LEGALITAS PERKAWINAN JANDA

Document Sample
LEGALITAS PERKAWINAN JANDA Powered By Docstoc
					                     LEGALITAS PERKAWINAN JANDA

    YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF

                   HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

               (Studi Kasus di Kecamatan Sawangan Kota Depok)

                                     Skripsi
                Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
                        Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)




                                      Oleh:
                           Rizal Fauzi
                        NIM: 105043101309
            KONSENTRASI PERBANDINGAN MADZHAB FIQH
      PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
                    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
        UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
                                   JAKARTA
                                1430 H / 2009 M
                       PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul LEGALITAS PERKAWINAN JANDA YANG BERCERAI DI
LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAWANGAN KOTA DEPOK) telah
diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 07 Desember 2009. Skripsi ini telah
diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
Jakarta, 07 Desember 2009
Mengesahkan,
    Dekan Fakultas Syari‟ah dan Hukum
    Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM
    NIP. 195505051982031012
    PANITIA UJIAN
1. Ketua : Dr. H. Ahmad Mukri Aji, MA (..........................)
    1957031219851003
2. Sekretaris : Dr. H. Muhammad Taufiki, M. Ag. (..........................)
    196511191998031002
3. Pembimbing I : Dr. A. Sudirman Abbas, MA (..........................)
    150294051
4. Pembimbing II : Drs. H. Hamid Farihi, MA (..........................)
    195811191986031001
5. Penguji I : Dr. H. Muhammad Taufiki, M. Ag. (..........................)
    196511191998031002
6. Penguji II : Drs. Heldi, MPd (..........................) 196304141993031002
                                                   BAB I

                                                          PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

              Agama Islam adalah agama samawi yang terakhir diturunkan kepada nabi

    akhir zaman yaitu Nabi Muhammad saw. Ia melengkapi dan menyempurnakan

    agama-agama samawi yang diturunkan sebelumnya yang bertujuan untuk menjadi

    pedoman hidup umat manusia di dunia dan akhirat dalam mencapai tujuan

    kebahagiaan yang hakiki lahir dan batin .

              Sebagai suatu syariat yang lengkap dan sempurna maka tidak ada suatu aspek

    apapun yang dibicarakan oleh Islam, karena Syariat Islam yang abadi mencangkup

    semua segi kehidupan baik yang mengatur hubungan hamba dengan kholiknya dan

    mengatur pula hubungan hamba dengan seksama.

              Begitu pula Islam mengatur dalam masalah perkawinan yang bertujuan unutuk

    membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat dibawah cinta kasih dan ridho

    Ilahi. Sesusai dengan firman Allah SWT. dalam surat ar-Rum (30):21, yang berbunyi:

        َ َ ٌ ‫ِه ٠ د‬            َ ‫رٗ أ َك ٌى ِ أ ُغى ْٚ ٌ َ ىٕ ٌ ٚجؼً ث ٕى َ دح ٚس ّخ إ‬
                                ْ                                                                                                                ِٚ
        ٍ ْٛ‫َ ِْٓ آ٠َب ِ ِ َْْ خٍَ َ َ ُُْ ِْٓ َْٔف ِ ُُْ أَص َاجًب ِزغْ ُ ُٛا إَِ١َْٙب َ َ َ َ َ١ْ َ ُُْ َِٛ َّ ً َ َدْ َ ً ِ ّ فِٟ رٌَ َ ٢ َب ٍ ِم‬
                                                                                                                                        ْ ‫٠زف َش‬
                                                                                                                    (ٕٔ: ٖٓ/َٚ‫َ َ َ ّ ُٚ َ)اٌش‬  ‫ى‬
Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya Allah Dia ciptakan untukmu isteri-isteri dari
         jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung, dan merasa tentram kepadanya,
         dan dijadikanya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang
         demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S.ar –
         Rum (30):21).
                Ayat di atas mengandung tiga konsep yaitu konsep “sakinah”, di urai melalui

        bahasa hati “saling mengerti dan pengertian” berimplikasi pada suasana keduanya (

        suami istri ), selain konsep “sakinah” ayat itu juga memperkenalkan konsep

        “mawaddah”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai diantara keduanya yang

        mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya

        disempurnakan oleh konsep “rahmah” yang berarti saling menyayangi dan itu

        merupakan anugrah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan

        langgeng.[1]

                Tiga konsep di atas merupakan sebuah proses menuju terbangunya manjadi

        rumah tanggga ideal dan tauladan panutan bagi yang lain, karena rumah tangga yang

        dibina oleh pasangan suami isteri akan terwujud secara baik mana kala keduanya

        saling bantu membantu serta seia sekata kegunung sama mendaki, ke bawah sama

        menurun, terendam sama basah, terbakar sama hangus, dan terpenting saling

        memahami satu dengan lainya. Sehingga di kala tua mendatang, kekal dan bahagia,

        selama hayat di kandung badan.

                Selain itu dalam undang-undang perkawainan No.1 Tahun 1947 bab I pasal (1)

        menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

        wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

        bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

                Perkawinan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera artinya

        terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir
               dan batinya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota

               keluarganya.[2]

                           Tetapi tujuan yang mulai mendalam melestarikan dan menjaga ke seimbangan

               hidup dalam rumah tangga, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk

               dilaksanakan. Sebagaimana sebuah bahtera yang mengarungi lautan tidak selamanya

               berlayar dengan tenang, terkadang tertimpa angin atau badai. Begitupun dengan

               rumah tangga seseorang tidak selamanya mulus berada dalam kasih sayang (mawadah

               wa rahmah) tapi di tengah jalan ada batu sandungan yang menggangu mahligai rumah

               tangga.

                           Maka apa bila salah seorang dari pasangan suami isteri sudah meminta rasa

               tidak suka pada salah seorang pasanganya janganlah terburu-buru untuk di ceraikan,

               siapa tahu di balik rasa tidak suka ada sesuatu kebaikan yang tersembunyi.[3] Sesuai

               dengan surat an-Nisa (4):19 yang berbuyi :

             ٓ ‫ٚ ر عٍ ٘ َ ٌ ٘ج ثج ط ِ ر زّ ٘ َ إ أ ٠ ر‬
                              ٓ                                     ٓ                       ‫٠ذ ُ ٌى أ شص ٕ ء‬             ً          ٕ ِ ٓ ‫أ ُ َز‬
                                                                                                                                               ٌ ٠
             َ ١ِ ْ َ َْْ ‫٠َب ََّٙب اّ ِ٠ َ آ َ ُٛا ال َ ِ ّ َ ُُْ َْْ رَ ِ ُٛا اٌِّغَب َ وَشًْ٘ب َال َؼْ ُُٛ ُ ّ ِزَزْ َ ُٛا ِ َؼْ ِ َب آ َ١ْ ُ ُٛ ُ ّ ِال‬
                 ‫أ ر ش٘ ش ئ ٚ٠ ؼً َٗ ف ٗ خ وض‬
                                    ٍ                                         َ ‫ث ِشخ ِج ِٕخ ٚػ ش ٘ َ ث ّ ش ف ئ ش زّ ٘ َ ف‬
                                                                                  ٓ                                     ٓ                  ١
             ‫ِفَبد َ ٍ ُ َّ َ ٍ َ َبشِ ُٚ ُ ّ ِبٌْ َؼْ ُٚ ِ فَِْْ وَ ِْ٘ ُ ُٛ ُ ّ َؼغَٝ َْْ َىْ َ ُٛا َ١ْ ًب َ َجْ َ َ اٌّ ُ ِ١ ِ َ١ْشًا َ ِ١شًا‬
                                                                                                                                    )ٔ٤ :ٗ/‫(إٌٔغبء‬
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
         jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengmbil
         kembali sebagian dan apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka
         malakukan pekerjaan keji yang nyata.” Dan bergaulah dengan mereka secara pahit
         kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin
         kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah mejadikan padanya kebaikan yang
         baik”.(QS.an-Nisa (4):19)
                     Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1947 tentang perkawianan berusaha

               semaksimal mungkin adanya dapat dilakukan dan menekan angka perceraian kepada

               titik yang paling rendah. Karena perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-

               wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri

               saja, kepada anak-anak yang mestinya harus di asuh dan dipelihara dengan baik.[4]

                           Perceraian tidak lagi boleh dipatutkan sesuka hati kaum laki-laki di atas

               penderitaan kaum perempuan, akan tetapi harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan
              disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebih dahulu

              berusaha mendamaikan pasangan suami isteri tetapi tetap tidak berhasil.[5] Sesuai

              dalam dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam masalah perkawainan seperti

              dinyatakan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1945 bahwa :

              “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan

              dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

                       Hal ini di pertegas lagi dalam pasal 115 kompilasi hukum Islam dan pasal 65

              Undang-Undang No. 7 tahun 1985 yang menyatakan :

              “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah

              Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah

              pihak , “

                       Meskipun dalam ketentuan hukum Islam tepatnya dalam kitab-kitab fiqh

              klasik talak bisa terjadi atau jatuh dimana dan kapan saja tereserah kepada suami

              karena memang talak menjadi “hak paten” suami inipun dalam ayat al-Quran selalu

              lelaki jadi pelaku hukum talak pun tentu pihak suami.[6] Sesuai dengan firman Allah

              dalam surat al- Ahzab (33):49 yang berbunyi :

                              )33:44/‫(االدضاة‬…..ُٓ ُٛ ُ ْ‫َب ََّٙب اّ ِ٠َٓ آ َُٛا إِرَا َ َذْ ُ ُ اٌّْؤْ ِ َب ِ ُ َّ طَّم‬
                                                            ٍ
                                                     ٘ ّ‫ٔى زُ ُ ِٕ د صُ َ ز‬                                    ٌ ٠
                                                                                                     ِٕ ‫٠ أ ُ َز‬
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan perempuan yang
          beriaman, kemudian kamu mentalak (menceraiakan) mereka ...”.(QS. al-Ahzab
          (33):49)
          Berdasarkan konsep di atas bahwa sahnya perkawinan yang sah menuntut

                       Undang-Uudang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa :

              “Tiap-tiap perkawinan dicatat menuntut peraturan perundang-undangan yang berlaku

              nantinya, artinya bahwa jika seseorang melaksanakan perkawainan yang sah maka

              apabila dia melakukan perceraian nanti harus dilakukan berdasarkan ketentuan-

              ketentuan yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Kemudian perceraian

              tersebut telah dianggap sah sehingga dia dapat melakukan perkawinan kembali.
       Akan tetapi hal ini berbeda dengan apa yang telah terjadi di kota depok

tepatnya di desa Bojong sari. Di tempat tersebut penulis menemukan hal yang berbeda

dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, dalam hal ini ditentukan sebuah kasus

bahwa seorang wanita pada awalnya telah melakukan perkawinan yang sah menurut

undang-undang yang berlaku dengan seorang laki-laki. Kemudian dalam perjalanan

membina rumah tangganya ternyata orang tua tiri dari si wanita tersebut tidak senang

dengan si laki-laki tersebut ditambah dengan keadaan si laki-laki yang tidak mapan

dari segi ekonomi, padahal di antara keduanya saling mencintai.

       Oleh karena itu orang tua tiri tersebut meminta si laki-laki itu untuk

menceraikan anak perempuannya dan perceraian tersebut dilakukan tidak melalui

ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Sehingga kita dapat melihat dari kaca

mata undang-undang dapat dikatakan bahwa perceraian tersebut tidak sah, akan tetapi

ironisnya seorang perempuan tersebut setelah melakukan perceraian itu dia

melakukan perkawinan kembali secara sah dengan laki-laki dan telah di karuniai

seorang anak.

       Melihat kasus di atas dapat kita analisa bahwa perceraian yang dilakukan di

atas adalah merupakan perceraian yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Akan

tetapi perceraian tersebut dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang

berlaku dan dianggap tidak sah. Dengan demikian perceraian yang tidak sah tersebut

akan berimplikasi terhadap perkawinan yang akan dilakukannya di kemuidan hari.

Maka jika kita kaitkan dengan konsep di atas dengan kasus yang terjadi di kota Depok

tepatnya di daerah Bojong sari tersebut, maka akan timbul pertanyaan di benak kita

tentang status perawinan wanita tersebut, apa lagi dia telah di karuniai seorang anak

dari hasil perkawinan yang ke dua.
          Melihat realita yang terjadi di atas maka penulis menganggap hal tersebut

   merupakan suatu masalah yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum tersebut baik

   perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Oleh karena itulah penulis

   mengangkat masalah ini dengan judul “LEGALITAS PERKAWINAN JANDA

   YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF

   HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi kasus di Kecamatan

   Sawangan Kota Depok)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.

          Pembahasan dalam skripsi ini akan berkisar terhadap fenomena status

   perkawinan seorang janda yang sebelumnya bercerai di luar pengadilan. Untuk

   memudahkan penulis dalam menyusun karya ilmiahya, penulis membatasi lokasi yang

   akan dijadikan objek penelitianya hanya di kota Depok. Sesuai dengan pokok

   permasalahanya tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perceraian dalam konsep hukum Islam dan hukum positif.

2. Bagaimana setatus perkawinan janda yang tidak memiliki akta cerai perspektif hukum

   Islam dan Hukum positif.

3. Apa pentingnya akta cerai untuk melakukan perkawinan berikutnya.

   C. Tujuan Penelitian

          Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka ajuan di adakannya

   penelitian ini adalah :

       1. Untuk mengetahui keabsahan perceraian dalam konsep hukum Islam dan

          hukum positif

       2. Untuk mengetahui status perkawinan seorang janda yang tidak memiliki akta

          cerai dalam konsep hukum Islam dan hukum positif.
      3. Untuk mengetahui seberapa pentingnya akta cerai dalam perkawinan

           berikutnya.

   D. Kajian Pustaka Terdahulu

   Dalam kajian pustaka terdahulu ini, penulis berusaha mendata dan membaca beberapa

   hasil penelitian yang ada hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang ada

   hubungannya atau hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk

   skripsi maupun buku. Ada beberapa hasil penelitian yang penulis temukan yang

   membahas tentang perceraian dan perkawinan :

1. Skripsi yang berjudul, “Keabsahan Suatu Perkawinan Menurut Pandangan Kantor

   urusan Agama (Studi Kasus KUA Ciputat)”, yang ditulis oleh Yetty Elfa Riza pada

   tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang peran KUA dalam keabsahan suatu

   perkawinan, pandangan KUA tentang keabsahan suatu perkawinan, perkawinan

   berdasarkan ketentuan Undang-undang.

2. Skripsi yang berjudul, “Perceraian di Luar Prosedur Peradilan Agama di Kecamatan

   Sodong Hilir, Tasikmalaya dan Akibat Hukumnya”, yang ditulis oleh Dede Rohyadi

   pada tahun 2008. Skripsi ini membahas tentang hukum perceraian di luar pengadilan,

   kendala suami istri di luar pengadilan agama, tanggapan hakim peradilan agama,

   pencatat nikah dan ulama setempat.

3. Skripsi yang berjudul, “Akibat Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus Pada

   Masyarakat Kecamatan Leuwiliang)” yang ditulis oleh Herna Ramdlaningsih pada

   tahun 2005. Skripsi ini membahas tentang pemahaman dan pengetahuan masyarakat

   tentang peraturan dan perundang-undangan mengenai perceraian, penyebab terjadinya

   perceraian di luar pengadilan, dampak perceraian di luar pengadilan bagi istri dan

   anak.
4. Buku yang berjudul, “Perceraian dibawah tangan; peminggiran hak-hak perempuan;

   yang ditulis oleh Dra. Kustini, M.Si pada tahun 2008. buku ini membahas tentang

   perempuan dalam keluarga buruh migran, perempuan dan perceraian, fenomena buruh

   migran perempuan di desa Kadupura, pergeseran makna cerai di kalangan buruh

   migran, dan pandangan masyarakat terhadap perceraian migran perempuan.

   Dari apa yang penulis kaji, tidak ada yang membahas tentang keabsahan perkawinan

   janda yang tidak memiliki akta cerai , terutama pada kasus yang terjadi didaerah

   sawangan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas lebih memfokuskan terhadap

   masalah status perkawinan janda yang tidak memiliki akta cerai serta kegunaan akta

   cerai dalam perkawinan berikutnya.

   E. Metode Penelitian

          Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai sunber, dengan

   menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

a. Metode Observasi yaitu melakukan penelitian berupa wawancara langsung secara

   mendalam dengan pegawai KUA Bojong Gede tempat perkawinan pertama, Amil

   yang menceraikan di luar pengadilan, pegawai KUA Bojong Sari tempat perkawinan

   kedua, juga wawancara langsung dengan pihak terkait mengenai masalah yang di

   angkat oleh penulis.

b. Metode kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari literatur buku dan

   teks-teks tulisan lain, membaca, dan menghayati serta menganalisa hal yang berkaitan

   dengan masalah perkawinan berikutnya yang dilakukan tanpa akta cerai.

2. Teknik pengumpulan data

          Seperti yang telah di sebutkan pada sumber data, penulis menggunakan teknik

   pengumpulan data melalui library research dan wawancara yang sudah di buat daftar
          wawancaranya. Setelah melakukan wawancara penulis mengubah hasil wawancara

          tersebut ke dalam bahasa tulisan yang kedua menggunakan teknik keputusan, dari

          hasil tersebut kemudian di klafikasikan dan dianalisis .

          F. Sistematika Penulisan

                  Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan

          sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab yang membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan

          masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika

          Penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang menerangkan tinjaun umum tentang perkawinan dalam hukum

          Islam dan hukum positif yang dibatasi hanya dalam pengertian dan dasar hukum,

          rukun dan syarat, tata cara, hal-hal yang membatalkan perkawinan.

BAB III : Bab ini menerangkan sekilas tentang perceraian dalam perspektif hukum Islam dan

          hukum positif yang meliputi sub-sub judul pengertian dan dasar hukum, rukun dan

          syarat, prosedur perceraian,.

BAB IV : Pada bab ini menerangkan tentang duduk perkara, alasan pelaksanaan perceraian dan

          perkawinan, dan hasil analisis masalah.

BAB V : Merupakan bagian penutup bagi sistematika penulisan skripsi ini yang berisi sub-sub

          judul yaitu kesimpulan, saran-saran, serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan

          lampiran-lampiran yang dianggap penting.


                    [1] Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Antar Madzhab)
          (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h.91
                    [2] Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor : Kencana,2003), h. 22
                    [3] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
          Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika,2006), h.16
                    [4] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
          2006), h.8
                    [5] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja
          Grafindo Persada, 2004), h.178
                    [6] Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahad (Bogor: Kencana,2003), h.208
                                                                 BAB II

                         TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF

                                         HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

         A. 1. Pengertian Perkawinan

                        Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dilengkapi

              nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan psikologis

              yang berlangsung dari sejak zaman dahulu. Dalam rangka itu Allah SWT pun telah

              menciptakan segala sesuatu yang ada ini saling berjodohan.

                        Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua

              makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

                        Sesuai dengan perihal di atas, Allah SWT berfirman yang berbunyi :

                                   ْ ٍّ ٠ َ ِٚ ْ ‫ُ ِٚ أ فغ‬
                                                 ّ                             ‫ْ ط وَ ِ َ ر ِذ‬
                                                                                       ّ ٍ                   َ      َ ْ ‫ع‬
                                                                                                                    ٌ
                        )ٖٙ:ٖٙ/‫ُجْذَب َ اّزِٞ خٍَكَ األصَٚا َ َُّٙب ِ ّب ُْٕج ُ األسْض َ ِْٓ َْٔ ُ ُِِٙ َ ِ ّب ال َؼَْ ُٛ َ (٠ظ‬
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari
          apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak
          mereka ketahui.” (QS. Yasin (36): 36)
                Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan Allah SWT sebagai jalan

              bagi manusia untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya. Dengan

              melaksanakan perkawinan yang sah baik menurut hukum agama dan hukum positif,

              maka keturunannya akan mengenal orang tua dan nenek moyangnya, kehidupannya

              adalam bermasyarakat pun akan tenang dan damai, sebab keturunannya jelas dan

              tidak ada anggota masyarakat yang mencurigakan nasab keturunannya.

                                                                                        ‫نك ح‬
                        Dalam al-Qur'an dan Hadits, perkawinan disebut dengan an-nikah (ُ ‫ )ال ِ َا‬dan

                                                   ‫ِ جة‬  ‫زو ج ز‬              ‫ل ّو ج‬
              az-ziwaj atau az-zawj atau az-zijah (ُ َ ْ‫ ]1[.)اِز َا ُ – ال َّ َا ُ - ال ّي‬Secara harfiah an-nikah

                                ُ ‫ْو‬                 ‫ضم‬
                                                     َُ                     ‫ج ع‬
              berarti al-wathu (‫ ,)ال َطْء‬ad-dhammu (ّ ّ ‫ ,)ال‬dan al-jam‟u (ُ ْ‫ .)الْ َم‬al-wathu berasal dari

                                                ‫وطء ي ء و‬
              kata wathu‟a-yatha‟u-wath‟an (ً‫ ) َ ُ َ – َظَ ُ - َعْأ‬artinya berjalan di atas, melalui,

              memijak, menginjak, memasuki, menggali dan bersetubuh atau bersenggama.[2]
       Beranjak dari makna harfiah inilah para ulama fiqih mendefinisikan

perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Sebagaimana menurut pendapat

Wahbah al-Zuhaily Perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta‟

(persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan wath‟i dan berkumpul selama

wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau

sepersusuan.”[3]

       Menurut Hanafiah, “Perkawinan adalah akad yang memberi faedah untuk

melakukan mut‟ah secara sengaja”. Artinya, kehalalan seorang laki-laki untuk ber-

istimta‟ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya

pernikahan tersebut secara syar‟i.[4]

       Menurut Hanabilah pernikahan adalah akad yang menggunakan lafazh inkah

yang bermakna tazwij dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-

senang.[5]

       Dengan redaksi yang berbeda, Imam Taqiyuddin di dalam Kifayat al-Akhyar

mendefinisikan nikah sebagai ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari

rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah al-wath‟ (bersetubuh).[6]

       Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fiqih di atas, sebagaimana akan

dijelaskan lebih luas dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang

menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin jelas karena

menurut al-Azhari makna asal ini kata nikah bagi orang Arab adalah al-wath‟

(persetubuhan).[7]

       Dalam redaksi lain Abu Yahya Zakariya al-Anshary di dalam Fath al-Wahhab

mendefinisikan pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum

kebolehan hubungan seksual dengan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-

kata yang semakna dengannya.[8]
       Dari uraian kitab-kitab fiqih di atas, tampaknya para ulama mendefinisikan

perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja. Hal ini wajar karena

makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Di samping itu

harus diakui yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin

hubungan adalah salah satunya dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik

disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan atau pun karena memenuhi

kebutuhan seksualnya.

       Di dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam Pasal

1 ayat 2 Perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”

       Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

       Pertama, digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita”

mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.

Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh

beberapa Negara Barat.

       Kedua, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa

perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah

tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.

       Ketiga, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus

perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut‟ah dan

perkawinan tahlil.
        Keempat,           disebutkannya             berdasarkan           ketuhanan           Yang        Maha         Esa

menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan

untuk memenuhi perintah agama.[9]

        Di samping definisi dalam UU No. 1 Tahun 1974 di atas, kompilasi hukum

Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan

bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Perkawinan yaitu akad yang sangat

kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.”

        Digunakannya ungkapan: akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan

merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam

rumusan UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata

perjanjian yang bersifat keperdataan.

        Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan ketuhanan Yang Maha

Esa” dalam UU. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam

merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah

melakukan perbuatan ibadah.[10]

        Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah,

ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut

qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti

suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan menghendaki

umatnya berbuat yang sama. Hal ini sesuai dalam suatu hadits yang berasal dari Anas

bin Malik yang berbunyi:

                             ْ                                        ّ      ‫ذ‬           ‫ذ‬
   ‫ٚد ّصٕٟ أثٛ ثىشثٓ ٔبفغ اٌؼجذٞ، د ّصٕب ثٙض، د ّصٕب د ّبد ثٓ عٍّخ، ػٓ صبثذ، ػٓ أٔظ: أ ّ ٔفشا ِٓ أصذبة‬                 ‫ذ‬
                                              ٕ ٚ                             ‫غش‬                   ٍ
   ٍٝ‫إٌج ّ صٍٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ ػٓ ػٍّٗ فٟ اٌ ّ ّ؟ فمبي ثؼعُٙ: ال أرض ّط اٌّغبء، ٚلبي ثؼعُٙ: ال أٔبَ ػ‬                  ٟ
   ‫ٌى ِ أٔ أ ِ أٔ َ أ ُ َ طش أر َ َط‬
     ٚ                                      ٍ          ٕ
   ُ ّ ‫فشاػ، فذّذ اهلل ٚ أصٕٝ ػٍ١ٗ فمبي: "ِبثبي ألٛاَ لبٌٛا وزاٚوزا؟ َ ِ ّٝ َ َب ُصَّٝ ََٚ َب ُ ََٚصْٛ ُ َٚأَفْ َ ُ ََٚ َض‬
                                                                                        ِ ِ ‫ٕغ فّ س َت ػ ْ ع َ ٍ ْظ‬
                                                                                        ٕ            ٕ
                                                                   [11])ٍُ‫اٌِّ َبءَ َ َْٓ َغ َ َٓ ُّزِْٝ فََ١ َ ِ ّْٝ (سٚاٖ ِغ‬
  Artinya: Dan diceritakan kepada kami oleh Abu Bakar Ibn Nafi al-„Abdi, diceritakan kepada
           kami oleh Bahz, diceritakan kepada kami oleh Ahmad Ibn Salamah, dari Tsabit, dari
           Anas: Bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi Saw bertany kepada istri–istr Nabi
           Saw tentang perbuatannya yang masih sirri (rahasia)? Sebagian dari mereka
           menjawab: Aku tidak mengawini wanita, sebagian lagi menjawab: Aku tidak
           memakan makanan daging, sedangkan yang sebagian lagi menjawab: Aku tidak tidur
           di atas kasur, maka kemudian Nabi Saw bertahmid kepada Allah dan memujanya lalu
           berkata: Bagaimanakah keadaan suatu kaum yang mengatakan seperti ini dan itu/
           ?(Rasul berkata ) “Tetapi aku sendiri melakukan shalat dan tidur, aku berpuasa dan
           juga berbuka, dan juga menikahi seorang perempuan, maka siapa pun orang yang
           tidak mengikuti sunah ku, ia bukan dari bagian dari umatku”.(HR. Muslim)
           2. Dasar Hukum Perkawinan

                             Perkawinan dijadikan sebagai salah satu tanda-tanda dari pada kebesaran

                 Allah SWT sesuai dalam surat ar-Rum (30): 21 yang berbunyi:

              َ َ ٌ ‫ِه ٠ د‬            َ ‫رٗ أ َك ٌى ِ أ ُغى ْٚ ٌ َ ىٕ ٌ ٚجؼً ث ٕى َ دح ٚس ّخ إ‬
                                      ْ                                                                                                                ِٚ
              ٍ ْٛ‫َ ِْٓ آ٠َب ِ ِ َْْ خٍَ َ َ ُُْ ِْٓ َْٔف ِ ُُْ أَص َاجًب ِزغْ ُ ُٛا إَِ١َْٙب َ َ َ َ َ١ْ َ ُُْ َِٛ َّ ً َ َدْ َ ً ِ ّ فِٟ رٌَ َ ٢ َب ٍ ِم‬
                                                                                                                                              ْ ‫٠زف َش‬
                                                                                                                          )ٖٓ:ٕٔ/َٚ‫َ َ َ ّ ُٚ َ (اٌش‬  ‫ى‬
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
          isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
          dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang
          demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-
          Rum (30): 21)
                     Makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan, dari sinilah

                 Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari

                 generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa‟(4):1

                 dan dalam surat an-Nahl (16):72 sebagai berikut:

                  ‫ٍمى ِ ٔ ظ ٚ َح ٚ َك ِ َ جٙ ٚث َ ِ ّٙ سج وض ٚ ِغ ء‬
                                                  ‫ش‬                                                           َ ُ‫أ ُ َ ط َم س َى‬
                                                                                                              ٌ ‫ث‬            ‫ر‬        ٕ ٠
              ... ً ‫٠َب ََّٙب اٌّب ُ اّ ُٛا َّ ُ ُ اّزِٞ خََ َ ُُْ ِْٓ َفْ ٍ َادِذ ٍ َخٍَ َ َِْٕٙب صْٚ َ َب َ َ ّ ِْٕ ُ َب ِ َبال َ ِ١شًا َٔ َب‬
                                                                                                                               )ٔ: ٗ/‫(إٌغبء‬
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu
          dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
          keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.....”
          (QS. an-Nisa‟ (4): 1)
                                                              ‫َٗ جؼ ٌى ِ أ ُغى ْٚ ج ٚجؼ ٌى ِ ْٚ جى ثٕ َ ٚد َح‬                               ٍ
                                     )٢ٕ: ٔٙ/ً‫َٚاٌّ ُ َ ًََ َ ُُْ ِْٓ َْٔف ِ ُُْ أَص َا ًب َ َ ًََ َ ُُْ ِْٓ أَص َا ِ ُُْ َ ِ١ٓ َ َفَذ ً... (إٌذ‬
Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan
          bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu ….” (QS. an-Nahl (16):
          72)
                    Perkawinan adalah salah satu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan

                 juga termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad
                saw. Sesuai dengan firman Allah SWT yang tecantum dalam surat an-Nur ayat 32 dan

                surat ar-Ra‟d ayat 38 yang berbunyi:

                           ٍٗ ‫ِ ى ٚ َ ٌذ ٓ ِ ػج دو إ ئى إ ٠ى ٔ فمش ء ٠ ٕ ُ َٗ ِ ف‬
                                        ٍ                                                                     ‫ص‬                         ‫أ ىذ‬
              ٕٗ/‫ََْٚٔ ِ ُٛا األ٠َبَِٝ ِْٕ ُُْ َاٌ ّبِ ِ١ َ ِْٓ ِ َب ِ ُُْ ََِِٚب ِ ُُْ ِْْ َ ُُٛٛا ُ َ َا َ ُغْ ِِٙ ُ اٌّ ُ ِْٓ َعِْ ِ... (إٌٛس‬
                                                                                                                                         )ٖٕ:
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang
          layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
          sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka
          dengan kurnia-Nya….” (QS. an-Nur (24): 32)
                                                                               ‫ُع ِ ل ِ َ ٚج ٕ ٌٙ ْٚ ج ر ِ َخ‬
                                                                                   ٠‫س‬                                                  ْ ٌ
                                                     )ٖ٣: ٖٔ/‫ََٚمَذْ أَسعٍََْٕب س ُال ِْٓ َجٍْه َ َؼٍَْ َب َ ُُْ أَص َا ًب َٚ ُ ّّ ً ... (اٌشػذ‬
  Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami
           memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan….” (QS. ar-Ra‟d (13): 38)
                 Dalam Islam dianjurkan seorang berkeluarga karena dari segi batin orang

                dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, seperti dinyatakan dalam sabda

                Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas‟ud:

                                    ‫ش‬                                  ‫ذ‬                       ‫ذ‬          ‫ذ‬
               ‫د ّصٕب ػّش ثٓ دفص ثٓ غ١بس د ّصٕب أثٟ د ّصٕب األ ػّبػ لبي د ّصٕب ػّبسح ػٓ ػجذ اٌ ّدّبْ ثٓ ٠ض٠ذ لبي‬                           ‫ذ‬
                                         ٍ                               ٟٕ          ٕ
               ‫دخٍذ ِغ ػٍمّخ ٚ األعٛد ػٍٝ ػجذ اهلل فمبي ػجذ اهلل و ّب ِغ اٌّج ّ صٍٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ شججب ال ٔجذ ش١ئب فمبي‬
               ‫ِ ْ ش َ َة ِ ِ ز ع ِ ى ج َح ١زض َ فئ َٗ أ ُ ْجصش‬
                         ‫ٚ ٔ ط‬                                                           ‫ش‬                 ٍ
               ِ َ َ ٌٍِ ّ َ‫ٌٕب سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ "٠َب َؼشَ َ اٌ ّجب ِ َْٓ اعْ َطَب َ ِْٕ ُُْ اٌْ َبء َ فٍَْ َ َ َ ّطْ َِّ ُ َغ‬
                                                                                                                            ‫أ صٓ ط‬
                                                                                                      [12])ٜ‫ََٚدْ َ ُ ٌٍِْفَشْ ِ". (سٚاٖ اٌجخبس‬
  Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Umar bin Hafis bin Giyas, diceritakan kepada kami
           oleh Bapakku, Diceritakan kepada kami oleh „Amas ia berkata: Diceritakan kepada
           kami oleh I‟maroh dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Saya datang bersama al-
           Qomah dan Aswad kepada Abdullah ia berkata: Ketika kami bersama Nabi Saw
           bertemu beberapa pemuda yang tidak mempunyai sesuatu untuk menikah. Maka
           Rosulullah berkata kepada kami: “Hai para pemuda, barang siapa yang telah
           sanggup diantaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu
           dapat mengurangi pandangan (yang buruk/liar) dan lebih menjaga
           kehormatan.”(HR. al-Bukhari)
                    Begitu pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melakukan perkawinan

                seperti dalam hadits Nabi dari Anas bin Malik menurut riwayat Ibnu Hibban, yang

                berbunyi:

                                                        ‫ذ‬                                  ‫ذ‬
           ٓ‫أخجشٔب ِذ ّذ ثٓ إعذبق اٌضمفٟ، لبي : د ّصٕب لز١جخ ثٓ عؼ١ذ، لبي د ّصٕب خٍف ثٓ خٍ١فخ، ػٓ دفص ثٓ أخٟ أٔظ ث‬                   ّ
                                ‫ز‬                           ٍ
           ‫ٍِه. ػٓ أٔظ ثٓ ٍِه لبي: وبْ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ ٠ِْش ثبٌجبءح، ٚ٠ٕٙٝ ػٓ اٌّجزً ٔٙ١ب شذ٠ذا، ٚ٠مٛي‬
                                               ‫ج‬               ‫َ َ ُ ُْٛ د ْ ُ ئ ِ ِ ش ثى أل ج١ َ َ م ِخ‬     ٔ                             ٚ
                                       [13])ْ‫" رَض ّجْٛا اٌ ٌُْٛ َ اٌَٛدْٚدَ فَِ ّٝ ُىَبصِ ٌ ِ ُُْ اْ َْٔ ِ َبء ٠ْٛ َ اٌْ ِ١َب َ ِ". (سٚاٖ اثٓ دّب‬
  Artinya: Dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Ishak as-Saqafi, ia berkata:
           Diceritakan kepada kamioleh Qutaibah bin Sa‟id, ia berkata: Diceritakan kepada
           kami oleh Khalif bin Kholifah, Dari Hafis anak saudara ku yaitu Anas bin Malik.
           Dari Anas bin Malik ia berkata: Rosulullah Saw memerintahkan segera melakukan
           perrnikahan dan sangat melarang membujang (memperlambat pernikahan), dan
           beliau berkata: “Kawinilah perempuan-perempuan yang dicintai yang subur, karena
sesungguhnya aku akan berbangga karena banyak kaum di hari kiamat.”(HR. Ibnu
Hibban)
       Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-

Muqtashid tentang hukum melakukan perkawinan, yaitu:[14]

  “Segolongan ulama jumhur berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat.
Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah
Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk
sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut
mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya”.
       Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan

perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara‟ yang lama, adakalanya

wajib, haram, makruh, sunnat (mandub) dan adakalanya mubah.[15]

       Berdasarkan nash-nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah, Islam sangat

menganjurkan perkawinan kaum Muslimin yang mampu untuk melangsungkan

perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang

melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat

dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

   1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

     Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan

dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan

pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat

yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang

menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib.

   2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

     Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan

perkawinan, tetapi kalau tidak kain tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

   3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram
                 Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan

           serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga

           sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya,

           maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Sesuai dengan

           firman Allah yang dikutip dalam surat al-Baqarah ayat 195 melarang orang

           melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

                                                                        ‫َ ٍىخ‬  ‫ز‬           ‫ٚ ر م ثْ ذ ى‬
                                                    )ٔ٤ ٘:ٕ/‫َال ٍُْ ُٛا ِ َ٠ْ ِ٠ ُُْ إٌَِٝ اٌُّْٙ َ ِ ... (اٌجمشح‬
Artinya: “… Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan… (QS. al-
         Baqarah (2):195)
         4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

                 Bari orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga

           cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan

           dirinya terjerumus dalam perbuatan zina sekiranya tidak kawin. Dan orang tersebut

           tidak mempnyai kerajinan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri

           dengan baik.

      5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

                 Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila

           tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga

           tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk

           memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan

           membina keluarga sejahtera.[16]

                   Selain itu, diungkapkan beberapa dasar hukum yang dituangkan melalui

           Undang-undang Nomor 1 tahun 1994 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum

           Islam Tahun 1991 sebagai berikut:

                   Tentang keabsahan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

           1974 pada pasal 2 ayat (1): “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
   masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-

   tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

            Dalam garis hukum kompilasi hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan

   perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan

   merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan

   perkawinan sebagai berikut:

      Pasal 2 KHI

   Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau

   mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

   ibadah

Pasal 3 KHI

   Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

   mawaddah, dan rahmah.

        Apabila undang-undang nomor 1 tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat

   umum, maka kompilasi hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di

   dalam al-Qur'an. Misalnya: mitsaqan galidzan, ibadah, sakinah, mawadah, dan

   rahmah.

   Pasal 4 KHI

   Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal

   2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

      B. Rukun dan Syara-syarat Perkawinan

        Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang

   menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata

   tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu

   yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya
tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau

tidak lengkap.

     Sedangkan dalam jumlah hukum perkawinan, para ulama berbeda pendapat:

     Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad

yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.[17]

     Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

   1. Wali dari pihak perempuan

   2. Mahar (maskawin)

   3. Calon pengantin laki-laki

   4. Calon pengantin perempuan

   5. Sighot akad nikah

     Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah bahwa rukun nikah itu ada lima

macam, yaitu:

   1. Calon pengantin laki-laki

   2. Calon pengantin perempuan

   3. Wali

   4. Dua orang saksi

   5. Sighot akad nikah[18]

     Sedangkan menurut segolongan yang lain rukun perkawinan itu ada empat,

yaitu:

   1. Sighat (Ijab dan qabul)

   2. Calon pengantin perempuan

   3. Calon pengantin laki-laki

   4. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.[19]
         Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila

   syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala

   hak dan kewajiban sebagai suami istri.

         Pada garis besarnya, syarat-syarat sahnya perkawinan itua da dua:

       1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin

           menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang

           haram dinikahi, baik karena haram dinikah`i untuk sementara maupun untuk

           selama-lamanya.

       2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.[20]

         Dari rukun-rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut secara

   terperinci:

       1. Syarat-syarat Kedua Mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

   Syari‟at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami

   berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1) Calon suami beragama Islam

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

3) Orangnya diketahui dan tertentu

4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri

5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya

   halal baginya

6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

7) Tidak sedang melakukan ihram

8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

9) Tidak sedang mempunyai istri empat
      b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan

      1) Beragama Islam atau ahli kitab

      2) Terang atau jelas bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)

      3) Wanita itu tentu orangnya

      4) Halal bagi calon suami

      5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam „iddah.

      6) Tidak dipaksa/ikhtiyar

      7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah

               2. Syarat-syarat Ijab Kabul

                  Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang

           dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi orang bisu sah

           perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.

                  Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan

           kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

               3. Syarat-syarat Wali

                  Dalam perkawinan wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai

           perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak

           laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya dan pihak perempan

           yang dilakukan oleh walinya.

                  Seorang wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil

           (tidak fasik). Akad nikah tidak sah apabila tanpa keberadaan seorang wali,

           berdasarkan sabda Nabi saw dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ibnu

           Majah yang berbunyi:

                                                    ‫ذ‬                    ‫ذ‬                                 ّ      ‫ذ‬
         ٟ‫د ّصٕب ِذ ّذ ثٓ ػجذ اٌٍّه ثٓ أثٟ اٌشٛاسة. د ّصٕب أثٛ ػٛأخ، د ّصٕب أثٛ إعذبق اٌّٙذأٟ، ػٓ أثٟ ثشدح، ػٓ أث‬
                                                 ٍ ِٛ َ ‫ٍ ال ٔ ح ا‬
                                                 ٟ ‫ال‬                                  ٍ
                           [21])‫ِٛعٝ : لبي : لبي سعٛي اهلل صّٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ " َ ِىَب َ ِ ّ ث ٌَِ ّ "(سٚاٖ اثٓ ِبجخ‬
Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sawarib.
         Diceritakan kepada kami oleh Abu Awanah. Diceritakan kepada kami oleh Abu Ishak
    al-Hamdani, dari Abu Burdah, Dari Abi Musa ia berkata: Rosulullah Saw berkata:
    “tidak boleh nikah tanpa wali”(HR. Ibn Majah)
        4. Syarat-syarat Saksi

            Saksi yang menghadiri akad nikah baru berhak menjadi wali bila memenuhi

    syarat sebagai berikut:

a. Dua orang laki-laki

b. Muslim

c. Baligh

d. Berakal

e. Merdeka

f. Adil (tidak fasik)

g. Melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah[22]

        Berbeda dengan perspektif fikih, UU No. 1/1974 tidak mengenal adanya rukun

    perkawinan. Tampaknya undang-undang perkawinan (UUP) hanya memuat hal-hal

    yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam bab II Pasal 6 ditemukan

    syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

        1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

        2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun

             harus mendapat izin kedua orang tua

        3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau

             dalam keadaan tidak mempu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud

             ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan

             kehendaknya.

        4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

             mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang

             yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang
          mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama

          mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

      5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam

          ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak

          menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat

          tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

          tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-

          orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

      6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang

          hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang

          bersangkutan tidak menentukan lain.[23]

      C. Tata Cara Perkawinan

        Apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan

   menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu

   hanya di bawah tangan. Kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang

   melaksanakan seperti ini.

        Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutan-

   urutannya sebagai berikut.[24]

1. Pemberitahuan

        Dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 ditetapkan, bahwa seorang orang yang

   akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai

   pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

        Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada kantor

   Urusan Agama, karena berlaku Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang
   pencatatan   nikah,     talak,   dan   rujuk.   Sedangkan   bagi   orang   non   Islam,

   pemberitahuannya dilakukan kepada kantor catatan sipil setempat.

         Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 ditentukan

   paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun ada

   pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena sesuatu alasan yang penting

   diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

         Mengenai siapakah yang dapat memberitahukan kepada Pegawai Pencatatan

   Perkawinan itu dapat dilakukan oleh calon mempelai, orang tua mempelai atau

   wakilnya. Sesuai Pasal 4 PP ini pemberitahuan dapat secara lisan atau tulisan.

         Kemudian isi pemberitahuan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh Pasal

   5 yaitu bahwa pemberitahuan memuat tentang nama, umur, agama, kepercayaan,

   pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai pernah kawin disebutkan juga nama istri

   atau suami terdahulu.

2. Penelitian

         Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya

   diadakan penelitian yang dilakukan pegawai pencatat perkawinan. Sesuai Pasal 6

   Ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat

   perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut Hukum

   Munakahat atau pun menurut Perundang-undangan yang berlaku.

         Selain itu berdasarkan ayat (2)nya, pegawai pencatat perkawinan juga

   diwajibkan melakukan penelitian terhadap:

1. Kutipan Akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai

2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang

   tua calon mempelai.
3. Izin tertulis pengadilan, apabila selain seorang calon mempelai atau keduanya belum

   mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian, bagi

   perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.[25]

3. Pengumuman

        Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu

   halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah pegawai pencatat perkawinan

   menyelenggarakan pengumuman. Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 tahun 1975

   pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan.

        Adapun mengenai caranya, surat pengumuman tersebut ditempelkan menurut

   formulir yang ditetapkan pada kantor catatan perkawinan pada suatu tempat yang

   sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum

4. Pelaksanaan

        Sesuai    ketentuan   pemberitahuan    tentang   kehendak    perkawinan    itu

   dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan.

        Mengenai bagaimana cara pelaksanaan perkawinan, Pasal 10 ayat (2) PP No. 9

   tajhun 1975 ternyata membebaskan kembali Pasal 2 Ay at (1) Undang-Undang

   Perkawinan, yaitu perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama

   dan kepercayaan, supaya sah.

       D. Hal-hal yang Membatalkan Pekawinan

          Batalnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan dalam hal ini

   berarti berakhirnya hubungan suami istri. Batalnya perkawinan itu ada dalam

   beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk

   batalnya perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan terjadinya batal

   perkawinan yaitu:
1. Batalnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah satu

   seorang suami istri. Dengan kematian berakhir pula dengan sendirinya hubungan

   perkawinan.

2. Batalnya perkawinan karena kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan

   kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, bentuk ini disebut dengan sebab talaq.

3. Batalnya karena khulu yaitu batal atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu

   yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak

   untuk itu, kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan. Si istri dengan

   cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk

   memutus perkawinan.

4. Batalnya karena fasakh yaitu batalnya atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga

   setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak

   dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

5. Batalnya perkawinan karena zhihar yaitu karena seorang suami telah menyamakan

   istrinya dengan ibunya dan seorang suami tersebut tidak boleh menggauli istrinya,

   jika ia ingin meneruskan hubungan suami istrinya maka harus membayar kaffarah

   terlebih dahulu.

6. Batalnya perkawinan karena ila‟ yaitu seorang suami tidak boleh menggauli istrinya

   karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa tertentu,

   sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu.

7. Batalnya perkawinan karena li‟an yaitu eorang suami telah menyatakan sumpah atas

   kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina dan ia tidak boleh menggauli

   istrinya sampai proses li‟an dan perceraian di muka hakim.[26]

           Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan:

   perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Sedang di dalam penjelasannya disebutkan pengertian

“dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bila mana menurut

ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

       Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan

perkawinan lebih lanjut dimuat dalam pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3

Tahun 1985 yang menyatakan: Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian

ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-

undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan

tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

       Dengan demikian suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa

dibatalkan oleh pengadilan.[27]

       Perkawinan batal demi hukum:

   1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad

       nikah karena sudah empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat

       istrinya itu dalam iddah talak raj‟i.

   2. Seorang suami yang menikahi istrinya yang telah dili‟annya.

   3. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhinya dengan

       tolak tiga kali, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria

       lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah habi

       masa iddahnya.

   4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah

       dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.

   5. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah

       dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang

       dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
    6. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan semenda,

        yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

    7. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan susuan

        (sesusuan) yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau

        paman susuan.

    8. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung dari istri, atau sebagai bibi,

        atau kemenakan dari istri.

      Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila:

    1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama

    2. Perempuan yang dikawini ternyata kemuidian diketahui masih menjadi istri

        pria lain secara sah.

    3. Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan massa tunggu (iddah)

    4. pekawinan       yang     dilangsungkan       melanggar      batas   umur     perkawinan,

        sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974

    5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak

        berhak

    6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan

    7. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

    8. Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini

        seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejaka pada waktu nikah kemudian

        ternyat adiketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa izin

        pengadilan.


         [1]Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), h.43
         [2]Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progressif,1997), h.1565
         [3]Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut, Dar al-Fikr) Juz VII, h.29
         [4]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana,2006),
h.39
         [5]Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah, (Dar Ihya‟: Turas al-
Qarabi) Juz IV, h.3
         [6]Imam Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar (Surabaya: Darul Ihya) Juz
II, h.36
         [7]Ibid., h.36
         [8]Abu Yahya Zakariya al-Anshary, Fath al-Wahhab (Singapura: Sulaiman Mar‟iy), Juz II,
h.30
         [9]Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana,2007), h.40
         [10]Ibid., h.41
         [11] Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Sahih Muslim (Beirut: Dar Ihya
al-Kutub Arabi,1954), h.1020
         [12] Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar Ihya al-
Kutub Arabi), Juz III, h.238
         [13] „Alauddin „Ali Ibn Balban al-Farisi, Sahih Ibn Hibban (Beirut: al-Resalah), h.338
         [14]Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid (Beirut: Dar al-Fikr) Juz II,
h. 2
         [15]Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqih „Ala Mazahib al-Arba‟ah (Mesir: Dar Irsyad), Jilid
IV, h. 4
         [16]Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I, (Bandung: CV. Pustaka Setia), h.31-36
         [17]Wahbah al-Juhaily, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatihu (Beirut: Dar al-Fikr) Juz IX, h. 6521
         [18]Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu‟in (Surabaya: al-Hidayah), h.99
         [19]Wahbah al-Zuhaily, h.6521
         [20]Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi) Juz II, h.56
         [21] Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwini, Sunan Ibn Majah (Indonesia: Maktabah
Dahlan), Juz I, h.605
         [22] Amir Syarifuddin,Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), h.76-78
         [23]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana,2006),
h.39
         [24]Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-undang No.
1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara1996), h.170-186
         [25]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
Kritis Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana,2006),
h.127
         [26]Moh. Rifa‟i, Fikih Islam Lengkap (Kuala Lumpur, Pustaka Jiwa,1996), h. 43
         [27]Bahder Johan Nasution, Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama tentang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh (Bandung: Mandar Maju,1997), h.26
                                             BAB III

               KONSEP DAN MEKANISME PERCERAIAN DALAM

                       HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. 1. Pengertian Perceraian
                Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah,

        rahmah dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-

        masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga

        diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan

        yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh

        kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan

        kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

                Karena itu “ikatan antara suami istri” adalah ikatan paling suci dan paling

        kokoh. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat

        kesuciannya yang demikian agung itu, lain dari pada Allah sendiri, yang menamakan

        ikatan perjanjian antara suami istri dengan “mitsaqan-ghalizhan” (Perjanjian yang

        kokoh) sesuai firman Allah dalam surat an-Nisa‟ (4): 21 yang berbunyi:

                                                                              ٍ          ِ ‫أ ِْى‬
                                                            )ٗ:ٕٔ/‫... ََٚخَزْ َ ِْٕ ُُْ ِ١ضَبلًب غَِ١ظًب (إٌغبء‬
Artinya: “ … Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”
         (QS. an-Nisa‟(4): 21)
                Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan

        airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi

        merasakan cinta kasih, lalu kedua-duanya sudah tidak saling mempedulikan satu

        dengan lainnya serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya masing-

        masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya, kemudian

        keduanya berusaha memperbaiki namun tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah

        berusaha melakukan perbaikan, namun tidak kunjung berhasil pula. Maka pada saat

        itu, tidak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan setrika yang di

        dalamnya terdapat obat penyembuh, namun ia merupakan obat paling akhir diminum.

        Konsekuensinya ia dapat lepas, karena makna dasar dari thalak itu adalah melepaskan

        ikatan atau melepaskan perjanjian.
       Sedangkan thalak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan seperti halnya

seekor unta yang terlepas yaitu terlepas tanpa ikatan dan seperti halnya tahanan yang

bebas yaitu terlepas ikatannya, akan tetapi secara kebiasaan thalak itu melepaskan

ikatan. Secara terminologi adalah melepas tali pernikahan, atau melepas akad nikah

dengan lafadz thalak dan semisalnya.[1]

       Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnahnya menjelaskan bahwa

thalak diambil dari kata “ithlaq” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau

meninggalkan”. Menurut istilah syara‟, thalak yaitu melepaskan ikatan perkawinan

atau mengakhiri hubungan suami istri.[2]

       Dalam redaksi lain al-Jaziry mendefinisikan thalak yaitu menghilangkan

ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-

kata tertentu.[3]

       Menurut Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah dalam Fikih Wanita

menjelaskan bahwa thalak secara bahasa, thalak berarti pemutusan ikatan. Sedangkan

menurut istilah, thalak berarti pemutusan tali perkawinan.[4]

       Definisi thalak yang lebih panjang dapat dilihat dalam kitab Kifayat al-Akhyar

yang menjelaskan thalak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan

thalak adalah lafazh jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafazh itu

sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang thalak itu berdasarkan al-

Kitab, al-Hadits, Ijma‟ ahli agama dan ahli Sunnah.[5]

       Dari definisi thalak di atas, jelaslah bahwa thalak merupakan sebuah institusi

yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian,

ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik dalam

kitab fikih maupun dalam Undang-undang Perkawinan.
                        Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan

            bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal

            berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam realitasnya seringkali

            perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya

            perkawinan, sesuai dengan Pasal 38 UUP menyatakan: perkawinan dapat putus

            karena sebab kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan.

                        Dalam KHI pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan

            aturan-aturan yang lebih rinci meskipun tampak mengikuti alur yang digunakan oleh

            Undang-undang Perkawinan. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada XVI

            dalam Pasal 113 menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian,

            dan atas putusan pengadilan.

                        Perceraian adalah merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim

            atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.[6]

                        Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah

            thalak, KHI menjelaskan pada Bab XVI dalam Pasal 117 yang dimaksud dengan

            thalak adalah: “Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah

            satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal

            129, 130, dan 131”.

                  2. Dasar Hukum Perceraian

                        Di dalam al-Qur'an, secara tegas Allah SWT menyatakan tentang perceraian

            sebagai berikut:

                  1. Surat at-Thalaq (65): 1

             ٚ َ ٙ‫ذح ٚ َم َٗ س َى ر شج ٘ َ ِ ث١ ر‬
                ٓ              ٓ                      ‫ٍ ث‬
           ‫٠َب َّ َب اٌّجِ ّ إِرَا طَّمْ ُ ُ اٌِّ َب َ ف َّ ُٛ ُ ّ ِؼِ ّ ِ ِ ّ ََٚدْ ُٛا اٌْؼِ َّ َ َاّ ُٛا اٌّ َ َّ ُُْ ال ُخْ ِ ُٛ ُ ّ ِْٓ ُ ُٛ ِ ِ ّ َال‬
                                                                     ‫ر‬                        ٓ ‫ٍ ٓ ذ‬
                                                                                     ‫َ زُ ٕغ ء َطِم ٘ َ ٌ َرٙ َ أ ص‬               ٍ           ٟٕ ٠
                                                                                                                                              ُ َ ُٙ ‫أ‬
           ‫ٌؼ َ َٗ ٠ ذس‬
                     ٍ ً                  ٗ‫ُ ٔ ْغ‬
           ُ ِ ْ‫َخْ ُجْ َ ِال َْْ ٠َ ْ ِ١ َ ِفَبد َ ٍ ُ َ ّ َ ٍ َرٍِ َ ُ ُٚ ُ اٌّ ِ َ َْٓ َ َؼَ ّ ُ ُٚ َ اٌِّٗ َمَذْ ظٍََ َ َف َ ُ ال رَذْسِٞ َ َ ّ اٌّ َ ُذ‬
                                                            ‫٠ ش ٓ إ أ ر ٓ ث ِشخ ِج ِٕخ ٚ ْه دذ د َٗ ِٚ ٠ز َ دذ د َ ف‬
                                                                ٍ          ‫ذ‬               ٍ                     ١
                                                                                                                                                 ‫ثذ ِ أ‬
                                                                                                                   )ٔ :ٙ۵/‫َؼْ َ رٌَهَ َِْشًا (اٌطالق‬
Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu
       ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan
       hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
              keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar
              kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah,
              Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak
              mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.( QS.
              at-Thalaq (65): 1)
                  2. Surat al-Baqarah (2): 229

              ‫َ ق َ ْ ئ ْغ ن ثّ ش ف َ َ ش خ ئ ْ ْ ٚ ٠ذ ُ ٌى أ ر خز ِ َ ر زّ ٘ َ ش ئ إ أ ٠ ف‬
                                     ٓ              ّ                       ً                                                            ‫ش‬         ‫ط‬
             ‫اٌ ّال ُ َِ ّرَب ِ فَِِ َب ٌ ِ َؼْ ُٚ ٍ أْٚ رغْ ِ٠ ٌ ثِِدغَب ٍ َال َ ِ ّ َ ُُْ َْْ َ ْ ُ ُٚا ِ ّب آ َ١ْ ُ ُٛ ُ ّ َ١ْ ًب ِال َْْ َخَب َب‬
              ٘ ‫أ ٠م دذ د َٗ فئ خ ز أ ٠م دذ د َٗ ف ج ح ٍ ّٙ ف ّ َ ثٗ ْه دذ د َٗ ف ر ذ‬
                               ٍ                                                           ٍ                                      ٍ
             ‫َال ُ ِ١َّب ُ ُٚ َ اٌّ ِ َِْْ ِفْ ُُْ َال ُ ِ١َّب ُ ُٚ َ اٌّ ِ َال َُٕب َ ػََ١ْ ِ َب ِ١ َب افْزَذدْ ِ ِ رٍِ َ ُ ُٚ ُ اٌّ ِ َال َؼْزَ ُٚ َب‬
                                                                                                    ْ ٌّ َ ُ٘ ‫ِٚ ٠ز َ دذ َ ْ ٌ ِه‬
                                                                                                           ‫ظ‬                    ٍ          ‫ذ‬
                                                                                )ٕٕ٤ :ٕ/‫َ َْٓ َ َؼَ ّ ُ ُٚدَ اٌِّٗ فََُٚئ َ ُ ُ اٌ ّبِ ُٛ َ (اٌجمشح‬
Artinya:“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang
         ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil
         kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau
         keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu
         khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum
         Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri
         untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu
         melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah
         orang-orang yang zalim. (QS. al-Baqarah (2): 229)
         3. Surat al-Baqarah (2): 230

               ّ ‫ئ َم ف رذ ُ ٌٗ ِ ث ذ د َ ر ىخ َ غ َٖ ئ َم ف جٕ ح ٍ ّٙ أ ٠زش جؼ إ ظ َ أ ْ ٠م‬
                          ٕ                                                 ٍ                                ‫ز‬                 ً              ٍ
              ‫فَِْْ طَّ ََٙب َال َ ِ ّ َ ُ ِْٓ َؼْ ُ َ ّٝ َْٕ ِ َ صْٚجًب َ١ْش ُ فَِْْ طَّ ََٙب َال ُ َب َ ػََ١ْ ِ َب َْْ َ َ َا َ َب ِْْ َّب َْ ُ ِ١ َب‬
                                                                                                ْ ٍّ ٠ َ َ ٌ ِٕ ‫دذ د َ ِ ٚ ْه دذ د َٗ ٠ج‬
                                                                                                                  ١ ٍ                       ٍ
                                                                          )ٕٖ. :ٕ/‫ُ ُٚ َ اٌّٗ َرٍِ َ ُ ُٚ ُ اٌّ ِ ُ َّ َُٙب ِمْٛ ٍ َؼَْ ُٛ َ (اٌجمشح‬
Artinya: “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan
         itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika
         suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas
         suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan
         dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya
         kepada kaum yang (mau) mengetahui. (QS. al-Baqarah (2): 230)
                      Sedangkan di dalam as-Sunnah Rasulullah saw bersabda pada hadits yang

              diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu:

                               ٔ                                                                            ‫ذ‬
              ٗ‫د ّصٕب إعّبػ١ً ثٓ ػجذ اهلل لبي د ّصٕٟ ِبٌه ػٓ ٔبفغ ػٓ ػجذ اهلل ثٓ ػّش سظٟ اهلل ػّٕٙب أّٗ طٍك اِشأر‬                          ‫ذ‬
                           ٍ                            ‫ط‬                        ٍ                     ٍ
              ‫ٟٚ٘ دبئط ػٍٝ ػٙذ سعٛي اهلل صّٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ فغْي ػّش ثٓ ج ّبة سعٛي اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ ػٓ راٌه‬
              َ ‫فمبي سعٛي اهلل صّٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ : ِش ُ فٍَْ ُ َا ِ َُٙب ُ ّ ِ ُّْ ِ ََٙب َ ّٝ ر َ ّ َ ُ ّ َ ِ١ْ ُ ُ ّ ر َ ّ َ ُ ّ ِْْ َب‬
                       ُ ٙ ُ                   ُ ٙ          ‫ز‬
              ‫ٖ ١ش جؼ ص َ ٌ١ غى د َ َط َش ص َ رذ ط ص َ َط َش ص َ إ ش ء‬       ُ                            ٍ               ٍ
                                               ‫أ ْ َه ث ُ إ ْ ش َ ٍ ل أ ٠ ُ َ ف ْه ذح َ أ هلل أ ُ ٍ ٌٙ ِغ ء‬
                                                    ٕ                                 ٌ                  ‫ظ‬
                     [7])ٞ‫َِغ َ َؼْذ َِْٚ َبء طََّكَ َجًَْ َْْ َّ ّ َزٍِ َ اٌْؼِ َّ ُ اّزِْٝ ََِشَ ا ُ َْْ رطََّكَ َ َب اٌّ َب ُ. (سٚاٖ اٌجخبس‬
Artinya; Diceritakan kepada kami oleh Ismail Ibn Abdullah, ia berkata: diceritakan kepada
         kami oleh Malik dari Nafi‟,dari Abdullah Ibn Umar. Bahwa sanya ia telah menthalak
         istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulallah Saw. Kemudian Umar Ibn Khatab
         bertanya            kepada           Rasulullah             tentanghal                    itu.Maka        Rasulullah            Saw
         bersabda:”Perintahkan anakmu itu supaya rujuk (kembali) kepada istrinya itu,
         kemudian hendaklah ia teruskan pernikahan tersebut sehingga ia suci dari haid, lalu
         haid kembali dan kemudian suci dari haid yang kedua. Maka, jika berkehendak, ia
         boleh meneruskan sebagaimana yang telah berlalu, dan jika menghendaki, ia boleh
            mencerikannya sebelum ia mencampurinya. Demikianlah iddah diperintahkah Allah
            Swt saat wanita itu dicerikan.” (HR. al-Bukhari).
                   Meskipun para ulama sepakat membolehkan thalak, jika keadaan hubungan

            pernikahan suami istri dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran

            yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya

            jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara

            thalak.

                      Akan tetapi, perlu diingat bahwa begitu kuat dan kokohnya hubungan antara

            suami istri, maka tidak sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan

            disepelekan. Oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sebaiknya

            bisa diselesaikan hingga tidak terjadi perceraian. Karena bagaimanapun, baik suami

            maupun istri tidak menginginkan hal itu terjadi. Lebih-lebih sebuah hadits

            menjelaskan bahwa meskipun thalak itu halal, tetapi sesungguhnya perbuatan itu

            dibenci oleh Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

                ‫ػ ٓ ػّش‬                                              ‫ش‬                         ّ       ‫ذ‬
            ٓ‫د ّصٕب وض١ش ثٓ ػج١ذ، د ّصٕب ِذ ّذ ثٓ خبٌذ، ػٓ ِؼ ّف ثٓ ٚاصً، ػٓ ِذبسة ثٓ دصبس، َْٓ إثْ ُ ُ َ َ ػ‬                  ‫ذ‬
                                                     ‫هلل طالق‬            ‫َ ُ هلل َ هلل ٍ ِ َ َُ ل ي أ ط َالي‬
                                                                                                  ٍ                ٍ
                                 .[8])‫سعْٛيِ ا ِ صَّٝ ا ُ ػََ١ْٗ ٚعَّ َ َب َ: َثْغَ ُ اٌْذ َ ِ اٌَِٝ ا ِ اٌ َّ َ ُ (سٚاٖ أثٛ داٚد‬
Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Katsir Ibn „Ubaid, diceritakan kepada kami oleh
         Muhammad Ibn Kholid, dari Mu‟arif Ibn wasil, dari Muharib Ibn Ditsar, dari Ibnu
         Umar, dari Nabi Saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah Azza
         wajalla adalah thalak.” (HR. Abu Daud
                Sedangkan tentang hukum cerai para ahli fiqih berbeda pendapat sehingga

            dilihat dari kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum perceraian atau thalak

            itu ada lima:

                 1. Wajib

                      Apabila terjadi perselisihan antara suami istri lalu tidak ada jalan yang dapat

            ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara kedua.

            Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka,

            maka saat itulah thalak menjadi wajib. Jadi, jika sebuah rumah tangga tidak

            mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan
              menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu thalak adalah wajib

              baginya.

                    2. Makruh

                          Yaitu thalak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, thalak

              seperti itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya sebab yang membolehkan. Dan

              karena thalak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan

              kebaikan yang memang disunahkan. Sehingga thalak itu menjadi makruh hukumnya.

                    3. Mubah

                          Yaitu thalak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya

              akhlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat

              dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

                    4. Sunnah

                          Yaitu thalak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah SWT

              yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya.

              Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya, atau istrinya sudah

              tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi,

              karena seorang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama. Dalam kondisi

              seperti itu dibolehkan bagi suaminya untuk mempersempit ruang dan geraknya.

              Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa (4): 19 yang berbunyi:

                  ‫ٚ ر عٍ ٘ َ ٌ ٘ج ثج ط ِ ر زّ ٘ َ إ أ‬
                        ٓ                                     ٓ                       ‫٠ذ ُ ٌى أ شص ٕغ ء‬            ً           ِٕ ٓ ‫أ ُ َز‬
                                                                                                                                         ٌ ٠
                َْْ ‫٠َب ََّٙب اّ ِ٠ َ آ َ ُٛا ال َ ِ ّ َ ُُْ َْْ رَ ِ ُٛا اٌِّ َب َ وَشًْ٘ب َال َؼْ ُُٛ ُ ّ ِزَزْ َ ُٛا ِ َؼْ ِ َب آ َ١ْ ُ ُٛ ُ ّ ِال‬
                                                                                                                           ‫ر ٓ ث ِشخ ِج ِٕخ‬
                                                                                                                              ١
                                                                                                        )ٗ:ٔ٤/‫٠َ ْ ِ١ َ ِفَبد َ ٍ ُ َ ّ َ ٍ (إٌغبء‬
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan
         jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
         mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
         terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (QS. an-Nisa‟(4):19)
                Imam Ahmad berkata: Tidak patut memegang istri seperti ini. Karena hal itu

              dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dari perbuatan
rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya

sendiri.

           Ibnu Qudamah berkata: Thalak dalam salah satu dari dua keadaan di atas

(Yaitu tidak taat kepada Allah dan kurang rasa malunya) barang kali wajib. Dan

berkata pula: Thalak sunnah yaitu thalak karena perpecahan antara suami istri yang

sudah berat dan bila istri keluar rumah dengan minta khulu‟ karena ingin terlepas dari

bahaya.[9]

    5. Mahzhur (terlarang)

           Yaitu thalak dilakukan ketika istei sedang haid, para ulama di Mesir telah

sepakat untuk mengharamkannya. Thalak ini disebut thalak bid‟ah. Disebut bid‟ah

karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunnah Rasul dan mengabaikan

perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.[10]

           Jika diamati pada aturan-aturan fikih berkenaan dengan perceraian, terkesan

seolah-olah fikih memberi kemudahan atau kelonggaran untuk terjadinya suatu

perceraian, berbeda dengan UUP dan aturan-aturan lainnya terkesan mempersulit

terjadinya suatu perceraian.

           Sebenarnya yang disebut dalam Pasal 1 UU No. 1/1974 dijelaskan bahwa

tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan mistagan ghalizha

(ikatan yang kuat). Namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di

tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian,

perceraian ataupun karena putusan pengadilan.

           Dalam Pasal 38 UUD dinyatakan: “Perkawinan dapat putus karena, a.

kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan.”

           Selanjutnya pada Pasal 39 UUP dinyatakan:
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang

   bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan

   dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Untuk melakukan perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan

   perundangan sendiri.

            Dalam KHI pekawinan dapat putus disebabkan percereian dijelaskan pada

   Pasal 113, dan 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang

   disebabkan oleh gugatan perceraian.

            Berbeda dengan UUD yang tidak mengenal istilah thalak KHI menjelaskan

   pada Pasal 117 yang dimaksud dengan thalak adalah: “Ikrar suami di hadapan sidang

   pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara

   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.”

       B. Rukun dan Syarat Perceraian

            Rukun thalak ialah unsur pokok yang harus ada dalam thalak dan terwujudnya

   thalak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun thalak tersebut

   adalah sebagai berikut:

1. Suami.

        Suami adalah yang memiliki hak thalak dan yang berhak menjatuhkannya.

   Selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Thalak bersifat menghilangkan ikatan

   perkawinan. Oleh karena itu thalak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata

   adanya akad perkawinan yang sah.

        Sebagaimana sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

   Jubair bahwa Rasulullah saw bersabda:

                          ‫ض‬           ‫ذ‬                                        ‫شص‬         ‫ذ‬        ّ      ‫ذ‬
            ٓ‫د ّصٕب ِذ ّذ ٠ذ١ٝ، د ّصٕب ػجذ اٌ ّ ّاق، أٔجْٔب ِؼّش،ػٓ جٛث١ش، ػٓ اٌع ّبن، ػٓ إٌ ّاي ثٓ عجشح، ػ‬
                                        ‫َ َ َق ً ٔى ح‬            ٍ              ٍ ٟٕ
                 [11])‫ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت ػٓ اٌّج ّ صّٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعُّ لبي"ال طال َ لجْ َ ِ َب ٍ" (سٚاٖ إثٓ ِبجخ‬
    Artinya:Diceritakan kepada kami oleh Muhammad Ibn Yahya, diceritakan kepada
    kami oleh Abdul Rozak, dikhabarkan kepada kami oleh Ma‟mar, dari jubair, dari
    Dohak, dari an-nazal Ibn Sabroh, dari Ali Ibn Abi Tholib, Nabi saw bersabda: “tidak
    ada thalak kecuali setelah akad perkawinan”.(HR.Ibnu Majah)
         Thalak akan sah apabila suami yang menjatuhkan thalak tersebut memenuhi

    syarat sebagai berikut:

a. Berakal sehat, maka tidak sah thalaknya anak kecil atau orang gila

b. Baligh dan merdeka

c. Atas kemauan sendiri bukan dipaksa orang lain

d. Masih ada hak untuk menthalak

2. Istri

           Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan thalak terhadap istri sendiri.

    Tidak dipandang jatuh thalak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

           Thalak akan sah apabila istri yang dijatuhkan thalak memenuhi syarat sebagai

    berikut:

a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin

    masa iddah thalak raj‟i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada

    dalam perlindungan kekuasaan suami.

b. Kedudukan istri yang dithalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah

c. Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah atau ismah.

3. Sighat thalak

           Sighat thalak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya

    yang menunjukkan thalak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik

    berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan

    orang lain.

           Thalak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya

    menunjukkan     kemarahannya.     Semisal   suami    memarahi       istri,   memukulnya,
   mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa

   disertai pernyataan thalak, maka yang demikian itu bukan thalak. Demikian pula niat

   thalak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan, tidak

   dipandang sebagai thalak.[12]

       C. Prosedur Perceraian

           Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya

   hubungan suami istri, baik dinyatakan dengan kata-kata, dengan surat kepada istrinya,

   isyarat oleh orang yang bisu, maupun dengan mengirimkan seorang utusan.

a. Perceraian dengan kata-kata

         Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tetapi adakalanya dengan

   sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya

   waktu diucapkan, seperti: “engkau terthalak”, atau dengan segala kata-kata yang

   diambil dari kata dasar thalak. Sedangkan kata-kata sindiran yang bisa digunakan itu

   berarti thalak dan lainnya, seperti: “engkau terpisah”, atau dengan kata “perkaramu

   ada di tanganmu sendiri”.

b. Perceraian dengan surat

         Perceraian dengan menggunakan surat dapat dijatuhkan sekalipun yang

   menulisnya mampu berkata-kata. Karena suami boleh menolak istrinya dengan lafadz

   (ucapan), iapun berhak untuk menolak melalui surat, dengan syarat suratnya itu jelas

   dan terang. Misalnya: “Wahai Fulanah! Engkau tertolak”

c. Isyarat orang bisu

           Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang

   lain. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang

   diucapkan dalam menjatuhkan thalak apabila orang bisu memberikan isyarat yang

   maksudnya mengakhiri hubungan suami istri.
d. Mengirimkan seorang utusan

           Thalak dianggap sah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan

   kepada istrinya yang berada di tempat lain bahwa ia telah ditolak. Dalam hal ini,

   utusan tadi bertindak selaku orang yang menolak. Karena itu, tolaknya sah.[13]

           Sedangkan kalau kita merujuk kepada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum

   Islam itu secara umum dijelaskan bahwasannya perceraian hanya dapat dilakukan di

   depan pengadilan, dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam UU 1

   tahun 1974 Pasal 39 Ayat 3 dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129-148.


             [1]Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu (Beirut: Dar al-Fikr) Juz IX, h. 6864
             [2]Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah alih bahasa Moh. Tholib, (Bandung: PT al-Maarif, 1980) Juz
   VIII, h. 7
             [3]Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqih „Ala Mazahib al-Arba‟ah (Mesir: Dar Irsyad) Juz
   IV, h. 249
             [4]Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, al-Jami‟ fil Fiqhi an-Nisa Alih bahasa M. Abdul
   Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 427
             [5]Imam Taqiyuddin, Kifayat al-Aakhyar fi Hal Ghoyat al-Ikhtiyar (Surabaya: Darul Ihya) Juz
   II, h. 84
             [6]Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Inter Masa, 2003), h. 42
             [7] Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Bairut, Dar Ihya al-
   Kutub Arabi) Juz III, h. 226
             [8] Abi Daud Sulaiman Ibn Asa‟s as-Sijistani, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar al-A‟lam,2003),
   h. 351
             [9]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah alih bahasa Moh. Tholib, (Bandung: PT. al-Ma‟arif, 1980) Juz
   VII, h. 12
             [10]Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka
   al-Kautsar, 2001), h. 208-210
             [11]Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazidal-Qozwini, Sunan Ibn Majah (Indonesia: Maktabah
   Dahlan), Juz I, h.660
             [12]Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), h. 2001-2004
             [13]Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Juz III, Alih bahasa Nor Hasanuddin, 2006, (Jakarta: Pena
   Pundi Aksara), h. 146-150
                                                BAB IV

    STATUS PERKAWINAN JANDA YANG TIDAK MEMILIKI AKTA CERAI

                 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

   A. Duduk Perkara

           Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

   wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan bunyi pasal 1 UU

No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari maksud kata “Ketuhanan Yang Maha

Esa” , hal ini memberikan isyarat bahwa suatu perkawinan harus dilaksanakan

berdasarkan landasan agama. Akan tetapi hal ini tidak cukup, karena dalam

praktiknya di Indonesia suatu pernikahan yang sah tidak hanya menggunakan

landasan hukum Islam saja tetapi juga harus juga berlandaskan kepada aturan

perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1

dan 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “perkawinan adalah

sah,   apabila   dilakukan   menurut   hukum    masing-masing    agamanya     dan

kepercayaannya”. Sedangkan ayat 2 nya berbunyi : “tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.[1]

       Dari dua pasal diatas dapat kita simpulkan bahwa suatu pernikahan baru

dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Dengan demikian dapat kita pahami pula, ketika suatu

pernikahan harus dilakukan di depan peraturan perundang-perundangan maka

perceraian pun harus dilakukan di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan apa yang

tercantum dalam pasal 39 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang

berbunyi : “ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak” .Akan tetapi, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan.

Sebagaimana kasus yang penulis temukan di Desa Rawa Panjang.

       Didaerah tersebut terdapat kasus dimana sepasang suami istri yang awalnya

menikah secara sah sebagaimana aturan yang berlaku. Namun beberapa bulan

kemudian timbul keresahan dari pihak keluarga istri karena si suami belum kunjung

mempunyai pekerjaan. Kemudian, pihak keluarga dari wanita terus meminta si suami
untuk menceraikan si istri karena keluarga tersebut mengangap bahwa si suami

tersebut tidak layak untuk anak perempuannya.

       Meskipun antara suami istri tersebut masih saling menyayangi, akan tetapi

karena kuatnya terus desakan dari pihak si istri dan pada saat itupun si suami belum

kunjung-kunjung mendapatkan pekerjaan. Akhirnya karena besarnya kasih sayang si

suami terhadap istrinya dan ia pun menyadari kekurangannya dalam hal ekonomi atau

memberi nafkah kepada istri, maka si suami pun menceraikan istrinya walaupun

dengan perasaan hati yang sangat berat dan terpukul. Akan tetapi, perceraian yang

dilakukan tersebut tidak dilakukan di depan sidang pengadilan melainkan hanya

dilakukan di hadapan amil dan pihak keluarga saja. Hal ini berimplikasi bahwa

perceraian yang dilakukan tersebut hanya sah di hadapan hukum Islam saja tetapi

tidak sah menurut hukum positif.

       Kemudian sekitar Tiga bulan setelah perceraiannya keluarga si perempuan

tersebut pindah ke daerah Bojong Sari. Dan setelah beberapa bulan ia menetap di

daerah tersebut, si perempuan itu kembali dijodohkan dengan pria lain pilihan orang

tuanya. Dan si perempuan itu pun menurut kepada pilihan orang tuanya, sampai

kepada pernikahannya pun disiapkan oleh orang tuanya. Dan hal yang sangat

mengejutkan dalam kasus ini adalah ternyata pernikahan yang dilakukan kedua

tersebut adalah pernikahan yang sah berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

       Padahal kalau kita kaji dari perceraian yang dilakukan sebelumnya maka

terlihat bahwa perceraian yang dilakukannya hanya sah berdasarkan hukum Islam

saja, akan tetapi secara legalitas hukum positif perceraian tersebut tidak diakui. Hal

ini yang kemudian menurut penulis menjadi suatu masalah yang sangat besar, karena

pernikahan kedua yang dilakukan oleh perempuan tersebut masih menduduki posisi

hukum yang masih di pertanyakan.
B. 1. Alasan Pelaksanaan Perceraian

        Dalam wawancara penulis dengan seorang istri yang meminta terjadinya

perceraian tersebut, yang juga sekaligus sebagai pelaku perkawinan yang didahului

dengan perceraian di luar sidang pengadilan. Penulis mendapatkan keterangan dari

pelaku bahwa perceraian dengan suaminya adalah karena didasari oleh dua faktor

yaitu faktor internal dan faktor eksternal.[2]

        Faktor internal, pelaku menjelaskan bahwa rumah tangga dengan suaminya

bercerai karena minimnya pendapatan suami sehingga pelaku merasa kebutuhan

materinya tidak atau kurang dari kecukupan. Bahkan sampai suami tersebut

melanggar sighat taklik yang pernah diucapkan, salah satunya yaitu tidak memberi

nafkah kepada istrinya tiga bulan lamanya. Pelaku mengaku bahwa ketidakcukupan

ekonomi di antara keduanya menyebabkan orang tua pelaku tidak senang dengan

suaminya sehingga orang tua pelaku meminta suaminya untuk segera mengakhiri

mahligai rumah tangganya yang baru seumur jagung yakni kurang lebih dua tahun

lamanya. Sementara itu, pihak suami yang memang sejak dulu sudah merasa rendah

diri (minder) dengan lawannya karena tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah sang

istri serta tidak bisa berbuat banyak atas permintaan istri. Akibatnya kedua belah

pihak (istri dan suami) sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahannya dengan

jalan cerai.

        Dan dari faktor eksternalnya, bahwa orang tua dari pihak istri, dengan

mengetahui ananknya tidak dinafkahi selama masa tiga bulan lamanya oleh suaminya

(menantu), maka atas alasan ini pulalah pihak orang tua si istri menghendaki agar

anaknya bisa berpisah atau bercerai dengan suaminya, demi mendapat kehidupan

yang lebih layak nantinya. Sehingga istri, dalam hal ini lebih yakin untuk
melaksanakan perceraiaan dengan suaminya, sebagaimana alasan-alasan yang

dimaksud di atas.

       Selanjutnya, pelaku menyatakan cara perceraian yang terjadi di antara

keduanya tidaklah diproses dalam sidang di pengadilan agama tempat pelaku tinggal,

namun perceraian tersebut terjadi begitu saja di antara pelaku dengan hanya ucapan

“talak” dari suami kepada istri yang juga disaksikan oleh orang tua atau pihak

keluarga saja dan seorang amil setempat atau atau perceraian tersebut dapat dikatakan

“cerai di bawah tangan”(Red.istilah penulis untuk menyamakan nikah dibawah

tangan).

       Perceraian tersebut ironis terjadi, karena pada awalnya pernikahan tersebut

terjadi dengan akad nikah yang sah dan tertulis secara di KUA sehingga menimbulkan

pertanyaan apakah perceraian tersebut sah baik secara hukum Islam maupun hukum

positif. Selain itu permasalahan yang juga akan di bahas selanjutnya adalah bahwa

pelaku setelah mengadakan “perceraian di bawah tangan” tersebut, kemudian

melangsungkan nikah di daerah lain (Desa.Bojong sari, kec.Sawangan) dengan laki-

laki lain yang dilakukan secara resmi dan tertulis di Kantor Urusan Agama.

2. Dasar Pelaksanaan Perkawinan

       Dalam hal ini yang menjadi landasan perkawinan kembali wanita tersebut

adalah bahwa dia telah melakukan perceraian yang sah secara Islam. Menurutnya

perceraian tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan hukum Islam. Di samping

itu ia pun telah melewati masa iddahnya selama 3 bulan 10 hari. Sehingga hal inilah

yang mendasarinya melakukan pernikahan kembali dengan laki-laki lain. Selain itu,

kondisinya pada saat itu pun dalam keadaan kosong artinya di sini bahwa ia dalam

kondisi tidak ada ikatan apapun dengan laki-laki lain sehingga tidak ada lagi hal yang

bisa menghalanginya melakukan pernikahan dengan pria manapun juga.
       Sedangkan pernikahan keduanya yang dilakukannya di depan KUA adalah

murni semuanya diurus oleh pihak keluarganya dan wanita tersebut tidak tahu

menahu masalah hukum pernikahannya kembali, di samping ia pun tidak begitu

paham dengan masalah hukum jadi dia hanya mengikuti prosedur yang telah

disiapkan oleh keluarganya.

C. Analisa Masalah

Indonesia adalah Negara bangsa (nation state), bukan Negara agama (religion state).

Hukum yang berlaku adalah hukum konvensional (positif), bukan hukum agama. Ini

mirip dengan konsep sekuler yang memisahkan antara agama dengan Negara. Urusan

agama diserahkan kepada masing-masing individu, sebagai warga Negara yang baik

selain taat beragama kita juga dituntut untuk mentaati peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, termasuk dalam hal perkawinan yang notabene domain

agama. Apalagi Indonesia bukanlah Negara sekuler, tapi juga Negara agama lebih

mengakomodasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, salah satunya dalam

perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Dalam perspektif hukum Islam tidak ada korelasi dan relevansi ada atau tidak akta

cerai untuk melaksanakan perkawinan berikutnya. Sedangkan menurut hukum positif

akta cerai merupakan bukti legalitas pengakuan oleh Negara terhadap putusnya

hubungan perkawinan antara suami dan istri. Tanpa akta cerai tersebut seseorang

tidak dapat melakukan pernikahan berikutnya karena dianggap masih terikat dengan

perkawinan sebelumnya. Dalam UUD No.1 tahun 1974 diterangkan bahwa prinsip

dasar perkawinan adalah monogami disinilah letak pentingnya keberadaan akta cerai

yaitu untuk sebagai syarat melancarkan pernikahan berikutnya.

       Setelah memaparkan permasalahan di atas maka dapat dipahami bahwa :

pertama, melihat pada status perceraian yang dilakukan bukan di depan hakim, pada
            satu sisi perceraian tersebut sah secara hukum Islam karena dalam literatur hukum

            Islam tidak diharuskan perceraian dilakukan di depan pengadilan. Perceraian dapat

            jatuh apabila seorang suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya baik secara

            sungguh-sungguh atau diucapkannya secara tidak sungguh-sunguh sesuai dengan

            hadis Rasulullah saw:

         ٓ‫دذصٕب لز١جخ , لبي : دذصٕب دب رُ ثٓ اعّبػ١ً ػٓ ػجذ اٌشدّٓ ثٓ ادسن (فٝ اٌزمش٠ت ٚاٌخالصخ : اسدن ) ػ‬
           ‫ٓ ذ‬
           ٌ َ ٌٙ ٘ٚ ٌ ‫َ َس ٌ ٘ َ ج‬
                           ‫ذ ٓ ذ‬
         : ّ ِ‫ػطبء : ػٓ اثٓ ِب٘ه، ػٓ اثٟ ٘ش٠شح ، لبي سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػٍ١ٗ ٚعٍُ : صال ٌ جِ ّ ُ ّ ِ ّ َ َضُْ ُ ّ ج‬
                                                                                               ‫َ ؼخ‬  ‫ِ ح ٚ ط َق ش‬             ٕ
                                                                            [3]) ٜ‫اٌَّىَب ُ، َاٌ َّال ُ، َٚاٌ ّجْ َ ُ (سٚاٖ اٌزشِز‬
Artinya: Diceritakan kepada kami oleh Qutaybah, ia berkata : Diceritakan kepada kami oleh
         Hatim Ibn Ismail dari Abdurrahman Ibn Adrak (didalam kitab at-Taqrib dan
         Khulasoh : Ardak) dari Atho: dari Ibn Mahak, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah
         saw : “tiga perkara kesungguhannya di pandang benar dan main-mainnya di
         pandang benar pula, yaitu: nikah, thalak, rujuk.(HR. at-Tirmidzi)
                       Dengan demikian perceraian tersebut sah secara syara‟ akan tetapi jika

            melihat dari kacamata hukum positif atau system perundang-undangan di Indonesia

            yang mengacu kepada undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,

            perceraian tersebut tidak sah secara hukum hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 39

            ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbuyi : “ Perceraian hanya

            dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan

            berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

                       Maka secara Yuridis dapat dikatakan perceraian tersebut tidak sah dan harus

            dibatalkan dan si istri secara hukum masih terikat dengan suami yang lama. Dengan

            demikian menurut hemat penulis perceraian tersebut tidak sah karena sistem

            perundang-undangan mensyaratkan dilangsungkannya talak cerai atau gugat cerai

            harus dilaksanakan di depan hakim pengadilan. Selain itu, dari segi kemaslahatan

            disyaratkannya perceraian di depan hakim, agar tidak terjadi perceraian secara

            sembarangan dan exploitasi suami terhadap istri dengan kekuasaan yang otoritatif dari

            suami untuk menceraikan si istri dengan tanpa alasan.
       Sedangkan perkawinan ke dua yang telah dilakukan si istri dengan orang lain

walaupun tanpa pengetahuan istri hal tersebut tetap tidak dapat di benarkan karena

secara yuridis si istri masih terikat dalam perkawinan dengan suami nya yang lama

sebagai akibat perceraian yang tidak sah secara hukum positif. Sehingga perkawinan

dilakukan secara formal dan administrative di depan pegawai pencatat pernikahan

seharusnya di batalkan, Karena dalam pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dinyatakan bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. hal tersebut untuk

menjaga terjadinya tindak poliandri dari istri yang memang jelas-jelas di larang oleh

agama dan negara.

       Sedangkan dalam penjelasan disebutkan pengertian “ dapat” dalam pasal ini

adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan

lain, dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan

oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam

pelaksanaannya. Pada kasus diatas harus dibatalkan karena cacat hukum yaitu

diketahuinya perempuan yang dikawini masih bersetatus istri pria lain yang secara

hukum positif.[4] Akan tetapi kalau kita merujuk kepada hukum Islam maka

pernikahan tersebut dianggap sah, karena perceraiannya yang dilakukan sebelumnya

adalah sah secara hukum Islam dan dia pun telah memenuhi persyaratan secara

hukum Islam untuk melakukan suatu pernikahan. Sehingga pernikahan kedua yang

dilakukannya adalah sah secara hukum Islam.

       Setelah pemaparan diatas yang menyatakan bahwa perkawinan kedua dari

wanita yang bercerai diluar sidang pengadilan harus dibatalkan secara hukum positif,

maka setatus perkawinan tersebut menjadi perkawinan sirri karena menurut hukum

Islam sah-sah saja sebab perceraiannya pun dianggap sah menurut hukum Islam.
Akan tetapi apabila pihak-pihak terkait ingin meneruskan perkawinan dan diakui oleh

hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Maka seorang tersebut

harus terlebih dahulu mengurus surat-surat bukti perceraian (Akta Cerai) dari

pengadilan dan setelah itu menetapkan perkawinannya di Pengadilan Agama atau

disebut Isbat Nikah.

         Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi : “ Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat

diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama. Sebagai contoh kasus Ayu Azhari

yang mengajukan Isbat Nikah demi mendapatkan aspek legal perkawinannya serta

menyelamatkan masa depan anak dan keturunannya, sebab Isbat Nikah merupakan

saluran yang tepat agar para pihak terkait terhindar dari kesimpangsiuran hukum.[5]

Nikah dibawah tangan apabila tidak dilegalkan akan berimplikasi terhadap hukum

diantaranya hukum kewarisan, antara suami istri tidak bisa saling waris-mewarisi

demikian pun antara anak-anak yang dilairkan dari hasil perkawinan dengan orang

tuanya. Begitu juga dalam hukum perwalian dalam nikah, seorang bapak tidak berhak

menjadi wali nikah dari anak perempuannya.


          [1] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2006), Cet. 1, h. 48
          [2] Responden. Wawancara pribadi, Depok, 2 November 2009
          [3] Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Suroh, Sunan at-Tirmidzi (kairo: Darul Hadits,1999),Juz
III, h.319
          [4] Zaenuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. 1,
h. 33
          [5] http:// www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2007030202140450, tgl akses 5
november 2009
                                               BAB V

                                            PENUTUP

A. Kesimpulan
     1. Pada hakekatnya perceraian yang diucapkan oleh seorang suami kepada

seorang istri dalam Hukum Islam dapat saja terjadi kapan dan dimana pun seorang

suami mengucapkan ikrar “thalak” maka saat itu pun terjadi perceraian dan sudah

dianggap sah. Akan tetapi hal tersebut menjadi suatu pengecualian dalam kondisi

sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengacu kepada

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, karna dalam sistem

perundang-undangan di Indonesia perceraian yang di anggap sah apabila dilakukan

dihadapan hakim atau sidang pengadilan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-

Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian jika perceraian

dilakukan di luar sidang pengadilan maka akan berimplikasi tehadap perkawinan

selanjutnya yang akan dilakukan.

       2. Perkawinan yang dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam

dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang

mengacu pada UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian

kita pahami ketika suatu perkawinan harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-

undangan maka perceraian pun harus dilakukan di depan sidang pengadilan dan

apabila suatu perkawinan kedua dilakukan tanpa adanya Akta Cerai dari pengadilan

maka menurut Hukum Islam sah-sah saja, akan tetapi menurut Hukum Positif tidak

sah bahkan harus dibatalkan.

       3. Apabila perkawinan kedua dilakukan tanpa adanya Akta Cerai dari

pengadilan maka menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus

dibatalkan dan perkawinan tersebut menjadi pernikahan sirri , karena hanya sah

menurut Hukum Islam. Dan jika perkawinan tersebut ingin dilanjutkan dan sah

menurut hukum Islam dan diakui oleh Undang-Undang yang berlaku, maka pihak

terkait disarankan untuk melengkapi surat cerai dari pengadilan. Kemudian
      menetapkan perkawinannya di Pengadilan Agama dengan melalui Isbat Nikah.

      Perkawinan sirri (dibawah tangan) apabila tidak diresmikan atau dilegalkan maka

      tidak sah menurut UU No.1 Tahun 1974 karena bertentangan dengan pasal 2 ayat 2

      yang berbunyi: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan

      yang berlaku”. Serta akan mempunyai implikasi terhadap kesimpangsiuran hukum di

      antaranya dalam hukum kewarisan,hukum perwalian dalam pernikahan, karena

      perkawinan di bawah tangan sukar untuk dibuktikan, kecuali semua para pihak yang

      terlibat dalam perkawinan itu tetap hidup sepanjang zaman dan tidak akan mati.

      B. Saran-Saran

   1. Sebaiknya pihak Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama perlu meningkatkan

      Sosialisasi hukum perkawinan kepada masyarakat dan ulama.

   2. Agar tidak terjadi lagi pelanggaran pada Undang-Undang perkawinan sebaiknya

      pencatatan nikah dijadikan rukun nikah dan perceraian di depan Pengadilan Agama

      sebagai syarat sah cerai.

   3. Pemerintah hendaknya memperlonggar peraturan-peraturan perkawinan dan perceraian

      baik dari segi prosedur ataupun materi sehingga bagi pihak-pihak tertentu tidak lagi

      mengambil jalan pintas dalam melakukan perkawinan dan perceraian.

   4. Pelaksanaan Undang-Undang dalam hal ini Kantor Urusan Agama dan Pengadilan

      Agama harus konsisten dalam menjalankan Undang-Undang.

                                     DAFTAR PUSTAKA

      Al-Quranul Karim

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi
      Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No: 1 Tahun 1974 sampai KHI,
      Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-3.
      Rifai, Moh. Fikih Islam Lengkap, Kuala Lumpur: Pustaka Jiwa, 1996.

Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinaan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No: 1
      Tahun 1974 dan KHI, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Abbas, Ahmad Sudirman. Pengantar Pernikahan (Analisa Perbandingan Intar Madzhab),
       Jakarta : PT. Prima Heza Lestari, 2006, Cet. Ke-1.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, Cet. Ke-
       2.
Tholib, Muhammad. 15 Penyebab perceraian dan Penanggulangannya, Bandung: Irsyad
       Baitus Salam, 1997.
Ghazali, Abd. Rahman. Fiqih Munakahat, Bogor : Kencana, 2003, Cet. Ke-1.

Nasution, Bahder Johan. Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang
       Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqoh, Bandung: Mandar Maju,
       1997.
Abidin Slamet dan Aminudin. Fikih Munakahat I, Bandung: CV. Pustaka Setia,1999, Cet.
       Ke-1.
Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Inter Masa, 2003, Cet. Ke-31.

Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Karya Gemilang, 2007.
Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-1.
Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
       Agama dan Zakat Menurut Islam, Jakarta : Sinar Grafik, 2006, Cet. Ke-4.
Ali, Zaenuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2006, Cet. Ke-1.
Suma, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
       Persada, 2004.
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II.
Yahya, Abu Zakaria al-Anshary. Fath al-Wahhab, Singapura: Sulaiman Mar‟iy.

Taqiyuddin, Imam. Kifayat al-Akhyar Fi Hal Ghayat al-Ikhtiyar, Surabaya: Darul Ihya, Juz
       II.
al-Zuhaily, Wahbah Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fiqr, 2004, Juz VII, Cet.
       Ke-4.
Ibn Abdul Aziz, Zainuddin, Fathul Mu‟in, Surabaya: al-Hidayah.

Sabiq, Sayyid. Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Juz II.

Husain, Abi Muslim Ibn Hajaj al-Qusyairi an-Naysyaburi. Sahih Muslim, Beirut: Dar Ihya al-
        Kutub Arabi, 1954.
Ali, Alaudin Ibn Balyan al-Farisi. Sahih Ibnu Hibban, Beirut: al-Resalah.

Isa, Abi Muhammad Ibn Isa Ibn Sawrah. Sunan Tirmidji, Beirut: Dar al-Marefah, 2002, Cet.
       Ke-I.
Daud, Abi Sulaiman Ibn As‟as as-Sijistani. Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Alam, 2003, Cet.
       Ke-I.
Muhammad, Kamil Uwaidah. Al-Jami Fil Fiqh an-Nissa, Alih Bahasa M.Abdul Ghoffar.
       Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, Cet. Ke-1.
Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah, Alih Bahasa Moh, Tholib, Bandung: PT. al-Ma‟arif, 1981, Juz
       VII, Cet. Ke-I.
Abdurrahman al-Jaziri. Kitab „Ala Madzahib al-Arba‟ah, Beirut: Dar al-Irsyad, Juz IV.
Abdillah, Abi Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari. Sahih Bukhari, Beirut: Dar Ihya al-Kutub
       al-Arabi, Juz III.
Warson, Ahmad Munawwir. Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka
       Progressif, 1997.
Abdillah, Abi Muhammad Ibn Yazid al-Qozwini. Sunan Ibnu Majah, Indonesia: Maktabah
       Dahlan, Juz I
http:// www.lampungpost.com/cetak/cetak.php?id=2007030202140450, tgl akses 5 november 2009
        Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

        Kompilasi Hukum Islam

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:779
posted:4/6/2011
language:Indonesian
pages:53