Formulir Pendataan Peserta Sertifikasi

Document Sample
Formulir Pendataan Peserta Sertifikasi Powered By Docstoc
					                           KATA PENGANTAR

        Puji dan syukur kami panjat ke khadirat Tuhan YME, karena berkat
rakhmat dan hidayahNya penyusunan Pedoman Rekrutmen, Penempatan dan
Perlindungan TKKI tahun 2007 ini telah selesai dilaksanakan. Sebagaimana
diketahui bahwa penyusunan pedoman ini adalah merupakan yang pertama kali
sejak   berdirinya   Puspronakes   tahun   2002,   sehingga   didalam   proses
penyusunan pedoman ini ada keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki, serta
banyak hal yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi. Namun
demikian walaupun mengalami keterlambatan, pada akhirnya penyusunan
pedoman ini dapat terselesaikan juga dengan baik. Hal ini antara lain berkat
adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, khususnya di lingkungan
intern Puspronakes, serta pihak-pihak lain di luar Puspronakes (Biro
Kepegawaian Depkes, Ditjen Yanmed Depkes RI, Depnakertrans, BNP2TKI,
DEPKUM & HAM, Deplu, BKN, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Propinsi DKI, Rumah Sakit dan Poltekes).
    Sesuai dengan kebijakan Depnakertrans tentang three in one (pelatihan,
sertifikasi dan penempatan) maka untuk mendapatkan TKKI yang kompeten
dan dapat bekerja secara baik di luar negeri perlu adanya penyiapan dengan
baik pula, mulai dari rekrutmen, seleksi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
sampai penempatan serta perlindungan di luar negeri.
    Adanya beberapa kasus pemulangan TKKI yang bekerja di luar negeri
sebagian besar disebabkan oleh mekanisme rekrutmen, penempatan dan
perlindungan TKKI di luar negeri yang belum baik. Belum adanya pedoman
yang jelas dalam mengatur proses rekruitmen TKKI selama di Indonesia
maupun proses penempatan dan perlindungan di luar negeri.
    Agar mekanisme rekrutmen dan penempatan tenaga kerja kesehatan
Indonesia di luar negeri lebih baik lagi, maka perlu adanya pedoman rekrutmen,
penempatan dan perlindungan TKKI di Luar Negeri.
        Maksud dan tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan
acuan dalam pelaksanaan rekrutmen, penempatan dan perlindungan tenaga



                                                                             1
kerja kesehatan Indonesia yang akan, sedang bekerja dan kembali dari luar
negeri


         Kami menyadari bahwa pedoman ini ini masih banyak kekurangannya,
oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan bagi
penyempurnaannya, baik mengenai kualitas data dan informasi yang disajikan,
ataupun penampilannya yang semakin menarik sehingga pedoman ini nantinya
dapat menjadi acuan rekrutmen, penempatan dan perlindungan TKKI.
Semoga pedoman ini bermanfaat bagi para penggunanya.




                                              Jakarta,   Juli 2007
                                        Kepala Pusat Pemberdayaan profesi
                                            dan Tenaga Kesehatan -LN
                                        Badan PPSDM Kesehatan Depkes RI




                                         DR. ASJIKIN IMAN H. DACHLAN,
                                                   MHA.
                                                 NIP 140 174 584




                                                                            2
TIM PENYUSUN

1. DR. ASJIKIN IMAN H. D. MHA   PUSPRONAKES-LN
2. IR. HERWANTI BAHAR, MSC      PUSPRONAKES-LN
3. SIDIN HARIYANTO, SKM, MPD    PUSPRONAKES-LN
4. DRG. DIONO SUSILO, MPH       PUSPRONAKES-LN
5. DRG. RICARDO MANGUNSONG      PUSPRONAKES-LN
6. AULIA PASANDE, SKM, MN       PUSPRONAKES-LN
7. FX. SRI KIRLAN               DEPNAKER-TRANS
8. IWAN RIDWAN                  DEPNAKER-TRANS
9. NOOR E. SYAHLANI             DEPLU
10. RIYADI ASIRDIN              DEPLU
11. DRS. TAMSIL YACOB           DEP HUM & HAM RI
12. TRIYADI                     BNP2TKI
13. DRG. SRI SAPTARINI, MARS    DITJEN YANMED DEPKES RI
14. HARYO DANARGONO             BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
15. PRAMONO WIDYOUTOMO          BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
16. ABIDINSYAH SIREGAR          KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
17. YAHYA FAUZI                 PT.AMRI MARGATAMA
18. DRG. YENI MULYAWATI, MS     BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES
19. SUJAN SPD                   BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES
20. YAYAT ROHAYATI, SH, MM      BIRO KEPEGAWAIAN DEPKES RI
21. SUGIHARTO, SH               BIRO KEPEGAWAIN DEPKES-RI
22. SRINING RAHAYU, SKM. MKES   POLTEKES JAKARTA I
23. AVIP SEKAR APINI, S.SOS     RSUP PERSAHABATAN
24. LILA MIRYAM, S.PSI          RSU PASAR REBO
25. MARULI TS, SH               DINKES DKI JAKARTA
26. IR. DWI UNTORO, MA          DISNAKER-TRANS DKI. JAKARTA
27. DRG. HERYATI MUNIR          DINKES PROP. DKI JAKARTA
28. DRG. MUNDI SRI PANGESTUTI   DINKES PROP. JAWA TIMUR
29. DIARSIH, S.Sos              DINKES PROP. KALIMANTAN BARAT



                                                              3
30. I.M. LUBIS                 DINKES PROP. SUMATERA UTARA
31. DRG. HJ. SUKMAWATI, MM     DINKES PROP. SULAWESI SELATAN
32. DONNA F. PANDIANGAN, SKM   PUSPRONAKES-LN




                                                             4
                                                  DAFTAR ISI


KATA PENGATAR……………………………………………………………..... i
TIM PENYUSUN .......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………....……………... iii
BAB. I. PENDAHULUAN
    A. Latar Belakang………………………………………………………... 1
    B. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 2
    C. Landasan Hukum ........................................................................... 3
    D. Definisi   ...................................................................................... 4
    E. Jenis Tenaga Kesehatan................................................................ 6

BAB. II. PENGORGANISASIAN
    A. Lembaga Tingkat Pusat .................................................................. 7
    B. Lembaga Tingkat Propinsi .............................................................. 12

BAB. III. MEKANISME REKRUITMEN TKKI
    A. Rekruitmen calon TKKI bagi PNS ................................................... 16
    B. Rekrutmen calon TKKI Non PNS ................................................... 18
    C. Tahapan Seleksi ............................................................................ 19
    D. Pengumuman Seleksi...................................................................... 20
    E. Kualifikasi Kelulusan Seleksi........................................................... 20
    F. Ketentuan Pelaksanaan .................................................................. 20

BAB. IV. MEKANISME PENEMPATAN
      A. Pola Penempatan Secara G To G .................................................. 26
      B. Pola Penempatan Secara G To P................................................... 28

BAB. V. PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKKI
      A. Pembinaan TKKI ................................................................................... 31
      B. Perlindungan TKKI ................................................................................. 33

BAB. VI. PEMBIAYAAN
      A. Pembiayaan rekrutmen dan Penempatan bagi PNS ................................. 34
      B. Pembiayaan rekrutmen dan penempatan untuk non PNS ..................... 34

BAB VII. PEMANTAUAN ........................................................................................ 35

BAB. VII. PENUTUP ............................................................................................... 36




                                                                                                                       5
                                   BAB I
                                PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG
     Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam segala bidang
termasuk bidang kesehatan memacu setiap negara mempersiapkan diri dalam
menghadapi era globalisasi yang semakin mendekat tidak terkecuali negara
Indonesia, dimana adanya keterbukaan pasar bebas dan menjadikan dunia
tanpa batas. Pasar bebas bukan hanya berupa produk barang tetapi juga
produk jasa, salah satunya adalah jasa pelayanan kesehatan.
     Keterbukaan pasar bebas pada kenyatannya juga menciptakan persaingan
pelayanan kesehatan bukan hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Salah
satunya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan yang mampu
bersaing di era globalisasi baik di dalam maupun di luar negeri.
     Kesepakatan dalam bentuk kerjasama antara negara yang satu dengan
yang lain telah dilaksanakan termasuk juga kesepakatan dalam bidang
kesehatan sebagai contoh 10 negara ASEAN termasuk didalamnya Indonesia
telah melaksanakan Mutual Recognition Agreement (MRA) yang selanjutnya
MRA ini nantinya akan berpotensi menjadi Movement Natural Person (MNP)
yang hal ini berarti tenaga kerja dari negara ASEAN termasuk Indonesia dengan
bebas akan dapat bekerja di negara – negara ASEAN.
     Peluang pasar tenaga kerja kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar
negeri semakin besar terbukti dengan banyaknya tawaran untuk bekerja
sebagai tenaga kesehatan di luar negeri. Menurut Data Pusat Pemberdayaan
Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri (Puspronakes-LN) sampai tahun
2006 tercatat jumlah TKKI yang dibutuhkan ± 14.000 orang. Beberapa negara
yang memberikan tawaran peluang bekerja bagi tenaga kesehatan Indonesia
diantaranya adalah Saudi Arabia (1000 perawat, 100 dokter spesialis dan dokter
umum, tenaga rontgen dan laboratorium), Uni Emirat Arab            (600 perawat),
Kuwait (200-300 perawat), Inggris (30 perawat), Belanda (600 perawat),
Singapura (300 perawat), Norwegia (4000 perawat), Jepang (10.000 perawat
dan caregiver) dan Malaysia (sejumlah perawat dan 350 dokter, 75 dokter gigi,


                                                                                6
100 dokter spesialis). Beberapa Negara yang juga membutuhkan sejumlah
perawat dan dokter adalah Amerika Serikat, Australia dan Italia.
     Peluang tersebut harus kita manfaatkan dengan mempersiapkan TKKI
yang kompeten sehingga mampu bersaing dan bekerja secara baik di luar
negeri.
     Penempatan tenaga kesehatan Indonesia di Luar negeri selain merupakan
salah satu upaya peningkatan pemanfaatan tenaga kesehatan di Indonesia
yang belum terserap dan juga dapat meningkatkan devisa Negara serta alih
teknologi. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kesehatan Indonesia yang
bekerja di Luar negeri diharapkan dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia.
     Sesuai dengan kebijakan Depnakertrans tentang three in one (pelatihan,
sertifikasi dan penempatan) maka untuk mendapatkan TKKI yang kompeten
dan dapat bekerja secara baik di luar negeri perlu adanya penyiapan dengan
baik pula, mulai dari rekruitmen, seleksi, pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
sampai penempatan serta perlindungan di luar negeri.
     Adanya beberapa kasus pemulangan TKKI yang bekerja di luar negeri
sebagian besar disebabkan oleh mekanisme rekruitmen, penempatan dan
perlindungan TKKI di luar negeri yang belum baik. Belum adanya pedoman
yang jelas dalam mengatur proses rekruitmen TKKI selama di Indonesia
maupun proses penempatan dan perlindungan di luar negeri.
     Agar mekanisme rekruitmen dan penempatan tenaga kerja kesehatan
Indonesia di luar negeri lebih baik lagi, maka perlu adanya pedoman rekruitmen,
penempatan dan perlindungan TKKI di Luar Negeri.


B.   MAKSUD DAN TUJUAN

1.   Maksud
     Memberikan acuan dalam pelaksanaan rekruitmen, penempatan dan
     perlindungan TKKI yang akan, sedang bekerja dan kembali dari luar
     negeri.




                                                                               7
2.   Tujuan
     a. Terlaksananya kegiatan rekruitmen, penempatan dan perlindungan
           tenaga kerja kesehatan Indonesia di luar negeri dengan baik sesuai
           dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga TKKI dapat
           bekerja secara aman dan professional.
     b. Sebagai percepatan alih pengetahuan dan alih teknologi khususnya
           bidang kesehatan di Indonesia
     c.     Meningkatkan kompetensi calon TKKI
     d.     Meningkatkan kesejahteraan TKKI
     e.     Meningkatkan devisa negara


C.        LANDASAN HUKUM
          Landasan yuridis dalam penyusunan pedoman ini adalah:
          1. Undang-undang    Nomor    8      tahun   1974   Tentang   pokok-pokok
             Kepegawaian sebagaimana diubah Undang-Undang 43 Tahun 1999
          2. Undang-undang Nomor 9 Tahun1992 tentang Keimigrasian
          3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
          4. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan Luar Negeri
          5. Undang-undang    Nomor      24    Tahun    2000   tentang   Perjanjian
             Internasional
          6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
          7. Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang praktik Kedokteran
          8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
             Daerah,
          9. Undang-Undang no. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
             Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
          10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan
             Pangkat PNS jo PP Nomor 12 Tahun 2002 .




                                                                                 8
     11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang,
        Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
        Sipil.
     12. PP Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
        (BNSP)
     13. Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 2002 tentang pengesahan
        konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau International
        Labour Organization (ILO) nomor 88 tahun 1948 mengenai Lembaga
        Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization of the
        Employment Service)
     14. Instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Kebijakan
        Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
        Indonesia
     15. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional
        Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
     16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER –
        23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
     17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
        PER.19/MEN/V/2006      tentang   Pelaksanaan    Penempatan    dan
        Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.


D.      DEFINISI OPERASIONAL


     1. Tenaga Kerja kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut TKKI
        adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri
        dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima
        upah sesuai dengan kontrak.
     2. TKKI Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah TKKI yang berstatus
        Pegawai negeri sipil yang diperbantukan ke negara sahabat untuk
        bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu
        tertentu dengan menerima upah sesuai dengan kontrak.


                                                                         9
3. TKKI non PNS adalah TKKI selain PNS dan memenuhi syarat yang
   bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu
   tertentu dengan menerima upah sesuai dengan kontrak.
4. Calon TKKI adalah setiap warga negara Indonesia yang mempunyai
   profesi dibidang kesehatan dan memenuhi syarat sebagai pencari
   kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang
   bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.
5. Rekrutmen TKKI adalah kegiatan penerimaan calon TKKI yang
   meliputi kegiatan penyuluhan, pendataan, pendaftaran, wawancara
   (minat dan bakat) dan seleksi (administratif dan kompetensi) calon
   TKKI.
6. Seleksi TKKI adalah kegiatan penyeleksian calon TKKI yang meliputi
   seleksi     administratif     yang   dilakukan    oleh   Dinas   kesehatan
   Kabupaten/Kota dan seleksi kompetensi oleh Dinas Kesehatan
   Propinsi.
7. Psykotes adalah kegiatan interview yang dilakukan oleh user yang
   difasilitasi oleh Puspronakes-LN.
8. Penempatan TKKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan
   TKKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja
   di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses pengurusan
   dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan
   pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan
   pemulangan dari negara tujuan.
9. Perlindungan       TKKI     adalah   seluruh   upaya     untuk   melindungi
   kepentingan calon TKKI / TKKI dalam mewujudkan terjaminnya
   pemenuhan        hak-haknya     sesuai   dengan    peraturan     perundang-
   undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
10. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan
   hukum dan terdaftar pada perwakilan Republik Indonesia di negara
   tujuan penempatan.



                                                                            10
     11. Pengguna Jasa TKKI yang selanjutnya disebut Pengguna adalah
        Instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah dan Badan Hukum
        Swasta di negara tujuan penempatan.
     12. Organisasi Profesi kesehatan adalah organisasi atau asosiasi profesi
        tenaga kesehatan yang telah berbadan hukum.
     13. Pembekalan    Akhir   Pemberangkatan        (PAP)   adalah   kegiatan
        pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKKI yang akan
        berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKKI mempunyai
        kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri,
        memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah
        yang akan dihadapi.
     14. Perjanjian Penempatan TKKI adalah perjanjian tertulis antara PPTKIS
        dengan calon TKKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing
        pihak dalam rangka penempatan TKKI di luar negeri dengan diketahui
        Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
     15. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKKI dengan
        pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
        masing-masing pihak dan diketahui oleh pejabat Depnakertrans/
        BNP2TKI dan pejabat Departemen Kesehatan.
     16. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan
        KTKLN adalah kartu identitas bagi TKKI yang memenuhi persyaratan
        dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.


E.   JENIS TENAGA KESEHATAN
     Tenaga Kesehatan calon TKKI meliputi:
     1. Tenaga medis yaitu dokter dan dokter gigi
     2. Tenaga Keperawatan yaitu Perawat dan Bidan
     3. Tenaga kefarmasian yaitu apoteker, analis farmasi dan asisten
        apoteker.




                                                                           11
4. Tenaga    Kesehatan     Masyarakat    yaitu    epidemolog,   entomolog,
   mikrobiolog, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan
   sanitarian.
5. Tenaga Gizi yaitu nutrisionis dan dietisien.
6. Tenaga keterapian fisik yaitu fisioterapis, okupasi terapis dan terapis
   wicara.
7. Tenaga keteknisian Medis yaitu radiografer, radioterapis, teknisi gigi,
   teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik
   prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.
8. Tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.




                                                                       12
                                 BAB II
                            PENGORGANISASIAN

      Dalam pelaksanaan rekruitmen, penempatan           dan perlindungan TKKI
yang akan bekerja di luar negeri dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang
dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lembaga tingkat
Pusat berkoordinasi dalam hal pengaturan       norma, standar dan prosedur
rekruitmen, penempatan dan perlindungan TKKI       yang akan bekerja di luar
negeri. Lembaga tingkat daerah berperan dalam hal pelaksanaan rekrutmen,
penempatan dan perlindungan TKKI.


A.   LEMBAGA TINGKAT PUSAT
1.   Departemen Kesehatan
     Departemen Kesehatan c/q Puspronakes-LN Kesehatan melaksanakan
     kegiatan sebagai berikut:
     a. Merumuskan standar, pedoman, norma, kriteria, prosedur rekruitmen
        dan peningkatan kompetensi
     b. Bersama Organisasi Profesi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
        1) Mempersiapkan kurikulum dan materi pelatihan sesuai kompetensi
           yang dibutuhkan.
        2) Mempersiapkan materi seleksi uji tulis calon peserta yang akan
           mengikuti pelatihan.
        3) Menjalin kerja sama dengan asosiasi profesi bidang kesehatan di
           negara tempat TKKI bekerja.
        4) Melakukan pelatihan penyiapan TKKI sesuai dengan kebutuhan.
     c. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mengembangkan data
        center TKKI, negosiasi, monitoring dan evaluasi TKKI di luar negeri.
     d. Mengusulkan     kepada    Pimpinan    Instansi    Pusat/Daerah   untuk
        memperbantukan PNS Pusat/Daerah yang telah dinyatakan lulus
        seleksi pada Departemen Kesehatan yang selanjutnya diperbantukan
        untuk bekerja di negara tujuan.



                                                                               13
e. Mengembalikan status perbantuan PNS ke instansi induk, setelah yang
   bersangkutan berakhir masa perbantuannya.
f. Menyediakan calon TKKI yang kompeten.
g. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Depnakertrans/BNP2TKI, Deplu,
   KBRI / Konjen RI di negara tujuan) dalam pelaksanaan penempatan
   dan perlindungan TKKI yang bekerja di Luar Negeri,      baik dalam
   program Goverment to Goverment (G to G) maupun antara Goverment
   to Private (G to P)


Departemen Kesehatan c.q. Biro Kepegawaian melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. Menerima usulan dari Badan PPSDM Kesehatan (Puspronakes melalui
   Sekretariat Badan) untuk perbantuan PNS Pusat/Daerah sebagai
   Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia.
b. Meminta Surat Pernyataan Persetujuan dari Unit Utama Depkes/
   Pemda Tingkat I, berdasarkan Surat Pernyataan persetujuan tersebut
   mengusulkan nota usul penetapan perbantuan ke BKN.
c. Berdasarkan Nota Persetujuan Perbantuan menerbitkan SK Menteri
   Kesehatan tentang perbantuan PNS Pusat/Daerah sebagai TKKI pada
   Negara sahabat.
d. Mengusulkan Nota persetujuan Penarikan Perbantuan kepada Kepala
   BKN setelah PNS Pusat/Daerah yang telah selesai bertugas sebagai
   TKKI untuk selanjutnya dikembangkan ke unit kerja asal PNS
   Pusat/Daerah tersebut.




                                                                    14
                                 Bagan 1
                 ALUR PENETAPAN PERBANTUAN PNS PUSAT
                    SEBAGAI TKKI KE NEGARA SAHABAT




                                            UNIT UTAMA
                                                ASAL PNS
                                                 PUSAT
                                            1              2
                                                               3
               BADAN PPSDM KES
                                           SETJEN DEPKES
  PNS           PUSPRONAKES LN                                         BKN
 PUSAT                                           ROPEG
             SET BADAN PPSDM KES                               4




                                                 DEPLU
                                                KONJEN/
                                                                   5
                                           PERWAKILAN RI
                                           DI LUAR NEGERI

                                                      6


                                                INSTANSI
1. PERMINTAAN PERSETUJUAN
2. PERSETUJUAN DARI UNIT UTAMA PNS         PENGGUNA TKKI
   PUSAT
                                                DI NEGARA
3. NOTA USUL PENETAPAN PERBANTUAN
4. NOTA PERSETUJUAN PERBANTUAN         7        SAHABAT
5. SK PERBANTUAN KE NEGARA
   SAHABAT
6. MELAPOR KEDATANGAN
7. MELAPOR SELESAI
8. USUL PENARIKAN PERBANTUAN
9. PENGEMBALIAN KE UNIT ASAL KERJA




                                                                   15
                                   Bagan 2
                 ALUR PENETAPAN PERBANTUAN PNS DAERAH
                    SEBAGAI TKKI KE NEGARA SAHABAT




                                                   PEMDA TK I
                                                    ASAL PNS D

                                                   1               2

               BADAN PPSDM KES                                         3
                                                 SETJEN DEPKES
   PNS          PUSPRONAKES LN                                                  BKN
 DAERAH                                                ROPEG
             SET BADAN PPSDM KES
                                                                       4
                                                               6

                                                       DEPLU
                                                       KONJEN/
                                                 PERWAKILAN RI
                                                                           5
                                                 DI LUAR NEGERI


                                             7
1. PERMINTAAN PERSETUJUAN PINDAH                        INSTANSI
2. PERSETUJUAN PINDAH/ANTAR                       PENGGUNA TKKI
   INSTANSI
3. NOTA USUL PENETAPAN PERBANTUAN                      DI NEGARA
4. NOTA PERSETUJUAN PERBANTUAN                          SAHABAT
5. SK PERBANTUAN KE NEGARA
   SAHABAT
6. MELAPOR KEDATANGAN
7. MELAPOR SELESAI
8. USUL PENARIKAN PERBANTUAN
9. PENGEMBALIAN KE UNIT ASAL KERJA




                                                                           16
2.   DEPNAKERTRANS
     Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki peranan dalam hal:
     a. Bersama dengan Departemen Kesehatan melakukan kerjasama
        dengan Pemerintah dan lembaga berbadan hukum di negara-negara
        sahabat.
     b. Melaksanakan pembinaan penempatan TKI bidang kesehatan ke luar
        negeri.
     c. Bersama dengan BNP2TKI dan Departemen Kesehatan melakukan
        koordinasi dengan pemerintah negara penempatan calon TKKI (G to
        G).


3.   BNP2TKI
     Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun
     2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
     (BNP2TKI)     mempunyai     fungsi   pelaksanaan    kebijakan   di   bidang
     penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara
     terkoordinasi dan terintegrasi, dengan tugas sebagai berikut:
     a. Melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
        Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKKI atau Pengguna
        berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
     b. Memberikan      pelayanan,    mengkoordinasikan,      dan    melakukan
        pengawasan mengenai:
        1. Dokumen;
        2. Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);
        3. Penyelesaian masalah;
        4. Sumber-sumber pembiayaan;
        5. Pemberangkatan sampai pemulangan;
        6. Peningkatan kualitas calon TKKI;
        7. Informasi;
        8. Kualitas pelaksana penempatan TKKI; dan
        9. Peningkatan kesejahteraan TKKI dan keluarganya.


                                                                              17
4.   Badan Kepegawaian Negara (BKN)
     BKN memiliki peranan dalam hal:
     a. Mengatur mekanisme kepegawaian PNS yang menjadi TKKI.
     b. Mengendalikan formasi dan status kepegawaian PNS yang akan
          ditempatkan.
     c. Memberikan persetujuan teknis bagi PNS yang akan bekerja ke Luar
          Negeri dan persetujuan penarikan kembali dari perbantuan.
     d. Berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan dan instansi terkait
          lainnya dalam hal penempatan PNS.


5.   Departemen Luar Negeri (DEPLU)
     Departemen Luar Negeri memiliki peranan dalam hal:
     d. Mencari dan memberikan informasi tentang peluang kerja TKKI dan
          standar mutu tenaga kesehatan di Luar Negeri.
     e. Memfasilitasi pihak Depkes dalam rangka penempatan TKKI yang
          dilaksanakan melalui mekanisme G to G.
     f. Memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap TKKI melalui
          Perwakilan RI.
     g. Melalui perwakilan RI setempat melakukan pembinaan kepada TKKI
          agar tetap dapat bekerja secara profesional guna menjaga citra
          Indonesia khususnya citra TKKI.
     h. Melalui    perwakilan      RI   setempat   melakukan    pemeriksaan   serta
          memberikan ‘endorsement’ bagi pengguna jasa di luar negeri yang
          memerlukan TKKI serta melakukan pengesahan kontrak kerja antara
          TKKI dengan pengguna jasa.
     i.   Melalui perwakilan RI setempat melakukan pengumpulan/penyiapan
          bahan-bahan      untuk    penyusunan     Daftar   Penilaian   Pelaksanaan
          Pekerjaan (DP 3) bagi PNS yang ditempatkan (Penilaian disesuaikan
          dengan ketaatan dalam melaksanakan tugas sesuai kontrak yang telah
          dilakukan oleh user).



                                                                                 18
6.   DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI c.q .DIREKTORAT JENDERAL
     IMIGRASI


     Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi:
     a. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian pelayanan
        terhadap TKKI yang dilaksanakan oleh Kantor imigrasi;
     b. Mengarahkan Bidang Imigrasi pada perwakilan RI dalam melaksanakan
        kewajiban pendaftaran dan penyelesaian permasalahan yang berkaitan
        dengan keimigrasian terhadap TKKI.


B.   LEMBAGA TINGKAT PROVINSI


a.   Dinas Kesehatan Provinsi
     Dinas kesehatan Provinsi mempunyai peranan dalam hal:
     1. Menerima daftar nominasi calon TKKI yang telah lulus administratif dari
        tingkat kabupaten/kota.
     2. Bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi, PPTKIS, Organisasi Profesi dan
        Asosiasi Institusi Pendidikan membentuk panitia seleksi tingkat
        Provinsi, menyusun jadwal acara, dan menetapkan tempat dan
        melaksanakan uji kompetensi.
     3. Menyampaikan hasil seleksi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
        untuk diumumkan dengan tembusan kepada Menteri Kesehatan cq.
        Puspronakes-LN.


b.   Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
     Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memiliki peranan dalam hal:
     1. Melakukan sosialisasi kebutuhan pasar kerja calon TKKI yang akan
        bekerja ke luar negeri.
     2. Menerima pendaftaran calon TKKI
     3. Menyusun daftar nama calon TKKI        berdasarkan peminatan negara
        tujuan.


                                                                            19
     4. Melakukan seleksi administrasi dan menyusun daftar nominasi serta
        mengumumkan hasilnya.
     5. Mengirimkan hasil seleksi administrasi dilengkapi dengan berkas
        lamaran ke Dinas Kesehatan Propinsi.
     6. Mengumumkan hasil seleksi kompetensi yang dilakukan oleh Dinas
        Kesehatan Propinsi.
     7. Membangun jejaring dengan instansi terkait dalam penempatan TKKI.


c.   Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
     BKD berperan dalam:
     1. Memfasilitasi   Pegawai    Negeri   Sipil   (PNS)   Daerah   yang   akan
        ditempatkan pada negara tujuan penempatan.
     2. Menyiapkan surat penyataan bersedia menerima kembali PNS yang
        telah selesai sebagai tenaga perbantuan di negara tujuan penempatan.
     3. Memfasilitasi penempatan kembali PNS yang telah selesai             dari
        perbantuan.


d.   Kantor Imigrasi
     Seluruh Kantor Imigrasi di wilayah RI berfungsi :
     a. Memberikan pelayanan permintaan penerbitan paspor bagi calon TKKI
        yang akan bekerja ke luar negeri atas rekomendasi Instansi
        Kabupaten/Kota terkait.
     b. Meneliti kelengkapan persyaratan penerbitan paspor calon TKKI.
     c. Menerbitkan paspor bagi calon TKKI yang akan bekerja ke luar negeri.
     d. Memberikan pelayanan pada saat TKKI akan berangkat ke luar negeri
        dan saat kepulangan TKKI dari luar negeri di tempat pemeriksaan
        imigrasi.




                                                                              20
e.   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tingkat
     Provinsi/BP2TKI/Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.

     Disnakertrans tingkat Provinsi/BP2TKI/BP3TKI berperan:
     a. Bersama Dinas Kesehatan Propinsi dan PPTKIS membentuk panitia
        seleksi tingkat propinsi, menyusun jadwal acara, menetapkan tempat
        dan melaksanakan uji kompetensi.
     b. Melaporkan hasil seleksi kepada Menteri Tenaga Kerja/Kepala
        BNP2TKI dan Gubernur setempat dengan tembusan kepada Menteri
        Kesehatan.


f.   Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tingkat
     Kabupaten/Kota

        Disnakertrans tingkat Kabupaten/ Kota berperan :
     1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam seleksi
        adminitrasi    baik   kelengkapan    dokumen   dan   persyaratan    yang
        diperlukan.
     2. Mengirimkan berkas lamaran serta Ikhtisar klasifikasinya ke Kantor
        Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi.
     3. Setelah menerima umpan balik dari Dinas Tenaga Kerja                  dan
        Transmigrasi Propinsi, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Tenaga Kerja
        dan Transmigrasi Kabupaten/Kota           mengumumkan hasil seleksi
        masing-masing sesuai kualifikasinya.
     4. Bersama       Dinas   Kesehatan     Kabupaten/Kota   melakukan     seleksi
        administrasi calon TKI.
     5. Mengesahkan perjanjian kerja yang telah ditandatangani para pihak.
     6. Menerbitkan rekomendasi pembuatan paspos yang ditujukan kepada
        Kantor Imigrasi.
     7. Mengesahkan perjanjian penempatan yang telah ditandatangani para
        pihak.
     8. Membuat nominasi calon TKKI kedalam daftar hasil seleksi yang
        dilaporkan ke Dinas Propinsi.


                                                                               21
                           BAB III
          PERSYARATAN DAN MEKANISME REKRUITMEN TKKI

A.   PERSYARATAN
     Persyaratan bagi calon TKKI
     a. Persyaratan Umum.
     1. Pendidikan sekurang-kurangnya D-III bidang kesehatan.
     2. Memiliki pengalaman bekerja sebagai tenaga kesehatan minimal 2
        (dua) tahun di Rumah Sakit/unit pelayanan kesehatan di seluruh
        Indonesia.
     3. Berusia sekurang-kurangnya 23 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun.
     4. Surat ijin tertulis dengan dibubuhi meterai cukup dari suami/isteri bagi
        yang berkeluarga atau dari orangtua/wali yang sah bagi yang belum
        berkeluarga.
     5. Bagi yang masih bekerja, mendapatkan izin tertulis dari pimpinan
        instansi yang berwenang.
     6. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang
        ditunjuk dan tidak dalam keadaan hamil bagi calon TKKI perempuan.
     7. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan, yaitu:
        a. Daftar Riwayat Hidup
        b. Fotocopy KK dan KTP
        c. Fotocopy ijazah terakhir dan transkrip yang telah dilegalisir.
        d. Fotocopy Sertifikat uji kompetensi yang telah dilegalisir.
        e. Surat izin sesuai dengan profesi.
        f. Surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga kesehatan.
        g. Pas photo berwarna dengan latar belakang warna putih ukuran 4 x 6
           cm sebanyak 6 lembar
        h. Mengisi formulir yang dipersyaratkan negara tujuan penempatan.




                                                                             22
b. Persyaratan khusus (hanya bagi PNS)
1. Berkedudukan sebagai PNS dengan pengalaman bekerja minimal 5
   tahun.
2. Tidak terikat dengan perjanjian dari tempat kerja dan tidak dalam ikatan
   dinas.
3. Memiliki rekomendasi dari pimpinan instansi untuk mengikuti seleksi.
4. Menandatangani pernyataan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai
   dengan kontrak.
5. Mendapat ijin dari Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Propinsi /
   Kabupaten / Kota (Gubernur /Bupati/ Walikota) bagi PNS daerah,
   sedangkan di tingkat Pusat harus mendapatkan ijin dari Pejabat
   pembina kepegawaian Pusat (Menteri).
6. Adanya persetujuan teknis dari BKN.
7. PNS yang ditempatkan ke LN dibatasi paling lama 3 tahun.
8. Setelah kembali bekerja ditempat asal minimal 3 tahun baru dapat
   ditempatkan kembali ke LN.


c. Persyaratan bagi user /Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Asing
   Swasta (PPTKAS) di negara tujuan penempatan

1. Terdaftar pada perwakilan RI di negara tujuan penempatan.
2. Mempunyai MOU dengan unit pelayanan kesehatan dimana calon TKKI
   akan di tempatkan.
3. Mempunyai     perjanjian   kerjasama    dengan    PPTKIS     dan   atau
   Departemen Kesehatan yang diketehui oleh Perwakilan RI di negara
   tujuan.




                                                                          23
B.   MEKANISME REKRUTMEN CALON TKKI
     Mekanisme rekruitmen calon TKKI adalah sebagai berikut:
     a) Adanya     MoU      (perjanjian    kerjasama   penempatan      TKKI)    antara
        Departemen Kesehatan atau PPTKIS dengan Ministry of Health /User/
        PPTKAS di luar Negeri dengan persetujuan Perwakilan RI (KBRI/KJRI).
     b) Adanya Surat Permintaan TKKI / Job order dari Negara pengguna /
        User     ke Depertemen Kesehatan RI / Depnakertrans RI /Deplu RI/
        PPTKIS.
     c) Puspronakes-LN           bersama     dengan     Dinas       Kesehatan     dan
        Disnakertrans/BP3TKI melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada calon
        TKKI (PNS dan Non PNS) dengan materi :
        1.     Lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta
               syarat jabatan
        2.     Lokasi dan lingkungan kerja
        3.     Persyaratan calon TKKI
        4.     Kondisi dan syarat-syarat kerja meliputi gaji, waktu kerja, waktu
               istrahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, fasilitas lain yang
               diperoleh.
        5.     Peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi
               negara tujuan.
        6.     Tata cara dan porosedur perekrutan
        7.     Kelengkapan dokumen penempatan TKKI
        8.     Biaya – biaya yang dibebankan kepada calon TKKI dan
               mekanisme pembayaran.
        9.     Hak dan kewajiban calon TKKI
        10. Tatacara perlindungan dan resiko yang mungkin dihadapi
        11. Waktu, tempat dan syarat pendaftaran.
     d) Seleksi administrasi dan seleksi kompetensi calon TKKI
        1.     Mendaftar    ke    Dinas    Ketenagakerjaan      /   Dinas   Kesehatan
               Kabupaten/Kota.
        2.     Lulus seleksi administras.


                                                                                   24
  3.   Lulus   seleksi    kompetensi   dan     keterampilan    bahasa    yang
       dilaksanakan di Dinas Kesehatan Propinsi.
  4.   Lulus psikotes oleh Puspronakes –LN
  5.   Lulus interview oleh pengguna yang difasilitasi oleh Puspronakes-
       LN.
  6.   Pengumuman hasil seleksi oleh Puspronakes-LN dan telah
       diketahui   oleh     Dinas   yang     membidangi       ketenagakerjaan
       Kabupaten/Kota.
e) Bagi PNS Daerah yang telah dinyatakan lulus seleksi maka             status
  kepegawaiannya dialihkan menjadi PNS pusat pada Departemen
  Kesehatan.
f) Departemen Kesehatan menugaskan TKKI PNS bersangkutan ke
  negara tujuan setelah mendapat persetujuan teknis dari BKN.
g) BNP2TKI     (untuk     permintaan   antar    pemerintah)      memfasilitasi
  keberangkatan TKKI ke luar negeri.
h) Bagi PNS Departemen Kesehatan dapat menggunakan paspor dinas.




                                                                           25
                     ALUR REKRUITMEN TKKI

                              CALON TKKI




                          DINKES KAB/KOTA
                                     sE


                            DINKES PROPINSI




                           PUSPRONAKES-LN




                                BNP2TKI


Bagi calon TKKI berstatus PNS, pengurusan usul persetujuan perbantuan ke
negara sahabat dilakukan sejak pendaftaran.




                                                                     26
                                  BAB IV
                           MEKANISME PENEMPATAN

Penempatan TKKI dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BNP2TKI dan atau
Departemen Kesehatan berkoordinasi dengan BNP2TKI, Depnakertrans dan
Departemen Luar Negeri dan instansi terkait.


A. POLA PENEMPATAN SECARA GOVERMENT to GOVERMENT


      Berdasarkan    Undang-Undang         Nomor   39   Tahun   2004   tentang
Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, pelaksana
penempatan TKI di luar negeri terdiri dari Pemerintah atau Pelaksana
penempatan TKI swasta (pasal 10) dan Penempatan TKI di luar negeri oleh
Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara
Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna
berbadan hukum di negara tujuan (pasal 11). Selanjutnya         Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
disebutkan bahwa ” BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
melakukan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia khususnya
G to G.


Selanjutnya   di   bawah    koordinasi     Depnakertrans/BNP2TKI,   mekanisme
penempatan secara G to G adalah sebagai berikut:


1. Adanya Informasi/ Permintaan dari User / Negara Pengguna yang dilaporkan
   Depnakertrans/BNP2TKI/Deplu           tentang   kebutuhan    TKKI   kepada
   Departemen Kesehatan cq. Puspronakes-LN.




                                                                           27
2. Puspronakes-LN         bersama       dengan     Dinas     Kesehatan     dan
   Disnakertrans/BP2TKI melakukan Sosialisasi dan Rekruitmen serta seleksi
   calon TKKI.
3. Puspronakes-LN melakukan pengumpulan data calon TKKI yang lulus
   seleksi.
4. Puspronakes-LN melakukan pelatihan peningkatan kompetensi bagi calon
   TKKI yang lulus seleksi sesuai dengan profesinya.
5. Puspronakes-LN dan atau BP3TKI menyampaikan Data calon TKKI yang
   telah lulus seleksi kepada BNP2TKI untuk melakukan Promosi ke User /
   negara pengguna.
6. Puspronakes-LN memfasilitasi user/negara pengguna untuk melakukan
   Interview terhadap TKKI yang telah lulus seleksi.
7. Setelah User/Negara pengguna menerima data calon TKKI yang telah lulus
   seleksi, User/negara pengguna menyiapkan naskah Kontrak kerja.
8. Depkes (Puspronakes-LN) memeriksa dan menyetujui Kontrak kerja calon
   TKKI dengan User/Negara pengguna.
9. Selanjutnya     Puspronakes-LN      menyerahkan      kepada   Depnakertrans/
   BNP2TKI       untuk   diberikan   pembekalan   dan   melakukan   Pengurusan
   Dokumen pemberangkatan calon TKKI.
10. Setelah pembekalan, kontrak diberikan kepada calon TKKI, kemudian
   Pengiriman Calon TKKI dilakukan oleh BNP2TKI.
11. Setelah calon TKKI tiba di negara user, nama calon TKKI didaftarkan
   sebagai TKKI pada perwakilan RI oleh user/Negara pengguna.




                                                                            28
 BAGAN 1. POLA PENEMPATAN SECARA GOVERMENT TO GOVERMENT




      Permintaan User (Negara                                                                Sosialisasi dan
      Pengguna)/BNP2TKI tentang                            Depkes/BNP2TKI
                                                                                             Rekruitmen serta
      kebutuhan TKKI                                                                         seleksi




                                                                                               Pengumpulan data
    Persetujuan data                Interview oleh user/negara          Promosi Data calon     calon TKKI yang
    calon TKKI oleh                 pengguna                            TKKI kepada User /     lulus seleksi
    User/negara                                                         negara pengguna
    pengguna




                                                                     Pengurusan Dokumen        Pembekalan
                                      Kontrak diperiksa                                        diberikan pada
                                                                     pemberangkatan
                                      dan disetujui oleh                                       Calon TKKI oleh
      Kotrak kerja                                                   Oleh BNP2TKI
                                      BNP2TKI/                                                 BNP2TKI
      dikeluarkan oleh                Depkes
      User/Negara
      pengguna



                                  Calon TKKI tiba di                Pengiriman Calon         Kontrak diberikan
                                  Negara pengguna                   TKKI OLEH BNP2TKI        kepada calon TKKI
                                  oleh negara
                                  user/KBRI



Sumber : Diolah dari Depnakertrans tahun 2006




                                                                                                   29
B.   POLA PENEMPATAN SECARA GOVERMENT TO PRIVATE


     Secara umum proses penempatan TKKI di Luar Negeri dapat dijabarkan
     sebagai berikut :
     1. Calon TKKI yang lulus seleksi wajib menanda tangani perjanjian
        penempatan TKKI dengan PPTKIS, diketahui oleh Dinas Kesehatan
        Kabupaten/Kota/Propinsi.
     2. PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKKI dalam program asuransi.
     3. Calon TKKI mengikuti Pelatihan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan dan
        Psikologi dan Pengurusan dokumen di Tempat Penampungan yang
        sudah sesuai standar (sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri).
     4. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi diselenggarakan oleh sarana
        kesehatan    dan       lembaga   yang   menyelenggarakan   pemeriksaan
        psikologi yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
     5. Calon TKKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri wajib mengikuti
        Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) dengan melampirkan
        Paspor (Penerbitan Paspor oleh Departemen Hukum dan HAM) dan
        Visa Kerja di Balai Pelayanan dan Penempatan dan Perlindungan TKI
        (BP3TKI) melibatkan Departemen Kesehatan (Puspronakes-LN)
     6. Materi yang diberikan dalam PAP meliputi :
        a. Materi wajib ( Perundang-undangan di negara tujuan dan Perjanjian
          Kerja)
        b.Materi penunjang (adat istiadat, budaya negara user dan lain-lain).
     7. Calon TKKI wajib mengurus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
        sebagai Tanda Pengenal bagi TKKI yang telah dinyatakan memenuhi
        persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai
        keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN) yang diterbitkan oleh
        BP3TKI.
     8. PPTKIS hanya dapat membebankan biaya kepada calon TKKI antara
        lain meliputi biaya:
        a. Pengurusan dokumen jati diri


                                                                                30
   b. Pemeriksaan kesehatan dan psikologi
   c. Pelatihan kerja dan sertifikat kompetensi
   d. Pengurusan dokumen perjalanan/paspor Republik Indonesia
   e. Visa kerja
   f. Akomodasi dan komsumsi selama masa penampungan.
   g. Tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara.
   h. Transportasi lokal.
   i.   Jasa perusahaan.
   j.   Komponen (d ) s/d (h) tidak berlaku bagi penempatan TKKI di
        negara-negara    tujuan    penempatan      yang    memberikan    biaya
        perekrutan dari Pengguna.
   k. Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan
        negara tujuan penempatan. Dana Pembinaan, penempatan dan
        perlindungan TKI (PP 92/2000): 15 USD (PNBP) oleh Depkeu dan
        PPTKIS
   l.   Calon TKKI dan PPTKIS dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang
        disediakan oleh lembaga keuangan / perbankan guna memenuhi
        kebutuhan biaya penempatan.
9. Keberangkatan            TKKI       ditangani           oleh     PPTKIS,
   DEPNAKERTRANS/BNP2TKI,             DEPHUB,        DEPKUMHAM          (Kantor
   Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi), DEPKEU,
   POLRI
10. TTKI tiba di negara penempatan ditangani oleh PPTKIS/Agency,
   KBRI/KJRI serta User
11. Saat penempatan TKKI di luar negeri, PPTKIS/agency tenaga kerja dan
   user memiliki kewenangan/kewajiban :
   a. Melakukan kunjungan/pemantauan di tempat kerja TKKI 3 bulan
        sekali
   b. Memberikan        laporan    kunjungan      lepada     KBRI/KJRI     dan
        Depnakertrans/Depkes RI
   c. Mengurus kepulangan TKKI dari negara penempatan ke Indonesia.


                                                                            31
    12. Pelayanan kepulangan TKKI dari Debarkasi ke daerah asal juga
        merupakan tanggung jawab dari berbagai departemen dan PPTKIS.
        Proses Kepulangan TKKI merupakan salahsatu upaya pemerintah
        untuk melindungi TKKI. Proses tersebut meliputi:
        a. Pendataan TKKI
        b. Penanganan TKKI bermasalah/sakit
        c. Pengaturan transportasi kepulangan
        d. Menyediakan pos kepulangan dan mengatur kepulangan TKKI
           sampai daerah asal.
        e. Pengamanan dalam perjalanan ke daerah asal.
    13. Pembinaan Pemberdayaan TKKI Purna
        a. Pendataan TKKI purna di masing-masing daerah
        b. Pembinaan Wirausaha
        c. Bantuan modal usaha kecil dan menegah
        d. Bantuan manajemen usaha termasuk pemasaran
        e. Menfasilitasi asosiasi TKKI Purna
Pengaturan proses penempatan dan perlindungan TKKI secara G To P di Luar
Negeri dapat tergambar di bagan 3 berikut.




                                                                     32
     BAGAN 3. ALUR PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKKI DI LUAR
                               NEGERI SECARA GOVERMENT TO PRIVATE


             Recruitment Agreement                      Surat Ijin Pengerahan (SIP)                         Sosialisasi/penyuluhan
             Job Order / Visa Wakalah/                  Informasi/pengantar                                 Pendaftaran CTKKI di Dinas
              Demand Letter                               rekrut ke Prov/Kab/Kota                              TK Pemda Prov/Kab/Kota
             Draft Perjanjian Kerja                                                                          Seleksi CTKKI

       1                                            2                                                 3
                                                                                                              Perjanjian Penempatan


                                                                                                                  DINKES/DISNAKER
           DISETUJUI OLEH KBRI/KJRI
                                                             DEPNAKERTRANS
                                                                                                                                4
                Penerbitan Paspor                          Pelatihan

                                          6             
                                                        
                                                            Uji Kompetensi
                                                            Asuransi
                                                                                                               Pemeriksaan Kesehatan
                                                           Penampungan             5                              dan Psikologi


                DEP HUKUM & HAM
                                                        - DEPKES –BNP2TKI                                   DEPKES- BNP2TKI
                                                        - PPTKIS

                                    7
                                                                    VISA KERJA                           Pembekalan       Akhir
            Dana Pembinaan, Penempatan &
           Perlindungan TKI (PP 92/2000) :
                                                              Dari Perwakilan Negara
                                                                    Penempatan          9                 Pemberangkatan
                                                                                                         Perjanjian kerja
                    15 USD (PNBP)                                                                        Kartu TKI
                                              8               PPTKIS- BNP2TKI
           DEPKEU - PPTKIS                                                                              DEPKES - BNP2TKI



    TKI TIBA DI NEGARA
        PENMPATAN
                               11                           KEBERANGKATAN TKI

                                                               PPTKIS-BNP2TKI-DEPHUB-
                                                                                                       10
    PPTKIS/AGENCY –                                         DEPHUKUM&HAM-DEPKEU-POLRI
                                                                 (ONE ROOF SERVICES)
      KBRI/KJRI –
       PENGGUNA
                                                                                                    PELAYANAN KEPULANGAN TKI DARI

                          12                                                            
                                                                                                        DEBARKASI KE DAERAH ASAL
                                                                                            Pendataan TKI
                                                                                           Penanganan TKI bermasalah /sakit/punyak anak
                                                                                            di luar nikah
      MASA PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI                                                   Pengaturan transportasi kepulangan
 Kunjungan / pemantauan di tempat kerja TKI/                                              Pemerintah menyediakan pos kepulangan dan
  majikan 3 bulan sekali                                                                    mengatur kepulangan TKI
 Laporan poin (1) kepada KBRI/KJRI dan Depna-                                             PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan TKI
  kertrans/Disnaker Pemda
 Penanganan, penyelesaian dan penampungan TKI yang
                                                                             13         
                                                                                            sampai daerah asal
                                                                                            Pengamanan dalam perjalanan ke daerah asal
  bermasalah                                                                               Bagi PNS melapor ke DEPKES c.q Biro Kepegawaian
 Pengurusan kepulangan TKI dari Negara penem-
  patan ke Indonesia
                                                                                              PPTKIS – BNP2TKI – DEPHUB –
                                                                                            POLRI – BIN – DEPKES - DEPDAGRI
    PPTKIS / AGENCY-KBRI/KJRI-PENGGUNA


                         PEMBINAAN PEMBERDAYAAN TKI PURNA
                          Pendataan TKI Purna di masing-masing daerah
                          Pembinaan wirausaha
                          Bantuan modal usaha kecil dan menengah
                          Bantuan manajemen usaha termasuk pemasaran
                                                                                14
                          Menfasilitasi asosiasi TKI Purna

                              BNP2TKI – MENEGKOP&UKM –
                                JAMSOSTEK – DEPERIND –                                                                  33
                            PERBANKAN – DEPKES-BKN-PEMDA
C. SANKSI

  Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan
  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Bab XIII mengenai
  Ketentuan Pidana pasal 102, 103 dan 104, maka bagi yang melakukan
  pelanggaran terhadap ketentuan penempatan dan perlindungan tenaga kerja
  Indonesia di luar negeri dikenakan sanksi sebagai berikut:
  1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
     lama   10   (sepuluh)     tahun    dan/atau         denda    paling       sedikit   Rp.
     2.000.000.000,00    (dua      miliar    rupiah)      dan    paling    banyak        Rp.
     15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang :
     a. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri
        secara individu (perseorangan).
     b. Menempatkan      TKI    tanpa       izin    tertulis   (Surat   Izin     Pelaksana
        Penempatan      TKI/SIPPTKI)         dari     Menteri     tenaga        kerja    dan
        transmigrasi.
     c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang
        bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan
        serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di
        negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup bagi
        penempatan TKI oleh Pemerintah.
  2. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
     lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00
     (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
     rupiah), setiap orang yang:
     a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.
     b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk
        melakukan perekrutan calon TKI.
     c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan
        antara lain : tidak sehat jasmani dan rohani, dalam keadaan hamil
        bagi calon TKI perempuan.
     d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam ui kompetensi kerja.

                                                                                          34
   e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan
      psikologi.
   f. Menempatkan calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen.
   g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program
      asuransi.
   h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi
      selama masa penampungan.
3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
   lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00
   (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar
   rupiah), setiap orang yang:
   a. Menempatkan       TKI   tidak   melalui    Mitra   Usaha       sebagaimana
      dipersyaratkan.
   b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan
      sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri tenaga kerja dan transmigrasi.
   c. Mempekerjakan calon TKKI yang seddang mengikuti pendidikan dan
      pelatihan.
   d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak memiliki KTKLN.
   e. Tidak menempatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi
      persyaratan kelengkapan dokumen.
4. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi menjatuhkan sanksi administratif
   berupa peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh
   kegiatan   usaha     penempatan    TKI;      pencabutan   izin;    pembatalan
   keberangkatan calon TKI; dan atau pemulangan TKI dari luar negeri
   dengan biaya sendiri atas pelanggaran terhadap :
   a. PPTKIS tidak menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan
      atau sengketa calon TKI/TKI dalam keadaan deposito yang digunakan
      tidak mencukupi.
   b. PPTKIS tidak memiliki perwakilan yang berbadan hukum di negara
      TKI ditempatkan.
   c. PPTKIS tidak memiliki SIP dari Menteri tenaga kerja dan transmigrasi.


                                                                                35
d. Proses perekrutan dan seleksi tidak mendapat persetujuan dari
     instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan / Dinas
     Kesehatan.
e. Perjanjian penempatan dengan calon TKI tidak diketahui oleh Instansi
     yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan / Dinas
     kesehatan Kab/Kota.
f. TKI yang diberangkatkan ke luar negeri tetapi tidak menandatangani
     perjanjian kerja dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di
     bidang ketenagakerjaan.
g. PPTKIS tidak memberikan pembekalan akhir pemberangkatan
     kepada TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri.
h. TKI     melalui   PPTKIS    tidak   melaporkan       kedatangannya   dan
     kepulangan nya kepada Perwakilan RI di negara tujuan
i.   PPTKIS    menempatkan     TKI     tidak   sesuai    dengan   pekerjaan
     sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang
     disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.
j.   PPTKIS tidak megurus keperluan TKI yang meninggal dunia di negara
     tujuan.
k. PPTKIS tidak memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai
     dengan perjanjian penempatan.
l.   TKI tidak mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.




                                                                         36
                            BAB V
               PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN TKKI

A.   PEMBINAAN TKKI


     1. Pembinaan TKKI secara Umum
       Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang
       berkenaan dengan penyelenggaraan Penempatan dan perlindungan
       TKKI yang meliputi bidang :
       a. Bidang informasi,
       b. Sumberdaya manusia,
       c. Perlindungan TKKI


       Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi dilakukan
       dengan :
       a. membentuk sistem dan jejaring informasi terpadu mengenai pasar
          kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat.
       b. Memberikan     informasi   keseluruhan   proses   dan   prosedur
          mengenai penempatan TKKI di luar negeri termasuk resiko
          bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKKI di
          luar negeri.


       Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia
       dilakukan dengan :
       a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon
          TKKI / TKKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk
          kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.
       b. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai
          dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.




                                                                         37
           Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKKI
           dilakukan dengan :
           a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKKI mulai dari pra
               penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.
           b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon
               TKKI/TKKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan
               TKKI.
           c. menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna
               bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-
               undangan.
           d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan
               TKKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
           Pengawasan       terhadap   penyelenggaraan    penempatan      dan
           perlindungan TKKI di luar negeri dilaksanakan oleh Departemen
           Kesehatan (Puspronakes-LN) dan Perwakilan Republik Indonesia di
           negara tujuan. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan
           penempatan dan perlindungan TKKI di luar negeri diatur lebih lanjut
           dengan Peraturan Pemerintah.


2.    Pembinaan TKKI PNS

      a.   Pembinaan PNS selama ditempatkan di negara tujuan

           PNS yang bekerja di luar negeri merupakan bentuk penugasan PNS
     dengan menggunakan pola ditempatkan di luar instansi induknya. Lama
     penugasan PNS paling lama 3 (tiga) tahun.
           Pembinaan kepegawaian selama ditempatkan di negara tujuan
     sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2000 dan PP Nomor 12 Tahun 2002,
     adalah sebagai berikut :
     1. PNS yang ditempatkan tidak menjabat dalam jabatan struktural atau
        fungsional tertentu, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sesuai




                                                                           38
       dengan peraturan yang berlaku atas usulan instansi induknya setelah
       mendapat persetujuan dari kepala BKN.
  2. Formasi PNS ditempat asal tidak boleh diisi sehingga apabila ybs telah
       berakhir dari perbantuannya dapat ditempatkan kembali. Oleh karena itu
       pejabat pembina kepegawaian daerah Prop/Kab/Kota pada saat PNS
       akan ditempatkan harus membuat Surat pernyataan Bersedia Menerima
       kembali setelah berakhir dari perbantuannya.
  3. PNS yang ditempatkan yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu
       yang   disyaratkan   dengan    angka    kredit,   kenaikan   pangkatnya
       dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
       berlaku.
  4. Selama ditempatkan PNS tidak berhak mendapatkan penghasilan dari
       Instansi induk.
  5. PNS yang diperbantukan sebagai TKKI dapat diberikan kenaikan pangkat
       sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas usulan dari Departemen Luar
       Negeri dalam hal ini KBRI/KJRI ke Departemen Kesehatan.
  6. PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan
       pengkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
       dengan menggunakan angka kredit yang diajukan DUPAKnya oleh
       KBRI/KJRI .


b. Penarikan PNS dari Perbantuan
  PNS yang telah selesai bekerja di Luar Negeri, diajukan kembali oleh
  instansi induknya kepada kepala BKN untuk mendapatkan persetujuan
  penarikan kembali dari perbantuan, dengan melampirkan persyaratan
  sebagai berikut:
  a.    Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir
  b.    Salinan sah Surat Keputusan penarikan dari instansi induknya.
  c.    Salinan sah surat Keputusan tentang pemberhentian/berakhirnya
        tenaga perbantuan di Luar Negeri.



                                                                            39
B.     PERLINDUNGAN TKKI
     Pemerintah RI/ Perwakilan RI memberikan perlindungan TKKI di luar
negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan
kebiasaan internasional. Setiap calon TKKI/TKKI mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundan-undangan yang
berlaku yang meliputi perlindungan pada masa pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan.
     Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKKI di
luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKKI swasta dan
TKKI yang ditempatkan di luar negeri.
     Perlindungan selama masa penempatan TKKI di luar negeri dilaksanakan
antara lain :
     a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
         perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan
         internasional.
     b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja
         dan/atau peraturan perundang-unadangan di negara TKKI ditempatkan.
     Jenis perlindungan meliputi:
     a. Perlindungan      pra   penempatan,    yaitu   perlindungan   sebelum
         keberangkatan.
     b. Perlindungan masa penempatan, yaitu perlindungan saat bekerja di
         negara penempatan.
     c. Perlindungan purna penempatan, yaitu perlindungan setelah selesai
         masa kontrak dan perlindungan karena ada masalah sebelum selesai
         masa kontrak.
     Perangkat perlindungan:
     a. Perjanjian penempatan, yaitu perjanjian antara lembaga penempatan
         dengan TKKI.
     b. Perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara user dengan TKKI
     c. Asuransi (pra, masa, purna penempatan).


                                                                           40
                                 BAB VI
                               PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam kegiatan rekruitmen dan penempatan TKKI yang akan
bekerja di luar negeri, tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah.
A. Pembiayaan rekruitmen dan penempatan bagi TKKI status PNS
   Semua pembiayaan yang berkaitan dengan penempatan TKKI              ke luar
   negeri mulai dari rekruitmen sampai dengan penempatan dibebankan
   kepada calon TKKI yang bersangkutan.


B. Pembiayaan rekruitmen dan penempatan untuk Non PNS
   (sesuai pola cost structure depnakertrans)
   1. Pendaftaran dan seleksi dipungut biaya dari calon TKKI yang besarnya
      disesuaikan dengan kebutuhan.
   2. Biaya ongkos perjalanan, makan dan akomodasi sampai di tempat
      seleksi dibebankan pada pelamar/calon.
   3. Biaya pendaftaran dan seleksi dibebankan kepada PPTKIS.
   4. Biaya persiapan dan PPLN tersebut dipungut kembali oleh PPTKIS dari
      mereka yang berhasil diberangkatkan dengan perjanjian sebelumnya.
   5. Bagi TKKI yang sudah lulus dan memperoleh sertifikat tetapi tidak
      berhasil ditempatkan di Luar negeri tidak dapat menuntut untuk
      diberangkatkan dan sekaligus tidak dibebani untuk menggati biaya
      latihan.




                                                                           41
                                    BAB VII
                                  PEMANTAUAN

Kegiatan Pemantauan meliputi:
1. Pemantauan pelaksanaan rekruitmen calon TKKI sehingga diperoleh Calon
   TKKI yang kompeten dilakukan oleh Puspronakes-LN.
2. Pemantauan pengaturan pemberangkatan, penempatan dan kinerja TKKI
   dilakukan oleh Depnakertrans.
3. Pemantauan pengaturan perlindungan dan pembinaan TKKI dilakukan oleh
   Deplu.
4. Pemantauan pengaturan kepegawaian PNS calon TKKI/TKKI dilakukan oleh
   BKN
5. PPTKIS berperan dalam memantau tenaga kesehatan yang dikerahkan dan
   menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan cq. Pusat Pronakes
   secara periodik setiap tahun
6. Tiga bulan sebelum masa kontrak berakhir, PPTKIS yang bersangkutan
   memberi informasi tentang pengembalian TKKI kepada Menteri Kesehatan
   cq. Pusat Pronakes.
7. Bagi Tenaga Kesehatan yang berstatus sebagai PNS yang akan kembali
   bertugas di dalam negeri supaya dilaporkan kepada Biro Kepegawaian
   Departemen Kesehatan.




                                                                     42
                                  BAB VIII
                                 PENUTUP


Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam rangka :
1. Pelaksanaan rekruitmen calon TKKI yang akan bekerja di luar negeri
2. Penempatan calon TKKI di Luar Negeri
3. Pembinaan dan Perlindungan TKKI di Luar Negeri.


Ketentuan-ketentuan teknis yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur
kemudian oleh Kepala Badan PPSDM kesehatan cq: Kepala Pusat Pronakes-
LN,   sedangkan   ketentuan   pelaksanaan    kepegawaian   diatur   oleh   Biro
kepegawaian Departemen Kesehatan.




                                                                            43
44

				
DOCUMENT INFO
Description: Formulir Pendataan Peserta Sertifikasi document sample