Docstoc

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia

Document Sample
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Powered By Docstoc
					Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Indonesia (Sektor Pembantu
Rumah Tangga) di Luar Negeri
(Bagian-I)
OPINI | 10 December 2010 | 12:45 423       0   Nihil


Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945
yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan manusia, sserta
kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan
makmur, baik material maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan
kehidupan warganya, Negara Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat
yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti Negara Indonesia, bukan hanya bagi
sekelompok atau sebagian masyarakat tertentu saja. Dilihat dari tujuan pembangunan
nasional, Negara Indonesia menganut tipe Negara kesejahteraan (welfare staat).
Indonesia sebagai Negara penganut tipe kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa hal
sebagai berikut:
1. Salah satu sila dari dasar falsafah Negara (sila kelima) adalah keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti salah satu tujuan Negara adalah mewujudkan
kesejahteraan lahir dan batin yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dinyatakan bahwa tujuan
pembentukan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan ini
merupakan penjabaran dari kesejahteraan yang akan diwujudkan bangsa Indonesia,
Konsekuensinya Negara mengemban empat fungsi pokok, yakni protectional
function, welfare function, educational function, dan peacefulness function.
3. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai berikut:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Dalam Garis Besar Haluan Negara sebagai acuan dalam pembangunan Negara,
ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah membangun manusia
Indonesia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
secara merata. Dalam melaksanakan pembangunan nasional peran serta pekerja/buruh
harus semakin ditingkatkan, baik mengenai upah, kesejahteraan, dan harkatnya
sebagai manusia (to take man more human). 1

Dalam kenyataannya, usaha yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan itu
belum berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus
unjuk rasa, pemogokan yang dilakukan pekerja/buruh yang berakhir dengan
pemutusan hubungan kerja yang berakibat memperpanjang barisan pengangguran.
Perkembangan terbaru yaitu adanya kasus penyiksaan tenaga kerja Indonesia yang
bernama Sumiati (23 tahun, berasal dari Dompu, Nusa Tenggara Barat). Penyiksaan
oleh majikan Sumiati di Arab Saudi mengakibatkan sekujur tubuh Sumiati luka parah
dan bibir bagian atasnya digunting serta tubuh bagian punggung diseterika.
Mengenai kasus Sumiati tersebut, Staf khusus Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pinky Saptandari, menyatakan bahwa kasus
Sumiati merupakan fenomena akumulasi dari persoalan ketenagakerjaan yang sudah
begitu banyak menumpuk. 2
“Juga tidak baru sekali. Tetapi, tetap saja itu berulang, bukan hanya di Saudi, tetapi
juga di Hongkong, Singapura, dan Malaysia. Malah ada yang lebih tragis, yakni TKI
kita bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari apartemen lantai atas karena tidak
tahan disiksa serta dinista bahkan ada yang diperkosa.”, ujar Nurhayati Ali Assegaf,
anggota fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 3
Senada dengan hal tersebut, Mahfudz Siddiq, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, menyatakan untuk segera
menghentikan pengiriman TKI untuk pekerjaan Pembantu Rumah Tangga ke luar
negeri. 4
Problema Hukum

Isu hukum yang ingin dianalisa dalam tulisan ini adalah tentang “Perlindungan
Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Bekerja pada Sektor
Rumah Tangga”. Maka kerangka teori yang digunakan yaitu: Pasal 1 angka 2
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun
untuk masyarakat.
Dalam konsiderans Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
butir (d) bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan
tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Di dalam considerans Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI butir
(c) dinyatakan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek
perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan,
kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan
lain yang melanggar hak asasi manusia. Dan dalam butir (d) ditegaskan bahwa negara
wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di
dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan
sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan
manusia.

Dasar Yuridis Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
Program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan: TKI) ke
luar negeri merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran.
Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, serta
perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait,
khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan tenaga kerja Indonesia (selanjutnya
disingkat dengan: PJTKI). Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan
pengangguran, program penempatan TKI juga memberikan manfaat berupa
peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi.
Selain itu, juga meningkatkan keterampilan TKI karena mempunyai pengalaman kerja
di luar negeri. Bagi Negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan
penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam
bentuk valuta asing.
Penempatan TKI ke luar negeri juga mempunyai efek negative dengan adanya kasus
kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada
saat pulang ke daerah asal. Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri
semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Antara lain
mengenai ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan
pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (selanjutnya disingkat dengan: PPJTKI),
penempatan yang tidak sesuai standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak
kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual,
tenaga kerja yang illegal (illegal worker).
Dengan disahkannya Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata
kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan
TKI.
Pasal 1 angka (1) Undang-undang nomor 39 tahun 2004 memberikan definisi yuridis
“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan
kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”5
Sedangkan dalam pasal 1 angka (3) dalam Undang-undang nomor 39 tahun 2004
bahwa yang dimaksud dengan “Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk
mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja
di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen,
pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan
sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.” Dalam pasal 31
Undang-undang nomor 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa “Setiap tenaga kerja
mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau
pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar
negeri.” Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa
“Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif,
serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk
menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat,
hak asasi, dan perlindungan hukum.”6

Penempatan tenaga kerja terdiri dari: penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan .
penempatan tenaga kerja di luar negeri (pasal 33 Undang-undang nomor 13 tahun
2003). Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan,
persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti
diskriminasi, serta anti perdagangan manusia (pasal 3 Undang-undang nomor 39
tahun 2004).
Ada beberapa penyebab terjadinya ketidakamanan yang diderita oleh para TKI,
khususnya para Pembantu Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan: PRT), yaitu:
1. Tingkat pendidikan TKI di luar negeri untuk sektor PRT yang rendah
Kondisi ini kurang memberikan daya tawar (bargaining position) yang tinggi terhadap
majikan di luar negeri yang akan mempekerjakannya. Keterbatasan pengetahuan
tersebut meliputi tata kerja dan budaya masyarakat setempat.
Tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi
teknologi dan budaya tempat TKI bekerja. Sebagai TKI, bukan hanya bermodal skill
atau keahlian teknis semata tetapi juga pemahaman terhadap budaya masyarakat
tempat mereka bekerja. Karena kualitas tenaga kerja dan pendidikan selalu memiliki
keterkaitan. Sinergisme tersebut bagi TKI, khususnya yang bekerja di luar negeri
masih kurang. Hal ini terbukti dari hasil survey yang dilakukan oleh The Political and
Economic Risk Consultancy yang memosisikan kualitas pendidikan Indonesia berada
pada peringkat ke-12 setelah Vietnam dengan skor 6.56.
2. Perilaku pengguna tenaga kerja yang kurang menghargai dan menghormati hak-hak
pekerjanya. Karakter keluarga atau majikan yang keras acapkali menjadi sebab
terjadinya kasus kekerasan. Hal ini terjadi karena perbedaan budaya, ritme atau
suasana kerja yang ada di Negara tempat TKI bekerja. Posisi TKI yang sangat lemah,
tidak memiliki keahlian yang memadai, sehingga mereka hanya bekerja dan dibayar.
3. Regulasi atau peraturan pemerintah yangkurang berpihak pada TKI di luar negeri,
khususnya sektor PRT.
Untuk menghindari ketidakamanan yang akan diderita oleh TKI (khususnya
Pembantu Rumah Tangga) maka pasal 4 Undang-undang nomor 39 tahun 2004
menegaskan bahwa “Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara
Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Dalam pasal 3 Undang-undang nomor 39
tahun 2004 dinyatakan bahwa tujuan penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI
adalah:
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan,
sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

1 Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta, Sinar Grafika, halaman: 14.
2 Situs www.tempointeraktif.com. Diunduh pada tanggal 25 nopember 2010, sekitar
jam 08.20 WIB
3 Situs www.antaranews.com. Diunduh pada tanggal 25 nopember 2010, sekitar jam
08.10 WIB.
4 Situs www.antaranews.com. Diunduh pada tanggal 25 nopember 2010, sekitar jam
08.10 WIB.
5 Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.
, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 133
6 Undang-undang nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 nomo 139



Sumber : http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-
tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1864
posted:4/7/2011
language:Indonesian
pages:4
Description: Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia