan program dalam semua aspek politik, ekonomi, dan
sosial, supaya perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan
manfaatnya dan ketidaksetaraan tidak berlanjut. Tujuan akhirnya adalah
kesetaraan gender”. (Sinta R. Dewi, Gender Mainstreaming : Feminisme,
Gender, dan Transformasi Institusi, Jurnal Perempuan No. 50, 2006 hal. 13).

Mengacu pada definisi tersebut, kita dapat memperolah gambaran yang jelas
tentang apa yang dimaksud dengan “pengarusutamaan”. Pengarusutamaan
merupakan suatu stratagi untuk mencapai tujuan. Sedangkan cakupan
pengarusutamaan cukup luas yakni mencakup semua bidang, semua tingkat
dan semua aspek manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan
penilaian).

Strategi PUHA merupakan salah satu strategi yang telah dimasukan dalam
RPJMN 2004-2009. Strategi PUHA diartikan sebagai strategi yang dilakukan
secara rasional dan sistematis untuk mencapai perlindungan dan tumbuh
kembang anak melalui pengintegrasian hak-hak anak ke dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan
anggaran, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
PUHA dijadikan sebagai batasan dan pijakan dalam menyusun suatu
kebijakan dan program.

                                                                                       38
Strategi PUHA mencakup tiga tataran yakni makro, meso dan mikro. Tataran
makro adalah perundangan dan kebijakan strategis. Perencanaan dalam
program jangka pendek, menengah dan panjang merupakan tataran meso.
Pada tataran mikro mencakup kegiatan-kegiatan dan anggaran yang
berpihak pada anak.

PUHA sebagai strategi untuk mencapai perlindungan dan tumbuh kembang
anak harus dapat membuktikan bahwa aspek perlindungan dan tumbuh
kembang anak benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi
utama manajemen program, yaitu :
   1. Perencanaan : menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi
      perlindungan dan tumbuh kembang anak;
   2. Pelaksanaan : memastikan bahwa strategi yang dijelaskan
      mempunyai dampak pada anak;
   3. Pemantauan : mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program
      dalam hal partisipasi dan manfaat bagi anak;
   4. Penilaian : memastikan bahwa anak benar-benar menjadi terlindungi
      sebagai hasil prakarsa tersebut.


B. Komponen Pemenuhan Hak Anak

Pelaksanaan PUHA sebagai strategi pemenuhan dan perlindungan hak anak
harus memperhatikan keterkaitan tiga komponen pemenuhan hak anak
yakni 1) kebijakan pembangunan; 2) kegiatan perwujudan hak anak; dan 3)
keterlibatan dari para pemangku kepentingan.

1. kebijakan pembangunan
   Upaya pengembangan kebijakan dibuat untuk mendorong dan melindungi
   upaya pemenuhan hak anak. Kebijakan publik seyogyanya sensitive
   terhadap anak, dan mempunyai manfaat positif bagi nasib anak.
   Misalnya :
   - sudah adakah kode etik (code of conduct) yang terkait dengan
      penegakan hak anak di lingkungan bekerja ?
   - Berapa besar (persentase) anggaran yang dialokasikan bagi program
      untuk kepentingan terbaik bagi anak, termasuk kegiatan yang
      mendorong strategi PUHA itu sendiri ?

2. kegiatan perwujudan hak anak
   Komponen pemenuhan hak anak merupakan wujud dari berbagai
   kegiatan sebagai upaya untuk menghilangkan kesenjangan (affirmative
   actions).

   Manfaat bagi anak selayaknya dipastikan dalam setiap program
   pembangunan berdasarkan kepentingan terbaik anak dalam menikmati
   hak mereka.

   Besaran masalah anak menjadi kunci bagi setiap proses pembangunan.
   Dengan demikian peningkatan pemahaman dan perhatian berbagai pihak
   terhadap besaran masalah anak perlu menjadi perhatian dalam proses

                                                                      39
   pembangunan dengan        cara   mengetengahkan      data   yang   dapat
   dipertanggungjawabkan.

3. Keterlibatan pemangku kepentingan
   Pemangku kepentingan (pengambil keputusan, baik eksekutif dan
   legislatief serta masyarakat sipil) harus memiliki pemahaman terhadap
   hak anak, khususnya yang berkaitan dengan upaya pemenuhan dan
   perlindungan hak anak.

   Pemangku kepentingan diharapkan menjadi penggagas dan tokoh kunci
   dalam    proses   perencanaan   program    pembangunan     secara
   berkesinambungan.

   Pemangku kepentingan harus memiliki pengetahuan, sikap dan tindakan
   (Knowlegde,     attitude, Practice/KAP)     yang   peduli   terhadap
   perwujudan hak anak. KAP yang wajib dimiliki oleh pemangku
   kepentingan adalah pemahaman terhadap hak anak, khususnya yang
   berkaitan dengan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

   Upaya penguatan kapasitas pemangku kepentingan tidak hanya untuk
   aparat pemerintah, tetapi termasuk juga pengasuh anak (care givers)
   dan masyarakat (misalnya LSM peduli anak). Kelompok pemerhati hak
   anak (Community Based Organization/CBO) perlu dikembangkan
   partisipasi mereka untuk membantu memastikan efektivitas program
   pembangunan bagi pemenuhan hak anak, sekaligus mendukung
   pelaksanaan dan melakukan monitoring dan evaluasi.

   Fokus PUHA tentu saja adalah anak sebagai pemegang hak. Dalam hal ini
   anak harus didorong untuk berperan aktif dalam memberikan masukan
   sepanjang proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan bahkan
   penganggaran. Anak hendaknya mendapatkan fasilitasi bagi ketersediaan
   akses dan informasi yang layak sesuai dengan umur dan kematangan
   anak. Anak juga harus diberikan keterampilan untuk menyalurkan dan
   menyampaikan ekspresinya, sedemikian rupa sehingga didengarkan,
   dihargai, dan dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan.

   Pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok anak sendiri perlu
   dilakukan sebagai konsekuensi dari karakteristik anak itu sendiri sebagai
   kelompok yang rentan, tidak berdaya dan masih memerlukan
   perlindungan dari orang dewasa. Jika anak harus diberdayakan maka hal
   itu bukanlah dalam rangka untuk mensejajarkan                status dan
   kedudukannya dihadapan orang dewasa, tetapi lebih merupakan upaya
   perlindungan terhadap hak-haknya yang sering dilanggar orang dewasa.
   Apalagi jika kelompok anak itu adalah kelompok anak yang masuk
   kategori memerlukan perlindungan khusus (children in need special
   protection/cnsp), maka perlakuannyapun bersifat khusus.

   Pemberdayaan pada kelompok anak bertujuan agar anak memahami dan
   menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan
   diperjuangkan, baik oleh mereka sendiri maupun melalui bantuan orang
   dewasa. Pemberdayaan ini lebih efektif jika ditujukan pada kelompok-

                                                                          40
   kelompok anak atau anak-anak yang sudah terorganisir dalam suatu
   kelompok, dan bukan pemberdayaan pada orang perorang. Dengan
   demikian prasyarat yang berupa kelompok atau organisasi anak menjadi
   hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu pembentukan kelompok-
   kelompok anak atau organisasi abak harus didorong dan dikembangkan.
   Organisasi anak tersebut, apapun namanya, akan berfungsi sebagai
   wadah penyalur aspirasi anggota mereka maupun anak-anak pada
   umumnya.


C. Tahapan PUHA

Proses PUHA selalu diawali dengan analisis situasi anak, dilanjutkan dengan
perencanaan program,      pelaksanaan dan pemantauan, serta evaluasi
program. Setiap tahapan PUHA selalu mempertimbangkan empat prinsip hak
anak.

1. Tahap Analisis Situasi Anak
   Tahap analisis situasi anak dimaksudkan untuk menilai besaran masalah
   dan akar masalah dari setiap isu anak berdasarkan situasi terakhir
   sehingga dapat dikembangkan berbagai kebijakan dan program yang
   menjawab kebutuhan pemenuhan hak anak dengan tepat sesuai target
   pemenuhan hak anak yang disepakati, baik secara internasional, nasional
   maupun lokal.
   Analisis situasi anak dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

2. Tahapan perencanaan
   Tahapan perencanaan meliputi penentuan situasi anak yang akan dicapai
   (vision) berdasarkan pada kesenjangan pemenuhan hak anak hasil
   analisis situasi anak pada tahap 1, dan dilanjutkan dengan penentuan
   prioritas program pembangunan sebagai upaya pemenuhan hak anak
   yang meliputi penentuan tujuan (outcomes) yang biasanya berupa
   perubahan KAP, keluaran (outputs) yang mendorong pencapaian
   outcomes, kegiatan sebagai proses untuk mengubah masukan menjadi
   keluaran yang berkualitas, dan diakhir dengan pengembangan masukan.
   Setiap perencanaan dimulai dengan menentukan hak anak yang akan
   dipenuhi dari suatu kebijakan, program atau kegiatan yang akan
   direncanakan.

3. Pelaksanaan dan pemantauan
   PUHA mensyaratkan pelaksanaan program selalu mempertimbangkan 4
   prinsip hak anak dan tidak menempatkan anak pada posisi yang beresiko.
   Situasi anak saat program dikembangkan (baseline data) dan kondisi
   yang akan dicapai (vision) merupakan informasi penting pada tahap ini.
   Dalam tahap ini, seperangkat indikator perlu dikembangkan sebagai
   dasar untuk melakukan tinjauan terhadap keberhasilan program
   perwujudan hak anak.
   Pengembangan indikator berdasarkan hak anak akan membantu
   pelaksana program melakukan tinjauan efektivitas program dan
   melakukan peningkatan kualitas sesuai kebutuhan. Target capaian setiap
   indicator dapat menggunakan nilai yang telah dikembangkan secara

                                                                         41
   nasional dalam PNBAI. Namun setiap daerah dapat pula mengembangkan
   target indikator sendiri sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya
   masing-masing.

   Keberhasilan strategi PUHA sangat tergantung pada komitmen dan
   peranserta semua pihak dalam rangka pemenuhan hak anak. Untuk
   menjamin keberhasilan harus dilakukan pengawasan dan evaluasi secara
   bersama-sama agar apa yang menjadi tujuan program perlindungan anak
   bisa tercapai dengan baik.




4. Kebujakan Kota Layak Anak ...................(Bpk Wahyu)


       BAHAN MASUKKAN UNTUK WORKSHOP PEMBANGUNAN KPA
                     DI TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI
                                    TAHUN 2009

  1.    Dasar pemikiran

        1.1   Situasi anak

              Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan
              bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan
              menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan
              kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari
              semua elemen masyarakat.

              SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara alamiah, bila anak dibiarkan
              tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka mereka akan menjadi
              beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak
              produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga
              penduduk Indonesia.

              Makanan dan pakaian saja belum cukup untuk menjadikan anak sebagai
              media persemaian SDM yang berkualitas, kreatif, berdaya saing tinggi yang
              memiliki jiwa nasionalisme dan pekerti luhur. Perlu adanya kesadaran yang
              tinggi dan kemauan politik yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang
              peduli dan responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan anak.

              Secara individu, jutaan anak menghadapi resiko busung lapar dan
              ketidakcukupan nutrisi yang mengancam pertumbuhan dan masa depannya.
              Angka kematian bayi 32 perseribu kelahiran hidup (2005), masih sangat
              tinggi. Mereka menghadapi ketidakpastian untuk hal-hal mendasar yang
              seharusnya menjadi hak mereka seperti kepemilikan akta kelahiran, akses
              terhadap pendidikan yang terjangkau, terbebas dari perlakuan salah,
              kekerasan ekonomi, seksual dan psikis.

                                                                                    42
    Secara sosial, anak-anak tidak berdaya menghadapi gelombang sajian iklan
    dan pemandangan kehidupan konsumerisme yang sangat kapitalistik yang
    merugikan perkembangan jiwa anak-anak secara langsung maupun tidak
    langsung.

    Misalnya saat ini terdapat 43 juta anak mejadi perokok pasif. Komnas
    perlindungan anak melaporkan bahwa 99,7 persen anak-anak terpapar iklan
    rokok, hasil survey Global Youth Tobacco Survey di Indonesia 12,6%
    siswa smp adalah perokok, 3,2 % diantaranya tergolong kecanduan.

    Sejak tahun 2006 hingga saat ini rata-rata terdapat 2 sampai 4 anak
    mengalami tindak kekerasan setiap hari. Lebih dari seperempat anak
    perempuan mengalami perkosaan. Jumlah anak yang berkonflik dengan
    hukum mencapai 4.277 anak, hal ini berarti setiap hari terdapat 11 s.d 12
    anak berkonflik dengan hukum (Bareskrim Polri), sementara itu anak yang
    hidup di penjara hingga saat ini mencapai 13.242 anak.

    Di sektor pendidikanpun anak-anak masih banyak yang tidak mampu untuk
    melanjutkan pendidikan. Angka partisipasi murni sekolah menengah
    pertama sebesar 65,37% tahun 2005. Padahal seharusnya dengan program
    wajib belajar 9 tahun, semua anak Indonesia.

    Kota-kota di Indonesia, saat ini, mengalami pertumbuhan setiap tahun rata-
    rata 4,4% (UNICEF, 2007: 123), akibat dari pertumbuhan penduduk dan
    migrasi penduduk desa ke kota sehingga kota yang tidak terkendali.
    Akibatnya penyediaan pelayanan dasar, perumahan, pendidikan, kesehatan,
    dan peluang untuk kerja semakin sulit.

    Jumlah penduduk dalam kategori anak, yaitu <18 tahun, saat ini 75.641.000
    anak, jumlah anak yang berusia dibawah lima tahun 21.571.000 anak,
    Mereka merupakan kelompok yang rentan mengalami berbagai masalah
    social (UNICEF, 2007: 123), karena mereka selalu mengahadapi resiko
    kekerasan baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, maupun ditempat-
    tempat umum seperti tempat rekreasi, terminal, stasiun, tempat-tempat
    ibadah dll.

    Selain itu, ruang bermain anak belum tersedia dalam jumlah yang cukup
    karena belum menjadi prioritas pembangunan pemerintah kabupaten/kota,
    belum adanya rute yang aman bagi anak ke sekolah maupun ke tempat-
    tempat aktivitas anak lainnya, yang ditandai dengan merebaknya berbagai
    kasus kekerasan terhadap anak. Hal lain, masih terbatasnya kebijakan
    pemerintah untuk menyatukan isu hak ke dalam perencanaan pembangunan
    kabupaten/kota, serta belum teritegrasinya hak perlindungan anak ke dalam
    pembangunan kabupaten/kota.

1.2. Perlunya Kebijakan KLA

    Situasi anak tersebut memerlukan adanya suatu kebijakan pembangunan
    kabupaten/kota yang mengintegrasikan sumberdaya pembangunan untuk
    memenuhi hak anak mulai proses perencanaan, implementasi hingga

                                                                          43
           pengawasan dan penilaiannya,          yaitu   kebijakan   pembangunan
           kabupaten/kota layak anak (KLA).
           KLA diharapkan dapat menjadi model pembangunan yang mewadahi
           seluruh kegiatan dan upaya untuk menciptakan keluarga yang sayang anak,
           rukun tetangga dan rukun warga atau lingkungan yang peduli anak,
           kelurahan dan desa layak anak dan kecamatan atau kabupaten/kota yang
           layak bagi anak sebagai prasyarat untuk memastikan bahwa anak-anak
           tumbuh dan berkembang dengan baik, terlindungi haknya dan terpenuhi
           kebutuhan pisik dan psikologisnya.


2.   Maksud dan Tujuan

     2.1   Maksud

           Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah
           pada upaya transformasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
           Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi
           pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak
           anak.
     2.2   Tujuan

           Tujuan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak adalah:

           a.   Untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia
                usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan
                yang responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi
                anak;

           b.   Untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan,
                sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah,
                masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan
                hak anak;

           c.   Untuk mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui
                perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
                secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA;
                dan

           d.   Untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota
                dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.


3.   Ruang Lingkup

     Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi pembangunan di bidang kesehatan,
     pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata baik
     secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak
     anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
                                                                               44
     Kebijakan KLA mencakup aspek ketemagaan, pembiayaan, pengawasan dan
     penilaian, penelitian dan pengembangan serta keterwakilan aspirasi dan
     kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota.
4.   Sasaran
     4.1   Sasaran antara
           a.   Lembaga eksekutif.
           b.   Lembaga legislatif.
           c.   Lembaga yudikatif.
           d.   Organisasi non pemerintah.
           e.   Dunia usaha.
           f.   Masyarakat

     4.2   Sasaran akhir
           a.   Keluarga.
           b.   Anak.
5.   Pengertian

     Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pembangunan kabupaten/kota
     yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan
     dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh
     (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui pengarusutamaan hak anak
     (PUHA).

6.   Tinjauan Sejarah KLA

     Pembangunan KLA diawali dengan penelitian mengenai “Children’s Perception
     of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of
     Technology) di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun
     1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik
     untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial;
     masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi
     kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak
     untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. Penelitian
     tersebut dilakukan dalam rangka program Growing Up In Cities (GUIC) –
     tumbuh kembang di perkotaan – yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu
     tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai
     basis program peran serta, bagi perbaikan kota.

     Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi
     Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, dengan memasukan salah mengeluarkan
     satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini
     artinya anak mempunyai suara, disamping adanya prinsip lain seperti non-
     diskriminasi; kepentingan terbaik untuk anak; dan hak untuk hidup dan
     mengembangkan diri.

     Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh
     dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk

                                                                               45
Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa, anak dan
remaja sebagai salah satu Major Group – Kelompok Utama – yang dilibatkan
untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan
berkelanjutan. Bab 28 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa, remaja berperan
serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah
agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai
konsensus pada “Agenda 21 Lokal,” dan mendorong pemerintah kota menjamin
bahwa anak dan remaja terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan,
dan pelaksanaan.

Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan
penelitian serupa oleh Dr Louise Chawla dari the Children and Environment
Program of the Norwegian Centre for Child Research – Trondheim, Norwegia
tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan Child Watch
International, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne,
Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia;
Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California,
Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam
mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari Child Friendly City
Initiative untuk pemerintah kota.

Pada Konferensi Habitat II atau City Summit, di Istanbul, Turki tahun 1996,
perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda
Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman
untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat,
secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat
tinggal yang layak; terlibat dalam proses mengambilan keputusan, baik di kota
maupun di masyarakat; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di
masyarakatnya. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHABITAT
memperkenalkan Child Friendly City Initiative, terutama menyentuh anak kota,
khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan
perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Pada UN Special Session on Children, Mei 2002, para walikota menegaskan
komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut
mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

a.   mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan
     melindungi hak anak,

b.   mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses
     pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan
     dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh
dunia dengan upaya meningkatkan kemampuan penguasa lokal (UN Special
Session on Children, 2002).

Pada World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Afrika Selatan
tahun 2002, para pemimpin negara dari seluruh dunia antara lain menyepakati

                                                                          46
     untuk mewujudkan perbaikan yang signifikan pada kehidupan bagi sedikitnya
     100 juta masyarakat penghuni kawasan kumuh, seperti yang diusulkan dalam
     prakarsa “Kota tanpa Permukiman Kumuh” (Cities without Slums) pada tahun
     2020. Hal ini mencakup tindakan pada semua tingkatan untuk:

     a.   meningkatkan akses pada tanah dan properti, permukiman yang memadai
          dengan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin di perkotaan dengan
          perhatian khusus pada kepala rumah tangga perempuan;

     b.   mendukung otoritas lokal dalam menjabarkan program perbaikan daerah
          kumuh dalam kerangka rencana pengembangan perkotaan dan
          mempermudah akses, khususnya bagi masyarakat miskin, pada informasi
          mengenai peraturan tentang perumahan.

     Melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), pemerintah
     membuat suatu upaya nyata untuk menyatukan isu hak anak ke dalam
     perencanaan dan pembangunan kabupaten/kota. Mengingat program pelayanan
     dasar perkotaan dipandang sebagai program khusus dan merupakan kerangka
     kerja dari kantor pemerintahan kabupaten/kota, Pengembangan KLA
     diimplementasikan melalui pemerintah kabupaten/kota yang digabungkan ke
     dalam mekanisme dan kerangka kerja institusi yang ada. Pengembangan KLA
     secara terus menerus diimplementasikan ke sejumlah bagian kabupaten/kota yang
     terbatas dengan program pelayanan dasar perkotaan yang secara maksimum
     didukung oleh sumber daya yang ada. Dengan mengintegrasikan konsep
     perlindungan anak ke dalam program pembangunan kabupaten/kota akan lebih
     mudah dibandingkan dengan merealisasikan Konvensi Hak Anak secara
     langsung.
7.   Aspek Filosofis

     Sila kedua dari Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yaitu
     “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi
     seluruh rakyat Indonesia” secara filosofis telah mengamanatkan kepada kita
     untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek kemanusiaan, keadilan
     dan keberadaban dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat
     Indonesia.

     Makna kata “bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung prinsip-prinsip non-
     diskriminasi, pemerataan, dan tidak ada dominasi monopoli kepentingan dalam
     pembangunan dan kehidupan sosial khususnya bagi anak.

     Tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota didasarkan pada ketentuan :

     a.   Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
          Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Tujuan Negara Indonesia adalah
          melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
          memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
          ikut melaksanakan ketertiban dunia…”;

     b.   Bab X A Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
          Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi

                                                                              47
          “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
          serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

8.   Aspek Sosiologis

     Fenomena sosial yang ada memperlihatkan kondisi yang tidak kondusif bagi
     tumbuh kembang anak, terutama dalam kehidupan keluarga, teman sebaya,
     masyarakat, media massa dan politik.

     Pada kehidupan keluarga terjadi pelunturan nilai-nilai kekeluargaan;
     merenggangnya hubungan antara anak dan orang tua; anak dengan anak; dan
     antar keluarga atau tetangga. Hal ini menyebabkan perlindungan anak belum
     terpenuhi. Sikap permisif terhadap nilai-nilai sosial yang selama dianut mulai
     ditinggalkan.

     Pada kenyataannya hubungan sosial sebaya telah menyebabkan kekhawatiran
     orang tua terhadap anak, ketika mereka berada di luar lingkup keluarga. Beberapa
     kasus yang ditemukan menunjukkan bahwa banyak teman sebaya melakukan
     tindakan di luar kepatutan seperti keterlibatan dalam kasus narkoba, seks bebas,
     tindakan amoral dan asosial lainnya.

     Pada kehidupan masyarakat, nilai-nilai kebersamaan dan kegotong-royongan,
     serta kesetiakawanan sosial sudah menjadi sesuatu yang langka. Gejala ini,
     terlihat dari ketidakpedulian pada kehidupan lingkungan sekitar, sehingga hal ini
     menyebabkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak kurang
     optimal.

     Media massa dengan pewartaan dan penayangan kekerasan dan eksploitasi
     terhadap anak menjadi hal yang biasa, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga
     di pelosok. Hal ini menambah sederet persoalan yang juga mengganggu tumbuh
     kembang anak.

     Pada kehidupan politik, anak belum menjadi isu utama. Partai politik sebagai
     agen perubahan belum mengakomodir kepentingan anak dalam programnya.
     Sehingga isu kesejahteraan dan perlindungan anak kurang mendapat perhatian.

9.   Aspek Antropologis

     Memudarnya nilai-nilai kebersamaan, paguyuban, dan kekerabatan, merupakan
     salah satu faktor yang membuat menurunnya nilai-nilai yang selama ini
     memberikan rasa nyaman bagi anak dalam masyarakat. Gejala ini tergambar dari
     tanggungjawab masyarakat yang hanya lebih memfokuskan pada keluarga inti,
     sehingga berbagai hal yang terjadi pada kerabat atau paguyuban kurang mendapat
     perhatian pada masing-masing keluarga. Pranata sosial tidak mampu
     mengakomodir kepentingan masyarakatnya, hal ini berdampak pada semakin
     tidak optimalnya perlindungan anak.

     Berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan menyebabkan
     masyarakat menjadi tidak toleran dan lebih individual, sehingga akan muncul
     kecemburuan sosial dengan persaingan yang tidak sehat. Lebih lanjut warga

                                                                                  48
      menjadi semakin permisif dengan berbagai hal yang menyangkut nilai-nilai yang
      selama ini tidak layak bagi anak. Kerentanan sosial juga berawal dari semakin
      permisifnya atau semakin longgarnya nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya dan
      tata karma sosial dari para orang tua dan masyarakat terhadap berbagai kebiasaan
      yang selama ini tidak layak dihadapi atau dilakukan oleh anak. Pengaruh
      lingkungan sosial yang permisif ini sangat mempengaruhi kesejahteraan dan
      perlindungan anak.Akibatnya, warga masyarakat dalam berinteraksi dengan
      sesama lebih didasarkan kepada kepentingan dan bukan tumbuh sebagaimana
      yang selama ini hidup dalam sebuah masyarakat yang komunal.

      Relasi sosial didasarkan pada solidaritas mekanik, dia ada karena adanya
      kepentingan dari warga yang berelasi. Oleh karena itu dengan merenggangnya
      nilai-nilai kebersamaan menyebabkan masing-masing warga lebih terfokus
      kepada kehidupan masing-masing, tidak saling mengetahui apa sesungguhnya
      yang terjadi pada warga lain bahkan tidak saling tegur.

10.   Sarana dan Prasarana

      Pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi di perkotaan menuntut adanya
      perencanaan pengembangan kabupaten/kota yang lebih cermat, baik secara fisik
      maupun non fisik. Kenyataan yang ada, secara fisik lahan di perkotaan sangat
      terbatas, sementara pemenuhan akan sarana dan prasarana yang layak merupakan
      hal yang menjadi kebutuhan penduduk kabupaten/kota. Fakta menunjukan
      kualitas pelayanan publik kepada anak di kabupaten/kota masih terbatas,
      khususnya bila ditinjau dari sisi sarana dan prasarana dasar, antara lain:

      a.   beralih fungsinya ruang terbuka hijau menjadi ruang terbangun yang tidak
           berorientasi pada kepentingan anak;

      b.   tidak seimbangnya sarana dan prasarana kabupaten/kota untuk kepentingan
           anak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk; dan

      c.   pembangunan sarana dan prasarana kabupaten/kota untuk kepentingan anak
           tidak merata, akibat dari perencanaan yang belum peduli anak dan
           perkembangan wilayah pemukiman baru yang tidak terkendali.

      d.   sarana dan prasarana yang tersedia perawatannya, kualitasnya semakin
           menurun.

      Anak, sebagai salah satu bagaian dari masyarakat kabupaten/kota, sering
      mengalami dampak dari penurunan daya dukung sarana dan prasarana
      kabupaten/kota, beberapa hal yang saat ini terlihat antara lain:

      a.   minimnya sarana pendidikan, kesehatan, bermain, ruang terbuka hijau,
           transportasi yang murah, aman dan nyaman bagi anak;

      b.   terbatasnya aksesibilitas anak terhadap sarana tersebut; dan

      c.   polusi dan tingkat kebisingan kota yang berpengaruh terhadap kesehatan
           dan perkembangan jiwa anak.

                                                                                  49
11.   Anak dan Pembangunan Lingkungannya

      Orang dewasa pada umumnya berpendapat bahwa pembangunan yang cocok bagi
      dirinya, maka cocok pula bagi anak-anak, sehingga anak dipandang tidak penting
      untuk didengarkan pendapat dan aspirasinya dalam merencanakan dan
      menentukan arah pembangunan.

      Sesungguhnya melalui wadah partisipasi anak, anak dapat diajak bekerjasama
      dalam mengatasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan (pembangunan)
      lingkungannya (Adams & Ingham, 1998:51). Pemerintah dapat berkomunikasi
      dengan mereka, karena mereka mempunyai persepsi, pandangan dan pengalaman
      mengenai lingkungan kota tempat mereka tinggal, sehingga pemerintah dapat
      menemukan kebutuhan atau aspirasi mereka.

      1)   Anak dan Lingkungan Tempat Tinggal

           Hal yang perlu dilakukan agar anak akrab dengan lingkungan tempat
           tinggalnya antara lain adalah:

           a.   keluarga perlu melakukan penerapan kombinasi pola asuh antara
                otoriter, bebas dan demokratis secara seimbang dan konsisten, supaya
                kepercayaan diri anak tinggi.

           b.   rumah yang layak huni adalah rumah yang menjamin keamanan,
                ketenangan dan kenyamanan penghuni. Syarat rumah layak huni
                adalah status kepemilikan jelas (milik sendiri, sewa, menumpang),
                kemudahan akses ke air bersih, listrik, adanya pengelolaan sampah
                dan perawatan saluran pembuangan air kotor. Selanjutnya, rumah itu
                berada di lingkungan yang bebas polusi dan memiliki standar ventilasi
                yang cukup.

      2)   Anak dan Lingkungan Masyarakat

           Pada lingkungan masyarakat, diharapkan anak dapat lebih menyesuaikan
           diri dengan lingkungan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan adalah:

           a.   perlu ada inisiatif dan kemauan keras ketua RT dan RW untuk
                menjalankan organisasi dengan membentuk kegiatan-kegiatan yang
                berdampak langsung pada warga, khususnya anak-anak, seperti kerja
                bakti (membersihkan sampah dan saluran pembuangan air kotor), dan
                siskamling. Tanpa inisiatif dan kemauan tersebut, warga kota,
                menurut Prof. Parsudi Suparlan (Suparlan, 1996:3-44) menjadi
                bercirikan individualisme tinggi. Warga kota dengan ciri ini sangat
                sukar untuk diajak bekerjasama;

           b.   menjaga sanitasi lingkungan, karena berdampak langsung pada
                kesehatan lingkungan, terutama terhadap anak-anak yang rentan
                terhadap berbagai resiko yang ditimbulkan oleh lingkungan; dan


                                                                                 50
     c.   untuk menjadikan lingkungan masyarakat sebagai tempat yang baik
          bagi anak untuk tumbuh dan kembang, pemerintah kota perlu
          melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut Bartlett, anak-anak
          memahami apa yang menjadi kebutuhan mereka di lingkungannya.
          Anak-anak merekomendasikan dan memprioritaskan hal-hal penting
          yang perlu mendapat perhatian dari orang dewasa, assosiasi
          masyarakat dan pemerintah kota.
          Untuk memperbaiki masyarakat mereka. Perlu ada perbaikan,
          perawatan dan pembaharuan terhadap saluran air, toilet yang tidak
          bau, bebas bau sampah; tempat bermain dan rekreasi yang terang,
          bersama anak menentukan lokasi yang sesuai untuk tempat bermain
          yang dekat dengan rumah dan sekolah; dan perlu melakukan
          pengamanan yang ekstra di lingkungan yang pendapatan rendah, dan
          memasang pengumuman tentang pemberian perlindungan terhadap
          anak dari pembunuhan, kekerasan dan abuse.

3)   Anak dan Lingkungan Sekolah

     Lingkungan sekolah yang diharapkan anak adalah sebagai berikut:

     a.   mempunyai ruang WC yang menjadi salah satu fasilitas yang penting
          di sekolah, sehingga perlu dipertimbangkan keberadaan dan
          kebutuhannya. Anak-anak keberatan jika ruang WC anak perempuan
          dan anak laki-laki disatukan. Dengan demikian akan melindungi anak-
          anak perempuan dari pelecehan seksual;

     b.   desain bangunan sekolah bertingkat perlu dilengkapi ruang bermain
          bagi anak yang aman dan nyaman di setiap lantai;

     c.   waktu sekolah pagi dan petang dipertimbangkan untuk diterapkan
          secara bergantian, karena sangat berpengaruh pada proses belajar
          mengajar dan kualitas murid. Sebagian besar murid-murid sekolah
          petang kurang optimal mengikuti pelajaran, karena energi yang
          berkurang dan udara panas mempengaruhi daya serap anak terhadap
          pelajaran;

     d.   perlu menggunakan metode Cara Belajar Siswa Aktif atau metode lain
          yang memberi kesempatan anak untuk berdiskusi, perlu diterapkan
          agar anak-anak terlatih mengemukakan pendapat atau gagasannya;

     e.   penyusunan peraturan dan tata tertib sekolah, pimpinan sekolah dan
          guru perlu mengikutsertakan murid-murid, sehingga memiliki
          legitimasi yang kuat saat diterapkan dan ditegakkan. Kegiatan ini
          melatih anak-anak mengenai kehidupan berdemokrasi yang saling
          mendengar, dan menghargai pendapat orang lain; Anak memiliki
          potensi dalam menyusun peraturan dan tata tertib yang menyangkut
          kehidupan sendiri; contoh, melalui bermain mereka menyusun
          peraturan yang disepakati dan dijalankan bersama, dan jika ada yang
          melanggar, jelas ada sanksinya. Contoh lain adalah pembagian tugas

                                                                         51
          piket kebersihan yang mereka susun bersama ketua kelas, dijalankan
          secara bersama-sama; dan

     f.   mempunyai “program makan di sekolah”, karena anak banyak
          mendapatkan keuntungan yang dapat diperoleh dari program tersebut,
          selain mengembalikan energi anak yang terpakai selama belajar, juga
          dapat meningkatkan gizi anak, yang mungkin di rumah kurang
          memperoleh asupan makan yang bergizi. Kegiatan tersebut menjadi
          ajang anak-anak saling bersosialisasi baik dengan teman sekelas atau
          lain kelas. Di Indonesia, program ini pernah dilaksanakan melalui
          program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah, tetapi
          dihentikan sejalan dengan berakhirnya program Jaring Pengaman
          Sosial. Program makan di sekolah semacam itu juga dilaksanakan oleh
          sekolah-sekolah seperti di Jepang dan Malaysia.

     g.   Adanya program sekolah ramah anak

4)   Anak dan Lingkungan Bermain

     Pemerintah perlu mempelajari cara anak memenuhi hasratnya mendapatkan
     tempat bermain dengan mengikuti cara anak, dan bersedia bekerjasama
     dengan anak untuk menata ruang yang ada. Menurut Hendricks (Hendricks:
     2002:14) perencanaan taman bermain yang ramah terhadap anak harus
     mempertimbangkan hasil konsultasi dengan anak, seperti bagaimana
     mereka menggunakan ruang dan apa yang mereka ingin lakukan, sehingga
     dalam proses pengembangannya tidak perlu melakukan pengekangan
     terhadap anak. Proses konsultasi dengan anak harus dilakukan dengan baik
     seperti yang dilakukan terhadap orang dewasa. Di beberapa negara seperti
     Inggris, Belgia dan Belanda, telah banyak contoh konsultasi yang dilakukan
     dengan anak mengenai tempat bermain (Hendricks: 2002:14).

     Topik penting yang perlu diperhatikan oleh perencana dan perancang ketika
     melakukan diskusi dengan anak mengenai pembangunan taman bermain
     adalah masalah keselamatan anak.

     Ada dua persoalan yang terkait dengan keselamatan anak:

     a.   dibutuhkan tindakan pencegahan dan tenaga profesional yang
          berpengalaman untuk menjamin bahwa ruangan terbebas dari hal-hal
          berbahaya yang bisa menyebabkan anak-anak mendapatkan luka
          serius; dan

     b.   orang dewasa, khususnya orang-tua anak dan pengawas tempat
          bermain diduga juga berpotensi untuk membahayakan keselamatan
          anak dan membuat anak takut. Persoalan ini menyangkut kasus child
          abuse.

     Selain itu, perencana dan perancang perlu mempertimbangkan pengamanan
     dan pengawasan terhadap anak. Menurut Sheridan Bartlett, dengan
     mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan terhadap tempat bermain

                                                                           52
     anak, sehingga memungkinkan mereka merasa tenang dan nyaman.
     Pemerintah kota perlu mempertimbangkan pengamanan dan pengawasan di
     tempat bermain; meningkatkan keselamatan anak di tempat bermain; dan
     termasuk melakukan kampanye terhadap larangan penggunaan bahan
     berbahaya pada alat-alat permainan.

5)   Anak dan Pelayanan Transportasi

     Pemerintah kota agar menyediakan layanan transportasi yang
     mempertimbangkan kebutuhan anak. Selain itu pemerintah kota dalam
     membuat kebijakan mengenai transportasi umum, menurut Jill Swart
     Kruger dan Louise Chawla (Kruger, 2002:85) perlu:

     a.   memperkenalkan jarak, jenis dan ukuran transportasi umum;

     b.   mempertimbangkan pembuatan tiket tunggal untuk semua jenis
          transportasi umum; dan

     c.   mempertimbangkan penggunaan bus khusus pada hari minggu dan
          libur untuk anak dan keluarganya ke tempat rekreasi.

6)   Anak dan Pelayanan Kesehatan

     Informasi mengenai kesehatan anak merupakan hal yang perlu diketahui
     oleh seorang anak, supaya mereka mengetahui sumber penyakit, jenis
     penyakit dan upaya pencegahannya. Melalui pemberian informasi
     kesehatan, seorang anak secara bertahap belajar memahami mengapa
     seorang anak bisa sakit, dan bagaimana mencegahnya Hasil belajar anak
     mengenai kesehatan anak, menghasilkan persepsi anak mengenai kesehatan
     anak.

     Kehidupan anak berpusat pada rumah, sekolah dan lingkungan sekitarnya.
     Karena itu, wilayah tersebut harus menjadi tempat yang aman dan sehat
     bagi anak. Kenyataan, tak jarang tempat-tempat itu tidak aman bahkan
     menjadi penyebab timbulnya penyakit bagi anak. Menurut WHO, sebagian
     besar penyakit anak-anak berhubungan erat dengan lingkungan tempat
     mereka tinggal (rumah), belajar (sekolah) dan bermain (masyarakat) (WHO,
     2002:7). Resiko utama ditimbulkan oleh lingkungan seperti air yang kurang
     bersih, sanitasi buruk, polusi udara, dan higiene makanan yang buruk.
     Resiko lainnya ditimbulkan oleh serangga yang menjadi perantara bibit
     penyakit; sedangkan tanah dan air merupakan perantara infeksi cacing.
     Bahaya lain adalah kecelakaan dan kekerasan. Selain itu, permukiman yang
     padat, ventilasi yang buruk, dan kurang air bersih untuk mencuci,
     mempercepat penyebaran berbagai penyakit (UNICEF & UNEP, 1990:25).
     Bagi masyarakat perkotaan, resiko juga ditimbulkan dari kekurang hati-
     hatian dalam menggunakan bahan kimia yang berbahaya, pembuangan
     sampah toxic dan degradasi lingkungan. Pemakaian zat kimia yang tidak
     aman untuk produk rumah tangga dan alat permainan anak seperti boneka,
     bisa pula menjadi sebuah ancaman.


                                                                          53
     Upaya kesehatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko
     lingkungan terhadap kesehatan anak dan warga kota lainnya menurut Jorge
     E. Hardoy, dkk. Penulis buku “Environmental Problems in an Urbanizing
     World: Finding Solution for Cities in Africa, Asia, dan Latin America,”
     adalah pencegahan penyakit yang disebabkan oleh resiko lingkungan.
     Tindakannya dapat dilakukan di dua tingkatan yakni rumah tangga dan
     masyarakat. Tingkat rumah tangga yang dapat dilakukan dengan:

     a.     menyediakan air bersih;

     b.     tempat penampungan/tanki air selalu dibersihkan untuk menjaga
            higiene;

     c.     menyediakan fasilitas WC yang bersih;

     d.     mengatur pembuangan sampah dan air buangan; dan

     e.     melakukan kampanye dengan menyebarkan poster atau leaflet tentang
            desain kompor dan dapur.

     Sedangkan tindakan di masyarakat hampir sama dengan tindakan di rumah
     tangga, tetapi sifatnya lebih ditingkatkan pada pengawasan dan penyediaan
     fasilitas yang tidak tersedia di tingkat rumah tangga seperti sumur umum
     dan MCK.

7)   Anak dan Masalah Sosialnya

     a. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

          Berdasarkan hasil analisis situasi, dalam sistem peradilan anak di Indonesia
          ditemukan lebih dari 4.000 anak dibawa ke pengadilan setiap tahunnya.
          Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah kejahatan ringan dengan
          jumlah kerugian yang sedikit. Tetapi hampir 9 dari 10 anak tersebut berakhir
          dipenahanan atau penjara anak, dan sebagian besar harus tinggal
          bersama/dicampur dengan orang-orang dewasa (Sumber: Media Perlindungan
          Anak Konflik Hukum, RESTORASI, edisi 9-IV/2008).

          Anak yang berkonflik dengan hukum sebanyak 4.277 anak < 16 tahun sedang
          menjalani proses pengadilan, anak yang dipenjara sebanyak 13.242 anak
          dengan variasi usia antara 16-18 tahun, 98% diantaranya adalah anak laki-laki
          dan 83% yang menjalani pengadilan di hukum penjara, jumlah anak di penjara
          usia < 18 tertinggi di Jakarta, Jabar, Jatim. Sumsel (Sumber: Bareskrim, Polri).

          Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen
          Hukum dan HAM, tahun 2008 menunjukkan bahwa penghuni Lapas, Rutan
          dan anak binaan sebanyak 127.995 orang yang terdiri dari narapidana (73.686
          orang) dan tahanan (54.309 orang). Dari jumlah tersebut sebanyak 121.845
          pria dan 6.150 wanita. Sedangkan jumlah narapidana dan tahanan anak
          sebanyak 4.301 (3.36%) dengan rincian jumlah narapidana anak 2.282 (Laki-
          laki 2.161; Perempuan 121). Tahanan anak sebanyak 2.019 orang (Laki-laki
          1.838; Perempuan 181). Anak-anak tersebut ditempatkan di 20 lapas anak pria

                                                                                      54
   dan 1 lapas anak wanita.

   Perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,
   menjamin terpenuhinya hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
   serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
   Berdasar atas Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa
   pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab untuk
   memberikan perlindungan khusus yang salah satunya adalah perlindungan
   khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang berkonflik
   dengan hukum maupun anak korban tindak pidana.

   Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan
   antara lain melalui perlakuan atas anak secara manusiawi, sesuai dengan
   martabat dan haknya, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini,
   penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk
   kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus
   terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian
   jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya,
   dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa serta untuk
   menghindari labelisasi.

b. Kekerasan Terhadap Anak

   Anak rentan menjadi obyek kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.

   Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan baik
   secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran, selain itu, ada juga
   kekerasan yang diakibatkan oleh kondisi sosial-ekonomi. Anak
   dianggap sebagai komoditas, tenaga kerja murah, diperdagangkan,
   dilacurkan, dan terjerat dalam sindikat pengedar narkoba, atau yang
   dipaksa berada di jalanan karena berbagai sebab.

   Sementara itu, penculikan terhadap anak-anak terjadi diberbagai tempat
   mulai dari dijemput di sekolah, anak sedang bermain, anak sedang
   berekreasi, dan sedang berada dalam rumah dengan berbagai modus
   operandi.

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh UNICEF menunjukkan bahwa
   “Dua per tiga anak laki-laki dan sepertiga anak perempuan pernah
   dipukul. Lebih dari seperempat anak perempuan mengalami perkosaan.”
   Pada tahun 2003 yang melibatkan sekitar 1.700 anak, terungkap bahwa
   “Sebagian besar anak mengaku pernah ditampar, dipukul, atau dilempar
   dengan benda.”

   Awal 2006, terungkap kekerasan terhadap anak di Jawa Tengah,
   Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di Jawa Tengah, sebanyak 80
   persen guru pernah menghukum anak-anak dengan berteriak di depan
   kelas. Sebanyak 55 persen guru pernah menyuruh murid berdiri di
   depan kelas. Di Sulawesi Selatan, sebanyak 90 persen guru pernah
   menyuruh murid berdiri di depan kelas, 73 persen pernah berteriak
   kepada murid, dan 54 persen pernah menyuruh murid untuk

                                                                         55
   membersihkan atau mengelap toilet. Di Sumatera Utara, lebih dari 90
   persen guru pernah menyuruh murid berdiri di depan kelas, dan 80
   persen pernah berteriak pada murid.

   Fakta-fakta di atas memperlihatkan bahwa potensi terjadinya kekerasan
   berada disekitar kehidupan anak. Tidak tempat yang membuat anak
   terbebas dari ancaman kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan dan
   eksploitasi terhadap anak akan melahirkan sederet penderitaan yang
   berkepanjangan yang tertanam dalam benak anak baik secara fisik
   maupun psikis.

   Sebagian besar dari pelaku tindak kekerasan, ternyata dilakukan oleh
   orang-orang terdekat korban, bahkan oleh orang tua sendiri, baik ibu
   maupun bapak. Statistik menunjukkan bahwa, ternyata pelaku tindak
   kekerasan terhadap anak dilakukan oleh lebih 80 % pelaku yang dikenal
   korban. Hal ini sesuai dengan apa yang dilansir oleh Komnas
   Perlindungan Anak bahwa, lebih dari 69 % pelaku tindak kekerasan
   terhadap anak adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Kenyataan
   ini setidaknya mengindikasikan bahwa pada sebagian keluarga, rumah
   yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, kini
   bukan lagi merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak, karena
   justru di rumah sering terjadi tindak kekerasaan terhadap anak.

c. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

   a) Anak di Lokasi Bencana

   Anak di lokasi bencana menjadi sangat rentan karena mereka
   memerlukan bantuan orang dewasa untuk: menyelamatkan diri,
   mendapatkan pertolongan medis, shelter; dan kebutuhan emergensi
   lainnya; rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

   Antisipasi perlindungan anak di lokasi bencana harus disiapkan sebelum
   bencana terjadi. Saat ini sebagian besar anak tidak mengetahui kemana
   dan bagaimana memperoleh bantuan bila bencana datang.

   Lingkungan yang layak anak akan memperhitungkan dengan cermat
   hal-hal semacam itu, termasuk antisipasi anak-anak menjadi korban
   perdagangan orang.

   Anak merupakan kelompok yang mendapat proritas sebagaimana
   diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
   Penanggulangan Bencana Pasal 55 ayat (2).

   b). Anak di Daerah Konflik Bersenjata

   Di daerah konflik bersenjata umumnya anak-anak dimanfaatkan oleh
   kelompok yang sedang berkonflik untuk menjadi kurir, benteng manusia
   dan tentara anak, biasanya yang memiliki badan besar walaupun usianya
   masih belasan tahun.

                                                                     56
          Selain bertentangan dengan undang-undang, hal tersebut secara
          psikologis berdampak buruk pada anak, menimbulkan trauma yang
          sangat panjang dan bisa jadi seumur hidupnya. Menyuburkan
          tumbuhnya budaya kekerasan dari dan pada anak. Pelecehan seksual,
          perkosaan dan pedofilia, merupakan bentuk kekerasan yang sangat
          ditakuti anak-anak.

          Strategi pembangunan yang peduli anak di daerah konflik dapat
          mengurangi berbagai resiko fatal tersebut.

          c) Anak Cacat

          Kondisi anak cacat relatif telah mendapat perhatian dengan didirikannya
          berbagai panti dan pusat rehabilitasi, khususnya di perkotaan.

          Namun akses anak cacat terhadap fasilitas umum masih
          memprihatinkan, misalnya; tidak semua gedung, pasar, pusat
          perbelanjaan, stasiun, terminal dan pelabuhan dilengkapi dengan akses
          bagi anak cacat secara memadai.

          Dalam kehidupan sosialpun anak-anak cacat diperlakukan sebagai
          warga Negara kelas dua atau kelas tiga. Terlihat jelas adanya
          diskriminasi pada anak cacat.

          Undang-Undang       mengamanatkan     agar    negara     memberikan
          perlindungan khusus pada anak cacat. Dalam Undang-Undang Nomor 4
          tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pasal 6 huruf b disebutkan bahwa
          anak penyandang cacat mempunyai hak yang san antuk
          menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya
          dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

          d) Anak Jalanan

          Anak jalanan identik dengan masalah anak di perkotaan, masalah ini
          semakin kompleks karena bukan saja faktor kemiskinan yang
          menyebabkan anak menjadi anak jalanan, selain itu faktor sosial budaya
          juga mempengaruhi.

          Anak jalanan menghadapi resiko yang lebih besar menjadi obyek
          eksploitasi, kekerasan dan pelecehan seksual, kehidupannya sangat
          rentan terhadap narkoba, premanisme dan kejahatan lainnya.

8)   Kekuatan, Peluang dan Tantangan

     a.   Kekuatan

          a) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dan Rativikasi
             KHA.

             Adanya UU PA dan rativikasi konvensi hak anak merupakan

                                                                             57
          kekuatan yang dapat dijadikan         sebagai   faktor   pendorong
          pelaksanaan kebijakan KLA.

     b) Peraturan Daerah

          Beberapa daerah telah memiliki peraturan daerah yang mendukung,
          secara langsung maupun tidak, terhadap upaya perlindungan anak.
          Hal ini merupakan indikasi yang positif terhadap pelaksanaan
          kebijakan KLA

     c) Renstra Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

          Isu kesejahteraan dan perlindungan anak telah masuk dalam rencana
          strategis Kemeterian Negara Pemberdayaan Perempuan RI sehingga
          pelaksanaan kebijakan KLA mendapat kepastian dari sisi prioritas
          dan keberlanjutannya.

b. Peluang

     a)   Pengetahuan masyarakat meningkat

          Semaraknya jumlah lembaga-lembaga sosial yang bergerak di
          bidang pendidikan anak, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD),
          Taman Kanak-Kanak, Kelompok bermain merupakan indikasi
          meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang perlindungan anak.

     b) Dukungan lembaga internasional kuat.

          Dukungan internasional, baik lembaga PBB maupun Internasional
          NGO di bidang anak, telah memberikan dukungan kepada
          Pemerintah Indonesia.

     c)   Jumlah ahli di bidang anak meningkat.

          Semakin banyaknya jumlah ahli di bidang perlindungan anak,
          semakin terbuka peluang bagi pelaksanaan kebijakan KLA yang
          dapat dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

c.   Hambatan

     a)   Kemauan politik terbatas

          Isu anak belum menjadi prioritas dari partai politik, pembuatan dan
          pengambil kebijakan. Hal ini dikarenakan isu anak kurang laku di
          jual, bila dibandingkan dengan isu ekonomi dan politik itu sendiri,
          misalnya pilkada, pemekaran daerah.

     b) Belum tersosialisasinya konvensi dan peraturan perundang-
        undang di bidang anak

          Rendahnya frekuensi sosialisasi konvensi dan peraturan perundang-

                                                                         58
                   undangan di bidang anak menyebabkan pemahaman dan
                   pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan
                   pemenuhan hak terbatas.

          d. Ancaman

              a)   Kondisi sosial ekonomi yang belum kondusif

                   Kebijakan KLA merupakan implementasi dari perlindungan anak,
                   jika kondisi sosial ekonomi tidak kondusif seperti kemiskinan, krisis
                   energi, maka pelanggaran terhadap hak anak meningkat, misalnya
                   anak putus sekolah, meningkatnya jumlah anak bekerja, selain itu
                   kekerasan terhadap anak meningkat.

              b) Adanya resistensi budaya

                   Hingga saat ini masih banyak dijumpai adanya kebiasaan mendidik
                   anak dengan cara kekerasan, terutama pada pendidikan informal,
                   seperti semboyan “ada mutiara di ujung rotan’ pada pendidikan
                   keagamaan; mendisiplinkan anak dengan cara mengurung di kamar
                   mandi bila ada pelanggaran.

12.   STRATEGI

      Menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan kabupaten/kota dalam
      memenuhi hak anak.

      Mengembangkan pendidikan dan kesadaran publik mengenai visi baru tentang
      anak.

      Mengembangkan kebijakan pemenuhan hak anak yang komprehensif.

      Melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi,
      perencanaan, monitoring dan evaluasi.

      Membuat laporan tahunan kabupaten/kota tentang anak.

      Membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak.

      Memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan
      masyarakat.

      Memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam
      situasi khusus.

      Memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum.

      Memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil dalam
      melaksanakan kebijakan KLA.



                                                                                    59
13.   INDIKATOR KEBERHASILAN

      a. Prinsip Kota Layak Anak

      Empat prinsip kunci Konvensi Hak Anak yang menjadi dasar membangun KLA:

      1)   Non-diskriminasi;
           Pelaksanaan dan pengembangan kebijakan KLA dilaksanakan dalam rangka
           perlindungan anak tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin,
           status social, asal daerah, kondisi pisik maupun psikis anak.

      2)   Kepentingan yang terbaik bagi anak;
           Menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan
           utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh,
           pemerintah, badan legislatif, badan yudikatif dan lembaga lainnya yang
           berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak.

      3)   Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
           Perlindungan hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam
           kehidupan anak yang perlu dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat,
           keluarga dan orang tua.

      4)   Penghargaan terhadap pendapat anak.
           Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan
           pendapatnya dalam penambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-
           hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

      b. Pra-syarat Kota Layak Anak

      Pra-syarat pengembangan KLA adalah:

      1)   Adanya Kemauan dan komitmen pimpinan daerah: membangun dan
           memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak
           dan perlindungan anak yang dicerminkan dalam dokumen peraturan daerah.

      2)   Baseline data: tersedia sistem data dan data dasar yang digunakan untuk
           perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.

      3)   Sosialisasi hak anak: menjamin adanya proses penyadaran hak anak pada
           anak dan orang dewasa secara terus menerus.

      4)   Produk hukum yang ramah anak: tersusunnya peraturan perundangan yang
           sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak.

      5)   Partisipasi anak: tersedia wadah untuk mempromosikan kegiatan yang
           melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi
           mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam
           proses pengambilan keputusan.

                                                                                60
6)   Pemberdayaan keluarga: adanya program untuk memperkuat kemampuan
     keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.

7)   Kemitraan dan jaringan: adanya kemitraan dan jaringan dalam pemenuhan
     hak dan perlindungan anak.

8)   Institusi Perlindungan     Anak:    Adanya     kelembagaan            yang
     mengkoordinasikan semua upaya pemenuhan hak anak.

c. Langkah-Langkah Pengemangan Kebijakan KLA

1)   Pembentukan Gugus Tugas “KLA”

     Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan
     wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak,
     perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,
     sektor swasta, orang tua, dan anak.

     Tugas Pokok Gugus Tugas KLA adalah:

     a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

     b) Menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;

     c) Melakukan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan KIE konsep KLA;

     d) Mengumpulkan data dasar;

     e) Melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;

     f)   Melakukan deseminasi data dasar;

     g) Menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA,
        yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan,
        dan sumber daya);

     h) Menyusun Rencana Aksi Daerah KLA (5 tahun) dan mekanisme kerja;

     i)   Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Aksi Daerah KLA; dan

     j)   Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 tahun sekali.

2)   Pengumpulan Data Dasar

     Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk mengetahui kondisi obyektif
     awal sebuah kabupaten/kota sebagai dasar pertimbangan perencanaan,
     pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan KLA. Pengumpulan
     data dasar dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan otoritas
     di daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.



                                                                            61
3)   Penentuan Fokus dan Prioritas Program

     Memperhatikan hasil analisis data dasar, permasalahan dan potensi
     kabupaten/kota ditentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan
     KLA. Program ini dimaksudkan supaya setiap Satuan Kerja Perangkat
     Daerah (SKPD), pemangku kepentingan di bidang anak dan dunia usaha
     dapat berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4)   Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA

     Untuk mempercepat pelaksanaan Program KLA secara terfokus dan
     berdasarkan prioritas diperlukan adanya pembagian peran dan fungsi dari
     setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, pemangku kepentingan di bidang
     anak dan dunia usaha diuraikan secara sistematis, terstruktur dan terukur
     dalam RAD KLA.

     Untuk memperkuat kedudukan Rencana Aksi Daerah KLA ditetapkan
     melalui Keputusan Bupati/Walikota dan atau Peraturan Daerah.

     Rencana Aksi Daerah KLA meliputi substansi pokok perlindungan anak
     yang meliputi:

     a.   telaah kebutuhan atau need assessment KLA;

     b.   harmonisasi kebijakan perlindungan anak;

     c.   pelayanan dasar, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan
          KLB dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;

     d.   pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal
          dan informal;

     e.   perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi, program bagi
          anak yang memerlukan perlindungan khusus;

     f.   pelayanan bidang perunahan, sarana dan prasarana lingkungan dan
          pelayanan fasilitas umum;

     g    pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan
          akibatnya.

     Format RAD KLA dapat disesuaikan dengan matriks RAD dalam
     lampiranod.

5)   Monitoring dan Evaluasi

     a.   Monitoring dilakukan sejak awal proses perencanaan sampai dengan
          pelaksanaan RAD KLA yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota.

     b.   Evaluasi dilakukan secara periodik untuk melihat kemajuan
          pembangunan KLA yang telah dicapai dalam kurun waktu satu tahun
                                                                          62
     sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
     periode berikutnya dan sebagai bahan laporan.

c.   Laporan hasil monitoring dan evaluasi KLA diberikan kepada
     Bupati/Walikota dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
     sebagai wakil Pemerintah yang menjadi koordinator di bidang
     kesejahteraan dan perlindungan anak.




                                                              63
                                       BAB V
                          INDIKATOR PROGRAM KLA




Indikator KLA dibagi dalam dua kategori yaitu indikator umum dan indikator khusus.
Indikator umum adalah dampak jangka menengah dan jangka panjang dari
pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
(KPP) dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota tidak
terlibat secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut. Dalam hal ini peran
KPP lebih pada pembuatan kebijakan agar tercipta suatu keadaan yang kondusif dalam
rangka mempercepat pencapaian indikator tersebut.
Indikator khusus adalah dampak jangka pendek dan jangka menengah dari
pengembangan kebijakan KLA dimana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
(KPP) dan Badan Pemberdayaan Perempuan di provinsi dan kabupaten/kota terlibat
secara langsung dalam upaya mencapai indikator tersebut.

Mengingat tugas pokok KPP antara lain adalah membuat kebijakan KLA dan
mempromosikan pelaksanaan kebijakan tersebut, maka indikator keberhasilan KLA
dapat dilihat dari aspek kebijakan dan aspek promosi pelaksanaan kebijakan yang
diklasifikasikan sebagai berikut:




                                                                                    64
5.1. Indikator Umum

5.1.1.   Bidang Kesehatan

           Jenis Pelayanan
                                                    Indikator
                Dasar

         Pelayanan Dasar     Cakupan kunjungan ibu hamil

                             Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani

                             Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau
                             tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
                             kebidanan

                             Cakupan pelayanan ibu nifas

                             Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

                             Cakupan kunjungan bayi

                             Cakupan desa/kelurahan universal child immunization
                             (UCI)

                             Cakupan pelayanan anak balita*

                             Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada
                             anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

                             Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

                             Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
                             setingkat

                             Cakupan peserta KB aktif

                             Cakupan penemuan dan penanganan penderita
                             penyakit

                             Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
                             miskin

         Pelayanan           Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
         kesehatan rujukan   masyarakat miskin
                                                                                  65
                             Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
                                        diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota

          Penyelidikan                  Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB tang
          epidemiologi dan              dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam
          penanggulangan
          KLB

          Promosi kesehatan             Cakupan desa siaga aktif
          dan pemberdayaan
          masyarakat



         Sumber: Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota


5.1.2.   Bidang Pendidikan

            Jenis Pelayanan
                                                                      Indikator
                 Dasar

          Taman Penitipan               Anak dalam kelompok 0-4 tahun mengikuti kegiatan
          Anak, Kelompok                Tempat penitipan anak, kelompok bermain yang
          bermain                       sederajat

                                        Jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada
                                        program PAUD jalur formal mengikuti program
                                        PAUD jalur non formal

                                        Guru PAUD jalur non formal telah mengikuti
                                        pelatihan bidang PAUD

          Pendidikan Sekolah Anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah
          Dasar (SD) atau    SD/MI
          Madrasah
          Ibtidaiyah (MI)

                                        Angka putus sekolah (APS)

                                        Lulusan SD/MI melanjutkan ke Sekolah Menengah
                                        Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

          Sekolah Menengah              Anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di
          Pertama (SMP)                 SMP/MTs
          atau Madrasah
          Tsanawiyah (MTs)

                                        Angka putus sekolah (APS)

                                        Lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah
                                        Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah

                                                                                            66
                                  (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

          Sekolah Menengah        Anak dalam kelompok usia 16-18 tahun bersekolah di
          Atas (SMA)/             SMA/MA/SMK
          Madrasah Aliyah
          (MA)/Sekolah
          Menengah
          Kejuruan (SMK)

                                  Angka putus sekolah (APS)

                                  Lulusan SMA/MA melanjutkan perguruan tinggi
                                  yang terakreditasi

                                  Lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan
                                  keahliannya

          Pendidikan Non          Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah
          Formal                  SD/MI menjadi peserta didik Program Paket A

                                  Lulusan Program Paket A ke jenjang pendidikan yang
                                  lebih tinggi (SMP/MTs/Paket B)

                                  Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah
                                  SMP/MTs menjadi peserta didik Program Paket B

                                  Jumlah penduduk usia sekolah yang belum bersekolah
                                  SMA/MA/SMK/Paket C menjadi peserta didik
                                  Program Paket C

                                  Lulusan Program Paket C dapat memasuki dunia
                                  kerja

                                  Lulusan Program Paket C dapat melanjutkan ke
                                  jenjang pendidikan lebih tinggi

         Sumber: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004
         tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan




5.1.3.   Bidang Perlindungan

          Jenis Pelayanan Dasar                             Indikator




                                                                                              67
           Hak Identitas dan          Anak usia < 18 tahun tercatat kelahirannya
           Pencatatan

                                      Anak usia < tahun memiliki Akta Kelahiran

           Hak Partisipasi            Wadah partisipasi1

           Perlindungan anak          Akses ke pelayanan dasar – kesehatan, pendidikan.
           dengan kecacatan

                                      Akses ke pelayanan umum

           Perlindungan Anak          Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
           korban kekerasan           Perempuan dan Anak2

                                      Hotline 129

           Perlindungan Anak          Children Center
           korban bencana

           Perlindungan Anak          Pendampingan anak berhadapan hukum
           berhadapan dengan
           hukum

                                      Panti Sosial Bagi Remaja (PSBR)

           Perlindungan Anak          Rumah Perlindungan Sosial Anak3
           korban eksploitasi
           ekonomi dan seksual,
           penculikan,
           perdagangan anak

           Perlindungan Anak          Pusat Rehabilitasi Korban Narkoba4




1
  Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009. Pada Bab 12 lampiran Perpres (Peningkatan Kualiatitas Kehidupan dan Peran
Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, khususnya pada Program Peningkatan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak). Huruf g. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan
penyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan.
2
   SKB antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan Nomor:
1329/ Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor:
14/Men PP/Dep.V/X/2002, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: B/3048/X/2002
tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3
   SKB antara Menteri Sosial RI Nomor: 75/HUK/2002, Menteri Kesehatan Nomor:
1329/ Menkes/SKB/X/2002, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor:
14/Men PP/Dep.V/X/2002, dan Kepala Kepolisian Negara RI, Nomor: B/3048/X/2002
tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
4
   Standar Pelayanan Minimal Terapi Medik Ketergantungan Narkotika, Psikotropika
Dan Bahan Adiktif Lainnya (Narkoba), Badan Narkotika Nasional, 2003.

                                                                                            68
           korban narkotika,
           psikotropika, dan
           Bahan adiktif lainnya
           (Narkoba)

           Perlindungan Anak         Pusat Kegiatan Anak
           dari kelompok
           minoritas

5.1.4.    Bidang Infrastruktur5


               Jenis Pelayanan
                                                            Indikator
                    Dasar

           Rumah                     Kondisi fisik rumah

                                     Harga satuan (beli dan sewa)

                                     Rumah layak huni

           Lingkungan yang           Lingkungan bebas pencemaran
           aman, sehat,
           harmonis dan              Ruang terbuka hijau
           berkelanjutan)

           Sarana lingkungan:

           * Sarana pendidikan       Jumlah anak sekolah yang tertampung

                                     Sebaran fasilitas pendidikan

                                     Kelengkapan sarana pendidikan

           * Sarana pelayanan        Sebaran fasilitas pelayanan kesehatan/jangkau-an
           kesehatan                 pelayanan

           * Sarana ruang            Ruang terbuka hijau dalam suatu kawasan
           terbuka (taman)

                                     Penyebaran ruang terbuka hijau

           * Sarana sosial           Jangkauan pelayanan
           budaya

           * Zona Selamat            Rute Aman Sekolah


5
 Sumber: Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang
Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Bidang Perumahan dan Permukiman


                                                                                            69
         Sekolah

         Utilitas Umum:

         * Air minum              Tingkat debit pelayanan/orang

                                  Tingkat kualitas air minum

         * Pemadam                Frekuensi keberhasilan pemadaman kebakaran
         kebakaran

                                  Waktu tanggap

                                  Tingkat kepedulian warga atau masyarakat terhadap
                                  bahaya kebakaran

         *Drainase, saluran air   Drainase
         kotor, dan sanitasi

                                  Saluran air kotor

                                  Tempat pembuangan sampah

5.1.5.   Bidang Lingkugan Hidup6

         Jenis Pelayanan
                                                      Indikator
              Dasar

         Pelayanan          Jumlah sumber air di hutan lindung yang dilindungi
         perlindungan
         sumber air         Jumlah mata air di luar hutan lindung yang dilindungi

                            Jumlah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai
                            kawasan penyangga

         Pelayanan          Jumlah usaha dan atau kegiatan menaati persyaratan
         pencegahan         administratif dan teknis
         pencemaran air     pengendalian pencemaran air

         Pelayanan          Jumlah sumber air yang telah dipulihkan akibat
         pemulihan          pencemaran air
         pencemaran air
         pada sumber air

         Pelayanan          10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di lokasi permukiman,
         pencegahan         industri, pusat


6
 Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 197 Tahun 2004
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten
Dan Daerah Kota

                                                                                    70
          pencemaran         perdagangan dan lokasi padat lalu lintas
          udara
                             Jumlah kendaraan wajib uji yang secara administratif
                             terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau
                             emisinya

                             Jumlah kendaraan tidak wajib uji yang secara
                             administratif terdaftar di
                             Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipantau emisinya

                             Jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak
                             yang memenuhi
                             persyaratan administratif dan teknis pengendalian
                             pencemaran udara

                             Kualitas udara yang memenuhi baku mutu udara ambient
                             sesuai peraturan
                             perundang-undangan yang berlaku

          Pelayanan          Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan
          pencegahan dan     teknis dan lingkungan
          penanggulangan
          dampak
          lingkungan
          akibat sampah

          Pelayanan tindak Jumlah laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau
          lanjut laporan   kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti
          masyarakat
          akibat
          pencemaran dan
          atau kerusakan
          lingkungan

5.2. Indikator Khusus

5.2.1.   Pembuatan Kebijakan

         Variabel yang diukur                   Indikator Keberhasilan

         Komitmen Pemerintah       Jumlah Bupati/Walikota yang mengembangkan
         Kabupaten/Kota            KLA.

         1.   Bidang hukum         Jumlah produk nsur tentang kebijakan
                                   perlindungan dan pemenuhan hak anak secara
                                   menyeluruh (holistic) antara lain:
                                      1. Peraturan daerah
                                      2. Surat keputusan bupati/walikota

                                                                                    71
                                       3. Instruksi bupati/walikota
                                       4. Surat edaran bupati/walikota
                                       5. Lainnya

                                    Jumlah dokumen tentang perlindungan anak dalam
                                    situasi khusus; juklak, juknis, pedoman, panduan
                                    dan sejenisnya.

         2.   Data basis (baseline Jumlah dokumen hasil analisis, hasil penelitian,
              data)                observasi, survey atau study tentang situasi anak
                                   yang telah dipergunakan secara efektif dalam
                                   penyusunan program dan kegiatan perlindungan
                                   anak.

                                    Jumlah laporan SKPD kepada bupati tentang
                                    pemenuhan hak anak.

                                    Jumlah laporan bupati/walikota kepada gubernur
                                    tentang pemenuhan hak anak.

         3.   Pemberdayaan          Jumlah keluarga miskin yang mempunyai anak yang
              keluarga              memperoleh bantuan khusus.

         4.   Partisimasi           Jumlah institusi perlindungan anak seperti; KPAID,
              masyarakat            LBH anak, LSM bidang perlindungan anak

         5.   Pengorganisasian
              KLA

                  Gugus tugas       Jumlah pertemuan GT KLA
                  KLA

                  Sekretariat GT    Adanya ruang kerja secretariat GT KLA
                  KLA

                  Forum Anak        Jumlah forum anak

                                    Jumlah organisasi olahraga, kesenian dan
                                    pengembangan bakat atau minat anak

                  P2TP2A            Jumlah P2TP2A

         Perencanaan

              Rencana Aksi
              Daerah

5.2.2.   Promosi pelaksanaan kebijakan KLA

         Variabel yang diukur                    Indikator Keberhasilan

                                                                                       72
Komunikasi Informasi
 dan Edukasi (KIE)

1. Bahan / Jenis KIE

   1.    Poster            Jumlah poster yang diproduksi

   2.    Baliho            Jumlah baliho yang diproduksi

   3.    Booklet/leaflet   Jumlah booklet/leaflet yang diproduksi

   4.    Sticker           Jumlah sticker yang diproduksi

   5.    Iklan di media    Jumlah iklan di media cetak
         cetak

   6.    Iklan di          Jumlah iklan di radio/tv
         radio/tv

   7.    Aksesibilitas     Jumlah dan ragam informasi yang bias diperoleh di
         informasi di      websita
         website

   8.    Lainnya           Jumlah bahan KIE lainnya yang diproduksi



2. Distribusi bahan        Jumlah kabupaten/kota penerima bahan KIE
   KIE

    1.   Poster            Jumlah penerima poster

    2.   Baliho            Jumlah lokasi pemasangan baliho

    3.   Booklet/leaflet   Jumlah penerima booklet/leaflet

    4.   Sticker           Jumlah penerima stiker

    5.   Iklan di media    Jumlah penerbitan di media cetak
         cetak

    6.   Iklan di          Jumlah penayangan iklan di radio/tv
         radio/tv

3. Advokasi                Jumlah atau frekuensi advokasi KLA

                           Jumlah bahan advokasi

                           Jumlah kelompok sasaran advokasi



                                                                           73
            4. Sosialisasi                    Jumlah stake holders yang mengerti visi baru7
                                              tentang anak, yaitu anak sebagai investasi dan
                                              bukan sebagai asset atau nsure produksi.

                                              Frekuensi sosialisasi hak anak

                                              Jumlah peserta sosialisasi

                                              Jumlah kelompok sasaran sosialisasi

            5. Fasilitasi

                  1.   Ketenagaan             Jumlah tenaga yang telah dilatih hak anak

                                              Jumlah kelompok sasaran pelatihan

                                              Jumlah wilayah sasaran (kabupaten, kecamatan,
                                              desa/kelurahan, oragnisasi kemasyarakatan)

                                              Jumla study banding



                  2.   Keuangan               Jumlah dana stimulan

                                              Jumlah dana APBD untuk kegiatan/program anak

                                              Jumlah dana dari        nsure swasta

                  3    Sarana                 Jumlah sarana yang diberikan

                  4    Asistensi              Jumlah bimbingan teknis

                                              Jumlah rapat konsultasi teknis

                                              Jumlah momitoring




7
 Paradigma lama anak dipandang dan diperlakukan sebagai asset atau faktor produksi yang dapat diberdayakan untuk
menambah penghasilan keluarga, dalam visi baru anak adalah unsur investasi yang memerlukan modal untuk
meningkatkan kualitasnya melalui pemenuhan haknya.


                                                                                                             74
4. Kebijakan Kota Layak Anak ...................(Bpk Wahyu)
      - Pengertian
      - Ruang lingkup dan tahapan pelaksanaan
      - Tujuan
      - Kerangka pikir, prinsip dan strategi
      - Prasyarat
      - Tahapan pengembangan
      - Indikator
      - Pengintegrasian hak-hak anak melalui kota layak anak

5. Acuan dalam penyusunan program KPA di daerah
   5.1. Jabaran peraturan perundang-undangan
   5.2. Contoh program

6. Pemangku kepentingan dalam pembangunan KPA

7. Peran provinsi dalam pembinaan Kabupaten/Kota

8. Penutup




                                                               75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:468
posted:4/13/2011
language:Indonesian
pages:75
Description: Format Pendataan Madrasah Ibtidaiyah document sample