Kajian Kebijakan Evaluasi

Document Sample
Kajian Kebijakan Evaluasi Powered By Docstoc
					BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Dalam manajemen pembangunan, evaluasi merupakan salah satu tahapan yang sama pentingnya dengan tahapan lain, seperti perencanaan, pengorganisasian maupun pelaksanaan. Evaluasi akan memberikan pembelajaran pada satu tahap pelaksanaan pembangunan. Evaluasi juga dapat memberikan arahan pada tahapan pembangunan selanjutnya sehingga akan memberikan hasil yang lebih baik dari fase-fase sebelumnya. Evaluasi dalam pembangunan sudah berjalan sejalan dengan pelaksanaan Pembangunan di Indonesia. Namun demikian, evaluasi tersebut sifatnya masih individual kelembagaan bukan Pemerintahan secara menyeluruh. Untuk melaksanakan evaluasi secara menyeruluh, Pemerintah, melalu Bappenas, telah membangun suatu bagian kedeputian khusus yang menangani evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui Kedeputian bidang Evaluasi Kenerja Pembangunan. Selain menempatkan bagian khusus, Pemerintah juga telah menyiapkan perangkat peraturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dalam aturan ini yang dimaksud dengan Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Dalam pelaksanaannya, ternyata peraturan evaluasi tidak hanya dimiliki oleh Bappenas, tetapi juga oleh instansi lain meskipun dalam fokus area yang berbeda. Setiap Instansi memiliki dasar hukum yang berbeda-beda dalam melakukan evaluasi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam setiap peraturan tersebut, evaluasi tidak hanya melibatkan satu lembaga tetapi terkait juga dengan instansi lainnya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam setiap langkah pelaksanaan evaluasi yang dilaksanakan masing-masing lembaga maka diperlukan adanya studi yang menganalisa kebijakan evaluasi dengan melakukan pengumpulan, pemetaan dan pengaluran seluruh

peraturan evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan.

B. TUJUAN Tujuan dari kajian ini adalah memetakan peraturan evaluasi kinerja pembangunan sebagai bahan rekomendasi strategis yang dapat digunakan pemerintah pusat dalam melaksanakan evaluasi. C. RUANG LINGKUP KAJIAN Ruang lingkup kajian ini meliputi: 1. Identifikasi, rekapitulasi dan tinjauan peraturan maupun ketentuan yang berkenaan dengan evaluasi kinerja pemerintah 2. Pemetaan dan penggambaran alur mekanisme evaluasi kinerja pemerintah, termasuk mengidentifikasi mekanisme evaluasi kinerja yang berlaku di beberapa instansi dengan rentang waktu yang dibutuhkan.; 3. Survey dan kunjungan lapangan; 4. Penyusunan laporan akhir dan rekomendasi kebijakan. D. KELUARAN Keluaran dari kajian ini adalah diperolehnya peta peraturan framework evaluasi kinerja yang terintegrasi. E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Laporan akhir kegiatan ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN C. RUANG LINGKUP KAJIAN D. KELUARAN E. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN evaluasi kinerja

pembangunan yang dapat menjadi rujukan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN B. MONITORING DAN EVALUASI DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN C. MODEL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN D. MASALAH-MASALAH DALAM EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE KAJIAN A. KERANGKA PEMIKIRAN B. METODE KAJIAN BAB IV PEMETAAN PERATURAN TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SAAT INI A. UMUM B. PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN C. LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI YANG DITURUNKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN D. KELEMBAGAAN E. PERSANDINGAN PERATURAN PEMERINTAN NO. 8 TAHUN 2006 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 2006 BAB V PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT LAPORAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN SAAT INI A. BAPPENAS B. DEPARTEMEN KEUANGAN C. DEPARTEMEN DALAM NEGERI D. SEKRETARIAT NEGARA E. LAN BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Menurut Todaro (1997), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya, pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual. Gagasan mengenai pembangunan sendiri telah mengalami pergeseran atau perubahan selama dekade-dekade terakhir. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai pergeseranpergeseran tersebut : • 1950-an: setelah Perang Dunia II, ditandai dengan perhatian pada pembangunan kembali, konstruksi ulang bantuan teknis dan rekayasa. • 1960-an: sejalan dengan banyak negara yang baru merdeka, dunia pembangunan menempatkan tekanan utama pada pertumbuhan ekonomi, keuangan dan penciptaan proyek dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan mengangkat lebih banyak orang keluar dari kemiskinan. • 1970-an: penekanan bergeser kembali pada sektor sosial atau kebutuhan dasar: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian masyarakat

berkembang mulai melakukan perencanaan jangka panjang dan melakukan investasi sektor sosial. • 1980-an: pergeseran berlanjut ke arah struktur kebijakan penyesuaian dan pinjaman penyesuaian. Pinjaman penyesuaian digunakan untuk mendukung perubahan kebijakan utama dan membantu negara-negara untuk mengatasi krisis keuangan dan pinjaman. Pinjaman penyesuaian dikaitkan dengan kondisi tertentu. • 1990-an: fokus bergeser pada bantuan di level negara, yaitu pada program-program umum berskala negara, dan bukan pada proyek yang menekankan individu. Lebih ditekankan pada pembangunan kapasitas dan lembaga di negara-negara berkembang.. Selanjutnya, ketika kita bergerak masuk dalam awal dekade di abad 21 ini, kecenderungan dalam pembangunan menyoroti pengurangan kemiskinan, kemitraan, partisipasi dan orientasi hasil. Dekade sekarang juga menyaksikan pergeseran program bantuan dari tingkat proyek ke negara dan strategi penurunan kemiskinan secara nasional; yaitu dari sebagian ke arah pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh. Table I.1 merangkum pergeseran tersebut. Table I.1. Perubahan Konsep Pembangunan Dekade 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an 1990-an 2000-an Tujuan Rekonstruksi Pertumbuhan Kebutuhan dasar Penyesuaian Pembangunan kapasitas Penurunan kemiskinan Pendekatan Bantuan teknis Proyek Investasi sektoral Pinjaman penyesuaian Bantuan negara Kemitraan Keilmuan Rekayasa Keuangan Perencanaan Ekonomi neoklasik Multi-disipliner Manajemen berbasis hasil

Source: Robert Picciotto, PowerPoint Presentation. World Bank 2002

Pengertian pembangunan nasional dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntablitas, demokratisasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan tersebut secara sistematis adalah diberlakukan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Sesuai dengan daftar istilah OECD (2002), pemantauan adalah sebuah fungsi yang berkelanjutan yang menggunakan sekumpulan data secara sistematik dengan indikator khusus untuk melihat tanda-tanda seberapa jauh sebuah intervensi pembangunan yang sedang berlangsung telah mengalami kemajuan dan pencapaian tujuan serta berapa banyak dana yang dialokasikan telah dipergunakan. Informasi ini kemudian diberikan kepada pengelola dan pemangku kepentingan utama intervensi tersebut. Dengan kata lain, pemantauan adalah sebuah kegiatan internal yang rutin dan berkelanjutan. Pemantauan digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sebuah kegiatan program, hasil dan masukan agar dapat mengukur keberhasilan program. Pemantauan dan evaluasi mengukur dan menilai kemajuan , tetapi dilaksanakan dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. • • Pemantauan terjadi sepanjang implementasi proyek Evaluasi adalah penilaian periodik atas kemajuan proyek

Evaluasi dapat dirumuskan dengan beberapa cara. Rumusan baku evaluasi berdasarkan kamus Oxford English Dictionary adalah ; 1. tindakan memuji atau menghargai (barang, dll); penilaian atau pernyataan tentang nilai; 2. Tindakan menilai atau menentukan nilai dari (ekspresi matematis, sebuah jumlah fisik, dll.), atau dari menaksir besarnya sesuatu (kemungkinan, bukti, dll). Sementara rumusan evaluasi menurut OECD mengacu pada proses penentuan manfaat atau kepentingan sebuah kegiatan, kebijakan atau program. Sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Dalam konteks ini penting untuk diketahui gagasan – gagasan evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi prospektif untuk proyek, program, atau kebijakan. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk meningkatkan daya guna, (dan) pada umumnya dilaksanakan selama tahap implementasi proyek atau program. Evaluasi formatif juga dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan, keperluan hukum, atau sebagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih besar. Sebaliknya, evaluasi sumatif adalah penyelidikan yang dilakukan pada akhir sebuah pelaksanaan atau tahapan pelaksanaan untuk menentukan seberapa jauh antisipasi hasil akan didapatkan. Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah program (Daftar istilah OECD). Evaluasi formatif adalah sebuah evaluasi yang menyelidiki cara-cara program, kebijakan atau proyek diterapkan, apakah asumsi “logika operasional” sesuai dengan kegiatan senyatanya dan apa hasil langsung yang muncul dari tahapan tersebut. Evaluasi jenis ini biasanya dilakukan selama tahap implementasi proyek atau program tetapi dapat juga dilaksanakan secara ex post (sesudah terjadi). Bagian dari apa yang dikenal sebagai “pemantauan dan evaluasi” ini dapat juga dipandang sebagai penyelidikan yang berorientasi proses. Evaluasi formatif dapat berisi penaksiran nilai secara cepat, evaluasi paruhwaktu, dan evaluasi proses implementasi. Evaluasi selama tahapan implementasi (evaluasi proses) memberikan masukan sehingga implementasi dapat diperbaiki dan halangan terhadap peningkatan dayaguna dapat dikenali dan disingkirkan. Evaluasi tengah-masa bisa mulai dipusatkan pada pelajaran selain pertaliannya, kemanjuran dan ketepat gunaannya. Pada saat penerapannya telah matang, hal-hal seperti pertalian, kemanjuran, tepatguna, tanda pengaruh, kesinambungan dan kegunaan eksternal dapat dinilai. Pembelajaran juga penting dalam mengarahkan penerapan selanjutnya.

Evaluasi sumatif (evaluasi hasil/dampak) dilaksanakan pada akhir sebuah penerapan (atau suatu tahap dari penerapan tersebut) untuk menentukan sejauh mana hasil yang diantisipasikan sungguh terjadi dan dampak yang diharapkan sudah didapatkan. Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang keuntungan dan dampak program. Evaluasi sumatif termasuk: penilaian dampak, penilaian ketepatgunaan dana, percobaan pura-pura dan percobaan secara acak. Evaluasi hasil atau dampak umumnya dilakukan setelah penerapan selesai. Evaluasi tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang pertaliannya, hasil pelaksanaan , dampak, kesinambungan, kegunaan eksternal dan pelajaran. Dikatakan dengan cara lain: • evaluasi formatif berfokus pada implementasi dan peningkatan proyek / program / kebijakan • evaluasi sumatif berfokus pada akibat atau hasil – memungkinkan orang untuk membuat penilaian dengan memperhatikan pembuatan, penerusan atau pembesaran sebuah proyek/program/kebijakan. Keseimbangan antara dua jenis evaluasi sering dibutuhkan. Umumnya kedua jenis evaluasi dibutuhkan dan digunakan oleh organisasi selama siklus sebuah proyek, program atau kebijakan. Selain evaluasi formatif dan sumatif, organisasi juga dapat menggunakan evaluasi prospektif. Evaluasi prospektif kurang lebih sama dengan kemampuan evaluasi penilaian. Evaluasi prospektif menjawab pertanyaan “Apakah program / proyek ini berharga untuk dievaluasi?” dan “Akankah hasilnya berharga sesuai dengan usaha/tenaga yang dikeluarkan?” Evaluasi prospektif “mensintesakan informasi hasil pemantauan dan penilaian dari studi awal untuk menilai kemungkinan hasil atas sebuah proyek yang baru diusulkan (atau program/ kebijakan) … (Contoh: Amerika) Komite Kongres dan anggota Kongres sering meminta nasehat dari US General Accounting Office (GAO) untuk membuat prakiraan hasil yang mungkin terjadi atas sebuah hukum yang diusulkan ( Joseph Valadez and Michael Bamberger, 1994). GAO bergantung pada database besarnya tentang data sosial ekonomi per waktu untuk menginformasikan evaluasi tersebut. Evaluasi seperti itu kurang sering dilakukan oleh negara berkembang dimana data per waktu yang ekstensif tidak ada; namun negara berkembang sering

memiliki informasi pemantauan dan evaluasi yang dapat digunakan untuk menyiapkan satu evaluasi prospektif sebuah proyek / program / kebijakan. Menurut French Council for Evaluation, Scientific and National Councils for Evaluation (1999), evaluasi dapat digunakan untuk bermacam tujuan. Dalam batasan ilmu, ada perbedaan sudut pandang terhadap apa tujuan atau sasaran evaluasi yang seharusnya dalam sebuah konteks tertentu. Suatu pandangan yang lazim yang muncul dalam tulisan adalah bahwa evaluasi mempunyai empat tujuan jelas:

•

tujuan ‘etis’ memberikan laporan pada pemimpin politis dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informasi dan penegakan demokrasi.

•

Tujuan ‘managerial’ untuk mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih masuk akal diantara tindakan yang berbeda dan untuk meningkatkan manajemen layanan yang dipercayakan untuk menyelesaikannya.

•

Tujuan ‘keputusan’ membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan

•

Tujuan ‘pendidikan dan motivasi’ menolong untuk mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan rekan kerja mereka dengan membuat mereka mengerti proses dimana mereka terlibat dan mengenalkan mereka dengan tujuan mereka

C. PENGENDALIAN DAN EVALUASI DALAM MANAJEMEN PEMBANGUNAN Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pengendalian dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk

mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes) dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi: indikator masukan, indikator keluaran dan indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu: i. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya ii. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya iii. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program Pemantauan dan Evaluasi dalam manajemen pembangunan memiliki peran strategis, yakni untuk memastikan apakah program berjalan sesuai dengan tujuan dan terealisasi pada waktu yang telah ditetapkan. Adanya Pemantauan dan Evaluasi yang baik dan tepat waktu akan membantu program dan kebijakan terealisasi dengan baik, karena adanya penyimpangan akan mudah diidentifikasi dan tindakan koreksi dapat segera dilakukan. Selain itu laporan hasil kegiatan Pemantauan dan Evaluasi sangat berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak lain, yaitu :

•

Untuk mendukung pembuatan kebijakan-terutama pembuatan keputusan di bidang anggaran-penyusunan anggaran berbasis kinerja dan perencanaan nasional

•

Untuk membantu kementerian/lembaga pemerintah dalam pengembangan kebijakan dan analisis kebijakan serta dalam pengembangan program

•

Untuk membantu kementerian/lembaga dan badan-badan pemerintah dalam mengelola kegiatan-kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek

•

Untuk meningkatkan transparansi dan mendukung hubungan akuntabilitas dengan memperlihatkan sejauhmana pemerintah telah mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi yang baik juga terkait erat dengan aspekaspek lain dalam manajemen sektor publik, yaitu : • • Sistem penelusuran anggaran dan pelaporan keuangan Hubungan fiskal antar pemerintah, termasuk desentralisasi pemerintahan dan sejauhmana hubungan itu mencakup fokus pada kinerja pemerintah • Klarifikasi dan pelaporan publik tujuan dan sasaran program, serta strategi-strategi yang diperlukan untuk mencapainya • Pembaruan sektor kepegawaian negara yang difokuskan pada kinerja, manajemen dan penilaian personel, termasuk perekrutan berbasis prestasi, promosi dan pemecatan- yang dengan demikian menetapkan kaitan antara kinerja individu dan kinerja program atau proyek • Dalam upaya-upaya antikorupsi, kegiatan Pemantauan dan Evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebocoran dana-dana pemerintah Dalam prakteknya kegiatan Pemantauan dan Evaluasi di berbagai negara memiliki model yang beragam sesuai dengan kondisi dari masing-masing negara. Menurut Corristine (2005), di mayoritas negara OECD, upaya-upaya untuk menilai kinerja program dari kementerian/lembaga kini dipandang sebagai bagian lazim dari pemerintah. Negara-negara menempuh metode yang berbeda-beda untuk menilai kinerja, termasuk dalam hal ukuran kinerja, evaluasi dan penolakukuran. Di Indonesia, Tim koordinasi penyusunan pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan (2006) dalam naskah akademiknya mengelompokkan

empat pelaksana utama dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan selama ini, yaitu: 1. Kelompok instansi perencana pusat (Central Planning Agencies), utamanya terdiri dari : Bappenas dan Departemen Keuangan. Kelompok ini melakukan pemantauan secara nasional atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2. Kementerian/lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh DIPA yang menjadi tugasnya/tanggung jawabnya (Renja K/L) 3. Pemerintah Provinsi, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh DASK dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang ada di wilayahnya (namun ada pemprov yang juga memonitor pelaksanaan tugas pembantuan) 4. Pemerintah kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan seluruh DASK dan pelaksanaan tugas pembantuan yang ada di wilayahnya. D. MODEL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN Ada beberapa model evaluasi dari beberapa negara dengan praktek pemantauan dan evaluasi yang baik, yaitu Chile, Australia, Kolumbia, Inggris dan Amerika Serikat. Chile • Enam komponen utama sistem pemantauan dan evaluasi Chile adalah analisis manfaatbiaya ex-ante, indikator kinerja, laporan manajemen komprehensif, evaluasi programprogram pemerintah, evaluasi dampak yang cermat dan tinjauan pengeluaran yang komprehensif. • Informasi pemantauan dan evaluasi digunakan secara intensif dalam analisis dan pembuatan keputusan menyangkut anggaran. Informasi itu juga digunakan untuk mendesakkan perbaikan-perbaikan program pada kementerian/lembaga dan badanbadan pemerintah. Terakhir, informasi pemantauan dan evaluasi digunakan ketika menyusun laporan tentang kinerja pemerintah kepada kongres dan masyarakat sipil Australia Koponen-komponen sistem Pemantauan dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

•

Perencanaan Evaluasi Formal melalui Portpholio Evaluation Planning (PEP), yang membuat daftar mengenai program-program pemerintah yang hendak dievaluasi oleh kementerian/lembaga dan isu-isu yang harus dibahas pada tiap evaluasi. PEP disiapkan setiap tahun, secara bergilir untuk periode tiga tahun. PEP hanya mencakup evaluasievaluasi besar saja, yaitu evaluasi terhadap program pemerintah yang dipandang memiliki arti penting strategis bagi pemerintah: program dengan anggaran yang besar; program yang memiliki arti penting kebijakan khusus, program bermasalah dan program percontohan. Evaluasi dilakukan oleh kementerian/lembaga lini sendiri, biasanya dengan semacam keterlibatan Kementerian Keuangan.

•

Setiap program diharuskan dievaluasi setidaknya sekali dalam tiga hingga lima tahun. Pada prakteknya, ini berarti bahwa sebagian aspek (seperti subprogram-subprogram tertentu) dari tiap-tiap program dievaluasi; kebanyakan evaluasi tidak berupaya untuk membahas secara komprehensif seluruh aspek kinerja dari sebuah program. Selain itu, ada keharusan untuk mempublikasikan seluruh laporan evaluasi yang telah selesai, kecuali laporan yang berkaitan dengan keamanan nasional atau mengandung sensitifitas hubungan industrial.

•

Tinjauan

atas

sasaran

program

dan

pelaporan

kinerja

masing-masing

kementerian/lembaga dilakukan bersama antara masing-masing kementerian/lembaga dan departemen keuangan secara bergilir selama periode tiga tahun. Kolombia • Sistem Pemantauan dan Evaluasi pemerintah Kolombia, SINERGIA, dikelola oleh Departemen Perencanaan Nasional. Salah satu komponen utama sistem tersebut adalah database informasi kinerja, yang berisi sekitar 500 indikator kinerja untuk menelurusuri kinerja pemerintah, dibandingkan dengan 320 tujuan yang ditetapkan oleh presiden. • Untuk tiap-tiap indikator kinerja, database yang tersedia untuk publik merekam sasaran, strategi untuk mencapai sasaran tersebut, kinerja awal, target tahunan, dan jumlah dana yang dibelanjakan oleh pemerintah. Ketika target kinerja tidak tercapai, manajer yang bertanggung jawab untuk memenuhi target ini diharuskan menyiapkan sebuah pernyataan yang menjelaskan tentang mengapa target kinerja tersebut tidak tercapai. Presiden menggunakan informasi ini dalam pertemuan kontrol manajemen setiap bulan

dengan masing-masing menteri dan dalam pertemuan mingguan di balai kota di kotakota diseluruh negara tersebut. • Pelaksanaan evaluasi dikontrakkan ke kalangan akademisi atau konsultan, dengan pengawasan oleh Departemen Perencanaan bekerja sama dengan badan pemerintah yang dievaluasi dan lembaga donor yang mendanai evaluasi. Inggris • Pada tahun 1998 pemerintah Inggris menciptakan sebuah sistem target kinerja, yang terkandung dalam Kesepakatan Sektor Publik (Public Sector Agreements) antara kantor Bendahara dan masing-masing dari 18 departemen utama. Di dalam kesepakatan sektor publik itu dituangkan tujuan keseluruhan departemen bersangkutan, sasaran prioritas dan target-target utama kinerja. • Kini ada 110 target bagi pemerintah secara keseluruhan, dan target-target itu terutama difokuskan pada area-area yang menjadi prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, transportasi dan pengadilan kriminal. Target-target itu terutama dinyatakan dalam kerangka hasil yang akan dicapai. Sebanyak dua kali dalam setahun departemendepartemen melaporkan secara terbuka jumlah evaluasi, sebagai bahan masukan bagi pembuatan keputusan anggaran. Prioritas pengeluaran, pagu pengeluaran dan target kinerja terkait ditetapkan dalam suatu sistem peninjauan terhadap pengeluaran tiga tahunan. Amerika Serikat • Pada tahun 2002 pemerintah AS menciptakan alat Pemeringkat Penilaian Program (Program Assesment Rating Tool, PART), yang didasarkan pada upaya-upaya terdahulu untuk mengukur kinerja pemerintah. Seluruh program pemerintah diberi peringkat dengan menggunakan metodologi PART, yang difokuskan pada empat aspek kinerja program; (1) kejelasan sasaran dan rancangan program; (2) kualitas perencanaan strategis dan jangkauan fokus pada target program; (3) keefektifan manajemen program; (4) hasil-hasil aktual program yang dicapai. Kriteria terakhir ini memiliki nilai bobot sebesar 50% dari pemeringkat PART bagi setiap program • Keempat kriteria di atas memberikan penekanan besar pada perlu adanya bukti yang kuat mengenai kinerja program, yang didasarkan atas informasi hasil pemantauan dan

temuan-temuan evaluasi. Pemeringkatan disiapkan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran (Office of Management and Budget, OMB), yang merupakan departemen keuangan para pemerintah AS, bersama-sama dengan departemen-departemen dan badan-badan pemerintah; namun keputusan akhir pemeringkatan tersebut terletak di tangan OMB. Contoh dari 5 negara di atas mengandung beberapa karakteristik yang memiliki persamaan, pendekatan pemerintah secara keseluruhan untuk mengukur kinerja pemerintah, peran menentukan oleh kementerian/lembaga pusat yang berpengaruh (seperti menteri keuangan atau perencanaan), dan penekanan pada penggunaan informasi hasil Pemantauan dan Evaluasi untuk mendukung proses anggaran. Fenomena umum yang dapat dilihat adalah seluruh negara tersebut menggunakan pendekatan sistemik terhadap Pemantauan dan Evaluasi, yang biasanya melibatkan sistem pemerintahan secara keseluruhan. E. MASALAH-MASALAH DALAM EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN Evaluasi kinerja pembangunan para prakteknya tidaklah semudah menyusun laporan kerja biasa, mengingat kompleksitas permasalahan yang melingkupi, baik secara teknis maupun perundang-undangan. Bedi dan kawan-kawan (2006) mencatat bahwa kesulitan teknis yang sering dialami negara-negara berkembang dan negara miskin dalam melakukan evaluasi kinerja atas program-program pembangunannya adalah sulitnya merumuskan indikator-indikator kinerja yang baik, ketersediaan data yang kurang memadai dan pemanfaatan data-data laporan hasil pembangunan yang tidak optimal. Pada dasarnya laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kinerja pembangunan harus dapat menyediakan informasi dan temuan-temuan evaluasi yang berharga bagi para pemangku kepentingan (stakeholders), yang dapat digunakan dalam memperbaiki kinerja pemerintah, dan merespon tuntutan yang memadai akan fungsi Pemantauan dan Evaluasi guna menjamin pendanaan dan kesinambungannya di masa mendatang. Permasalahan yang sering muncul adalah laporan hasil Moitoring dan Evaluasi hanya bersifat live service, dimana di dalamnya tidak tersedia informasi Pemantauan dan Evaluasi yang berkualitas. Hal ini terjadi karena tidak adanya sistem tindak lanjut yang jelas atas laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi tersebut. Sehingga aparatur yang bertugas menyusun dan menerima laporan lebih memperlakukan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi sebagai prosedur administratif yang bersifat formalitas belaka.

Upaya-upaya untuk membangun sistem evaluasi kinerja yang baik pada umumnya akan gagal jika tuntutan riil terhadap laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi kinerja pembangunan yang berkualitas tidak ada atau tidak dapat secara sengaja diciptakan, khususnya dengan memastikan bahwa terdapat insentif-insentif yang ampuh untuk menyusun laporan yang berkualitas. Hal ini tidak cukup hanya dengan melontarkan pernyataan bahwa laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi adalah penting dan harus dilakukan. Upaya-upaya untuk menciptakan kepatuhan dari atas semacam itu, jika tidak disertai dengan sejumlah tindakan lainnya, hanya akan dengan mudah menghasilkan kepatuhan yang bersifat ritual bahkan resistensi aktif. Masalah utama yang sering muncul dalam pengelolaan laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi adalah adanya ketidakpahaman mengenai apa yang sesungguhnya dicakup dalam laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi, khususnya dimana keterlibatan para pemangku kepentingan utama seperti kementerian/lembaga pemerintah atau kementerian keuangan diperlukan dalam hal tindak lanjut hasil laporan. Banyaknya jumlah laporan yang harus ditindaklanjuti juga merupakan masalah lain yang penting. Banyaknya laporan dari berbagai instansi dan pelaksanan berbagai proyek pembangunan yang terkumpul secara tidak sistematis menyebabkan beberapa instansi seperti Departemen Keuangan, Lembaga Administrasi Negara, Departemen Dalam Negeri mengalami keberlimpahan laporan. Hal ini menyulitkan proses evaluasi yang komprehensif dan tindak lanjut atas berbagai laporan tersebut. Komitmen pemerintah dan kepala-kepala program pembangunan untuk menjadikan laporan evaluasi kinerja pembangunan juga menjadi kunci dari terbangunnya sistem evaluasi kinerja pembangunan yang baik. Keberlimpahan hasil laporan tidak menjamin digunakannya laporan tersebut dalam kerja keseharian para kepala unit atau program yang bertanggung jawab pada hasil-hasil pembangunan, pejabat anggaran yang bertanggung jawab pada opsi-opsi pengeluaran, atau parlemen yang memiliki hak anggaran dan pengawasan. Menciptakan sistem evaluasi kinerja pembangunan secara keseluruhan pemerintahan memerlukan usaha yang signifikan. Hal ini melibatkan upaya perekrutan dan pelatihan tenaga untuk melaksanakan sistem Monotoring dan Evaluasi yang handal serta melakukan tindak lanjut atas temuan-temuannya, membangun infrastruktur birokrasi untuk memutuskan program pemerintah mana yang harus dievaluasi dan isu-isu apa yang harus ditangani dalam tiap-tiap evaluasi, dan membangun sistem data dan prosedur-prosedur untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan melaporkan informasi hasil Pemantauan dan Evaluasi. Upaya membangun sistem Pemantauan dan Evaluasi juga membutuhkan pengawasan aktif pejabat senior, yang biasanya sangat sibuk. Seperti sistem-sistem lain, di bidang-bidang

manajemen, diperlukan upaya yang berkelanjutan selama periode bertahun-tahun untuk membuat sistem Pemantauan dan Evaluasi beroperasi secara efisien. Laporan OECD (1997) menyimpulkan bahwa dibutuhkan waktu untuk mengembangkan sebuah sistem pengukuran kinerja dan untuk mengintegrasikannya ke dalam sebuah sistem manajemen pembangunan. Tidak ada negara anggota OECD yang menganggap upaya mengembangkan sebuah sistem evaluasi kinerja sebagai hal yang mudah. Sebaliknya, hal itu dipandang sebagai upaya yang melelahkan yang membutuhkan pengontrolan terus menerus. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk menyusun suatu sistem evaluasi dan melaksanakannya di suatu negara, syarat minimal harus dipenuhi. Syarat ini terdiri adanya dari pemangku kepentingan yang berminat, komitmen akan keterbukaan serta tata pemerintahan yang baik. Kemauan politik dan kapasitas kelembagaan yang lemah dapat memperlambat kemajuan. Demikian halnya, kesulitan kerjasama dan koordinasi antar kementrian dapat menghambat perencanaan strategi. Kurangnya kerjasama dan kordinasi antar departemen sungguh dapat menjadi salah satu faktor penghambat dari evaluasi kinerja pembangunan yang efektif dan efisien, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE KAJIAN

A. KERANGKA PEMIKIRAN Dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja pembangunan yang terpadu maka sangat diperlukan adanya pengembangan new framework mengenai hal tersebut. Sebagai upaya pengembangan new framework maka pemetaan semua peraturan perundang-undangan mengenai evaluasi kinerja pembangunan mutlak untuk dilakukan. Kegiatan pemetaan perundang-undangan akan menghasilkan informasi mengenai peraturan perundang-undangan evaluasi kinerja pembangunan yang dipakai di beberapa departemen dan informasi mengenai keterkaitan antar peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu, juga akan dihasilkan informasi mengenai alur pembuat dan penerima laporan evaluasi serta informasi mengenai tindak lanjut laporan yang diberikan atau diterima. Kerangka pemikiran kegiatan ini dapat dilihat pada Gambar III.1 berikut ini. Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Terintegrasi

New Framework Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan

Peta Peraturan dan Peta Keterkaitan Peraturan

Peta Mekanisme Pelaporan

Peta Tindak Lanjut

Identifikasi PeraturanPeraturan yang Ada di Departemen

Identifikasi Keterkaitan Antar Lembaga

Identifikasi Pelaksanaan di Lapangan

Gambar III.1. Kerangka pemikiran kegiatan pemetaan perundang-undangan evaluasi kinerja pembangunan

B. METODE KAJIAN Kegiatan dalam kajian ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi pemilihan departemen/kementrian yang akan disurvei mengenai penggunaan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam melakukan evaluasi kinerja dan identifikasi tindak lanjut laporan-laporan evaluasi yang diterima di beberapa departemen/kementrian tersebut. Tahap kedua adalah pelaksanaan studi. Tahap kedua ini adalah tahap inti dari kegiatan secara keseluruhan. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi semua peraturan perundangundangan yang berlaku di beberapa departemen/kementrian utama, identifikasi keterkaitan dan pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang ada, identifikasi alur pelaporan evaluasi menurut peraturan perundang-undangan dan identifikasi pelaksanaan tindak lanjut dari laporanlaporan evaluasi yang diterima oleh beberapa departemen/kementriaan utama tersebut. Data yang dipergunakan adalah berupa data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan mengenai evaluasi kinerja pembangunan serta literatur terkait mengenai Sistem Monitoring dan Evaluasi kinerja pembangunan. Data primer diperoleh dari wawancara, diskusi dan survey ke beberapa departemen/kementrian. Tahap ketiga adalah tahap penulisan laporan. Pada tahap ini penulisan laporan dibagi menjadi dua macam, yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir. Laporan kemajuan dilakukan di pertengahan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini untuk melaporkan temuan-temuan yang ada sampai pertengahan waktu kegiatan. Sedangkan, laporan akhir merupakan laporan keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PEMETAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TENTANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

A. UMUM Untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pemerintah pusat (kementrian/lembaga) dan pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun terbatas di dalam organisasi sendiri. Terdapat 28 peraturan perundangundangan mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan yang berlaku secara nasional. Peta keterkaitan antar kedua puluh delapan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat pada Gambar IV.1. Sedangkan, daftar kedua puluh delapan peraturan perundangundangan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan Matrik Perundang-Undangan Mengenai Pemantauan dan Evaluasi yang memuat berbagai informasi dan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada Lampiran 2. Dari kedua puluh delapan peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan dan evaluasi yang ada, hanya 20 peraturan yang mengatur tentang evaluasi kinerja. Kedua puluh peraturan tersebut belum semuanya berjalan dan menjadi rujukan kementrian/lembaga dalam melakukan evaluasi kinerja. Di beberapa instansi terkait (Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Negara, dan LAN) hanya sebagian peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan. Berikut ini adalah daftar kedua puluh peraturan yang mengatur tentang evaluasi kinerja : a. Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (sedang berjalan) Pasal 29 (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/Lembaga periode sebelumnya. (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

(3) Menteri/Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya. Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (sedang berjalan) Pasal 12 (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta: a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan; dan/atau b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. (4) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan sumberdaya yang digunakan serta: a. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau b. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. (6) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Pasal 13

(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-KL periode sebelumnya. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (outcome). (4) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pasal 14 (1) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (I). (2) Menteri menggunakan hasil evaluasi RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) guna penyusunan rancangan RKP untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya. Pasal 15 (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra-KL. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan ke Menteri paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM Nasional berakhir. (4) Menteri melakukan evaluasi RPJM Nasional mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKP periode RPJM Nasional yang berjalan. (5) Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJM Nasional periode berjalan. Pasal 16 Berdasarkan basil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (I) Pimpinan Kementerian/Lembaga dapat mengajukan usulan perubahan program kepada Menteri.

Pasal 17 Kementerian/Lembaga menyediakan informasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (sedang berjalan) Pasal 4 (1) Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Menteri dengan menggunakan antara lain : a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya. (2) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari unsur penyelenggara negara dan/atau masyarakat. (3) Rancangan Awal RPJP Nasional memuat rancangan visi, misi dan arah pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Rancangan Awal RPJP Nasional digunakan sebagai bahan utama Musrenbang Jangka Panjang Nasional. Pasal 10 (1) Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional dilaksanakan oleh Menteri pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan. (2) Dalam rangka penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menggunakan : a. RPJP yang sedang berjalan b. rancangan rencana pembangunan secara teknokratik c. visi, misi, dan program prioritas Presiden (3) Rancangan rencana pembangunan secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerangka ekonomi makro, rencana pembangunan sektoral dan kewilayahan dihimpun dari : a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan; dan b. aspirasi masyarakat.

(4) Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya. (2) Dalam rangka penyusunan rancangan teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Kementerian/Lembaga menghimpun: a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan b. aspirasi masyarakat. (3) Pimpinan Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari ketiga peraturan perundang-undangan di atas (UU No. 25/2004, PP No. 39/2006 dan PP No. 40/2006), peraturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan evaluasi dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut adalah PP No. 39/2006. d. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005 – 2025 (sedang berjalan namun untuk pasal mengenai evaluasi belum berjalan karena belum ada aturan pelaksana) Pasal 7 (1) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (sedang berjalan) Pasal 8 (1) Hasil program-program pembangunan harus secara sinergis mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. (2) Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus secara sinergis mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan. Pasal 9 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan atas pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga. (2) Kepala Satuan Kerja sebagai kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pencapaian kinerja berupa barang dan/atau jasa dari kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja yang bersangkutan. (3) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja triwulanan, dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (5) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Pasal 10 (1) Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan. (2) Perubahan terhadap program Kementerian negara/Lembaga didasarkan atas usulan Menteri/Pimpinan Lembaga setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Perencanaan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

f. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sedang berjalan) Diktum kedua setiap instansi menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan pedoman penyusunan sistem akuntabilitas kinerja (instruksi kepada Para Menteri, Panglima TNI, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Para Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota). g. Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (sedang berjalan) Diktum ketiga Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian baik berupa hasil atau manfaat (instruksi kepada Para Menteri Kabinet Bersatu, Jaksa Agung RI, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara RI, Para Kepala Lembaga Non Departemen, Para Gubernur, Para Bupati dan Walikota). h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (belum berjalan) Pasal 15 1 Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat. 2 3 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. Pemerintah untuk Pemerintahan Daerah Provinsi; dan b. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dalam Permendagri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). i. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (belum berjalan) Pasal 5 Penentuan indikator SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b menggambarkan: a. tingkat atau besaran sumberdaya yang digunakan, seperti sarana dan prasarana, dana, dan personil; b. tahapan yang digunakan, termasuk upaya pengukurannya, seperti program atau kegiatan yang dilakukan, mencakup waktu, lokasi, pembiayaan, penetapan, pengelolaan dan keluaran, hasil dan dampak; c. wujud pencapaian kinerja, meliputi pelayanan yang diberikan, persepsi, dan perubahan perilaku masyarakat; d. tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah, termasuk kualitas hidup, kepuasan konsumen atau masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan pemerintahan daerah; dan e. keterkaitannya dengan keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan. Pasal 16 (1) Bupati/Walikota menyusun dan menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. (2) Gubernur menyusun laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM. (3) Gubernur menyampaikan ringkasan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri. (4) Berdasarkan laporan umum tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi. (5) Format laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada Lampiran 11 Peraturan ini.

Pasal 18 (1) Monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Tim Konsultasi Penyusunan SPM. (2) Tim Konsultasi Penyusunan SPM menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi umum kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPOD melalui Sekretariat DPOD. (3) Hasil monitoring dan evaluasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai bahan laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Presiden Republik Indonesia. Pasal 19 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen melakukan monitoring dan evaluasi teknis terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Konsultasi Penyusunan SPM. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen terkait. Pasal 20 Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dipergunakan pemerintah sebagai: a. bahan masukan bagi pengernbangan kapasitas pemerintahan daerah dalam pencapaian SPM; dan b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintahan daerah yang berprestasi sangat baik. Pasal 24 Mekanisme pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dituangkan dalam rencana kerja Departemen/Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

j. Kepmenpan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (belum berjalan) Diktum kedua Untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan, instansi pemerintah perlu melakukan kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara periodik terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah. k. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (sedang berjalan) Pasal 7 (1) Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. (2) Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. (3) Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan penyusunan anggaran menjadi dasar untuk menentukan anggaran untuk tahun anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan. (4) Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga terkait. Pasal 8 (1) Dalam rangka Penerapan anggaran berbasis kinerja, Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan pengukuran kinerja. (2) Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya. (3) Kementerian Negara/Lembaga melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

l. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (belum berjalan) Pasal 33 (1) Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. (2) Dalam Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/ Daerah. (3) Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/gubernur/ bupati/walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 11. (4) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan. m. Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sedang berjalan, namun pasal mengenai evaluasi belum berjalan karena belum ada aturan pelaksana) Pasal 154 Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan. Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tersebut dalam Pasal 154 tersebut diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008. n. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (belum berjalan, belum ada aturan pelaksananya) Pasal 11 (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. (3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Nasional, Pasal 27 (1) SKPD menyusun Renja-SKPD. (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan masyarakat. (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antarpemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Pasal 33 (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda provinsi dan kabupaten/kota bersama pemangku kepentingan. usulan program serta kegiatan yang berasal dari pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya RPJM kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap

(3) Bappeda provinsi dan kabupaten/kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pasal 40 (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. analisis isu-isu strategis; d. visi dan misi daerah; e. arah kebijakan; dan f. kaidah pelaksanaan. (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan; d. analisis isu-isu strategis; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi dan arah kebijakan; g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah; h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; i. j. penetapan indikator kinerja daerah; dan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

(3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup : a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu; c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan SKPD; c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup: a. pendahuluan; b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan; d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD; e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif; f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan g. penutup. Pasal 46 (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. (3) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Pasal 47 Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan c. hasil rencana pembangunan daerah. Pasal 48 (1) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Pasal 49 Gubernur, bupati/walikota berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.
• • (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangundangan; b. terjadi perubahan yang mendasar; atau c. merugikan kepentingan nasional. • (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

• •

Pasal 51 Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. o. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (belum berjalan) Pasal 2 1. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. koordinasi pemerintahan antar susunan Pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. pendidikan dan pelatihan; dan e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan. 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan

permusyawaratan desa. Pasal 3 Koordinasi Pemerintahan antar susunan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkaitan dengan aspek perencanaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Pasal 14 Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan asset, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelayanan publik, dan kebijakan daerah. Pasal 17 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Menteri. 2. Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dikoordinasikan dengan Menteri. Pasal 18 1. Pedoman serta standar pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disusun oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 2. Penyusunan pedoman pemantauan dan evaluasi urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan dikoordinasikan dengan Menteri. Pasal 19 1. Perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan urusan pemerintahan dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan lembaga lainnya. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 28 1. Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah. b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Menteri. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. p. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (sedang berjalan) Pasal 11 (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi. (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi. (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Pasal 12 (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota. (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.

(3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota. q. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (belum berjalan) Seluruh pasal memuat pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. r. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (belum berjalan) Pasal 12 Instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), wajib: a. berkoordinasi dengan gubernur atau bupati/walikota dan instansi terkait dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan, dan kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan tata ruang dan program pembangunan daerah serta kebijakan pemerintah daerah lainnya; dan b. memberikan dilimpahkan. Pasal 24 Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana dekonsentrasi, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Pasal 31 (1) Kepala SKPD provinsi bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan: a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun saran kepada menteri/pimpinan lembaga dan gubernur atau bupati/walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi. b. Gubernur menugaskan laporan SKPD yang membidangi dimaksud perencanaan pada huruf a untuk dan menggabungkan sebagaimana

menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. (4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 53 Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) serta RKA-KL dan DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) digunakan oleh Menteri Keuangan sebagai bahan pemantauan dan evaluasi dana tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Pasal 60 (1) Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan kegiatan tugas pembantuan. (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan tugas pembantuan dilakukan dengan tahapan: a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan; b. Kepala SKPD kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pembantuan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana tugas pembantuan dan menyampaikan tembusan kepada SKPD provinsi yang tugas dan kewenangannya sama; c. Gubernur menugasken SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan

dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; d.Bupati/walikota menugaskan laporan SKPD yang membidangi dimaksud perencanaan huruf b untuk dan menggabungkan sebagaimana pada

menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi. (4) Bentuk dan isi laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 68 (1) Menteri/pimpinan lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur. (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD Provinsi. (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan dekonsentrasi. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan dekonsentrasi. Pasal 69 (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana dekonsentrasi. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana dekonsentrasi.

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana dekonsentrasi. Pasal 70 (1) Menteri/pimpinan bupati/walikota. (2) Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima penugasan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. (3) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan tugas pembantuan. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pembantuan. Pasal 71 (1) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana tugas pembantuan. (2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi dan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan dana tugas pembantuan. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana tugas pembantuan. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan dana tugas pembantuan. s. Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (belum berjalan) Pasal 9 Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. lembaga melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau

Pasal 11 (1) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan. (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan petunjuk teknis. Pasal 14 (1) Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi. (2) Sistimatika Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini. Pasal 16 (1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Jenderal disampaikan kepada Menteri dan Gubernur. (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Provinsi disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri. (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Gubernur. t. Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (belum berjalan) Pasal 3 (1) Norma Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. pemeriksaan; b. evaluasi; dan c. monitoring. (2) Pemeriksaan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. rancangan kebijakan daerah, dan kebijakan daerah; b. tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD; c. pelaksanaan program dan kegiatan daerah; d. pengelolaan sumber daya daerah; dan e. kebijakan lainnya.

B. PETA MEKANISME PELAPORAN EVALUASI Berdasarkan Gambar IV.1 yang memuat peta keterkaitan antar kedua puluh delapan peraturan perundang-undangan pemantauan dan evaluasi, pelaporan pemantauan dan evaluasi yang dibuat oleh kementrian/lembaga dan pemerintah daerah dapat dikelompokkan mengikuti 4 sistem, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem akuntabilitas instansi pemerintah (AKIP), sistem penganggaran dan sistem pemerintahan daerah. Walaupun ketiga sistem pertama juga berlaku di semua pemerintahan daerah, sistem pemerintahan daerah perlu dimasukkan ke dalam pengelompokkan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penggambaran secara menyeluruh terhadap hal-hal yang menyangkut pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan di daerah tapi tidak masuk dalam ketiga sistem yang pertama. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementrian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pembangunan (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi : penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana. Tata

cara penyusunan rencana pembangunan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 menyebutkan bahwa RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu untuk melindugi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat visi, misi dan program presiden. RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program kepala daerah. RPJM Daerah disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJM Nasional menjadi pedoman bagi kementrian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah dalam menyusun RPJM Daerah, dan Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. RKP digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya. Untuk menjamin hasil pembangunan telah sesuai dengan rencana maka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kerja juga dilakukan Perangkat evaluasi periode oleh Daerah kinerja sebelumnya. masing-masing (SKPD). pelaksanaan Menteri pimpinan Pimpinan rencana Perencanaan Kementrian/Lembaga/Satuan Kementrian/Lembaga/SKPD pembangunan

melakukan

kementrian/lembaga/SKPD

Pembangunan nasional/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementrian/Lembaga/SKPD

sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementrian/lembaga dan evaluasi SKPD. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah untuk periode berikutnya. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006. Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 disebutkan bahwa evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana kerja kementrian/lembaga (renja-KL) dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam rencana strategis kementrian/lembaga (renstra-KL) dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumberdaya yang digunakan dan indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan serta indikator dan kinerja hasil untuk program. Evaluasi dilaksanakan secara sistematik, objektif dan transparan. Mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 dapat dilihat pada Gambar IV.2. Sedangkan mekanisme evaluasinya dapat dilihat pada Gambar IV.3.

Presiden RI
Form C Form C

Bupati/ Walikota u.p. Bappeda
Form C

10 hari setelah 5 hari setelah triwulan berakhir triwulan berakhir

Gubernur u.p. Bappeda
Form C

Men.DN Men.PPN Men.Keu Men.PAN
Form C
14 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah triwulan berakhir

Form C Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

5 hari setelah triwulan berakhir

Form C

Kepala SKPD Kabupaten/ Kota Dana Pembantuan
Form B

Ka. Unit Kerja
Form A

5 hari setelah triwulan berakhir

Dana Dekonsentrasi
Form B

Kepala SKPD Provinsi

Menteri/ Ka. Lemb
5 hari setelah triwulan berakhir Form B
10 hari setelah triwulan berakhir

Ka. Unit Kerja
Form A

Ka. Unit Org.
Form A
5 hari setelah triwulan berakhir

PPTK

PPTK

Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Gambar IV.2. Mekanisme pemantauan dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan
Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL

2 Bulan setelah anggaran berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RKP

Evaluasi

Laporan Evaluasi Pelaksanaan RKP

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Menteri/ Kepala Lembaga Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Laporan Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL Laporan Evaluasi Pelaksanaan RPJMN

4 Bulan sebelum RPJMN berakhir

Menteri Perencanaan

Evaluasi

RPJMN

Evaluasi
Usul Perubahan Program

Gambar IV.3. Mekanisme evaluasi menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Sistem AKIP yang selama ini berjalan mengacu pada Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam sistem ini semua instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai 5 tahunan. Perencanaan strategik tersebut mencakup: 1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi; 2. Uraian tentang tujuan, sasaran, dan aktivitas organisasi 3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Pada akhir tahun anggaran, mulai tahun anggaran 2000/2001 sampai saat ini, setiap instansi pemerintah menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dimana saat ini diambil alih oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. Mekanisme evaluasi AKIP dapat dilihat pada Gambar IV.4.

Instansi Pemerintah

Evaluasi kinerja
Setiap akhir tahun anggaran

LAKIP

BPKP (dan Presiden)

Evaluasi

Laporan Evaluasi LAKIP

dilaporkan

Presiden melalui : Men PPN&MenPAN

Gambar IV.4. Mekanisme evaluasi AKIP menurut Inpres No. 7 tahun 1999

Berkaitan dengan penilaian kinerja instansi pemerintah, selain Inpres No. 7 tahun 1999, pemerintah juga mengeluarkan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah. Namun keempat peraturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam Inpres No. 5 tahun 2004, seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat. Inpres No. 5 tahun 2004 ini tidak memuat bagaimana tata cara penetapan kinerja. Berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004, untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan, instansi pemerintah baik pusat mapun daerah termasuk BUMN/BUMD dan BHMN perlu melakukan kegiatan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik

terhadap unit pelayanan di lingkungan instansi pemerintah. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005 yang kemudian diatur dalam Peraturan menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 membawa semangat otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggara pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Pelaksanaan SPM ini dimaksudkan untuk : 1. terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu 2. menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah 3. menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan 4. menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tuuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik

5. memperjelas tugas pokok pemerintah daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif 6. mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah Mekanisme pemantauan dan evaluasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 dapat dilihat pada Gambar IV.5.
Pemerintahan Daerah
Mendagri dibantu Tim Konsultasi Penyusunan SPM DPOD (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah)

Pemantauan & Evaluasi

SPM

dilaporkan

Presiden

Kementrian/Lembaga Mekanisme pelaporan, monitoring & evaluasi serta pembinaan & pengawasan teknis tahunan dituangkan dalam renja KL

Gambar IV.5. Mekanisme pemantauan dan evaluasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007

Sistem Penganggaran Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementrian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/daerah perlu memberikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD. Informasi yang

disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sehingga dapat dikatakan peraturan pemerintah ini menganut dua sistem secara bersamaan yaitu sistem AKIP dan sistem penganggaran. Dalam peraturan pemerintah ini, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan

Sistem Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asasasas kepemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah merupakan aturan pemerintah yang mengatur tentang evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti yang tersebut dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah ini belum berjalan karena pedoman pengendalian&evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Permendagri.

Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintah daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonomi baru (EDOB). Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Selain sumber informasi utama, juga dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa: a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; b. informasi keuangan daerah; c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah; d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah; e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah; f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;

g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah; h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen; i. j. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah. Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Hal yang mengatur tentang LPPD ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Gubernur/kepala daerah diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan. Apabila peraturan pemerintah ini dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 maka akan diketahui bahwa terdapat dua laporan yang senada yaitu penyampaian laporan tentang pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 evaluasi terhadap LPPD provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 yang mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) secara nasional presiden membentuk Tim Nasional EPPD dengan Menteri Dalam Negeri sebagai ketua dan dalam melakukan EPPD kabupaten/kota Gubernur membentuk Tim Daerah EPPD. Mekanisme evaluasi menurut Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 dapat dilihat pada Gambar IV.6.
Ringkasan Hasil Evaluasi

Mendagri

Evaluasi

LPPD Provinsi

dilaporkan

Presiden

Gubernur

Evaluasi

LPPD Kab/Kota

Ringkasan Hasil Evaluasi

dilaporkan

Mendagri

Gambar IV.6. Mekanisme evaluasi menurut Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2007 Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005. Peraturan pemerintah ini diturunkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakl pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah, meliputi koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberiaan bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa dan masyarakat. Sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing.

C. LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI YANG DITURUNKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006, pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Selain itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses masyarakat luas. Berdasarkan kedua puluh delapan aturan perundang-undangan mengenai pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan yang berlaku, laporan yang diturunkan berjumlah 58 laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah dan 20 laporan yang harus dibuat oleh kementrian/lembaga. Sistem perencanaan pembangunan nasional melahirkan berbagai laporan yang berhubungan dengan RPJP, RPJM, Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang

dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah. Sistem AKIP mewajibkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah menyusun LAKIP, IKM, SPM dan laporan kinerja yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan. Sistem penganggaran mengharuskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun peraturan-peraturan menyangkut perancangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD, laporan keuangan beserta sistem informasinya, dan LKKP (laporan keuangan dan kinerja pemerintah) yang merupakan gabungan antara laporan keuangan dan laporan kinerja. Dan yang terakhir sistem pemerintahan daerah mewajibkan pemerintah daerah menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan. Rincian laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah dan kementrian/lembaga dapat dilihat pada Lampiran 3 dan 4. Sedangkan Time Frame penyampaian laporan-laporan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 5 dan 6. Dari semua laporan pemantauan dan evaluasi yang ada, laporan-laporan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis laporan, yaitu: 1. Laporan keuangan; Definisi Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode. Komponen laporan keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan komponen laporan keuangan Kementrian Negara/Lembaga/SKPD setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Laporan kinerja; Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006, laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 3. Laporan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (legal draft); Laporan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan (legal draft) adalah jenis laporan yang harus disiapkan dalam rangka penyusunan perundang-undangan, misalnya rancangan undang-undang tentang APBN, rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD, dan lain-lain. 4. Laporan pertanggungjawaban (gabungan dari laporan keuangan dan kinerja)

Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat informasi penyelenggaraan pemerintahan di akhir masa jabatan, yang m encakup laporan keuangan dan laporan kinerja.

Dari 58 laporan pemantauan dan evaluasi yang dibuat pemerintah daerah, hanya 19 laporan yang merupakan laporan evaluasi kinerja. Sedangkan dari 20 laporan pemantauan dan evaluasi yang dibuat kementrian/lembaga, hanya 11 laporan yang merupakan laporan evaluasi. Laporan evaluasi yang dibuat pemerintah daerah dan kementrian/lembaga dapat dilihat pada Tabel IV.1 dan Tabel IV.2.

D. KELEMBAGAAN PENERIMA LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI Secara keseluruhan berdasarkan kedua puluh delapan peraturan perundang-undangan pemantauan dan evaluasi yang ada terdapat dua pelaku pelaporan yaitu penerima dan pembuat laporan. Penerima laporan yaitu kementrian/lembaga pemerintahan terkait, DPR, DPRD, BPK, BPK, BPKP dan presiden. Sedangkan pembuat laporan yaitu pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan kementrian/lembaga teknis. Kementrian negara/lembaga yang terdapat dalam kedua puluh lima peraturan tentang pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan yang bertindak sebagai penerima laporan adalah Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BPK, Menteri Teknis, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden dan Kepala LAN (Lembaga Administrasi Negara). Menteri Keuangan menerima laporan pemantauan dan evaluasi sebanyak 11 laporan, Menteri Dalam Negeri menerima 20 laporan, Bappenas menerima 8 laporan dan Presiden menerima 20 laporan. Sedangkan Menteri PAN menerima 4 laporan, BPK menerima 8 laporan, LAN menerima 1 laporan dan Kementrian/Lembaga menerima 5 laporan. Laporan evaluasi tidak diterima oleh seluruh penerima laporan tersebut di atas, tetapi hanya diterima oleh Menteri PAN, Menteri PPN, Presiden, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini laporan-laporan pemantauan dan evaluasi yang dibuat dan diterima oleh beberapa kementrian/lembaga.

MENTERI KEUANGAN
No. 1. Peraturan PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima • Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Gubernur • Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh Gubernur

2.

PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dalam PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

•

3.

Rancangan pagu indikatif disusun bersama-sama dengan Menteri PPN • Pedoman dalam penyusunan Renja-KL (bersama Menteri PPN) Identifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut

4.

5. 6.

PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional Laporan keuangan pemerintah pusat yang kemudian dilaporkan kepada Presiden

Laporan kinerja triwulanan provinsi disampaikan oleh Bappeda dan laporan pemantauan triwulanan kementrian/lembaga disampaikan oleh pimpinan kementrian/lembaga • Laporan keuangan dan kinerja dari menteri/kepala lembaga dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD diteruskan kepada presiden • Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga • Laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dari Gubernur/Bupati/Walikota Laporan informasi keuangan daerah disampaikan oleh daerah • Dokumen pelaksanaan anggaran kementrian negara/lembaga • Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh DPR sebagai bahan penyusunan rancangan undangundang tentang APBN tahun berikutnya • Laporan keuangan daerah dan menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang

No. 7.

Peraturan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• •

Laporan yang Dibuat Rancangan APBN dan perubahan APBN Laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Laporan yang Diterima Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh DPR sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya

MENTERI DALAM NEGERI
No. 1. Peraturan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Laporan yang Dibuat Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan daerah antarprovinsi Laporan yang Diterima • Peraturan daerah tentang RPJPD dan peraturan gubernur tentang RKPD provinsi dari Gubernur kepada Mendagri • Peraturan daerah tentang RPJPD dan peraturan gubernur tentang RKPD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagai tembusan Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Gubernur • Laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi melalui Mendagri • Laporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional dan EKPPD akhir masa jabatan kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri • Laporan hasil sementara EKPPD provinsi kepada presiden dan gubernur • Laporan hasil EKPOD dan EDOB provinsi kepada presiden melalui Mendagri Laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah (PPP) Injen dan Inprov Raperda provinsi tentang APBD/perubahan APBD dan rapergub tentang penjabaran APBD/perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur

2. 3.

PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. 5.

Permendagri Nomor 23 tahun 2007 Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda

tentang

Permendagri Nomor 16 tahun 2007 tentang Evaluasi Raperda APBD dan Raperda Penjabaran APBD

Laporan Monev PPP Injen dan Inprov (Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemda) • Hasil evaluasi Raperda provinsi dituangkan dalam Kepmendagri (Permendagri Nomor 16 tahun 2007) • Hasil evaluasi raperda kab/kota tentang APBD/perubahan APBD dan raperbupati/walikota tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD

No. 6. 7.

Peraturan Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimal PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada Kepala Daerah, DPRD dan informasi LPPD kepada masyarakat

Laporan yang Dibuat Laporan evaluasi laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Laporan evaluasi LPPD provinsi kepada Gubernur

Laporan yang Diterima Laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dari kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) • Laporan penyelenggaraan pemda (LPPD) provinsi dan Kabupaten/Kota • Laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru melalui Gubernur bagi pejabat Bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 bulan sekali Laporan informasi keuangan daerah disampaikan oleh daerah Laporan triwulanan provinsi disampaikan oleh Bappeda • Pedoman dan standar urusan pemerintahan daerah • Pedoman serta standar penelitian dan pengembangan urusan pemeritahan daerah • Pedoman dan standar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah (dari Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi) • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada presiden melalui Mendagri • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kab/kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur Rancangan perda provinsi tentang APBD dari Gubernur

8. 9. 10.

PP Nomor 56 tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemda kepada presiden dikoordinasikan oleh Mendagri • Rencana pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan • Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasar masukan dari Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen dan Gubernur, Bupati/Walikota

11.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi rancangan perda provinsi

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
No. 1. 2. Peraturan PP 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima Laporan pemantauan triwulanan kementrian/lembaga disampaikan oleh pimpinan kementrian/lembaga • Laporan kinerja dari Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala SKPD • Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga Laporan evaluasi terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS
No. 1. 2. Peraturan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 UU Nomor 25 tahun 2004 Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional

• Rancangan RPJP, RPJM Nasional dan RKP • Rancangan Akhir RPJP, RPJM Nasional dan RKP berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang, Menengah Nasional dan Musrenbang penyusunan RKP Laporan triwulanan dan akhir tahun anggaran kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Gubernur • Rancangan pagu indikatif disusun bersama-sama dengan Menteri Keuangan • Pedoman dalam penyusunan Renja-KL (bersama Menkeu) • Rancangan awal RKP sebagai penjabaran RPJM Nasional • Rancangan Renja-KL • Rancangan Interim RKP

3. 4.

PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

No. 5.

Peraturan PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Laporan yang Dibuat • Rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan • Evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL • Rancangan RKP untuk periode dua tahun berikutnya • Evaluasi RPJM Nasional menggunakan hasil evaluasi Renstra-KL

Laporan yang Diterima • Laporan triwulanan bappeda provinsi dan kementrian/lembaga • Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan Renstra-KL dari pimpinan Kementrian/Lembaga • Informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan • Laporan kinerja dari Menteri/Pimpinan Lembaga • Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga

6. 7. 8.

PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional yang dituangkan dalam Renstra Kementrian/Lembaga dan RPJM Daerah

Laporan evaluasi terhadap laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

BPK (BADAN PENGAWAS KEUANGAN)
No. 1. Peraturan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Laporan yang Dibuat • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat kepada DPR dan DPD • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD • Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD,disampaikan pula kepada presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. • Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. disampaikan pula kepada Laporan yang Diterima Laporan penyelesaian kerugian negara/daerah dari Menteri /pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan negara dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara setelah diketahui terjadinya kerugian negara/daerah dimaksud.

No. 2. 3.

Peraturan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan yang Dibuat Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya

Laporan yang Diterima Laporan keuangan pemerintah pusat dari presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN • Laporan keuangan dari menteri/pimpinan lembaga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada kementrian negara/lembaga yang bersangkutan • Laporan Menteri Keuangan selaku bendahara keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara • Laporan keuangan pemerintah daerah (Gubernur/bupati?walikota) untuk memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD • Laporan pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelola dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD yang menyajikan informasi tentang saldo awal, penambahan, penggunaan dan saldo akhir uang persediaan yang dikelolanya pada suatu periode • Tembusan laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah Inspektorat Jenderal • Tembusan laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah inspektorat provinsi dan kabupaten/kota (BPK Perwakilan)

• Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang bersangkutan • Hasil pemeriksaan atas laporan pemeriksaan menteri keuangan selaku bendahara negara • Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah

4.

Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

PRESIDEN
No. 1. 2. 3. Peraturan UU Nomor 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional tahun 2005 – 2025 UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara PP Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Laporan yang Dibuat RKP untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya Sistem informasi keuangan daerah secara nasional Laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun oleh Menkeu sebagai pengelola fiskal dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada BPK Rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK Laporan yang Diterima Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara nasional oleh Menteri negara/pimpinan lembaga Laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun oleh Menkeu sebagai pengelola fiskal dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

4. 5.

6.

PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada Masyarakat Membangun sistem informasi LPPD berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

7.

8.

PP Nomor 40 tahun 2006

• Rancangan akhir RPJP Nasional diajukan kepada

• Laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan provinsi melalui Mendagri • Laporan hasil EKPPD penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional dan EKPPD akhir masa jabatan kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri • Laporan hasil sementara EKPPD provinsi kepada presiden dan gubernur • Laporan hasil EKPOD dan EDOB provinsi kepada presiden melalui Mendagri Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang oleh menteri atau pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan • LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur melalui Mendagri • Ringkasan hasil evaluasi menteri terhadap LPPD Provinsi • Laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru melalui Mendagri Rancangan akhir RPJP dan RPJM Nasional yang

No.

Peraturan

Laporan yang Dibuat DPR dan menetapkan RPJP Nasional dengan Undang-undang • Rancangan akhir RPJM Nasional dan menetapkan RPJM Nasional dengan peraturan presiden • Peraturan presiden tentang RKP dari rancangan akhir RKP (dibahas dengan DPR dan hasilnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-undang tentang APBN)

Laporan yang Diterima disusun oleh Menteri PPN

9.

PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

10.

PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

• Laporan keuangan kementrian negara/lembaga sebagai pertanggungjawaban APBN melalui Mankeu • Laporan Menteri Keuangan selaku bendahara keuangan negara sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara • Laporan keuangan dan kinerja kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh gubernur, juga kepada presiden melalui menkeu • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen dikoordinasikan oleh Mendagri • Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi dilaporkan oleh Gubernur melalui Mendagri • Menetapkan SPM dan diperlukan untuk seluruh pemda provinsi dan kab/kota • Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM untuk pemda provinsi Menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah secara nasional RPJM Nasional

11.

PP Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

12. 13. 14.

Informasi yang berkaitan keuangan daerah disampaikan oleh daerah • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), salinannya disampaikan kepada BPKP • Evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi

No. 15.

Peraturan Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM

Laporan yang Dibuat

Laporan yang Diterima pemerintah oleh BPKP Laporan penerapan dan pencapaian SPM dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dengan menggunakan bahan hasil monitoring dan evaluasi umum terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM pemda

BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
No. 1. Peraturan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan yang Dibuat Evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada presiden melalui Menko bidang pengawasan pembangunan dan MenPAN, salinannya kepada LAN Sebagai Penerima Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berupa salinan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)
No. 1. Peraturan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima Salinan laporan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari BPKP

KEMENTRIAN/LEMBAGA
No. 1. 2. Peraturan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Laporan yang Dibuat Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara nasional oleh Menteri negara/pimpinan lembaga • Laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum disampaikan kepada Menkeu • Pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah Laporan yang Diterima

No. 3.

Peraturan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.

PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP Nomor 56 tahun 2006 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PP Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Laporan yang Dibuat diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan • Menyusun rencana keja dan rancangan anggaran kementrian negara/lembaga disampaikan kepada DPR • Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh DPR sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya disampaikan kepada Menkeu • Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran • Laporan keuangan kementrian negara/lembaga Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang oleh menteri atau pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan kepada presiden • Laporan triwulanan kementrian/lembaga disampaikan kepada Menteri PPN, Menkeu dan Menteri PAN • Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan Renstra-KL dari pimpinan Kementrian/Lembaga • Informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan • Laporan keuangan kementrian negara/lembaga sebagai pertanggungjawaban APBN disampaikan kepada Presiden melalui Menkeu • Laporan kinerja dari Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menkeu, Menteri Negara PPN, dan Menteri Negara PAN. • Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga

Laporan yang Diterima

5. 6.

Laporan informasi keuangan daerah disampaikan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan • Laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan • Laporan triwulanan SKPD Provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi

7.

PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan keuangan dan kinerja kegiatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh gubernur, juga kepada presiden melalui menkeu

No. 8.

Peraturan PP Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perpres Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kep Men PAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004

9. 10. 11. 12.

Laporan yang Dibuat Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dilaporkan kepada Presiden dikoordinasikan oleh Mendagri Rencana Strategis Kementrian/Lembaga dalam rangka pelaksanaan program dalam RPJM Nasional Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disampaikan kepada presiden dan BPKP

Laporan yang Diterima

Laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM dari Pemda sesuai dengan bidang urusan masing-masing Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
No. 1. Peraturan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima • RUU tentang APBN dari pemerintah pusat • Rencana kerja dan anggaran (RKA) kementrian/lembaga dalam rangka penyusunan rancangan APBN tahun berikut disampaikan menteri/pimpinan lembaga • Laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya dari pemerintah pusat • RUU tentang perubahan APBN • Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat oleh BPK • Laporan hasil pemeriksaan kinerja • Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu • Ikhtisar hasil pemeriksaan semester Nota keuangan dan Rancangan APBN beserta himpunan RKA-KL

2.

UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3.

PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)
No. 1. Peraturan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Laporan yang Dibuat Laporan yang Diterima • Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya dari pemerintah pusat • RUU tentang perubahan APBD • Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK • Laporan hasil pemeriksaan kinerja • Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu • Ikhtisar hasil pemeriksaan semester Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan • LKPJ Akhir Tahun Anggaran • LKPJ Akhir Masa Jabatan

2.

UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

3.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat PP Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara

4.

5.

6.

Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD • Rancangan peraturan daerah tentang APBD dari kepala daerah • Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala daerah

Keterangan : sel yang berwarna abu-abu adalah laporan yang berkaitan dengan kinerja dan evaluasi kinerja

E. PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI EVALUASI KINERJA Dari kedua puluh peraturan perundang--undangan yang memuat evaluasi kinerja, terdapat bermacam-macam tujuan evaluasi sesuai dengan tujuan lahirnya peraturan perundangundangan tersebut. Hal ini sesuai dengan IPDET (International Program for Development and Evaluation Training) yang mengatakan bahwa evaluasi dapat digunakan untuk bermacam tujuan, yaitu tujuan etis, tujuan manajerial, tujuan keputusan dan tujuan pendidikan dan motivasi.
• Tujuan evaluasi dari Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 yang telah berjalan dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 yang belum berjalan masuk dalam kategori sebagai tujuan keputusan, yaitu upaya membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan. Sedangkan tujuan evaluasi dari Inpres No. 7 tahun 1999, Inpres No.5 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2005, KEP/25/M.PAN/2/2004, Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 masuk dalam kategori tujuan manejerial, yaitu upaya untuk mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih masuk akal di antara tindakan yang berbeda dan untuk meningkatkan manajemen layanan yang dipercayakan untuk menyelesaikannya. Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2008 masuk dalam kategori tujuan etis, yaitu memberikan laporan pada pemimpin politis dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informasi dan penegakan demokrasi. • Berkenaan dengan sistem insentif, semua peraturan tidak mempunyai sistem insentif terhadap hasil evaluasi dan tidak mempunyai kejelasan penanggung jawab hasil evaluasi kecuali Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut Keith Mackay (2008), sistem insentif merupakan salah satu cara memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi pemerintah. • Sifat intensif bagi pemantauan dan evaluasi bergantung pada bagaimana sebuah negara memanfaatkan secara maksimal informasi yang diperoleh dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Jika penggunaan pemantauan dan evaluasi terutama dimaksudkan untuk membantu para manajer lini di seluruh kementrian dan badan tingkat sektor – fungsi pembelajaran pemantauan dan evaluasi – maka budaya pegawai negeri yang luas menjadi hal yang penting. Namun jika pemantauan dan evaluasi dilakukan terutama untuk kepentingan akuntabilitas, para pemangku kepentingan utama, tuntutannya terhadap pemantauan dan evaluasi akan tinggi. • Apabila pemantauan dan evaluasi dimaksudkan sebagai alat untuk penyusunan angaran berbasis kinerja, maka kementrian keuangan dan beberapa kementrian pusat lainnya akan menjadi pemangku kepentingan utama. Kementrian sektor juga dapat menjadi pemangku kepentingan dalam

sistem penyusunan anggaran berbasis kinerja yang luas namun akan memainkan peran yang jauh kurang penting di dalam sistem penyusunan anggaran terpusat. Jika pemantauan dan evaluasi dimaksudkan sebagai alat untuk mendukung perumusan dan analisis kebijakan berbasis bukti maka kemungkinan hal itu akan melibatkan seluruh kementrian. • Berkenaan dengan status kedua puluh peraturan perundangundangan yang memuat evaluasi kinerja saat ini, hanya 8 buah yang telah berjalan, sedangkan peraturan yang lain belum berjalan. Hal ini karena dua alasan yaitu beberapa peraturan masih membutuhkan sosialisasi (KEP/25/M.PAN/2/2004 dan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2005) dan beberapa peraturan yang lain membutuhkan aturan pelaksana lebih lanjut (misal: Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008). Dari kedelapan peraturan yang telah dan sedang berjalan hanya 2 peraturan pelaksana yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan evaluasi yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 untuk evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan Inpres No. 7 tahun 1999 untuk evaluasi kinerja organisasi atau instansi pemerintah. Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Evaluasi Kinerja yang memuat berbagai informasi dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Tabel IV.3. Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Evaluasi Kinerja
No. Peraturan Tujuan/Maksud Evaluasi Pelaku Evaluasi Ruang Lingkup Evaluasi Time Frame Sistem Reward Hasil evaluasi Tidak ada Penanggung Jawab Hasil Evaluasi untuk Tindak Lanjut Tidak jelas Sifat Evaluasi Menteri/Instansi Penanggung Jawab Menteri PPN Status

1.

PP No.39/2006 (UU No. 25/2004 & PP No. 40/2006)

• Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator&sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra KL & RPJM Nasional (evaluasi thdp Renja KL&RKP) • Untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak&keberlanjutan dari suatu program (evaluasi thdp pelaksanaan RPJMN&Renstra KL)

Pimpinan KL, Kepala SKPD (Menteri PPN/Kepala Bappeda yang menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi yang dilakukan KL&SKPD )

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

•

•

•

Evaluasi pelaksanaan RPJM paling sedikit 1 kali & dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya periode rencana Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL kepada Menteri PPN paling lambat 2 bln setelah tahun anggaran berakhir Hasil evaluasi pelaksanaan renstra KL disampaikan kepada Menteri PPN paling lambat 4 bln sebelum RPJMN berakhir

Top Down

Sedang berjalan

2.

UU No.17/2007

-

• Pemerintah pusat

Evaluasi

pelaksanaan

-

-

-

-

Menteri PPN

Belum

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Peraturan

Tujuan/Maksud Evaluasi

Pelaku Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

Time Frame

Sistem Reward Hasil evaluasi

Penanggung Jawab Hasil Evaluasi untuk Tindak Lanjut

Sifat Evaluasi

Menteri/Instansi Penanggung Jawab

Status

• Pemerintah daerah

RPJPN

3. 4. 5. 6.

UU No. 20/2004 Inpres No.7 1999 Inpres No. 5/2004 PP No.65/2005 (yang diatur dengan Permendagri No. 6/2007, dimana mekanisme pelaporan, monitoring&evaluasi serta pembinaan&pengaw asan teknis tahunan kinerja penerapan&pencapa ian SPM dituangkan dalam renja Departemen/Lemba ga Pemerintah NonDepartemen) KEP/25/M.PAN/2/20 04 PP No. 21/2004 PP No.8/2006

untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu Menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat

Kementrian Negara/lembaga Semua pemerintah instansi KL

Evaluasi kinerja program Evaluasi kinerja instansi (organisasi) Evaluasi kinerja instansi Evaluasi atas penerapan SPM oleh pemerintah daerah

Paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun Setiap tahun anggaran Paling sedikit sekali dalam satu tahun

Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas

Top Down Top Down Top Down Top Down

Menteri PPN BPKP (saat ini dialihkan ke Kementrian PAN) Men PAN Mendagri

berjalan (belum ada aturan pelaksan a) Sedang berjalan Sedang berjalan Sedang berjalan Belum berjalan

Pejabat disemua secara berjenjang

• Pemerintah pusat untuk pemda provinsi • Gubernur untuk pemda kab/kota

7. 8. 9.

Untuk mengetahui perkembangan kinerja unit pelayanan Penyusunan anggaran berbasis kinerja Penyusunan anggaran berbasis kinerja

Instansi pemerintah Kementrian negara/lembaga Setiap entitas pelaporan&akuntansi

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Evaluasi kinerja program & kegiatan Evaluasi efisiensi&efektivitas pelaksanaan kegiatan

Secara periodik -

Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Tidak jelas Tidak jelas Tidak jelas

Top Down Top Down Top Down

Men PAN Menkeu Menkeu yang menunjuk aparat pengawasan

Belum berjalan Sedang berjalan Belum berjalan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Peraturan

Tujuan/Maksud Evaluasi

Pelaku Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

Time Frame

Sistem Reward Hasil evaluasi

Penanggung Jawab Hasil Evaluasi untuk Tindak Lanjut

Sifat Evaluasi

Menteri/Instansi Penanggung Jawab intern pemerintah

Status

10.

PP No.8/2008 (peraturan pelaksana UU No. 32/2004)

Bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya

11.

PP No.79/2005 (diatur lebih lanjut dalam Permendagri No.23/2007 & No.28/2007)

menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (tujuan pembinaan & pengawasan)

12.

PP No.3/2007

Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi/kab/kota

• Mendagri terhadap perencanaan pembangunan daerah antar provinsi • Gubernur terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kab/kota • Bupati/walikota terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kab/kota • Mendagri terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah • Menteri Negara/Pimpinan lembaga Non Departemen sesuai dengan fungsi&kewenangann ya • Mendagri terhadap LPPD provinsi • Gubernur terhadap LPPD Kab/Kota

anggaran pembiayaan & perhitungan serta dana dekonsentrasi/tugas pembantuan pada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan • Evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah • Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah • Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah

-

Rencana pembanguna n daerah dapat diubah

Tidak jelas

Top Down

Mendagri

Belum berjalan

Evaluasi urusan pemerintahan daerah

-

Tidak ada

Tidak jelas

Top down

Mendagri

Belum berjalan

Evaluasi LPPD provinsi/kab/kota

Ringkasan hasil evaluasi disampaikan kepada Mendagri paling lambat 1 bulan setelah Gubernur menerima LPPD Kab/Kota

Tidak ada

Tidak jelas

Top Down

Mendagri

Sedang berjalan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Peraturan

Tujuan/Maksud Evaluasi

Pelaku Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi

Time Frame

Sistem Reward Hasil evaluasi Evaluasi berjenjang (EKPOD dilakukan apabila EKPPD masuk kelompok berprestasi rendah selama 3 tahun berturutturut)

13.

PP No.6/2008

EKPPD : untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yg baik EKPOD : untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yg meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum & kemampuan daya saing daerah EDOB : untuk memantau perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yg baru dibentuk -

• Tim Nasional EPPD • EKPPD (Evaluasi (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Daerah) Daerah) • EKPOD (Evaluasi • Tim Daerah EPPD Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah) • EDOB (Evaluasi Daerah Otonom Baru)

EKPPD : • Setiap tahun • 30 hari sejak diterimanya LPPD akhir masa jabatan kepala daerah EDOB : Sekurangkurangnya 6 bulan sekali

Penanggung Jawab Hasil Evaluasi untuk Tindak Lanjut Gubernur wajib menindaklanjut i rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil sementara EKPPD Provinsi

Sifat Evaluasi

Menteri/Instansi Penanggung Jawab Mendagri

Status

Top Down

Belum berjalan

14.

PP No.7/2008

Menkeu

Evaluasi dana dekonsentrasi & tugas pembantuan

-

Tidak ada

Tidak jelas

Top down

Menkeu, mendagri

Belum berjalan

•

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

BAB V

PELAKSANAAN DAN TINDAK LANJUT EVALUASI KINEJA

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran mengenai pelaksanaan dan tindak lanjut atas laporan evaluasi kinerja yang terjadi di beberapa instansi saat ini. Uraian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi nyata dan sejauhmana kesenjangannya terhadap kondisi ideal (sesuai dengan peraturan perundangan) yang berlaku selama ini pada instansi-instansi pemerintah yang ada. Faktor-faktor penting dalam pelaksanaan evaluasi tingkat kegiatan antara lain adalah sebagai berikut : • Tersedianya indikator program/kegiatan yang jelas (tidak memberikan interpretasi ganda) dan terukur. Indikator menjadi acuan dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan. Ketiadaan indikator yang jelas membuat proses analisis dan pembandingan data dapat menjadi tidak pasti. Sedangkan ketiadaan indikator terukur dapat menyebabkan proses analisis dan pembandingan data menjadi tidak akurat. • Tersedianya tenaga ahli (yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi kegiatan dimaksud). Evaluasi program/kegiatan sering memerlukan tenaga yang memahami nature program/kegiatan yang dievaluasi. Hal ini menjadi keharusan sebab permasalahan di dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan sering hanya dapat dikenali, ditemukan, dicarikan alternatif solusinya dan diselesaikan oleh tenaga ahli. • Tersedianya data yang objektif, akurat dan memiliki presisi tinggi. Dalam banyak kasus, pengumpulan data secara objektif, ekurat dan memiliki presisi tinggi sangat sulit, dan memerlukan waktu, upaya dan biaya tambahan. • Waktu penyelesaian evaluasi. Nilai informasi hasil evaluasi sangat tinggi jika disajikan pada waktu yang tepat dalam upaya tindak lanjut baik untuk program/kegiatan itu sendir maupun untuk program.kegiatan terkait. Hasil evaluasi yang terlambat tentu menjadi tidak berharga, karena tidak dapat dijadikan acuan pada saat menyusun program berikutnya.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

•

Dana yang cukup. Kebutuhan dana untuk pelaksanaan evaluasi atas suatu program/kegiatan sangat variatif, sehingga keputusan besarnya dana dimaksud perlu dengan mempertimbangkan usulan kasus perkasus. Pada umumnya semakin besar dan kompleks suatu program/kegiatan maka semakin besar dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan evaluasi.

Secara umum, beberapa faktor di atas masih belum tersedia secara memadai di seluruh instansi pemerintah. Seperti tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam evaluasi dengan jumlah yang memadai sampai saat ini belum tersedia. Di Bappenas sendiri sebagai kelompok Instansi Perencana Pusat (Central Planning Agency), yang sedianya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara nasional atas pelaksanaan rencana kerja pemerintah, baru memiliki direktorat yang khusus menangani sistem dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan belakangan ini. Dari sisi sumber daya manusia juga masih sangat terbatas, jika harus melakukan evaluasi atas seluruh laporan kinerja pembangunan yang diterima oleh Bappenas. Persoalan ketersediaan data yang akurat serta waktu penyelesaian evaluasi yang tepat sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Sampai saat ini hal-hal tersebut masih menjadi masalah di hampir seluruh instansi pemerintah. Sehingga tidak jarang ditemui laporan kinerja pembangunan hanya terkumpul menjadi tumpukan buku yang memenuhi ruangan tanpa memberi kegunaan yang besar dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

A. BAPPENAS Bappenas bersama Departemen Keuangan merupakan lembaga yang menjadi Central Panning Agencies yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara nasional atas pelaksanaan rencana kerja pemerintah. Bappenas, dalam hal ini berusaha melakukan kewenangannya tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari 28 peraturan perundang-undangan mengenai pemantauan dan evaluasi, hanya 12 peraturan saja yang menjadi bahan rujukan untuk pemantauan dan evaluasi di Bappenas. Hal ini karena ada beberapa peraturan/undang-undang yang memang belum ada aturan pelaksanaannya.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Saat ini Bappenas menggunakan aturan mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana yang tercantum di Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006. Pelaksanaan pemantauan rencana pembangunan telah berjalan, yang ditunjukkan dengan adanya penerimaan laporan triwulanan secara periodik baik dari kementrian/lembaga maupun pemerintah daerah. Selama ini laporan yang diterima oleh Bappenas diterima dengan rapih, dimana laporan tersebut disimpan di tempat khusus yang memungkinkan untuk diakses oleh unit yang berkepentingan secara mudah dan cepat pada saat dibutuhkan. Berkaitan dengan tindak lanjut atas hasil laporan yang diterima, laporan yang diterima oleh Bappenas didiskusikan dan dibahas sesuai dengan kebutuhan. Idealnya, sebuah laporan perlu mendapatkan tanggapan, baik yang bersifat teknis yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maupun dalam hal isi dari laporan itu sendiri, apakah hasil kerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Sesuai dengan pengertian evaluasi, yaitu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan (program) yang telah direncanakan sebelumnya. Secara sederhana evaluasi juga diartikan sebagai kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan sebelumya. Banyaknya laporan yang diterima oleh Bappenas seringkali tidak memungkinkan melakukan evaluasi atas seluruh laporan yang diterima. Oleh karenanya pembahasan atas laporan yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan. Selama ini pemberian tanggapan terhadap hasil laporan juga kurang memiliki makna yang berarti, karena sistem reward dan punishment belum berjalan dengan baik. Selama ini adanya ketidaksesuaian antara kinerja dengan target tidak berpengaruh pada alokasi anggaran tahun berikutnya. Untuk memudahkan akses terhadap hasil-hasil laporan sesuai dengan kebutuhan, Bappenas telah mengembangkan sistem informasi untuk pengelolaan data laporan. Sesuai dengan fungsinya, sistem informasi ini membantu dalam proses penyediaan, penganalisisan dan pendistribusian informasi kepada pihak-pihak terkait. Saat ini Bappenas juga tengah mengembangkan sistem informasi pelaporan yang berbasis teknologi dengan menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Laporan yang diterima sesuai dengan peraturan yang ada, sedianya dapat dijadikan rujukan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. Namun hal ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Keberadaan direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan di Bappenas merupakan direktorat baru dengan sumber daya manusia yang masih terbatas. Kurangnya sumber daya manusia serta belum cukupnya alokasi dana untuk kegiatan evaluasi merupakan kendala. Banyaknya laporan yang diterima dan harus dibahas, serta sempitnya waktu

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

yang tersedia untuk memberikan tanggapan atas seluruh laporan, juga seringkali menjadi kendala untuk dapat menjadikan laporan yang diterima sebagai rujukan untuk perencanaan pembanganunan periode berikutnya. Namun laporan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang berlanjut pada periode tahun berikutnya biasanya menjadi prioritas dalam pembahasan, karena hasil evaluasi akan digunakan secara langsung untuk memperbaiki kinerja kegiatan pada tahun berikutnya. Mengingat telah begitu banyaknya peraturan dan prosedur terkait dengan evaluasi, pada saat ini Bappenas tidak berencana untuk membuat prosedur baru terkait dengan evaluasi. Namun demikian Bappenas akan berusaha mensinergikan seluruh peraturan perundangan yang ada sehingga dapat lebih memudahkan daerah dan kementrian/lembaga dalam membuat laporan.

B. DEPARTEMEN KEUANGAN Departemen Keuangan, sebagaimana juga Bappenas merupakan lembaga yang menjadi Central Planning Agencies yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara nasional atas pelaksanaan rencana kerja pemerintah selaku otoritas fiskal. Departemen Keuangan, dalam hal ini berusaha melakukan kewenangannya tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Dari 28 peraturan perundangundangan mengenai pemantauan dan evaluasi, Departemen Keuangan hanya menggunakan 11 peraturan saja sebagai bahan rujukan untuk pemantauan dan evaluasi. Kesebelas peraturan tersebut terfokus pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut sistem anggaran, sistem perencanaan pembangunan nasional, Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-Undang No. 32 dan 33 tahun 2004 yang berkaitan tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006, sebagai sebuah

kementrian/lembaga, Departemen Keuangan mempunyai 1200 satuan kerja yang harus menyampaikan laporan (berupa formulir B). Banyaknya satuan kerja menyebabkan kendala tersendiri berupa terlambatnya waktu pengumpulan laporan. Hal ini mengakibatkan pengisian formulir C yang terkait dengan tingkat penyerapan per program di tingkat pusat juga terhambat. Proses monitoring dilakukan bersamaan dengan pembinaan satuan kerja sehingga lebih sinkron dengan kegiatannya. Proses monitoring untuk semester 1 dilakukan pada bulan juli dan semester 2 dimulai pada bulan November.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Sebagai salah satu Central Planning Agencies, Departemen Keuangan selama ini menerima beberapa laporan pemantauan dan evaluasi. Departemen keuangan menerima laporan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 dan laporan turunan dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKKP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 belum diterima oleh Departemen Keuangan karena belum ada peraturan yang mengaturnya. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diterima melalui SAI (Sistem Akuntansi Indonesia). Departemen Keuangan telah menetapkan tahun 2010 sebagai awal pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja juga telah banyak dipakai oleh mayoritas negara-negara yang tergabung dalam OECD dan beberapa negara berkembang, misal Chile (Curristine, 2005). Penyusunan anggaran berbasis kinerja melibatkan pemanfaatan informasi pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai alat yang berguna untuk membantu pemerintah yang mengalami tekanan fiskal guna mengurangi total pengeluaran dengan mengidentifikasi program-program dan kegiatan-kegiatan dengan efektivitas biaya rendah. Menurut Keith Mackay, ada tiga pendekatan utama untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pertama adalah yang dikenal sebagai penyusunan anggaran berbasis kinerja yang bersifat langsung (direct performance budgeting). Dalam pendekatan ini terdapat hubungan yang bersifat langsung dan seringkali didasarkan atas suatu formula, sehingga alokasi anggaran untuk sebuah program didasarkan atas kinerja program tersebut yang diukur dari hasil yang dicapainya (yakni keluaran atau hasil). Pendekatan kedua adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja yang bersifat tidak langsung (indirect performance budgeting). Ini merupakan bentuk umum dari penyusunan anggaran berbasis kinerja. Informasi pemantauan dan evaluasi tentang hasil-hasil program menjadi salah satu masukan bagi keputusan alokasi anggaran bagi sebuah program. Informasi lainnya serta prioritas kebijakan pemerintah juga mempengaruhi alokasi anggaran. Pendekatan ketiga adalah penyusunan anggaran berbasis kinerja yang bersifat penyajian (presentational performance budgeting). Pemerintah menggunakan informasi pemantauan dan evaluasi untuk melaporkan kinerja aktual (pada masa lalu) atau kinerja yang diharapkan (pada masa mendatang) dalam dokumen anggaran yang dikirimkan kepada parlemen atau konggres. Informasi ini mungkin saja tidak berpengaruh pada pembuatan keputusan menyangkut anggaran dan merupakan bentuk paling lemah dari penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Berkaitan dengan penanganan dan tindak lanjut atas hasil laporan yang diterima, laporan yang diterima oleh Departemen Keuangan telah disimpan dengan rapi yang kemudian didiskusikan dan dibahas. Departemen Keuangan belum memiliki sistem informasi untuk pengelolaan data laporan. Laporan-laporan monitoring dan evaluasi yang diterima telah dimanfaatkan sebagai rujukan untuk perencanaan program/kegiatan yang akan berjalan pada periode berikutnya.

C. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Departemen Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari dua puluh delapan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan dan evaluasi, hanya 13 peraturan saja yang digunakan sebagai bahan rujukan. Hal yang sedikit aneh adalah empat buah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyangkut pemantauan dan evaluasi tidak termasuk peraturan yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Di Departemen Dalam Negeri, laporan evaluasi masih dilakukan terpisah oleh masingmasing direktorat. Hal ini karena masing-masing direktorat mempunyai bagian yang mengurusi evaluasi, sehingga laporan evaluasi program/kegiatan yang menyeluruh belum dihasilkan. Evaluasi yang utuh akan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat perlu dilakukan. Hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah ke depan. Menurut Biro Perencanaan dan Anggaran Departemen dalam Negeri, saat ini pemantauan dan evaluasi di Departemen Dalam Negeri hanya menggunakan satu instrumen berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006. Walaupun sebelumnya banyak instrumen yang dipakai untuk pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertentangan dengan beberapa peraturan perundangundangan yang keluar setelah Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 terutama peraturan perundang-undangan yang lahirnya dimotori oleh Departemen Dalam Negeri. Penyampaian laporan triwulanan sebagai bagian dari pemantauan dari semua satuan kerja di daerah masih belum berjalan baik. Hal ini karena adanya kendala pemahaman teknis pengisian formulir laporan yang berdasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006. Oleh karena itu saat ini sedang dibuat pedoman pelaksanaan evaluasi berdasarkan peraturan pemerintah tersebut. Pelaksanaan pemantauan selama ini telah dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri, sedangkan evaluasi masih belum berjalan dengan optimal. Departemen Dalam Negeri

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

berkeinginan mengoptimalkan kegiatan evaluasi sehingga merencanakan untuk mengembangkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berkaitan dengan penanganan dan tindak lanjut atas hasil laporan yang diterima, laporan yang diterima oleh Departemen Dalam Negeri telah disimpan dengan rapi, tetapi laporan-laporan tersebut tidak didiskusikan dan tidak dibahas. Padahal sebuah laporan perlu mendapatkan tanggapan, baik yang bersifat teknis maupun dalam hal isi dari laporan itu sendiri, apakah hasil kerja sesuai dengan target yang ditetapkan atau ditetapkan sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya. Departemen Dalam Negeri telah memiliki sistem informasi untuk pengelolaan data laporan yang telah diterima. Sehingga akan memudahkan akses akan informasi mengenai data laporanlaporan tersebut.

D. SEKRETARIAT NEGARA (SETNEG) Dari dua puluh delapan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan dan evaluasi, hanya 9 peraturan saja yang digunakan sebagai bahan rujukan di Sekretariat Negara. Kesepuluh peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang menyangkut sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem anggaran, dan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di Sekretariat Negara, proses monitoring dan evaluasi tidak dilakukan secara spesifik melalui biro tertentu, namun masing-masing biro melakukan monitoring dan evaluasi untuk kemudian dijadikan satu. Terdapat beberapa laporan yang diterima oleh Sekretariat Negara, yaitu LAKIP, Laporan triwulanan berdasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 dan laporan dari BPKP. Hal ini sebagai akibat dari proses pelaporan yang berbeda-beda. Permasalahan akan pemantauan yang dirasakan adalah laporan triwulanan memiliki tenggat waktu yang ketat, padahal dalam pelaporan tersebut perlu eskalasi yang berjenjang, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Secara rutin per bulan, Sekretariat Negara telah melakukan monitoring untuk meminta satuan kerja melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pimpinan sebagai masukan untuk mengambil kebijakan. Berkaitan dengan penanganan dan tindak lanjut atas hasil laporan yang diterima dari institusi lain, laporan yang diterima oleh Sekretariat Negara telah disimpan dengan rapi, untuk kemudian

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

laporan-laporan tersebut didiskusikan dan dibahas. Setelah didiskusikan dan dibahas, seringkali hasil evaluasi laporan-laporan tersebut tidak dipakai sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Hal ini mungkin disebabkan oleh Sekretariat Negara hanya berwenang mengadministrasikan laporan-laporan tersebut. Sekretariat Negara tidak memiliki sistem informasi untuk pengelolaan data laporan yang telah diterima. Sehingga akan menyulitkan akses akan informasi mengenai data laporan-laporan tersebut di lembaga tersebut.

E. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) Dari dua puluh delapan peraturan perundang-undangan tentang pemantauan dan evaluasi, hanya 10 peraturan saja yang digunakan sebagai bahan rujukan di Lembaga Administrasi Negara. Kesepuluh peraturan perundang-undangan itu adalah peraturan yang menyangkut sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem anggaran, dan Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pemantauan dan evaluasi yang berlaku, LAN hanya menerima satu laporan yaitu salinan laporan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dari BPKP. LAN sendiri bukanlah lembaga pengumpul laporan, namun demikian LAN diikutsertakan dalam proses perumusan laporan kebijakan bersama-sama dengan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai contoh adalah penyusunan LAKIP. Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN ditugaskan untuk: (1) Membuat pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah paling lambat awal tahun 2000/2001, yang berarti dimungkinkan LAN mengembangkan pedoman-pedoman pelaporannya; (2) Memberikan bantuan teknis dan penyuluhan tentang pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di LAN, pemantauan dan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh Biro Perencanaan tetapi Inspektorat LAN juga membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi tidak berjalan secara optimal. Hal ini karena belum diterapkannya sistem reward and punishment.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Tabel V.1. Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan di Beberapa Kementrian/Lembaga
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepmenpan Depkeu V V V V V V V Depdagri V V V V V V V Bappenas V V V V V V LAN V V V V Setneg V V V Men PAN

V

V

V V V V V

V V V V V

V V V

V V V

V V V V V

V V V V V V V

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

21. 22. 23. 24. 25.

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri Nomor 16 tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah

Tabel V.2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang Diterima di Beberapa Instansi Terkait No. 1. 2. 3. 4. Jumlah eksemplar yang diterima tiap tiga bulanan Jumlah eksemplar yang diterima tiap enam bulanan Jumlah eksemplar yang diterima tiap tahun Rata-rata jumlah halaman dalam setiap eksemplar halaman Bappenas 50 - 100 Setneg < 50 50 – 100 100 – 500 10 - 50 Depkeu < 50 < 50 < 50 10 - 50 LAN < 50 < 50 < 50 10 - 50 Depdagri < 50 < 50 < 50 10 – 50 Kemen PAN

Tabel V.3. Penanganan/Tindak Lanjut Laporan Evaluasi Kinerja No. 1. 2. 3. 4. Laporan yang diterima diterima dengan rapi? Laporan yang diterima didiskusikan dan dibahas? Sistem informasi untuk pengelolaan data laporan Laporan yang diterima dijadikan rujukan untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya? Bappenas Ya Tergantung kebutuhan Ya seharusnya Setneg ya Ya Tidak tidak Depkeu ya ya tidak ya LAN Ya Tidak Ya Depdagri ya Tidak Ya Ya Kemen PAN

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi telah mempunyai dasar hukum yang cukup banyak (28 peraturan perundang-undangan). Dari kedua puluh delapan peraturan tersebut, hanya 20 peraturan yang memuat tentang pelaksanaan evaluasi, dimana terdapat beberapa peraturan yang tumpang tindih. Apabila ditilik secara mendalam, pelaksanaan evaluasi yang termuat dalam peraturanperaturan tersebut mengerucut pada tiga sistem, yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan bermuara pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan pelaksanaan pengendalian sistem penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD bermuara pada Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bermuara pada Inpres No. 7 tahun 1999 yang telah berjalan selama ini. Dari ketiga peraturan tersebut hanya Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2006 dan Inpres No. 7 tahun 1999 yang telah dan sedang berjalan, sedangkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 masih menunggu aturan pelaksanaannya. Hal yang berpeluang terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan evaluasi adalah beberapa peraturan evaluasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari semua peraturan perundang-undangan mengenai evaluasi tercermin bahwa pelaksanaan evaluasi selama ini bersifat top down dengan frame time masing-masing peraturan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

berbeda-beda. Tujuan pelaksanaan evaluasi termuat cukup jelas dimana berbeda antar peraturan perundang-undangan. Sedangkan kejelasan tanggung jawab terhadap hasil evaluasi tidak termuat secara jelas. Demikian pula sistem reward and punishment juga belum termuat dalam seluruh peraturan perundang-undangan tentang evaluasi

B. REKOMENDASI 1. Penyusunan Evaluasi yang terintegrasi Untuk menghindari terjadinya evaluasi yang tumpang tindih, maka perlu diupayakan terjadinya proses evaluasi yang terintegrasi yang dapat mengakomodir semua tujuan evaluasi yang ada dari semua peraturan perundang-undangan. Bappenas dalam hal ini sebagai Central Planning Agencies perlu merumuskan sistem evaluasi yang terintegrasi tersebut, sehingga proses evaluasi kinerja pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Keberadaan Direktorat Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas menjadi hal yang strategis yang memungkinkan proses evaluasi terintegrasi tersebut dapat dilakukan. Untuk itu dukungan Sumber Daya Manusia dan Dana yang memadai sangat diperlukan guna menjamin proses pengembangan sistem evaluasi yang terintegrasi ini berjalan dengan baik. Penggunaan sistem informasi evaluasi yang terkomputerisasi memungkinkan terwujudnya sistem evaluasi yang terintegrasi. Penggunaan sistem informasi evaluasi yang terkomputerisasi juga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses integrasi evaluasi. 2. Mengembangkan Evaluasi yang Bersifat Top Down-Bottom Up Jika selama ini paradigma top down masih begitu kuat dalam proses evaluasi, maka hal tersebut perlu mengalami perubahan. Proses evaluasi perlu dilakukan secara dua arah, yakni top down dan bottom up. Evaluasi perlu juga mendapat masukan dari bawah, karena mereka merupakan pelaku langsung dari kegiatan atau program pembangunan yang telah berjalan. Proses evaluasi yang bersifat top down dan bottom up memungkinkan terjadinya kesepahaman antara perencana pembangunan dan pelaksana pembangunan di lapangan.

3. Informasi Evaluasi Terbuka & Dapat Dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai hasil evaluasi kinerja pembangunan sebaiknya terbuka dalam artian dapat diakses oleh seluruh stakeholder yang membutuhkan. Keterbukaan ini sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pelibatan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

stakeholder, seperti tokoh masyarakat, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebagainya, dalam proses evaluasi juga dapat meningkatkan objektifitas dari hasil sebuah evaluasi. Karena bagaimanapun mereka-mereka yang terkena dampak dari kegiatan atau program seringkali lebih mampu memberikan penilaian atas efektifitas kegiatan atau program yang sedang berjalan. Dengan kata lain, mereka seringkali lebih mampu memberikan respon terhadap kinerja pembangunan yang mereka alami sendiri. Penggunaan sistem informasi yang terkomputerisasi serta penggunaan internet (secara On Line) akan sangat membantu dalam mendorong terjadinya keterbukaan dalam evaluasi. Penggunaan sistem on line akan memudahkan masyarakat mengakses hasil evaluasi dan memberi tanggapan terhadap hasil evaluasi. Hal ini juga mendorong terjadinya pertanggungjawaban publik yang lebih baik. 4. Sistem Insentif untuk Hasil Evaluasi Suatu kegiatan akan lebih memiliki makna jika hasil dari kegiatan tersebut menentukan kegiatan berikutnya. Dalam hal ini hasil evaluasi yang hanya terkumpul menjadi sekedar tumpukan laporan tidak memberikan dorongan bagi pembuatnya kecuali sekedar karena keterpaksaan. Hasil evaluasi sedianya berpengaruh pada insentif yang akan diterima, oleh karena itu sistem insentif untuk hasil evaluasi perlu dirumuskan dengan baik. Adanya sistem insentif yang baik akan dapat menjadi faktor motivasi yang baik untuk terciptanya laporan hasil evaluasi kinerja yang bermutu. Digunakannya hasil evaluasi sebagai acuan terhadap proses perencanaan kegiatan atau program tahun berikutnya juga akan memberikan dorongan bagi terciptanya laporan hasil evaluasi kinerja yang bermutu. 5. Apabila Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 dan Inpres No. 7 tahun 1999 akan direvisi Apabila Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 dan Inpres No. 7 tahun 1999 akan direvisi, maka keempat rekomendasi di atas hendaknya dapat diakomodir di dalam ke dua peraturan tersebut.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 1. Daftar 28 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja b. 7 Undang-undang • • • • • • • Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 c. 13 Peraturan pemerintah • • • • • • • • • Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendaian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

•

Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

• • •

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

d. 1 Peraturan presiden • Peraturan Presiden RI Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009 e. 2 Instruksi presiden • • f. • Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instruksi Presiden RI Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Kepmenpan KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah g. 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri • • • • Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendagri Nomor 16 tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 1 Ketetapan Menteri PAN

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 2. MATRIKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN
No Nomor dan Nama Peraturan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lokasi Materi Stakeholder Dari BAB VIII Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 (1) RUU pertanggungjawaban APBN, APBD (2) Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya (3) disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (4) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (5) pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri. (1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (2) Laporan Keuangan Daerah (3) meliputi • Laporan Realisasi Anggaran, • Neraca, dan • Catatan atas Laporan Keuangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah diatur dengan peraturan pemerintah. Presisden/ Gubernur/ Bupati/ Walikota Kepada DPR/DPRD Peraturan Terkait Isi/bentuk Laporan Frame Time

1

23C Bab UUD 1945

VIII

telah diperiksa oleh BPK, Waktu 6 Bulan

2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Pasal Pasal 56

55

Menkeu Presiden Menteri/pimpi nan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Bupati

Presiden BPK Menkeu

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, dan Pasal 23C UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 17 Tahun

2 bulan 3 bulan 2 bulan

Bupati DPRD

2 bulan 3 bulan

3

Undang-Undang Republik Indonesia

Tata kerja BPK, Pemerintah, DPR dan DPRD

BPK

DPR/DPRD

3 bulan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NASIONAL

Pasal 28 Pasal 29 Pasal 30

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan. (2) pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan. (3) evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan (4) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/Daerah untuk periode berikutnya (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Kementerian/ Lembaga/Sat uan Kerja Perangkat Daerah

Menteri/Kepa la Bappeda

5

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 6

(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain. (2) Penghapusan dan penggabungan setelah evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. (3) Pedoman evaluasi diatur dalam Peraturan

Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pemerintah

Pasal 185

(1)

Rancangan Perda provinsi tentang APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri

Gubernur

Mendagri

3 hari

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur (3) Penyempurnaan menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
(2)

Mendagri Mendagri

Gubernur Gubernur

15 hari

Pasal 186

Perda kabupaten/kota tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota (3) berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. (4) hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri laporan keuangan Perusahaan Daerah. (3) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan (1). Pemerintah Daerah DPRD Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) Rancangan

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Pasal 81

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pasal 90

(1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Desentralisasi. (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Dekonsentrasi secara tertib sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi kepada gubernur. (4) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan

SKPD Gubernur

Gubernur Menteri/pimpi nan lembaga Presiden

Menteri/pimpi nan lembaga

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

kegiatan Dekonsentrasi kepada menteri negara/ pimpinan lembaga yang memberikan pelimpahan wewenang. (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi secara nasional kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 97 (1) Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi. (2) SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada Gubernur, bupati, atau walikota. (4) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan kepada menteri negara/pimpinan lembaga yang menugaskan. (5) Menteri negara/pimpinan lembaga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan secara nasional kepada Presiden sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional. (5) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah. SKPD Gubernur Gubernur Menteri/pimpi nan lembaga Presiden

Menteri/pimpi nan lembaga

7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

bab III pengendalian dan evaluasi

Kementerian/ Lembaga

Bappenas

Pasal Pasal dan Pasal

5 ayat (1), 18 ayat (1) ayat (2), 18A, Pasal

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait 18B ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

pasal 7

(6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

1

Peraturan Pemerintah PPNomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Pasal 4 PJP

(5) Rancangan Awal RPJP Nasional disiapkan oleh Menteri dengan menggunakan antara lain : a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya. (6) Penyiapan Rancangan Awal RPJM Nasional dilaksanakan oleh Menteri pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan.

unsur penyelenggar a negara dan/atau masyarakat

Presiden

Pasal 10 RPJM

Presiden hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan; dan

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara (LNRITahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286); UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRI

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Presiden

Peraturan Terkait Nomor 4421); UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437); PP Nomor 20 Tahun 2004entang RKP (LNRI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan LNRI Nomor 4405); PP Nomor 21 Tahun 2004entang RKAKL (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor 4406);

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pasal 12 Renstra

(7) Pimpinan Kementerian/Lembaga melaksanakan penyiapan Rancangan Renstra-KL periode berikutnya untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan rancangan rencana pembangunan secara teknokratik di sektornya.

aspirasi masyarakat hasil evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional yang sedang berjalan; dan aspirasi masyarakat

2

PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Bab III Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1.

2.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

SKKD Provinsi

Gubernur • Pasal 5 ayat (2) melalui UUD 1945; Kepala • UU Nomor 25/ Bappeda 2004 tentang Provinsi, dan SPPN (LNRI Menteri/Kepal Tahun 2004 a Lembaga Nomor 104, terkait Tambahan LNRI Nomor 4421) Bupati/Waliko

SKPD

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kabupaten/K ota Kepada ta melalui Kepala Bappeda Kab/Kota, dan Pimpinan KL terkait a. b. c. Menteri; Menteri Keuanga n; dan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Kepala Bappeda Provinsi

3

PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab Pembinaan

II

3.

Bab III Pengawasan 4.

Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi: a. koordinasi pemerintahan antar susunan Pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan Pemerintahan; c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; d. pendidikan dan pelatihan; dan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah meliputi: a. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi;

Pasal 5 ayat (2) UUD ’45; UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125, Tambahan LNRI No.4437) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.3/ 2005

dilaksanakan antar susunan Pemerintahan yang terkait (nasional, regional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa)

Irjen Departemen, Unit Pengawasan LPND, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Presiden Presiden melalui Menteri Menteri melalui Gubernur

Peraturan Terkait tentang Perubahan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 No.108, Tambahan LNRI No.4548); • Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; • UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Bab Pelaporan

V 5.

b.

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota; dan c. pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaporkan oleh Menteri kepada Presiden-

Menteri Gubernur Bupati/waliko ta

4

PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Bab II,Bab III

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (LPPD):

Provinsi oleh gubernur melalui menteri Kabupaten/ko ta oleh bupati/ walikota melalui gubernur

Presiden

Menteri

Evaluasi LPPD

Oleh Menteri Oleh Gubernur Kepala Daera

Provinsi Kabupaten/k ota DPRD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ):

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548)

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

5

PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pasal 4-6

(1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah mencakup; a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota; b. neraca daerah; c. laporan arus kas; d. catatan ataslaporan keuangan daerah; e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; f. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Kepala Daerah

Menkeu Mendagri Menteri teknis

1. Pasal 5 vat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Laporan Sesuai standar akuntansi

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

6

PP Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 8, 15, 18,19

Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat

Pemerintah Pusat/Presid en Gubernur

Provinsi Kabupaten/k ota

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8/2005 tentang Penetapan Perpu Nomor 3/2005 tentang Perubahan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4355);

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

7

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab II, IV, V, VIII. IX, X

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan: a. Laporan Keuangan; dan b. Laporan Kinerja. Laporan Keuangan: (1) Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah setidak-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran;

Menteri/Kepal a Lembaga melalui Menkeu Menteri/Kepal a Lembaga Menkeu untuk APBN

Presiden

Selambatnya 2 bln setelah TA berakhir

BPK Presiden BPK

Selambatnya

3

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan LNRI Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548); UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

b. Neraca; c. Laporan Arus Kas ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah setidak-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; dan c. Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara/Daerah setidak-tidaknya terdiri dari: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas ; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Kinerja:

bln setelah TA berakhir

Kepala SKPD

gubernur/bup ati/walikota BPK

Menteri/Pimp inan Lembaga Kepala SKPD Laporan Keuangan dan Kinerja Interim: Kepala satuan kerja sebagai kuasa Pengguna Anggaran

Mekeu,Mene g PPN, dan Menpan gubernur/bup ati/walikota, dan Menpan Menteri/Pimp inan Lembaga

Selambatnya 2 bln setelah TA berakhir

triwulanan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kementerian/ lembaga Menteri/Pimp inan Lembaga Kepada Mekeu, Men PPN, dan Menpan gubernur/bup ati/walikota

Peraturan Terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan LNRI Nomor 4438)

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

triwulanan

Laporan Keuangan Atas Pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan:

Kepala SKPD sebagai kuasa Pengguna Anggaran Kepala SKPD

gubernur dan Menteri/Pimp inan Lembaga terkait Menteri/Pimp inan Lembaga terkait, dan Presiden melalui Menkeu Bendahara Umum Negara/ Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Negara/ Daerah, Menteri/Pimpinan

Laporan Pertanggungjawaban bendahara gubernur

Bendahara penerimaan/ pengeluaran Laporan Manajerial di Bidangkeuangan:

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Lembaga/gu bernur/ bupati/ walikota, dan BPK

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

diatur dengan peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga/gubern ur/bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

8

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah yang baru dibentuk. 2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sisternatis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. 3. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 4. Evaluasi Daerah Otonom Baru yang selanjutnya disingkat EDOB adalah evaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

daerah yang baru dibentuk.

9

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 9

(1) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri. (2) Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 46

(4) Menteri melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi. (5) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi. (6) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi evaluasi terhadap : kebijakan perencanaan pembangunan daerah; pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 47 d. e. f. Pasal 48

(4) Evaluasi oleh gubernur, bupati/walikota dalam

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. (5) Evaluasi oleh Bappeda meliputi : c. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan d.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan BAB II Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 1. mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. 2. bentuk dan isi berpedoman kepada peraturan perundang-undangan 3. SKPD Gubernur Gubernur Mendagri, Menkeu dan Menteri yang membidangi perencanaan Nasional DPRD Presiden Tiap triwulan, tiap berakhir tahun anggaran

Menteri Keuangan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Menteri/pimpi nan lembaga yang mengalokasi kan dana dekonsentras i Kepala Daerah Kepada Menteri Keuangan

Peraturan Terkait

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

11

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7, 10, 15, 79, 90, 98102,122 32, 47, 50-53, 83, 90, 129

(1) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif (3) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah. (4) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

DPRD

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; 2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LNRI Nomor 4286); 3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa n Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LNRI Nomor 4355); 4. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Perundangundangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389) 5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan LNRI Nomor 4400); 6. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LNRI Nomor 4421); 7. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (6) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Peraturan APBD Provinsi Gubernur Bupati/Walik ota

Mendagri Gubernur

1. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437); 4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LNRI Nomor 4438)

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

sebelumnya 2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Menkeu & Men PPN

Peraturan Terkait 1. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1. Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3. Undangundang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4. PP No. 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10

(1) Keluaran dari masing-masing kegiatan dalam satu program harus sinergi mendukung pencapaian hasil yang diharapkan dari program yang bersangkutan (2) Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab dari segi kebijakan pencapaian kinerja K/L (3) Kementrian negara/lembaga menbuat laporan triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan RKA (4) Kementrian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun (1). Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran (2). Dalam rangka penerapan angaran berbasis kinerja, kementrian negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja

Kementrian negara/lemb aga

• Laporan triwulanan paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. • Evaluasi kinerja program paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun Evaluasi kinerja program sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun

PP No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

Pasal 7 Pasal 8

Kementrian negara/lemb aga

Peraturan Presiden

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan Perpres 7/2005: RPJMN 2004-2009

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Presiden

Peraturan Terkait UUD 45 pasal 4 (1) UU no. 17/2003: Keuangan negara UU no. 25/2004: SPPN Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 45 pada; 4 (1) TAP MPR no. XI/MPR/1998: penyelenggara an negara yg bersih & bebas KKN Kepres no 31/1983: BPKP Kepres no. 100/1998: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

1

Pasal 2 Pasal 5

(1) (2)

Penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil pemilu 2004. Pemantauan pelaksanaan RPJMN dituangkan ke dalam Renstra K/L dan RPJMD

Menneg PPN/Kepala Bappenas

2

Perpres 56_2005 tentang Tim Monitoring & Evaluasi Program Subsidi Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Instruksi Presiden Inpres No. 7/1999: Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pasal 2 dan 3

Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi, salah satunya adalah: melakukan evaluasi desain kebijakan, proses dan kualitas pendataan, serta efektivitas pelaksanaan program dalam rangka perbaikan kebijakan program pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin. (1) Pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi melalui sistem pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah. (2) Indikator, metode, mekanisme & tata cara pelaporan kinerja instansi pemerintah. (3) Mekanisme pelaporan secara berjenjang.

Tim monitoring dan evaluasi

presiden

1

Diktum keempat, Lampiran inpres (poin II)

Pimpinan lembaga/inst ansi Pimpinan Daerah Prov Pimpinan Daerah Kab/Kota BPKP

Presiden/Wa pres/Menpan /BPKP Presiden/Wa pres/Mendag ri/BPKP Gubernur/Ke pala Daerah terkait Presiden/Me npan/Kepala LAN

Alat evaluasi yang digunakan: LAKIP Format sudah ada

Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun

akhir

akhir akhir

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait tata kerja menteri negara koordinator Kepres no. 134/1998 Kepres no. 8/1999: LAN

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

1

Peraturan Menteri Permendagri 6/2007: Petunjuk teknis penyusunan & penetapan standar pelayanan minimal (SPM)

Pasal 5 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18

(1)

(2) (3) (4) (5)

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yg menjamin pencapaian SPM dipantau dan dievaluasi oleh pemerintah secara berkelanjutan terkait dgn keberadaan sistem informasi, pelaporan, dan evaluasi Laporan umum tahunan kinerja penerapan & pencapaian SPM Laporan umum tahunan dari Bupati/Walikota/Gubernur dievaluasi oleh Mendagri Laporan teknis tahunan kinerja penerapan & pencapaian SPM Monitoring & evaluasi umum thd kinerja penerapan & pencapaian SPM pemerintah daerah oleh Mendagri + tim konsultasi penyusunan SPM

Bupati/Walik ota Gubernur

Gubernur Mendagri

Pemda Tim konsultasi Penyusunan SPM

Menteri/Pimp inan LPND DPOD/Sekret ariat DPOD Presiden

UU no. 32/2004: Pemerintahan daerah UU no. 25/2004: Sistem perencanaan pembangunan nasional UU no. 33/2004: Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah UU no. 17/2003; Keuangan negara PP no. 58/2005: Pengelolaan keuangan

Alat evaluasi yang digunakan: SPM Format (dlm bentuk steps/laporan ) sudah ada Laporan berupa hasil kinerja penerapan & pencapaian SPM

1 tahunan

1 tahunan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait daerah PP no. 65/2005: Pedoman penyusunan & penerapan standar pelayanan minimal PP no. 79/2005: Pedoman pembinaan & pengawasan penyelenggara an pemerintahan daerah PP no. 8/2006: laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah UU no. 17/2003: Keuangan negara UU no. 1/2004: Perbendaharaa n negara UU no. 15/2004: Pemeriksaan Pengelolaan &

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

2

Permendagri 16/2007: Evaluasi Raperda APBD dan Raperkada penjabaran APBD

Pasal 2 Pasal 3 Pasal 7

(1)

(2) (3)

Raperdaprov ttg APBD/ perubahan APBD dan Rapergub ttg penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan Gubernur disampaikan kpd Mendagri utk dievaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dlm Kepmendagri Raperda Kab/Kota ttg APBD/perubahan APBD dan Raper Bupati/Walikota ttg penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan Bupati/Walikota

Gubernur

Mendagri

Mendagri Bupati/Walik

Gubernur Gubernur

Alat evaluasi yang digunakan: Raperda APBD, Nota keuangan dan pidato kepala daerah Isi laporan

3 hr kerja

15 hr kerja 3 hr kerja

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait Tg jawab keuangan negara UU no. 32/2004: Pemerintahan daerah UU no. 33/2004: Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah PP no. 24/2004: Kedudukan protokoler & keuangan pimpinan dan anggota DPRD PP no. 24/2005: Srandar akuntansi pemerintah PP no. 54/2005: Pinjaman daerah PP no. 55/2005: Dana

Isi/bentuk Laporan hasil evaluasi: (a) evaluasi atas sistem APBD/perub ahan APBD; (b) evaluasi atas substansi APBD/perub ahan APBD Format (dlm bentuk steps) sudah ada

Frame Time

(4) (5)

disampaikan kpd Gubernur utk dievaluasi Hasil evaluasi dituangkan dlm Keputusan Gubernur Hasil evaluasi Raperda kab/kota ttg APBD/perubahan APBD dan Raper Bupati/Walikota ttg penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD

ota

Gubernur Gubernur

Bupati/Walik ota Mendagri

15 hr kerja 7 hr kerja

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait perimbangan PP no. 58/2005: Pengelolaan keuangan daerah PP no. 79/2005: Pedoman pembinaan & pengawasan penyelenggara an pemerintah daerah Kepmendagri no. 130/2003: Organisasi & tata kerja Depdagri Permendagri no. 13/2006: Pedoman pengelolaan keuangan daerah PP no. 79/2005: Pedoman pembinaan & pengawasan penyelenggara an pemerintahan daerah

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

3

Permendagri 23/2007: Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bab I Pasal 1 Pasak 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 15

1.

2. 3.

Evaluasi kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan: pemeriksaan, monitoring & evaluasi Pemeriksaan thd kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah,

Lap. hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) InJen Lap. Hasil pemeriksaan

Menteri/Gube rnur/BPK

Format laporan sudah ada Laporan berupa hasil pemeriksaan thd kemungkinan

Gubernur/Me nteri/BPK

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Perwakilan Bupati/Walik ota/Gubernur /BPK perwakilan Menteri/Gube rnur Gubernur/Me nteri Bupati/Walik ota/Gub

Peraturan Terkait UU no. 32/2004: Pemerintahan daerah UU no. 8/2005 UU no. 3/2005 KepMendagri No. 130/2003: Organisasi & tata kerja Depdagri

Isi/bentuk Laporan penyimpanga n, KKN

Frame Time

4.

urusan pemerintahan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, kebijakan PHLN. Evaluasi thd administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

PPP InProv Lap. Hasil pemeriksaan PPP InKab/Kota Lap. Monev PPP InJen Lap. Monev PPP InProv Lap. Monev PPP InKab/Kota

4

Permendagri 28/2007: Norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah

Pengawasan atas kinerja pemerintah daerah & kinerja DPRD, yg meliputi: pengawasan pelaksanaan azas desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (1) Norma pengawasan (2) Kode etik pejabat pengawas pemerintah (3) Pejabat pengawas pmeerintah (1) Norma pengawasan meliputi: norma umum, norma pelaksanaan, norma pelaporan. (2) Pemeriksaan, monitoring & evaluasi meliputi: Rancangan kebijakan daerah & kebijakan daerah Tupoksi SKPD & DPRD

Bab I

Bab II Pasal 2-5

Pejabat pengawas

Menteri/Pimp inan LPND/

UU no. 8/1974: Pokok-pokok kepegawaian UU no. 28/1999: Penyelenggaraa n Negara yg bersih & bebas dari KKN UU no. 31/1999: Pemberantasan tindak pidana korupsi UU no. 15/2004: Pemeriksaan, pengelolaan & Pertanggungjaw

Alat evaluasi yang digunakan belum lengkap Format belum lengkap Isi laporan merupakan hasil pelaksanaan pengawasan/ monev

15 hari (stlh melaksanakan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada Kepala Daerah

Peraturan Terkait aban keuangan negara UU no. 32/2004: Pemerintahan Daerah PP no. 30/1980: Peraturan disiplin PNS PP no. 68/1999: Tatacara pelaksanaan peran masyarakat dlm penyelenggaraan negara PP no. 42/2004: Pembinaan jiwa korps & kode etik PNS PP no. 79/2005: Pedoman & pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU no. 22/1999: Pemerintahan daerah UU no. 25/2000: Propenas

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pelaksanaan program dan kegiatan daerah Pengelolaan SDA Kebijakan lainnya (3) Norma pelaporan dalam bentuk tertulis dgn memenuhi standar pelaporan

pemerintah yg ditunjuk pada InJen Dep/LPND, InProv/Kab/K ota

tugas)

1

Keputusan Menteri Kepmenpan KEP/25/M.PAN/2/2004: Pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah

Lampiran Kepmenpan (poin III)

(1) Tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintah (2) Penggunaan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survey secara periodik.

Pimpinan unit kerja

Pimpinan lembaga/inst ansi

Alat evaluasi yang digunakan: kuisioner Format (dlm bentuk

3-6 bulan sekurangkurangnya tahun sekali

1

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait PP no. 25/2000: Kewenangan pemerintah & provinsi sbg daerah otonom Kepres no. 8/2004: Perubahan atas kepres no. 101/2001: Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi & tata kerja menteri negara Kepres no. 10/2004: Perubahan atas kepres no. 108/2001: Unit organisasi & tugas eselon I menteri Negara Inpres no. 1/1995: Perbaikan & peningkatan mutu pelayanan aparatur kpd masyarakat

Isi/bentuk Laporan steps/laporan ) sudah ada Laporan berupa hasil penilaian IKM

Frame Time

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No

Nomor dan Nama Peraturan

Lokasi

Materi

Stakeholder Dari Kepada

Peraturan Terkait KepMenPan no. 63/KEP/M.PAN/ 7/200: Pedoman umum penyelenggara an pelayanan publik

Isi/bentuk Laporan

Frame Time

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 3. JENIS-JENIS LAPORAN YANG HARUS DIBUAT OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. 1 Jenis Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sumber Peraturan Inpres 7 1999 Materi Laporan Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup: 1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; 2. Program kerja yang menjadi isu nasional; 3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pembuat Laporan Semua SKPD Penerima Laporan MenPAN dan BPKP

2

Laporan keuangan pemerintah daerah

3

• RPJPD, RPJMD, RKPD • Renstra-SKPD, Renja SKPD

UU 1 2004, UU 32 2004, UU 33 2004, PP 58 2005, PP 8 2006 UU 32 2004, UU 25 2004, PP 58 2005

PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) • Bappeda • SKPD

gubernur/bupati/walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang kemudiaan kepada BPK

a. RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional; b. RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional; memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; c. RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan

Sumber Peraturan

Materi Laporan masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah; d. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. e. Renja SKPD merupakan penjabaran dari renstraSKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Pembuat Laporan

Penerima Laporan

4 5 6 7 8 9

Perda tentang RPJPD, RPJMD Penyebarluasan RPJPD, RPJMD ke masyarakat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Rancangan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD RKA-SKPD

PP 8 2008 PP 8 2008 PP 8 2008 PP 17 2007 UU 33 2004, UU 17 2003, PP 58 2005 PP 58 2005, UU 3 2004 Berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Disertai penjelasan dan dokumen pendukung

Gubernur/Bupati/Wali kota Gubernur/Bupati/Wali kota Gubernur/Bupati/Wali kota Pemda Kepala daerah SKPD

Menteri dari gubernur, gubernur dengan tembusan mendagri dari bupati/walikota masyarakat Menteri dari gubernur, gubernur dengan tembusan mendagri dari bupati/walikota DPRD PPKD

10

Raperda tentang APBD dan penjabaran APBD

UU 33 2004, UU 17 2003, PP

Kepala daerah

DPRD

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No. 11

Jenis Laporan Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota Hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir Sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.

Sumber Peraturan 58 2005 UU 32 2004, PP 58 2005

Materi Laporan

Pembuat Laporan Gubernur Bupati/Walikota

Penerima Laporan Menteri Dalam Negeri Gubernur

12

PP 58 2005, PP 79 2005

Gubernur

Menteri Dalam Negeri

13

PP 58 2005

Gubernur Bupati/Walikota

Menteri Dalam Negeri Gubernur

14 15

PP 58 2005 PP 58 2005

Pemerintah daerah Pemerintah daerah

DPRD DPRD

16

PP 58 2005

17

Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan

PP 58 2005, PP 8 2006

Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit meliputi: a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset; d. prosedur akuntansi selain kas. Laporan keuangan: laporan realisasi angaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan

PPKD

Kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber Peraturan

Materi Laporan dilampiri laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Juga disertai pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota (PP 8 2006) Berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Dilampiri dengan laporan keuangan dan kinerja interim atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam Laporan Keuangan kementrian negara/lembaga pengguna anggaran yang bersangkutan • setiap triwulan dan berakhirnya tahun anggaran • mencakup aspek manajerial (perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan sasaran tindak lanjut) dan aspek akuntabilitas (laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang) • Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. • Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Permenkeu • setiap triwulan dan berakhirnya tahun anggaran

Pembuat Laporan

Penerima Laporan yang kemudian disampaikan kepada BPK

18 19

Kepala daerah menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemda Laporan kinerja instansi pemerintah daerah Laporan keuangan dan kinerja interim Laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Kepala SKPD menyampaikan laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan Laporan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan

PP 58 2005 PP 8 2006

Kepala Daerah Kepala daerah SKPD

DPRD

Gubernur/Bupati/Walikota dan Menteri PAN Gubernur/Bupati/Walikota Menteri/pimpinan lembaga serta kepada presiden melalui Menteri Keuangan Gubernur/Bupati/Walikota menteri/pimpinan lembaga terkait dan

20 21 22

PP 8 2006 PP 8 2006 PP 8 2006

SKPD Gubernur/Bupati/Wali kota Kepala SKPD

PP 7 2008

Kepala SKPD yang melaksanakan

Gubernur /Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kementrian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan

23

Laporan keuangan dan kinerja gabungan atas pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan dari SKPD Laporan kegiatan dekonsentrasi/tugas

PP 8 2006

Gubernur/kepala daerah

Menteri/pimpinan lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menkeu

PP 7 2008

Gubernur

(yang

• Mendagri

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan pembantuan (gabungan laporan dari SKPD/Bupati/Walikota)

Sumber Peraturan

Materi Laporan • mencakup aspek manajerial (perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan sasaran tindak lanjut) dan aspek akuntabilitas (laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang) • setiap triwulan dan berakhirnya tahun anggaran • bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan • laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan setiap berakhirnya tahun anggaran dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD Setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan RKPD mengacu pada Renjapemerintah. RKPD dijabarkan dalam RKA-SKPD Untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD

Pembuat Laporan menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan)

Penerima Laporan • Menkeu • Men PPN

Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan

PP 7 2008

SKPD

Menteri/pimpinan lembaga pemberi dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Menkeu Menkeu dengan tembusan Gubernur

Gubernur Bupati/Walikota

24

Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dan Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai

PP 8 2006

25

26 27 28

UU 17 2003, UU 1 2004, UU 32 2004, UU 33 2004 Permendagri 16 2007 UU 33 2004 UU 33 2004 UU 33 2004

Gubernur/Bupati/Wali kota

DPRD

Pemerintah daerah Pemerintah daerah SKPD

Pemerintah pusat (presiden)

DPRD

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No. 29

Jenis Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sumber Peraturan UU 33 2004, PP 56 2005

Materi Laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah mencakup: a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota; b. neraca Daerah; c. laporan arus kas; d. catatan atas laporan Keuangan Daerah; e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; f. laporan keuangan Perusahaan Daerah; dan g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal Daerah. Ruang lingkup LPPD: • Urusan desentralisasi • Tugas pembantuan • Tugas umum pemerintahan Ruang lingkup LPPD: • Urusan desentralisasi • Tugas pembantuan • Tugas umum pemerintahan Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota Laporan: • Penyusunan perangkat daerah • Pengisian personil • Pengisian keanggotaan DPRD • Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan • Pembiayaan dan pengalihan dokumen • Pelaksanaan penetapan batas wilayah • Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan • Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya

Pembuat Laporan Kepala Daerah

Penerima Laporan Presiden, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, juga dapat disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.

30

31

32 33

• LPPD Kabupaten/Kota • laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah • laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah • LPPD Provinsi • laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah • laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen Ringkasan hasil evaluasi olehGubernur terhadap LPPD Kabupaten/kota Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemda bagi daerah otonomi baru

PP 3 2007

Bupati/walikota

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

PP 3 2007

gubernur

Presiden melalui Mendagri.

PP 3 2007 PP 3 2007

gubernur Gubernur/bupati/wali kota

mendagri Presiden melalui mendagri bagi gubernur dan kepada menteri melalui gubernur bagi bupati/walikota

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan

Sumber Peraturan PP 3 2007

Materi Laporan dipindahkan • Materi lainnya yang dianggap perlu dilaporkan LKPJ sekurang-kurangnya: • Arah kebijakan umum pemerintahan daerah • Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah • Penyelenggaraan urusan desentralisasi • Penyelenggaraan tugas pembantuan • Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan LKPJ terdiri ats: • LKPJ akhir tahun anggaran • LKPJ akhir masa jabatan (merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan) Ringkasan LPPD Sumber informasi utama EKPPD adalah LPPD yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah (presiden). Selain itu, dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan pemerintah, tanggapan atas LKPJ kepala daerah, maupun laporan dari masyarakat. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPJ, ILPPD, EKPOD dan laporan lainnya EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama tiga tahun berturut-turut EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonomi baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek

Pembuat Laporan

Penerima Laporan

34

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Kepala daerah

DPRD

35 36

Informasi LPPD Laporan hasil pelaksanaan EKPPDProvinsi dan Kabupaten/kota (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah)

PP 3 2007 PP 6 2008

Kepala daerah Tim nasional EPPD (diketuai oleh Mendagri) Gubernur

masyarakat Presiden melalui mendagri

Presiden melalui mendagri

37 38 39 40

Hasil pelaksanaan EKKPD kepada masyarakat Hasil evaluasi pengukuran kinerja mandiri Hasil EKPOD (evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah) Hasil EDOB untuk provinsi dan kabupaten/kota

PP 6 2008 PP 6 2008 PP 6 2008 PP 6 2008

Gubernur Tim Penilai Tim nasional EPPD Tim nasional EPPD

Masyarakat Kepala daerah, DPRD dan kepala SKPD Presiden melalui Mendagri Presiden

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No. 41 42

Jenis Laporan Rancangan Raperda tentang RPJPD, RPJMD Perda tentang RPJPD, RPJMD provinsi dan kabupaten/kota Penyebarluasan RPJPD, RPJMD ke masyarakat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota Penyebarluasan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota kepada masyarakat • Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi • Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota

Sumber Peraturan PP 8 2008 PP 8 2008

Materi Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang

Pembuat Laporan Pemerintah daerah Gubernur Bupati/Walikota DPRD

Penerima Laporan

Menteri dari gubernur gubernur dengan tembusan mendagri dari bupati/walikota masyarakat Menteri dari gubernur gubernur dengan tembusan mendagri dari bupati/walikota Masyarakat

43 44

PP 8 2008 PP 8 2008

Gubernur/Bupati/Wali kota Gubernur Bupati/Walikota

45

PP 8 2008

Gubernur/Bupati/Wali kota Meliputi evaluasi terhadap: 1. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah 2. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Hasil rencana pembangunan daerah Gubernur (dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda) Bupati/walikota (dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda) Gubernur/Bupati/wali kota Gubernur Bupati/Walikota

46

PP 8 2008

47 48

Penyebarluasan hasil evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi/kabupaten/kota Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi/ kabupaten/kota Laporan hasil pemeriksaan pejabat

PP 8 2008 PP 79 2005

Masyarakat Presiden melalui Mendagri Mendagri melalui Gubernur Mendagri dan gubernur dengan

49

Permendagri 23

inspektorat

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan pengawas pemerintahan

Sumber Peraturan 2007

Materi Laporan

Pembuat Laporan jenderal/provinsi/insp ektorat kabupaten/kota inspektorat jenderal/provinsi/insp ektorat kabupaten/kota inspektorat jenderal/provinsi/insp ektorat kabupaten/kota Unit pelayanan instansi pemerintah

Penerima Laporan tembusan BPK/ Gubernur dengan tembusan mendagri dan BPK perwakilan/ bupati/walikota dengan tembusan Gubernur dan BPK perwakilan. Mendagri dan gubernur/ Gubernur dengan tembusan mendagri/ bupati/walikota dengan tembusan Gubernur. Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota

50

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pejabat pengawas pemerintah Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah secara periodik Rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM Laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi. Laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Permendagri 23 2007 Permendagri 23 2007 Kepmen PAN no: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 PP 65 2005

51

52

53

• •

Rencana pencapaian dituangkan dalam RPJMD dan Renstra SPKP Target tahunan pencapaian SPM dituangkan dalam RKPD, Renja SKPD, KUA, RKA-SKPD) Gubernur/Bupati/wali kota Pemerintah daerah Mendagri/ Mendagri melalui Gubernur Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi, dan Menteri/Kepala Lembaga terkait Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Kementerian/Lembaga terkait dengan tembusan kepada Kepala SKPD Provinsi yang tugas dan kewenangannya sama d. Menteri; e. Menteri Keuangan; dan

54 55 56 57

Permendagri 6 2007 Permendagri 6 2007 PP 39 2006 PP 39 2006

Data umum, pencapaian keuangan dan capaian fisik, kendala, tindak lanjut. Data umum, pencapaian keuangan dan capaian fisik, kendala, tindak lanjut.

SKKD Provinsi SKPD Kabupaten/Kota

58

Laporan triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD

PP 39 2006

Data umum, pencapaian keuangan dan capaian fisik, kendala, tindak lanjut.

Kepala Provinsi

Bappeda

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan Provinsi dan Kabupaten/Kota . laporan triwulanan

Sumber Peraturan

Materi Laporan

Pembuat Laporan f.

Penerima Laporan Menteri Dalam Negeri

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 4. JENIS-JENIS LAPORAN YANG HARUS DIBUAT OLEH INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. 1 Jenis Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sumber Peraturan Inpres 7 1999 Materi Laporan Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup: 4. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; 5. Program kerja yang menjadi isu nasional; 6. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah. Laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementrian negara/lembaga masingmasing Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP. Rancangan renja-KL memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra-KL Pembuat Laporan Instansi Pemerintah: Departemen/nonDepartemen Penerima Laporan MenPAN dan BPKP

2

Laporan keuangan negara/lembaga

kementrian

UU 1 2004

Menteri/pimpinan lembaga

Menteri keuangan

3 4

Rancangan Renstra-KL dalam rangka pelaksanaan program dalam RPJM Nasional Rancangan renja-KL

UU 25 2004, PP 40 2006, Perpres 7 tahun 2005 UU 25 2004, PP 40 2006

Kementrian/lembaga Kementrian/lembaga

Pimpinan kementrian PPN/Kepala Bappenas Dikoordinasikan oleh Menteri PPN

5

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Rencana keja dan rancangan anggaran kementrian negara/lembaga Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh DPR sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya disampaikan

UU 25 2004

Pimpinan Kementrian/lembaga Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementrian/negara diatur dengan Peraturan Pemerintah kementrian negara/lembaga kementrian negara/lembaga

6 7

UU 17 2003 UU 17 2003

Menteri PPN menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan DPR Menkeu

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

8

kepada Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan KL periode sebelumnya

UU 25 2004

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat

Pimpinan Kementrian/lembaga

Menteri PPN menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementrian/Lembaga dan evaluasi SKPD Presiden Mendagri dikoordinasikan oleh

9

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara nasional Penyusunan SPM Laporan keuangan kementrian negara/lembaga sebagai pertanggungjawaban APBN

PP 79 2005

10

UU 33 2004

Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya Menteri negara/pimpinan lembaga Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM Setidak-tidaknya terdiri dari: • Laporan realisasi anggaran • Neraca • Catatan atas laporan keuangan Laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan dilaporkan secara terintegrasi dalam laporan keuangan kementrian negara/lembaga pengguna anggaran yang bersangkutan Berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD Berdasarkan laporan keuangan dan kinerja interim kuasa pengguna anggaran di lingkungan kementrian negara/lembaga Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen

Presiden

11 12

PP 65 2005 PP 8 2006

Konsultasi yang dikoordinasikan oleh Mendagri Presiden melalui Menkeu

13

Laporan Kinerja instansi pemerintah
Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga

PP 8 2006

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran

14

PP 8 2006

Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

15

16 17

18

Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang oleh menteri atau pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan Laporan triwulanan kementrian/lembaga

PP 79 2005

Kep Men PAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 PP 7 2008

Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen Unit pelayanan instansi pemerintah Menteri/pimpinan lembaga

Pendayagunaan Aparatur Negara. Presiden dikordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Presiden melalui Menkeu

PP 39 2006

19 20

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan Renstra-KL dari pimpinan Kementrian/Lembaga

PP 39 2006

Evaluasi pelaksanaan renja-KL dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya

Menteri PPN, Menkeu dan Menteri PAN. Untuk kementrian/lembaga yang melakukan kegiatan di provinsi/kab/kota selain tugas dekonsentrasi/tugas pembantuan wajib menyampaikan tembusan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi Menteri PPN

Informasi pengendalian dan PP 39 2006 evaluasi pelaksanaan rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundangundangan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 5. TIME FRAME PENYAMPAIAN PELAPORAN OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. 1 2 Laporan 1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan keuangan pemerintah daerah 2 3 4 5 6 Bulan 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 7 8

• RPJPD, RPJMD, RKPD • Renstra-SKPD, Renja SKPD Perda tentang RPJPD, RPJMD Penyebarluasan RPJPD, RPJMD ke masyarakat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah Rancangan kebijakan umum APBD sebagai landasan penyusunan RAPBD

Paling Paling lambat 2 lambat 3 bulan bulan setelah setelah TA TA berakhir berakhir (ke (ke BPK) Gubernur /Bupati/W alikota) RPJMD Paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik, RKPD selambat-lambatnya bulan Mei TA sebelumnya

Selambat lambatny a pertenga han bulan Juni TA berjalan (kepada DPRD)

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No. 9 10

Laporan 1 RKA-SKPD Raperda tentang penjabaran APBD APBD dan 2 3 4 5 6

Bulan 7 8 9 10 Minggu I Oktober tahun sebelumn ya (kepada DPRD) Paling lambat 3 hari kerja disampai kan kepada Mandagri / Gubernur untuk evaluasi Paling lambat 15 hari kerja setelah raperda diterima Selambat lambatny a 31 Desembe r TA sebelumn ya. Dilaporka 11 12

11

Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota

12

Hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

13

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 4 5 6

Bulan 7 8 9 10 11 12 n kepada Mendari selambat lambatny a 7 hari kerja setelah ditetapka n

14

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya

Akhir bulan Juli TA yang bersangk utan (kepada DPRD) Persetuju an DPRD selambat lambatny a 3 bulan sebelum berakhirn ya TA

15

Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir

16 17

Sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan pemerintah daerah

Laporan keuanga n disampai kan kepada

Paling lambat 6 bulan setelah TA berakhir

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 BPK selambat lambatny a 3 bulan setelah TA berakhir 4 5 6 (kepada DPRD)

Bulan 7 8 9 10 11 12

18 19

Sistem pengendalian intern di lingkungan pemda Laporan kinerja instansi pemerintah daerah (SKPD)

Selambat lambatny a 2 bulan setelah TA berakhir Sekurang-kurangnya setiap triwulan

20 21 22 23 24 25

Laporan keuangan dan kinerja interim Laporan keuangan atas pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi/ tugas pembantuan Laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Paling lambat 6 bulan setelah TA

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 4

26 27 28

29

Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Pemerintah RKPD yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dan Renja SKPD disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai Sistem Informasi Keuangan Daerah 31 januari untuk APBD setiap TA (apabila ada perubaha n APBD paling lambat disampaik an 30 hari setelah ditetapka nnya perubaha n APBD tahun berjalan

Bulan 6 7 8 berakhir (kepada DPRD) setiap semester dalam tahun anggaran berjalan 5

9

10

11

12

Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD per semester

31 Agustus untuk lap realisasi APBD, neraca daerah, lap arus kas, catatan atas lap keuanga n daerah, informasi dana dekonsen trasi dan dana pembant uan,lap perusaha an daerah

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 4 5 6

Bulan 7 8 dan data yang berkaitan dengan kebutuha n fiskal dan 9 10 11 12

30

• LPPD Kabupaten/Kota • laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah • laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah

31

• LPPD Provinsi • laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah • laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen

32

Ringkasan hasil evaluasi oleh Gubernur terhadap LPPD Kabupaten/kota

33

Laporan perkembangan

Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir (LPPD Kab/Kota ) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada pemerintah (presiden) paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir (LPPD Provinsi) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada pemerintah (presiden) paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD Paling lambat 1 bulan setelah Gubernur menerim a LPPD Kab/Kota Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 4 5 6 penyelenggaraan pemda bagi daerah otonomi baru Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Bulan 7 8 9 10 11 12

34

Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir (LKPJ Akhir TA) Paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan Paling Paling lama 6 lama 9 bulan bulan setelah setelah TA TA berakhir berakhir (laporan (EKPPD hasil pemerint sementar ahan a EKPPD kab/kota) provinsi/k ab/kota) EKPPD Akhir masa jabatan dilakukan paling lama 30 hari sejak diterimanya LPPD akhir masa jabatan kepala daerah Paling lambat 3 bulan setelah berakhirn ya TA

35 36

Informasi LPPD Laporan hasil pelaksanaan EKPPDProvinsi dan Kabupaten/kota (evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah)

37 38

Hasil pelaksanaan EKKPD kepada masyarakat Hasil evaluasi pengukuran kinerja mandiri

39

Hasil EKPOD (evaluasi kemampuan

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No. 40 41 42 43 44 45

Laporan 1 penyelenggaraan otonomi daerah) Hasil EDOB untuk provinsi dan kabupaten/kota Raperda tentang RPJPD Perda tentang RPJPD, RPJMD Penyebarluasan RPJPD, RPJMD ke masyarakat Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD Penyebarluasan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang RKPD provinsi dan RKPD kabupaten/kota kepada masyarakat • Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi • Evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota Penyebaran hasil evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi/kabupaten/kota Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota disusun dalam bentuk PKPT (program kerja pengawasan tahunan) Laporan hasil pemeriksaan pejabat pengawas pemerintah Laporan hasil monitoring dan evaluasi pejabat pengawas pemerintah Hasil pemantauan dan pemutakhiran 2 3 4 5 6 Dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Bulan 7 8 9 10 11 12

Paling lama 6 bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan Paling lama 1 bulan setelah ditetapkan (RPJPD disampaikan kepada Menteri dari gubernur dan kepada gubernur dari bupati/walikota), Paling lama 6 bulan setelah kepala daerah dilantik (RPJMD)

46

47 48

49 50 51

Pemutakhiran hasil pengawasan pejabat pengawas pemerintahan dilakukan paling sedikit 2 kali dalam setahun

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Laporan 1 2 3 4 5 6 atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan Indeks Kepuasan Masyarakat Rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM Laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

Bulan 7 8 9 10 11 12

52 53 54 55 56

57

Laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

58

Laporan triwulanan Provinsi dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD Provinsi dan laporan triwulanan Kabupaten/Kota .

Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir

Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir

Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir

Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 5 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir Paling lambat 14 hari kerja setelah triwulan ybs berakhir

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

Lampiran 6. TIME FRAME PENYAMPAIAN PELAPORAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. 1 2 Jenis Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Laporan keuangan kementrian negara/lembaga 1 2 3 4 5 6 Bulan 7 8 9 10 11 12 Akhir TA

3

4 5 6 7

Rancangan Renstra-KL dalam rangka pelaksanaan program dalam RPJM Nasional Rancangan renja-KL Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Rencana keja dan rancangan anggaran kementrian negara/lembaga Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh DPR sebagai bahan penyusunan RUU tentang APBN tahun berikutnya disampaikan kepada Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan KL periode sebelumnya Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan Laporan pertanggungjawaban

Selambatlambatnya 2 bulan setelah TA berakhir

Pertengahan bulan Maret

8

9

10

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara nasional Penyusunan SPM Laporan keuangan kementrian negara/lembaga sebagai pertanggungjawaban APBN Laporan Kinerja instansi pemerintah

1

2

3

4

5

6

Bulan

7

8

9

10

11

12

11 12

13

14 15

Laporan keuangan dan kinerja interim kementrian negara/lembaga Laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang oleh menteri atau pimpinan lembaga yang mengalokasikan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan kepada presiden Laporan triwulanan kementrian/lembaga

Selambatlambatnya 2 bulan setelah TA berakhir Selambatlambatnya 2 bulan setelah TA berakhir

Sekurang-kurangnya setiap triwulan

16 17

18

Paling lambat 14 hari kerja

Paling lambat 14 hari

Paling lambat 14 hari

Paling lambat 14 hari

Pemetaan Peraturan Perundang-Undangan Evaluasi Kinerja Pembangunan

No.

Jenis Laporan

1

2

3 setelah triwulan ybs berakhir

4

5

19

Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan Renstra-KL dari pimpinan Kementrian/Lembaga

20

Informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir (untuk Renja-KL) Paling lambat 4 bulan sebelum RPJM Nasional berakhir e

Bulan 6 kerja setelah triwulan ybs berakhir

7

8

9 kerja setelah triwulan ybs berakhir

10

11

12 kerja setelah triwulan ybs berakhir

AHPuji empirik ke pakar Meta analisis ekpd


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7011
posted:6/22/2009
language:Indonesian
pages:144
Description: Oleh: EKPD,Bappenas,dan Umi Hanik (?)