BOS (BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH)

					                             BOS Daerah, Mengapa Tidak ?
                               Oleh MUHIBUDDIN *

PEMBERIAN Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan pendidikan SD/MI dan
SMP/MTs sangat urgen bagi upaya penuntasan pendidikan dasar sembilan tahun yang
bermutu. Lewat kebijakan BOS diharapkan tidak ada lagi berbagai macam pungutan yang
melekat pada pelaksanaan operasional sekolah. Dengan demikian, siapa pun bisa mengakses
dan menjangkau pendidikan dasar bermutu tanpa harus terbentur adanya beban finansial.

Sayangnya, di balik itu, pengucuran dana BOS masih kerap menyisakan sorotan miring.
Sebab, satuan-satuan pendidikan tampaknya belum sepenuhnya “puas” menerima kucuran
dana BOS. Faktanya, dengan berbagai dalih, sekolah-sekolah tersebut masih menarik
pungutan di luar dana BOS yang buntutnya kerap memicu munculnya keluhan dari kalangan
orang tua siswa.

Padahal, ketika dana operasional sekolah sudah ditanggung lewat dana BOS, logikanya aneka
pungutan yang selama ini membebani orang tua siswa mestinya secara otomatis ikut
“lenyap”. Tapi, ternyata yang mencuat di lapangan tidaklah seindah itu. Pengucuran dana
BOS tetap saja diboncengi beragam pungutan di luar dana BOS.

Pertanyaannya, mengapa satuan-satuan pendidikan penerima BOS masih belum mampu
menahan diri untuk tidak menarik pungutan kepada orang tua siswa ? Apakah besarnya dana
BOS memang terlalu minim, sehingga tidak cukup untuk mengcover semua pembiayaan
kegiatan operasional sekolah ?

Dipukul Rata

Yang jelas, sejauh ini penentuan besaran dana BOS memang cenderung dipukul rata tanpa
membedakan kualifikasi satuan pendidikan. Perbedaan besaran dana BOS yang diberikan per
siswa per tahun itu hanya didasarkan pada variabel jumlah siswa, jenjang pendidikan dan
lokasi satuan pendidikan (perkotaan dan kabupaten).

Ini tentu amat rentan memicu maraknya pungutan di luar dana BOS. Sebab, kebutuhan
operasional masing-masing satuan pendidikan jelas sangat variatif dan berbeda antara satu
sekolah dengan sekolah lain. Dengan demikian, perhitungan besaran kebutuhan operasional
sekolah semestinya tak bisa digeneralisasi secara pukul rata semacam itu.

Bagi sebagian satuan pendidikan, bisa saja besaran dana BOS dianggap cukup untuk
membiayai berbagai kegiatan operasional sekolah. Karena itu, setelah dikucuri dana BOS,
sekolah ini tidak perlu lagi menarik pungutan dari orang tua siswa. Apa pun keperluan
operasional sekolah, semuanya dipercayakan secara penuh lewat pencairan dana BOS.

Namun, tidak semua satuan pendidikan punya perspektif demikian. Banyak di antara satuan
pendidikan berpandangan, besaran dana BOS terlalu minim untuk membiayai kegiatan
operasional sekolah. Karenanya, meski mendapat kucuran dana BOS, sekolah tersebut tetap
nekat memungut iuran dari orang tua siswa.

Bahkan yang mengejutkan, sebagian satuan pendidikan ternyata ada yang terang-terangan
menolak ketika dikucuri dana BOS. Hal ini dilakukan, karena besaran dana BOS dinilai
terlalu kecil. Dengan kata lain, dana BOS tidak nyucuk untuk membiayai kegiatan-kegiatan
operasional sekolah.

Konsekuensinya, jika memilih menerima dana BOS, sekolah -sekolah semacam ini bisa “mati
gaya”. Mengapa ? Sebab, mereka tidak akan bisa leluasa mengembangkan kegiatan
operasional sekolah secara maksimal. Itu karena nominal dana BOS yang diterima dianggap
tidak sebanding dengan kebutuhan operasional sekolah.

Sementara, sebagai penerima dana BOS, satuan pendidikan ini jelas tidak diperkenankan
memungut iuran dari orang tua siswa. Padahal, kegiatan operasional sekolah membutuhkan
alokasi anggaran yang kemungkinan tidak tercover dalam daftar peruntukan dana BOS.

BOS Daerah

Masih merebaknya aneka pungutan yang dilakukan satuan pendidikan penerima dana BOS
tentu bukan persoalan sederhana. Bila fenomena demikian dibiarkan, jangan terlalu berharap
program pendidikan dasar sembilan tahun bermutu cepat tertuntaskan. Bagaimana bisa
membendung angka drop out kalau dana BOS sudah mengalir, tapi pungutan terus bergulir ?
Bagaimana menekan lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah apabila biaya masuk
SMP/MTs masih terus dibiarkan mencekik leher ?

Memang, ada kalanya, satuan pendidikan melakukan pungutan di luar dana BOS demi
mengejar misi ideal yang menjadi mimpi besar sekolahnya. Persoalannya, jika sekolah
semacam ini hanya mengandalkan besaran dana BOS, dipastikan mimpi besar yang
diobsesikan tak akan terwujud karena tidak semua kegiatan operasionalnya bisa tercukupi
lewat BOS.

Karena itu, yang mendesak dipikirkan, bagaimana agar sekolah mampu merealisasi ide-ide
besarnya, sementara orang tua siswa tidak dijadikan “sapi perah” yang harus menanggung
beban finansial kegiatan operasional sekolah?

Jalan terbaik untuk keluar dari problem ini tentu menambah besaran dana BOS. Dalam
konteks ini, peran serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota menjadi urgen untuk
mengoptimalkan bantuan operasional sekolah lewat BOS Daerah (BOSDA). Hanya,
segampang itukah menggiring elite-elite pembuat kebijakan di daerah untuk merespons
problem krusial ini dengan mengalokasikan dana BOSDA lewat APBD ?

Kata kunci dari semua ini sangat tergantung pada komitmen para elite daerah tersebut. Jika
mereka memang punya komitmen yang kuat terhadap penuntasan pendidikan dasar sembilan
tahun yang bermutu, merealisasi BOSDA, mengapa tidak ?

Merealisir BOSDA bukanlah pekerjaan rumit. Apalagi, kini dimunculkan kebijakan baru
terkait BOS. Yaitu, pemerintah pusat bakal menolak atau menunda memberikan persetujuan
terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jika di dalamnya tidak memasukkan
anggaran BOSDA (Antara, 20/12/2010).

Di sisi lain, pemerintah daerah tak usah pusing memikirkan sumber pembiayaan untuk
BOSDA. Toh, jika mencermati hasil pemetaan Forum Indonesia untuk Transfaransi
Anggaran (Fitra), saat ini masih banyak anggaran daerah yang jadi sasaran empuk untuk
dibajak elite-elite lokal.
Anggaran daerah yang rawan dibajak, menurut Fitra, di antaranya anggaran bantuan sosial,
bantuan partai politik, belanja penunjang operasional hingga pelesiran mahal berkedok
perjalanan dinas pejabat daerah (Jawa Pos, 20/12/2010). Jika pembajakan anggaran ini
berhasil ditekan, tentu sangat potensial dijadikan sumber budgeting untuk merealisasi
BOSDA.

Muhibuddin, pemerhati pendidikan, tinggal di Tulungagung, Jawa Timur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:197
posted:4/10/2011
language:Indonesian
pages:3