Docstoc

Keterangan Ahli Prof. HAS Natabaya

Document Sample
Keterangan Ahli Prof. HAS Natabaya Powered By Docstoc
					      KETERANGAN AHLI Prof. HAS NATABAYA PADA SIDANG PERKARA
          NOMOR 66,71,79/PUU-VIII/2010 tanggal 31 Maret 2011

                   Notulensi Oleh Tandry LD dari audio live-nya

                              ARSIP DPP PERADIN

                  Jalan Daan Mogot No. 19 C Grogol Jakarta Barat




Frans Winarta :

      Prof., mohon pendapat dan penjelasan kenapa Pasal 28 Ayat 1 yang
      menyatakan adanya satu-satunya organisasi advokat yang Prof
      katakan waktu itu semula ditafsirkan sebagai federasi kemudian
      dalam praktek timbul menjadi wadah tunggal single bar association
      sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena ini multi
      interpretasi. Dalam sidang di sini saja seingat saya Prof. Natabaya dan
      Pak Maruarar Siahaan mengatakan federasi sedangkan ABN
      mengatakan wadah tunggal dan beberapa orang lagi ahli mengatakan
      wadah tunggal, bukankah kesimpangsiuran ini menimbulkan
      ketidakpastian hukum sehingga ini menjadi objek dari MK.

      Terima kasih.



Prof. HAS Natabaya :

      Hakim ketua dan anggota yang saya hormati,

      Menjawab pertanyaan daripada pemohon Frans Winarta, izinkanlah
      kami menjawab sebagai berikut.

      Sebagaimana kita ketahui di dalam Bab X daripada organisasi Advokat
      itu memang diatur mengenai yang berbunyi organisasi advokat
      merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas, dan
      mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud
      dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Nah
      memang kata satu-satunya ini menjadikan persoalan konstitusional
      khususnya ini berkaitan masihkah ada kebebasan untuk asosiasi.

      Jadi di dalam Pasal 28 E ayat 3, “Setiap orang berhak atas kebebasan
      berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Nah sekarang
      orang ingin berkumpul, nah apakah dalam kaitannya ini “satu-
      satunya” ini menimbulkan pelanggaran konstitusional. Nah dalam hal
      ini hakim ketua dan para anggota izinkanlah saya menyampaikan
      suatu putusan daripada MK Spanyol yang mengatakan demikian.

      Karena kata satu-satunya ini merupakan sesuatu hal yang dianggap
      compulsory, sehingga menimbulkan persoalan yang saya katakan tadi.

      Saya bacakan, di dalam Buku Judicial application of Human Rights
      Law (National, International and Regional Jurisprudence) yang disusun
      oleh Nihal Jayawickrama, mengatakan demikian, “Three criteria had
      been identified by the constitutional of Spain, in order to the determine
      with the compulsory membership of an association is constitutionally
      acceptable in the sense of being consistent with the freedom of
      association”, jadi apakah ketentuan yang compulsory membership itu
      sesuai dengan harkat atau marwahnya freedom of association?

        1. the compulsory membership of body representing sectoral or
           professional interest must not intell of a prohibition on or
           impediment to the freedom of association. Jadi apabila ada
           ketentuan sebagai satu-satunya ini merupakan compulsory
           membership tidak boleh melanggar sesuai mengenai daripada
           ketentuan-ketentuan yang menghalangi atau …. (tidak jelas,
           notulen) of a prohibition or impediment to the freedom association.
        2. compulsory membership …….. (tidak jelas, notulen)) must be the
           exception not the rule, sedangkan pasal 28 ini adalah rule
           sebagaimana juga saya dengar dari keterangan yang tadi
           merupakan suatu norma.
        3. compulsory membership of an association representating sectoral
           or professional interest must not be justified, must be justified
           either by the constitutional profession or by the nature or by the
           public interest which the exception self.

      Artinya kalau ini harus dapat dibenarkan atau tidak bertentangan
      dengan konstitusi khususnya dalam hal ini adalah konstitusi kita
      yang saya katakan tadi Pasal 28 E ayat 3 tadi, “Setiap orang berhak
      atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.
      Demikian.



Frans Winarta :

      Terima kasih.

      Ahli apakah bisa satu lagi atau dua lagi pertanyaan mengenai pasal-
      pasal yaitu Pasal 32 ayat 4 dan Pasal 30 ayat 2 yaitu mengenai bahwa
      di dalam waktu dua tahun bahwa organisasi advokat yang dimaksud
      oleh Pasal 28 ayat 1 tadi dan Pasal 30 ayat 2 yang menyatakan semua
      advokat haruslah menjadi anggota organisasi ini maksudnya adalah
      organisasi satu-satunya yang tadi dalam Pasal 28 ayat 1. Mohon
      pendapat dari ahli apakah pasal2 ini tidak menggiring bahwa semua
      advokat haruslah masuk ke dalam satu organisasi padahal di dalam
      instrumen internasional sebagi bangsa beradab dan negara beradab
      ditentukan di Pasal 17 IBA Standard on the Legal Profession dalam
      Pasal 24 UN Basic Principle of the Rule of Lawyers dikatakan bahwa,
      “every lawyers is entitled to form an association and to be a member of
      the association in with center board or executive will be elected by
      member of the organization without any interference from any of power”
      dengan kenyataan itu dokumen int’l itu dan satu lagi the Swing Phi
      doktrin juga itu dikatakan bahwa lawyer mutlak harus mempunyai
      kebebasan untuk masuk ke anggota satu organisasi atau membentuk
      satu organisasi di setiap yurisdiksi di seluruh dunia ini. Mohon
      penjelasan dan pendapatnya. Terima kasih



Prof. HAS Natabaya :

      Bapak hakim ketua dan anggota yang saya muliakan, menjawab
      pertanyaan daripada pemohon pak Frans

      Bahwasannya memang betul Pasal 30 ayat 2 ini sudah
      mengkrengkeng! Karena ada kaitannya memang dengan pasal
      sebelumnya karena ini ada kata “wajib” setiap advokat yang diangkat
      berdasarkan undang-undang ini wajib menjadi anggota organisasi
      advokat. Nah kalau ini ditafsirkan wajib menjadi anggota organisasi
      advokat dengan tidak melanggar freedom of association betul. Kalau
      ini dikatakan wajib kepada merujuk satu-satunya yang ada maka ini
      adalah bertentangan dengan konstitusi.

      Mengenai ketentuan dalam ayat 4 32, ini untuk menunjukkan
      bahwasannya karena pada waktu undang-undang ini dibuatkan
      belum ada organisasi advokat menurut undang-undang ini dan
      menurut undang-undang ini diberikan kepada beberapa organisasi
      untuk menjalankan kewenangan-kewenangan sesuai dengan undang-
      undang ini, tetapi ini dibatasi dalam waktu dua tahun kalau
      dikatakan dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya
      undang-undang ini organisasi advokat telah terbentuk.

      Dengan kata lain, apabila dalam waktu lebih dua tahun ataupun
      lebih dua tahun dibentuk pengurus advokat maka pengurus itu
      adalah pengurus yang bertentangan dengan undang-undang ini.
      karena apa? Jikapun akan dilaksanakan maka menurut ketentuan
      Pasal 28 ayat 2 kedaulatan organisasi advokat itu adalah di tangan
      anggota, dikatakan ketentuan mengenai susunan organisasi advokat
      ditetapkan oleh para advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
      Rumah Tangga sehingga ini kewenangan yang diatur oleh Pasal 28
      ayat 2 ini tidak bisa dihisap oleh organisasi2 advokat yang
      bernama umpamanya AAI, IKADIN, HAPI, dst. mereka membentuk
      sendiri. Ini adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan UU
      sendiri. Terima kasih.



Frans Winarta :

      Satu lagi, sebagai ketua rancangan UU Advokat pada waktu itu dan
      kemudian menjadi uu no. 18 tahun 2003 sebagai ketua dan pada
      waktu itu mohon dijelaskan bagaimana suasana kebatinan pada
      waktu pembentukan UU dilakukan. Apakah terhadap ahli ada saran-
      saran, tekanan-tekanan politik atau tekanan-tekanan lainnya yang
      mengharuskan pasal yang menjadi sekarang ini persoalan di dalam
      praktek karena menimbulkan perseteruan diantara organisasi advokat
      dan multiinterpretasi tentang satu-satunya organisasi. Mohon
      dijelaskan suasanan kebatinan pada waktu itu. Terima kasih



Prof. HAS Natabaya :

      Bapak ketua dan hakim anggota yang saya muliakan,

      Izinkanlah saya flashback di dalam pembentukan RUU Advokat ini.

      UU Advokat ini lahir dengan begitu susah sebetulnya. Karena sudah
      beberapa kali dicoba untuk diadakan undang-undang advokat tapi
      tidak pernah berhasil dari mulai beberapa Dirjennya tidak pernah
      berhasil dan pada waktu itu maka dicoba dikumpulkan lagi dan terus
      terang pada waktu ini banyak orang yang hadir, ada Pak Sahnun
      Lubis dari IPHI ada dari IKADIN, lantas ada dari AAI Pak Denny
      Kailimang, Yan Apul gk pernah dia gk datang, sebab saya adalah saksi
      hidup dan saya disumpah di sini. Dan lagi ada beberapa dari juga
      eh,,,siapa namanya itu pokoknya yang berkantor dengan Gani Lubis
      ini…..tapi dari ini, bukan, Gani, Lubis dan e….dia dari tapi waktu itu
      bukan sebagai pengacara tapi dari konsultan bursa.

      Nah dan itu terus terang wah…begitu hebat itu, Cuma Alhamdulillah
      karena saya juga punya pengalaman bekas advokat, dan birokrat dan
      saya juga menguasai hukum acara, jadi tahu betula apa yang mereka
      inginkan, kebetulan waktu itu ada Abang Buyung juga, dan kita
      berusaha untuk bagaimana menyatukan advokat ini.
      Maka inilah usaha kita itu dalam rangka untuk…tetapi tidak berarti
      mematikan sebetulnya. Mematikan organisasi advokat yang ada itu,
      ya…karena kita mengetahui bahwa juga di dalam konvensi mengenai
      hak azasi manusia di dalam International Covenant on Economic,
      Social and Cultural Right ini juga kita mengenakan analog
      bahwasannya di dalam asosiasi union trade itu juga ada masalah
      konfederasi dan federasi. Saya bacakan demikian Bapak Hakim Ketua
      dan Anggota yang saya muliakan

      “The right of trade unions to establish national federation or
      confederation and the right of the let to form or join international trade
      union”.

      Artinya itu adalah sesuatu hal yang wajar saja kalau mau ada
      konfederasi atau federasi, tapi yang penting sebetulnya adalah mereka
      ini diikat oleh satu kode etik yang sama. Itu yang harus. Karena
      disitulah menunjukkan bahwa dia itu adalah suatu hal yang
      profesional.

      Bapak hakim ketua dan anggota yang saya muliakan,

      Saya akan menambahkan sesuatu praktek yang dilakukan oleh
      American declaration of Right and Duties dalam kerangka
      melaksanakan mengenai international economic right khususnya
      mengenai association ini.

      Dikatakan demikian

      “Every person has the right to associate with other to promote and
      protect his legitimate interest of political economic religious social cultural
      and professional”.

      Artinya di sini organisasi advokat itu dikualifikasi sebagai professional
      termasuk asosiasi yang diatur oleh konvensi PBB. Jadi pengertian
      right to association itu adalah merupakan sebagaiamana dikatakan
      merupakan the basic human desire daripada manusia. Sekian



Frans Winarta :

      Satu lagi

      Menurut ahli apakah delapan organisasi yang diakui secara formal
      dalam undang-undang advokat ini kalau kita lihat pasal2nya apakah
      bisa ditafsirkan bahwa 8 organisasi advokat ini eksis apakah harus
      melebur ke dalam satu-satunya organisasi advokat karena kalau saya
      terjemahkan secara etimologis satu-satunya berarti one and the only
      organization.
Prof. HAS Natabaya :

      Memang kalau kita baca ketentuan ini, maka ini kan harus berurut.
      Maka tentu yang dimaksudnya itu Advokat Indonesia (IKADIN),
      Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia
      (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat
      Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia
      (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan
      Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Ini belakang sebetulnya,
      ini belakangan pada waktu mau disahkan ini jadi masuk.
      Nah ini memang, inilah yang harus membentuk organisasi advokat
      itu. Dan mereka ini diberikan kewenangan sementara sebelum ada
      undang-undang ini dan mereka harus membentuk suatu organisasi
      sesuai dengan undang-udnang



Frans Winarta :

      Organisasi atau para anggota organisasi ke delapan?



Prof. HAS Natabaya :

      Para anggota.



Frans Winarta :

      Sekian. Terima kasih.



      Keterangan Prof. HAS Natabaya menjawab Pertanyaan Otto
      Hasibuan tentang Putusan Mahkamah Konstitus Spanyol yang
      dikutip oleh Prof. HAS Natabaya dalam perkara Uji UU Advokat
      yang memiliki kemiripan dengan kasus di Spanyol:

      Jadi putusan ini adalah menjelaskan mengenai freedom of association.
      Artinya, saya katakana tadi di bidang-bidang mana ada asosiasi
      termasuk juga di dalam bidang yang profesional maka ini ada kasus di
      Spanyol maka MKnya itu memutuskan demikian.

      Kalau ada compulsory membership itu tidak bisa karena itu
      bertentangan. Jadi jikapun itu ada, itu adalah bukan merupakan rule,
      ya…merupakan eksepsi. Nah dan ketiga, dia tidak boleh bertentangan
      dengan ketentuan-ketentuan konstitusi yang ada kaitannya dengan
freedom of association. Nah jika kalau ini sejalan dengan ini, kalau
kita lihat di dalam kasus a quo ini maka keputusan ini bisa
menjadikan cermin. Ini namanya perbandingan. Oleh karena itu kita
dapat menggunakan darimana saja sumber karena sumber hukum itu
adalah juga doktrin dan ajaran, maka kita dapat menggunakan
melihat keluar sebagaimana juga Mahkamah Konstitusi ini sering juga
melihat karena banyak persoalan-persoalan di dalam Mahkamah
Konstitusi ini yang dihadapi belum ada persoalan-persoalan
sebelumnya sehingga kita melihat bagaimana ketentuan-ketentuan
yang ada di negara lain di dalam rangka melaksanakan dari deklarasi
human rights ini.

Ini maksud saya dalam saya memberikan keterangan ini.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:310
posted:4/8/2011
language:Indonesian
pages:7
Description: Keterangan Ahli Prof. HAS Natabaya dalam sidang uji materil UU Advokat terhadap UUD 1945 pada tanggal 31 Maret 2011