Docstoc

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Document Sample
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945 Powered By Docstoc
					                                                                                2

                    DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 1945

Oleh : Ahmad Tijani Muchlas

1. Masa Awal Kemerdekaan.

Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah terutama rempah-

rempahnya membuat negara-negara asing berduyun-duyun masuk ke Indonesia.

Bangsa-bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba-lomba

memperebutkan kemakmuran bangsa Indonesia, maka sejak itu mulailah lembaran

hitam sejarah Indonesia.

Dengan pengorbanan dan perjuangan keras akhirnya Indonesia mampu membuat

dirinya merdeka dari belenggu kolonial, pada tanggal 17 agustus 1945 Ir. Soekarno

memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang kemudian diikuti dengan berlakunya

UUD 1945 sejak ditetapkan dan di sahkan oleh PPKI. Sebagai negara yang baru

berdiri tentunya masih menghadapi berbagai halangan diantaranya adalah :

   -   Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.

   -   Pertentangan Ideologi yang menimbulkan pergolakan dan pemberontakan.

Masa awal kemerdekaan terhitung sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27

Desember 1949. dan UUD 1945 belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

karna masih banyak terjadi penyimpangan diantaranya :

   -   Lembaga Negara belum sepenuhnya diwujudkan seperti MPR, DPR kecuali

       DPA.

   -   Segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional

       Indonesia Pusat.

   -   Perubahan fungsi KNIP dari pembantu Presiden menjadi badan yang

       mempunyai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN.

2. Masa Orde Lama.

Orde Lama di mulai sejak tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pada masa ini

UUD 1945 masih belum bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya karna masih

banyak terjadi penyelewengan seperti :
                                                                                3

   -   Ideologi, konsep Pancasila dibelokkan menjadi konsep NASAKOM

       (Nasionalis, Agama, Komunis).

   -   Demokrasi, Demokrasi seharusnya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

       dibelokkan menjadi Demokrasi Terpimpin yaitu pusat kekuasaan ditangan

       Presiden.

   -   Hukum, Presiden sering mmeproduk hukum tanpa persetujuan DPR.

   -   Kelembagaan Negara, yaitu pimpinan MPRS dan DPR diangkat menjadi

       mentri yaitu sebagai pembantu presiden, kemudian MPRS mengangkat Ir.

       Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

   -   UUD 1945 hanya menjadi alat revolusi bukannya sebagai landasan Negara.

3. Masa Orde Baru.

Orde Baru adalah tatanan baru dengan kehidupan dan sikap mental yang baru

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, masa orde baru dimulai sejak 11 Maret 1966

sampai 1 Mei 1998. pada masa ini mencoba melaksanakan UUD 1945 secara

konsekwen yaitu tidak menyimpang, bersikap tetap dengan norma-normanya. Dan

pada masa ini juga mencoba melaksanakan UUD 1945 secara murni yaitu :

   -   Lembaga tertinggi difungsikan sesuai dengan UUD 1945.

   -   Melaksanakan pembangunan secara merata.

Namun pada kenyataannya Orde Baru juga telah jauh menyimpang dari perjuangan

dan cita-cita semula terbukti dengan maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)

hampir disemua instansi pemerintahan yang pada puncaknya mengantarkan

Indonesia pada kehancuran ekonomi yaitu krisis moneter.

4. Masa Orde Reformasi (Globalisasi).

Dampak krisis ekonomi Asia terutama Asia tenggara menyebabkan stabilitas politik

tanah air menjadi goyah, terutama praktek-praktek pemerintahan dibawah rezim

orde baru hanya membawa kebahagiaan semu, ekonomi rakyat semakin terpuruk,

sistem ekonomi menjadi kapitalistik dimana kekuasaan ekonomi hanya dikuasai

sebagian kecil penguasa dan konglomerat.
                                                                                     4

Terlebih semakin merajalelanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada

hamper semua instansi serta serta lembaga pemerintahan dan penyalahgunaan

wewenang dan kekuasaan, para wakil rakyat yang seharusnya membawa amanat

rakyat dalam kemyataannya tidak dapat berfungsi secara demokratis, DPR dan MPR

menjadi mandul karna dijangkiti penyakit Nepotisme.

Puncak keadaan itu ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional yang kemudian

menimbulkan       berbagai   gerakan   masyarakat   yang    dipelopori   mahasiswa,

cendekiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya

‘Reformasi’ dalam segala bidang baik politik, ekonomi dan hukum.

Secara etimilogis makna ‘Reformasi berasal dari kata ‘reformation’ yang secara

semantik bermakna ‘make or become better by removing or putting right what is bad

or wrong’ (Oxford Advanced Lesrner’s Divtionary of Current English, 1980, dalam

Wibisono, 1998 : 1). Secara harfiah memiliki makna: suatu gerakan untuk

memformat ulang, hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format

semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat (Riswanda, 1988)

Awal keberhasilan gerakan Reformasi ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto

pada tanggal 21 Mei 1998, kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden

Prof. Dr. B.J. Habibie menggantikan posisi presiden. Pemerintahan Habibie inilah

yang merupakan pemerintahan transisi yang mengantarkan rakyat Indonesia

melakukan Reformasi secara menyeluruh.

Yang paling mendasar Reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi

Negara yaitu susunan DPR dan MPR          yang dengan sendirinya harus dilakukan

melalui pemilu secepatnya dan diawali dengan pengubahan:

   a. UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (UU No.

       16/1969 jis. UU No. 5/1975 dan UU No. 2 /1985).

   b. UU tentang partai politik dan Golongan Karya (UU No. 3/1975,jo. UU. No.

       3/1985).
                                                                                5

   c. UU. Tentang pemilihan umum )UU. No. 16/1969 jis, UU. No. 4/1975, UU.

       No. 2/1980, dan UU.No. 1/1985).

Reformasi terhadap UU politik itu harus benar-benar dapat mewujudkan iklim politik

yang demokratis sesuai dengan kehendak Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 bahwa

kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majlis

Permusyawaratan Rakyat (Mardjono. 1998 : 57).



DAFTAR PUSTAKA.

   -   DRS. H. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila, 2003.

   -   Prof. Darji Darmodiharjo, S.H., Prof. M. Mardojo, S.H., Prof. Mr.

       A.G.Pringgodigdo, Prof. Mr. Kuntjoro Purbopranoto, DR. Nyoman Dekker,

       S.H., J.W. Sulandra, S.H., Santiaji pancasila,1991.