Docstoc

tugas filsafat pancasila

Document Sample
tugas filsafat pancasila Powered By Docstoc
					                                 BAB I


                           PENDAHULUAN




A. Latar Belakang

   Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia.

Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama

dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan

Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua,

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat,

Kerakyatan    yang    dipimpin    oleh   hikmat    kebijaksanaan     dalam

permusyawaratan/perwakilan. Dan kelima, Keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

   Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus

Pancasila itu ialah, Mr Mohammad Yamin, Prof Mr Soepomo, dan Ir

Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat

bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah

karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa

yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

   Pancasila selain sebagai dasar Negara, juga merupakan pandangan

hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa

Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia

serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin

baik, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

   Pancasila yang diterima dan ditetapkan sabagai dasar Negara seperti

yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kepribadian dan
pandangan hidup bangsa. Karena itu dalam pancasila masuk dalam berbagai

segi kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam bidang hukum.

Pancasila menjadi dasar pembentukan hukum di Indonesia.

   Dengan demikian bahwa falsafah Pancasila sebagai dasar falsafah

negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia

agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang

telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang

telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik

golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara

Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa dan negara Indonesia.



B. Perumusan Masalah

   Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merumuskan

masalah-masalah yang akan di bahas diantaranya:

   1. Apakah Filsafat Pancasila?

   2. Bagaimana implementasi sila dalam pancasila di bidang hukum

      Indonesia?



C. Tujuan

   Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain:

   1. Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Filsafat Pancasila.

   2. Untuk menambah pengetahuan tentang Pancasila dari aspek filsafat.

   3. Untuk mengetahui apa itu Filsafat Pancasila.

   4. Untuk mengetahui implementasi sila pertama dalam Pancasila di

   bidang hukum Indonesia.
D. Manfaat

        Manfaat yang didapat dari makalah ini adalah:

   1. Mahasiswa dapat menambah pengetahuan tentang Pancasila dari

   aspek filsafat.

   2. Mahasiswa dapat mengetahui apa itu filsafat Pancasila.

   3.      Mahasiswa dapat mengetahui implementasi sila pertama dalam

   Pancasila di bidang hukum Indonesia.
                                 BAB II

                            PEMBAHASAN



1. Pengertian Filsafat

   Secara etimologis istilah ”filsafat“ atau dalam bahasa Inggrisnya

“philosophi” adalah berasal dari bahsa Yunani “philosophia” yang secara

lazim diterjemahkan sebagai “cinta kearifan” kata philosophia tersebut

berakar pada kata “philos”         (pilia, cinta) dan “sophia” (kearifan).

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut filsafat berarti cinta kearifan.

Kata kearifan bisa juga berarti “wisdom” atau kebijaksanaan sehingga

filsafat bisa juga berarti cinta kebijaksanaan. Berdasarkan makna kata

tersebut maka mempelajari filsafat berarti merupakan upaya manusia

untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep

kebijakan hidup yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Seorang ahli

pikir disebut filosof, kata ini mula-mula dipakai oleh Herakleitos.

   Pengetahuan      bijaksana    memberikan      kebenaran,    orang,   yang

mencintai pengetahuan bijaksana, karena itu yang mencarinya adalah

oreang yang mencintai kebenaran. Tentang mencintai kebenaran adalah

karakteristik dari setiap filosof dari dahulu sampai sekarang. Di dalam

mencari kebijaksanaan itu, filosof mempergunakan cara dengan berpikir

sedalam-dalamnya (merenung). Hasil filsafat (berpikir sedalam-dalamnya)

disebut filsafat atau falsafah. Filsafat sebagai hasil berpikir sedalam-

dalamnya diharapkan merupakan suatu yang paling bijaksana atau

setidak-tidaknya mendekati kesempurnaan.



2. Pengertian Pancasila
Kata Pancasila berasal dari kata Sansakerta (Agama Buddha) yaitu untuk

mencapai Nirwana diperlukan 5 Dasar/Ajaran, yaitu

1. Jangan mencabut nyawa makhluk hidup/Dilarang membunuh.

2. Jangan mengambil barang orang lain/Dilarang mencuri

3. Jangan berhubungan kelamin/Dilarang berjinah

4. Jangan berkata palsu/Dilarang berbohong/berdusta.

5. Jangan mjnum yang menghilangkan pikiran/Dilarang minuman keras.

       Diadaptasi oleh orang jawa menjadi 5 M = Madat/Mabok,

Maling/Nyuri, Madon/Awewe, Maen/Judi, Mateni/Bunuh.



Pengertian Pancasila Secara Etimologis

       Perkataan Pancasil mula-mula terdapat dalam perpustakaan

Buddha yaitu dalam Kitab Tripitaka dimana dalam ajaran buddha tersebut

terdapat suatu ajaran moral untuk mencapai nirwana/surga melalui

Pancasila yang isinya 5 J.



Pengertian secara Historis

·        Pada tanggal 01 Juni 1945 Ir. Soekarno berpidato tanpa teks

mengenai rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara.

·         Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan

kemerdekaan, kemudian keesokan harinya 18 Agustus 1945 disahkanlah

UUD 1945 termasuk Pembukaannya dimana didalamnya terdapat

rumusan 5 Prinsip sebagai Dasar Negara yang duberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia yang umum. Jadi

walaupun pada Alinea 4 Pembukaan UUD 45 tidak termuat istilah

Pancasila namun yang dimaksud dasar Negara RI adalah disebut istilah
Pancasila hal ini didaarkan interprestasi (penjabaran) historis terutama

dalam rangka pembentukan Rumusan Dasar Negara.



Pengertian Pancasila Secara Termitologis

       Proklamasi 17 Agustus 1945 telah melahirkan Negara RI untuk

melengkapai alat2 Perlengkapan Negara PPKI mengadakan sidang pada

tanggal 18 Agustus 1945 dan berhasil mengesahkan UUD 45 dimana

didalam bagian Pembukaan yang terdiri dari 4 Alinea didalamnya

tercantum rumusan Pancasila. Rumusan Pancasila tersebut secara

Konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara RI yang disahkan

oleh PPKI yang mewakili seluruh Rakyat Indonesia

Pancasila Berbentuk:

1.   Hirarkis (berjenjang);

2.   Piramid.

       Pancasila menurut Mr. Moh Yamin adalah yang disampaikan di

dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 isinya sebagai berikut:

1.   Prikebangsaan;

2.   Prikemanusiaan;

3.   Priketuhanan;

4.   Prikerakyatan;

5.   Kesejahteraan Rakyat



       Pancasila menurut Ir. Soekarno yang disampaikan pada tangal 1

Juni 1945 di depan sidang BPUPKI, sebagai berikut:

1.   Nasionalisme/Kebangsaan Indonesia;

2.   Internasionalisme/Prikemanusiaan;

3.   Mufakat/Demokrasi;
4.    Kesejahteraan Sosial;

5.    Ketuhanan yang berkebudayaan;



        Presiden Soekarno mengusulkan ke-5 Sila tersebut dapat diperas

menjadi Trisila yaitu:

1.    Sosio Nasional : Nasionalisme dan Internasionalisme;

2.    Sosio Demokrasi : Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat;

3.    Ketuhanan YME.



        Dan masih menurut Ir. Soekarno Trisila masih dapat diperas lagi

menjadi Ekasila atau Satusila yang intinya adalah Gotong Royong.



        Pancasila menurut Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal

22 Juni 1945 rumusannya sebagai berikut:

1.       Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya;

2.    Kemanusiaan yang adil dan beradab;

3.    Persatuan Indonesia;

4.        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan

permusyawaratan perwakilan;

5.    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia;



     Kesimpulan dari bermacam-macam pengertian pancasila tersebut

yang sah dan benar secara Konstitusional adalah pancasila yang

tercantum dalam Pembukaan Uud 45, hal ini diperkuat dengan adanya

ketetapan MPRS NO.XXI/MPRS/1966 dan Inpres No. 12 tanggal 13 April

1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan Rumusan
Pancasila Dasar Negara RI yang sah dan benar adalah sebagai mana

yang tercantum dalam Pembukaan Uud 1945.



3. Pengertian Filsafat Pancasila

   Filsafat pancasila adalah kegiatan berfikir mengenai pancasila secara

mendalam dengan menggunakan akal budi pikiran manusia.



4. Implementasi sila pertama Pancasila di bidang hukum Indonesia

   Oleh karena Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan

menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai

dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan

UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan

Republik   Indonesia   (Ketetapan   MPR,   Undang-undang,     Peraturan

Pemerintah sebagai pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya) yang

dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah

pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara

Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik

Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu

adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-

undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan

hukum).



   Di sinilah tampak titik persamaan dan tujuan antara jalan yang

ditempuh oleh masyarakat dan penyusun peraturan-peraturan oleh

negara dan pemerintah Indonesia.
   Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila dilihat

dari segi filsafat, sila ini mengandung konsep ketuhanan. Bila di

renungkan secara lebih mendalam maka sumbernya adalah Tuhan.

   Karena adanya sila pertama yang berkonsep ketuhanan ini, maka

menuntut masyarakat Indonesia untuk percaya adanya Tuhan yang

hanya ada satu. Atau lebih kita kenal dengan paham monotheisme.

   Kepercayaan manusia dengan Tuhan harus diikuti dengan tingkah

laku manusia yang menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Tuhan menurunkan kitab-kitab suci agar dapat menjadi pedoman hidup

bagi manusia. Karena merupakan suatu pedoman hidup maka sudah

merupakan kewajiban manusia untuk menjadikan kitab suci tersebut

sebagai sumber dalam segi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang

hukum.

   Dalam sebuah pembentukan hukum di Indonesia harus bersumber

dari UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalam

pembukaannya jg tercantum mengenai pancasila.

   Apabila mengkaji mengenai bagaimana implementasi pancasila

terutama sila pertama dalam hukum di Indonesia maka akan diketahui

bahwa telah banyak hukum di Indonesia yang bersumber dari kitab suci.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam maka telah

terdapat beberapa peraturan yang bersumber dari Al-Quran untuk

mengatur hubungan hukum antara masyarakat muslim di Indonesia.

   Beberapa contoh peraturan tersebut adalah UU No 1 Tahun 1974

mengenai Perkawinan serta Instruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 Surat

Keputusan Menteri Agama RI No 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam.
   Uu perkawinan di Indonesia bersumber dari hukum Islam sehingga

perumusan    pasalnya   bersumber   dari     Al-Quran.   Karena   itu   UU

Perkawinan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat yang beragama

muslim di Indonesia. Namun demikian masyarakat non muslim tetap

dapat menggunakannya karena dalam rumusan UU Perkawinan ini telah

dibuat sedemikian rupa agar berlaku universal. Karena meskipun

bersumber dari agama Islam tetapi pada pokoknya seluruh agama

mengajarkan inti yang sama yaitu kebaikan.

   Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam memang khusus hanya

ditujukan untuk masyarakat muslim Indonesia. Karena perumusannya

sangat bersumber dari ajaran agama islam. Dimana di dalamnya terdapat

aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran yang diuraikan kembali

dalam sebuah peraturan negara agar dapat menjadi dasar hukum

masyarakat Indonesia.

   Meskipun demikian masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang

heterogen. Ini dapat dilihat dari perbedaan agama yang dianut oleh

masyarakatnya. Indonesia mengakui 5 agama utama yaitu Islam, Kristen,

Katholik, Hindu dan Budha. Tetapi kelima agama tersebut harus tetap

bersatu demi persatuan bangsa dan negara. Dan sila pertama pancasila

tidak membeda-bedakan mereka, karena pada dasarnya konsep sila ini

adalah percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan

dan kepercayaan masing-masing.

   Kebebasan memeluk agama juga diatur secara tegas dalam UUD

NKRI Tahun 1945 pasal 29. Dalam pasal tersebut masing-masing individu

di Indonesia diberi kewajiban untuk memeluk agama dan diberi

kebebasan untuk memilih agama yang diyakininya. Karena merupakan

suatu kewajiban maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia
melarang adanya paham Atheisme atau paham yang tidak percaya

adanya Tuhan.

   Implementasi sila pertama Pancasila di bidang hukum di Indonesia jg

dapat dilihat dalam bunyi irah-irah dalam setiap keputusan pengadilan di

Indonesia. Bahkan irah-irah tersebut merupakan syarat wajib sah

tidaknya suatu keputusan pengadilan. Meskipun hanya berbunyi “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tetapi dalam kalimat

tersebut terlihat dengan jelas bahwa untuk mencapai keadilan di

Indonesia mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena tidak

ada manusia yang adil, Yang Maha Adil adalah Tuhan. Dalam kallimat

tersebut juga menyiratkan dengan jelas bahwa bangsa Indonesia adalah

bangsa yang percaya dengan Tuhan.
                                     BAB III

                                   PENUTUP



A. Kesimpulan

       Didalam berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam suatau negara, kita

hendaklah harus menaaati peraturan suatu negara tersebut. Didalam pancasila

terdapat nilai-nilai yang dimana kita sebagai warga negara Indonesia harus

mengacu pada nilai tersebut, Sila pertama, ''Ketuhanan Yang Maha Esa,''

memberi landasan kuat bagi kehidupan beragama. Sila kedua, ''Kemanusiaan

yang adil dan beradab,'' ditafsirkan bahwa bangsa ini wajib menegakkan keadilan

dan keadaban dalam berperilaku, baik perorangan maupun dalam kehidupan

kolektif dalam politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian, sila ketiga berupa

''Persatuan Indonesia,'' bukan ''Kesatuan Indonesia,'' membimbing bangsa ini

dalam kebhinnekaan (pluralisme) yang kaya dalam mosaik budaya yang

beragam. Sila keempat, ''Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan/perwakilan'', memerintahkan bahwa demokrasi harus

ditegakkan secara bijak melalui musyawarah yang betanggung jawab dan

dengan lapang dada. Terakhir, sila kelima, ''Keadilan sosial bagi rakyat

Indonesia,''

       Dalam bidang hukum Indonesia, pancasila menjadi dasar ideology

bangsa. Sehingga menjadi sumber hukum dan pembentukan peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Konsep ketuhanan menjadi dasar pada

setiap peraturan yang dibuat oleh para pihak untuk menjadi hukum di Indonesia.



B. Saran

       Didalam Implementasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan

berbangsa dan bernegara sebaiknya kita sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa
mengharapkan suatu apapun. Dan sebagai warga Negara Indonesia kita tidak

diperkenankan dengan sesuka hati dalam melakukan suata perbuatan atau

pilihan apapun dan akan diperkenankan kita dalam melakukan suatu perbuatan

ataupan pilaihan harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
IMPLEMENTASI SILA PERTAMA PANCASILA
  DALAM BIDANG HUKUM DI INDONESIA




             Disusun Oleh :
           Nama : Adi Punto Aji
            NIM : B2A005004




           FAKULTAS HUKUM
        UNIVERSITAS DIPONEGORO

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:991
posted:4/3/2011
language:Indonesian
pages:14