Hierarki UU KEUANGAN NEGARA

Document Sample
Hierarki UU KEUANGAN NEGARA Powered By Docstoc
					                                      (1)  ABDUL GANI
                                            NASUTION
                                        (2) ADYATMO
                                              NINDYO
                                             BASKORO

                                         (13)   EGA
                                       GONDOLAKSONO


HIERARKI PERATURAN                    (25)     NANANG
                                        ANNAS FURKONI

                                          (26)    NUR
                                       FITRIANA ULFAH
      SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN
                                       3L AKUNTANSI
                                      PEMERINTAHAN
                                                   UU NOMOR 17 TAHUN 2003



                                                                                    Pasal 12 ayat (2)



                                                                        Pasal 14 ayat (6)




            PP NOMOR 24 TAHUN 2005                                                                  PP NOMOR 20 TAHUN 2004



                           Pasal 6 ayat (2)

                                  KEPPRES NOMOR 84 TAHUN2004          PP NOMOR 21 TAHUN 2004

PERDIRJEN PB NOMOR
   69 TAHUN 2006

                                                           Pasal 75
                          PMK NOMOR 171 TAHUN 2007                            PERDIRJEN PB NOMOR 62 TAHUN 2009


            PMK NOMOR 91 TAHUN 2007




  PERDIRJEN PB NOMOR     PERDIRJEN PB NOMOR
     33 TAHUN 2008          08 TAHUN 2009
                                                                      UU NOMOR 1 TAHUN 2004




         Pasal 69 ayat (7)                                                             Pasal 48 ayat (2) dan                                             Pasal 37 ayat (5)

                                                                                         49 ayat (6)

    PP NOMOR 23               PMK NOMOR 128              PMK NOMOR 192                      PP NOMOR 6               PMK NOMOR 73                    PP NOMOR 14
     TAHUN 2005                 TAHUN 2007                 TAHUN 2009                       TAHUN 2006                TAHUN 2008                      TAHUN 2005

                                                                                          Pasal 67 ayat (3)



PMK NOMOR 76 TAHUN 2008
                                                     PERDIRJEN PB NOMOR 03               PMK NOMOR 29              PERDIRJEN PB NOMOR
                                                          TAHUN 2009                      TAHUN 2010                  47 TAHUN 2009




PERDIRJEN PB NOMOR 38                                                                                                            Pasal 28 ayat (1)
      TAHUN 2006
                                 PMK NOMOR                         PP NOMOR 08                                                     PP NOMOR 39
                                59 TAHUN 2006                       TAHUN 2006                                                      TAHUN 2007
PERDIRJEN PB NOMOR 40
                                       Pasal 32 ayat (4)-(6)                                                               Pasal 14 ayat (6) dan 16 ayat (9)
     TAHUN 2006

                                                               PERDIRJEN PB NOMOR 44                                             PMK NOMOR 218
         Pasal 37 ayat (1)                                          TAHUN 2006                                                     TAHUN 2007


PERDIRJEN PB NOMOR 02        PERDIRJEN PB NOMOR 24
     TAHUN 2007                   TAHUN 2006
                                                                                                               PERDIRJEN PB NOMOR 17             PERDIRJEN PB NOMOR
                                                                                                                    TAHUN 2010                      11 TAHUN 2010
                                                                                            Pasal 7 ayat (2) huruf o

                       PMK NOMOR 171                                                         PMK NOMOR 171
                         TAHUN 2007                                                            TAHUN 2007




Pasal 69 ayat (4)     Pasal 75                 Pasal 6-10 dan 21                                          Pasal 12ayat(5)

PMK NOMOR 196       PERDIRJEN PB NOMOR 51   PERDIRJEN PB NOMOR 36      PMK NOMOR 102                             PMK NOMOR 40
  TAHUN 2008             TAHUN 2008              TAHUN 2009              TAHUN 2009                               TAHUN 2009



                                                                        Pasal 15

                                                                    PERDIRJEN KN NOMOR 07
                                                                          TAHUN 2009
     PENJELASAN


I.   UU
     1.   UU no 17 Tahun 2003
          Tentang Keuangan Negara
             Pasal 12 ayat 2
              Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam
              rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara
             Pasal 14 ayat 6
              Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan
              Peraturan Pemerintah.


     2. UU no 1 Tahun 2004
          Tentang perbendaharaan Negara
             Pasal 7 ayat 2 huruf o
              Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :
              menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
             Pasal 28 ayat 1
              Pokok-pokok mengenai pengelolaan uang negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah setelah dilakukan konsultasi
              dengan bank sentral.
                Pasal 37 ayat 5
                 Tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dalam
                 Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

                Pasal 48 ayat 2
                 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

                Pasal 49 ayat 6
                 Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dengan peraturan
                 pemerintah.
                Pasal 69 ayat 7
                 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah


II.   PP
      1.       PP no 20 Tahun 2004
           Tentang Rencana Kerja Pemerintah
      2. PP no 21 Tahun 2004
           Tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga.
      3. PP no 14 Tahun 2005
           Tentang Tata Cara Penghapusan Piuatang Negara Atau daerah
      4. PP no 23 Tahun 2005
           Tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum
5. PP no 24 Tahun 2005
   Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
     Pasal 6 ayat 2
      Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. PP no 6 Tahun 2006
   Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah Negara
     Pasal 67 ayat 3
      Penggolongan dan kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7. PP no 8 Tahun 2006
  Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. PP no 39 Tahun 2007
   Tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah
     Pasal 14 ayat 6
      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengelolaan rekening kas umum negara, Sub rekening kas umum negara,
      dan rekening lainnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
     Pasal 16 ayat 9
      Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
III.   Keppres
       1. Keppres no 84 Tahun 2004
            Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan


IV.    PMK
       1.   PMK no 59 tahun 2006
               Pasal 32 ayat 4-6
                (4)   Aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana
                dimaksud pada ayat (1).
                (5)   Apabila Kementerian Negara/Lembaga belum memiliki aparat pengawasan intern, Sekretaris Jenderal/pejabat yang
                setingkat pada Kementerian Negara/Lembaga menunjuk beberapa orang pejabat di luar biro/bidang keuangan untuk
                melakukan reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
                (6) Aparat pengawasan intern Kementerian Negara/Lembaga atau yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
                membuat dan menandatangani Pernyataan Telah Direviu.
               Pasal 37 ayat 1
                Tata cara penyusunan Laporan Keuangan bagi entitas pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dan ketentuan lebih
                lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
                Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2. PMK no 91 Tahun 2007
     Tentang Bagan Akun Standar
3.       PMK no 128 Tahun 2007
     Tentang Pengurusan Piutang Negara
4. PMK no 171 Tahun 2007
     Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
          Pasal 6-10 dan 21
          Pasal 12ayat(5)
           Ketentuan lebih lanjut mengenai SA-UP&H diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
          Pasal 69 ayat (4)
           Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan BAPP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
          Pasal 75
           Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang
           memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.


5. PMK no 218 Tahun 2007
     Tentang tata Cara Pembukuan dan Pengelolaan Rekening Milik BUN.
6. PMK no 73 Tahun 2008
     Tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban
     bendahara kementerian negara/lembaga/kantor/satuan kerja
7. PMK no 76 Tahun 2008
   Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. PMK no 196 Tahun 2008
   Tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran
   Pembiayaan dan Perhitungan
9. PMK no 40 Tahun 2009
   Tentang Sistem Akuntansi Hibah Mentri Keuangan
10. PMK no 102 Tahun 2009
   Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyususunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
       Pasal 15
        Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rekonsiliasi data BMN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
11. PMK no 192 Tahun 2009
   Tentang Perencanaan Kas
12. PMK no 29 Tahun 2010
   Tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang milik Negara
V.   Perdirjen
     1. Perdirjen PB no 24 Tahun 2006
        Tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian Negara atau Lembaga.
     2. Perdirjen PB no 38 Tahun 2006
        Tentang Pedoman Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan.
     3. Perdirjen PB no 40 Tahun 2006
        Tentang Pedoman Akuntansi Persediaan.
     4. Perdirjen PB no 44 tahun 2006
        Tentang Pedoman Pelaksanaan Review Laporan keuangan Kementrian Negara atau Lembaga
     5. Perdirjen PB no 69 Tahun 2006
        Tentang Pedoman Koreksi Kesalahan Laporan Keuangan
     6. Perdirjen PB no 2 Tahun 2007
        Tentang Pedoman Penatausahaan dan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
     7. Perdirjen PB no 33 Tahun 2008
        Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.
     8. Perdirjen PB no 52 Tahun 2008
        Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kemnetrian Negara atau Lembaga.
     9. Perdirjen PB no 3 Tahun 2009
        Tentang Perkiraan Penarikan dan Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dan Harian Kantor Pelayanan Perbendaharaan
        Negara.
10. Perdirjen KN no. 07 Tahun 2009
   Tentang Tata Cara Pelakasanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keungan
   Pemerintah Pusat.
11. Perdirjen PB no 8 Tahun 2009
   Tentang Penambahan Bagan Akun Standar
12. Perdirjen PB no 36 Tahun 2009
   Tentang Pedomana Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. Perdirjen PB no 47 Tahun 2009
   Tentang Petunjuk Pelaksanaa Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian
   Negara/Lembaga/Kantor /Satuan Kerja.
14. Perdirjen PB no 62 tahun 2009
   Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatran dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan
15. Perdirjen PB no 11 Tahun 2010
   Tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahar Umum Negara Pusat
16. Perdirjen PB no 17 Tahun 2010
   Tentang Tata Cara pengelolaan Sub. Rekening KUN kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:467
posted:3/30/2011
language:Indonesian
pages:12