EKSES PERCEPATAN UJIAN NASIONAL (un)

Document Sample
EKSES PERCEPATAN UJIAN NASIONAL (un) Powered By Docstoc
					Mengkritisi Ekses Percepatan UN

Oleh Muhibuddin

SUARA KARYA, Jumat, 12 Februari 2010

Pelaksanaan ujian nasional (UN) dipercepat. Jika biasanya dihelat April, UN tahun ini dimajukan
menjadi Maret. Percepatan UN ini nyaris tidak memantik polemik. Bahkan baik sekolah, guru, siswa
maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan UN, terkesan begitu akomodatif merespons
percepatan ujian penentu kelulusan siswa itu.

Formalnya, percepatan UN tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas)
Nomor 75 Tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB dan SMA/ MA/SMALB/SMK.
Permendiknas ini dikeluarkan tanggal 13 Oktober 2009 dan ditandatangani Mendiknas yang kala itu
dijabat Bambang Sudibyo.

Meski sejak jauh hari jadwal UN sudah ditetapkan, namun legitimasi penyelenggaraannya sempat
terganjal di lembaga legislatif. Ganjalan itu baru dapat dibereskan setelah dalam rapat Komisi X DPR,
Rabu (27/2), tujuh fraksi di komisi itu akhirnya sepakat UN tetap dilanjutkan. Dengan disepakatinya
pelaksanaan UN, Komisi X berjanji segera mencairkan anggaran ujian tersebut sebesar Rp 524 miliar.

Langkah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mempercepat UN merupakan fenomena
menarik. Pasalnya, sebagai produk kebijakan pendidikan, percepatan UN jelas berdampak
"sistemik". Artinya, ekses dari percepatan itu tentu menggulirkan efek domino yang berpengaruh
terhadap keputusan-keputusan pendidikan lainnya. Termasuk di dalamnya, keputusan dalam ranah
instruksional.

Implikasi Pedagogis



Percepatan UN memang soal teknis administratif. Mungkin karena itu, kebijakan ini lantas dianggap
tidak terlalu urgen untuk disoroti. Padahal, di balik itu, percepatan UN membawa implikasi-implikasi
pedagogis yang tak kalah substansial. Bahkan, buntut dari kebijakan itu, eksesnya bisa pula
mencuatkan terjadinya pergeseran paradigma dan orientasi pembelajaran.

Sebut saja, ekses yang satu ini. Akibat dimajukannya pelaksanaan UN, alokasi waktu pembelajaran
semester genap di kelas terakhir menjadi makin sempit. Sedangkan standar kompetensi yang diuji
dalam UN, cakupan materinya sebagian masih harus diajarkan pada semester tersebut.

Tak pelak, sekolah-sekolah bisa kalang kabut mengikuti irama percepatan UN. Masalahnya, guru-
guru harus menyusun ulang dan memadatkan materi pelajaran yang semestinya disampaikan selama
satu semester. Semua ini dilakukan agar tak ada cakupan standar kompetensi yang kesingsal
sebelum menjalani perhelatan UN.

Menghadapi situasi demikian, praktik pembelajaran model "kejar tayang" agaknya bakal sulit
dihindari. Tak urung, untuk melalap habis standar kompetensi, bisa saja guru akhirnya kembali
tergoda menghidupkan paradigma pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional yaitu
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada dominasi peran guru (teacher centred) ketimbang
dominasi peran siswa (student centred).

Yang terjadi kemudian, pembelajaran akan cenderung memosisikan siswa layaknya sebuah botol
kosong yang siap diisi air. Akibatnya, siswa hanya pasif menerima informasi isi pembelajaran yang
"dicekokkan" guru. Dengan demikian, implementasi kegiatan belajar-mengajar (KBM)
tersederhanakan sebatas duduk, dengar, catat, dan hafal (DDCH).

KBM semacam ini ujung-ujungnya hanya menelurkan hasil belajar kognitif verbalistik. Sedangkan
ranah proses dan kebermaknaan hasil belajar terkesampingkan. Hal ini jelas sangat kontras dengan
tujuan ideal pembelajaran. Apalagi, orientasi pembelajaran kemudian terkerdilkan ke arah yang
lebih pragmatis: sekadar mengejar sukses ujian.

Imbasnya, siswa memang piawai menjawab soal-soal kognitif berbentuk pilihan ganda. Tapi, di balik
itu, sejatinya perolehan pengetahuan mereka amat kering dari sisi epistemologi keilmuannya. Di
pihak lain, hasil belajar kognitif verbalistik juga tidak banyak memiliki kebermaknaan ketika harus
diaplikasikan dalam situasi nyata sehari-hari.

Dalam pandangan Conny Semiawan (1984), pembelajaran konvensional model DDCH dinilai tidak
manusiawi. Sebab, itu sama artinya dengan "menjejalkan ikan kepada siswa tanpa memberinya kail
untuk menangkap ikan sendiri". Padahal, seandainya "kail" yang diberikan, dimungkinkan mereka
lebih mampu hidup dan berkembang sepanjang masa.

Karena itu, kalau percepatan UN eksesnya justru menghidupkan kembali semangat pembelajaran
konvensional, itu sangat mencederai revolusi instruksional yang kini bergulir di lembaga-lembaga
pendidikan. Jadinya, para guru yang sudah keranjingan merevolusi pengajarannya melalui
penerapan model-model pembelajaran mutakhir, bukan mustahil balik arah mengakrabi kembali
pendekatan pembelajaran tradisional.

Sah-sah saja UN dipercepat kapan pun waktunya. Bahkan, seandainya UN harus dihelat pada awal
semester II tahun terakhir, itu juga tak bisa disalahkan. Mengapa? Sebab, menurut Permendiknas
Nomor 75 Tahun 2009 pasal 4, untuk mengikuti UN, salah satunya siswa disyaratkan memiliki
laporan hasil belajar semester I tahun pertama hingga semester I tahun terakhir.

Itu artinya, begitu memasuki semester II tahun terakhir, UN pada dasarnya sudah bisa dilaksanakan.
Dengan demikian, pelaksanaan UN tak perlu menunggu sampai berakhirnya semester terakhir. Dari
logika ini, sebenarnya cukup beralasan jika kini Kemendiknas menempuh kebijakan mempercepat
palaksanaan UN.

Kendati demikian, percepatan UN tentu tak bisa diputuskan sembarangan. Implikasi-implikasi
pedagogis mesti ikut diperhitungkan. Terlalu naif risikonya jika percepatan UN tidak bersandar pada
ranah pedagogis sebagai pijakan utamanya. Apalagi, seperti yang terjadi pada UN 2010 ini,
percepatan UN diputuskan secara tiba-tiba ketika perjalanan tahun pelajaran sudah jauh
melenggang hampir satu semester.

Mempercepat UN semacam itu, ending-nya hanya berpotensi mengacaukan jalannya kegiatan
instruksional. Sebab, alokasi waktu pembelajaran yang sudah diplot, terpaksa harus diutak-atik
ulang. Cakupan dan sekuen materi yang menjadi standar kompetensi pembelajaran, mau tidak mau,
harus dipadatkan menyusul berkurangnya alokasi waktu akibat percepatan UN.

Pertanyaannya, mengapa Kemendiknas justru antusias mempercepat UN, padahal ekses-ekses
pedagogis yang menyertainya cenderung membuat kekacauan instruksional? Kemendiknas tentu
sudah punya sederet perhitungan. Cuma, apakah percepatan UN itu murni memenuhi pertimbangan
pedagogis ataukah sekadar untuk mengejar kepentingan lain? Inilah yang menarik dikritisi di balik
percepatan UN. ***

Penulis adalah pemerhati pendidikan, tinggal di Tulungagung,Jawa Timur, alumnus Universitas
Negeri Malang

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:14
posted:4/10/2011
language:Indonesian
pages:3