Docstoc

PENDIDIKAN ORANG MISKIN

Document Sample
PENDIDIKAN ORANG MISKIN Powered By Docstoc
					                        Anak Sopir Angkot Bisa Jadi Pilot?
                               Oleh Muhibuddin

MARI berempati sejenak! Betapa susah warga miskin memasuki tahun ajaran baru
seperti sekarang ini. Mereka pasti jungkir balik menyiapkan uang untuk biaya masuk
sekolah. Pasalnya, sekolah gratis yang belakangan gencar dipromosikan belum
sepenuhnya menjamin warga miskin dapat mengakses pendidikan tanpa beban
finansial.

Tak ayal, untuk menutup biaya sekolah, warga miskin harus rela menggadaikan
barang, menjual ternak maupun sisa hasil panen. Itu jika punya. Kalau tidak, bukan
mustahil mereka lari mencari talangan dana ke rentenir. Semua itu dilakukan agar
sang anak tetap bisa sekolah. Harapannya, di kemudian hari, anak-anak mereka yang
bersekolah mampu melakukan sosial climbing.

Pertanyaannya, apakah akses pendidikan yang diinvestasikan dengan jungkir balik itu
nantinya benar-benar mampu membebaskan ketidakberdayaan sosial ekonomi warga
miskin ? Atau sebaliknya, apakah tidak mungkin kehidupan warga miskin malah
tambah buruk karena hasil panen, ternak dan mungkin sejengkal tanah warisan leluhur
habis tersedot untuk biaya sekolah sang anak ?

Social Elevator

Memang, sosiolog Pitirim A Sorokin dalam Soerjono Soekanto (1982) menyatakan,
sekolah merupakan salah satu saluran mobilitas sosial vertikal yang sangat penting.
Bahkan, dalam konteks ini, sekolah dapat dianggap sebagai social elevator untuk
menapaki tangga sosial. Karenanya, ketika anak-anak warga miskin bersekolah, itu
artinya peluang mereka untuk menaikkan derajat sosial ekonomi jadi terbuka lebar.

Cuma masalahnya, diakui atau tidak, akses pendidikan yang dikantongi warga miskin
dari dulu hingga kini selalu berada dalam posisi terpuruk. Pada masa lalu,
keterpurukan pendidikan warga miskin problemnya mengarah pada ranah kuantitatif.
Yakni, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, minimnya kesadaran
pentingnya pendidikan dan tingginya angka putus sekolah karena benturan ekonomi.

Akibatnya, banyak anak usia sekolah tak tersentuh akses pendidikan. Namun,
persoalan ini akhirnya direspon pemerintah dengan menambah jumlah sekolah secara
besar-besaran hingga pelosok. Lalu, disusul dengan digulirkannya kebijakan program
wajib belajar (wajar) 6 tahun dan 9 tahun.

Hasilnya, hingga akhir 2007, program wajar mampu menaikkan angka partisipasi
murni (APM) SD/MI sebesar 94,90 persen dan angka partisipasi kasar (APK)
SMP/MTs sebesar 92,52 persen. Jujur saja, anak usia sekolah yang berhasil
dientaskan pendidikannya lewat program wajar mayoritas mereka tentu berasal dari
kalangan warga miskin.

Setelah problem kuantitatif hampir tertuntaskan, kini keterpurukan akses pendidikan
warga miskin ganti bergeser ke ranah kualitatif. Problemnya, meski bisa sekolah,
namun belum banyak warga miskin berkesempatan mengakses pendidikan di sekolah-
sekolah yang qualified.
Karena cekaknya ekonomi, orang miskin harus puas menempuh pendidikan di
lembaga-lembaga berlevel “sekolah proletar”. Yaitu, sekolah-sekolah “pinggiran”
yang kurang memiliki keterandalan akademis, akreditasinya tidak jelas, disiplin
belajarnya rendah dan bahkan fasilitas gedungnya masih nunut di sekolah lain.

Sementara, anak-anak keluarga mampu sudah melompat jauh menjelajahi sekolah-
sekolah “unggulan” yang punya keterandalan dan keunggulan akademis. Sekolah-
sekolah berlevel “borjuis” dengan manajemen profesional berbiaya mahal juga
bermunculan untuk menjawab kebutuhan pendidikan kalangan masyarakat high class.

Keterpurukan pendidikan warga miskin makin tak terbendung ketika kini muncul
trend baru : sekolah ke luar negeri. Siapa lagi kalau bukan kalangan mampu yang
punya kesempatan mengakses lembaga pendidikan berkualitas di manca negara.
Barangkali, orang miskin hanya bisa mengulun ludah menyaksikan hiruk pikuk anak-
anak gedongan berburu sekolah ke luar negeri.

Itulah potret pendidikan kaum papa. Sudah miskin, sekolah berlevel “proletar”.
Dalam situasi demikian, bagaimana mereka harus berkompetisi dengan anak orang
mampu berijasah sekolah “borjuis” maupun lulusan sekolah luar negeri. Sementara,
ijasah yang dikantongi warga miskin hanya keluaran sekolah level pinggiran.
Kesenjangan ini jelas menjadikan orang miskin makin tak berdaya dalam melakukan
mobilitas sosial vertikal.

Bukan Cuma Bisa Sekolah

Kebutuhan pendidikan warga miskin, kini tak lagi cukup hanya sekedar bisa
tertampung dalam jenjang pendidikan semata. Yang dibutuhkan warga miskin bukan
cuma bisa sekolah. Lebih dari itu, warga miskin sudah merindukan sentuhan akses
pendidikan berdemensi kualitatif namun berbiaya murah.

Dengan demikian, iming-iming sekolah gratis agar semua bisa sekolah sejatinya baru
start awal untuk memberdayakan pendidikan warga miskin. Sebab, kalaupun bisa
bersekolah, jika modal pendidikan tetap pada pusaran sekolah level proletar, itu tak
banyak memberikan makna strategis untuk menggelindingkan proses transformasi
sosial ekonomi warga miskin.

Pendek kata, jika akses pendidikan warga miskin tetap dibiarkan berada dalam
kungkungan keterpurukan, bukan mustahil mereka tetap terengah-engah berjalan
diatas belenggu trilogi keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Maka, dalam
keterpurukan pendidikan seperti ini, jangan terlalu berharap anak-anak sopir angkot
bisa menjadi pilot, anak loper koran bisa jadi wartawan, sebagaimana dipromosikan
dalam iklan sekolah gratis.

Walhasil, kesempatan warga miskin mengakses sekolah berkualitas sudah selayaknya
dijembatani kalau memang sepakat bahwa pendidikan merupakan social elevator
dalam proses mobilitas sosial vertikal. Mudah-mudahan, para kandidat pemimpin
negeri ini yang kemana-mana mengklaim berjuang untuk rakyat, tahu juga
terpuruknya nasib pendidikan kaum miskin. (*)
Muhibuddin, pemerhati pendidikan tinggal di Tulungagung, Jawa Timur.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:128
posted:4/10/2011
language:Indonesian
pages:3