Get documents about "BAB I
Document Sample
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perkawinan adalah kehendak setiap manusia yang merupakan sunnah
rasul yang dianjurkan bagi seseorang yang istito’ah baik dahir maupun batinnya,
ikatan ini begitu mulia sehingga didalam al-Qur’an disebut sebagai mi>s|a>qon
gali>z{an. Perkawinan mi>s|a>qon menurut hukum Islam adalah pernikahan,
yaitu akad yang sangat kuat atau gali>z{an untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.1 Ikatan ini bisa
juga disamakan dengan akad jual beli suatu barang, dimana dalam suatu akad
jual beli sebagaimana lazimnya membutuhkan beberapa rukun dan syarat.
Pertama, adanya pembeli yang diibaratkan sebagai calon suami, yang kedua,
adanya barang yang dijual diibaratkan calon isteri, ketiga, adanya penjual yang
diibaratkan sebagai wali (orang yang mempunyai kekuasaan atas barang yang
akan dijualnya), keempat, adanya dua orang saksi, yang berfungsi untuk
menyaksikan akad tersebut jikalau terjadi kekeliruan ucapan atau barang yang
dibeli tidak sesuai dengan aslinya (pada waktu transaksi) atau adanya cacat yang
menimpa pada barang yang akan dijual, maka saksi wajib mengingatkannya, dan
1
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “Dasar-dasar Perkawinan”, Bab II pasal
2, 3, hal. 180.
1
2
akad boleh digagalkan, karena terdapat unsur penipuan, begitu juga akad jual beli
membutuhkan klarifikasi dari penjual bahwa barang tersebut telah dijual, dan
membutuhkan klarifikasi dari pihak pembeli bahwa barang tersebut telah di beli
dengan harga yang telah disepakati atas dasar saling ridlo tidak ada perasaan
terpaksa. Pernyataan ini adalah termasuk rukun perkawinan yang kelima disebut
sighat (I>ja>b dan Qabu>l).2
Dalam menjalin sebuah ikatan pernikahan memerlukan legalitas (catatan
resmi) yang berfungsi sebagai penguat ikatan, oleh karena kita berada dibawah
pemerintahan yang berdasarkan hukum, maka dengan menggunakan dasar kaidah
fiqhiyah “al-Mas{lah{ah al-Mursalah” dengan sengaja pemerintah membuatkan
catatan sebagai alat bukti resmi yang tertulis pada instansi yang berwenang
mengurusi masalah ini, yaitu Kantor Departemen Agama yang dipimpin oleh
Menteri Agama Republik Indonesia dan berada dibawah naungan pemerintah
Negara Indonesia. Alat bukti resmi itu disebut sebagai akta nikah yang
didokumentasikan pada kantor Urusan Agama Kecamatan dan disimpan di
Pengadilan Agama yang telah diregistrasi sesuai dengan nomor registrasi Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota yang mewilayahinya. Setelah ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Undang-Undang
nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat
2
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “Rukun dan Syarat Perkawinan”, Bab IV
pasal 14, hal. 183.
3
(1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan disebutkan
dalam pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat
Islam setiap perkawinan harus dicatat.3 Bagi masyarakat muslim dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan, sedangkan bagi
masyarakat non muslim atau perkawinan silang antara masyarakat muslim
dengan non muslim dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.
Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai
Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor
Pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada Suami Isteri masing-masing diberikan
kutipan akta perkawinan.4 Kutipan akta nikah tersebut dicetak dalam dua warna,
yang berwarna cokelat untuk suami dan warna hijau untuk isteri.
Problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten
Jombang studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu bukanlah persoalan yang
baru terjadi, tapi memang sejak dahulu sudah terjadi dan tidak tabu lagi apabila
dibahas, tetapi akhir-akhir ini marak terjadi kasus pemalsuan kutipan nikah
ditengah-tengah masyarakat, yaitu di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang,
yang menjadi korbannya adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang,
karena ini merupakan tugas mereka baik buruknya mereka yang menjadi sasaran
3
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “Rukun dan Syarat Perkawinan”, Bab IV
pasal 14, hal. 183.
4
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dicetak dalam Undang-Undang Perkawinan di
Indonesia tentang “Akta Perkawinan” Bab IV pasal 13, hal. 46
4
utama. Perbuatan ini dilakukan oleh salah satu oknum yang tidak bertanggung
jawab, perbuatan ini melanggar hukum, karena yang berhak memeriksa,
mengawasi dan mencatat kutipan akta nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah di
Kantor Urusan Agama Kecamatan yang telah diberikan mandat oleh Departemen
Agama Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tersebut. Pencatatan akta
nikah dan kutipan akta nikah merupakan realisasi dari pelaksanan Undang-
Undang perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia.
Yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu tentang dasar dasar
perkawinan Bab II pasal 5 ayat (2) yang berbunyi: Perkawinan tersebut pada ayat
(1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 1954. Dan
didalam pasal 6 ayat (1) dijelaskan: Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5,
setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 5 Kasus pemalsuan
kutipan akta nikah selama ini berjalan dengan begitu mulus tanpa adanya
hambatan, teguran, tindakan baik dari pihak keamanan aparat negara maupun
instansi yang berwenang.
5
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan
Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama
Indonesia. Dicetak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, “Dasar-dasar
Perkawinan” Bab II pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 ayat (1) dan (2), hal. 180-181.
5
Problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten
Jombang studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu sampai saat ini belum
teridentifikasi dengan jelas apa latar belakang mereka melakukan perbuatan ini,
apa faktor penyebab terjadinya pemalsuan kutipan akta nikah, siapakah oknum
dibalik ini, apakah ada oknum dari dalam ataukah ada orang yang dengan sengaja
ingin merusak citra Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten
Jombang, atau kutipan akta nikah mudah sekali ditiru, dari segi kertas, stempel,
cover, penempatan foto ataupun segelnya, sehingga oknum pemalsu kutipan akta
nikah dengan mudah dapat melakukan praktek pemalsuan.
Untuk itulah penelitian ini akan mencoba menelaah dengan cermat dan
teliti tentang Problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu disertai dengan
beberapa faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, bagaimana proses
mendapatkan kutipan akta nikah palsu. Tentunya dengan penelitian ini akan
berusaha menelaahnya dengan holistik jauh dari parsialitas, namun demikian
karena keterbatasan peneliti dimungkinkan akan masih banyak kurangan yang
bersifat artifisial.
B. RUMUSAN MASALAH
Karena luasnya pembahasan yang berkaitan tentang problematika proses
nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang studi kasus
6
tentang kutipan akta nikah palsu, maka perlu adanya pembatasan terhadap
pokok-pokok masalah yang lebih sistematis. Pokok-pokok masalah tersebut
dapat dirumuskan berupa pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu?
b. Bagaimanakah proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu?
C. KAJIAN PUSTAKA
Prinsip dasar pencatatan nikah yang sah menurut hukum adalah dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat, sesuai dengan porosedur yang telah ditetapkan oleh Departemen
Agama Republik Indonesia, yakni melalui pemberitahuan kehendak nikah.
Pemeriksaan keehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman
kehendak nikah, pencegahan pernikahan dan pencatatan kehendak nikah.
Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi yang berada dibawah
naungan Departemen Agama Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri
agama yang mendapat mandat untuk menangani bidang pencatatan nikah bagi
masyarakat muslim, yang ditempatkan pada setiap Kecamatan semua
Kabupaten/Kota yang ada disetiap Propinsi Negara Republik Indonesia, instansi
tersebut menangani bidangnya sesuai dengan Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor: 477 tahun 2004 tentang pencatatan nikah, Surat
Edaran Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji Nomor:
Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tentang Pencatatan Nikah, Keputusan Menteri Agama
7
Republik Indonesia Nomor: 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di
Lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor: 31 tahun 2003 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah
dan Rujuk, Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 2004
tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan Pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan.6
Adapun dalam pembahasan secara detail skripsi ini tentang:
”Problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten
Jombang" studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu, dalam hal ini penulis
memfokuskan penelitian pada:
1. Apa faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu?
2. Bagaimanakah proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu?
Dari kajian-kajian sebelumnya belum ada yang membahas tentang
Problematika nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang studi
kasus tentang kutipan akta nikah palsu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk
mengkaji masalah ini secara detail.
D. TUJUAN PENELITIAN
6
Kantor Departemen Agama Kota Surabaya Seksi Urusan Agama Islam Tahun 2005.
8
Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penulisan
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu.
2. Untuk mengetahui proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu dan
bagaimana cara mencegah atau mengatasi masalah tersebut.
E. KEGUNAAN PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:
a. Memperkaya ilmu pengetahuan mengenai hukum dan realisasinya dikalangan
masyarakat, khususnya yang menyangkut tentang pencatatan kutipan akta
nikah dan kaitannya dengan perkawinan.
b. Sebagai sumbangan informasi yang bernilai ilmiah yang diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam di Kecamatan
Ploso Kabupaten Jombang tentang pentingnya pencatatan nikah.
c. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Ploso Kabupaten
Jombang, tentang betapa pentingnya pemberlakuan hukum tentang pencatatan
nikah serta kemaslahatannya.
d. Sebagai saran dan kritik membangun kepada Instansi Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang agar dapat memberikan solusi terbaik
dan menyelesaikan problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan
Ploso Kabupaten Jombang.
9
e. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu{ (S1)} dalam
bidang Hukum Islam ilmu Syari'ah.
F. DEFINISI OPERASIONAL
Untuk memperjelas kemana arah pembahasan masalah yang diangkat,
maka perlu penliti memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan
menguraikannya sebagai berikut:
Problematika berasal dari kata problem “masalah, persoalan”, sedangkan
problematika dapat diartikan “hal yang belum dapat dipecahkan, yang
menimbulkan masalah, permasalahan” .7
Proses berarti suatu tahapan dalam menjalani kegiatan untuk
menyelesaikan suatu hal.
Nikah bawah tangan yaitu, proses nikah yang tidak memenuhi prosedur
nikah yang telah ditetapkan Departemen Agama Kabupaten/Kota dan tidak
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Di Kecamatan Ploso ialah “Suatu wilayah yang berada diwilayah
kekuasaan Lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Pemerintah
Daerah Tingkat II Kabupaten Jombang yang di pimpin oleh Camat”.8
G. METODE PENELITIAN
7
Trisno Yuwono-Pius Abdulloh, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis”, Penerbit
Arkola Surabaya Tahun,1994, hal. 336.
8
Ibid, hal. 116.
10
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian dimuka yang
bersifat lebih memburu pada suatu kebenaran dan kesadaran masyarakat tentang
betapa pentingnya pemberlakuan hukum, maka pendekatan yang relevan
digunakan dalam penelitian ini adalah qualitative research, yakni suatu proses
interpretative understanding dimana memahaminya sangat diperlukan proses
penghayatan (verstehen).
1. Data yang dapat dihimpun
Berdasarkan rumusan masalah seperti yang dikemukakan diatas, maka data
yang dapat dihimpun adalah meliputi:
a. Data tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
b. Kutipan akta nikah palsu yang telah diamankan oleh Pegawai Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
c. Faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu.
d. Proses mendapatkan kutipan akta nikah palsu.
2. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka data diperoleh dari
sumber-sumber sebagaimana berikut:
a. Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
b. Pelaku pencatat kutipan akta nikah palsu.
c. Pemohon kutipan akta nikah palsu.
11
d. Dokumenter, Yaitu data yang berkenaan dan relevan dengan penelitian
ini.
e. Buku-buku (Literatur) yang mendukung pembahasan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi, yaitu melihat atau mengamati secara langsung tentang proses
transaksi mendapatkan kutipan akta nikah palsu.
b. Wawancara, yaitu dengan cara bertanya kepada Pegawai Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, oknum pencatat/pembuat
kutipan akta nikah palsu, pemohon kutipan akta nikah palsu.
c. Dokumenter, yaitu dengan cara mengambil data dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.
d. Kajian literatur, yaitu dengan cara menelusuri atau merecover buku-buku
dan tulisan yang dapat mendukung pembahasan penelitian.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh akan di analisa secara kualitatif, yaitu suatu
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari pengamatan atau
sumber-sumber tertulis. Adapun metode analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan
menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yaitu data tentang
Problematika proses nikah bawah tangan di Kecamatan Ploso Kabupaten
12
Jombang studi kasus tentang kutipan akta nikah palsu, dilihat dari segi faktor
penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, bagaimana proses
mendapatkan kutipan akta nikah palsu, selanjutnya data tersebut akan
dianalisa dari segi relevansinya, dilihat dari segi keabsahan hukum tentang
pencatatan nikah secara prosedural.
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis,
maka pembahasan ini penulis susun sebagai berikut :
BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sitematika
pembahasan.
BAB II : Pada bab ini memuat tentang akta nikah dan kutipan akta nikah
meliputi: pengertian, isi akta nikah, spesifikasi buku nikah, dasar
pencatatan nikah, dilanjutkan dengan tata cara perkawinan, melalui
proses administrasi meliputi: pemberitahuan kehendak nikah,
pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah dan
pencatatan kehendak nikah, dilanjutkan dengan tugas Kepala Kantor
Urusan Agama kecamatan, Penghulu, Pembantu Penghulu.
BAB III : Pada bab ini menjelaskan temuan studi dilapangan tentang kutipan
akta nikah palsu dan problematikanya di dalamnya meliputi:
13
gambaran umum, profil Kantor Urusan Agama meliputi: sejarah
berdiri dan letak geografis, struktur kepegawaian, jumlah kepadatan
dan pemeluk agama penduduk, data terjadinya nikah, talak dan
rujuk, kemudian dilanjutkan prosedur pendaftaran nikah, tata cara
upacara akad nikah, pemalsuan kutipan akta nikah meliputi faktor
penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, proses mendapatkan
kutipan akta nikah palsu.
BAB IV : Pada bab ini berisikan analisis terhadap temuan studi penelitian yang
meliputi; faktor penyebab terjadinya kutipan akta nikah palsu, proses
mendapatkan kutipan akta nikah palsu, tinjauan hukum Islam
terhadap pemalsuan kutipan akta nikah, implikasi adanya kutipan
akta nikah palsu.
BAB V : Memuat penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan
juga saran yang diberikan sesuai dengan masalah yang ada.
