Docstoc

BURUH DALAM ISLAM

Document Sample
BURUH DALAM ISLAM Powered By Docstoc
					BURUH DALAM ISLAM
                                Konsep PERBURUHAN Islam

                             Solusi Atas Kesejahteraan Pekerja*

                                     Muhammad Maksum**




                                                           Pekerja Bukan Hanya Faktor Produksi

 Presiden Yudhoyono meminta pengusaha tidak menjadikan pekerja hanya sebagai alat produksi,
efisiensi, dan penarik investasi. Pekerja harus dilihat sebagai karyawan yang dapat meningkatkan
       produktivitas, selanjutnya pertumbuhan perusahaan, dan berhak memperoleh kesejahteraan
                                                                                           layak.

  ―Kita tidak boleh meletakkan pekerja sebagai faktor produksi, efisiensi, serta penarik investasi
saja. Karena itu harus dipastikan bahwa revisi undang-undang dan regulasi tenaga kerja, pekerja
           sebagai karyawan harus mendapatkan penghasilan yang layak sesuai dengan apa yang
dilakukannya. Dalam model ekonomi, upah riil itu harus sesuai dengan produktivitas,‖ demikian
                                                      kata Yudhoyono. Kompas, 02 April 2006



A.   Pendahuluan

Islam hadir di muka bumi menawarkan sistem social yang adil dan bermartabat. Salah satu
sistem yang ditawarkan Islam adalah sistem perpekerjaan, yang di dalamnya mencakup di
antaranya hubungan majikan – pekerja dan pengupahan.

Islam memiliki prinsip-prinsip yang memandu dalam hubungan perpekerjaan ini, antara lain
prinsip; kesetaraan (musâwah) dan keadilan („adâlah). Prinsip kesetaraan menempatkan majikan
dan pekerja pada kedudukan yang sama atau setara, yaitu sama-sama sebagai pihak yang
langsung membutuhan dan menyerahkan apa yang dimiliki baik dalam bentuk tenaga maupun
upah. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas kesetaraan,
sebagaimana QS. 49: 13.

Prinsip keadilan („adâlah) adalah prinsip yang ideal (QS. 16: 90; 7: 29; 16: 90; 42: 15). Keadilan
menempatkan para pihak untuk memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi
semua kewajibannya (QS. 3: 17; 2: 177; 23: 8; 5: 1).

Konsep kesetaraan dan keadilan semestinya mengantarkan majikan dan pekerja kepada tujuan
yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan pekerja adalah upah yang memadai dan kesejahteraan,
sedangkan tujuan dari majikan adalah berkembangnya usaha. Tujuan kedua belah pihak ini dapat
terwujud manakala kedua belah pihak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Akan tetapi, praktik dan fakta perpekerjaan sekarang ini menunjukkan hubungan yang tidak
seimbang antara majikan dan pekerja. Majikan, karena memiliki daya tawar yang lebih besar,
sering memanfaatkan dan mengeksploitasi pekerja. Magang, trainee, dan kontrak adalah model-
model eksploitasi dan tekanan majikan kepada pekerja.

Lantas bagaimanakah solusi Islam atas persoalan perburuhan yang sekarang terjadi di dunia ini.



B.   Pekerja: Prespektif Konvensional dan Islam

Ekonomi konvensional menempatkan pekerja sebagai salah satu factor produksi, dari empat
factor produksi lainnya. Factor produksi terdiri dari; sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan
teknologi. Bahkan ekonomi konvensional beranggapan bahwa tingkat produksi suatu barang
tergantung kepada jumlah modal, jumlah tenaga kerja, jumlah kekayaan alam, dan tingkat
teknologi yang digunakan. Lebih dari itu, tingkat produksi selalu dihubungkan antara barang
modal (capital) dan tenaga kerja.

Pola hubungan majikan – pekerja dalam ekonomi konvensional ditempatkan dapa dua ranah
yang berbeda, majikan adalah pihak yang menguasai factor-faktor produksi, sementara pekerja
adalah factor produksi yang berfungsi melakukan proses produksi. Hubungan kedua entitas ini
tidak seimbang. Akibatnya, majikan, karena tujuan meningkatkan hasil produksi, selalu
memaksimalkan kinerja tenaga kerja dan mengurangi biaya produksi dari tenaga kerja (upah).

Hubungan yang ―dikotomis‖ ini merupakan salah satu pemicu dari ketegangan-ketegangan yang
terjadi antara majikan dan pekerja. Ketidakseimbangan kedudukan ini berimbas pada perbedaan
perlakuan yang akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku kedua belah pihak.

Seperti dalam ekonomi konvensional, beberapa pemikir Islam menempatkan tenaga kerja
sebagai factor produksi. Yusuf Qaradhawi adalah pemikir modern yang menempatkan tenaga
kerja sebagai factor produksi selain tanah (ata alam/bumi). Tanah adalah seluruh kekayaan alam
yang disediakan Allah di muka bumi ini. Sementara kerja bagi Qaradhawi adalah segala
kemampuan dan kesungguhan yang dikerahkan manusia, baik jasmani maupun akal pikiran,
untuk mengolah kekayaan alam.

Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan baik dengan memperhatikan
kelestariannya agar tercapai keseimbangan. Islam mengakui kepemilikan atas sumber daya alam
dan pemanfaatannya baik melalui hasil yang sudah disediakan oleh alam atau melalui proses
produksi melalui tenaga manusia.

Allah telah menegaskan bahwa manusia bertugas memakmurkan bumi ini dengan sebaik-
baiknya. Firman-Nya menyatakan:
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya”. (QS.
Hûd : 61)



Secara umum para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan
tenaga kerjalah pangkal produktivitas dari semua faktor-faktor produksi yang lain. Alam maupun
tanah takkan bias menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja.



C.   Hubungan Kemitraan

Islam menempatkan majikan dan pekerja dalam kedudukan yang setara, keduanya saling
membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hubungan keduanya adalah kemitraan dalam bekerja,
majikan adalah orang yang memiliki dana dan membutuhkan kerja manusia, sementara pekerja
adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan, karenanya harus
diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan
bagiannya secara benar.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.
Al-Zuhruf (43) : 32)



Karena itu, konsep Islam tentang hubungan kerja majikan – pekerja adalah konsep penyewaan
(ijârah). Konsep penyewaan meniscayakan keseimbangan antara kedua belah pihak, sebagai
musta‟jir (penyewa) dan mu‟jir (pemberi sewa). Penyewa adalah pihak yang menyerahkan upah
dan mendapatkan manfaat, sedangkan mu‟jir adalah pihak yang memberikan manfaat dan
mendapatkan upah.

Antara musta‟jir dan mu‟jir terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama
waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing.
Dalam akad ijârah ini, musta‟jir tidak dapat menguasai mu‟jir, karena status mu‟jir adalah
mandiri, dan hanya diambil manfaatnya saja. Berbeda dengan jual beli, ketika akad selesai maka
pembeli dapat menguasai sepenuhnya barang yang dibelinya.

Selain melalui konsep ijârah, hubungan kerja majikan – pekerja dapat dibangun atas konsep
Islam lainnya. Di antaranya:

1.   Musyârakah
Konsep kemitraan lain dalam Islam melalui musyârakah, yang menempatkan kedua belah pihak
dalam kedudukan yang sama, yaitu sama-sama menanggung profit and loss sharing (PLS).
Keberadaan model kerja seperti ini diakui al-Qur‘an, dalam surat 38 : ayat 24 yang artinya:

―Dia (Daud) berkata “sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu
itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang
bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu”. (QS. Shad (38) : 24)



Nash ini menjadi pedoman keabsahan dari musyârakah. Meski nash ini tidak menjelaskan model
musyârakah, namun para ulama telah membuat model-model musyârakah, yaitu:

a.    Syirkah „Inan adalah kontrak dua orang atau lebih, di mana kedua pihak memberikan suatu
porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, serta berbagi keuntungan dan
kerugian bersama. Dalam syirkah ini dana ataupun system kerja dan bagi hasil tidak harus sama
dan identik sesuai dengan kesepakatan.

b.  Syirkah Mufawadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak
memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Makna dari
mufawadhah ialah jika seorang dari dua peserikat menyerahkan kepada pihak lain untuk
membelanjakan hartanya, baik dengan kehadirannya atau ketidakhadirannya.

c.    Syirkah abdan adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan
secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d.   Syirkah Wujuh adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki
reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam berbisnis. Jenis kerjasam ini adalah kerjasama
tanpa pekerjaan dan harta.

2.   Mudhârabah

Mudhârabah adalah akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya
memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi
antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Prinsip dari konsep mudhârabah ini
adalah keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian
finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha
yang telah dilakukan.

3.   Al-Ju‟âlah

Islam juga memperkenalkan konsep kompensasi, persenan, atau hadiah. Konsep ini dikenal
dalam tradisi fikih dengan istilah ju‟âlah. Ju‟âlah sendiri artinya adalah sesuatu yang diberikan
kepada seseorang untuk dikarjakan. Konsep ju‟âlah merupakan suatu formula pekerjaan
menghasilkan sesuatu manfaat yang berkonsekuensi pada hadiah atau kompensasi. Seperti ketika
seseorang mengatakan ―Siapa yang dapat menemukan jam tangan saya yang hilang akan
mendapatkan seratus ribu rupiah‖.

Dengan konsepsi seperti ini, ju‟âlah bukanlah sebuah perjanjian melainkan suatu konsekuensi.
Karena itu ju‟âlah hanya membutuhkan ijab, yaitu ―siapa yang dapat menemukan‖, tidak
membutuhkan qabul. Qabul di sini tidak diperlukan, karena pekerjaan ini bukanlah monopoli
dari seseorang, tetapi menjadi milik siapa saja yang bersedia melakukannya. Dan merekalah
yang mendapatkan jam tangan yang akan mendapat hadiah atau konpensasi.



D.   Konsep Upah Islam

Upah berasal dari kata ―al-ajru” yang berarti ―al-iwadlu” (ganti), upah atau imbalan. Konsep
upah muncul dalam kontrak ijârah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajîr (orang yang
dikontrak tenaganya) oleh musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijârah merupakan
transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan
tersebut berupa al-ujrah (upah).

Konsep upah ini ditemukan dalam surat al-Thalâq ayat 6:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka
upahnya”. (QS. al-Thalâq (65) : 6)



Upah dapat berbentuk uang, barang yang berharga, atau manfaat. Dalam praktik, ibu yang
menyusui terkadang diberi upah dengan makanan, pakaian, atau yang lainnya.

Menurut Profesor Benham—sebagaimana dikutip Afzalurrahman—upah dapat didifinisikan
sebagai ―sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang
pengusaha kepada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan. Dengan kata lain, upah adalah
harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa-jasanya dalam produksi.

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur ijârah, selain tiga unsur lainnya; âqid (orang
yang berakad), ma‟qûd „alaih (barang yang menjadi objek akad), dan manfaat. Ketentuan
pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:

1.   Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.

2.   Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul
masalah di kemudian hari.

3.   Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4.   Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Bernilai (mutaqawwim) di sini
dapat diukur dari dua aspek; syar‘i dan ‗urfi.

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa
sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan,
pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan, mobilitas tenaga yang berbeda.
Pengakuan perbedaan ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam surat al-Zukhruf ayat 32:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. al-
Zukhruf/43: 32)



Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui
dalam Islam di antaranya; hak kemerdekaan, yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan
melakukan kontrak, dan kemerdekaan berbicara; hak pembatasan jam kerja; hak mendapatkan
perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial.

Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk menjalankan pekerjaan
secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan
kewajiban manusia.



E.   Penutup

Di Negara-negara maju, konsep pekerja sebagai produksi tidak popular lagi karena kemajuannya
telah menggeser tenaga kerja dari sector buruh ke sector jasa. Konsep ini masih diterapkan di
Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itulah, tepat kiranya konsep perburuhan
(dan upah) dalam Islam diperkenalkan untuk menggeser konsep konvensional yang tidak adil.




                                        Daftar Pustaka



Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet.
ke-2

Hasan, Ahmad, Nazhariyat al-Ujûr fi al-Fiqh al-Islâmiy, (Suria, Dâr Iqrâ‘, 2002), cet. ke-1
Jaziry-al, Abdurrahman, al-Fiqh ala Madzâhib al-‟Arba‟ah, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), Juz III

Mannan, M.A., Islamic Economic, Theory and Practice, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987)

Manurung, Prathama Rahardja Mandala, Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan
Makroekonomi (Jakarta: FEUI, 2004)

Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004)

Nahbani-al, Taqyuddin, al-Nidlâm al-Iqtishâd fî al-Islâm, terj. Moh. Maghfur Wachid,
Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet.
ke-7

Prasetyo, Eko, Upah dan Pekerja, (Yogyakarta: Resist Book, 2006)

Qaradhawi-al, Yusuf, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, terj Didin Hafidudin
(Jakarta: Rabbani Press, 2001)

Qorashi, Baqir Sharief, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam, terj. (Jakarta:
Penerbit Al-Huda, 2007), cet. ke-1

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, j.3, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th)

Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),
cet. ke-20,

Syinqithi-al, Muhammad Mushthafa, Dirâsah Syar‟iyyah li Ahammi al-‟Uqûd al-Mâliyah al-
Mustahdatsah, (Madinah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hikam, 2001)

* Makalah pengantar pada Seminar Nasional di STIE GICI diselenggarakan oleh P3EI UIN Jkt
dan STIE GICI

** Mahasiswa S3 UIN Jkt dan Manajer Program LPPFiMES

Muhammad Mushthafa al-Syinqithi, Dirâsah Syar‟iyyah li Ahammi al-‟Uqûd al-Mâliyah al-
Mustahdatsah, (Madinah: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hikam, 2001), hal. 57 - 59

Eko Prasetyo, Upah dan Pekerja, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hal. 17

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), cet. ke-20, hal.
192

Prathama Rahardja Mandala Manurung, Pengantar Ilmu Ekonomi, Mikroekonomi dan
Makroekonomi (Jakarta: FEUI, 2004), hal. 87
M.A. Mannan, Islamic Economic, Theory and Practice, (Lahpre: SH.Muhamad Ashraf, 1987),
hal. 101

Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, terj Didin Hafidudin
(Jakarta: Rabbani Press, 2001), hal. 146

Muhammad, Mikro Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal. 225

Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujûr fi al-Fiqh al-Islâmiy, (Suria, Dâr Iqrâ‘, 2002), cet. ke-1, hal.
34 - 35

Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujûr, hal. 22

Muhammad, Ekonomi Mikro, hal. 242

Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam, terj. (Jakarta:
Penerbit Al-Huda, 2007), cet. ke-1, hal. 159

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, j.3, (Beirut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.th), hal. 138

Abdurrahman al-Jaziry, al-Fiqh ala Madzâhib al-‟Arba‟ah, j.3, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 2004), hal.
76

Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujûr, hal. 25 – 27

Taqyuddin al-Nahbani, al-Nidlâm al-Iqtishâd fî al-Islâm, terj. Moh. Maghfur Wachid,
Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), cet.
ke-7, hal 83

Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Seorang Pedagang, (Yayasan Swarna Bhumi, 1997), cet.
ke-2, hal. 295

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz 3, hal. 140

Ahmad Hasan, Nazhariyat al-Ujûr, hal. 40 - 45

Baqir Sharief Qorashi, Keringat Buruh, hal. 235 dst

      Bisnis Online
      GAME


Prinsip Ekonomi Syariah dengan Akad Musyarakah

Posted on 1 July 2009. Filed under: Ekonomi Syariah |
1 Votes




Kata musyarakah di dalam bahasa Arab berasal dari kata syaraka yang artinya pencampuran atau
keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang di
tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian
keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. Musyarakah dapat juga di artikan
sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing
pihak memberi kontribusi dana atau
keahliannya dengan kesepakan bahwa keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama.

Para Ulama dari Mazhab Hanafi mendefinisikan musyarakah sebagai akad di antara
rekanan/partner pada modal dan profit, disebut juga sebagai syirkah al-aqad atau contractual
partnership.

Para Ulama dari Mazhab Shafi‘i mendefinisikan musyarakah sebagai konfirmasi dari hak
bersama dari dua orang atau lebih terhadap sebuah properti atau di sebut juga syirkah al-mulk.

Para Ulama dari Mazhab Hanbali mendefinisikan musyarakah sebagai hak bersama dan
kebebasan untuk menggunakan hak tersebut.

Sedangkan para uLama dari Mazhab Maliki mendefiniskannya sebagai pemberian izin untuk
bertransaksi, di mana setiap orang dari pada rekanan tersebut mendapat izin untuk melakukan
transkasi dengan menggunaka properti bersama, sementara itu pada saat yang bersamaan masih
memiliki hak untuk bertransaksi pada pihka lain dengan menggunakan properti yang sama.

Dari semua definisi-definisi musyarakah tersebut di atas, definisi dari mazhab Hanafilah yang
lebih bisa menjelaskan essensi dari transaksi modern mengenai kontrak kerjasama usaha/ bisnis
partnership, dimana bentuk kerjasamanya adalah profit-and-loss-sharing (PLS). Pada sistim
kerjasama PLS ini, untung dan rugi di tanggung bersama.

Legalitas dari Musyarakah

Sumber legalitas dari Musyarakah adalah Al-Qur‘an dan Sunnah:

1.Al-Qur‘an: tafsir dari surat Al Maidah, ayat 2:

―tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa‖.
Maksud dari pada ayat ini adalah Allah SWT telah berfirman agar manusia saling tolong
menolong dan bersama-sama berusaha untuk suatu tujuan yang baik , dengan kata lain
Musyarakah adalah sebuah bentuk usaha atas dasar saling tolong-menolong antara sesama
manusia dengan tujuan mendapatkan profit/laba, oleh sebab itu Prinsip dari musyarakah ini
sangat dianjurkan dalam agama Islam.

2.Al-Qur‘an: tafsir dari surat Al-Sad ayat 24 :

― dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka
berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali kepada orang–orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini‖.

Penggalan dari ayat Al-Qur‘an ini mendukung keberadaan prinsip dari pada musyarakah, dimana
setiap partner dalam bisnis haruslah mempunya akhlak yang baik pada saat melakukan usaha
bisnisnya.

3.Sunnah: Nabi Muhammad SAW dalam bentuk hadist qudsi mengatakan bahwa Allah telah
berfirman:

― Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati
yang lainnya‖.

Hadist ini memberikan indikasi bahwa Allah akan selalu menjaga setiap bisnis partner beserta
usaha/bisnis bersama mereka. Untuk itu setiap Muslim dianjurkan untuk dapat melakukan
kerjasama bisnis, dengan catatan setiap mitra/partner adalah orang yang jujur dan menghormati
hak masing-masing dari para mitra bisnisnya.

Syarat dan ketentuan dari musyarakah,

Syarat dari akad, yaitu ketiga rukun akad harus terpenuhi:

1. Sighah / Ijab dan qabul
2. Pihak-pihak yang berkontrak
3. Subject matter/Modal dan kerja

Ketentuan mengenai modal:

1.Kontribusi modal dapat berbentuk tunai, emas,perak atau benda lain yang nilai nya sama
dengan tunai,emas atau perak. Jumhur Ulama telah sepakat akan hal ini dan tidak ada perdebatan
mengenai modal untuk aqad musyarakah ini.

2.Modal dapat berbentuk komoditi, properti atau equipment, dapat pula berbentuk intangible
right atau trademark, dan hak yang serupa dengan catatan nilai dalam bentuk tunai nya sama
dengan yang sudah di sepakati di antara partner/mitra bisnis.
Para Ulama dari Mazhab Shafi‘i dan Maliki mensyaratkan bahwa modal harus di campur agar
tidak terjadinya perlakuan hak istimewa dalam pengelolalan bisnis diantara para mitra.

Sedangkan para ulama Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kondisi ini apabila modal dalam
bentuk tunai, sementara Para Ulama Mazhab Hanbali tidak menentukan keharusan untuk
pencampuran modal.

Jenis-jenis akad musyarakah

Musyarakah di bagi dalam 2 jenis: syirkah al-inan atau unequal-shares partnership, dan syirkah
al-mufawadah atau equal-shares partnership.

1.Syirkah al-Inan, dimana dua orang atau lebih memberikan penyertaan modalnya dengan porsi
yang berbeda, dengan bagi hasil keuntungan yang di sepakati bersama, dan kerugian yang di
derita akan di tanggung sesuai dengan besarnya porsi modal masing-masing. Dalam hal
pekerjaan dan tanggung jawab dapat di tentukan dengan kesepakatan bersama dan tidak
tergantung dari porsi modalnya. Begitu juga dengan keuntungan yang di dapat, tidak tergantung
dari porsi modal, tapi disesuaikan dengan perjanjian dimuka.

Setiap mitra pada syirkah al-inan ini bertindak sebagai wakil daripada mitra yang lainnya dalam
hal modal dan pekerjaan yang di lakukan untuk keperluan transaksi bisnisnya. Setiap mitra tidak
saling memberikan jaminan pada masing masing mitra bisnisnya. Akad musyarakah ini tidak
mengikat dan pada saat tertentu, setiap partner/mitra bisnis berhak memutuskan untuk
mengundurkan diri dan membatalkan kontrak kerjasama ini dan menjual sahamnya kepada
mitranya atau pihak yang lain yang bersedia menjadi mitra baru dari usaha bisnis tersebut.

2.Syirkah al-mufawadah, pada musyarakah jenis ini, setiap partner menyertakan modal yang
sama nilainya, mendapatkan profit sesuai dengan modalnya, begitu juga dengan kerugian,
ditanggung bersama-sama sesuai dengan modalnya. Para Ulama dari Mazhab Hanafi
mengatakan bahwa setiap partner saling menjamin/garansi bagi partner yang lainnya. Para
Ulama dari Mazhab Hanafi dan Zaidi memandang ini sebagai bentuk partnership yang legal.
Sementara para ulama dari mazhab Shafi‘i dan Hanbali memandang bahwa yang dipahami oleh
mazhab Hanafi adalah illegal dan tidak mendasar. Pada applikasi modern jenis syirkah ini dapat
diimplementasikan sepanjang hak dan kewajiban dari masing-masing partner disebutkan pada
perjanjian kontrak kerjasamanya. Sesungguhnya syirkah jenis mufawadah sangat sulit
diapplikasikan karena mulai dari modal, kerja dan keahlian dari setiap partner dalam mengelola
bisnis harus semuanya sama porsinya.

Dilihat dari modal dan jenis pekerjaannya, Musyarakah dapat dibagi lagi menjadi tiga kelompok:

1.shirkah al-amwal: modal dalam bentuk uang dimana setiap partner menempatkan dananya
untuk keperluan investasi pada suatu perusahaan komersil.

2.shirkah al-amal: modal dalam bentuk kerja, dimana dua orang seprofesi bekerjasama untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan mengambil keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya:
kerjasama dua orang penjahit dalam menerima pekerjaan untuk menjahit seragam kantor.
3.shirkah al-wujuh: modal dalam bentuk reputasi atau keahlian dalam bisnis, dimana dua orang
atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali membeli barang secara kredit dari suatu
perusahaan dan menjual kembali pada pihak lain secara tunai. Keuntungan dari hasil penjualan
tesebut di bagi bersama.

Musyarakah dapat juga di applikasikan ke dalam skema pembiayaan Bank, diantaranya adalah:

1. Pembiayaan Proyek

Musyarakah dapat di lakukan pada sebuah proyek yang sebagian modalnya dibiayai oleh bank
dan setelah proyek itu selesai bank dapat melepas kemitraannya dan menjual kembali bagian dari
sahamnya kepada nasabah.

2. Pembiayaan L/C

Musyarakah dapat pula digunakan untuk pembiayaan export atau import dengan menggunakan
letter of credit atau L/C.

3. Modal Kerja/working capital

Musyarakah dapat digunakan juga untuk modal kerja sebuah usaha atau bisnis.

Distribusi Profit/laba

Ada beberapa syarat dan ketentuan dalam hal pembagian keuntungan dari akad Musyarakah:

1. Proporsi profit/laba diantara mitra harus disepakati bersama dimuka dan dituangkan dalam
akad.
2. Profit rasio harus ditentukan berdasarkan hasil dari keuntungan yang nyata dan tidak harus
tergantung dari besarnya modal yang telah diinvestasikan oleh masing-masing mitra bisnis.
3. Tidak boleh dalam bentuk nilai yang pasti atau fixed amount tetapi harus dalam bentuk
persentase.

Dalam pembagian profit ini, para Ulama dari Mazhab Maliki dan Shafi‘i mempunyai pandangan
bahwa sangatlah penting agar legalitas dari Musyarakah ini terjaga apabila pembagian profit
sesuai dengan proporsi modal yang di setorkan, misalnya kalau modalnya 30% maka pendapatan
profitnya juga harus 30%. Namun Para Ulama dari Mazhab Hanbali mempunyai pandangan yang
berbeda, dimana mereka mengatakan bahwa rasio pendapatan keuntungan boleh saja berbeda
persentasenya dari modal yang disetor, sepanjang hal itu disepakati bersama oleh semua bisnis
partnernya.

Sementara itu, para Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rasio laba/profit ratio boleh
tidak sama dengan rasio modal pada kondisi yang normal. Apabila salah seorang bisnis partner
mensyaratkan di dalam akad bahwa beliau tidak akan turut serta dalam mengelola bisnis tersebut,
yang hanya akan menjadi sleeping partner dan hanya menyetorkan modal nya saja, maka bagian
dari laba yang akan di dapat nya hanya sebatas proporsi modalnya saja/persentasenya sesuai
dengan modal yang di setorkan.

(Nibra Hosen, www.pkesinteraktif.com)

References:

1.Briefcase Book Edukasi Professional syariah, 2005, ― Cara mudah memahami akad akad
syariah, Al-syirkah atau musyarakah‖. Penyunting: Dr. M. Firdaus NH, Sofiniah Ghufron, M.
Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq.

2.INCEIF 2006, Applied Shariah in Financial Transactions, Topic 4, Musharakah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:533
posted:4/2/2011
language:Indonesian
pages:13