Docstoc

SILABUS SEMESTER GENAP 2010-2011

Document Sample
SILABUS SEMESTER GENAP 2010-2011 Powered By Docstoc
					Silabus Mata Kuliah Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
1. Pengantar Ilmu Hukum, (4 SKS)
   Memberikan dasar bagi mahasiswa yang akan belajar ilmu hukum dan memberikan gambaran
pada mahasiswa akan pentingnya hukum bagi kehidupan
masyarakat. Dalam mata kuliah PIH ini akan disampaikan materi-materi yang berhubungan
dengan kaidah yang berlaku dalam suatu masyarakat, pembentukan kaidah, sistem hukum, arti
dan peranan penemuan hukum dalam pembentukan hukum, penafsiran hukum dan lain-lain.


2. Ilmu Negara, (3 SKS)
 Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan yang utuh menyeluruh bagi peserta didik
dalam memahami dan mengerti seluk beluk yang berkenaan dengan teori-teori dasar tentang
negara, unsur-unsur, hakikat dan sifat negara, arti dan fungsi kedaulatan bagi negara, teori
perwakilan, hubungan negara dan hukum, dan sebagainya. Mata kuliah ini memberikan
pengetahuan dasar untuk menganalisis sistem ketatanegaraan di manapun.
3. Hukum Perdata, (4 SKS)
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar yang kuat bagi mahasiswa untuk
mempelajari dan memahami tentang hubungan perdata yang terjadi dalam masyarakat, hal apa
saja yang diatur oleh hukum mulai dari hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan
dan hukum waris yang semuanya ini merupakan dasar teoritis untuk menyelesaikan masalah-
masalah dalam praktek
4. Hukum Pidana, (4 SKS)
Merupakan dasar dalam mempelajari hukum pidana Indonesia. Materi yang dipelajari adalah
pengertian hukum pidana, cara-cara menafsirkan Undang-undang hukum pidana, locus delicti,
asas legalitas, strafbaarfeit, dolus-culpa, perbuatan melawan hukum, dasar-dasar yang
meniadakan hukuman dan penuntutan, poging, deelneming, samenloop.
5. Hukum Internasional, (4 SKS)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengantar untuk mengenali, mengetahui, dan memahami
hukum internasional pada umumnya. Diawali dengan pengertian, isi, dan ruang lingkup dari
hukum internasional; sejarah dan perkembangan hukum internasional; subyek-subyek dan
sumber-sumber hukum internasional; hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional;
pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional.
6. Hukum Adat, (2 SKS)
Mengenalkan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana peran hukum adat dalam
kehidupan masyarakat Indonesia dan dalam pembentukan hukum nasional, menjelaskan
bagaimana dan sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana hukum adat ini
digunakan dalam putusan-putusan hakim.
7. Hukum Islam, (2 SKS)
Mengingat penduduk Indonesia adalah mayoritas memeluk agama Islam, maka tidak sedikit
berbagai masalah hukum di dalam praktek diselesaikan dengan menggunakan Hukum Islam
melalui Peradilan Agama, maka mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan
keterampilan yang cukup memadai dalam upaya menjawab kebutuhan masyarakat tersebut,
misalnya dalam bidang perkawinan, talak, nikah, rujuk, waris, perniagaan, pidana Islam, dan
sebagainya.
8. Hukum Lingkungan, (3 SKS)
Mata kuliah Hukum Lingkungan diberikan dengan tujuan utama agar mahasiswa dapat
memahami aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan. Dalam mata kuliah
ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep-konsep ekologi dan kaitannya dengan
pelaksanaan kegiatan pembangunan, yang lazim dikenal dengan konsep pembangunan
berkelanjutan (sustainable development). Selain itu, agar tingkah laku manusia dalam
melaksanakan pembangunan dapat dikendalikan, maka diajarkan pula instrumen-instrumen
hukum seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Internasional
yang dapat ditegakkan (enforceable) dalam upaya perlindungan lingkungan.
9. Filsafat Hukum dan Etika Profesi, (4 SKS)
Mengungkapkan gambaran utuh tentang hukum dan fungsinya di dalam masyarakat, dengan
memaparkan landasan kefilsafatan dan norma kritik dari tata hukum. Di dalamnya dibahas
landasan bagi daya mengikat dari hukum, dan kriteria untuk menilai “keadilan” dari tata hukum,
dengan memunculkan pembahasan mengenai hubungan antara hukum dan moral dan tema-tema
terkait seperti hak asasi manusia, demokrasi, kekuasaan, tipe tatanan hukum. Masalah-masalah
itu dikemukakan dalam perspektif Pancasila, yang juga dibandingkan dengan perspektif
beberapa aliran kefilsafatan lain.
Uraian Etika Profesi memaparkan : pengertian dan ciri-ciri profesi, profesi hukum, etika profesi,
kode etik, etika dan kode etik profesi hukum, beserta problematika kemasyarakatan terkait.
10. Bahasa Inggris, (2 SKS).
Mata kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan sebagai pengantar bagi mahasiswa sebelum mereka
mengambil mata kuliah Bahasa Inggris Hukum. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dilatih untuk
mampu memahami bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan disiplin ilmu hukum (English for
Legal Purposes). Dalam mata kuliah ini meskipun aspek-aspek gramatikal masih diperhatikan,
tetapi fokus pengajaran lebih diarahkan kepada kemampuan mahasiswa untuk membaca dan
mengerti (reading comprehension) cerita-cerita (hukum) tertentu.
11. L o g i k a, (2 SKS)
Walaupun secara substansial mata kuliah ini merupakan bagian dari Ilmu Filsafat, namun di
Fakultas Hukum materi perkuliahan Logika lebih banyak dimaksudkan untuk memberi dasar-
dasar keterampilan berpikir ilmiah secara tepat dan benar kepada para mahasiswa. Disamping
dasar-dasar teoritis dari langkah-langkah dalam proses berpikir, di dalam mata kuliah ini juga
disajikan dasar-dasar keterampilan berpikir deduktif, induktif dengan segala bentuk-bentuk
variasinya (silogisme, analogi, generalisasi, dan sebagainya) dilengkapi dengan latihan-latihan
praktis yang dengan sengaja diarahkan pada proses berpikir dalam pengambilan keputusan
hukum. Untuk menajamkan kemampuan berpikir mahasiswa, dalam mata kuliah ini mahasiswa
juga dilatih untuk mengidentifikasikan kerancuan-kerancuan berpikir (fallacies) yang sering
dijumpai baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam praktek pengambilan keputusan
hukum.
12. Hukum Perburuhan, (3 SKS)
Mengkaji tentang hubungan kerja yang terjadi antara Pekerja dan Pengusaha, serta masalah-
masalah yang muncul dalam rangka persiapan hubungan kerja, dalam masa hubungan kerja, dan
masa setelah hubungan kerja berakhir. Dalam mata kuliah ini, dijabarkan juga tentang
perlindungan hukum bagi para pekerja. Mahasiswa juga dilatih untuk terampil menyelesaikan
masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kerja, dengan menggunakan hukum positif.
13. Hukum Pajak, (2 SKS)
 Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang pajak yang ditinjau dari segi hukum untuk dapat
memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai antara lain : alasan pembenaran dan landasan
filosofis pemungutan pajak di Indonesia, memahami aspek-aspek hukum dalam perpajakkan
untuk memecahkan kasus pajak dari segi hukum.
14. Hukum Agraria (2 SKS)
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Agraria. Dalam mata kuliah ini
dipelajari tentang aspek-aspek hukum yang dapat dijadikan dasar guna memperoleh tanah yang
dibutuhkan.
15. Hukum perjanjian Internasional, (2 SKS) Secara garis besar mata kuliah ini membahas
tentang hukum perjanjian internasional bilateral dan multilateral, yang dibuat antarnegara,
antarorganisasi internasional, dan atau antara negara dengan organisasi internasional. Misalnya,
pembahasan tentang asas-asas hukum perjanjian internasional publik, sumber hukumnya,
prosedur hukumnya seperti persoalan ratifikasi, dan lain-lain.
16. Kriminologi, (2 SKS)
Mempelajari mengenai perumusan kejahatan dan penjahat menurut kriminologi konvensional
dan kriminologi modern, perspektif kriminologi pasca 1960-an yang lebih kritis melalui teori
anomie, teori social process, teori social control, teori radical. Disamping itu dipelajari pula
pemikiran-pemikiran baru dalam kriminologi modern seperti white collar crime, labelline teori,
dan pendekatan-pendekatan dalam penanggulangan kejahatan.
17. Hukum Ekonomi, (3 SKS)
Memberikan wawasan dan melatih ketajaman intelektual mahasiswa tentang hubungan antara
hukum dengan ekonomi, peran dan fungsi hukum dalam menunjang sistem dan struktur
perekonomian nasional suatu negara, latar belakang dan sejarah hukum ekonomi, konsepsi
hukum ekonomi Indonesia yang terdiri dari asas, kaidah, pranata dan lembaga-lembaga hukum
ekonomi. Misalnya, aspek hukum ekonomi dari subsidi, tarif, proteksi ekonomi, dan lain-lain.
18. Sosiologi Hukum, (2 SKS)
Sosiologi Hukum adalah cabang dari Ilmu Pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam
konteks sosial. Mata kuliah ini membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum;
mempelajari secara analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial
lainnya. Memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang
dilakukan oleh para sarjana Ilmu Sosial.
19. Hukum Perdagangan Internasional, (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang aspek-aspek hukum perdata internasional dari kontrak
dagang internasional, misalnya mengenai asas dan syarat-syarat untuk sahnya suatu kontrak
dagang internasional, pemilihan hukum dan forum yang berlaku bagi kontrak tersebut, metode
pembayaran, asuransi, pengangkutan dan sebagainya menurut berbagai ketentuan hukum
kebiasaan internasional sebagaimana dirumuskan antara lain oleh ICC, UNCITRAL,
UNIDROIT, PBB, dan lain-lain.
20. Hukum Laut, (2 SKS)
Mengingat bahwa hampir 2/3 dari wilayah negara kita adalah lautan dengan kekayaan yang
terkandung didasarnya, maka adalah wajar kalau setiap mahasiswa wajib mengetahui perihal
Hukum Laut. Hukum inilah yang akan memberikan bekal kepada mereka tentang bagaimana
hukum internasional mengatur mengenai eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut dan bawah
laut, perlindungan hukum bagi nelayan nasional, pengaturan pelayaran nasional dan
internasional, dan lain-lain.
21. Hukum Penanaman Modal, (2 SKS)
Memberikan pengetahuan kepada para mahasiswa mengenai prosedur hukum untuk melakukan
kegiatan investasi di Indonesia, hukum substantif tentang pengaturan dan pembatasan investasi,
perjanjian internasional bilateral di bidang investasi antara Indonesia dengan negara-negara
investor, asuransi internasional untuk investasi asing, kontrak-kontrak yang berkaitan dengan
investasi asing, dan lain-lain.
22. Pengantar Hukum Indonesia, (4 SKS)
Pada mata kuliah ini akan disampaikan materi yang berguna sebagai landasan yang kuat bagi
mahasiswa untuk belajar hukum Indonesia. Materi-materi tersebut menyangkut : Pengertian
hukum positif dalam hubungannya dengan tata hukum (Indonesia), sejarah tata hukum di
Indonesia, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia, asas-asas hukum di
Indonesia (hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum
Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara).
23. Hukum Tata Negara, (4 SKS)
Status mata kuliah ini adalah mata kuliah Wajib Nasional, artinya di seluruh Perguruan Tinggi
Hukum di Indonesia wajib diberikan mata kuliah ini. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan,
pengertian, dan pemahaman yang komprehensif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia melalui
pendekatan yuridis, sosiologis, politis, dan dogmatis, sehingga peserta dididik akan mudah
mengenali dan dalam batas-batas tertentu mampu menganalisis berbagai fenomena dan peristiwa
ketatanegaraan yang terjadi di Tanah Air, misalnya pemilu, kepartaian, lembaga-lembaga negara,
perundang-undangan, sistem pemerintahan, dan sebagainya.
24. Hukum Administrasi Negara, (3 SKS)
Menjelaskan pengertian-pengertian dasar Hukum Administrasi Negara, fungsi Hukum
Administrasi Negara pada pemerintahan pusat, pemerintahan di daerah dan pemerintahan
desa/kelurahan serta pelbagai instrumen yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Selanjutnya mahasiswa juga mendapat materi tentang prosedur tindak pemerintahan, cara-cara
penegakan hukum dalam Hukum Administrasi Negara, perlindungan hukum dalam hubungannya
dengan tugas pemerintah.

. Hukum Acara Perdata, (4 SKS)
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan dan sekaligus melatih
mahasiswa agar mampu memahami dan mewakili klien untuk menyelesaikan perkara di
pengadilan.misalnya : Bagaimana mengajukan perkara di pengadilan, langkah-langkah apa yang
harus ditempuh dalam proses persidangan, apa dan bagaimana mengajukan upaya hukum
terhadap putusan hakim, bagaimana melaksanakan putusan hakim.
26. Hukum Acara Pidana, (4 SKS)
Memfokuskan pada ketentuan hukum acara baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana maupun menurut perundang-undangan lain seperti Tindak Pidana Ekonomi,
Pemberantasan Kegiatan Subversi, dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai dari tahap
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai dengan upaya
hukum baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
27. Hukum Dagang, (4 SKS)
Pokok bahasan Utama mata kuliah Hukum Dagang adalah segala aspek hukum yang berkaitan
dengan kegiatan perusahaan. Dalam mata kuliah ini dibahas beberapa bentuk badan usaha yang
dikenal di Indonesia seperti Firma, CV, PT, dan Koperasi. Secara detail dibahas mengenai cara-
cara pendirian badan-badan usaha tersebut, dan bagaimana pertanggung-jawaban (liabilities) dari
pengurus-pengurusnya. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan
cara-cara mengajukan kepailitan (bankruptcy) dan pihak mana saja yang berhak untuk
mengajukannya, serta akibat-akibat hukum yang timbul dengan dikabulkannya suatu
permohonan kepailitan.
28. Hukum Agraria, (3 SKS)
Mata kuliah ini memberikan gambaran pada mahasiswa bagaimana melakukan pengelolaan
agraria agar bermanfaat bagi kemakmuran rakyat.
29. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (2 SKS)
Mempelajari tentang perbedaan antara Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Perdata,
kewenangan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keputusan tata usaha negara,
kompetensi absolut-relatif, upaya administratif, gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara,
penundaan pelaksanaan ketetapan Tata Usaha Negara, prosedur pemeriksaan administratif,
pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, upaya hukum, tata cara eksekusi.
30. Metoda Penelitian Hukum, (3 SKS)
Sesuai dengan namanya, materi mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori
dan sekaligus melatih keterampilan mahasiswa untuk melakukan penelitian di bidang hukum
baik secara normatif maupun sosiologis. Bagaimana menentukan metode penelitian yang cocok
dengan masalah yang akan diteliti, apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dan bagaimana
membuat laporan penelitian serta apa kegunaan kegiatan penelitian bagi bidang-bidang ilmu
tertentu, semuanya akan diberikan dalam mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini mahasiswa
juga akan mempelajari teknik dasar penulisan hukum.
31. Bahasa Inggris Hukum, (2 SKS)
Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sarjana hukum Indonesia akan kerap berurusan
dengan ahli-ahli hukum asing, terutama bila sarjana hukum tersebut bekerja di kantor-kantor
konsultan hukum (law firms), maupun jika ia bekerja sebagai corporate lawyer yang banyak
melakukan transaksi-transaksi bisnis internasional. Mata kuliah Bahasa Inggris Hukum,
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan praktis kepada para mahasiswa mengenai
beberapa istilah hukum dalam Bahasa Inggris (English Legal Terms). Tujuan utama dari
pemberian mata kuliah ini adalah agar mahasiswa tidak asing lagi dengan istilah-istilah teknis
hukum seperti tort, consideration, agency, franchise, lien, mortgage, marital estate, common law
marriage, bail, trust, ect.
32. Hukum Asuransi dan Pengangkutan, (2 SKS)
Melalui mata kuliah ini mahasiswa diperkenalkan dengan pranata hukum penting dalam dunia
bisnis, yaitu asuransi dan pengangkutan. Pembahasan tentang asuransi meliputi antara lain jenis-
jenis asuransi seperti jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kerugian, prinsip-prinsip hukum dalam
asuransi, prosedur pendirian perusahaan asuransi dan lain-lain. Sedangkan pembahasan tentang
hukum pengangkutan meliputi aspek hukum dari pengangkutan darat, laut dan udara, seperti
misalnya hak dan kewajiban pengangkut, berbagai klausul dalam pengangkutan barang, asuransi
dan lain-lain.
33. Hukum Perdata Internasional, (3 SKS)
Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dan pengembangan dari Hukum Perselisihan, dan
bertujuan agar para mahasiswa mengetahui, memahami dan dapat memecahkan persoalan hukum
yang mengandung unsur asing di dalamnya. Pokok bahasannya meliputi antara lain sejarah
hukum perdata internasional, asas-asas dan berbagai pranata hukum perdata internasional,
pilihan hukum, penentuan hukum yang berlaku, hukum acara perdata internasional dan
sebagainya. Sumber-sumber hukum yang menjadi acuannya tidak terbatas pada sumber hukum
nasional melainkan terutama sumber hukum internasional.
34. Hukum Waris Adat BW, (3 SKS)
Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang berhubungan dengan warisan menurut sistem hukum yang ada di
Indonesia seperti Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat. Bagaimana membuat
dan melaksanakan surat wasiat, bagaimana akibat hukum dari adanya wasiat, semuanya akan
dijelaskan dalam mata kuliah ini.

. Hukum Tata Ruang, (2 SKS)
Dalam mata kuliah ini disampaikan pada mahasiswa materi-materi antara lain :
 Pengertian Penataan Ruang, Tata Ruang.
 Strategi pemanfaatan ruang.
 Subjek penataan ruang.
 Rencana Tata Ruang untuk antisipasi masa depan dan perlindungan hak rakyat.
 Pembagian aspek administrasi penataan ruang.
 Pengawasan dan penertiban serta upayanya.
36. Hukum Perikatan, (3 SKS)
Sesuai dengan namanya, mata kuliah ini diberikan untuk mengenalkan pada mahasiswa adanya
macam-macam perikatan, hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam membuat perikatan,
hubungan antara perjanjian dan perikatan, akibat-akibat hukum yang timbul dengan dibuatnya
perjanjian, cara menafsirkan perjanjian, semuanya akan dijelaskan secara mendalam dalam mata
kuliah ini.
37. Hukum Perlindungan Konsumen, (2 SKS)
Sebagai salah satu mata kuliah baru, Hukum Perlindungan Konsumen mengajarkan kepada
mahasiswa berbagai hal yang menyangkut aspek hukum dari suatu produk barang atau jasa yang
dikonsumsi oleh masyarakat. Misalnya, tanggung jawab produsen, penyalur, pengecer dan juga
instansi pemerintah terhadap produk barang atau jasa yang pemakaiannya ternyata merugikan
konsumen, hak-hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, prosedur pembuktiannya dan lain-lain.
38. Hukum & Hak Azasi Manusia, (2 SKS)
Dalam era globalisasi dewasa ini maupun pada masa yang akan datang, hak-hak asasi manusia
kini sudah merupakan isyu global. Pemahaman atas hak-hak asasi manusia, didahului dari
sejarah perkembangan hak-hak asasi manusia, landasan sosiologis maupun kaidah-kaidah
hukumnya sendiri. Kaidah-kaidah hukum tentang hak-hak asasi manusia ada yang berbentuk
konvensi-konvensi tentang hak-hak asasi manusia, baik yang berbentuk konvensi umum,
regional, maupun konvensi-konvensi yang secara khusus berkenaan dengan hak-hak asasi
manusia dalam bidang tertentu. Di samping itu pula terdapat pengaturan hak-hak asasi manusia
dalam ruang lingkup hukum nasional negara-negara.
Nama Mata Kuliah:STRATEGI BELAJAR MENGAJAR PPKN Kode Mata Kuliah:--
Semester:4 Jenjang:S1 Dosen:Prof.Drs.H.A.Kosasih Djahiri
Prof.Dr.H.Suwarma Al Muchtar,SH
Dra.Hj.Ko Pokok Bahasan:1. Pemahaman tentang dan kemampuan menerapkan teori belajar
konstruktivisme dan humanistik bagi siswa SLTP, SMU dan yang sederajat dalam mempelajari
konsep, nilai-nilai dalam materi PPKN serta masalah-masalah sosial kenegaraan dalam
lingkungan kehidupan siswa dalam pembentukan cara berpikir bersikap dan bertindak sebagai
warga negara yang baik.
2. Kemampuan pengembangan alternatif pemecahan masalah yang strategis tentang berbagai
kesulitan hambatan serta tantangan dalam proses pembelajaran PPKN sesuai dengan prinsip-
prinsip pendidikan nilai.
3. Kemampuan dalam menentukan pendekatan dan metode mengajar yang dapat
mengembangkan proses siswa SLTP, SMU dan yang sederajat dalam PPKN.
4. Kemampuan menggunakan pendekatan dan metode Values Clarification Technique, inkuiri,
pemberian informasi, ketrampilan proses, sosio-drama, role playing, problem solving dan
metode relevan untuk pengembangan tujuan afektif PPKN.
5. Kemampuan mengembangkan strategi pengelolaan kelas dalam memperkuat proses
pembelajaran PPKN.
6. Kemampuan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mendukung peningkatan mutu
pembelajaran dalam PPKN.
7. Kemampuan dalam managemen kelas yang berkaitan dengan pengembangan proses belajar
melalui model “cooperative learning” dan pemnggunaan sumber-sumber pembelajaran di
masyarakat, museum, gedung arsip, lembaga-lembaga politik dan hukum dan sumber lainnya.
8. Kemampuan pengembangan kemampuan dalam meningkatkan kebermaknaan belajar PPKN
dengan kehidupan sehari-hari siswa dan kejadian yang berkembang di masyarakat dalam
pembentukan pendidikan demokratis dan pengembangan kesadaran politik dan berkontitusi.
9. Kemampuan penggunaan berbagai pendekatan dalam cooperative learning bagi proses belajar
PPKN di SLTP, SMU dan yang sederajat.
10. Kemampuan mengembangkan proses pembelajaran PPKN sebagai pendidikan nilai yang
efektif dan efisien.
11. Kemampuan memotivasi siswa dalam belajar PPKN.
12. Kemampuan membantu siswa memecahkan masalah belajar PPKN.
TIU:1. Memahami teori dan pola strategi belajar yang sesuai dengan karakteristik siswa,
lingkungan sekolah dan teori belajar untuk pengembangan proses belajar-mengajar PPKN di
SLTP, SMU dan yang sederajat.
2. Memahami mengenai pola strategi pembelajaran siswa dalam PPKN di SLTP, SMU dan yang
sedarajat serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.
3. Menentukan dan menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan proses belajar
PPKN siswa SLTP, SMU dan yang sedarajat, dan tujuan PPKN, dan dengan daya dukung
sumber pembelajaran yang tersedia.
4. Membina kemampuan profesional dan kemampuan dasar guru dalam pengelolaan yang
strategik tentang proses pembelajaran dalam PPKN si SLTP dan SLTA sesuai dengan tuntutan
pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.
5. Mengembangkan dan menerapkan pengelolaan kelas yang sesuai dengan karakteristik siswa,
kelas, dan proses belajar PPKN siswa SLTP, SMU dan yang sedarajat.
6. Menggunakan berbagai sumber belajar PPKN yang tersedia termasuk siswa, masyaakat dan
lembaga yang ada dilingkungan masyarakat sekitarnya.
7. Menggunakan berbagai pendekatan dalam cooperative bagi proses belajar PPKN di SLTP,
SMU dan yang sederajat sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan sekolah.
8. Meningkatkan kebermaknaan proses dan hasil belajar PPKN dengan kehidupan sehari-hari
siswa.
9. Mengembangkan proses pembelajaran PPKN sebagai pendidikan nilai yang efektif dan efisien
atas dasar tujuan yang akan dicapai, proses belajar yang akan dikembangkan dan kesulitan siswa
dalam belajar PPKN.
TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:Bank, James A & Ambrose A. Clegg Jr (1985)
Teaching Strategis for Social Studies, New York : Logman, Inc.

Charles R. Kniker (1977) You and Value Educatuion, Charles Merrill.

Update Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus Nama Mata Kuliah:FILSAFAT
POLITIK Kode Mata Kuliah:-- Semester:4 Jenjang:S1 Dosen:PROF.DR.IDRUS
AFFAND,SH
DRS.CECEP DARMAWAN,M.Si

Pokok Bahasan:1. Pengantar pemikiran filsafat politik
2. Masalah-masalah Filsafat Politik
3. Hubungan filsafat politik dengan ilmu politik
4. Pemikiran filsafat politik Plato mengenai negara, golongan dan kelas dalam negara, keadilan,
hukum, kekuasaan,kebebasan, pendidikan, agama, harta milik
5. Pemikiran filsafat politik Aristoteles mengenai negara, kekuasaan, hukum, kewarganegaraan,
pendidikan, kebebasan dan kesamaan hak, perbudakan, harta milik, perkawinan dan keluarga,
revolusi.
6. Pemikiran filsafat politik Machiaveli mengenai negara, hukum, kekuasaan, penguasa negara,
kualifikasi penguasa, agama, etika, nasionalisme
7. Pemikiran filsafat politik Al Farabi menganai negara, ideologi, warga negara, sifat kenabian
kepala negara, negara internasional,
8. Pemikiran filsafat politik Ibnu Siena mengenai sumber-sumber politik Ibnu Siena, teori
kenegaraan, manusia dan masyarakat, keseteraan gender, kepala negara, ideology negara, hukum
dan pengadilan, kecerdasan manusia, Nabi Muhammad: wahyu dan politiknya.
TIU:Memberikan wawasan dan pemahaman filosofis mahasiswa mengenai berbagai pemikiran
filsafat politik yang dapat memberkaya cakrawala berfikir mahasiswa dalam tataran teoritis-
filosofis, maupun sebagai alat analisis untuk mengkaji dialektika filsafat melalui proses
kontemplasi nalar ilmiah secara radikal, sistematis, komprehensif, mendasar, dan mendalam
mengenai masalah-masalah yang berkait erat dengan filsafat politik seperti kedaulatan, negara,
kepala negara, macam-macam keadilan, kesejahteraan, kebebasan, sumber-sumber kekuasaan,
demokrasi, etika politik, kewenangan, dll TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:Aminuddin
Siregar, 1985, Pemikiran Politik Dan Perubahan Sosial: Dari Karl Popper Hingga Peter L.
Berger, Akademika Pressindo, Jakarta.
D.D. Raphael, 1976.Problems of Political Philosophy, The Update Terakhir:2004-02-14
File:Download Silabus Nama Mata Kuliah:HUKUM ISLAM Kode Mata Kuliah:--
Semester:2 Jenjang:S1 Dosen:PROF.DR.H.ENDANG SUMANTRI,M.Ed.
DRS.MUHAMMAD HALIMI, M.Pd.
Pokok Bahasan:Berbagai materi yang dibahas dalam mata kuliah ini, yakni meliputi :
Pengertian syariat dan Fiqih; Pembentukan budaya Masyarakat Muslim, Perbedaan antara
Syariat dan Fiqih; Ushul Fiqih dan pembahasan lainnya dalam Ushul Fiqih; Sumber-sumber
Hukum Islam; Munakahat beserta konsekuensinya; Pembinaan Keluarga Sakinah; Masalah
pembagian harta (ilmu Warits/Faroid); pengertian dan tata cara perhitungannya; Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; fungsi BP4; Fungsi Peradilan Agama beserta tata cara
penyelesaian perkara-perkaranya; Masalah-masalah Kontemporer Perkembangan Hukum Islam.
TIU:Perkuliahan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami pengertian serta
pengaplikasian tentang pengertian syariat dan fiqih (secara khusus sebagian dari bagian
muamalat). Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan bekal sejumlah pengetahuan dan
kemampaun mahasiswa sebagai calon tenaga kependidikan pada tingkat persekolahan dan
lembaga pendidikan lainnya, sekaligus warga negara dan warga masyarakat TIK: Alokasi:16
kali pertemuan Sumber:
1. Al-Qur‟an dan terjemahannya
2. A. Hanafi, (1993), Usul Fiqh, Jakarta Penerbit Widjaya
3. Ahmad Hanafi, (1986), Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta Bulan Bintang
Update Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus Nama Mata Kuliah:HUKUM PAJAK
Kode Mata Kuliah:-- Semester:4 Jenjang:S1 Dosen:DRS.EDDY HIDAYAT SABANA
DRS.MUHAMMAD HALIMI, M.Pd
Pokok Bahasan:Perkuliahan Hukum Pajak ini meliputi materi pokok hukum pajak yang
meliputi :
Asas-asas Hukum Pajak; Pengertian Hukum Pajak; Hubungan Hukum Pajak dengan Disiplin
Ilmu Sosial (Perdata dan Pidana); Kedudukan Hukum Pajak; Hubungan Pajak dengan sila-sila
Pancasila; berbagai syarat dan Tata Cara Perpajakan; Syarat-Syarat (sifat) Pajak; Fungsi Pajak
dalam Pembangunan, Landasan filosofis Hukum Pajak; Berbagai ajaran dalam Hukum Pajak;
Pajak Penghasilan (PPh) beserta Tata Cara Perhitungannya; Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
beserta Tata Cara Perhitungannya; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) beserta Tata Cara
Perhitungannya; Peradilan Pajak.
TIU:Perkuliahan ini bertujuan untuk mempelajari dan memahami pengertian tentang Perpajakan,
Hukum Pajak, serta pengaplikasiannya termasuk bagaimana tata cara perhitungan pembayaran
pajak (PPH, PPN, dan PBB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesadaran para
wajib pajak serta kesadaran hukum masyarakat TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:1.
Cyrus Sihaloho, (1996), Model Ketentuan Perpajakan Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
2. Hamdan Aini, (1991), Perpajakan, Jakarta, Bumi Aksara.
3. Mardiasmo, (2001), Perpajakan, Yogy Update Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus
Nama Mata Kuliah:Pendidikan Kewarganegaraan Kode Mata Kuliah:-- Semester:4
Jenjang:S1 Dosen:Prof.Dr.H.Abdul Azis Wahab, M.A
Dra. Komala Nurmalina, M.Pd
Syaifullah, S. Pokok Bahasan:-- TIU:
1. Memiliki wawasan pengertian tentang Pendidikan Kewarganegaraan, memiliki pemahaman
tentang pengertian perilaku warga negara, tentang kualitas warga negara yang baik, tentang
peranan pendidikan dalam mengembangkan perilaku warga negara yang baik.
2. Memahami tentang pengertian Pendekatan Interdisipliner (baik pendekatan struktural,
pendekatan fungsional dan pendekatan antarbidang), yang pada gilirannya memiliki
keterampilan untuk mengorganisir bahan/materi PKN dan ke dalam PPKN.
3. Memiliki wawasan tentang pengertian metode mengajar dalam PKN, memiliki pemahaman
tentang metode mengajar tradisional dan metode mengajar modern, teknik mengajar yang
relevan untuk PKN atau PPKN.
4. Memahami pengertian tentang sikap guru dalam mengajarkan PKN/PPKN, dan dapat
menentukan pilihan sikap guru PKN yang layak dan efektif.
5. Memiliki wawasan pengertian tentang program kegiatan siswa dan relevansinya dengan
pengembangan kecakapan akademis siswa, dengan pengembangan warga negara yang efektif,
serta dengan pengembangan keterampilan sosial siswa sebagai warga negara.
6. Memahami pengertian tentang proses dalam penentuan keputusan (Decision Making Process)
bagi siswa, memahami pengertian tentang keputusan, jenis/tipe-tipe berpikir, dan tentang
prosedur pemecahan masalah.
7. Memahami pengertian tentang prosedur Administrasi dan Supervisi, memahami pengertian
tentang kerjasama dalam kegiatan PKN, tentang supervisi sekolah dalam kegiatan Pendidikan
Kewarganegaraan.
8. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyelidikan masalah sosial kemasyarakatan
yang dilaksanakan siswa
TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:-- Update Terakhir:2004-02-14 File:Download
Silabus Nama Mata Kuliah:SEMINAR POLITIK KENEGARAAN Kode Mata Kuliah:--
Semester:8 Jenjang:S1 Dosen:PROF.DR.IDRUS AFFANDI,SH.
CECEP DARMAWAN, DRS.,M.Si.
Pokok Bahasan:1. Pemahaman Supra Dan Infra Struktur Politik
2. Dinamika Sosio-Politik-Ekonomi Global Dan Nasional
3. Political Power: Dimensi dan Klasifikasi
4. Mekanisme Pemerintahan Demokratis
5. Pemikiran Politik Klasik dan Kontemporer
6. Perbandingan politik
7. Peran Politik dan Elit Lokal Era Otonomi Daerah
8. Sistem Pemilu dan UU Kepartaian
9. Pemetaaan Kekuatan Politik Sipil dan Militer
10. Pembangunan Politik yang Bermartabat
TIU:Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa “ingin tahu”
(courosity) mahasiswa terhadap fenomena politik yang dikaji secara ilmiah dan akademik dan
mahasiswa memiliki pengetahuan politik (political knowledge) yang memadai sekaligus
memiliki kecakapan intelektual dalam mengungkapkan ide-idenya, tumbuhkembangnya watak-
watak warga negara yang melek politik dan demokratis.Disamping itu diharapkan mahasiswa
dapat mengoptimalisasikan pemahaman konseptualnya terhadap fakta, data, konsep, generalisasi,
teori dan dalil dari ilmu politik dan kenegaraan TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:Alfian
Dan Nazaruddin Sjamsuddin, (Penyunting), 1991, Profil Budaya Politik Indonesia, Pustaka
Utama Grafiti, Jakarta.
Alfian, 1986, Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia, Gramedia, Jakarta Update
Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus Nama Mata Kuliah:Sosiologi Politik Kode
Mata Kuliah:-- Semester:6 Jenjang:S1 Dosen:Prof. Dr. Idrus Affandi, S.H.
Drs. Karim Suryadi, M.Si.
Pokok Bahasan:1

16 Hakikat, Pendekatan, dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik



Studi Tentang Relasi Masyarakat dan Kekuasaan: Perspektif Historis, Abad Tengah, dan
Kontemporer


Indonesia Sebagai Masyarakat Politik (Polity) yang Majemuk




Budaya Politik Indonesia



Ujian Tengah Semester

Kepartaian dan Dinamika Politik Indonesia




Komunikasi dan Sosialisasi Politik di Indonesia




Partisipasi dan Rekrutmen Politik




Ujian Akhir Semester
TIU:Dengan mengikuti proses belajar yang dirancang di dalam dan di luar kelas, mahasiswa
diharapkan dapat menunjukkan kemampuan berpikir, sikap, nilai, dan kemampuan
mengkomunikasikan buah pikirannya dalam hal:

1. hakikat, pendekatan, dan ruang lingkung sosiologi politik;
2. relasi masyarakat dan kekuasaan;
3. Indonesia sebagai masyarakat politik yang majemuk;
4. budaya politik Indonesia;
5. kepartaian dan dinamika politik Indonesia;
6. komunikasi dan sosialisasi politik di Indonesia
7. partisipasi dan rekrutmen politik di Indonesia
TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:
Budiardjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Yayasan Obor.
Bulkin, Farchan, 1995, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
Chilcote, Ronald H., Update Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus Nama Mata
Kuliah:Sistem Politik Indonesia Kode Mata Kuliah:-- Semester:4 Jenjang:S1 Dosen:Prof. Dr.
H. Suwarma Al Muchtar, S.H., M.Pd.
Drs. Karim Suryadi, M.Si.
Pokok Bahasan:1

16 Pengantar Analisis Sistem Politik
a. Posisi dan sumbangan ilmu politik dalam analisis sistem politik
b. Posisi dan sumbangan ilmu-ilmu sosial dalam analisis sistem politik
Konsep Dasar Analisis Sistem Politik:
a. Pengertian dan ciri-ciri sistem politik
b. Unsur-unsur sistem politik
c. Struktur dan kultur politik
d. Perbandingan sistem politik
e. Perkembangan sistem politik
Mekanisme sistem politik Indonesia:
a. struktur dan fungsi-fungsi sistem politik
b. mekanisme sistem politik:
1) mekanisme politik pada inftrastruktur politik;
2) mekanisme politik pada suprastruktur politik.

Ujian Tengah Semester

Kapabilitas Sistem Politik:
a. Jensis kapabilitas sistem politik
b. Faktor-faktor penentu kapabilitas
c. Kapabilitas dan pembangunan SPI
Analisis Kondisi Empirik SPI:
a. dinamika SPI
b. sejarah dan eksistensi parpol
c. militer dan politik
d. karakteristik budaya politik
e. keterlaksanaan fungsi-fungsi sistem politik
Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis


Ujian Akhir Semester

TIU:1. mengidentifikasi keterkaitan ilmu politik dan analisis sistem politik, khususnya tentang
sumbangan konseptual ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial terhadap analisis sistem politik;
2. mengidentifikasi konsep dasar sistem politik, pengertian dan ciri-ciri sistem politik, unsur-
unsur, struktur dan budaya politik, perbandingan dan pembangunan sistem politik;
3. melukiskan mekanisme sistem politik, baik infrastruktur maupun suprastruktur politik dalam
sistem politik Indonesia;
4. mengkategorikan kapabilitas sistem politik, baik menyangkut tipologi, faktor-faktor penentu,
maupun hubungannya dengan pembangunan politik dalam sistem politik Indonesia;
5. menganalisis kondisi empirik sistem politik Indonesia, dinamika sistem politik, dan proses
pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif negara hukum demokratis.
TIK: Alokasi:16 kali pertemuan Sumber:Suwarma Al Muchtar, 2000, Pengantar Studi Sistem
Politik Indonesia, Bandung: Gelar Pustaka Madiri.
Rusadi Kantaprawira, 1988, Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar, Bandung: Sinar
Bar Update Terakhir:2004-02-14 File:Download Silabus
                                SILABUS MATA KULIAH

   Bobot : 2 SKS
   Program Studi     : S-1 Tarbiyah
   Nama MK           : Ilmu Pendidikan
   Perkuliahan       : Semester (2) Genap

A. Deskripsi Mata Kuliah
   Mata kuliah ini mengkaji tentang; konsep dasar ilmu pendidikan, hakikat pendidikan; hakikat
   manusia, tujuan pendidikan dan pengajaran di indonesia, kewibawaan dalam pendidikan,
   hubungan pembawaan keturunan dan lingkungan di dalam pendidikan, pendidikan dalam
   lingkungan keluarga, beberapa kesukaran dalam pendidikan, pendidikan dalam lingkungan
   sekolah, guru sebagai pendidik, segi-segi pendidikan, alat-alat pendidikan, sistem
   pendidikan, serta permasalahan pendidikan di Indonesia.
   1. Pengalaman Belajar
      Perkuliahan merupakan kombinasi kegiatan ceramah, tanya jawab, diskusi dan penyajian
      makalah di kelas.
   2. Evaluasi Belajar
      Komponen penilaian perkuliahan merupakan akumulasi nilai Ujian Tengah Semester
      (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), presensi, tugas kelompok, dan tugas individual.
B. Uraian Pokok Bahasan Setiap Pertemuan
   Orientasi Perkuliahan :
      Orientasi perkuliahan, kegiatan ini berbentuk diskusi tentang tujuan, ruang lingkup,
      penjelasan tugas, prosedur perkuliahan, dan sumber-sumber yang relevan. Dalam batas-
      batas tertentu dilakukan akomodasi terhadap keinginan dan harapan mahasiswa guna
      perbaikan silabus perkuliahan.
      K egiatan :
      Mahasiswa menguraikan secara tertulis mengenai pemahaman awal serta harapan yang
      ingin dicapai dalam mengikuti mata kuliah "Ilmu Pendidikan" dilanjutkan pembahasan
      konsep dasar ilmu pendidikan yang meliputi pengertian pengetahuan dan ilmu,
      karakteristik lmu, karakteristik ilmu pedidikan yang mencakup obyek, metode ilmiah dan
      fungsi ilmu pendidikan. Mahasiswa mendapatkan tugas membuat paper mengenai
      kontribusi ilmu psikologi, agama, biologi, sosiologi dan antropologi terhadap ilmu
      pendidikan yang akan dikumpulkan pada pertemuan kedua. Membentuk kelompok
      presentasi mengenai bahan materi pertemuan 5,6,7,9,10,11,12,13,14 yang dikumpulkan
      pada pertemuan ke-5
      Sumber : Silabus MK "Ilmu Pendidikan" dan materi ringkasan ilmu pendidikan
      Kegiatan: Ceramah, diskusi
Konsep dasar Ilmu pendidikan dan Peranan Berbagai Disiplin Ilmu Dalam Ilmu
   Pendidikan
   Membahas lanjutan konsep dasar Ilmu pendidikan dan peranan ilmu filsafat, psikologi,
   antropologi dan sosiologi, biologi, agama dalam ilmu pendidikan
   Sumber       :     Interrelasi      ilmu      pendidikan    dengan     disiplin     ilmu    lain
   (hadirukiyah.blogspot.com) & Pengantar Pendidikan Redjo Mudyahardjo, Filsafat Ilmu
   Arif sidharta
   Kegiatan : Ceramah, diskusi
Hakikat pendidikan

Membahas hakikat pendidikan yang meliputi Pendekatan Reduksionisme, Pendekatan
   Pedagogis,       Pendekatan      Filosofis,   Pendekatan   Religius,   Pendekatan    Psikologis,
   Pendekatan Negativis, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan Holistik Integratif.

Sumber : Pengantar Pendidikan Redjo Mudyahardjo

Kegiatan : Ceramah, diskusi
Hakikat Manusia
   Membahas tentang Sifat dan wujud hakikat manusia serta karakter dan potensi manusia
   sebagai peserta didik

   Sumber : Epistemologi Psikologi Islami Yadi Purwanto dan pengantar pendidikan Redyo
     Mudyahardjo

   Kegiatan: Ceramah, diskusi
Tujuan Pendidikan dan pengajaran di Indonesia
   Membahas tujuan dan kepribadian pendidik, jenis-jenis tujuan dalam pendidikan serta
   tujuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia.

   Sumber : Ilmu Pendidikan Ngalim Purwanto&Pengantar Pendidikan Redjo Mudyahardjo

   Kegiatan:pengumpulan makalah kelompok dan Presentasi klp 1
Kewibawaan dalam pendidikan
   Membahas tentang pentingnya kewibawaan dalam pendidikan, jenis-jenis kewibawaan
   dan fungsinya dalam pendidikan.

   Sumber : Ilmu Pendidikan Ngalim Purwanto & Pengantar pendidikan Redjo Mudyahardjo

   Kegiatan:Presentasi klp 2
Hubungan Pembawaan, keturunan, dan lingkungan di dalam pendidikan
   Membahas tentang hubungan antara pembawaan dengan lingkungan berdasarkan
   berbagai aliran, jenis-jenis pembawaan dan pengaruh keturunan .

   Sumber : Psikologi Pendidikan Santrock & Ilmu Pendidikan Ngalim Purwanto
      Kegiatan:Presentasi klp 3
UTS
  Pendidikan dalam Lingkungan Keluarga
      Membahas peranan keluarga dan pengaruh lingkungan keluarga terhadap pendidikan
      anak serta petunjuk penting bagi pendidikan dalam lingkungan keluarga

      Sumber : Psikologi perkembangan Santrock & Psikologi Pendidikan Santrock
      Kegiatan:Presentasi klp 4
  Beberapa Kesukaran dalam Pendidikan
      Membahas tentang agresifitas, frustasi, dusta, keras hati serta perasaan takut pada anak
      yang dapat menghambat terwujudnya proses pendidikan yang sehat.

      Sumber : Psikologi Pendidikan Santrock&Ilmu Pendidikan Ngalim Purwanto
      Kegiatan:Presentasi klp 5
  Pendidikan dalam Lingkungan Sekolah
      Membahas macam-macam lingkungan pendidikan, perbedaan lingkungan keluarga dan
      lingkungan sekolah, kerjasama antaar keluarga dan lingkungan sekolah serta fungsi taman
      kanak-kanak sebagai jembatan antara lingkungan keluarga dan sekolah

      Sumber : Pendidikan Anak Prasekolah Soemiarti Patmonodewo &Ilmu Pendidikan
               Ngalim Purwanto
      Kegiatan: Presentasi klp 6
  Guru sebagai Pendidik
      Membahas tentang syarat-syarat menjadi guru yang baik, serta sifat dan sikap guru yang
      baik

      Sumber : Psikologi Pendidikan Robert E slavin dan Guru Profesional Kunandar
      Kegiatan : Presentasi klp 7
  Segi-segi pendidikan
      Membahas perihal mengajar dan mendidik, segi-segi pendidikan yang meliputi
      pendidikan jasmani, pendidikan kecakapan, pendidikan agama, pendidikan kesusilaan,
      pendidikan keindahan dan pendidikan kemasyarakatan.

      Sumber : Pengantar Pendidikan Redjo Mulyohardjo dan Ilmu Pendidikan Ngalim
              Purwanto
      Kegiatan: Presentasi klp 8
  Alat-alat pendidikan
      Membahas tentang pembiasaan, pengawasan, perintah, larangan serta ganjaran sebagai
      alat yang dapat digunakan dalam proses pendidikan

      Sumber : Psikologi Pendidikan Santrock dan Education Psychology slavin
      Kegiatan: Presentasi klp 9
   Sistem Pendidikan dan Permasalahan Pendidikan Indonesia
      Membahas pengertian dan komponen sitem pendidikan dan mentelaah UU SISDIKNAS
      PERMEN, permasalahan kualitas, relevansi dan efektifitas pendidikan di Indonesia pada
      era pendidikan abad 21

      Sumber : UU SISDIKNAS dan guru profesional dan Pengantar Pendidikan Redjo
         Mulyohardjo

      Kegiatan: Ceramah, diskusi
   UAS
C. Daftar Literatur
   Arif Sidharta, B.2008. Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu?. Jakarta:Pustaka Sutra
   Kunandar.2008.Guru profesional.Jakarta:Raja Grafindo persada
   Mudyahardjo, Redjo.2008. Pengantar Pendidikan.Jakarta:Raja Garfindo Persada
   Patmono, Dewo.2003. Pendidikan Anak Prasekolah. Jakarta:Rineka Cipta
   Purwanto, Ngalim.1995. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung:PT Remaja
               Rosdakarya
   Purwanto, Yadi.2006. Epistemologi Psikologi Islami. Surakarta:UMS (tidak diterbitkan)
   Santrock, John W. 2002. Life Span Development Jilid I. Jakarta:Airlangga
   Santrock, John W. 2008. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
   Slavin, Robert E.2006.Educational Psychology Theory and Practice. New York:
               PearsEducation, Inc.
   Sumber Dokumen:
   Sadulloh, Uyoh. 2009. Konsep Dasar Pedagogik.Online. tersedia di www.rezaervani.com
   Interrelasi    ilmu     pendidikan     dengan      disiplin    ilmu.online.    tersedia di
               (hadirukiyah.blogspot.com)
   UU SISDIKNAS. Online. tersedia di http://www.jakartateacher.com
                                  SILABUS MATA KULIAH

        Mata Kuliah           : Fiqih Kontemporer
        Kode Mata Kuliah      :
        Program Studi         : S1
        Fakultas              : Syari‟ah
        Semester              : VI
        Bobot                 : 2 SKS
        Elemen Kompetensi     : (MKK)
        Jenis Kompetensi      : Utama

 I. Tujuan:
            Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini diharapkan dapat memahami
     masalah-masalah fiqh kontemporer, yaitu masalah fiqh yang muncul dalam kehidupan
     masyarakat pada masa muthakhir yang memerlukan pemecahan, penetapan hukum, dan
     penjelasan berdasarkan hukum Islam.
            Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah fiqh kontemporer dan
     menetapkannya hukumnya sesuai keadaan nyata perkembangan hukum di Indonesia dan
     negara-negara lain.


II. Topik Inti.

     1. Pengertian, tujuan dan ruang lingkup Fiqih kontenporer
     2. faktor-faktor kemunculan masail berdasarkan kondisi geografis, struktur dan pola
        perkembangan budaya masyarakat, ekonomi, politik perkembangan teknologi dan human
        enginering.
     3. asas-asas dan cara-cara penyelesaian masalah (identifikasi, rujukan utama, peluang dan
        tantangan, alternatif pemecahan)
     4. peranan ilmu usul fiqh terhadap pemecahan masalah-masalah fiqh kontemporer
     5. masalah ibadah sholat, puasa, dan haji dalam lingkungan dan alam yang berubah dan
        berbeda.
     6. masalah keluarga berencana (KB) dan terkait masalah kependudukan dan pertumbuhan
        ekonomi global
     7. masalah lembaga keuangan perbankan, koperasi, konsep keluarga kecil dan asuransi
        dalam perkembangan ekonomi global
     8. masalah transformasi hukum Islam dan negara-negara muslim yang didasarkan atas
        konsep negara nasional

III. Referensi.
1. Prof. Drs. Masfuk Zuhdi, Masailul fiqh.
2. Drs. Mahyudin, Masailul fiqh.
3. Wahbah al-Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuh
4. Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam tentang riba, hutang piutang dan gadai.
5. Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, dan Fatawa Mu‟ashirah.
6. Mahmud Saltut, Al-Fatawa.
7. Jaddul Haq, Fatawa Mu‟ashirah.
8. „Athiyah Shoqor, Fatawa Mu‟ashirah
9. MUI. Fatwa Majlis Ulama.
                                 SILABUS MATA KULIAH

      Kuliah Mata            : Perbandingan Mazhab
      Komponen               : MKK
      Jurusan                : Syari‟ah
      Program:               : S1
      Bobot                  : 3 SKS

 I. Tujuan:

           Agar Mahasiswa memahami dengan baik tentang pendapat-pendapat dan Mazhab-
    mazhab yan berkemban dalam hukum Islam untuk menumbuhkan sikap menhargai
    pendapat lain dan tidak fanatic buta dalam Mazhab yang dianutnya.

II. Topik Inti:

    1. Pengantar ilmu perbandingan Mazhab,
        a. Pengertian, Ruang lingkup dan tujuan mempelajarinya.
        b. Pengertian Ijtihad dan ruang lingkupnya
        c. Pengertian Mufti dan syarat-syaratnya
        d. Hukum bermazhab
    2. Sejarah perkembangan Mazhab.
        a. Latarbelakang timbulnya Mazhab
        b. Biografi singkat imam- imam Mazhab
    3. Methode penetapan hukum masing-masing Mazhab.
        a. Imam Hanafi
        b. Imam Malik
        c. Imam Syafi‟i
        d. Imam Ahmad bin Hambal
        e. Imam Daud Az-Zhohiri
    4. Sumber-sumber
           Hukum yang disepakati dan diperselisihkan.
           a. Sumber hukum yang disepakati
           b. Sumber hukum yang diperselisihkan
    5. Sebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mazhab
        a. Dari segi lafaz
        b. Dari segi periwayatan Hadits
        c. Dari segi ta‟arrudl
        d. Dari segi „urf
        e. Dari segi kaedah ushul yang dipergunakan
III. Referensi
Prof.DR.Syaih Mahmud Syaltut, Prof. Syaikh M. Ali As-Sayis, Perbandingan Mazhab
            dalam masalah fiqh.

Prof. DR. Syech Mahmud Syalthouth, Al-Fatawa.

Prof. DR. Hasbi As-Shiddiqi, Pengantar Perbandingan mazhab

Syech. Abdul Wahab khallaf, Ushul Al- Fiqh

Syech, Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh

Adam Malik Indra, Al-Ikhtilaf baina Ushuli wa Qawaidi Al- Hanafiyah wa Al- Syafi‟iyah wa
           Astaruhu fi Al- Furuq Al- Fiqhiyah.
   Silabus Hukum Islam
Posted on Maret 22, 2010 by saepudin

1. Pengantar

Sebagai bagian integral dari kurikulum pengajaran kuliah ilmu hukum, mata kuliah Hukum
Islam bukan hanya merupakan disiplin ilmu tersendiri yang memiliki karakteristik yang khas dan
menarik namun juga sangat penting untuk dipelejari dan dipahami oleh setiap pihak yang
berkecimpung dalam dunia hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena, Hukum Islam bukan
hanya memiliki akar sejarah yang kuat dan mengakar dalam sejarah hukum Indonesia tapi juga
tetap menjadi salah satu ciri yang mewarnai dinamika pelaksanaan hukum di Indonesia hingga
saat ini. Kuliah ini akan menitikberatkan pembahasannya pada dasar pengetahuan tentang
konsep-konsep hukum Islam baik secara teoritis maupun yang berlaku di dalam masyarakat saat
ini, Perkuliahan Hukum Islam bertujuan memberi pengetahuan dan pemahaman kepada
mahasiswa tentang pokok-pokok, sumber-sumber, sejarah, ruang lingkup dan lembaga penegak
Hukum Islam di Indonesia (Peradilan Agama).

2. Standar Kompetensi

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep-konsep
hukum Islam baik secara teori maupun pelaksanaan pemberlakukannya dalam masyarakat, dan
sekaligus dapat menjelaskan

kegunaan mempelajari hukum Islam.

3. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari mata kuliah hukum Islam, mahasiswa diharapkan dapat memahami,
mengerti dan menganalisa berbagai hal mengenai subtansi hukum Islam, problem mendasar dari
hukum Islam, dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dan dilihat dari aspek per-
Undang undangan di Indonesia.

4. Strategi Perkuliahan

Perkuliahan ini menggunakan metode dialog, diskusi dan seminar dengan terlebih dahulu
diberikan pokok-pokok penjelaskan materiyang dilanjutkan dengan respon dan umpan balik dari
mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan
mendiskusikan hasil kajiannnya yang ditugaskan oleh Dosen.

5. Rancangan Kuliah Mingguan

[Dua bacaan pertama di tiap kuliah adalah bacaan wajib, sisanya bacaan yang dianjurkan]

Tahapan belajar dibagi menjadi enam kali pertemuan yang masing-masing materi pada
pertemuannya antara lain:

1) Membahas, menguraikan dan memahami mengenai pengertian hukum Islam, syariah dan fiqh,
sumber hukum islam, ruang lingkup,

a) M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1958)

b) M. Hasbi Ash Shidiqie, Hukum-Hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1998)

c) Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 1994).
d) Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

2) Membahas falsafah dan tujuan hukum Islam, asas dan prinsip penerapan serta keterkaitan
antara hukum Islam dengan ilmu-ilmu yang lain.

a) M. Hasbi Ash-Shiddiqieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

b) Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam- Studi Banding Dengan
Hukum Positif (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).

c) Wael B Hallag, Sejarah Teori Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)

d) Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: Raja Garafindo Persada,
2000).

e) Wahbah Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu‟asir, 1986)

f) Prof. Drs. H.A. Djazuli & Dr. I. Nurol Aen, Ushul Fiqh – Metodologi Hukum Islam, (Jakarta:
Rajawali Press, 2002).

g) Prof. Dr. Mukhtar Yahya & Prof. Drs. Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh
Islami, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1997).

3) Membahas dan menguraikan Sejarah pertumbuhan hukum Islam.

a) Abdul Wahab Khalaf, Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta:
Rajawali Press,1998).

b) Nur A. Fadhil. Lubis,, Hukum Islam: Dalam Kerangka Teorities Fiqh dan Tata Hukum
Indonesia (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995).

c) Heer, Nicholas (ed.), Islamic law and Jurisprudence: studies in Honor of Farhat J. Ziadeh
(Seattle: Univesity of Washington Press, 1990).

d) N.J. Goulson, A History Of Islamic Law, (Edinburgh: Edinburgh Univ. Press, 1964)

4) Membahas dan menguraikan Sejarah dan kedudukan hukum Islam di Indonesia.

a) Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah Dan Hambatan Dan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

b) Rifyal Ka‟bah, Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU, (Jakarta:
Universita Yarsi Jakarta, 1999).

c) Amrullah Ahmad et al. (ed), Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
GIP, 1996)

d) Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta:
Yayasan Risalah, 1984).

e) Yasrul Huda al Munir, Islamic Law Versus Adat, Publishing House

5) Membahas dan menguraikan sistem perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan
memuat mengenai keberadaan hukum Islam.
a) Abdul Gani Abdullah, Pengantar Komplikasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia
(Jakarta: Gema Insani Pres,

b) Cik Hasan Bisri, “Perwujudan Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia,” Vol.47, Mimbar Hukum, (Departemen Agama, 2000), hal.34-48.

c) Arskal Salim, Azyumardi Azra, Shari’a and Politics in Modern Indonesia, (Singapore:
Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

d) A. BAsiq Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam,
Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan
Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006).

6) Membahas isu aktual yang menyangkut upaya penerapan hukum Islam di Indonesia seperti
fenomena Perda Syariat dan masalah-masalah lain.

a) Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam Ali Hasan
PT Raja Grafindo Persada

b) Masail Fiqihiyah: Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan, M.Ali Hasan Raja
Grafindo Parsada

c) Ahmad Hambali dan Hamdan Zoelva, Perda Syariah di Indonesia: Studi tentang Asas dan
Prinsip Pembentukan Perundang-Undangan, (Jakarta: TRAC, 2009). Dalam Proses penerbitan.

d) Hartono Marjono, Menegakkan Syari‟at Islam Dalam Konteks Keindonesian: Proses
Penerapan Nilai-Nilai Islam Aspek-Hukum, Politik Dan Lembaga Negara, (Bandung: Mizan,
1997).

e) Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial, (Jakarta: Mizan, 2001).

f) Dr. Yusuf Al-Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer 1-3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

6. Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa dapat menyerap pemahaman yang sistematis mengenai persoalan hukum Islam
secara utuh mulai dari konsepsi subtansi, teori, definisi, sejarah, posisinya di Indonesia,
problema serta praktek-praktek penerapannya di Indonesia.

7. Alokasi Waktu

6 kali pertemuan yang masing-masing berdurasi 90 menit

8. Penilaian

Komponen-komponen Penilaian

   1. Kehadiran dan partisipasi dalam kelas. Sesuai dengan peraturan Fakultas, mahasiswa
      peserta kelas ini harus hadir minimal sebanyak 75% dari 6 kali pertemuan untuk bisa
      dicatat sebagai peserta ujian akhir. Dalam kelas, mahasiswa diharapkan aktif, dalam
      artian tidak hanya mendengarkan ceramah/tutorial, tetapi juga mengajukan pertanyaan,
      komentar, dan berdiskusi. Kehadiran dan partisipasi dalam kelas akan menyumbang 10%
      dari nilai akhir.
   2. Tes Tengah Semester. Ujian ini berbentuk esai singkat individu mengenai satu topik
      tertentu mengenai Hukum Islam, baik yang dibahas dalam perkuliahan maupun tidak.
      Selambat-lambatnya pada pertemuan ke-3, mahasiswa harus sudah melaporkan
      tema/topik esainya. Esai diketik tidak lebih dari 5 (lima) halaman A4, jarak baris 1.5 atau
      2, jenis huruf, dan menggunakan bahasa tulis akademik yang baku. Esai ini dikumpulkan
      selambatnya pada tanggal yang ditetapkan Fakultas sebagai waktu Ujian Akhir untuk
      mata kuliah ini; ia akan menentukan 45% dari nilai akhir.
   3. Tes Akhir. Ujian ini, dan juga Ujian Akhir, akan dilangsungkan guna mengevaluasi hasil
      perkuliahan. Sebanyak 25% bagian nilai akhir akan berasal dari ujian ini.

Ujian Pengganti, Pengurangan Nilai, Keterlambatan Pengumpulan Esai, dan Penjiplakan

      Dalam hal mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Mid pada tanggal yang telah ditetapkan
       Fakultas, maka kepadanya bisa diberikan ujian pengganti/susulan dengan alasan yang
       dapat diterima.
      Jika mahasiswa mengumpulkan tugas dengan tidak meng-ikuti ketentuan teknis
       sebagaimana disebut di atas, maka persentase nilai masing-masing tugas akan berkurang
       secara bertahap sesuai dengan tingkat ketidaksesuaian yang ada.
      Jika mahasiswa tidak mengumpulkan tugas sampai dengan batas pengumpulan terlewati,
       maka persentase nilai esainya akan menjadi nihil.
      Mahasiswa yang terbukti dengan sah melakukan penjiplakan/plagiat dalam makalah
       kelompok ataupun esainya akan langsung mendapatkan nilai akhir E.
                                SILABUS MATA KULIAH

          Nama mata kuliah         : Hukum Perdata
          Fakultas                 : Syari’ah
          Semester                 : IV
          Satuan kredit semester   : 2 SKS
          Elemen Kompetensi        : (MKK)
          Jenis Kompetensi         : Utama
          Mata Kuliah prasyarat    : 1. Pengantar ilmu Hukum

Deskripsi Mata kuliah : Kuliah Hukum Perdata ini menjelaskan kepada mahasiswa tentang:

     1. Pengertian, ruang lingkup dan sejarah hukum perdata
     2. Hukum Perdata dalam Bidang hukum Perorangan
     3. Hukum Perdata dalam Bidang hukum Keluarga
     4. Hukum Perdata dalam Bidang hukum Benda

Standart kompetensi : Mahasiswa mampu memahami tentang hukum orang dan hukum benda

Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok Strategi Pembelajaran Alokasi Waktu Sumber
Belajar Evaluasi

1. Mahasiswa mampu memahami peraturan dan orientasi perkuliahan Adanya kesepakatan,
   memahami silabus, dan saling mengenal untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar
   Aturan-aturan main dalam perkuliahan, sistem penilaian, penjelasan silabus, dan perkenalan,
   Ceramah dan diskusi 100 menit SAP.
2. Mahasiswa mampu memahami Pengertian dan ruang lingkup hukum perdata dan mahasiswa
   mampu menjelaskan Pengertian hukum perdata, Mahasiswa mampu menjelaskan ruang
   lingkup hukum perdata.
3. Mahasiswa mampu menjelskan tentang sistematika hukum perdata Pengertian dan ruang
   lingkup hukum perdata Penugasan 100 menit.
      Wanjik saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1976
      R. Subekti, Hukum Perdata, (Jakarta: Praditya Paramita, 1983):
      Vollmar, Pengantar Hukum Perdata, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1964)
      PNH Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia,(Jakarta:Djambatan, 1999)
      FX. Suhardana, Hukum Perdata I, (Jakarta: Prenhalindo, 1992).
                              SILABUS MATA KULIAH

   Mata Kuliah                   :Hukum Acara Perdata
   Kode Mata Kuliah              :
   Semester                      :VI
   Jenjang                       : S1
   Dosen                         : Ridwan, SH

I. POKOK PEMBAHASAN:
          Membahas silabus perkuliahan dan mengakomodasi berbagai masukan dari
   mahasiswa untuk memberi kemungkinan revisi terhadap pokok bahasan yang tidak penting
   dan memasukan pokok bahasan yang dianggap penting. Sesuai dengan apa yang
   dikemukakan dalam silabus, pada pertemuan ini dikemukakan pula :
II. TUJUAN
          Tujuan umum mata kuliah Hukum Acara Perdata ini adalah agar mahasiswa
   memiliki kemampuan secara teoritik dan praktis tentang Kepastian Hukum, apabila
   sesorang   atau   badan    hukum    sebagai    pribadi   dirasa    dilanggar   hak     dan
   kewajibannya/kepentingannya atau dirugikan oleh badan sebagai pribadi atau oleh orang
   lain dengan mengajukan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri diproses
   sebagaimana mestinya.
          Tujuan Khusus sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang terdapat dalam ruang
   lingkup mata kuliah ini yaitu mengenai seluk beluk perkara di Pengadilan Agama (PA).
          Kontek Hukum Acara Perdata dalam Hukum Perdata, Pihak-pihak yang Berperkara
   di muka Sidang Pengadilan Negeri, Cara Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri,
   Pemeriksaan Perkara Perdata di muka Sidang Pengadilan Negeri, Acara Istimewa di muka
   Sidang Pengadilan Negeri, Peranan Hakim di muka Sidang Pengadilan Negeri, Pembuktian
   di muka Sidang Pengadilan Negeri, Tanggapan dan Kesimpulan Para Pihak, Putusan
   Pengadilan Negeri terhadap Perkara Perdata yang diajukan ke muka Sidang Pengadilan
   Negeri, Hak Banding dan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri, Hak Peninjauan
   Kembali terhadap Kesalahan Perkara di muka Sidang Pengadilan Negeri, Pengajuan
   Gugatan secara Class Action, Menyongsong Hukum Perdata Baru.
          Prosedur perkuliahan Sebelum menjelaskan pelajaran terlebih dahulu dosen
   memberikan atau menjelaskan silabus mata kuliah. Porosedur Perkuliahan termasuk UTS
   dan UAS. Setelah menjelaskan pokok-pokok bahasan dosen memberikan kesempatan
   untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi sehubungan dengan materi yang terdapat
   dalam pokok-pokok bahasan. Setelah selesai membahas lebih kurang enam pokok bahasan,
   di adakan UTS dan selesai UTS materi perkuliahan dilanjutkan dengan memberikan
   beberapa tugas yang harus dibuat oleh mahasiswa (mencari kasus yang berhubungan
   dengan Masalah Perdata), baik di masyarakat dengan penyelesaiannya, maupun melalui
   Pengadilan-Pengadilan Negeri. Setelah selesai menjelaskan semua pokok bahasan,
   diadakan UAS.
III. PROSEDUR PERKULIAHAN
          Sebelum menjelaskan pelajaran terlebih dahulu dosen memberikan atau
   menjelaskan silabus mata kuliah. Porosedur Perkuliahan termasuk UTS dan UAS. Setelah
   menjelaskan pokok-pokok bahasan dosen memberikan kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan atau menanggapi sehubungan dengan materi yang terdapat dalam pokok-pokok
   bahasan. Setelah selesai membahas lebih kurang enam pokok bahasan, di adakan UTS dan
   selesai UTS materi perkuliahan dilanjutkan dengan memberikan beberapa tugas yang harus
   dibuat oleh mahasiswa (mencari kasus yang berhubungan dengan Masalah Perdata), baik di
   masyarakat dengan penyelesaiannya, maupun melalui Pengadilan-Pengadilan Negeri.
   Setelah selesai menjelaskan semua pokok bahasan, diadakan UAS.
IV. ALOKASI 16 KALI PERTEMUAN
V. SUMBER/REFRENSI :
   Abdulkadir Muhammad, (1982), Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung, Alumni.
   E. Sundari, (2002), Pengajuan Gugatan secara Class Action, Yogyakarta, Universitas Atma
           Jaya.

   K. Wantjik Saleh, (1977), Hukum Acara Perdata, Jakarta, Ghalia Indonesia.

   Krisna Harahap, (tanpa tahun), Hukum Acara Perdata (Class Action serta Arbitrase dan
           Alternatif), Bandung, PT Grafitri.

   Mr. Karyadi, (tanpa tahun), RIB (HIR), Bogor, Politea.
   Mr. R. Tresna, (191976), Komentar HIR, Jakarta. Pradnya Paramita.

   Retnowolan Soetantio, dan Iskandar Oerip Kartawinata, (1990), Hukum Acara Perdata
           dalam Teori dan Praktek, Bandung, Alumni.

   R. Soesilo, (tanpa tahun) Reglemen Indonesia yang Dibaharui/HIR dengan Penjelasan,
            Bogor, Politea.

   Soedikno Martokusumo, (1982), Hukum Acara Perdata, Yogyakarta, Yayasan Penerbit
           Gajah Mada.

   Soebekti, (1977), Hukum Acara Perdata, Jakarta, BPHN.

   Seopomo, (1963), Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta, Gita Karya.

   UU RI No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

   UU RI No.5/2004 tentang Perubahan atas UU No.14/1985 tentang Mahkamah Agung.
                                SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah            : Hukum Pidana
Robot                  : 2 sks
Jurusan                : Syariah

I. Tujuan
           Agar mahasiswa memahami dan mengerti hukum pidana yang berlaku di Indonesia
   dan memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan hukum pidana
   Indonesia
II. Topik Pembahasan
     1. Pengertian hukum pidana dan kedudukannya dalam tata hukum Indonesia
     2. Sejarah pembentukan hukum pidana (KUHP) di Indonesia
     3. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dan ruang lingkupnya
     4. Asas-asas yang penting dalam hukum pidana.
     5. Penafsiran Undang-undang hukum pidana
     6. Batas-batas berlakunya Perundang-undangan hukum pidana menurut tempat dan
         terjadinya perbuatan pidana
     7. Pengertian delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbedaan-
         perbedaanya
     8. Pembagian perbuatan pidana menurut KUHP dan menurut teori dan praktek
     9. Dolus dan Culpa serta permasalahanya.
     10. Paging (percobaan) dan penyertaan (dell nerning)
     11. Kausalitas (sebab-musabab)
     12. Pembelaan terpaksa (noodweer) dan daya paksa (overmacht)
     13. Gabungan perbuatan pidana dan ketentuan hukumnya.
     14. Kemampuan dan gugurnya kewajiban pidana dan gugurnya hak pidana menuntut serta
         gugurnya hukumnya.
III. Refrensi
         Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana
         Mulyatno, Perbuatan Pidana dan Petanggung Jawab Pidana
         Wiryono Projdodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia
         Andi Hamzah, KUHP yang telah disesuaikan dengan yang Baru
         Jimli Ash-Shiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.
                               SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah         : Ilmu Hukum
Bobot               : 3 SKS
Komponen            : MKK
Jurusan             : Syari’ah

I. Tujuan
             Agar mahasiswa dapat memahami hal-hal pokok dalam ilmu hukum dan tata
   hukum sebagai modal dasar mempelajari berbagai bidang hukum dan tata hukum yang lebih
   luas.
II. Topik Pembahasan
   Pengantar
   1. Pengertian dan tujuan Hukum
   2. Teori-teori Hukum
   3. Kedudukan dan fungís hukum
   4. Pengertian tata hukum
   5. Sejarah tata hukum di Indonesia
   Sumber dan Istilah Ilmu Hukum
   1. Subyek Hukum
   2. Lembaga Hukum
   3. Obyek Hukum
   4. Asas Hukum
   5. Peristiwa Hukum
   6. Macam-macam dan sumber hukum
   7. Aliran-aliran Ilmu Hukum
   8. Perbandingan hukum
   9. Hukum menurut isi, sifat, bentuk dan fungsinya
   10. Pembidangan tata hukum Indonesia
III. Referensi
Abdoel Jamal, Pengantar Hukum Indonesia, Yakarta, Rajawali. 1984.
G. Karta Saputra dan Ny. E. Roekasih, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, armaco. 1982
Hartono, Hadisoepratono, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta; Liberty 1988
Kansil, CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai
       Pustaka. 1976.
                                 SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah          : Fiqih Perbandingan
Bobot                : 2 SKS
Komponen             : MKK
Jurusan              : Syari’ah

I. Tujuan
            Agar mahasiswa dapat memahami hal-hal pokok dalam Fiqih Perbandingan sebagai
   lanjutan dan membandingkan berbagai bidang masalah-masalah Fiqih dan perbandingannya
   dalam hal ilmu Fiqih.
II. Topik Pembahasan
            Pengertian, Tujuan, dan ruang lingkup pembahasan Fiqih Perbandingan.
III. Obyek Pembahasan
            Aliran Fiqih Perbandingan, para tokoh dan karya-karyanya.
   A. Macam-macam lafal dari segi Dilalah dan maknanya
   1. Metode ulama Hanafi
   2. metode jumhur ulama-ulama kalam
   3. perbandingan antara metode ulama Hanafi dengan ulama Kalam
   4. pengaruh perbedaan metode istimbat antara ulama Hanafi dan Jumhur ulama terhadap
       penetapan hukum
   B. Macam-macam lafal dari segi jelas dan tidak jelasnya dilalah terhadap makna
   C. Macam-macam kaidah yang berhubungan dengan dilalah lafal dari segi bentuk dan
       cakupan maknanya.
   D. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Al Qur’an
       1. Perbedaan pendapat ulama tentang pengertian Al Qur‟an
       2. Perbedaan pendapat tentang kehujahan dengan qiro‟ah syaddah
   E. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Sunnah
       1. Perbedaan pendapat ulama Hadits Mursal,
       2. Perbedaan pendapat tentang kekuatan kehujahan hadist Mursal menurut Imam
          Syafi‟i, Imam Hanafi dan akibat perbedaannya


   F. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Ijma’ dan Qiyas
       Meliputi pengertian, pendapat ulama, dan akibatnya terjadinya perbedaan
IV. Referensi
   Al-Madkhol ila Ushul Fiqh al Muqorron, oleh taqil Al-Hakim

   Asbabul Ikhtilaf Fuqoha fil Ahkamis Syari‟ah, oleh Dr. Mustafa Ibrahim Az-zulami

   Asarul ikhtilaf fil Qawa‟idil usuliyah fi ikhtilafi Fuqoha oleh Dr. Mustafa Said Al Khini
Jam‟ul Jawarni oleh Ibnu Subuki

Usulul Fiqh al Islami oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili

Usul Fiqh, Abu Zahrah

Usulul Fiqh oleh Muhammad Khudaeri Baik
                                SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah          : Hukum Perjanjian Islam
Bobot                : 2 SKS
Komponen             : MKK
Jurusan              : Syari’ah
Semester             : VI

I. Tujuan
             Agar mahasiswa dapat memahami persoalan-persoalan hukum perjanjian menurut
   ajaran Islam.
II. Topik Pembahasan
   1. Pengertian perjanjian, syarat syahnya perjanjian, batalnya perjanjian dan prosedur
       pembatalan perjanjian
   2. Subyek hukum
   3. Pengertian subyek hukum
   4. Tentang manusia
   5. Tentang badan hukum
   6. Tentang pemberian kuasa
   7. Perdamaian
   8. Persoalan jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, penitipan barang, syirkah asuransi dan
       yayasan
   9. Wakaf
   10. Hibah
   11. Wasiat
   12. Gugatan
   13. Masalah pinjaman, gadai, kalafah, perjanjian kerja dan jasa angkutan
III. Referensi
     Refleksi atas Persoalan Keislaman, oleh KH. Ahmad Azhar Basyir. MA

     Hukum Benda menurut Islam, oleh Hasbalah Thaib

     Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan oleh J. Satrio

     Masail Fiqhiyyah, oleh Masjfuk Zuhdi.

     Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, koperasi, yayasan
            oleh Ali Ridho.

     Fiqih Sunnah, oleh Sayid Sabiq.

     Aneka Perjanjian, oleh Subekti.

     Asuransi versi Islam, oleh Wahid Rahmanto
                                 SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah          : Hukum Pajak dan Zakat
Bobot                : 3 SKS
Komponen             : MKK
Jurusan              : Syari’ah
Semester             : VI

I. Tujuan
             Agar mahasiswa dapat memahami persoalan-persoalan hukum pajak dan Zakat
   menurut ajaran Islam dan ketentuan negara.
II. Topik Pembahasan
   ZAKAT
   1. Pengertian Zakat
   2. Dasar hukum wajib zakat
   3. Ancaman, Hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat
   4. Jenis-jenis harta wajib zakat
   5. Penarikan zakat oleh Pemerintah
   6. Pendistribusian zakat dan pengelolahannya
   7. Hubungan zakat dengan pajak
   8. Hasil bumi pemilik muslim dan non muslim
   9. Alternatif pilihan yang meringankan mzakki (bayar zakat dipotong pajak dan zakat)
   10. Zakat individu dan kolektif
   PAJAK
   1. Pengertian pajak
   2. Pajak penghasilan
   3. Pajak penghasilan
   4. Pajak penghasilan
   5. Pajak bumi dan bangunan
   6. Tahun dan tempat pajak bumi dan bangunan
   7. Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan
   8. Pengurangan pajak bumi dan bangunan dan denda


III. Referensi
   Pedoman Zakat, oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash siddiqi
   Alkamil Fiqiyah, oleh Muhammad Assaf.
   Al Fiqh ala Maza hibil Arbaah, oleh Abd. Rahman
   Pajak penghasilan, oleh Prof. Dr.Rochmat Soemitro
   Pajak Bumi dan Bangunan, oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro
                                 SILABUS MATA KULIAH

Mata Kuliah             : Manajemen Pendidikan
Bobot                   : 3 SKS
Komponen                : MKK
Jurusan                 : Kependidikan Islam
Semester                : II

I. Tujuan
             Agar mahasiswa dapat memahami dan berkemampuan manajerial dalam
   pengelolaan dan pengembangan pendidikan.
II. Topik Pembahasan
   1. Pengertian ruang lingkup dan arti penting manajemen pendidikan
   2. Fungsi-fungsi manajemen pendidikan
       -   Perencanaan
       -   Pengorganisasian
       -   Koordinasi
       -   Evaluasi
       -   Kepemimpinan
       -   Komunikasi
   3. Manajemen Kesiswaan
   4. Manajemen Personal
   5. Manajemen Kurikulum
   6. Manajemen Keuangan
   7. Manajemen sarana dan prasana
   8. Manajemen humas
   9. Manajemen ketata usahaan
III. Referensi
       Indar, Djumberansyah, Perencanaan Pendidikan, Strategi dan Implementasinya, karya
                    Aditama, Surabaya, 1979.

       Kast, Fremont E. Rosenweig, James E. Organisasi dan manajemen, Ter A. Hasyim Ali,
                     Jakarta, Bumi Aksara 1991.

       Kholis, Nur. Mengenal Organisasi Pendidikan. Malang. Tarbiyah Press. 1997.

       Pidarta, Made. Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3700
posted:3/23/2011
language:Indonesian
pages:33