Docstoc

REFLEKSI HARDIKNAS 2010

Document Sample
REFLEKSI HARDIKNAS 2010 Powered By Docstoc
					                            Refleksi Hardiknas, 2 Mei 2010
                    Menunggu Bergulirnya Sinyal Pencerah Pendidikan
                                  Oleh : Muhibuddin*

SIAPA bilang kualitas pendidikan Indonesia masih terpuruk ? Faktanya, belakangan banyak
peserta didik dari berbagai pelosok tanah air sukses membawa pulang medali emas, perak,
maupun perunggu lewat kompetisi olimpiade sains tingkat regional maupun internasional. Di
event itu, anak-anak bangsa mampu mempecundangi kompetitornya dari berbagai negara yang
kualitas pendidikannya tentu sudah jauh melesat lebih maju.

Lantas, apakah hal itu mengindikasikan pendidikan di Indonesia sudah makin bermutu ? Nanti
dulu. Sebab, faktanya, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia hingga kini dinilai masih
rendah. Menurut data United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia menempati
posisi 111 dari 182 negara dalam pemeringkatan human development index (HDI) 2009. Di
antara negara-negara ASEAN, Indonesia hanya mampu mengungguli Vietnam di peringkat 116
dan Laos di posisi 133 (Suara Pembaruan, 5/10/2009).

Ya, soal kualitas, pendidikan di Indonesia memang masih terengah-engah. Hasil survei The
Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2001 juga mengindikasikan betapa
rendahnya kualitas pendidikan Indonesia dibanding negara-negara di Asia lainnya. Dalam
pemeringkatan PERC, kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat 12 di bawah Thailand
(peringkat 10) dan Vietnam (peringkat 11). Pemeringkatan didasarkan skor penilaian terhadap 17
indikator terkait dengan sistem dan proses pendidikan di suatu negara (Suyanto, 2006).

Survei PERC dimaksudkan untuk melihat profil kualitas tenaga kerja di negara Asia. Asumsinya,
untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas harus dilihat dari sistem pendidikan di suatu negara.
Dengan demikian, jika suatu negara sistem pendidikannya bagus, maka sistem itu akan mampu
menelorkan tenaga kerja yang bagus pula. Sebaliknya, jika sistem pendidikannya jelek, maka
tidak akan melahirkan tenaga kerja berkualitas.

Menyikapi hasil survei yang dilansir PERC, bisa saja muncul pertanyaan nakal. Apakah tidak
ironis pendidikan di Indonesia dinilai buruk kualitasnya, sementara negeri ini justru dikenal
sebagai pemasok tenaga kerja ke berbagai negara ?

Tak salah memang kalau kemudian terlontar pertanyaan menggelitik semacam itu. Hanya saja,
harus diingat, pekerja Indonesia yang membanjiri ke manca negara itu mayoritas direkruit bukan
karena faktor kualitas SDM. Proses rekruitmennya bukan pula atas dasar skill yang diperoleh
lewat jenjang pendidikan. Karenanya, ketika di luar negeri, mereka kebanyakan menggeluti
pekerjaan di sektor pembantu rumah tangga (PRT) maupun pekerja kasar lainnya.

Dikelilingi Problem Akut

Harus diakui, buruknya kualitas pendidikan merupakan problem yang sudah akut. Reformasi
pendidikan yang sudah bergulir lebih dari satu dasa warsa, nampaknya belum juga mampu
membalik pendidikan nasional menjadi tambah bermutu. Tak ayal, kualitas outputs maupun
outcomes yang ditelorkan kerap kedodoran mengikuti berbagai perubahan di level nasional
maupun internasional. Bahkan, problem kualitas ini dimungkinkan bakal bertambah kronis
ketika kini pendidikan harus berhadapan dengan berbagai tantangan di era global.

Potret buram kualitas pendidikan bukan satu-satunya persoalan yang mendera pendidikan
nasional. Di luar itu, pendidikan Indonesia masih dikelilingi aneka problem yang tak kalah akut.
Di antaranya, persoalan kuantitatif akibat belum meratanya kesempatan memperoleh akses
pendidikan maupun tingginya angka putus sekolah akibat benturan ekonomi. Memang, problem
kuantitatif ini sudah banyak terentaskan setelah digulirkannya program wajib belajar (wajar) 9
tahun yang kemudian disusul wajar 12 tahun.

Namun, persoalannya tentu tak cukup hingga di situ. Ketika merebak fenomena komersialisasi
pendidikan, problem kuantitatif tak bisa dipandang sebelah mata. Kini, persoalan kesenjangan
mengakses pendidikan terdisparasi lewat tarik ulur antara keunggulan dan keterjangkauan. Lihat
saja, di saat anak miskin tak bisa menjangkau pendidikan gara-gara tergencet mahalnya biaya
sekolah, di pihak lain, segelintir anak justru berselancar menikmati pendidikan unggulan “kelas
borjuis” dengan fasilitas berstandar dunia.

Problem pendidikan lainnya ? Persoalan sarana prasarana agaknya juga tak kalah akut. Dalam
catatan Bank Dunia (2008), prasarana pendidikan di banyak kabupaten / kota kondisinya masih
buruk, terutama tingkat pendidikan dasar. Pada 2006, sekitar 25 persen ruang kelas di seluruh
Indonesia masuk klasifikasi rusak parah dan 30 persen lainnya rusak ringan. Kondisi sekolah-
sekolah pada tingkat SLTP dan SLTA memang lebih baik. Tetapi, diperkirakan sekitar 19 persen
ruang kelas SLTP dan 10 persen ruang kelas SLTA masuk klasifikasi rusak.

Pada demensi lain, kualitas dan distribusi guru juga merupakan problem akut yang masih
mendera pendidikan Indonesia. Menurut data yang dilansir Bank Dunia (2008), kualifikasi guru
untuk tingkat SD seringkali tidak memenuhi ketentuan perundangan yang mensyaratkan guru
harus sarjana. Di daerah-daerah yang dikunjungi tim Bank Dunia diketahui, rata-rata hanya 12
persen guru SD bergelar sarjana. Sedangkan, guru bergelar sarjana di SLTP dan SLTA
persentasenya sudah jauh lebih tinggi.

Ikhwal distribusi guru, dalam catatan Bank Dunia, sebagian persoalannya muncul karena guru
lebih memilih bekerja di wilayah perkotaan. Akibatnya, di pelosok-pelosok kerap kekurangan
tenaga guru. Implikasinya, bukan tidak mungkin, guru-guru berkualitas akhirnya cenderung
terkonsentrasi di wilayah kota. Kecenderungan inilah yang kemudian menyebabkan kualitas
pendidikan di daerah-daerah menjadi tertinggal dan kurang berkembang secara maksimal.

Sinyal Pencerah Pendidikan

Kompleks sekali persoalan yang mengitari pendidikan. Tapi, hal itu jangan sampai membikin
cemas. Mengapa ? Sebab, beberapa tahun terakhir, tampaknya sudah muncul sederet sinyal yang
berpotensi menjadi kekuatan pencerah pendidikan. Paling tidak, saat ini sudah mencuat empat
titik sinyal pencerah yang banyak mewarnai percaturan pendidikan di Indonesia.

Pertama, dipenuhinya anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD sebagaimana
diamanatkan dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat. Sinyal yang berupa
keputusan politis itu jelas merupakan power luar biasa bagi pencerahan pendidikan. Sinyal ini
sekaligus menjadi pintu pembuka untuk mendobrak kompleksnya problem pendidikan.
Masalahnya, klaim yang muncul selama ini, minimnya anggaran selalu dikambinghitamkan
sebagai biang pemicu rendahnya kualitas pendidikan.

Kedua, digulirkannya program sertifikasi guru. Ini termasuk sinyal yang letupannya tak kalah
dahsyat untuk menggenjot mutu pendidikan. Lewat proses sertifikasi, guru-guru yang posisinya
ada di ujung tombak, ditargetkan punya kualifikasi sebagai pendidik profesional. Sebab, menurut
sejumlah hasil penelitian, kualifikasi dan sertifikasi guru terbukti mampu memberi dampak
terhadap percepatan belajar siswa (Suparno dan Waras Kamdi, 2008).

Dengan demikian, jika semua guru menyandang predikat profesional, secara pelan tapi pasti,
problem kualitatif pendidikan bakal cepat terentaskan. Karenanya, banyak pihak berharap,
sertifikasi guru segera menggelindingkan efek domino sehingga kualitas pendidikan yang
terseok-seok benar-benar tercerahkan.

Apalagi, setelah mengantongi sertifikat pendidik profesional, para guru mendapatkan
kompensasi berupa tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan. Dengan
begitu, pascasertifikasi, tidak relevan lagi guru-guru mengkambinghitamkan minimnya gaji
untuk bahan berkelit ketika banyak kalangan mempersoalkan terpuruknya mutu pendidikan.

Ketiga, diberlakukannya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Ini menjadi amunisi
pencerah pendidikan yang tak kalah urgen. Masalahnya, lewat KTSP, guru diberi otoritas penuh
untuk melakukan improvisasi kurikulum sekaligus mengaktualisasikannya menjadi real
kurikulum dalam bentuk proses pembelajaran di kelas.

Ini sebuah “revolusi pendidikan” yang sulit ditemukan pada masa lalu. Kini, gaung
diberlakukannya KTSP mulai memunculkan kegairahan baru dalam dunia pendidikan. Guru-
guru, misalnya, belakangan sangat antusias membikin penelitian tindakan kelas (PTK),
mengembangkan model-model pembelajaran sekaligus menerapkannya secara riil dalam proses
belajar mengajar. Kegairahan semacam ini tentu berpotensi untuk merombak sistem dan proses
pembelajaran menjadi makin berkualitas.

Keempat, mencuatnya sinyal pencerah pendidikan yang datang dari siswa. Yaitu,
bermunculannya siswa genius dari berbagai pelosok tanah air yang berhasil go internasional
lewat event-event olimpiade sains. Sayang, anak genius berprestasi internasional ini jumlahnya
bisa dibilang masih terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia
secara keseluruhan.

Padahal, bila penduduk Indonesia diasumsikan 250 juta jiwa, harusnya akan muncul 12,5 juta (5
persen) yang memilki IQ superior di atas 120. Mereka ini berpotensi menjadi manajer atau
professor. Harusnya lagi masih ada 250.000 (0,1 persen) yang ber-IQ di atas 150 sehingga
berpotensi menjadi pemimpin besar kaliber Abraham Lincoln dan Thomas Jefferson. Selain itu,
harusnya masih muncul 25.000 (0,01 persen)) yang ber-IQ di atas 160 sekelas Albert Einstein
(Kompas, 19/05/ 2006).
Bila demikian, itu berarti masih seabrek anak genius dari berbagai pelosok negeri yang belum
tergali potensinya. Nah, kalau nantinya guru-guru sudah hebat dan profesional, pembelajarannya
juga kreatif, anggaran pendidikan dipenuhi sesuai amanat konstitusi, bukan mustahil bakal
bermunculan anak-anak hebat yang jumlahnya jauh lebih besar lagi.

Kini, yang ditunggu-tunggu, kapan sinyal pencerah pendidikan itu bergulir kencang sehingga
keterpurukan mutu pendidikan bisa segera terselamatkan. Yang jelas, sinyal yang sudah
menggelinding itu akan melaju cepat jika didukung komitmen kuat dari semua komponen
bangsa. Sebaliknya, jika komitmennya hanya setengah hati, jangan terlalu berharap kualitas
pendidikan Indonesia bisa menyamai negara-negara maju lainnya.

Sejarah mencatat, bangsa yang semula miskin dan tak diperhitungkan dalam percaturan
internasional, di kemudian hari banyak yang berubah menjadi bangsa besar dan maju karena
konsisten dalam berinvestasi di sektor pendidikan. Pengalaman sejarah semacam ini, sudah
selayaknya dijadikan renungan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia di tengah suasana hari
pendidikan nasional (Hardiknas) yang biasanya diperingati setiap 2 Mei. Semoga!

*)Pemerhati pendidikan tinggal di Tulungagung, Jawa Timur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:117
posted:4/10/2011
language:Indonesian
pages:4