Docstoc

REGULASI KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN MIGAS

Document Sample
REGULASI KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN MIGAS Powered By Docstoc
					       DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




       REGULASI KETEKNIKAN MIGAS


            Presentasi Direktur Jenderal Migas
Pada Pertemuan Ditjen Migas dengan Stakeholders Keteknikan




                    JAKARTA, 8 Juni 2007

                   www.migas.esdm.go.id
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




     AGENDA PERTEMUAN DITJEN MIGAS DAN
      STAKEHOLDERS KETEKNIKAN MIGAS


      1. Konsep Keteknikan Migas
      2. RPP Keteknikan Migas
      3. Forum Keteknikan Migas
      4. Pemberlakuan SNI menjadi SNI wajib




                                            2   © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                KONSEP KETEKNIKAN MIGAS

                                              KESELAMATAN MIGAS



                       KOMPETENSI
         SKKNI                              TENAGA TEKNIK


                                                                  INSTALASI MIGAS YANG :
                                                                      ANDAL
                                                                      AMAN
                        LAIK                                          AKRAB LINGKUNGAN
           SNI                                INSTALASI




                            ?
                                             SISTEM DAN
             ?                               PROSEDUR




                                                    LAINNYA         Efisien




                                                                                © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                        10 Agenda Utama Migas
  1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi Migas
  2. Peningkatan Jaminan Pasokan Bahan Baku dan Bahan Bakar
     Migas
  3. Pengurangan Subsidi BBM dan Peningkatan Efisiensi
     Penyediaan Migas
  4. Intensifikasi Penerimaan Negara dari Migas
  5. Peningkatan Keselamatan Migas
  6. Peningkatan Akses Data Migas
  7. Refungsionalisasi Kelembagaan Migas
  8. Pemberdayaan Kapasitas Nasional Bidang Migas
  9. Perlindungan Konsumen Migas
  10.Penyempurnaan Peraturan Perundang – undangan Migas
                                            4            © DJ MIGAS 2007
      DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
       DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
                                            KEBIJAKAN DAN REGULASI
                                         INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI *)
MAKRO (Kebijakan dan Regulasi) :                                                   MENTERI ESDM
•Pembuat Kebijakan                                                (Pembuat Kebijakan Bidang Hulu – Hilir Migas)



•Regulator
  Aspek Keteknikan                                           Menteri ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas
                                                   (Regulator Keselamatan dan Usaha Penunjang Hulu-Hilir Migas)

     Aspek Bisnis                 Menteri ESDM                                     Menteri ESDM                              Badan Pengatur
                          cq. Direktorat Jenderal Migas                    cq. Direktorat Jenderal Migas                    BBM dan Gas Pipa
                         (Regulator Usaha Hulu Migas)                        (Regulator Hilir BBL dan                      (Regulator BBM dan
                                                                               Gas Bumi Non - Pipa)                       Gas Bumi melalui Pipa)

                                                   Regulasi                               Regulasi                                    Regulasi

MIKRO (Pelaku Usaha)                                                                         BU Niaga                                 BU Niaga
                                                                                       BU Penyimpanan                           BU Penyimpanan
• Usaha Inti                                  Bentuk Usaha Tetap (BUT)               BU Pengangkutan                          BU Pengangkutan
                                                                                Badan Usaha (BU)                         Badan Usaha (BU)
                    Badan Pelaksana KKS     Badan Usaha
                                                                                   Pengolahan                               Pengolahan
                      Hulu Migas        di Bidang Hulu Migas
                                                                              BBL dan Gas Non-Pipa                       BBM dan Gas Pipa
                                  Usaha Hulu Migas                                                        Usaha Hilir Migas
• Usaha
                                                                            Badan Usaha Penunjang Hulu – Hilir Migas
  Penunjang
                                                                         Badan Usaha Jasa Penunjang
                                                                                                                                              Industri Penunjang
                                            (Jasa Konstruksi, sesuai UU 18/1999)                     (Jasa Non-Konstruksi)
                                            Perencanaan PelaksanaanPengawasan                                 Jasa
                                                                                      Jasa     Jasa  Jasa             Jasa   Jasa Jasa        Pabrikasi   Pabrikasi
                                                                                                            Inspeksi
*)
     Industri Migas terdiri dari :                                                 Konsultansi G&G Pemboran
                                                                                                             Teknis
                                                                                                                     Litbang Diklat Lainnya   Peralatan   Pemanfaat
                                                      Jasa Terintegrasi
     • Usaha Inti Migas (core business)
     • Usaha Penunjang Migas (non-core business)                                   KKS (Kontrak Kerja Sama) ; BBM (Bahan Bakar Minyak) ; BBL (Bahan Bakar Lain)
                                                                               5                                                                    © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                            6   © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                             REGULASI KETEKNIKAN MIGAS

• Diperlukan Kaidah Keteknikan yang Baik (Good Engineering Practices) agar :
      1. Reservoir migas dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal
      2. Pengelolaan pemurnian dan pengolahan migas efektif dan efisien
      3. “Keselamatan Migas” dapat diwujudkan
      4. Transaksi jasa dan/atau peralatan migas dapat dipenuhi dan dilaksanakan.


• Regulasi untuk Aspek Keteknikan Sebagaimana Diamanatkan Pasal 40, UU
  22/2001 Mencakup :
      1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS             (PETROLEUM RESERVOIR MANAGEMENT)
      2. PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS          (PETROLEUM REFINERY MANAGEMENT)
      3. KESELAMATAN MIGAS                       (PETROLEUM SAFETY)
      4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS           (PETROLEUM TECHNOLOGY
         INFRASTRUCTURE)




                                             7                                      © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                                                  Lanjutan…
 PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

 • Pengelolaan Reservoir Migas adalah ketentuan tentang Kaidah Keteknikan
   Pengelolaan Reservoir Migas Yang Baik (Good Reservoir Engineering Practices) agar
   pengambilan cadangan migas dapat dilakukan secara optimal (ultimate recovery)
       – Karakteristik Reservoir
       – Natural Recovery
       – Secondary Recovery
       – Tertiary Recovery
 • Aspek keteknikan yang diatur adalah Manajemen Reservoir dan Teknik Produksi
 • Ketentuan tentang Pengelolaan Reservoir Migas serta Teknik Reservoir dan Teknik
   Produksi diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan dan
   Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)




                                            8                              © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                                              Lanjutan…

PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS
•     Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas adalah ketentuan
      tentang Kaidah Keteknikan Pengelolaan Pemurnian dan Pengolahan Migas
      Yang Baik (Good Refinery Engineering Practices) agar proses pengolahan
      dilakukan secara efektif dan efisien untuk menghasilkan produk dan hasil
      olahan yang optimal dan memenuhi standard dan mutu yang ditetapkan


•     Aspek keteknikan yang diatur adalah Teknik Pemurnian dan Pengolahan
      termasuk Pengangkutan dan Penyimpanan


•     Ketentuan tentang persyaratan Umum Instalasi, Standardisasi dan Inspeksi
      Teknik diatur dalam (Rancangan) Peraturan Pemerintah tentang Keteknikan
      dan Keselamatan Migas




                                            9                         © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                                                                      Lanjutan…
KESELAMATAN MIGAS

• Kegiatan Usaha Migas, produk, dan hasil olahannya antara lain Bahan Bakar Minyak dan
  Gas (BBM/G), selain bermanfaat juga mempunyai potensi bahaya dan pencemaran yang
  dapat merugikan manusia, harta benda dan lingkungan.

• Potensi bahaya dapat terjadi pada tahap survey, pembangunan instalasi maupun pada
  tahap operasi dan pasca operasi, yang meliputi kegiatan survey umum, eksplorasi,
  eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga ataupun tahap
  pemanfaatan. Untuk itu instalasi migas dan pemanfaatan BBM/G perlu ada regulasi
  keselamatan migas.

• Keselamatan Migas adalah ketentuan tentang Standarisasi peralatan, SDM, pedoman
  umum instalasi migas dan prosedur kerja agar instalasi migas dapat beroperasi dengan
  andal, aman, dan akrab lingkungan agar dapat menciptakan kondisi :
      – Aman dan sehat bagi pekerja                            (K3)
      – Aman bagi masyarakat umum                              (KU)
      – Aman bagi lingkungan                                   (KL)
      – Aman dan andal bagi instalasi migas sendiri            (KI)

• Kaidah Keteknikan Keselamatan Migas yang baik : praktek-praktek kegiatan usaha migas
  yang dapat menjamin keselamatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan umum dan
  lingkungan hidup.

• Ketentuan tentang Keselamatan Migas diatur pada (Rancangan) Peraturan Pemerintah
  tentang Keteknikan dan Keselamatan Migas (Pasal 40 ayat 6, UU 22/2001)
                                            10                                © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



                 PENINGKATAN KESELAMATAN MIGAS

                      Value Chain Kegiatan Migas
                                                                                 Pasca
           Pra Operasi                               Operasi
                                                                                 Operasi
  1.       Perencanaan                       1.     Operasi             1.   Pembongkaran
                                                                                             ZERO
  2.       Konstruksi                        2.     Pemeliharaan        2.   Reklamasi      ACCIDENT
  3.       Commisssioning


  Handal, Aman, Akurat, Efisien, Effektif dan Akrab
  Lingkungan

Penyusunan Peraturan Pemerintah Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

                Sosialisasi PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS

               Penerapan PP Kaidah Keteknikan dan Keselamatan MIGAS
                   Penerapan Sanksi Yang Tegas dan Penghargaan
                                                  Monitoring dan Pelaporan
                                                                   11                        © DJ MIGAS 2007
       DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
        DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

                         HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI BIDANG INDUSTRI MIGAS
1960                                                                      2001                           2004                2006
Undang-undang (UU)                                                                                    Putusan MK
   UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi                             No. 002 / PUU-1 / 2003
1960                                                                                               diputuskan pada tanggal
     UU No. 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Prp No.2 Tahun 1962 tentang                                  21 Des 2004
     Kewajiban Perusahaan Minyak Untuk Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
  1962
                UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
                Minyak dan Gas Bumi Negara
             1971
                                                                               UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
                                                                            2001
Peraturan Pemerintah (PP)
MPR 1930 Nomor 341 tentang Peraturan Keselamatan Kerja Pertambangan
                    PP 17/1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daaerah Lepas Pantai
                1974      PP 11/1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian atau Pengolahan Migas
                       1979                                                              PP 42/2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
                                                                                   2002 (Juli)
                                                                                          PP 67/2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
                                                                                          BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
                                                                                   2002 (Des)
                                                                                                   PP 31/2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi
                                                                                                   Perusahaan Perseroan (PERSERO)
                                                                                            2003 (Juni)
                                                                                                              PP 35/2004 Jo. PP No. 34/ 2005 tentang Kegiatan
                                                                                                              Usaha Hulu Migas
                                                                                                              PP 36/2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
                                                                                                      2004 (Okt)
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)                                            RPP tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
                                                                                RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas
  Keterangan:                                                                   RPP tentang ketentuan penetapan besaran bagian negara, pungutan negara dan
                       : Garis untuk Tahun 2001                                 bonus (Amanat Pasal 31 ayat 5)
                       : Garis untuk putusan MK                                 RPP tentang Pedoman dan Tata Cara KKS dan Wilayah Kerja (Amanat Pasal 18)
                                                                                RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Migas
                                                                                RPP tentang Keteknikan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan
                                                                              12                                                                 © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                 PRINSIP – PRINSIP REGULASI KESELAMATAN MIGAS

                                                                                           Dekomisioning/Demolition
                                                                                           Instalasi Migas
                                                                                           Perusahaan Jasa
                                                                                           De-Konstruksi Migas
                                                                                           yang kompeten

                                                                                                     Instalasi yang
                                                                                                       Andal
  Perencanaan                 Pembangunan              Komisioning       Pengoperasian                 Aman
 Instalasi Migas              Instalasi Migas         Instalasi Migas    Instalasi Migas               Akrab Lingku-
                                                                                                       ngan
                         ASPEK YANG DIATUR / DI-REGULASI


Perusahaan Jasa           Perusahaan Jasa          Perusahaan Jasa      Pemilik/Perusahaan
Perencanaan/EPC            Konstruksi Migas        Inspeksi Migas       OEM yang kompeten
yang kompeten              yang kompeten           yang kompeten        Instalasi (sistem)
                          Peralatan (Individual)   Instalasi (sistem)   yang Laik
                           yang Laik.              yang Laik            Lingkungan kerja
                          Pekerja Konstruksi       Operator yang        yang sehat & aman
                          yang kompeten            kompeten             - Thdp Pekerja (K3)
                                                                        - Thdp masyarakat
                                                                          (KU)
                                                                        Tidak mengganggu
                                                                        Lingkungan (KL)


                                                               13                                        © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                         UU Migas vs UU Keselamatan Kerja
                                                                                    Depnakertrans

                                                                       UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
                                                                       Ialah aturan keselamatan kerja secara umum dalam
       “Domain”                                                        segala tempat kerja yang berada di dalam wilayah
                                                                       kekuasaan hukum RI termasuk di dalamnya usaha
                                                                       pertambangan minyak dan gas bumi



                                                                       PP No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan
                                            UU                         dan Pengawasan Keselamatan Kerja di
                                                                       Bidang Pertambangan
                                                            PP         Menteri Pertambangan melakukan pengawasan atas
                                                                       keselamatan kerja dalam bidang pertambangan dan
                                                                       berpedoman kepada UU No. 1 Tahun 1970 (Ps. 2).


Dep.          UU No. 22 Tahun 2001          PP No. 17 Tahun 1974       Peraturan Menteri Pertambangan
              tentang Minyak dan Gas        tentang Pengawasan
ESDM                                        Pelaksanaan Eksplorasi
                                                                       No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban
              Bumi                                                     Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk
                                            dan Eksploitasi Migas di   Platform Migas di Daerah Lepas Pantai
              BU/BUT menjamin               Daerah Lepas Pantai
              standar, mutu, kaidah
              keteknikan yang baik,         PP No. 11 Tahun 1979       Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
              keselamatan dan               tentang Keselamatan
              kesehatan kerja serta         Kerja pada Pemurnian       No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan
              pengelolaan lingkungan        dan Pengolahan Minyak      Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan
              hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}      dan Gas Bumi               Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan
                                                                       Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas
                                                                       Bumi


                                                                                                              © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                                 UU Migas vs UU Lingkungan
                                                                                       Kementerian Lingkungan Hidup


                                                                                              UU No. 23 Tahun 1997
                                                                                      tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

          “Domain”
                                                                               PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak
                                                                               Lingkungan
                                                                               PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
                                                                               Berbahaya dan Beracun

                                              UU                               PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
                                                                               Udara
                                                                               PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
                                                                      PP       Pengendalian Pencemaran Air
                                                                               PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
                                                                               dan/atau Perusakan Laut



                                                                               Peraturan Menteri Pertambangan No. 04/P/M/Pertamb/1973
                  UU No. 22 Tahun 2001      Mijn Politie Reglement (MPR)       tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran
                  tentang Minyak dan        tahun 1930                         Perairan Dalam Kegiatan EP Migas
                  Gas Bumi
   Dep.           BU/BUT menjamin           PP No. 17 Tahun 1974 tentang       Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
                                            Pengawasan Pelaksanaan             No. 1457 K/28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis
   ESDM           standar, mutu, kaidah     Eksplorasi dan Eksploitasi Migas   Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan
                  keteknikan yang baik,     di Daerah Lepas Pantai             Energi
                  keselamatan dan
                                            PP No. 11 Tahun 1979 tentang
                  kesehatan kerja serta     Keselamatan Kerja pada
                  pengelolaan               Pemurnian dan Pengolahan
                  lingkungan hidup {Ps.     Minyak dan Gas Bumi                Keputusan Menteri ESDM No. 045 Tahun 2006 tentang
                  40 (1, 2, 3)}                                                Pengelolaan Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Usaha
                                                                               Migas



                                                                     15                                                         © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                                             UU Migas vs UU LLAJR
                                                                                  Dep. Perhubungan


                                                                     UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
                                                                     Angkutan Jalan
       “Domain”
                                                                     PP No. 41/1993 tentang Angkutan Jalan
                                                                     PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
                                                                     Bermotor di Jalan
                                              UU
                                                                     PP No. 43/1993 tentang Prasarana dalam Lalu
                                                                     Lintas Jalan
                                                            PP
                                                                     PP No. 44/1993 tentang Kendaran dan
                                                                     Pengemudi

Dep.          UU No. 22 Tahun 2001            PP No. 36 Tahun 2004
ESDM          tentang Minyak dan Gas          tentang Kegiatan
              Bumi                            Usaha Hilir Migas
              BU/BUT menjamin                 PP No. 71/2005
              standar, mutu, kaidah           tentang Penyediaan
              keteknikan yang baik,           dan Perindustrian
              keselamatan dan                 Jenis BBM Tertentu
              kesehatan kerja serta
                                              RPP Keteknikan dan
              pengelolaan lingkungan
                                              Keselamatan Migas
              hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}
                                              RPP Pembinaan dan
                                              Pengawasan
                                                                                                           © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

                             UU MIGAS vs UU PERHUBUNGAN LAUT
                                                                                            DEPHUB



                 “Domain”                                                           UU NO. 21 TAHUN 1992
                                                                                    TENTANG PELAYARAN


                                               UU
                                                                                   PP NO. 81 TAHUN 2000
                                                                                  TENTANG KENAVIGASIAN
                                                             PP

DEP.         UU No. 22 Tahun 2001            PP No. 17 Tahun 1974       Peraturan Menteri Pertambangan
ESDM         tentang Minyak dan Gas          Tentang Pengawasan         No. 05/P/M/Pertamb/1977 tentang Kewajiban
             Bumi                            Pelaksanaan Eksplorasi     Memiliki Sertifikat Kelayakan Konstruksi untuk
                                             dan Eksploitasi Migas di   Platform Migas di Daerah Lepas Pantai
                                             Daerah Lepas Pantai
             BU/BUT menjamin
             standar, mutu, kaidah                                      Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi
             keteknikan yang baik,                                      No. 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan
             keselamatan dan                                            Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan
             kesehatan kerja serta                                      Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan
             pengelolaan lingkungan                                     Migas dan Pengusahaan Sumberdaya Panas
             hidup {Ps. 40 (1, 2, 3)}                                   Bumi

                                                                        Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
                                                                        No. 300K/38/M.PE/1997 tentang Keselamatan
                                                                        Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi

                                                                                                              © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




KONSEP ATURAN POKOK
RPP KETEKNIKAN MIGAS


           www.migas.esdm.go.id




            Jakarta, 7 Juni 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                         VII. REGULASI KETEKNIKAN MIGAS


7.1 PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

7.2 PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

7.3 KESELAMATAN MIGAS
    7.3.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
    7.3.2 Keselamatan Umum
    7.3.3 Keselamatan Lingkungan Hidup
    7.3.4 Keselamatan Instalasi

7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS
    7.4.1 Persyaratan Umum Instalasi Migas
    7.4.2 Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Migas




                                            19                             © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




             7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS




                                            © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




7.1. PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS



ATURAN POKOK PENGELOLAAN RESERVOIR MIGAS

 a. Pengambilan cadangan migas wajib dilakukan secara optimal.
 b. Dalam memproduksikan cadangan migas, BU/BUT wajib menerapkan
    kaidah keteknikan pengelolaan reservoir migas yang baik
 c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan reservoir
    migas diatur dalam Peraturan Menteri.




                                             21                   © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




             7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN
                     PENGOLAHAN MIGAS




                                              © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




7.2. PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS


ATURAN POKOK PENGELOLAAN PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS

 a. Proses pemurnian dan pengolahan migas wajib dilakukan secara efektif dan
    efisien untuk menghasilkan produk dan hasil olahan yang optimal dan memenuhi
    standar dan mutu yang ditetapkan
 b. Untuk mewujudkan proses pemurnian dan pengolahan migas secara efektif dan
    efisien, BU wajib menerapkan kaidah pengelolaan pemurnian dan pengolahan
    migas yang baik
 c. Ketentuan lebih lanjut mengenai kaidah keteknikan pengelolaan pemurnian dan
    pengolahan migas diatur dalam Peraturan Menteri.




                                             23                       © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                  7.3. KESELAMATAN MIGAS

                          Ketentuan Umum yang penting dalam RPP Keteknikan Migas




                                                                               © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                             7.3. KESELAMATAN MIGAS

7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA
       (untuk selanjutnya disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Kewajiban BU/BUT untuk :

 a. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja .
 b. Memeriksa kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja secara periodik
 c. Menggunakan pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis pekerjaan,
    sehat jasmani (tidak cacat) dan rohani.
 d. Menyediakan sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan kerja antara lain :
    alat pelindung diri (helm, sepatu, kacamata, sarung tangan, masker, pelindung
    telinga, breathing apparatus, chamber unit), alat pencegah dan penanggulangan
    kebakaran, peralatan penyelamat, klinik kesehatan, ambulance, helikopter, obat-
    obatan, dan menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang memenuhi
    persyaratan kesehatan kerja
 e. Menyediakan alat komunikasi sesuai kebutuhan
 f. Memasang tanda-tanda bahaya dan peringatan.
 g. Memeriksa secara berkala kondisi sarana dan prasarana keselamatan dan kesehatan
    kerja.
 h. Menyiapkan dan melaksanakan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja
 i. Mensosialisasikan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara periodik

                                                       25                 © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                         7.3. KESELAMATAN MIGAS
                                                 (lanjutan)

7.3.1 ATURAN POKOK KESELAMATAN DAN KESEHATAN PEKERJA (lanjutan)

 j. Melaporkan kecelakaan kerja kepada Kepala Inspeksi
 k. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja
    kepada Kepala Inspeksi

Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 a. Inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja secara rutin dilakukan oleh Kepala
    Teknik atau Wakil Kepala Teknik
 b. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja secara periodik atau sewaktu-waktu
    bila diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas




                                                     26                © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

                                              7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                     (lanjutan)

7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM

Kewajiban BU/BUT untuk :

 a. Menerapkan aturan jarak aman dari pemukiman penduduk, fasilitas umum dan fasilitas
    sosial
 b. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi,
    peralatan dan instrumentasi migas
 c. Memasang rambu-rambu tanda bahaya dan peringatan
 d. Memasang pagar pengaman di sekitar lokasi kegiatan operasi migas
 e. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, gas beracun
    dan gas mudah terbakar, dll di lokasi kegiatan operasi dan sekitar lokasi kegiatan
    operasi
 f. Menyediakan peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
 g. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum
    kegiatan operasi dimulai, termasuk Rencana Tanggap Darurat (Emergency Response
    Plan)
 h. Melakukan pengelolaan keselamatan bahan peledak dan bahan radioaktif
 i. Bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan kegiatan operasi migas
    terhadap keselamatan umum
 j. Melaporkan kecelakaan umum kepada Kepala Inspeksi
 k. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan keselamatan umum kepada Kepala Inspeksi
                                                         27                  © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                             7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                    (lanjutan)

7.3.2 ATURAN POKOK KESELAMATAN UMUM (lanjutan)

Inspeksi Keselamatan Umum
  a. Inspeksi keselamatan umum secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil
     Kepala Teknik
  b. Inspeksi keselamatan umum secara periodik atau sewaktu-waktu bila diperlukan
     dilakukan oleh Inspektur Migas




                                                      28                 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                            7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                   (lanjutan)

7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP

Kewajiban BU/BUT untuk :

  a. Menyusun studi lingkungan (AMDAL/ UKL-UPL) sebelum memulai kegiatan operasi
     migas
  b. Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan pencemaran
     lingkungan hidup (antara lain : oil boom, oil dispersant, skimmer, Continuous
     Emmision Monitoring (CEM),
  c. Menempatkan alat-alat deteksi kebocoran migas, kebisingan, arah angin, dll di
     lokasi kegiatan operasi
  d. Menyediakan sumur pantau bagi kilang, depot dan SPBU
  e. Menempatkan alat-alat deteksi gas beracun dan gas mudah terbakar serta radiasi
     panas di sekitar lokasi kegiatan operasi
  f. Menggunakan bahan-bahan kimia (corrosion inhibitor, oil dispersant, odorant) yang
     akrab lingkungan
  g. Mengelola limbah (padat, cair, gas) sebelum dibuang ke lingkungan
  h. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melakukan pemulihan
     lingkungan pada masa dan pasca operasi
  i. Menyusun SOP penanggulangan pencemaran termasuk Rencana Tanggap Darurat
  j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi sebelum
     kegiatan operasi dimulai


                                                      29                      © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                            7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                    (lanjutan)

7.3.3 ATURAN POKOK KESELAMATAN LINGKUNGAN HIDUP
       (lanjutan)

  k. Melaporkan kecelakaan lingkungan kepada Kepala Inspeksi
  l. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada
     Kepala Inspeksi


Inspeksi Keselamatan Lingkungan Hidup :
  a. Inspeksi keselamatan lingkungan secara rutin dilakukan oleh Kepala Teknik
     atau Wakil Kepala Teknik
  b. Inspeksi keselamatan lingkungan secara periodik atau sewaktu-waktu bila
     diperlukan dilakukan oleh Inspektur Migas




                                                     30                  © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                                              7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                      (lanjutan)

7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI

Kewajiban BU/BUT untuk :

 a. Menggunakan instalasi, peralatan dan teknik yang dipergunakan sesuai dengan
    standar dan spesifikasi teknis yang berlaku
 b. Melakukan pemeriksaan teknis dan pemeliharaan instalasi dan peralatan secara
    berkala
 c. Mengamankan instalasi dan peralatan dari gangguan eksternal (banjir, petir,
    sabotase, dll)
 d. Melengkapi instalasi dan peralatan dengan piranti pengaman (safety device)
 e. Menerapkan aturan daerah terbatas dan terlarang untuk memasuki area instalasi
    dan peralatan migas
 f. Menempatkan rambu-rambu tanda bahaya dan peringatan pada dan sekitar
    instalasi dan peralatan
 g. Menerapkan aturan jarak aman instalasi dan peralatan dari fasilitas umum dan
    fasilitas sosial (buffer zone)
 h. Mengoperasikan instalasi dan peralatan sesuai dengan Standard Operating
    Procedure (SOP)
 i. Menggunakan pekerja yang berkompeten untuk mengoperasikan, memelihara
    dan memperbaiki instalasi dan peralatan


                                                        31               © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                             7.3 KESELAMATAN MIGAS
                                                     (lanjutan)

7.3.4 ATURAN POKOK KESELAMATAN INSTALASI
       (lanjutan)

 j. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan operasi
    sebelum membangun instalasi dan peralatan
 k. Memberitahukan keberadaan instalasi lepas pantai kepada instansi terkait


 Inspeksi Keselamatan Instalasi, Peralatan dan Instrumentasi :
 a. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara rutin
    dilakukan oleh Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik
 b. Inspeksi keselamatan instalasi, peralatan dan instrumentasi secara periodik
    atau sewaktu-waktu bila diperlukan dilakukan oleh Kepala Inspeksi




                                                       32                 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




       7.4. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS




                                            © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




          7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas

 a. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib mengacu pada rancangan instalasi
 b. Instalasi migas yang telah selesai dibangun harus dilengkapi gambar terpasang (as-
    built drawing)
 c. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang harus sesuai dengan peruntukannya
 d. Instalasi migas yang dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan
    kapasitas atau relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap
    kesesuaian terhadap standar dan spesifikasi yang berlaku
 e. Semua instalasi yang didirikan di dalam daerah yang mempunyai kemungkinan besar
    bagi timbulnya bahaya kebakaran harus dibuat dari bahan-bahan yang tidak mudah
    terbakar
 f. Semua instalasi harus dilengkapi dengan sistem telekomunikasi yang baik
 g. Instalasi unit proses harus ditempatkan pada lokasi yang tidak mudah menimbulkan
    berbagai bahaya dan kerusakan terhadap sekitarnya
 h. Instalasi unit proses yang berlainan fungsinya harus diatur penempatannya sesuai
    dengan sifat bahan-bahan yang diproses dengan maksud untuk mengurangi atau
    membatasi menjalarnya kerusakan apabila terjadi kecelakaan dan atau kebakaran

                                              34                              © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


                               7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS
                                               (lanjutan)

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan)

i. Semua peralatan dan atau instalasi yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya
   arus listrik yang diakibatkan oleh petir, arus liar, muatan statis dan sebagainya harus
   dilengkapi suatu sistem untuk meniadakannya
j. Dalam hal mengadakan perbaikan dan pemeliharaan instalasi migas harus digunakan
   cara, peralatan dan tenaga yang berkualifikasi
k. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib dilakukan oleh perusahaan/
   pabrikan yang berkompeten
l. Pembangunan dan konstruksi instalasi migas wajib menggunakan standar dan
   spesifikasi teknis yang berlaku
m. Setiap instalasi migas harus terpelihara dengan baik
n. Pemeliharaan sebagaimana pada butir m meliputi bagian-bagian yang mudah terlihat,
   yang tidak mudah terkena gangguan, tanda-tanda alat pengaman, alat pelindung dan
   perlengkapan lainnya
o. Pelaksanaan pemeliharaan instalasi migas wajib memperhatikan petunjuk teknis atau
   manual sesuai fungsi instalasi yang bersangkutan



                                                 35                              © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



                               7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS
                                               (lanjutan)

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan)

p. Pelaksanaan pemeliharaan dapat dilakukan dalam keadaan beroperasi
q. Instalasi migas di lepas pantai tidak boleh dibangun di daerah pangkalan pertahanan,
   alur keluar masuknya pesawat terbang, alur pelayaran, instalasi pelayaran, pelabuhan,
   menara suar, rambu suar dan instalasi lain yang bersifat permanen di atas atau di
   bawah permukaan air
r. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat umum, tempat keagamaan atau
   tempat suci, kuburan, peninggalan jaman kuno yang penting, cagar alam, cagar
   budaya atau daerah yang secara resmi dinyatakan sebagai daerah pariwisata,
   lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya, bangunan
   bersejarah dan simbol-simbol negara, bangunan rumah tinggal dan pabrik beserta
   tanah pekarangan, kecuali dengan ijin instansi pemerintah, persetujuan masyarakat
   dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut
s. Instalasi migas tidak boleh dibangun di tempat yang jaraknya kurang dari 250m dari
   batas wilayah kuasa pertambangan dan atau wilayah kerja atau apabila berbatasan
   dengan negara lain dengan jarak yang ditentukan dalam perjanjian antara negara
   Indonesia dan negara lain yang bersangkutan



                                                 36                            © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                  7.4. INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI MIGAS
                                            (lanjutan)

7.4.1. Persyaratan Umum Instalasi Migas (lanjutan)

t. Instalasi migas tidak boleh dibangun di daerah sensitif (tempat peneluran ikan,
   batu karang, mutiara dan koral)
u. Instalasi migas tidak boleh dibangun pada tempat penyelidikan ilmiah
v. Instalasi migas lepas pantai harus didirikan sedemikian rupa sehingga aman
   terhadap kekuatan angin, gelombang dan arus laut
w.Suatu instalasi migas yang tidak dipakai lagi harus dibongkar seluruhnya dalam
  jangka waktu yang ditetapkan Menteri, dengan melakukan tindakan-tindakan
  yang layak untuk menjamin keamanan pekerjaan dan alur pelayaran
x. Di sekitar instalasi migas wajib ditetapkan daerah aman (buffer zone)
y. Instalasi migas wajib dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan antara lain
   lampu navigasi dan papan peringatan




                                                37                         © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                 7.4 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MIGAS
                                            (Lanjutan)

7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan

Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan dilakukan pada saat :
1. Akan dipasang atau didirikan
2. Sedang dipasang atau didirikan
3. Telah dipasang atau didirikan
4. Reparasi dan modifikasi
5. Sewaktu – waktu jika diperlukan

a. Terhadap instalasi dan peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
   migas wajib dilaksanakan pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap
   kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku.

b.    Pemeriksaan teknis dan pengujian sebagaimana dimaksud pada butir a
     dilaksanakan dalam rangka menjamin kehandalan instalasi dan peralatan




                                               38                     © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




   7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                            (lanjutan)

c. Instalasi sebagaimana dimaksud dalam butir a terdiri dari :

    1. Instalasi eksplorasi dan eksploitasi
        a. Instalasi pemboran ;
        b. Instalasi produksi ;
        c. Instalasi pengumpul ;
        d. Instalasi lainnya yang terkait dengan
           kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

    2. Instalasi pengolahan (mis. kilang)
         a. Instalasi Pemurnian dan Pengolahan ;
         b. Pembongkaran dan Pemuatan ;
         c. Instalasi lainnya yang terkait dengan kegiatan Pemurnian dan Pengolahan
            baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan kegiatan
            termaksud.

    3. Instalasi pengangkutan
       (mis. Tanker, Barge, Truk, Kereta Api, Pipa Penyalur)



                                                         39                © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




   7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                            (lanjutan)


4. Instalasi penyimpanan (mis. FPSO,barge)
   a. Instalasi Seafed Depot ;
   b. Instalasi Inland Depot ;
   c. Instalasi Transit Terminal ;

5. Instalasi niaga (mis. SPBU)
    a. Instalasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ;
    b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) ;
    c. Instalasi Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) .

6. Instalasi penunjang terkait dengan 1 s.d 5 (mis. Power plant, water plant, waste
   water treatment, fire water system)




                                                         40                © DJ MIGAS 2007
     DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
      DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




        7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                                  (lanjutan)



d.      Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :

        1. Katup pengaman yaitu peralatan yang berguna untuk melindungi peralatan dan
           fasilitas yang terkait meliputi :

           a.     Safety Valve ;
           b.     Relief Valve ;
           c.     Safety Relief Valve ;
           d.     Thermal Relief Valve ;
           e.     Pilot Operated Safety Valve ;
           f.     Vacuum Relief Valve.

        2. Bejana tekan dan sejenisnya yaitu peralatan yang bekerja dengan tekanan
           kerja didalam peralatan melebihi 1/2 Atm tekanan lebih (gauge), atau bejana
           vakum dengan tekanan kerja di dalam peralatan kurang dari 1 Atm absolut.




                                                   41                               © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


   7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                              (lanjutan)

d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
                            (lanjutan)

3. Pesawat Angkat yaitu peralatan untuk memindahkan, mengangkat barang secara vertikal
   dan atau horizontal dalam jarak ditentukan, antara lain meliputi :
       a. Pesawat Angkat Bergerak ;
       b. Pesawat Angkat Tetap ;
       c. Pesawat Angkat di atas kepala ;

4. Peralatan Listrik yaitu peralatan yang membangkit, mendistribusi dan mengendalikan
   sistem tenaga listrik meliputi :
       a. Unit Power Generator ;
       b. Unit Power Transformer ;
       c. Unit Switchgear ;
       d. Unit Motor Control Center;
       e. Unit Busbar.

5. Peralatan Putar yaitu peralatan yang berfungsi memindahkan atau memampatkan minyak,
   gas serta panas bumi meliputi :
       a. Unit Kompresor ;
       b. Unit Pompa;
       c. Unit Turbin.




                                               42                                  © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




     7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                              (lanjutan)

d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
                           (lanjutan)
  6. Pipa Penyalur yaitu bentang pipa berikut fasilitas-fasilitas terkait yang
     digunakan untuk mengalirkan dan menyalurkan minyak dan gas bumi serta
     panas bumi

          a. Pipa Penyalur, adalah pipa minyak dan atau gas bumi yang meliputi Pipa Alir
             Sumur, Pipa Transmisi Minyak, Pipa Transmisi Gas, Pipa Induk, dan Pipa
             Servis;
          b. Pipa Alir Sumur, adalah pipa untuk menyalurkan minyak atau gas bumi dari
             kepala sumur ke stasiun pengumpul;
          c. Pipa Transmisi Minyak, adalah pipa untuk menyalurkan minyak dari stasiun
             pengumpul ke tempat pengolahan, dan dari tempat pengolahan ke depot, dan
             dari depot ke depot atau dari depot ke pelabuhan dan atau sebaliknya;
          d. Pipa Transmisi Gas, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari stasiun
             pengumpul ke sistem meter pengukur dan pengatur tekanan, dan atau ke
             pelanggan besar;
          e. Pipa Induk, adalah pipa untuk menyalurkan gas bumi dari sistem meter
             pengukur dan pengatur tekanan sampai Pipa Servis;
          f. Pipa Servis, adalah pipa yang dipasang dalam persil pelanggan yang
             menghubungkan Pipa Induk sampai dengan inlet pengatur tekanan atau meter
             pelanggan;
                                               43                                © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
                                        (lanjutan)
   7. Peralatan bongkar muat (loading and unloading arm)

           a. Membongkar dan memuat minyak dan gas bumi beserta hasil pemurnian dan
              pengolahannya , termasuk gas bumi yang dicairkan, harus memenuhi syarat-
              syarat sebagaimana tercantum dalam standar yang diakui oleh Meteri, kecuali
              apabila ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau oleh Kepala
              Inspeksi.
           b. Peralatan untuk membongkar dan memuat termasuk pada ayat (1) harus
              dilengkapi dengan alat-alat pengaman dan dibuat atau dibangun sedemikian
              rupa sehingga tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran atau ledakan atau
              bahaya lainnya, serta apabila terjadi kebakaran atau ledakan atauk kecelakaan
              lainnya harus dapat dibatasi atau dilokalisir setempat.
           c. Kepala Teknik wajib mencegah terjadinya pencemaran oleh minyak dan gas
              bumi beserta hasil pemurnian dan pengolahannya di tempat membongkar dan
              memuat.
           d. Dalam hal terjadi kebocoran pada waktu membongkar atau memuat minyak dan
              gas bumi serta hasil pemurnian dan pengolahannya, maka aliran bahan-bahan
              tersebut harus dapat dihentikan dengan segera dari tempat yang aman, disusul
              dengan tindakan-tindakan pengamanan yang diperlukan.
           e. Untuk bahan cair dan gas lainnya yang berbahaya diperlakukan ketentuan-
              ketentuan termaksud pada ayat-ayat (1), (2), (3) dan (4).
           f. Pelaksanaan membongkar dan memuat minyak dan gas bumi serta hasil
              pemurnian dan pengolahan nya harus diawasi oleh ahli dalam bidang tersebut.
              Ahli termaksud harus dicatat oleh Kepala teknik dalam Buku Pemurnian dan
              Pengolahan.

                                                 44                               © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


    7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                                (lanjutan)


d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
                                        (lanjutan)

  8. Tangki penimbun adalah tangki penimbun yang digunakan dalam usaha minyak dan gas
     bumi yang berupa tangki vertikal, tangki silinder, tangki regrigerasi, dan/atau tangki baja
     yang dilas, dan berada di atas tanah serta dioperasikan mendekati tekanan atmosfir untuk
     menimbun minyak dan gas bumi dalam bentuk cair.

  9. Peralatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
     a. Untuk pencegahan tumpahan minyak:
           - Block valve pada pipa masuk yang akan masuk ke sungai
     b. Pencegahan pencemaran gas
           - Flare
           - Vent
     c. Limbah padat
             - Incinerator
     d. Pengolah air buangan
             - Oil catcher
             - Water Treatment
     e. Penanggulangan
             - Oil Boom dan Skimmer
             - Vacum Truck
             - Oil Dispesar Sprayer
             - Absorber

                                                 45                                   © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI


       7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                             (lanjutan)


d. Peralatan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
                                (lanjutan)

  10. Peralatan ukur, Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, selanjutnya
      disebut UTTP, adalah UTTP yang dipergunakan dalam operasi pertambangan
      minyak dan gas bumi :

              - Untuk meter gas (orifice, turbin dan yang sejenis) adalah 1 (satu) tahun;
              - Untuk bejana ukur yang dipergunakan dalam pengujian pipa uji adalah 2
                (dua) tahun;
              - Untuk kompensator suhu dan berat jenis (ATG/ATC Unit) adalah 6
                (enam) bulan.

  11. Blow Out Preventer (BOP); peralatan untuk mencegah terjadinya semburan liar,
      macam-macam BOP :

  12. Kontrol Sistem BOP (Accumulator); Penggerak

  13. Tempat penyimpanan bahan peledak




                                                  46                             © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




   7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                            (lanjutan)


e. Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) antara lain terdiri dari :
   1. Instrumentasi pengendalian proses (mis. pengendalian PVT)
   2. Instrumentasi pengendalian bahaya (mis. ESD)
   3. Instrumentasi pengukuran (mis. Sistem tangki ukur, sistem meter liquid,
     sistem meter gas)

f. Pemeriksaan teknis dan pengujian dilaksanakan :
   1. pada saat instalasi, peralatan dan instrumentasi akan dipasang
   2. saat unjuk kerja teknik yang akan dipergunakan
   3. secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis instalasi, peralatan, instrumentasi
      dan teknik yang dipergunakan
   4. setiap saat apabila dianggap perlu oleh Menteri

g. Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan, dilakukan oleh Lembaga
   Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi



                                                         47                 © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




     7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                             (lanjutan)

h. Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum tersedia atau
   jumlah Lembaga Inspeksi Teknik yang independen dan terakreditasi belum memadai sesuai
   dengan jumlah pekerjaan, Menteri dapat menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik yang belum
   terakreditasi yang secara teknis dianggap mampu untuk melaksanakan pemeriksaan teknis dan
   pengujian atas instalasi dan peralatan

i.   Dalam hal Lembaga Inspeksi Teknik belum tersedia, Menteri dapat menunjuk petugas
     pelaksana atau perusahaan jasa inspeksi teknis untuk melakukan pemeriksaan teknis dan
     pengujian atas instalasi dan peralatan

j.   Pelaksanaan pengujian instalasi dan peralatan disaksikan oleh petugas pelaksana yang
     ditunjuk oleh Menteri

k. Terhadap instalasi dan peralatan, yang hasil pemeriksaan dan pengujiannya memenuhi
   kesesuaian dengan standar dan spesifikasi teknis yang berlaku Lembaga Inspeksi
   Teknik menerbitkan Sertifikat Laik Operasi dan memberikan rekomendasi ijin penggunaan
   instalasi dan peralatan kepada Menteri

l.   Menteri memberikan ijin penggunaan instalasi dan peralatan berdasarkan rekomendasi
     Lembaga Inspeksi Teknik atau Pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri atau Perusahaan
     Jasa Inspeksi Teknik




                                              48                                 © DJ MIGAS 2007
 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
  DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




    7.4.2. Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
                                             (lanjutan)



m. Dalam hal pemeriksaan teknis dan pengujian dilakukan oleh petugas pelaksana atau
   Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Menteri, maka Sertifikat Kelaikan
   Operasi atas instalasi dan peralatan diterbitkan oleh Menteri

n. Berdasarkan Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik,
   Menteri menerbitkan Izin Penggunaan instalasi dan peralatan

o. Biaya pemeriksaan teknis dan pengujian terhadap instalasi dan peralatan ditanggung oleh
   BU/BUT




                                              49                                 © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                             MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




                                            RPP KETEKNIKAN MIGAS




                                             www.migas.esdm.go.id



                                             Jakarta, 24 Mei 2007
                                                                      © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                   FORUM KETEKNIKAN MIGAS




                                            51   © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                            TUJUAN

1.     Sebagai wadah komunikasi antara Ditjen Migas dan Stakeholders maupun
       diantara Stakeholders keteknikan Migas

2.     Sebagai media sosialisasi kebijakan/peraturan perundang-undangan di
       bidang keteknikan Migas

3.     Sebagai sarana penyampaian masukan bagi Pemerintah dalam penyusunan
       kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang keteknikan serta
       pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul
       dalam pengimplementasiannya

4.     Mewujudkan kebersamaan langkah (kemitraan) antara Pemerintah dengan
       Stakeholders dalam mewujudkan operasi Migas yang efisien, efektif, andal,
       aman dan akrab lingkungan.




                                                52                       © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




           KEANGGOTAN FORUM KETEKNIKAN

           •DITJEN MIGAS
           •BPMIGAS
           •APITINDO
           •APMI
           •PARA HSE MANAGER DARI BU/BUT
           •DLL YANG TERKAIT




                                            53   © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                            PEMBERLAKUAN SNI
                            MENJADI SNI WAJIB




                                            54   © DJ MIGAS 2007
     DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
      DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
                                       SERTIFIKASI KESELAMATAN PRODUK
                                  (PERALATAN MIGAS DAN PEMANFAATAN MIGAS)




Keterangan:
 +) Produk peralatan Migas tanpa tanda SNI dan pemanfaat Migas tanpa tanda keselamatan, dilarang beredar            ++) Sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

 *) Sebelum ada LS-Pro yang diakreditasi, maka Otoritas Migas dapat menunjuk LS-Pro untuk melakukan Sertifikasi bagi keselamatan peralatan Migas, tetapi sertifikat
     dikeluarkan atas nama Otoritas Migas
 **) Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu dapat terpisah, tapi masing-masing harus telah diakreditasi oleh KAN.
***) Pemberian sanksi kepada Lembaga Sertifikasi Produk berupa pencabutan akreditasi dilakukan oleh KAN dan pencabutan penugasan oleh Otoritas Migas.

                                                                                        55                                                                       © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



                             TATA ALIR PROSES SNI WAJIB
                                            TUJUAN PEMBERLAKUAN
                                                  SNI WAJIB

                                              ANALISIS MANFAAT
                                                 DAN RESIKO

                                            PENILAIAN KESESUAIAN


                                              ANALISIS KESIAPAN
                                                 PRODUSEN

                                             KESIAPAN LEMBAGA
                                            PENILAIAN KESESUAIAN


                                             PENGAWASAN PASAR

               PERJANJIAN INTERNASIONAL
                                              DRAFTING KEPMEN
                    DAN REGIONAL

                                               NOTIFIKASI WTO


                                             PENETAPAN KEPMEN


                                              REGULASI TEKNIS

                                                                   © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




    SNI DI BIDANG MIGAS YANG TELAH DITETAPKAN OLEH BSN
                         (1989 – 2006)


  Jumlah SNI di bidang Migas yang telah ditetapkan oleh BSN (Periode 1989 s/d 2006 )
  sebanyak 128 Judul, dengan rincian sebagai berikut :

  • SNI Mengenai Produk Migas (Pelumas dan BBM), sebanyak 11 SNI

  • SNI Mengenai Material Peralatan Migas(casing, tubing dll), sebanyak 15 SNI

  • SNI Mengenai Konstruksi, Operasi dan Inspeksi pada Kegiatan Migas (platform,
    desain instalasi, perbaikan dan operasi pada sistem subsurface safety valve dll),
    sebanyak 59 SNI

  • SNI Mengenai Kualifikasi Personil dan Kurikulum Pelatihan (Kompetensi kerja
    tenaga teknis khusus migas bidang pemboran dll), sebanyak 43 SNI




                                            57                                © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




          DAFTAR SNI YANG SUDAH DIWAJIBKAN
                       (10 SNI)
• SNI 13-6550-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penyelidikan seismik

• SNI 13-6552-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang pemboran

• SNI 13–6554-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang perawatan sumur

• SNI 13-6556-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang operasi produksi lepas pantai
                                dan darat yang menggunakan teknologi setara lepas pantai

• SNI 19-6558-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus operator pesawat angkat pesawat angkut dan
                                juru ikat beban

• SNI 13-6560-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang penanganan dan pengawasan
                                mutu bahan bakar minyak dan pelumas penerbangan

                                Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang laboratorium pengujian migas
• SNI 13-6561-2001
                                Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang keselamatan dan kesehatan
• SNI 13-6562-2001              kerja


• SNI 13-6564-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus migas bidang system manajemen lingkungan


• SNI 13-6566-2001              Kompetensi kerja tenaga teknik khusus ketel uap (Boiler)

Catatan : 10 SNI Wajib tersebut sedang dikonversi oleh BNSP menjadi SKKNI
                                                            58                                            © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




             RSNI YANG TELAH DIRUMUSKAN
           DAN DIKONSENSUSKAN (2003 – 2006)

             1. Tahun 2003 telah dikonsensuskan sebanyak 41 RSNI
             2. Tahun 2004 telah dikonsensuskan sebanyak 28 RSNI
             3. Tahun 2005 telah dikonsensuskan sebanyak 28 RSNI
             4. Tahun 2006 telah dikonsensuskan sebanyak 10 RSNI




                                            59                     © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




      RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007 (15 RSNI)
   PANITIA TEKNIS                                                JUDUL STANDAR
• PANTEK 75-01/SC-2 •                  Pengelasan saluran pipa dan fasilitas terkait (API Std. 1104) – Revisi SNI
                    •                  Sistem perpipaan transmisi dan distribusi gas (ASME B31.8) – Revisi SNI

• PANTEK 75-01/SC-3 •                  Petroleum and natural gas industries – Equipment for well cementing -
                                       Part 2 : Centralizer placement and stop collar testing (ISO 10427-2).
                                  •    Petroleum and natural gas industries – Processing systems evaluation -
                                       (ISO 13501). – (Revisi SNI 13-6903-2002).


• PANTEK 75-01/SC-4 •                  Petroleum and natural gas industries – Downhole equipment packers and
                                       bridge plug - (ISO 14300).

                                  •    Petroleum and natural gas industries – Corrosion resistant alloy seamless
• PANTEK 75-01/SC-5                    tube for use as casing, tubing and coupling stock – Technical delivery
                                       conditions – Corrigendum - (ISO 13680).

• PANTEK 75-01/SC-6 •                  Centrifugal pumps (ISO 13709).

• PANTEK 75-01/SC-7 •                  Petroleum and natural gas industries – Part 7 : Station keeping systems for
                                       floating offshore structures and mobile offshore units - (ISO 19901-7).



                                                            60                                          © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI



                RSNI YANG SEDANG DIRUMUSKAN TAHUN 2007
                               (Lanjutan)

PANITIA TEKNIS                              JUDUL STANDAR


• PANTEK 75-02/SC-2                         •   Tank measurements.

                                            •   Metering system for custody.


• PANTEK 75-02/SC-3                         •   Metoda uji - flash point COC (ASTM D92)


• PANTEK 75-02/SC-4                         •   Metoda uji – Pour point (ASTM D97)

                                            •   Metoda uji – Copper corrosion (ASTM D130)


• PANTEK 75-01/SC-5                         •   Refrigerated hydrocarbon fluids – Static measurement
                                                calculation procedure (ISO 6578)


• PANTEK 03-01                              •   Standar petroleum, petrochemical and natural gas industries –
                                                Sector specific quality management systems – Requirements
                                                for product and service supply organizations.

                                                            61                                     © DJ MIGAS 2007
  DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
   DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




   SNI YANG DIUSULKAN MENJADI SNI WAJIB TAHUN 2007 (10 SNI)


                                   Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 1 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat)
1. SNI 06-7069.1-2005              langkah kendaraaN bermotor

2. SNI 06-7069.2-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 2 : Minyak lumas motor bensin 4 (empat)
                                   langkah sepeda motor

3. SNI 06-7069.3-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 3 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua)
                                   langkah dengan pendingin udara

4. SNI 06-7069.4-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 4 : Minyak lumas motor bensin 2 (dua)
                                   langkah dengan pendingin air

                                   Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 5 : Minyak lumas motor diesel putaran
5. SNI 06-7069.5-2005              tinggi

6. SNI 06-7069.6-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 6 : Minyak lumas roda gigi transmisi
                                   manual dan gardan

7. SNI 06-7069.7-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 7 : Minyak lumas transmisi otomatis

8. SNI 06-7069.8-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 8 : Gemuk lumas kendaraan bermotor

9. SNI 06-7069.9-2005              Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 9 : Minyak lumas hidrolik industri jenis
                                   anti aus

10. SNI 06-7069.10-2005            Klasifikasi dan spesifikasi –Pelumas-Bagian 10 : Minyak lumas roda gigi industri
                                   tertutup


                                                               62                                             © DJ MIGAS 2007
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI




                                            63   © DJ MIGAS 2007

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4925
posted:4/3/2011
language:Indonesian
pages:63