demokrasi widi

Document Sample
demokrasi widi Powered By Docstoc
					Demokrasi adalah bentuk politik pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari
rakyat, oleh konsensus (demokrasi konsensus), dengan referendum langsung (demokrasi
langsung), atau melalui wakil-wakil terpilih dari rakyat (demokrasi perwakilan). [1] istilah
berasal dari bahasa Yunani: δημοκρατία - "pemerintahan rakyat" (dēmokratía), [2] yang
diciptakan dari δῆ μος (demo) "orang" dan κράτος (Kratos) "kekuatan", di pertengahan abad
ke-5-4 SM untuk menunjukkan sistem politik maka yang ada di beberapa negara-kota Yunani,
terutama Athena setelah pemberontakan populer di 508 SM. [3] Meskipun tidak ada definisi,
khusus diterima secara universal, 'demokrasi' [4] kesetaraan dan kebebasan memiliki telah
diidentifikasi sebagai karakteristik penting demokrasi sejak zaman kuno. [5] Prinsip-prinsip ini
tercermin dalam semua warga negara yang sama di depan hukum dan memiliki akses yang sama
terhadap kekuasaan. Sebagai contoh, dalam demokrasi perwakilan, suara setiap bobot yang
sama, tidak ada pembatasan dapat diterapkan kepada siapapun yang ingin menjadi perwakilan,
dan kebebasan warganya dijamin oleh hak dilegitimasi dan kebebasan yang pada umumnya
dilindungi oleh konstitusi. [6] [7] \

demokrasi: sebuah bentuk kekuasaan dari/oleh/untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi,
kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga
masyarakat              didefinisikan             sbg              warga               Negara.
Bentuk                        –                       bentuk                        demokrasi:
Pemerintahan monarki: monarki mutlak, monarki konstitusional, dan monarki parlementer
Pemerintahan republic: berasal dari kata res yg berarti pemerintahan dan publica yg berarti
rakyat. Dgn demikian pemerintahan republic dpt diartikan sbg pemerintahan yg dijlnkan oleh
dan                       utk                        kepentingan                          rakyat
Pemahaman                  demokrasi                di                Indonesia                 :
a. dalam system kepartaian dikenal adanya 3 sistem kepartaian, yaitu sistem multi partai, sistem
dua              partai             dan             sistem              satu              partai
b.       sistem       pengisian       jabatan        pemegang          kekuasaan        Negara
c. hubungan antarpemegang kekuasaan Negara, terutama antara eksekutif dan legislative
mekanisme demokrasi di Indonesia pd dsrnya adalah keseluruhan langkah pelaksanaan
kekuasan pemerintgah rakyat yg dijiwai oleh nilai2 falsafah pancasila dan yg berlangsung
menurut hokum yg berkiblat pd kepentingan, aspirasi dan kesejahteraan rakyat banyak.
Pancasila               sbg                landasan                 idiil               Negara
Bangsa Indonesia yg sudah mempunyai bekal kebenaran tsb beritikad utk mewujudkannya.
Karena itu sebagai bangsa yg merdeka mereka membentuk sebuah wadah yg disebut Negara
kesatuan republicIndonesia. Cita2 bangsa Indonesia pun kemudian menjadi cita2 negara krn
pancasila merupakan landasan idealisme NKRI. Sila2 dalam pancasila yg merupakan kebenaran
hakiki perlu diwujudkan oleh bangsaIndonesia
Wawasan itu sendiri berasal dr kata wawas(bahasa jawa) yg artinya memandang atau melihat. Dgn
penambahan akhiran an kata ini scr harfiah berarti cara pengliatan atau cara tinjau atau cara pandang.
Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan 3 fktor utama:
1.         bumi          atau       ruang           dimana           bangsa           itu        hidup
2.        jiwa,tekad          dan       semangat           manusianya           atau         rakyatnya
3. lingkungan sekitarnya
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5
SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang
berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah
sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan
perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti
pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci
tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut- sebut
sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. (Sejarah dan Perkembangan Demokrasi,
http://www.wikipedia.org
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila,
masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran
serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi
konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain dari itu Undang-
Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang
dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara, yaitu
Dalam uraian bab ini kalian akan mempelajari berbagai hal
tentang demokrasi. Setelah pembelajaran ini kalian diharapkan memiliki
kemampuan untuk : menjelaskan hakikat demokrasi; menguraikan macammacam
demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta menunjukkan sikap positif
terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.
Bab
4
Peta Konsep
Macam-macam
Demokrasi
Kehidupan Yang
Demokratis
Sikap Positif
Terhadap Pelaksanaan
Demokrasi
Hakikat
Demokrasi
Kata Kunci: Absolut; Demokrasi; Rule of Law; Sikap Positif.

Pembelajaran ini sangat penting bagi kalian, agar kalian
mampu memahami dengan baik demokrasi serta pelaksanaannya
dalam berbagai aspek kehidupan. Pada saatnya
kelak, kalian akan mampu berpartisipasi dalam menciptakan
kehidupan demokrasi, sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan.
A. HAKIKAT DEMOKRASI DAN MACAM-MACAM
DEMOKRASI
Kalian tentu sudah mengenal kata demokrasi, baik
melalui pembicaraan maupun pemberitaan berbagai media.
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni
dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti
memerintah. Abraham Lincoln mengatkan bahwa demokrasi
adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan
“dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam sistem
pemerintahan demokrasi, kedaulatan (kekuasaan tertinggi)
berada di tangan rakyat. Apakah hal itu berarti rakyat akan
melaksanakan kedaulatannya secara langsung? Tentu saja
tidak. Rakyat akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat,
sehingga dengan pengertian seperti itu, demokrasi yang dipraktikkan
disebut demokrasi perwakilan atau demokrasi
tak langsung.
Pernahkah kalian mendengar ungkapan bahwa pemilihan
umum adalah “pesta demokrasi”? Meskipun kalian
belum mempunyai hak pilih, akan tetapi kalian tentu
menyaksikan suasana kemeriahan ketika orang tuamu,
kakakmu, dan tetanggamu berbondong-bondong menuju
ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Apa yang mereka
kerjakan? Mereka sedang menggunakan haknya sebagai
warga negara, yaitu hak pilih untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan
rakyat.
Tahukah kalian yang disebut lembaga perwakilan
rakyat di negara kita? Berdasarkan UUD 1945, lembaga
perwakilan rakyat itu adalah Dewan Perwakilah
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR
dibentuk di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah
kabupaten/kota. Dengan demikian selain dikenal adanya
Bagaimana
pendapatmu tentang
kedaulatan tertinggi
ditangan rakyat
Inkuiri Nilai
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
105
DPR (tingkat pusat), juga dikenal adanya DPR Provinsi
dan DPR Kabupaten/Kota. Keberadaan anggota-anggota
DPR adalah sebagai wakil rakyat, terutama yang telah memilihnya.
Berbeda dengan DPR, keberadaan DPD sebagai
lembaga perwakilan lebih mewakili kepentingan daerah,
yakni daerah provinsi. Pada dasarnya, kepentingan daerah
itu kepentingan rakyat juga, bukan? Perlu kalian ketahui,
keberadaan DPD baru dikenal setelah dilakukannya perubahan
UUD 1945 pada era reformasi.
Para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan
rakyat itu mempunyai kewajiban untuk menyalurkan
keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan.
Para penyelenggara pemerintahan harus menjalankan
kekuasaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Dalam hubungan ini, DPR bertugas
mengawasi jalannya pemerintahan, dan pemerintah wajib
memperhatikan suara lembaga perwakilan rakyat itu.
Sejak kapankah munculnya paham
demokrasi? Gagasan tentang demokrasi
sesungguhnya sudah muncul
sejak sekitar abad ke-5 SM, pada
masa Yunani Kuno. Pada waktu itu
demokrasi dilakukan secara langsung
(direct democracy). Negara-negara di Yunani
pada masa itu merupakan negara
kota (polis), khususnya di kota Athena.
Wilayahnya sempit dan jumlah penduduknya
juga masih sedikit. Rakyat dengan mudah dapat
dikumpulkan untuk bermusyawarah, guna mengambil
keputusan tentang kebijakan pemerintahan. Demokrasi
model Yunani itu tidak bertahan lama, hanya beberapa
ratus tahun. Penyebabnya adalah munculnya konfl ik
politik dan melemahnya kemampuan Dewan Kota dalam
memimpin polis. Puncaknya adalah ketika Romawi menyerbu
Yunani dan kemudian menjajahnya, yang hal itu
menandai runtuhnya demokrasi di Yunani.
Sejak runtuhnya demokrasi, bangsa Eropa hidup
dalam sistem monarki absolut dalam kurun waktu yang
panjang. Kekuasaan yang demikian berlangsung di Eropa
Gambar 1
Pemilu 2004 di DKI
Jakarta. Sumber :
www.citycrypt.wordp
ress.com
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
106
hingga menjelang abad ke-19. Kekuasaan yang absolut
(mutlak) tersebut digunakan oleh raja untuk bertindak
sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan penderitaan
rakyat.
Setelah berabad-abad tenggelam, paham demokrasi
kembali muncul, sebagai reaksi penentangan terhadap
kekuasaan raja yang absolut tersebut. Pada abad ke-19
hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk membatasi
kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan
absolut telah menghasilkan ajaran Rule of Law
(kekuasaan hukum). Ajaran ini menegaskan bahwa yang
berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua
orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk
pada hukum. Diberlakukannya ajaran ini guna menghindarkan
tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap
rakyat. Dengan kata lain, hak-hak rakyat akan terlindungi.
Adapun unsur-unsur rule of law itu meliputi :
1. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati
kedudukan tertinggi; semua orang tunduk pada hukum),
sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga
negara.
3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang
Dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, demokrasi dipandang
sebagai pilihan terbaik oleh hampir semua negara
di dunia. Negara kita Republik Indonesia yang diproklamasikan
hampir bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia
II juga menyatakan diri sebagai negara demokrasi atau
negara yang berkedaulatan rakyat. Bacalah Pembukaan
Undang Undang Dasar 1945, yang penggalan alinea keempatnya
sebagaimana kutipan ini!
“... disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat ...”
Pada konperensi International Commission of Jurists
(organisasi internasional para ahli hukum) di Bangkok taBab
- 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
107
hun 1965 dinyatakan bahwa syarat-syarat suatu negara
dan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law
adalah adanya :
1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga
negara
2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak
memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan
Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak
warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi
oleh konstitusi atau Undang Undang Dasar. Badan kehakiman
atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya
badan atau lembaga itu tidak dapat dicampurtangani oleh
lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak
adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum
yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan
atau paksaan dari pihak manapun.
Kebebasan untuk menyatakan
pendapat adalah kebebasan warga
negara untuk menyatakan pendapatnya
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, baik secara lisan maupun
tulisan. Kebebasan berorganisasi
adalah kebebasan warga negara untuk
menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi
kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan
untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta
melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan agar
warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai
warga negara, serta mampu menunjukkan partisipasinya
dalam kehidupan bernegara.
Keenam syarat tersebut harus terpenuhi dalam suatu
pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi terdapat
Bagaimana
pendapatmu tentang
pelaksanaan
Pemerintah Daerah
khususnya di
lingkungan RT/ RW
tempat tinggalmu.
Inkuiri Nilai
Gambar 2
Sidang Pengadilan,
yang menunjukkan
berlakunya supremasi
hukum. Sumber
: www.mahkam
ahkonstitusi.go.id
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
108
praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip
tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut
pemerintahan yang demokratis.
Cari Informasi
Pada beberapa kali pemilihan umum sebelum 2004, disediakan tiga buah kotak untuk
mengumpulkan kartu suara pemilihan anggota-anggota DPR, DPR Daerah Provinsi,
dan DPR Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pemilihan Umum Tahun 2004 ditambah satu
kotak lagi, sehingga menjadi empat kotak. Kotak keempat itu untuk mengumpulkan
kartu suara pemilihan anggota sebuah Dewan. Apakah nama Dewan itu? Apa tugasnya?
Kerjakan secara individual! Tuliskan jawabanmu pada lembar kertas tersendiri
dan serahkan kepada gurumu!
Gambar 3
Pemberian tinta
sebagai tanda telah
ikut pemilu. Sumber:
gerbang.jabar.go.id
Praktik demokrasi dapat dilihat sebagai
gaya hidup serta tatanan masyarakat.
Dalam pengertian ini, suatu masyarakat
demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai
berikut.
1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai
dan secara melembaga. Dalam alam
demokrasi, perbedaan pendapat dan
kepentingan dianggap sebagai hal yang
wajar. Perselisihan harus diselesaikan
dengan perundingan dan dialog, untuk
mencapai kompromi, konsensus, atau
mufakat.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan
dalam masyarakat secara damai atau
tanpa gejolak. Pemerintah harus dapat
menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap
perubahan-perubahan tersebut dan
mampu mengendalikannya.
3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan
secara teratur. Dalam masyarakat
demokratis, pergantian kepemimpinan
atas dasar keturunan, pengangangkatan
diri sendiri, dan coup d’etat (perebutan
kekuasaan) dianggap sebagai caracara
yang tidak wajar.
Gambar 4
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono sebagai
presiden pilihan
rakyat Indonesia.
Sumber : http://
sukopramono.fi les.
wordpress.com/
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
109
4. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
Golongan minoritas yang biasanya akan terkena paksaan
akan lebih menerimanya apabila diberi kesempatan
untuk ikut merumuskan kebijakan.
5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
Untuk itu perlu terciptanya masyarakat yang
terbuka dan kebebasan politik dan tersedianya berbagai
alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian,
keanekaragaman itu tetap berada dalam kerangka
persatuan bangsa dan negara.
6. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis,
keadilan merupakan cita-cita bersama, yang
menjangkau seluruh anggota masyarakat.
Pemerintahan demokrasi sudah dikenal sejak masa
Yunani Kuno, kira-kira abad ke empat sebelum Masehi. Yunani
pada waktu itu merupakan sebuah negara kota (polis)
yang menyelenggarakan pemerintahannya melalui musyawarah
langsung seluruh warga kota. Setiap persoalan
dan kepentingan umum yang mereka hadapi dibicarakan
melalui musyawarah. Dalam musyawarah tersebut setiap
orang yang hadir dapat mengemukakan pendapat dan
aspirasinya. Model demokrasi ini disebut demokrasi langsung
atau demokrasi kuno. Perlu diketahui bahwa pada
waktu itu penduduk Yunani masih sedikit dan wilayahnya
sempit.
Pada masa kini, negara dengan
jumlah rakyatnya yang banyak serta
wilayah yang luas, tidak mungkin menerapkan
model demokrasi langsung. Pada
masa kini, semua negara demokrasi di
dunia menerapkan demokrasi tidak langsung
atau perwakilan. Caranya, rakyat
menyalurkan aspirasinya atas penyelenggaraan
pemerintahan melalui wakilwakilnya
yang duduk di lembaga-lembaga
perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat tersebut dipilih
secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
Model demokrasi ini disebut demokrasi perwakilan, yang
disebut juga sebagai demokrasi modern.
Gambar 5
Rapat Paripurna Istimewa
DPRD Bekasi
Sumber : www.gerbang.
jabar.go.id/
kota bekasi
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
110
B. KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA
Sepanjang masa kemerdekaannya, bangsa Indonesia
telah mencoba menerapkan bermacam-macam demokrasi.
Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik
demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal,
sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat
individualistik.
Pada tahun 1959-1966 diterapkan
Demokrasi Terpimpin, yang dalam
praktiknya cenderung otoriter. Mulai
tahun 1966 hingga berakhirnya masa
Orde Baru pada tahun 1998 diterapkan
Demokrasi Pancasila. Model ini
pun tidak mendorong tumbuhnya partisipasi
rakyat. Berbagai macam demokrasi
yang diterapkan di Indonesia itu
pada umumnya belum sejalan dengan
prinsip-prinsip demokrasi, karena tidak
tersedianya ruang yang cukup untuk mengekspresikan
kebebasan warga negara.
Berdasar pengalaman sejarah, tidak sedikit penguasa
yang cenderung bertindak otoriter, diktaktor, membatasi
partisipasi rakyat dan lain-lain. Mengapa demikian? Ya,
sebab penguasa itu sering merasa terganggu kekusaannya
akibat partisipasi rakyat terhadap pemerintahan. Partisipasi
itu dapat berupa usul, saran, kritik, protes, unjuk
rasa atau penggunaan kebebasan menyatakan pendapat
lainnya.
Sesudah bergulirnya reformasi pada tahun 1998,
kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan
memilih, kebebasan berpolitik dan lain-lain semakin
Coba Amati
Amatilah praktik-praktik demokrasi langsung di lingkungan tempat tinggalmu! Dalam
hal apa mereka bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama? Kemukakan
hasil pengamatanmu itu di depan kelas.
Gambar 6
Unjuk rasa, sesuatu
yang biasa dalam
demokrasi. Sumber:
paiton34.info
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
111
terbuka luas. Era reformasi sekaligus merupakan era demokratisasi.
Dalam suasana reformasi, tidak jarang penggunaan
kebebasan tersebut sering berbenturan dengan
kepentingan umum. Inilah yang perlu ditata lebih baik, sehingga
penerapan kebebasan warga negara dan demokrasi
tetap berada dalam koridor hukum dan tidak mengganggu
kepentingan umum. Bagaimanapun juga reformasi telah
membuka pintu kebebasan, yang hal ini sangat diperlukan
bagi rakyat dalam proses menemukan sistem demokrasi
yang lebih baik.
Pada awalnya, penerapan demokrasi lebih terfokus
pada bidang politik atau sistem pemerintahan. Wujud
penerapannya antara lain dengan penyelenggaraan pemilihan
umum, pergantian pemegang kekuasaan pemerintahan,
kebebasan menyatakan pendapat dan lain-lain.
Dalam perkembangannya, konsep demokrasi juga
diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, yakni dalam
kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-
bidang kemasyarakatan lainnya. Dengan demikian,
demokrasi tidak hanya diterapkan dalam kehidupan bernegara,
tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan
berbangsa. Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan
yang melibatkan partisipasi rakyat dan ditujukan untuk
kepentingan rakyat.
Bagaimana konsep demokrasi diterapkan dalam
bidang ekonomi? Apakah demokrasi ekonomi juga diterapkan
di Indonesia? Apakah UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional dalam bernegara juga memuat ketentuan
tentang demokrasi ekonomi? Coba perhatikan isi UUD
1945 pasal 33 berikut ini!
Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Adakah pengaruh reformasi terhadap pengembangan demokrasi? Diskusikan
dalam kelompokmu dan siapkan untuk presentasi! Jika ada kesulitan,
tanyakan pada gurumu!
Mari Diskusi
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
112
Ayat (2) : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat (4) : Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional.
Perlu kalian ketahui bahwa isi pasal 33 UUD 1945
sebelum diadakan perubahan hanya terdiri dari ayat (1),
(2), dan (3) tersebut. Meskipun tidak dinyatakan secara
eksplisit, namun isi ayat-ayat tersebut mengisyaratkan
berlakunya demokrasi ekonomi. Hal itu tercermin pada
kata-kata: usaha bersama, bersifat kekeluargaan, dan
untuk kemakmuran rakyat. Setelah dilakukan perubahan
terhadap UUD 1945, muncullah pasal 33 ayat (4) tersebut.
Perubahan itu semakin menguatkan berlakunya demokrasi
ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia.
Apa makna demokrasi ekonomi? Untuk memahami
hal tersebut, perlu kalian pahami lagi makna demokrasi.
Makna demokrasi yang sangat mendasar adalah partisipasi
atau keikutsertaan seluruh rakyat atau warga dalam
menentukan kehidupan bersama. Posisi rakyat atau warga
bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek dalam
kehidupan bersama. Tujuan akhirnya adalah terciptanya
kesejahteraan seluruh rakyat atau warga. Demikian
pula halnya dalam bidang ekonomi. Persoalannya adalah
bagaimana agar rakyat atau warga ikut serta dalam kegiatan
ekonomi, baik dalam proses produksi maupun distribusi.
Keikutsertaan rakyat dalam proses produksi bukan
semata-mata sebagai alat produksi atau buruh yang bekerja
pada majikan dengan upah yang rendah. Mereka harus
ikut menikmati keuntungan-keuntungan yang diperoleh
dari hasil produksi itu dengan memperoleh jaminan hidup
yang layak. Dengan demikian akan tercipta kesejahteraan
rakyat.
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
113
Salah satu bentuk kegiatan badan usaha yang bersifat
demokratis adalah koperasi. Sejalan dengan semangat demokrasi,
koperasi terkenal dengan semboyannya “dari anggota,
oleh anggota, dan untuk anggota”. Coba bandingkan
dengan pernyataan Abraham Lincoln tentang demokrasi
yang telah dikutip sebelumnya! Dalam koperasi, pemegang
kekuasaan tertinggi adalah rapat anggota. Rapat anggota
berwenang meminta keterangan dan pertanggungjawaban
pengurus maupun pengawas dalam menjalankan tugasnya.
Rapat anggota itu diselenggarakan sekurang-kurangnya
sekali dalam satu tahun.
Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
tentang Koperasi dinyatakan tentang prinsip-prinsip koperasi
sebagai berikut.
1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing
4. pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
5. kemandirian
Sekarang bagaimana konsep demokrasi diterapkan
dalam bidang pendidikan? Sistem pendidikan nasional kita
dari dulu hingga sekarang sebenarnya memiliki visi atau
pandangan yang demokratis. Coba perhatikan isi Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional berkut ini!
1. Pasal 3 menyatakan : “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
Mari Diskusi
Adakah koperasi di lingkungan tempat tinggalmu masing-masing? Jika ada,
apa bentuk usahanya dan bagaimana perkembangannya? Jika tidak ada, apa
penyebabnya? Kerjakan secara individual dan kumpulkan hasilnya!
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
114
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab”.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan : ”Pendidikan diselenggarakan
secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa”.
3. Pasal 5 menyatakan tentang jaminan hak untuk memperoleh
pendidikan bagi semua warga negara, tanpa
kecuali. Perhatikan isi pasal 5 ayat (1) hingga ayat (5)
berikut ini!
Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang
sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Ayat (2) : Warga negara yang memiliki kelainan fisik,
emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus.
Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang
serta masyarakat adat yang terpencil berhak
memperoleh pendidikan layanan khusus.
Ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan
khusus.
Ayat (5) : Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
4. Pasal 8 menyatakan: “Masyarakat berhak berperan serta
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi program pendidikan”.
5. Pasal 54 ayat (1) menyatakan : “Peran serta masyarakat
dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan,
kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan
organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu pelayanan pendidikan”.
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
115
6. Pasal 55 ayat (1) menyatakan : “ Masyarakat berhak
menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat
pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan
kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk
kepentingan masyarakat”.
C. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN
DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN
Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua
bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Di antara
bangsa-bangsa itu perbedaannya terletak pada tingkat
perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian
maju dalam berdemokrasi dan ada yang masih dalam pertumbuhan.
Di samping itu ada perbedaan latar belakang
sosial-budaya yang berpengaruh terhadap corak demokrasi
di masing-masing negara.
Bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan
demokrasi yang semakin baik di negaranya. Oleh
karena itu kita wajib menunjukkan sikap positif terhadap
pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan
yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau
syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan.
Demokrasi dengan segala cirinya itu perlu diwujudkan
menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun.
Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun
rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis.
Bagi penguasa, kekuasan yang dimiliki harus dijalankan
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Penguasa harus menunjukkan kemauan politik (political
will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijakannya
dengan demokrasi. Selain itu, sikap dan tingkah lakunya
harus mencerminkan sosok pribadi seorang demokrat.
Bagi rakyat biasa, mereka harus menyadari berbagai
hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya
dengan baik. Rakyat harus mampu memilih
pemimpin secara cerdas, berani menyatakan pendapat,
serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Namun
Diskusikan dengan
kelompokmu
tentang manfaat
hidup berdemokrasi.
(Ingat syarat-syarat
demokrasi yang
harus dipenuhi).
Inkuiri Nilai
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
116
demikian, rakyat juga harus mematuhi hukum, menghormati
pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum
dan lain-lain.
Bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam masyarakat
kita? Meskipun konsep demokrasi banyak dipandang
berasal dari negara-negara Barat/Eropa, akan tetapi
sesungguhnya budaya demokrasi sudah lama dipraktikkan
dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi kehidupan
bangsa Indonesia di berbagai daerah dikenal adanya
kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Kaum. Tiaptiap
daerah menggunakan istilah tertentu yang maksudnya
hampir sama dengan istilah kaum tersebut. Misalnya,
masyarakat Bugis menggunakan istilah Anang dan masyarakat
Batak menggunakan istilah Marga. Warga kaum
adalah warga merdeka dan masing-masing mempunyai
kewajiban untuk saling menghormati dan melindungi kemerdekaan
warga yang lain. Mereka mempunyai hak dan
kewajiban yang sama.
Dalam tradisi masyarakat di Indonesia sangat dikenal
adanya kebiasaan bermusyawarah. Dalam musyawarah,
warga kelompok masyarakat itu membicarakan segala
persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, misalnya
persoalan kesejahteraan warga, irigasi, keamanan
kampung, dan lain-lain. Tidak jarang keputusan musyawarah
itu dilakukan dengan mufakat bulat, artinya
disetujui oleh seluruh warga. Di kalangan masyarakat
Jawa, musyawarah itu biasa dilakukan di Balai Desa. Sementara
itu di kalangan masyarakat Minangkabau dikenal
adanya Rumah Gadang, sebagai sarana musyawarah. Untuk
melaksanakan keputusan musyawarah itu biasanya
juga dikerjakan secara bersama-sama, yang dikenal dengan
istilah gotong-royong. Tradisi demokrasi dalam
bentuk pengambilan keputusan bersama, bahkan melaksanakan
keputusan secara bersama itu, hingga kini masih
berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama
di daerah pedesaan.
Betapapun sederhananya corak demokrasi yang
telah diuraikan, akan tetapi hal itu tetap memiliki nilai
yang berharga dalam proses perkembangan demokrasi di
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
117
Indonesia. Dalam perkembangannya setelah mengalami
kemerdekaan, bangsa Indonesia mampu menyesuaikan
diri dengan sistem demokrasi modern. Lembaga-lembaga
perwakilan rakyat dipilih secara langsung oleh rakyat
melalui pemilihan umum. Di desa-desa pun kini dibentuk
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsi
serta peranannya mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Itu semua merupakan bagian dari perkembangan
budaya demokrasi di Indonesia.
Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi sebagai
suatu kebiasaan hidup sehari-hari. Kalian juga harus
terus belajar berdemokrasi dengan membiasakan hidup
secara demokratis. Ada beberapa contoh sederhana yang
dapat diunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
lingkungan keluarga, kalian harus membiasakan diri untuk
menghormati pendapat anggota keluarga yang lain.
Dalam lingkungan sekolah, kalian tidak boleh memaksakan
kehendak pada teman kalian, serta mematuhi tata
tertib sekolah. Dalam suatu pertandingan olah raga misalnya,
seluruh peserta harus mematuhi aturan permainan
(rule of the game), tunduk pada putusan juri, sportif, bersedia
menerima kekalahan dan lain-lain. Meskipun tampak
sederhana, justru dalam kehidupan bermasyarakat itulah
kalian perlu membiasakan hidup secara demokratis. Pembudayaan
demokrasi perlu menjadi agenda penting bagi
bangsa Indonesia, demi terwujudnya kesadaran berdemokrasi
di kalangan masyarakat.
Mari Diskusi
Coba kalian diskusikan, mengapa pada masa kolonial maupun feodal tidak
berkembang kehidupan yang demokratis! Rumuskan kesimpulannya dan serahkan
hasilnya pada guru kalian!
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
118
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan “dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Menurut teori demokrasi, kedaulatan
(kekuasaan tertinggi) berada di tangan rakyat. Dalam pelaksanaannya rakyat
akan mewakilkan kepada wakil-wakil rakyat, yang duduk di lembaga-lembaga
perwakilan rakyat. Para wakil rakyat itu mempunyai kewajiban untuk
menyalurkan keinginan atau aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan
demikian, pemerintahan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan aspirasi
rakyat.
Dalam penerapannya dikenal bermacam-macam sistem demokrasi. Dilihat
dari cara penyaluran aspirasinya dikenal adanya demokrasi langsung dan
demokrasi perwakilan. Dilihat dari penekanannya pada kepentingan individu
ataukah kepentingan kelompok dikenal adanya demokrasi liberalis dan demokrasi
sosialis. Dilihat dari penekanannya pada distribusi kekuasaan atau
penghindaran kekuasaan mutlak dikenal adanya demokrasi dengan sistem
pemisahan kekuasaan. Dilihat dari penekanan pertanggungjawaban pemerintahan
kepada wakil-wakil rakyat dikenal adanya demokrasi dengan sistem
parlementer.
Dalam perkembangannya, konsep demokrasi tidak hanya diterapkan
dalam bidang politik, melainkan juga diterapkan dalam berbagai bidang
kehidupan. Konsep demokrasi juga diterapkan dalam kehidupan ekonomi,
pendidikan, sosial-budaya, dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya.
Kehidupan yang demokratis adalah kehidupan yang intinya melibatkan
partisipasi rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Refleksi
Setelah mengikuti pembelajaran ini, cobalah kalian adakan evaluasi
diri.
1. Sudahkah kalian memiliki kemampuan sebagaimana yang diharapkan
pada bagian awal uraian bab ini?
2. Adakah hal-hal yang belum kalian pahami?
3. Adakah kesulitan-kesulitan yang kalian temui dalam mengikuti pembelajaran
ini? Jika ada, tanyakan dan sampaikan hal itu kepada guru kalian.
Rangkuman
Bab - 4 Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai
Aspek Kehidupan
119
Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di dunia, tak
terkecuali bangsa Indonesia. Oleh karena itu kita wajib menunjukkan sikap
positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan
dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi. Demokrasi
perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun.
Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa,
harus membiasakan hidup demokratis
Evaluasi
I. Pilihlah jawaban yang tepat di antara pilihan jawaban yang tersedia
berikut ini!
1. Demokrasi yang dilaksanakan di
Athena pada masa Yunani Kuno
adalah praktik demokrasi ...
a. liberal
b. langsung
c. perwakilan
d. parlementer
2. Istilah polis pada sistem demokrasi
pada masa Yunani Kuno diartikan
sebagai ...
a. negara kota
b. negara desa
c. kekuasaan polisi
d. kekuasaan rakyat
3. Keputusan politik pada sistem
demokrasi Yunani Kuno dapat
ditetapkan secara bersama-sama
oleh rakyat, sebab ...
a. rakyatnya mudah diatur
b. jumlah rakyatnya masih
sedikit
c. tidak adanya kelompokkelompok
d. tidak adanya kepentingan
pribadi
4. Unsur rule of law antara lain
adalah ...
a. berlakunya teori kedaulatan
hukum
b. hak-hak asasi manusia dilindungi
oleh UUD
c. kesejahteraan rakyat memperoleh
jaminan hukum
d. hukum adalah satu-satunya
norma yang berlaku
5. Dalam negara demokrasi berlaku
supremasi hukum, yang berarti
...
a. ketentuan hukum tidak dapat
diganggu gugat
b. keadilan hanya dapat diperoleh
melalui hukum
c. semua orang tunduk pada hukum
yang berlaku
d. Mahkamah Agung adalah lembaga
tertinggi negara
Pendidikan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII
120
6. Adanya kelompok oposisi biasa
ditemukan dalam negara demokrasi,
yang peranannya adalah
...
a. memperjuangkan keadilan
bagi rakyat
b. meluruskan kebijakan pemerintah
yang salah
c. menyuarakan ketidakpuasan
rakyat kepada pemerintah
d. melakukan kontrol atau kritik
terhadap kebijakan pemerintah
7. Sebelum disahkan, pembahasan
rancangan undang-undang dilakukan
dalam sidang-sidang ...
a. DPR
b. MPR
c. Kabinet
d. Mahkamah Agung
8. Penyelesaian perselisihan secara
damai melalui dialog biasa dilakukan
dalam masyarakat demokratis,
guna mencapai hal-hal
sebagai berikut, kecuali ...
a. mufakat
b. kesatuan
c. kompromi
d. konsensus
9. Dalam masyarakat demokratis,
pergantian kekuasaan secara
teratur dilakukan melalui proses
...
a. penunjukan oleh pendahulunya
b. pengangkatan berdasar keturunan
c. pemilihan umum yang berlangsung
secara bebas
d. musyawarah para pemimpin
kelompok-kelompok
10. Dalam sistem kabinet parlementer,
pemerintah dalam menjalankan
pemerintahannya bertanggung
jawab kepada ...
a. DPR
b. Presiden
c. Perdana Menteri
d. Ketua Parlemen

Sumber: Pengertian Demokrasi http://id.shvoong.com/law-and-politics/politics/2094738-pengertian-
demokrasi/#ixzz1J7X3ozDG
DEMOKRASI DAN PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA BESERTA
CONTOHNYA
Demokrasi
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah
negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu
kebenaran. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan
politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara
yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan
independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi      dan     saling    mengontrol       berdasarkan    prinsip   checks     and    balances.
Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki
kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga
pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan
rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah
sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan
bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui
proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Demokrasi di Indonesia
Semenjak kemerdekaan 17 agustus 1945, UUD 1945 memberikan penggambaran bahwa Indonesia
adalah negara demokrasi.Dalam mekanisme kepemimpinannya Presiden harus bertanggung jawab
kepada MPR dimana MPR adalah sebuah badan yang dipilih dari Rakyat. Sehingga secara hirarki
seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih
dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami masa demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk
pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di indonesia, sampai kemudian Presiden Soekarno
menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan sistem pemerintahan. Setelah mengalami masa
Demokrasi Pancasila, sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan
Soeharto, Indonesia kembali masuk kedalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan
junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun
1999 yang menempatkan PDI-P sebagai pemenang Pemilu.
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Beserta Contohnya
Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat
keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan
Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa
menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih
diperintah dengan „tangan besi‟. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem
demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan
Indonesia dalam bidang demokrasi yang tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk
Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan
tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat
berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang akrab disapa
SBY menerima anugerah medali demokrasi. SBY pun memaparkan panjang lebar perjalanan demokrasi
Indonesia. Menurutnya, demokrasi Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan
demokrasi di negeri ini. Beliau pun mencontohkan beberapa nada skeptis yang ditujukan kepada
Indonesia. Pertama, demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia
hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik di Indonesia.
Beliau pun menambahkan bahwa demokrasi di Indonesia menunjukkan Islam dan moderitas dapat
berjalan bersama. Dan terlepas dari goncangan hebat akibat pergantian 4 kali presiden selama periode
1998-2002, demokrasi Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang
tinggi. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil menjadi sebuah negara demokrasi terbesar di dunia dan
melaksanakan            pemilu         yang        kompleks         dengan        sangat        sukses.
Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya
demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang
pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya
belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan memiliki
persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat
Indonesia             chaos           yang          dapat          mengakibatkan           perpecahan.
Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, yang turut hadir menyebutkan
bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai
negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat
Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan
demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga
demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila
demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu.
Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim, adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan
kegagalan atau keberhasilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.
Sumber:
- http://www.republika.co.id/
- http://www.detiknews.com/
- http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi




    Media Pembelajaran
Seputar pendidikan, pembelajaran, sosial, hukum, konseling, politik, budidaya pertanian, Biologi,
Kimia, Kesehatan, ilmiah, Media Tempat Belajar, Model-model Pembelajaran, Pendekatan
Pembelajaran, Hiburan dan Lain-lain.

       Home
       Bahasa Indonesia
       Biologi
       Contoh Makalah
       Pembelajaran
       Info Pendidikan
       Sosial
       Sejarah
       Ucapan Ulang Tahun
Browse » Home » PENDIDIKAN » Pengertian Korupsi


     Thursday, November 18, 2010

       Pengertian Korupsi
Pengertian                                                                                    Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumpere yang memiliki arti busuk,
rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalik. Secara Harfiah, Korupsi berarti kebusukan,
kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau
ucapan                                         yang                                      memfitnah.

Pengertian Korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan
keuangan pribadi dan sebagain pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap
sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.

Andi Hamzah, (2005) menjelaskan bahwa Korupsi berawal dari bahasa latin corruptio atau corruptus.
Corruptio berasal dari kata corrumpere, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun
ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu corruption, corrupt; Prancis yaitu corruption; dan
Belanda yaitu corruptie, korruptie. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu
korupsi.

Definisi Korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi
ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi
politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras
pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah,
kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula
dikategorikan                      melakukan                    tindak                   korupsi.

Dalam        Kamus          Besar        Bahasa          Indonesia,        Korupsi        adalah:
1).Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau
orang                                                                                        lain.
2).menyelewengkan;                   menggelapkan                    (uang                  dsb).

Menurut pasal 435 KUHP, korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap,
pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan Korupsi dalam dalam istilah kriminologi
digolongkan kedalam kejahatan White Collar Crime. Dalam praktek Undang-undang yang
bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang yang secara
langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan Negara
dan                     perkenomian                    Negara.

Kasus-kasus Korupsi di Indonesia
TEMPO – Senin, 25 Oktober 2004 | 15:13 WIB
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertekad dalam program
kerja seratus harinya akan mengutamakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Menurut Presiden, KKN, akan menjadi salah satu masalah berat yang harus diselesaikan oleh
Pemerintah yang baru.
Jika dirunut, masih banyak masalah KKN di negara ini yang dalam proses hukumnya berhenti di
tengah jalan. Berikut adalah kasus-kasus KKN besar yang menunggu untuk diselesaikan.
SOEHARTO
Kasus Soeharto Bekas presiden Soeharto diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab,
Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) Rp
1,4 triliun. Ketika diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia tidak hadir dengan alasan sakit.
Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengembalikan berkas tersebut ke
kejaksaan. Kejaksaan menyatakan Soeharto dapat kembali dibawa ke pengadilan jika ia sudah
sembuh?walaupun pernyataan kejaksaan ini diragukan banyak kalangan.

[ad#in_post]
PERTAMINA
Dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro
Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih,
Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US $ 24.8 juta. Para tersangkanya 2 Mantan
Menteri Pertambangan dan Energi Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita dan Ida Bagus Sudjana, Mantan
Direktur Pertamina Faisal Abda‟oe, serta Direktur PT UPG Partono H Upoyo.
Kasus Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka
seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar
US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997
sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya
praktek KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau
penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut.
Kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa),
melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda‟oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti
Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US$ 31,4 juta.
Korupsi di BAPINDO
Tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy
Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun.
HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young
Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana
reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi
Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan,
Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.
Bob Hasan telah divonis enam tahun penjara. Bob dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi proyek
pemetaan hutan senilai Rp 2,4 triliun. Direktur Utama PT Mapindo Pratama itu juga diharuskan
membayar ganti rugi US$ 243 juta kepada negara dan denda Rp 15 juta. Kini Bob dikerangkeng di LP
Nusakambangan, Jawa Tengah.
Prajogo Pangestu diseret sebagai tersangka kasus korupsi dana reboisasi proyek hutan tanaman industri
(HTI) PT Musi Hutan Persada, yang diduga merugikan negara Rp 331 miliar. Dalam pemeriksaan,
Prajogo, yang dikenal dekat dengan bekas presiden Soeharto, membantah keras tuduhan korupsi.
Sampai sekarang nasib kasus taipan kakap ini tak jelas kelanjutannya.
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan
Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya
penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di
samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar
Rp 80,4 triliun.
Bekas Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono dianggap bertanggung jawab dalam
pengucuran BLBI. Sebelumnya, mantan pejabat BI lainnya yang terlibat pengucuran
BLBI?Hendrobudiyanto, Paul Sutopo, dan Heru Soepraptomo?telah dijatuhi hukuman masing-masing
tiga, dua setengah, dan tiga tahun penjara, yang dianggap terlalu ringan oleh para pengamat. Ketiganya
kini sedang naik banding.
Bersama tiga petinggi BI itu, pemilik-komisaris dari 48 bank yang terlibat BLBI, hanya beberapa yang
telah diproses secara hukum. Antara lain: Hendrawan Haryono (Bank Aspac), David Nusa Widjaja
(Bank Servitia), Hendra Rahardja (Bank Harapan Santosa), Sjamsul Nursalim (BDNI), dan Samadikun
Hartono (Bank Modern).
Yang jelas, hingga akhir 2002, dari 52 kasus BLBI, baru 20 dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Sedangkan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus
Abdullah Puteh
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang kini non aktif ini menjadi tersangka korupsi APBD dalam
pembelian helikopter dan genset listrik, dengan dugaan kerugian Rp 30 miliar.
Kasusnya kini masih ditangani pihak kejaksaan dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pusat Data dan Analisa Tempo, Fitrio – Tempo
Arti Korupsi dalam KamusHukum.com.


Pengertian Anti Korupsi
     Anti Korupsi artinya tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap korupsi.
Menurut tinjauan sosial --> korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari tatanan
kehidupan bermasyarakat.
Menurut tinjauan hukum --> korupsi adalah perbuatan melawan hukum dan sebagai tindak
kejahatan luar biasa.
Menurut tinjauan ekonomi --> korupsi dapat merugikan keuangan negara yang berarti pula
merugikan masyarakat secara umum.
Jadi secara garis besar, korupsi dapat di artikan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang
yang memanfaatkan jabatan atau kewenangannya sehingga dapat merugikan keuangan
negara atau per ekonomian negara.

~ Instrumen (Hukum dan Kelembagaan) Anti Korupsi di Indonesia
       Dalam rangka gerakan pemberantasan KKN di Indonesia, maka dilakukan perbaikan
kinerja di lembaga-lembaga seperti BPK, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta
Kepolisian. Untuk mendukung lembaga tersebut maka dibentuklah lembaga baru seperti
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , KPKPN (Komisi Penyelidik Kekayaan Pejabat Negara)
     dan Tim tastipikor (Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
     Berbagai tindakan yang tergolong korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-
     undangan. Secara umum peraturan perundangan undangan dikategorikan menjadi dua
     yaitu:
     1. Tindak pidana korupsi dalam KUHP meliputi:
       a.    tindak pidana suap
       b.    tindak pidana penggelapan
       c.     tindak pidana pemerasan
       d.    tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan
       e.    tindak pidana berkaitan dengan peradilan
       f.     tindak pidana melampaui batas kekuasaan
       g.   tindak pidana pemberantasan sanksi
     2. Tindak pidana korupsi di luar KUHP di antaranya adalah:
a.     UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
     Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme.
b.     UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
c.      UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang
     Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d.     UU RI No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
e.     PP RI No. 65 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara
f.      PP RI No. 66 tahun 1999 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta
     Pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa
g.     PP RI No. 67 tahun 1999 tentang Tata Cara Pematauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
     dan Wewenang Komisi Pemeriksa
h.     PP RI No.68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
     Penyelenggaraan Negara.

     Oleh M. Ihsan Ananto/8H

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:716
posted:4/10/2011
language:Indonesian
pages:23