Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD - PDF

Document Sample
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD - PDF Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                       : Dadang Solihin
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                        g
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                J k t 10310
                                Jakarta
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                           Materi
•   Penyusunan RPJMD
•   Penyusunan Renstra SKPD
•   Mewujudkan Prioritas Pembangunan
    Nasional
•   Sasaran Pembangunan RPJMN 2010 2010-
    2014
•           Pusat Daerah
    Sinergi Pusat-Daerah dan Antardaerah
    (SPDAD)




                        dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
                                                              1/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting p
    p      g pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com             6
                                                                 2/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
                                  p g          g   y        p yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  7
              S bstansi
              Substansi RPJMD
•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun k d
    t h kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              8
          Landasan Hukum RPJMD                                       1/5
1 UU 25/2004 tentang    Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
  Sistem Perencanaan
  Si t   P               B     d     t k       i k RPJMD,
                         Bappeda untuk menyiapkan RPJMD
  Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
  (SPPN)                     g
                         dengan RPJMD,
                        Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
                        Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
                         penyampaian RPJMD;
                        Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                         kepala Daerah.
2 UU 17/2003 tentang        Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  Keuangan Negara            RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
                             dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
                             Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA
                             SKPD, dan RAPBD.
                            Menekankan tentang penganggaran berbasis
                             kinerja (performance budgeting).

                         dadang-solihin.blogspot.com                   9
         Landasan Hukum RPJMD                                          2/5
3 UU 32/2004 tentang         Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
  Pemerintahan Daerah                      visi misi,
                              menjabarkan visi, misi dan program Kepala
                              Daerah;
                             Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan
                              RPJPD dan RPJM Nasional;
                             Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah
                              kebijakan keuangan daerah, selain strategi,
                                  j           g          ,            g,
                              kebijakan umum pembangunan daerah,
                              program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan;
                              RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
                             Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                              Daerah.
4 UU 17/2007 tentang         Sebagai arah dan prioritas pembangunan
  Rencana Pembangunan         secara menyeluruh yang akan dilakukan
  Jangka Panjang
  J   k P j                          bertahap t k
                              secara b t h untuk mewujudkanj dk
  Nasional 2005-2025          masyarakat adil dan makmur sebagaimana
                              diamanatkan oleh UUD-1945;

                        dadang-solihin.blogspot.com                    10
         Landasan Hukum RPJMD                                      3/5
5 UU 33/2004 tentang       Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  P i b
  Perimbangan KKeuangan     RKPD, R j SKPD,           SKPD, dan
                            RKPD Renja SKPD RKA SKPD d APBD
  antara Pemerintah Pusat   yang merupakan penjabaran RPJMD.
  dan Pemerintah Daerah  Menekankan tentang p         y penyusunan
                                               g perlunya p y
                            Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
                            kinerja.
                           Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
                            menggambarkan target capaian kinerja
                            pembangunan daerah sehingga mudah untuk
                            dit    f     ik k d l              tahunan
                            ditransformasikan ke dalam rencana t h
                            (RKPD).
6 Peraturan Pemerintah      Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
  No 58/2005 tentang         dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD,
  Pengelolaan Keuangan       Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
  Daerah
  D     h                         j   h RPJMD.
                             penerjemahan RPJMD



                         dadang-solihin.blogspot.com                11
          Landasan Hukum RPJMD                                           4/5
7 PP No 65/2005 tentang       Menekankan tentang perlunya RPJMD
  P d
  Pedoman PPenyusunan                 k target pencapaian Standar
                               mencakup t     t        i St d
  dan Penerapan Standar        Pelayanan Minimal dalam jangka menengah
  Pelayanan Minimal            dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk
                               target pencapaian SPM Tahunan.
8 PP 8/2008 tentang Tata      Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
  Cara Penyusunan,             ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
  Pengendalian dan             timbul dari peraturan perundangan tentang
  Evaluasi Rencana             perencanaan daerah.
                               p
  Pembangunan Daerah
9 SE Mendagri 050/2020/  Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan
  SJ Tahun 2005 tentang   RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,
  Petunjuk Penyusunan     dan sinergi sesuai dengan kondisi dan
  Dokumen RPJP Daerah                               g       g
                          karakteristik daerah masing-masing.
  dan RPJM Daerah
  Kabupaten/Kota

                           dadang-solihin.blogspot.com                    12
         Landasan Hukum RPJMD                                        5/5
10 Perpres No. 5/2010      Memuat strategi, kebijakan umum, dan
   tentang R
   t t     Rencana          kerangka ekonomi makro yang merupakan
                            k      k k        i    k               k
   Pembangunan Jangka       penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
   Menengah Nasional        serta sebelas prioritas pembangunan nasional
   2010-2014                dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
                            Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
                                        ,
                            Demokratis, dan Berkeadilan.
                           Memuat rencana pembangunan yang
                            mencakup bidang-bidang kehidupan
                                   k t b     i          t t      d l
                            masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
                            RPJPN 2005—2025 dengan tema:
                            Memperkuat Sinergi Antarbidang
                            Pembangunan
                           Memuat rencana pembangunan kewilayahan
                            yang disusun dengan tema: Memperkuat
                            Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
                            Antardaerah

                        dadang-solihin.blogspot.com                   13
Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
                           3                           5

   1                     Tahap                     Penyusunan
                      Penyusunan
                    Rancangan Awal
                                                    Rancangan
Persiapan                                          Akhir RPJMD
                     Renstra SKPD




                                 Tahap Penyusunan            Penetapan
            Penyusunan            Rancangan Akhir
            Rancangan             RPJMD Daerah /
                                                            Perda/Perkada
            Awal RPJMD             R
                                   Renstra SKPD
                                        t                  tentang RPJMD
                2                          4                     6


                         dadang-solihin.blogspot.com                    14
 1                      p       p
                    Tahap Persiapan
1.   Orientasi Perencanaan Daerah
2.                      y
     Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5.   Orientasi Renstra SKPD
6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7    P          R
     Penyusunan Rencana K j P
                        Kerja Penyiapan d k
                                  i     dokumen R   t
                                                Renstra SKPD
8.   Identifikasi Stakeholder
9.
9    Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
     stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

                                dadang-solihin.blogspot.com              15
2        Tahap Penyusunan Rancangan
                 Awal RPJMD
1.
1   Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan
       y        p
2. Penyusunan profil daerah dan p                  p
                                  prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
7.
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                            g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
    RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com                   16
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD
1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3.    Tupoksi SKPD
4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5     Evaluasi R
      E l      i Renstra SKPD (R
                      t              t Dinas) periode l l
                               (Renstra Di    )  i d lalu
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7
7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9.    Pembahasan Forum SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12
12.   M        b
      Musrenbang RPJMD
13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com              17
4
         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
           RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
      y                          p
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
      y                             g
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD




                     dadang-solihin.blogspot.com     18
5         Tahap Penetapan Perda/Perkada
              p       p
                 tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
   Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen R
7 D k             t        telah disyahkan
             Renstra SKPD t l h di    hk




                        dadang-solihin.blogspot.com                 19
      g       y
   Langkah Penyusunan RPJMD
                           (1)           Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih


           Bappeda menyusun                              (2)
            Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
                RPJMD                                    (3)
                                                                 Program SKPD
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
  e) Program SKPD



                                                         (5)
           Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD

  a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
  c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
  e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                     20
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2
       http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1.   Mengakomodasi pembentukan Propinsi            4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
     Cirebon                                             Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2.   K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
     Kontrak litik       diajukan          J b           kesenian b t f internasional, mematenkan
                                                         k      i bertaraf i t     i  l        t k
      Jaminan cagub-cawagub untuk                       kesenian khas Jabar.
        merealisasikan wajib belajar pendidikan    5.    Pengembangan dan penataan kembali
        dasar 9 tahun secara gratis selambat-
                              g                          kawasan Jatinangor.
                                                                         g
        lambatnya 2 tahun masa jabatan.            6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
      Transparansi penyaluran dana bantuan              pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
        pendidikan.                                      raga Jabar.
      Membuka ruang publik untuk komunikasi       7
                                                   7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
        dengan masyarakat.                               melalui penataan berdaya saing.
      Kebijakan berorientasi pemberdayaan         8.    Mengubah pola pertanian dengan pupuk
        usaha kecil menengah.                            organik untuk meningkatkan hasil produksi.
      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan    9.    Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
        nepotisme.                                       Barat.
      Membuat peraturan daerah yang               10.   Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
        transparan
        transparan.                                                            lingkungan
                                                         untuk menyelamatkan lingkungan.
      Menghapus dan menindak tegas pungutan       11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
        liar.                                            pengembangan sentra tanaman hias
      Membasmi mafia peradilan.                         Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3.   Pemekaran Kab. Sukabumi.                      12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
                                                   13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
                                                   14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                         baik
                                                         baik.
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 21
             Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2
      http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
      http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran               Pembebasan SPP dan bantuan buku,
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P         t      b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
                                     k    i i                        i dan
                                                         guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.                Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
              g                    g
                             genting Kab.                dana talangan untuk menjamin stabilitas
                                                                     g              j
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan             Pembangunan jalan dan irigasi dengan
               kesehatan.
    masalah kesehatan                                                       miliar.
                                                         anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna             Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
    Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela.                                           Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
    asal Jabar. Program KTP berasuransi                  50 miliar/tahun.
    kesehatan
    kesehatan.                                          Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
    kepemimpinan. Meliputi:                            Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
     Menyerap satu juta lapangan kerja melalui        Batununggal Kota Bandung.
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.


                                    dadang-solihin.blogspot.com                               22
                  Outline RPJMD
1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
   pendanaan
4 A li i i i strategis;
4. Analisis isu-isu t t i
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
6. Strategi d   h k bij k
6 St t i dan arah kebijakan
7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
8 I dik i rencana program prioritas yang di t i k b t h
8. Indikasi                 i it         disertai kebutuhan
   pendanaan
9.
9 Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
                                                                  8/
                                                      Pasal 40 PP 8/2008
                        dadang-solihin.blogspot.com                    23
     Sistematika Penulisan RPJMD                                                  1/3
                                   Bab I   Pendahuluan
                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 Rencana Pembangunan               1.2.    Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah             1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
                                           Perencanaan lainnya
                                   1.5.
                                   15      Sistematika Penulisan

                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                          Permasalahan Pembangunan Daerah
                                          Menggambarkan profil daerah, status,
                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
                                          serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                              fungsi-
                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi
                                          fungsi pemerintahan daerah secara
                                          menyeluruh
                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah
                                   2.2
                                   22     Pelayanan U
                                          P l          Umum
                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                   2.4    Ekonomi
                                   2.5    Lingkungan Hidup
                                             g    g          p
                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota            2.7    Kesehatan
                                   2.8    Pendidikan

                    dadang-solihin.blogspot.com                                   24
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                      Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10   Pendidikan                                       Pembangunan Daerah
2 11
2.11   Perlindungan sosial                                           visi
                                                        Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12   Keuangan Daerah                                  Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan              (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
       Daerah                                           kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                        masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                       daerah.
        Perencanaan Terkait                       5.1   Tujuan
3.1     RPJM Nasional                             5.2   Strategi
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk    5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
        RPJM Provinsi)                                  pemerintahan daerah)
3.3     RPJM Provinsi                             5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34             P i i dan
        RTRW Provinsi d RTRW                            Kerangka Pendanaan
                                                        K      k P d
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                     Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                         Untuk masing-masing p g
                                                                       g                perlu
                                                                              g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                 dicantumkan nama program, tolok ukur dan
       Daerah                                            target kinerja capaian program dan pagu
4.1    Visi                                              indikatif
42
4.2    Misi                                       61
                                                  6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                             6.1.1 Program SKPD
                                                        6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                        6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                   dadang-solihin.blogspot.com                               25
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/3
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan          Lampiran
      dan Legislasi Daerah                      Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
                                                kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
        Mengemukakan tentang program dan        1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
        kegiatan pendukung yang diperlukan         Issue dan Permasalahan masing-masing
        untuk dapat mengimplementasikan            fungsi p
                                                      g pemerintahan daerah
        RPJMD secara efektif                    2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,       dan Musrenbang RPJMD
        RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                3. Program,
                                                3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                   Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD
                                                   fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi    4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
                                                                            g
        RPJMD                                      lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas       5. Proyeksi Fiskal Daerah
        Non Government Stakeholders untuk
                                                6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
               t d             l
        memantau dan mengevaluasi  i
        implementasi RPJMD




                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 26
                Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang                                     PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan                            Urusan Wajib
 Landasan Hukum                               Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
   Perencanaan Lainnya                      BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan                              KEUANGAN DAERAH
                                               Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis                            Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi                            Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan           BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan               DAERAH
                                             Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI                        Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi                                       Program Kewilayahan
 Mi i
   Misi
                                            BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
     j          g
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan



                             dadang-solihin.blogspot.com                            27
                                                               1/3
            E l    i K lit
            Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian      .
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan     .
   daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:         .
     Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
      mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
      kelemahan (weaknesses)
     Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
      mengoptimalkan p
          g p               g (opportunities) dan mengatasi
                      peluang ( pp          )        g
      ancaman (threats)


                        dadang-solihin.blogspot.com            28
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              2/3

4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
4.         tujuan, strategi, arah,                              .
   pembangunan daerah sesuai dengan:
    Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
     mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
     kelemahan (weaknesses)
    Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
     mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
              (threats)
     ancaman (th t )
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,   .
                                              tujuan,
   dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
   strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,    .
   strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
   pembangunan daerah.
                       dadang-solihin.blogspot.com               29
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              3/3

7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
7.                                                              .
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   keuangan daerah
        g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan             .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
           l h     t t i      i
   permasalahan strategis nasionall
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif     .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .

                       dadang-solihin.blogspot.com               30
dadang-solihin.blogspot.com   31
                                                             1/2
           Apa Itu Renstra SKPD
•   Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
       t k          hk      l              kh      dan     b
    untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
    daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
    pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
    p p           p                        p            p
•   Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
    kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
    dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
    strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
    penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.




                       dadang-solihin.blogspot.com            32
                                                                   2/2
            Apa Itu Renstra SKPD
•   Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
       Ke            l              k diarahkan
    1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya  b
       dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
    2) Bagaimana mencapainya;
     )     g                  p y ;
    3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
       tercapai.
•   Untuk        d    tk d k             ti l bagi implementasinya,
    U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l          t i
    proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
    komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
                          p                           (
    Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
    SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
    dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
    partisipatif, dan politis.


                         dadang-solihin.blogspot.com                33
           Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4  Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k
   Vi i misi, t j    dan           t t i dan kebijakan; rencana
   program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
   pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
   RPJMD.

                                                                 8/
                                                     Pasal 40 PP 8/2008



                       dadang-solihin.blogspot.com                   34
 Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN                                    3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang                                       Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan                                    SKPD
1.3 Landasan Hukum                                   3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD                   yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
    dalam Perencanaan Daerah                             efektif)
1 5 Sistematika Penulisan
1.5
                                                     BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD                           KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi                              4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan              4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI                                          4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain           Measurable, Achievable, Results Oriented,
    yang perlu)                                          Time Bound)
                                                     4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD                  4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
    berbagai aspek pelayanan d capaian
    b b     i     k l        dan      i              BAB 5 PROGRAM
    terhadap Standar Pelayanan Minimal)              5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal                  5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
           g           g                             5.3 Program Lintas Kewilayahan
                                                            g                   y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang              5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
    dihadapi masa kini                                   Pendanaan
                                                     BAB 6 PENUTUP

                                     dadang-solihin.blogspot.com                                  35
    Penyusunan Renstra SKPD

                                                     Pasal 27 ayat 3

                 Rancangan Renstra-                 Mengacu kepada
                                                    M       k    d
  Masukan         SKPD oleh SKPD                   RPJMD dan bersifat
 Rancangan                                             indikatif
Renstra SKPD              visi, misi, tujuan
                Memuat visi misi tujuan,
               strategi, kebijakan, program
               dan kegiatan pembangunan
                sesuai dengan tugas dan
                         fungsinya             Pasal 25 ayat 2 dan 4




               Renstra SKPD ditetapkan dalam
                                                Pasal 26
                  Keputusan Kepala SKPD




                 dadang-solihin.blogspot.com                           36
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
                          (1)           Visi, Misi, Program
                                       Kepala Daerah Terpilih                       Renstra SKPD

          Bappeda menyusun                              (2)
           Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
               RPJMD                                    (3)
                                                                Program SKPD
 a)   Visi,Misi Kepala Daerah
 b)   Strategi Pembangunan Daerah
 c)   Kebijakan Umum
 d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                      MUSRENBANG RPJMD
 e) Program SKPD



                                                        (5)
          Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
        Rancangan Akhir RPJMD

 a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
 b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
 c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
 d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
 e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                    dadang-solihin.blogspot.com                                     37
Step b St P           R   t
St by Step Penyusunan Renstra SKPD

                           3                           5

   1                Penyusunan                     Penyusunan
                     Rancangan                     Rancangan
Persiapan           Awal Renstra                  Akhir RPJMD/
                       SKPD                       Renstra SKPD




                                   P l k
                                   Pelaksanaan
            Penyusunan                                       Penetapan
                                  Musrenbangda
            Rancangan                                       Perda tentang
                                     Jangka
            Awal RPJMD                                         RPJMD
                                    Menengah
                2                          4                     6


                         dadang-solihin.blogspot.com                    38
1                   p       p
                Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
                           y
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
                                            p
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
11 P     t         Ti P           d      P d      P        D k
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
     g                       proses RPJMD
    agar berkontribusi dalam p
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
    RPJMD
                          dadang-solihin.blogspot.com               39
2        Tahap Penyusunan Rancangan
              Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1
    5 tahunan
        y       p
2. Penyusunan profil daerah dan p                  p
                                  prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7.
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                            g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
    RPJMD

                          dadang-solihin.blogspot.com                   40
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD
1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2.    Penyusunan p
          y                 pelayanan SKPD & p
                     profil p y                       jangka   g
                                             prediksi j g menengah
3.    Tupoksi SKPD
4.    Perumusan Visi dan Misi SKPD
5.    Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9.    Pembahasan Forum SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


                          dadang-solihin.blogspot.com                41
       Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
                             g
                        Menengah
•   Musrenbang RPJMD
•   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
               p                      g



5         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
                   Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
     y                           p
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD



                       dadang-solihin.blogspot.com   42
6              p        p
           Tahap Penetapan Peraturan
             Daerah tentang RPJMD
•   Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
    Provinsi
•   Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
•   Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
    DPRD
•   Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
•   Penetapan Ranperda menjadi P d
    P    t     R      d     j di Perda
•   Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
•   Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan




                       dadang-solihin.blogspot.com         43
                                                                          1/3
        E l    i K lit R      t
        Evaluasi Kualitas Renstra SKPD

1.   Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan          .
     SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
     faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
     pelayanan SKPD.
2.   Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja p
           j                                         j pencapaian
                                                            p            .
     pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
     urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3 Ad k ji perspektif masa d
3. Ada kajian   ktif      depan SKPD
                                SKPD:                                    .
      mengantisipasi perubahan-perubahan,
      kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
       diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
      merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
       kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


                           dadang-solihin.blogspot.com                    44
      Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                                2/3

4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan
4.                                                                 .
   pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
   untuk memperbaiki p y
             p                           p        y
                     pelayanan SKPD kepada masyarakat.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan           .
   agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
   program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
   dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
   pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
   tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
         p      j        yang                           ,    ,     .
   dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
   visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
         b             l                   i
   pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD      SKPD.


                        dadang-solihin.blogspot.com                 45
        Evaluasi Kualitas Renstra SKPD                                 3/3

7
7.   Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada     .
     prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
     pembangunan pelayanan SKPD.
8.   Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam          .
     pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
                                                   SKPD.
     dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD
9.   Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah         .
     dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan      .
    daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
                                                       keseluruhan.
    pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam     .
    keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
    SKPD



                          dadang-solihin.blogspot.com                  46
dadang-solihin.blogspot.com   47
                                                                     1/2
    Arah K bij k P b
    A h Kebijakan Pembangunan
•   Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan
    pembangunan nasional ditentukan 60% daerah dan 40% pusat,
    diperlukan sinergi, koordinasi dan kerjasama Pusat-Daerah melalui
    koordinasi, komunikasi, konsultasi dan sinergi yang perlu dibangun
            efektif.
    secara efektif
•   Pembangunan (development) ditujukan untuk menghasilkan
          j       (prosperity),       (         y)
    kesejahteraan (p p y), demokrasi (democracy) dan keadilan
    (justice).




                          dadang-solihin.blogspot.com                48
                                                                    2/2
    Arah K bij k P b
    A h Kebijakan Pembangunan
•   6 (enam) kebijakan dan strategi dasar dalam pembangunan untuk
    semua (development for all), yaitu :
1. Pembangunan harus bersifat inklusif.
2. Pembangunan harus berdimensi wilayah.
3. Mengintegrasikan dan menyatukan potensi-potensi ekonomi yang
   ada di daerah menjadi satu kesatuan geoekonomi secara nasional.
4. Pengembangan ekonomi-ekonomi lokal.
5. Keserasian antara pertumbuhan dan pemerataan (pro growth, pro
   job,        )
   j b pro poor).
6. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.




                         dadang-solihin.blogspot.com                49
                      2010-
           VISI RPJMN 2010-2014

                               VISI
  INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
                 BERKEADILAN

      S j ht
      Sejahtera               Demokratis
                              D   k ti                      Berkeadilan
                                                            B k dil

                                                        Memperkuat penegakan
 Memperkuat triple
                                                         hukum
  tracks strategy           Memantapkan
                                                        Pemberantasan korupsi
 Pembangunan inklusif   konsolidasi demokrasi
                                                        Pengurangan
  dan berkeadilan
                                                         kesenjangan

                         dadang-solihin.blogspot.com                        50
                    Prioritas Nasional
                                  1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                  2    Pendidikan
                                  3    Kesehatan
                                  4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional           5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II      6    Infrastruktur
        2009 2014
        2009-2014                 7    Iklim I   t i d Ikli U h
                                       Ikli Investasi dan Iklim Usaha
                                  8    Energi
                                  9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                  10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                  11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                  12   Bidang Politik Hukum dan Keamanan
                                              Politik,
     Prioritas Lainnya            13   Bidang Perekonomian
                                  14        g     j            y
                                       Bidang Kesejahteraan Rakyat

                               dadang-solihin.blogspot.com                             51
dadang-solihin.blogspot.com   52
                       SASARAN RPJMN 2010-2014
                Ekonomi-Pengangguran-
    Pertumbuhan Ekonomi-Pengangguran-
               Kemiskinan

                     2010           2011           2012         2013         2014

Pertumbuhan (%)    5,5 - 5,6     6,0 - 6,3       6,4 - 6,9    6,7 - 7,4    7,0 - 7,7

Pengangguran (%)      7,6        7,3 - 7,4       6,7 - 7,0    6,0 - 6,6    5,0 - 6,0

Kemiskinan (%)     12,0 -13,5   11,5 - 12,5     10,5 - 11,5   9,5 - 10,5   8,0 - 10,0




                            dadang-solihin.blogspot.com                         53
                                                                     1/5
                Kesejahteraan Rakyat

Ekonomi
No.
N     P b
      Pembangunan                                    Sasaran
                                                     S
                                   Rata-rata 6,3 – 6,8 % pertahun
1.    Pertumbuhan Ekonomi
                                   S b l    tahun       tumbuh
                                    Sebelum t h 2014 t b h 7%
 2.   Inflasi                     Rata-rata 4-6 % pertahun
 3.   Tingkat Pengangguran        5-6 % pada akhir tahun 2014
 4.      g
      Tingkat Kemiskinan                 p
                                  8-10 % pada akhir tahun 2014




                       dadang-solihin.blogspot.com                   54
                 Kesejahteraan Rakyat
                     j            y                                         2/5
Pendidikan
                                                           Status Awal   Target
No                      Indikator
                                                              (2008)     (2014)
1 M i k t          t    t l       k l h   d d k
1. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk
                                                              7,50        8,25
   berusia 15 tahun ke atas (tahun)
2. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia
                                                              5 97
                                                              5,97        4,18
                                                                          4 18
   15 tahun ke atas (%)
3. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A (%)                   95,14       96,0
4.
4 Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B (%)                 72,28
                                                              72 28       76,0
                                                                          76 0
5. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C (%)                 64,28        85,0
         g    y
6. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun (%)                   ,
                                                            21,26           ,
                                                                         30,0
7. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan
   antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang
   diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat



                             dadang-solihin.blogspot.com                     55
                                                                            3/5
                Kesejahteraan Rakyat
Kesehatan
                                                        Status Awal   Target
No                    Indikator                           (2008)      (2014)
1. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)                 70,7       72,0
     Menurunnya angka kematian ibu melahirkan
2.                                                         228         118
     per 100.000 kelahiran hidup
     Menurunnya angka kematian bayi per 1.000
3.                                                          34         24
     kelahiran hidup
     Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi
4.                                                         18,4       < 15,0
     kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)




                          dadang-solihin.blogspot.com                        56
                                                               4/5
            Kesejahteraan Rakyat

Pangan
No.      Pembangunan                               Sasaran
1.    Produksi Padi                 Tumbuh 3,22 % per tahun
2.    Produksi Jagung               Tumbuh 10,02 % per tahun
3.
3     Produksi Kedelai                     20,05
                                    Tumbuh 20 05 % per tahun
4.    Produksi Gula                 Tumbuh 12,55 % per tahun
5.
5     P d k iD i S i
      Produksi Daging Sapi          Tumbuh 7,30      tahun
                                    T b h 7 30 % per t h




                         dadang-solihin.blogspot.com           57
                                                                 5/5
           Kesejahteraan Rakyat
Energi
E    i
No.         Pembangunan                            Sasaran
      Peningkatan k
      P i k t kapasitas  it
 1.                                   3.000 MW pertahun
      pembangkit listrik
      Meningkatnya rasio
 2.                                   Pada tahun 2014 mencapai 80 %
      elektrifikasi
      Meningkatnya rasio desa
 3
 3.                                   P d t h 2014 mencapai 98 %
                                      Pada tahun          i
      berlistrik
      Meningkatnya produksi           Pada tahun 2014 mencapai 1,01
 4.
 4
      minyak bumi                     juta barrel perhari

      Peningkatan pemanfaatan         Pada tahun 2014 mencapai
 5.
      energi panas bumi               5.000 MW


                     dadang-solihin.blogspot.com                 58
         Perkuatan Demokrasi

Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia

Sasaran:
 1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi
    berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik
    rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan
    kepatuhan terhadap pranata hukum;
 2. Meningkatnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan
    terjaganya harmonisasi dalam masyarakat;
 3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi;
 4 Penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang dapat
 4.
    dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis.
 5.
 5 Indeks Demokrasi Indonesia: 73 dari 100 pada 2014
                        dadang-solihin.blogspot.com               59
            Penegakan Hukum
Tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui
 penegakan hukum (rule of law) dan
 terjaganya ketertiban umum

Sasaran:
 1.
 1 Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan
    kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam
    berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak
    hukum
 2. Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada
    aparat dan lembaga penegak hukum
 3. Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan
    ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen
 4. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 yang
    meningkat dari 2,8 pada tahun 2009
          g         , p
                       dadang-solihin.blogspot.com                60
dadang-solihin.blogspot.com   61
                    j
                  Tujuan SPDAD


        g    g       j g            y
1. Mengurangi kesenjangan antarwilayah secara lebih
   terarah dan sistematik dengan skenario yang
   disepakati semua pihak

2. Meningkatkan keterkaitan pembangunan antar
   wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian
   domestik

3. Mendorong pembangunan kawasan perbatasan,
   terdepan, terluar, tertinggal, pasca konflik dan
   k          k
   kawasan ekonomi kh i khusus


                    dadang-solihin.blogspot.com       62
   g              p
  Agenda untuk Memperkuat SPDAD


Sinergi Pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam
  l h             l i dari               l k
seluruh proses mulai d i perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi yang mencakup sinergi
dalam:


     1. Perencanaan kebijakan.
     2. Kerangka regulasi.
     3. Kerangka anggaran.
     4. Kerangka kelembagaan
     5. Kerangka pengembangan wilayah



                     dadang-solihin.blogspot.com       63
             Kesenjangan Wilayah                                                   Wilayah Sulawesi
                                                                                   Share PDRB thdp
                                                                                   Nasional
                                                                                                               4,60%

                                            Wilayah Kalimantan                     P t bh Ek     i
                                                                                   Pertmbh Ekonomi             7.72%
                                                                                                               7 72%
 Wilayah Sumatera                                                                  Pendapt perkapita           4,98 jt
                                            Share PDRB thdp          8,83%
 Share PDRB thdp                21,55%      Nasional                               Pendudk miskin      2,61 jt (17,6%)
 Nasional
                                            Pertumb. Ekonomi         5.26%
 Pertumb. Ek i
 P t b Ekonomi                  4 65%
                                4,65%                                                Wilayah Papua
                                            Pendaptn perkapita      13,99 jt
 Pendaptn perkapita          9,80 jt                                                 Share PDRB thdp              1,28%
                                            Pendudk miskin 1,21 jt (9%)              Nasional
 Penduduk miskin    7,3 jt (14,4%)
                                                                                     Pertmbuh Ekonomi             0,60%
                                                                                     Pendaptn perkapita            8,96 jt
                                                                                     Pndudk miskin        0,98 jt (36,1%)




 Wilayah Jawa Bali
 Share PDRB thdp         62,00%
 Nasional
 Pertumbh Ekonomi         5.89%
                                                                                   Wilayah Maluku
 Pendapt perkapita       11,27 jt
                                         Wil   hN     T
                                         Wilayah Nusa Tenggara                     Share PDRB thdp             0,32%
 Pendudk miskin      20,19 jt                                                      Nasional
 (12,5%)                                 Share PDRB thdp       1,42%
                                         Nasional                                  Pertumbh Ekonomi            4,94%
                                         Pertmbuh Ekonomi      3,50%               Pendaptn perkapita          2,81 jt
S b : BPS 2008 (di l h)
Sumber              (diolah)             Pendapt perkapita    3,18 jt              Pendudk miskin      0,49 jt (20,5%)
Ket    : Atas Dasar
                                                     dadang-solihin.blogspot.com
                                         Pendudk miskin 2,17 jt
         Harga Konstan                   (24,8%)                                                                         64
                      Keterkaitan Antarwilayah

                                                                        Perdagangan antardaerah
                                                                             terpusat di Jawa dan
                                                                       Sumatera  Blok Ekonomi
                                                                                           Utama.
                                                                                           Utama


                                                                       Perdagangan antardaerah
                                                                       P d              t d    h
                                                                        di Kalimantan, Sulawesi,
                                                                         Nusa Tenggara, Maluku
                                                                         dan Papua masih relatif
                                                                                 kecil dan belum
                                                                                    berkembang g


Catatan: Arah panah menunjukkan arus perdagangan antarwilayah. Angka yang
         digarisbawahi menunjukkan produksi bruto di setiap wilayah. Angka
         di i b     hi      j kk      d k ib t         ti    il   h A k
         dalam lingkaran menunjukkan input antara dalam wilayah.


Sumber : Tabel IRIO 2005, BPS (diolah)   dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                                    65
          Keterkaitan Perdagangan Antarpulau


                                   1,82%                            6,58%

           83,10%                           8,39%
                                                                81,54%        73,01%        4,32%
                                                     5,26%
                                 14,83%
          54797.00 (minimum)               7,85%
          245594.00
          398937.00
          398937 00 (median)
                                                        9,49%     19,51%
          639154.00                                                                                     70,85%
                                                                            22,2%
          1339115.00 (maximum)

                                                    84,32%
 Sumber: IRIO 2005, Diolah
                                                                  Pengganda Output Antarwilayah
                                                                  P      d O t tA t      il   h
Perdagangan Intrawilayah                                                            Jawa-                                Indonesia
                                                     Wilayah       Sumatra                    Kalimantan     Sulawesi
                                                                                     Bali                                  Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
                                                   S   t
                                                   Sumatra          1.559
                                                                    1 559           0 088
                                                                                    0.088       0 081
                                                                                                0.081            0.015
                                                                                                                 0 015     0.011
                                                                                                                           0 011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
                                                   Jawa-Bali        0.158           1.599       0.097            0.201     0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
                                                   Kalimantan       0.023           0.056       1.480            0.068     0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi               Sulawesi         0.002           0.008       0.005            1.460     0.028
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Kep. Timur              0.003           0.017       0.002            0.009     1.307

Transaksi ekonomi hanya dalam wilayah, dan keterkaitan antarwilayah belum optimal.
T     k i k     ih      d l    il   h d k t k it         t   il   hb l      ti l
                                                   dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                                                               66
  Strategi dan Arah Kebijakan Umum
                          2010-
  Pengembangan Wilayah 2010-2014
             g pertumbuhan wilayah-wilayah p
1. Mendorong p                 y       y potensial di luar
   Jawa-Bali dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan
   di wilayah Jawa-Bali

2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan
   perdagangan antarwilayah untuk mendukung perekonomian
   domestik

3. Meningkat daya saing daerah melalui pengembangan sektor-
   sektor unggulan di tiap wilayah

4. Mendorong percepatan pembangunan daerat tertinggal,
   kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan,
   kawasan terdepan, kawasan terluar dan daerah rawan
   bencana

5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor
   kelautan
                       dadang-solihin.blogspot.com            67
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   68

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: rpjmd
Stats:
views:1624
posted:3/29/2011
language:Indonesian
pages:68
Description: Bimtek Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Kabupaten Kampar di Labersa Hotel-Pekanbaru, 28 Maret 2011