Docstoc

Perda 06-2010 Pembentukan desa

Document Sample
Perda 06-2010 Pembentukan desa Powered By Docstoc
					                PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
                           NOMOR 6 TAHUN 2010
                                   TENTANG
        PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

                DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                               BUPATI SERANG,

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, meningkatkan efisiensi dan
                 efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan
                 meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya
                 kesejahteraan    masyarakat,    perlu    adanya    pembentukan,
                 penghapusan dan penggabungan desa sesuai dengan kebutuhan ;
              b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
                 huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
                 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
                 mengatur Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa
                 dengan Peraturan Daerah.
Mengingat   : 1. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan
                 Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
                 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                 Nomor 4010);
             2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
                sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
                Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
                Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
                38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
             3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
                (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
                Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
             4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
                Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
                Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
                165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
             5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 Tentang
                Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran
                Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
             6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
                Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
                Serang Tahun 2006 Nomor 728);
                                                                 7. Peraturan..........
                                          -2-


                 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2006 tentang
                    Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
                    Serang Tahun 2006 Nomor 729);
                 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
                    Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Serang (Lembaran
                    Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 737);
                 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
                    Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten
                    Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor
                    783);
                10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2009 tentang
                    Nama-nama Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa
                    dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun
                    2009 Nomor 793).

                         DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
               DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SERANG
                                         DAN
                                     BUPATI SERANG

                                     MEMUTUSKAN:
Menetapkan     : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
                 DAN PENGGABUNGAN DESA.

                                         BAB I
                                    KETENTUAN UMUM
                                        Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah daerah Kabupaten Serang.
2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
     penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Serang.
3.   Bupati adalah Bupati Serang.
4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
     Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan            pemerintahan   oleh
     Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.   Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7.   Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten .
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
   berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
   berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
   sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
    Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
    kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
    yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
    Indonesia.
                                                         11. Pemerintah Desa ………
                                         -3-


11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
    penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
    merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
    sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga
    yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
    pemerintah Desa dalam menberdayakan masyarakat .
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
    bersama Kepala Desa .
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang
    bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
    pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
16. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat
    tidak lagi memenuhi persyaratan.
17. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
18. Kampung adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja
    pelaksanaan desa.
19. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
    dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
    perolehan hak lainnya yang sah.

                                       BAB II
                               PEMBENTUKAN DESA
                                   Bagian Kesatu
                                Tujuan Pembentukan
                                       Pasal 2
Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat
perkembangan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

                                    Bagian Kedua
                             Syarat-syarat Pembentukan
                                       Pasal 3
Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :
a. jumlah penduduk bagi Desa baru minimal 1500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga,
   kecuali untuk daerah terpencil dan atau pulau-pulau yang berpenghuni, dapat
   dibentuk Desa baru minimal berpenduduk 750 Jiwa atau 150 Kepala Keluarga;
b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan
   masyarakat;
c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan
   kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
f. memiliki sumber pembiayaan yang dapat menunjang kelangsungan penyelenggaraan
   pemerintahan, kemasyarakatan dan perekonomian desa;
                                                                         g. batas .......
                                         -4-


g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan
   peraturan daerah; dan
h. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Desa dan
   perhubungan Desa.
                                    Bagian Ketiga
                             Tatacara Pembentukan Desa
                                       Pasal 4
(1) Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul
    desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setelah
    mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
(3) Pembentukan Desa dapat dilaksanakan dengan cara :
     a. pembentukan desa baru ;
     b. pemekaran desa ; dan
     c. penggabungan desa.
(4) Pembentukan Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terjadi
    karena pembentukan Desa baru di luar Desa yang telah ada atau sebagai akibat
    pemecahan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

                                       Pasal 5
Tatacara Pembentukan Desa adalah sebagai berikut:
a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat
   tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara
   Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat,
   disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang
   akan dibentuk;
e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim
   Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan
   dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
f. bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati
   menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana
   dimaksud huruf f, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat
   desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan
   dibentuk;
h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil
   pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, kepada DPRD
   dalam forum rapat Paripurna DPRD;
i.   DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah
     tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah
     Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
j.   rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui
     bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati
     untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
                                                             k. penyampaian.............
                                         -5-


k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa
   sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7
   (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
1. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud
   huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
   rancangan tersebut disetujui bersama; dan
m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang
   telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud huruf 1, Sekretaris Daerah
   mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.


                                       Pasal 6
Pembentukan Desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa dengan
persetujuan BPD, kepada Bupati melalui Camat, dengan tata cara pembentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.


                                       BAB III
                  PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
                                       Pasal 7
(1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 3, dapat digabung dengan Desa lain atau dihapus.
(2) Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan
    masyarakat desa masing-masing.
(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam
    Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
(4) Keputusan Ber'sama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
    oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa                sebagaimana       dimaksud
    pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.


                                       BAB IV
                                 PENATAAN DESA
                                       Pasal 8
(1) Desa yang karena pertimbangan teknis pemerintahan, pembangunan atau
    disebabkan oleh situasi dan kondisi tertentu dimungkinan untuk dilakukan penataan.
(2) Penataan desa sebagamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
    memperhatikan aspirasi masyarakat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa atas
    persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
(3) Atas usulan penataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan
    persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Penataan Desa.
                                       BAB V
                        BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
                                       Pasal 9
(1) Dalam pembentukan desa, harus disebutkan batas wilayah yang meliputi desa
    tersebut, dengan ditunjukan oleh batas alam dan atau batas buatan yang jelas dan
    dilengkapi dengan peta Desa .
                                                                 (2) Penentuan ...........
                                        -6-


(2) Penentuan pembagian wilayah didasarkan pada adat istiadat dan asal-usulnya,
    dilaksanakan dengan menentukan sebutan bagian wilayah desa yang merupakan
    lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa dengan nama Kampung dan
    dilengkapi dengan Peta Desa.
(3) Penentuan nama desa didasarakan pada musyawarah dan mufakat masyarakat
    desa, dengan memperhatikan adat istiadat dan asal usul setempat.


                                       BAB VI
                           PEMBAGIAN KEKAYAAN DESA
                                      Pasal 10
(1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari Penggabungan Desa, maka kekayaan Desa dari
    Desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
(2) Penyerahan kekayaan Desa sebagaimana ayat (1 ) dituangkan dalam Berita Acara
    Serah tarima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD
    bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah mufakat serta diketahui oleh Bupati.
                                      Pasal 11
(1) Pembagian kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan
    berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan prinsip keadilan
    dan kesejahteraan antar desa.
(2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1 ) difasilitasi oleh Camat;
(3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai, maka
    pembagian Kekayaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
    mempertimbangkan :
     a. pemerataan dan keadilan ;
     b. manfaat;
     c. tranportasi; dan
     d. sosial budaya masyarakat setempat.


                                      BAB VII
                               KEWENANGAN DESA
                                      Pasal 12
Desa yang telah dibentuk memiliki kewenangan sebagai berikut :
a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa ;
b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan
   pengaturannya kepada Desa ;
c.   tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan          Pemerintah
     Kabupaten ;dan
d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan
   kepada Desa.
                                      BAB VIII
                                    PEMBIAYAAN
                                      Pasal 13
Biaya pelaksanaan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang.
                                                                      BAB IX ...........
                                         -7-


                                       BAB IX
                              KETENTUAN PENUTUP
                                      Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
                                      Pasal 15
Hal–hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
                                      Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang .

                                                     Ditetapkan di Serang
                                                      pada tanggal 29 Desember 2010

                                                      BUPATI SERANG,



                                                     A. TAUFIK NURIMAN
Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,




            LALU ATHARUSSALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2010 NOMOR 799
                                 PENJELASAN
                 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
                            NOMOR 6 TAHUN 2010
                                   TENTANG
       PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DESA

I. UMUM
         Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah yang pada pelaksanaannya
  diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
  maka sebagai implementasi dari peraturan tersebut, Pemerintah Daerah berwenang
  untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas
  otonomi dan tugas pembantuan (medebewind). Pemberian otonomi luas kepada
  daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
  peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada
  itu    diakui juga otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa diberikan
  penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah
  untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
        Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
  yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
  kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
  yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
  Indonesia. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan
  pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada
  masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam
  kehidupan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
        Desa-desa yang karena perkembangan keadaan sudah tidak lagi memenuhi
  persyaratan, dimungkinkan untuk digabung dengan Desa sekitarnya atau dihapus
  sama sekali. Penggabungan dan penghapusan desa diusulkan kepada Bupati oleh
  Kepala Desa atas prakarsa masyarakat, setelah terlebih dahulu mendapat
  persetujuan dari BPD.
        Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam
  penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu adanya pembentukan, penghapusan, dan
  penggabungan desa sesuai dengan kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

  Pasal 1
       Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah
       ini.
  Pasal 2
       Cukup jelas
  Pasal 3
       Cukup jelas
  Pasal 4
       Cukup jelas
                                                                     Pasal 5………
                                 -2-


Pasal 5
     Cukup jelas
Pasal 6
     Cukup jelas
Pasal 7
     Cukup jelas
Pasal 8
     Cukup jelas
Pasal 9
     Cukup jelas
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
     Cukup jelas
Pasal 12
     Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yang yang sudah dimiliki
     Desa sebelum dibentuknya Desa baru.
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
Pasal 16
     Cukup jelas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:685
posted:3/24/2011
language:Indonesian
pages:9