Pengusaha Terkenal Real Estate Di Indonesia Potret Penyiksaan dalam Konflik Agraria di Indonesia Esrom Aritonang by mrb16000

VIEWS: 318 PAGES: 23

More Info
									               Potret Penyiksaan dalam Konflik Agraria
                             di Indonesia
                                    Esrom Aritonang


Kasus-kasus Penyiksaan yang Tak Terselesaikan Masa Orde Baru

Penggulingan Soekarno oleh Orde Baru telah mengubah peta politik di Indonesia.
Perubahan kekuasaan dari “politik sebagai panglima” menjadi “ekonomi sebagai jenderal”,
membutuhkan prakondisi, yaitu stabilitas keamanan. Menurut Mohtar Mas‟oed (1989:10),
ciri khas rezim Orde Baru sebagai berikut. Pertama, pemerintah dipegang oleh militer,
tidak sebagai diktator pribadi, melainkan lembaga yang berkolaborasi dengan “teknokrat”
sipil. Kedua, Pemerintah disokong oleh enterpreneur oligopolistik, yang bersama negara
berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional. Ketiga, Pengambilan keputusan
dalam rezim bersifat birokratis-teknokratik, sebagai lawan pendekatan politik dalam
pembuatan kebijakan yang memerlukan suatu proses bargaining yang lama di antara
berbagai kelompok kepentingan. Keempat, massa didemobilisasi. Dan kelima, untuk
mengendalikan oposisi, pemerintah melancarkan tindakan-tindakan yang represif.
        Tentu saja, hal itu bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai humanis dan keanekaragaman hayati. Kebangkitan
kaum teknokrat dan militer di panggung kekuasaan nasional menjadi oposisi bagi kaum
progresif, yang dalam tataran praktis berseberangan pandangan dengan sikap elitis para
pemuka masyarakat dan politik. Harapan untuk mengkonsolidasi gerakan progresif selama
puluhan tahun buntu dan direspon secara brutal oleh pemerintah melalui sentralisasi dan
modernisasi kebijakan yang mematikan daya hidup massa rakyat.
        Melalui kekuasaannya yang tiranis, Orde Baru menciptakan banyak persoalan bagi
masyarakat. Muncul tindak kekerasan, intimidasi, dan penyiksaan yang terjadi dalam
proses penyidikan yang dilakukan aparat negara penegak hukum, demi memperoleh
pengakuan atau informasi yang dibutuhkan. Juga proses di luar hukum yang menyangkut
kebijakan publik demi memperoleh persetujuan dari anggota masyarakat. Kerap tindak
penyiksaan itu akhirnya berbuntut kematian korban.1
        Wilayah dan dimensi penyiksaan, yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap
hak asasi manusia, cukup luas. Antara lain meliputi bidang-bidang perburuhan, pertanahan,
organisasi agama sampai yang berdimensi abstrak, misalnya, yang menyangkut hak dan
kebebasan berpendapat.2
        Tindak penyiksaan yang dilakukan khususnya oleh aparat negara penegak hukum
secara geografis tersebar cukup merata mulai dari Aceh, Medan, Jakarta sampai Timor
Timur. Hampir semuanya tidak dapat menyeret pelaku tindak penyiksaan itu ke sidang
pengadilan. Sejauh ini, para pelakunya aman-aman saja dalam melakukan pelanggaran hak
asasi manusia, sementara belum tampak suatu upaya yang lebih serius dari pemerintah
Indonesia untuk mencegah terjadinya tindak penyiksaan, meskipun perangkat hukum
internasional – dalam bentuk konvensi yang juga turut ditandatangani, tetapi belum


1
   Lihat ELSAM, Ke Arah Ratifikasi Konvensi Penyiksaan: Kajian Kasus-kasus Penyiksaan Belum
Terselesaikan. Jakarta: ELSAM, 1995, hal. 2.
2
  Ibid., hal. 2.


                                                                                         1
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia – sudah tersedia. Persoalannya, lebih menyangkut
masalah kebijakan daripada tidak adanya niat baik semata.3
         Padahal, penyiksaan yang selama ini terjadi ternyata tidak memandang kelas sosial
korban. Penyiksaan dapat menimpa siapa saja, mulai dari buruh, petani, pengusaha, sampai
ke golongan yang bisa disebut sebagai kelas intelektual. Untuk kategori terakhir, tindak
penyiksaan ini pernah dialami oleh para aktivis sebuah kelompok studi di Yogyakarta yang
dituduh subversif karena menjual buku-buku karya Pramoedya Ananta Toer.4
         Dari segi apapun tindak penyiksaan tak bisa dibenarkan, lebih-lebih dalam
masyarakat yang mengaku beradab. Anehnya, masih terdapat suara-suara yang mencoba
memahami terjadinya praktik penyiksaan ini. Realitas ini agak memprihatikan, lebih-lebih
jika dilihat dari jumlah korban penyiksaan yang terus berjatuhan tanpa ada upaya untuk
mengadakan pengusutan lebih lanjut terhadap para pelaku tindak penyiksaan. Dan itu
terjadi, baik dalam proses hukum tertentu (dalam rangka penyidikan), maupun di luar
proses hukum (penanganan unjuk rasa). Sementara itu, para korban (keluarga atau orang
yang hidupnya bergantung kepada si korban), tidak dapat menuntut kompensasi apapun,
karena memang tidak tersedia prosedur untuk maksud itu di dalam sistem hukum kita.5
         Dalam suatu proses hukum yang diawali dengan proses penyidikan, penggunaan
tindak penyiksaan sering dilakukan demi mengejar target “kebenaran” dalam waktu
singkat. Atau bisa juga terjadi tindak penyiksaan itu dilakukan demi memaksa korban
untuk mengakui skenario peristiwa yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Padahal,
secara hukum, pengakuan tersangka bukanlah alat bukti yang utama. Metode penyiksaan
lalu menjadi modus pemaksaan oleh aparat dalam mengambil jalan pintas menuju
penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks yang seperti itu, kebenaran lalu menjadi begitu
mudah dimanipulasi.6
         Kasus-kasus tindak penyiksaan yang tak pernah terselesaikan yang dikategorisasi
oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Jakarta, antara lain7: (1) Kasus
DOM Aceh, 1989-1998; (2) Kasus tanah translok Sei Lapan, Langkat, Medan, 25 Maret
1993; (3) Kasus HKBP Medan, 28 Desember 1992; (4) Kasus unjuk rasa buruh di Medan
April 1994; (5) Kasus terbunuhnya Marsinah, Mei 1993; (6) Kasus terbunuhnya petani
Nipah, 24 September 1993; (7) Kasus waduk Kedung Ombo, 1988; (8) Kasus
pembreidelan media massa Tempo, Detik, Editor, 21 Juni 1994; (9) Kasus pembunuhan di
Liquica, Timor Timur, 21 November 1991.
         Tindak penyiksaan juga terjadi menjelang lengsernya Soeharto. yang dilakukan
oleh aparat negara penegak hukum, bahkan melibatkan kekuatan paramiliter, seperti
preman. Salah satu contohnya adalah penyerbuan kantor PDI (Partai Demokrasi Indonesia)
tanggal 27 Juli 1996 yang memakan banyak korban jiwa. Pada tahun yang sama, terjadi
kerusuhan di Nabire-Papua8 sehubungan dengan proses penerimaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), yang menimbulkan tindak penyiksaan. Tahun 1997 terjadi bentrokan tentara
dengan massa di Timika yang menyebabkan 4 orang tertembak mati dan lainnya
mengalami tindak penyiksaan.9
         Rangkaian kasus kekerasan dan penyiksaan yang terjadi memberikan gambaran
jelas betapa lemahnya posisi warga masyarakat sipil, ketika berhadapan dengan aparat
3
  Ibid.
4
  Ibid., hal. 3
5
  Ibid., hal. 4.
6
  Ibid.
7
  Ibid., hal. 13-15.
8
  Mohammad Zulfan Tadjoeddin, Anatomi Kekerasan Sosial dalam Konteks Transisi: Kasus Indonesia 1990-
2001, UNSFIR, “Working Paper” 02/01-1, 2002.
9
  Ibid.


                                                                                                  2
koersi yang berlindung di balik otoritas negara. Para korban tindak penyiksaan hampir-
hampir tak mempunyai pembelaan hukum sama sekali. Seluruh dimensi kemanusiaan
menjadi absurd tatkala yang berbicara hanyalah kekuasaan. Dalam segala aspeknya, tindak
penyiksaan memang selalu berada dalam konteks relasi-relasi kuasa. Kekuasaan itu tampil
dalam wujudnya yang paling primitif. Penyiksaan merupakan manifestasi jenis kekuasaan
yang merusak relasi kemanusiaan antar manusia.10


Box
Teknik Koersi

Tujuan dari seluruh teknik koersi adalah melemah mundurkan psikologis tiap orang dengan
membawa kekuasaan penekan yang melumpuhkan korban. Kemunduran secara mendasar berarti
kehilangan otonomi, kembali ke tahapan perilaku yang paling idiot. Korban yang dilumpuhkan ini
merasakan upaya kepribadiannya hancur dalam kurun waktu tertentu. Korban kehilangan
kapasitasnya untuk melakukan sesuatu yang memerlukan kreativitasnya, menghadapi keadaan yang
kompleks, tertekan dalam hubungan antar pribadi atau frustasi yang berulang-ulang. Teknik-teknik
koersi antara lain: penangkapan, detensi, penghancuran alat rangsangan, ancaman dan ketakutan,
kesakitan, hipnosis, narkosisi. Kemunduran psikologis akibat teknik koersi antara lain: manipulasi
waktu, kekacauan jadwal tidur, disorientasi berkaitan dengan siang dan malam, pertanyaan yang
tak terpolakan, jadwal makan yang kacau, kelambanan merespon waktu, kerja sama setengah hati,
menghargai nonkoperasi.




Pengertian Penyiksaan dalam konteks Konvensi Anti Penyiksaan

Pada 9 Desember 1975, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan
deklarasi tentang perlindungan terhadap penganiayaan dan perlakuan lain yang kejam,
tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan dalam resolusi 3452 (XXX).
Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan terdahulu, deklarasi yang terdiri dari 12 pasal
ini merupakan langkah maju. Pasal deklarasi tersebut secara tegas mendefinisikan
penyiksaan sebagai:

        “....tiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau
        penderitaan yang hebat baik secara fisik maupun mental terhadap seseorang oleh atau atas
        anjuran seorang pejabat publik, dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau
        pengakuan darinya atau dari orang ketiga, untuk menghukumnya atas tindakan yang sudah
        dilakukan atau yang dicurigai sudah dilakukannnya, atau untuk mengintimidasinya atau
        orang lain.”11

        Deklarasi tersebut merupakan cikal bakal dari Konvensi Menentang Penyiksaan
dan Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
selanjutnya disebut Konvensi Anti Penyiksaan, yang ditetapkan oleh PBB pada 10
Desember 1984. Konvensi yang terdiri dari 33 pasal itu mulai berlaku pada 26 Juni 1987.
Muncul harapan yang besar di kalangan masyarakat internasional, konvensi tersebut akan
memberi perlindungan yang lebih kukuh bagi tiap orang terhadap penyiksaan. Berbeda

10
  ELSAM, op. cit., hal. 171.
11
  Pax Benendanto dan M. Mahendra, Konvensi Anti Penyiksaan: Panduan bagi Jurnalis. Jakarta: LSPP,
2000, hal. 4. Bandingkan ELSAM, ibid., hal. 172; dan Komnas HAM, Lembar Fakta: Kampanye Dunia
untuk Hak Asasi Manusia, edisi terjemahan, Jakarta, 2000.


                                                                                                   3
dengan deklarasi, konvensi mengikat secara hukum negara-negara yang telah
menandatanganinya. Dengan demikian berbagai aturan di negara-negara yang
bersangkutan harus mencerminkan semangat konvensi.12
        Dari batasan tersebut, tindak penyiksaan jelas merupakan perbuatan yang dilakukan
secara sengaja oleh aparat pemerintahan pemegang kekuasaan formal. Dan siapakah aparat
pemerintahan yang paling dekat dengan praktik penyiksaan tersebut? Dari kasus-kasus
yang tak terselesaikan di masa Soeharto berkuasa, terungkap bahwa aparat keamanan –
baik polisi maupun tentara – sering bertindak sebagai pelaku tindak penyiksaan. Sementara
yang berkedudukan sebagai korban adalah warga sipil yang dianggap dan disangka sebagai
pengganggu stabilitas keamanan. Menyimak kasus-kasus yang ada, tindak penyiksaan itu
tak selalu berkait dengan proses penyidikan yang berakhir di ruang pengadilan. Sebagian
di antaranya malah sama sekali tak ada kaitannya dengan proses peradilan, karena yang
terjadi adalah pengadilan jalanan. Sebuah kecurigaan saja sudah cukup untuk
mengantarkan seseorang pada pengalaman kekerasan yang barangkali tak pernah
terbayangkan selama hidupnya.13
        Dalam konteks politik, penyiksaan telah digunakan terutama sebagai mekanisme
untuk menekan para pembangkang politik dan ideologis. Secara berangsur-angsur
penyiksaan telah menjadi bentuk pertarungan yang paling tidak manusiawi dalam
menentang musuh politik, menentang orang-orang yang tidak seideologi dengan kelompok
yang berkuasa, seperti untuk memperoleh informasi atau pengakuan keterlibatan;
mengkhianati teman atau sejawat; atau untuk menyebarluaskan rasa takut dengan bertindak
sebagai suatu kekuatan yang hebat untuk mencegah meluasnya oposisi politik. Hakikatnya,
adalah wajah otoriterisme yang paling tidak wajar dan paling kejam, cara yang paling cepat
dan paling mendesak untuk “menangani” orang-orang yang “tidak patuh”. Dengan
penyiksaan itu, otoritarianisme terbuka kedoknya dan memperlihatkan dirinya dalam
segala perlawanannya yang kasar terhadap “yang lain”, terhadap “pembangkangan”.
Penyiksaan merupakan aspek patologis dari penolakan terhadap demokrasi.14
        Bagaimanapun, penyiksaan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat
serius, dan oleh karenanya secara tegas dikutuk oleh hukum internasional, dan khususnya
oleh Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa “Tidak
seorang pun dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.” Untuk menjamin perlindungan yang
memadai bagi semua orang terhadap perlakuan buruk seperti itu, Perserikatan Bangsa-
bangsa (PBB) selama bertahun-tahun telah berusaha untuk mengembangkan standar-
standar yang dapat diterapkan secara universal. Konvensi, deklarasi, dan resolusi yang
ditetapkan masyarakat internasional secara tegas menyatakan, bahwa tidak boleh ada
pengecualian bagi larangan terhadap penyiksaan.15


Ragam, Pola, dan Teknik Penyiksaan

Secara umum ada dua jenis tindak penyiksaan, yaitu “tindak penyiksaan fisikal” dan
“tindak penyiksaan psikologis”.


12
   Ibid., hal. 5.
13
   Ibid., hal. 173.
14
   Ibid.
15
    Komnas HAM, Lembar Fakta: Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia, edisi terjemahan, Jakarta,
2000.


                                                                                              4
        Pertama, tindak penyiksaan fisikal ditujukan kepada segenap tubuh korban baik
bagian luar tubuh maupun bagian dalam tubuh. Tindak penyiksaan fisikal bertujuan
melukai, menyakiti, menghancurkan bentuk awal struktur tubuh, dan puncaknya ialah
mematikan denyut kehidupan tubuh. Tindak penyiksaan fisikal misalnya pemukulan,
pembakaran, pemenggalan, melaparkan, menggantung, menendang, menyiramkan air
panas ke tubuh korban, memotong kecil-kecil, menulikan telinga, membutakan mata,
mematahkan bagian tubuh tertentu, mengejut tubuh dengan setrum atau asam cuka,
menenggakkan obat keras atau racun, membenamkan tubuh korban kedalam air hingga
kehabisan nafas, mematahkan tulang punggung, mencabut kuku kaki dan tangan dengan
capitan, menyundut dengan api rokok, membiarkan korban terkena hawa dingin atau
panas, meninju dan menampar muka, membeset daging atau kulit tubuh dengan silet,
melempari dengan batu, memasukkan kepala orang kedalam tong yang dipukul keras-
keras, menggantung korban di tiang gantungan, tubuh digantung di kincir angin sehingga
ikut berputar-putar, rollet Rusia, dimasukkan ke penjara Gandi16, dan sebagainya.
        Kedua, tindak penyiksaan psikologis merupakan dimensi atau konsekuensi
penyiksaan fisikal. Dan ragam penyiksaan pada hakikatnya berdimensi psikologis.
Contohnya, orang akan sangat tertekan melihat keluarga atau kawannya disiksa, lalu
memberikan laporan keliru mengenai penyiksaan, kematian, atau pun pengkhianatan
seseorang. Korban penyiksaan mengatakan bahwa tak seorang pun memperhatikan dan
mengingat penderitaannya, dan bila korban mampu bertahan dari siksa derita itu, maka
orang takkan pernah percaya.
        Tindak penyiksaan psikologis tampak melalui tekanan selama interogasi setiap saat
hingga ke persoalan ketidaksanggupan korban mengantisipasi apa yang bakal terjadi.
Teknik penyiksaan psikologis yang paling ampuh yang kerap dipergunakan yaitu
menghadapkan si korban dengan anggota keluarga atau teman dekatnya yang didera di
depan matanya hingga tewas. Anggota keluarga atau teman dekatnya itu biasanya
ditelanjangi dan disiksa dengan menggunakan alat-alat sadis. Si korban dipaksa
menyatakan informasi, nama, atau lokasi dan sebagainya. Apabila salah dalam
memberikan informasi, maka anggota keluarga atau teman dekatnya segera dizalimi. Tak
jarang si pelaku tindak penyiksaan meminta si korban menunjukkan bagian tubuh mana
yang harus disakiti atau teknik apa yang ia sukai. Korban yang menjadi target penyiksaan
tak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak dan perempuan. Mereka menjadi sasaran
tindak penyiksaan fisikal, psikologis, maupun seksual.17
        Meskipun tindak penyiksaan dalam praktiknya cukup luas dipergunakan banyak
negera di dunia, penyiksaan itu sendiri bukanlah sebuah gejala yang unik dalam sejarah.
Bedanya, jika pada masa lampau penggunaan penyiksaan diawasi dan diatur ketat, maka
pada masa modern tindak penyiksaan justru digunakan sebagai alat dari rezim yang
memerintah dengan kekuasaan teror. Lebih dari itu, tidak ada satu rezim pun yang berani
mengakui adanya penggunaan penyiksaan. Tindak penyiksaan pada umumnya tetap
dirahasiakan dan tidak diatur.18
        Dari segi pola penyiksaan, setiap periode sejarah selalu mengalami perkembangan.
Jika pada masa-masa lalu tindak penyiksaan dilakukan dengan cara-cara yang brutal,

16
   Penjara Sugandi sangat terkenal di Medan. Di Penjara ini ada beberapa ruang tahanan yang tinggi dan luas
kamarnya tanggung. Orang hanya dapat berdiri jongkok, tak dapat bergerak bebas karena sempit, ruangan
diisi air setinggi lutut, ruangan gelap gulita, dan ke dalam air dimasukkan lintah. Airnya tak pernah diganti-
ganti. Biasanya, orang yang masuk ruangan penyiksaan ini dalam tempo seminggu akan rusak tubuhnya,
bahkan tak jarang si terpidana akhirnya meninggal dunia.
17
   Kenneth S. Pope, “Torture”, http://kspope.com/torture-abst.shtml
18
   ELSAM, op.cit., hal. 174.


                                                                                                            5
dengan mendera dan menyakiti fisik korban secara keras, maka seiring dengan
perkembangan peradaban manusia – yang seharusnya membuat kebudayaan manusia kian
beradab – teknik penyiksaan justru berkembang semakin canggih.
         Berbagai teknik baru untuk mendera dan menimbulkan rasa sakit sering dirancang
secara ilmiah. Para pekerja medik dan ahli jiwa turut dilibatkan untuk menemukan,
merekomendasi dan memfasilitasi penyiksaan. Dalam konteks ini, tindak penyiksaan
diupayakan agar tidak meninggalkan bekas untuk menghindari kemungkinan tuntutan pada
masa mendatang. Dengan kemajuan dalam bidang sains dan teknologi, tindak penyiksaan
tanpa meninggalkan bekas memang bukan suatu hal yang sulit. Dengan demikian, tindak
penyiksaan lalu bergeser ke arah teror yang lebih bersifat psikologis. Meskipun begitu,
tidak berarti teknik penyiksaan yang kasar dan brutal lalu ditinggalkan. Dalam keadaan
tertentu – ketika peralatan teknis yang digunakan tidak tersedia – teknik penyiksaan
primitif pun bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan.19
         Di samping penggunaan teknologi canggih, faktor-faktor kesejarahaan lain ikut
memberikan penjelasan terhadap peranan baru tindak penyiksaan sekarang. Yang pertama
dan paling menonjol adalah makin meluasnya “model negara otokrasi” yang sangat
diideologikan. Dalam model negara yang demikian, pertentangan ideologi dan politik sama
sekali tidak ditolerir. Selain itu, faktor lainnya ialah berubahnya negara modern menjadi
tataran birokrasi yang besar. Dikonsolidasikannya aparat-aparat birokrasi yang tidak
bernama (tiap aktivitas dipisah-pisahkan dan pertanggungjawaban pribadi dibagi-bagi,
diperlunak atau dihilangkan sama sekali, termasuk tokoh pemimpin yang bertanggung
jawab atas segala tugas dan pertanggungjawaban) memudahkan tersebar luasnya
penyiksaan.
         Dengan pemisahan tugas seperti itu, peranan masing-masing orang – di kantor
polisi atau angkatan bersenjata – dibagi-bagi lagi: ada yang bertugas menculik atau
menghilangkan tertuduh; ada yang mengurus penahanan; yang lain lagi memberi perintah
untuk menyiksa; ada yang bertugas melakukan interogasi untuk mengorek pengakuan atau
informasi dari si korban; ada yang menjalankan alat-alat yang benar-benar menyiksa; ada
yang bertugas menghilangkan mayat korban dengan melemparkan ke laut dari pesawat
terbang, menguburkannya di lokasi tidak bernama; atau menghancurkannya dengan
menggunakan seribu satu cara yang dimungkinkan oleh teknologi modern bagi penyiksa
itu.20
         Di Indonesia, pola umum yang terjadi sebelum dilakukan tindak penyiksaan adalah
penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat kasus tindak pidana (baik
perkara politik maupun kriminal) tertentu. Sering penangkapan-penangkapan itu dilakukan
tanpa menunjukkan surat perintah apapun sebagaimana layaknya penangkapan yang sesuai
dengan KUHAP. Dengan demikian, polanya adalah penculikan. Teknik penyiksaan paling
standar selama proses interogasi adalah intimidasi yang disertai dengan kekerasan fisikal.
Yang paling kejam ialah penembakan langsung di tempat, apabila korban tidak
memberikan jawaban atau informasi atau pengakuan sesuai dengan skenario si penyiksa.
         Dari kasus-kasus penyiksaan yang tak pernah terselesaikan pada masa Soeharto
berkuasa tersebut, kita dapat mengindentifikasi beberapa pola penyiksaan:21
     (1) Kasus Aceh. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi, kekerasan
         fisikal dan pencabutan nyawa. Peralatan yang dipakai yaitu api rokok, setrum,
         balok kayu, senjata api. Alasan penyiksaan ialah korban merupakan anggota GPK;


19
   ELSAM , ibid., hal. 175.
20
   Ibid., hal.176.
21
   Ibid., hal. 177-179.


                                                                                        6
       (2) Kasus Sei Lapan. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi dengan
           cap PKI dan kekerasan fisikal yang mematikan. Peralatan yang dipakai api rokok,
           balok kayu, pecahan kaca, dan senjata api. Alasan penyiksaan ialah korban
           melawan pemerintah;
       (3) Kasus HKBP. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi dan
           kekerasan fisikal yang mematikan. Peralatan yang dipakai balok kayu, air kotor,
           senjata api. Alasan penyiksaan ialah korban melawan aparat negara;
       (4) Kasus buruh Medan. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi dan
           kekerasan fisikal yang mematikan. Peralatan yang dipergunakan ialah balok kayu,
           air panas, senjata api. Alasan penyiksaan korban ialah melawan pemerintah
           (pengusaha);
       (5) Kasus Marsinah. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi,
           kekerasan fisikal, dan pembunuhan. Peralatan yang dipakai ialah api rokok, clurit,
           obat bius, dan senjata api. Alasan penyiksaan korban ialah melawan pemerintah
           (pengusaha);
       (6) Kasus Nipah. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi dengan cap
           PKI, kekerasan fisikal dan penembakan langsung di tempat. Peralatan yang dipakai
           ialah senjata api. Alasan penyiksaan korban ialah melawan pemerintah
           (pengusaha);
       (7) Kasus Kedung Ombo. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah intimidasi
           dengan cap PKI, kekerasan fisikal yang mematikan dan penenggelaman tempat
           tinggal. Peralatan yang dipergunakan ialah senjata api. Alasan penyiksaan korban
           ialah melawan pemerintah (pemodal asing);
       (8) Kasus Pembreidelan. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah kekerasan fisikal
           yang mematikan. Peralatan yang dipakai ialah gas air mata, tongkat kayu, tameng
           fiberglass. Alasan penyiksaan korban ialah melawan aparat negara;
       (9) Kasus Liquica. Teknik penyiksaan yang dipergunakan ialah penawanan dan
           penembakan langsung di tempat. Peralatan yang dipakai ialah senjata api. Alasan
           penyiksaan korban ialah melawan NKRI.

       Pola penyiksaan yang tidak sesuai prosedur telah menjadi penyakit kronis yang
merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi di Indonesia. Tekanan-tekanan politik dan
intervensi pemegang kekuasaan, yang membuat penyidik tidak mampu berbuat lain.
Pameran kekuasaan karena kepentingan politik tertentu itu demikian mencolok sehingga
memberi kesan para petugas penegak hukum tersebut berfungsi sebagai alat kekuasaan
belaka.22

Box
Penyidikan Segera dan Adil atas Tindak Penyiksaan

         UU No. 8 tahun 1981 mengenai KUHAP menjelaskan bahwa semua kasus termasuk tindak
penyiksaan, prinsip dasar penyidikan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan UU No.8 tahun
1981 bagian e dan UU No.35 tahun 1999 menggantikan UU No.14 tahun 1970 harus diterapkan
antara lain proses pengadilan harus dilakukan dengan segera, tak berbelit-belit dan murah, bebas,
jujur, dan adil pada semua tingkat pengadilan.
         Selanjutnya UU No.28 tahun 1997 mengenai Polisi Indonesia, UU No. 2 tahun 1986
mengenai Pengadilan Negeri, UU No. 14 tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, dan UU No. 31


22
     Ibid., hal. 181.


                                                                                               7
tahun 1997 mengenai Pengadilan Militer, juga sesuai dengan prinsip-prinsip penyidikan segera dan
adil dalam tiap kasus pidana atau pun atas tindak penyiksaan.


Penyiksaan Dalam Masa Transisi: Latar Belakang Pergantian Rezim dan Konstalasi
Imperialisme

Mundurnya Soeharto dari panggung kekuasaan pada pertengahan Mei 1998 melahirkan
kekerasan sosial yang terjadi antara negara dan masyarakat. Hal ini merupakan manifestasi
dari ketidakpuasan masyarakat terhadap proses dan cara-cara penyelenggaraan negara.
Konflik ini bisa berupa konflik antara masyarakat melawan aparat negara (sipil atau
militer) maupun konflik dengan institusi formal negara. Konflik ini dapat berbentuk aksi
massa karena ketidaksenangan terhadap militer dan simbol-simbolnya, aksi-aksi
mahasiswa karena kekecewaan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam
penyelenggaraan negara, kekerasan aparat dalam menangani aksi-aksi tersebut dan lainnya.
Di tahun reformasi 1998, setidaknya tujuh insiden dengan minimal satu korban tewas
terjadi, seperti peristiwa penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti dan Tragedi
Semanggi I.23
         Legitimasi rezim Soeharto ialah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sokongan
kekuatan militer yang represif, meskipun akhirnya diterpa badai krisis sejak Juli 1997,
yang meluluhlantakkan seluruh kerja kerasnya selama 30 tahun. Pelanggaran hak asasi
manusia oleh militer menjadi fakta publik yang tidak terbantahkan. Masyarakat menuntut
agar dwifungsi ABRI dihapuskan. Sepanjang tahun 1998, tampak adanya mata rantai yang
sistematis antara penguasa dan militer melalui tindak perkosaan massal atas perempuan
Tionghoa, penculikan aktivis, penyiksaan dan penembakan. Soeharto mempromosikan
pertumbuhan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber daya alam dan sistem upah
pekerja yang begitu murah. Kebijakan politik, sosial, dan ekonomi dilaksanakan melalui
sentralisasi kekuasaan dan kontrol militer mulai dari tingkat desa sampai tingkat nasional.
Rezim ini menciptakan migrasi internal penduduk dan kekerasan antar-etnik dan antar-
agama.24
         Pada tahun 1997, Bank Dunia melaporkan bahwa hampir 20-30 persen dana
pembangunan yang digulirkan untuk Indonesia jatuh ke tangan pejabat negara dan para
politisi. Kebijakan dan program pemerintah yang didukung oleh donatur internasional telah
menghancurkan keswadayaan dan keamanan sosial komunitas; menciptakan jutaan orang
kelaparan, terserang penyakit, dan tak bermilik. Tindakan pemerintah tidak menjamin
keamanan pangan, penggunaan lahan yang berkelanjutan, peningkatan kesehatan penduduk
dan pengembangan pendidikan rakyat, menolak prinsip hak asasi manusia, menolak
pemerintahan yang bersih dan layak, pengadilan yang merdeka, dan berbagai indikator
pemerintahan yang demokratis lainnya.25
         Pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie – yang akhirnya menggantikan Soeharto
– sejumlah langkah penting diambil berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, yaitu
pembebasan napol dan tapol, kebebasan media masssa, pembebasan institusi negara dari
bentuk-bentuk diskriminasi seperti agama, etnik, dan lainnya. Pembaharuan sistem pemilu
juga dilakukan sehingga pemilu yang jurdil dapat berlangsung pada tahun 1999. Meskipun
demikian, Habibie kehilangan kredibilitas publik – di dalam negeri dan internasional –

23
   Mohammad Zulfan Tadjoeddin, op.cit., hal. 55.
24
    Abigail Abrash, Indonesia after Soeharto, Vol. 3, Num. 34, November 1998; www.foreignpolicy-
infocus.org/briefs/vol3v34_ind_body.html
25
   Ibid.


                                                                                              8
yang konsekuensinya ialah, keguncangan pemerintahan dan krisis ekonomi yang berlarut-
larut. Demonstrasi populer tergelar kembali di Jakarta. Peristiwa Semanggi II terjadi dan
korban jiwa berjatuhan.26
        Saat ini IMF dan Amerika Serikat mendukung pemulihan ekonomi Indonesia
dengan memberikan paket bantuan dana sebesar US$ 42,3 milyar untuk memperbaharui
kondisi sosial dan lingkungan hidup yang rusak. Namun dana sebesar itu disalahgunakan
untuk kepentingan penguasa. Pejabat Bank Dunia menyadari bahwa tidak ada jaminan
dana yang dikucurkan tidak akan menguap ke kantong-kantong pribadi aparatur negara.
        Perkebunan dan pertanian, pertambangan, kehutanan dan projek kelautan menjadi
sumber pemasukan menggiurkan pemerintah, militer dan pengusaha yang menghancurkan
ekonomi komunitas lokal. Militer terlibat dalam banyak konflik tanah. Perampasan hak
milik rakyat atas tanah telah menghancurkan jaringan pengaman sosial masyarakat secara
alami. Konflik tersebut penuh dengan intimidasi dan pelanggaran hak asasi manusia seperti
penyiksaan, penculikan, penembakan, dan perkosaan. Insiden kekerasan negara-
masyarakat terjadi di banyak daerah. Jumlah insiden antara tahun 1998 sampai 2001 yaitu
83 kali, tersebar di 67 kota dengan menelan korban minimal 46 orang.27 Insiden yang
meningkat tajam itu mengindikasikan bangkitnya keberanian masyarakat dalam
menyalurkan ketidakpuasannya dalam bentuk kekerasan yang seiring dengan melemahnya
peran militer. Hal ini menjadi kecenderungan baru setelah reformasi.
        Perubahan politik ke arah yang lebih demokratis mendapatkan momentum yang
tepat ketika Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri terpilih secara demokratis
sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Agustus 1999. Kedua tokoh ini memiliki
sumber dukungan dan basis politik yang kuat untuk memulai proses transisi ke demokrasi
di Indonesia. Fajar perubahan tampak mulai menyingsing di Indonesia.
        Di bawah pemerintahan yang baru, pemerintahan Gus Dur dan Megawati, langkah-
langkah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta
membangun kembali dan meletakkan kerangka hukum yang kokoh bagi usaha-usaha
pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia, yang selama pemerintahan Orde
Baru (Soeharto) terabaikan. Langkah-langkah ini telah dirintis oleh pemerintahan
transisional B.J. Habibie antara lain dengan mendorong disahkannya TAP MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, kemudian diikuti dengan pengesahan
serangkaian UU di bidang hak asasi manusia, seperti UU No. 39/1998 tentang HAM, UU
No. 5/1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, UU No. 29/1999 tentang
Ratifikasi Konvensi Diskriminasi Rasial, dan pengajuan Peraturan Pengganti Undang-
undang mengenai Peradilan Hak Asasi Manusia, yang dibawah pemerintahan Gus Dur-
Megawati diubah menjadi UU No.26/2001 tentang Pengadilan HAM.

Box
Ratifikasi 6 Konvensi

Hingga kini pemerintah Indonesia hanya meratifikasi 6 konvensi internasional hak asasi
manusia dari 25 konvensi pokok internasional. Dari 6 konvensi yang sudah diratifikasi itu
belum termasuk di dalamnya ratifikasi terhadap 2 kovenan terpenting, yang sering disebut
sebagai International Bill of Human Rights, yaitu Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan
Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.


26
     Ibid.
27
     Mohammad Zulfan Tadjoeddin, op. cit., hal. 56.


                                                                                        9
Ke 6 konvensi yang sudah diratifikasi itu adalah: (1) Konvensi mengenai Hak-hak Politik
Perempuan; (2) Konvensi mengenai Penghapusan Apartheid di bidang Olah Raga; (3)
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan; (4)
Konvensi mengenai Hak Anak; (5) Konvensi mengenai Anti Penyiksaan; dan (6) Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.

        Di tengah arus pembaharuan yang sedang dilakukan, terjadi ledakan konflik dan
kekerasan sosial yang merupakan bagian inheren dari krisis dan transisi Indonesia saat ini.
Pertanyaannya, apakah kekerasan sosial merupakan instrumen yang diperlukan untuk
memicu suatu transisi, atau merupakan biaya sosial yang tak terelakkan dari suatu transisi?
        Indonesia tengah berada dalam suatu transisi yang historis. Transisi Indonesia
setidak-tidaknya terdiri atas tiga perubahan besar. Pertama, transisi dari suatu sistem
politik dan pemerintahan yang otokratis menuju suatu sistem yang demokratis. Kedua,
transisi dari sistem ekonomi yang bersifat kapitalisme kronistik dan patron-klien menuju
suatu sistem ekonomi pasar yang berdasarkan pada suatu aturan permainan yang jelas.
Ketiga, transisi dari sistem sosial, politik dan ekonomi yang sentralistik menuju sistem
yang terdesentralisasi. Proses transisi ini sedang berlangsung dan tidak ada yang dapat
memastikan apakah transisi itu akan berhasil mencapai keadaan yang diinginkan dan
berlangsung mulus. Tidak ada pula yang dapat memastikan berapa lama waktu yang akan
dibutuhkan untuk mencapai suatu keadaan keseimbangan sosial politik yang baru.28
    Perubahan di tingkat nasional Indonesia berkaitan erat dengan konstalasi imperialisme.
Proses globalisasi (sosial, ekonomi, politik, budaya) yang diciptakan oleh kekuatan
dominan dipaksakan melalui serangkaian krisis yang menumpuk dan berkelanjutan dalam
distribusi ekonomi dan politik, keuangan, fungsi pemerintahan dan kemunduran negara
kemakmuran. Dalam kaca mata penganut liberalisme, terjadinya krisis dianggap sebagai
kegagalan negara dalam menjalankan peran pembangunan ekonomi. Oleh karena itu,
langkah yang tepat untuk memulihkan ekonomi justru melalui liberalisasi ekonomi.
    Terdapat enam poin utama liberalisme masa kini, yaitu: (1) pengaturan pasar secara
bebas oleh korporasi dan perusahaan dari campur tangan pemerintah mana pun dan tanpa
mempedulikan kehancuran sosial; (2) memangkas semua pelayanan sosial (pendidikan,
kesehatan); (3) melakukan regulasi untuk membatasi peran negara yang mengurangi
tingkat keuntungan korporasi (peran negara dalam melindungi lingkungan dan keselamatan
kerja); (4) privatisasi (negara harus menjual semua perusahaan kepada investor); dan (5)
menghilangkan konsep kepemilikan bersama dan komunitas.
    Oleh korporasi transnasional, batas-batas wilayah, kehormatan dan kedaulatan suatu
negara ditembus dan dikuasai secara tidak langsung, menciptakan ketergantungan ekonomi
nasional pada modal asing, monopoli ekonomi-politik melalui institusi internasional seperti
IMF, Bank Dunia, WTO.29


Gambaran Umum Penyiksaan Masa Pemerintahan Megawati

Sepanjang tahun-tahun pemerintahan Megawati Soekarnoputri, kasus-kasus penyiksaan
berskala nasional tampaknya kurang menonjol. Di beberapa daerah konflik seperti Aceh,
Papua, Maluku, dan Poso, yang terjadi justru tindak kekerasan bersenjata, meskipun di
Aceh dan Papua kasus penyiksaan masih menyisakan kisah penderitaan para korban.

28
     Ibid., hal. 11.
29
     WALHI, Tanah Air, dalam “Editorial”, No.2/TH XXII/2002.


                                                                                        10
Tetapi dari aspek korban dan pelaku, serta kelas dan posisi sosial korban maupun
kekerasan, maka ragam-jenis penyiksaan yang menonjol sepanjang masa pemerintahan
Megawati dapat disebutkan antara lain.
       (1) Kasus penyiksaan di lembaga pemasyarakatan atau kantor polisi, seperti kasus
penganiayaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan perempuan di Tangerang.
Endah (bukan nama sebenarnya), selama dua tahun harus mendekam dalam penjara,
karena kasus penganiayaan yang dilakukannya. Endah dan beberapa temannya mengalami
perlakuan kasar petugas Lembaga Pemasyarakatan. Semua petugas di lembaga
pemasyarakatan perempuan ini adalah laki-laki. Endah dan teman-temannya dicabuli
petugas LP. Tina, seorang napi cilik, pernah mendapatkan perlakuan kejam petugas
penjara. Sekujur badannya biru lebam karena dipukuli petugas. Sementara itu, Ayu, teman
Tina, dipaksa mencabuti rumput berjam-jam lamanya kemudian disetrap, disuruh berdiri
dengan satu kaki dibawah terik matahari. Ayu yang tak mampu tegak berdiri disetrum
kakinya hingga gadis kecil itu meraung-raung kesakitan.30
       Di Yogyakarta, seorang tahanan bernama Aan Yulianto disiksa di dalam selnya
oleh empat orang anggota Brimob. Dua orang temannya, yang kerap mengunjunginya, juga
diciduk dan dijadikan tersangka. Kasus yang bermula dari perkelahian antar kelompok
pemuda di suatu diskotek di Jalan Magelang, Yogyakarta itu memakan korban seorang
anggota brimob, Totok Sugiarto, yang berlumuran darah tertusuk. Keadaan ini memicu
anggota brimob lainnya mengamuk. Aan tertangkap dan dijebloskan ke dalam penjara,
kemudian disiksa beramai-ramai. Setelah diperiksa di rumah sakit, ternyata 2 tulang
rusuknya patah, serta bagian dalam tubuhnya dan hatinya robek.31
       (2) Kasus penyiksaan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Tindak penyiksaan
dialami oleh TKI yang akan dipulangkan paksa oleh pemeritah Malaysia. Mereka yang
mencoba bertahan, dengan tuduhan pekerja ilegal atau pendatang haram, bila ketahuan
oleh petugas keamanan Malaysia (pasukan khusus pemburu pendatang haram) akan diadili
dan menerima hukuman siksa berupa cambukan di badan lima kali, serta hukuman penjara
selama 5 tahun, dan membayar denda sebesar 10 ribu ringgit (Rp 24 juta). Pekerja ilegal
Indonesia yang ada di Malaysia berjumlah 250 ribu orang dari 1,6 juta tenaga kerja
Indonesia yang bekerja di sana.32
       Kasus penyiksaan juga dialami pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia. Juli
2002, seorang penduduk Singapura, Ng Hua Chye (47) dijatuhi hukuman penjara 18,5
tahun, karena membunuh dan menyiksa berbulan-bulan seorang PRT asal Indonesia. Hua
Chye dinyatakan bersalah, karena membiarkan korban kelaparan, memukul dengan palu,
dan menyiram korban dengan air panas. Banyak agen PRT yang merekrut wanita muda tak
berpendidikan dari Indonesia dan Filipina tidak memperhatikan etika profesional. Agen-
agen itu merekrut pekerja di bawah umur. Wanita-wanita miskin dari Indonesia sering
diharuskan bekerja keras dan tak memiliki kebebasan. Kadang mereka disiksa secara fisik.
KBRI di Singapura menerima sekitar seratus keluhan setiap bulan dari PRT, karena gaji
mereka tidak dibayar. Menurut Renvyannis Gazali, konsultan KBRI urusan PRT,
setidaknya 18 PRT berlindung di KBRI, karena mendapat siksaan fisik dari majikan
mereka.
       (3) Kasus penyiksaan antar-aparat keamanan. Dua anggota Batalyon Infantri 753
Arga Vira Tama Nabire, Papua, menganiaya anggota Polres Nabire. Prada Marthinus
Manggo dan Serda Umar Bariwijaya menganiaya anggota Polres Nabire Frangky D.K
hingga tewas. Penganiayaan yang dilakukan kedua terhukum terjadi pada 11 Agustus 2001

30
   Tempo, 3 November 2002.
31
   Tempo, 21 April 2002.
32
   Tempo, 18 Agustus 2002.


                                                                                     11
di Jalan Pemuda Nabire. Aksi itu dilatarbelakangi balas dendam terhadap pemukulan rekan
mereka saat mabuk. Hakim menilai, Marthinus tak layak menjadi militer karena
melakukan tindak pidana berat.
        (4) Kasus penyiksaan keluarga (domestic violence). Sejak 27 Juli 2002, Andres
Andriyanto (7) melarikan diri dari rumah dan belum diketahui keberadaannya. Andres
adalah anak kandung Ny Maria Margaretaha (32) dan anak tiri Paulus Poppe Mbulu (43).
Andres minggat, karena sering mendapat perlakuan tidak sewajarnya dari ayah tirinya.
Para tetangganya sering memergoki Andres dipukuli Paulus. Perbuatan itu sering juga
dilakukan di depan istrinya, Maria. Menurut sejumlah warga, Maria tidak berani berbuat
apa-apa karena takut dengan Paulus.
        Andres tercatat sebagai siswa kelas 2 SDN Kendangsari II. Karena itu, minggatnya
bocah laki-laki itu tidak hanya membuat ibu dan para tetangganya bingung, tetapi juga para
guru yang selama ini mendidiknya ikut prihatin. "Dia itu anak pintar dibandingkan teman-
temannya. Itulah sebabnya, begitu kami mendapat laporan dia kabur dari rumah, karena
sering dipukuli ayahnya, maka para guru di sini langsung ikut mencari, namun belum
membuahkan hasil," kata Kepala Sekolah Suwartinah.
        (5) Kasus penyiksaan dalam penggusuran warga. Tidak terima tanah dan rumahnya
digusur, warga RT 01 dan 02, di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelapa Gading (Jakut),
bentrok dengan aparat Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib). Akibatnya, puluhan orang
luka-luka. Bentrokan diwarnai aksi lempar batu dan pemukulan. Pemicunya, aparat
Tramtib yang dibantu beberapa preman, melakukan kekerasan terhadap warga yang
mempertahankan rumahnya. Menurut salah seorang warga, Abdul Rasyid (60), sekitar 500
aparat Tramtib dibantu dengan puluhan preman, membongkar paksa bangunan warga
dengan tiga buldozer. Mereka meratakan 300 bangunan.
        Warga terpaksa melawan. Mereka bertarung untuk mempertahankan tempat
tinggalnya. Bentrokan fisik akhirnya tidak terhindarkan. Aparat Tramtib dari Satpol,
Banpol dan Linmas dibantu satu satuan setingkat kompi aparat kepolisian dan puluhan
preman. Mereka menggunakan senjata berupa tongkat kayu, besi bahkan tombak dan
panah. Akibatnya, warga lari kocar-kacir ke arah pinggiran Kali Sunter di Jalan Inspeksi
dan Jalan Yos Sudarso. Sementara itu, tiga buldozer membongkar rumah warga. Dua
warga tertangkap. Keduanya lalu dihajar Tramtib beramai-ramai. Yadi dan Anto, nama dua
warga itu babak belur.
        Selain dua warga yang luka dihajar aparat Tramtib, tujuh warga lainnya pun
mengalami luka parah. Mereka adalah Kusman yang mengalami luka di punggung
belakang akibat terkena panah, Bopo luka di sekujur tubuh, Jiyo luka memar di pipi, Niat
mengalami luka punggung terkena panah, dan Rasum luka pada paha kanan. Mereka lalu
dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan.
        "Pembongkaran ini inisiatif PT Sari Kebun Jeruk Permai. Mereka menganggap
tanah seluas 20 hektar ini miliknya. Padahal ratusan kepala keluarga tinggal di tempat ini
sudah lama. Surat-surat mereka aspal (asli tapi palsu) dari Orde Baru," kata Abdul, juru
bicara warga. Di atas tanah itu akan didirikan pusat perkantoran dan pertokoan
Mediterania Square. Saat ini, dari 20 hektar tanah tersebut, sudah 17 hektar di antaranya
yang ditimbuni, sedangkan sisanya yang masih ditempati warga, mulai diratakan dengan
tanah.
        Jumlah warga yang menempati lahan itu sekitar 700 KK atau 1500 jiwa. Aksi
pembongkaran paksa ini bertentangan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
No.15/1955 yang mengatakan, harus ada ganti rugi bila terjadi pembongkaran rumah
warga. "Sampai saat ini, kami nggak dapat ganti rugi. Kami pun tidak pernah diajak
berunding," tandas Abdul. Ia mengakui bila selama ini warga sudah mendapatkan surat


                                                                                       12
peringatan dari Camat Kelapa Gading, Sri Jumiati, sejak 15 Oktober 2002. Isinya, warga
diminta secara sukarela membongkar rumahnya sendiri dalam waktu 3 x 24 jam. Lantas,
pada tanggal 19 dan 22 Oktober turun surat perintah pembongkaran dari wali kota Jakarta
Utara.
       (6) Kasus penyiksaan masyarakat sipil oleh preman politik (Premanisme Politik).
Tindak kekerasan pun dialami oleh anggota Konsorsium Miskin Kota (UPC) ketika
melakukan aksi-aksi menentang kebijakan gubernur DKI Jaya, Sutiyoso. Penyiksaan
terhadap anak-anak dan perempuan dilakukan oleh gerombolan preman yang tergabung
dalam Forum Betawi Rembug (FBR). Bahkan seorang anggota Komnas Perempuan,
kepalanya terluka akibat pukulan benda keras di kepalanya. Beberapa orang anggota FBR
sempat merusak dan melempari kaca-kaca kantor Komnas Perempuan, yang berdekatan
dengan Komnas HAM.


Kasus Penyiksaan dalam Konflik Agraria

1. Latar Belakang Ekonomi-Politik

Watak politik rezim Orde Baru yang menindas hak asasi manusia merupakan konsekuensi
sejarah, yaitu: lemahnya kekuatan borjuasi domestik, dihancurkannya gagasan dan gerakan
politik radikal, relasi dan struktur ketergantungan terhadap modal asing. Racikan faktor-
faktor tersebut melahirkan negara otoritarian dan rezim politik yang militeristik,
teknokratis namun bergantung penuh pada modal asing. Watak seperti itulah yang
memberikan keleluasaan bagi rezim Orde Baru untuk membangun struktur ekonomi yang
memapankan kalangan birokrat, militer dan kroni penguasa, serta mengabaikan
pembangunan masyarakat yang berbasiskan perikemanusiaan dan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan yang represif dan militeristik membuahkan
pelanggaran dan kekerasan terhadap hak asasi manusia.33
        Pergeseran-pergeseran politik yang terjadi pasca rezim Soeharto tidak serta merta
merombak dan menegasikan watak dan titik-tolak rezim Orde Baru. Secara mendasar,
watak dan titik-tolak tersebut terus dipertahakan dalam pemerintahan transisi mulai B.J.
Habibie, Gus Dur, dan kini dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Konservatisme
menguat kembali, ketergantungan pada modal asing kian akut bahkan memuluskan jalan
bagi berbiaknya neo-liberalisme di Indonesia. Terjerumusnya pemerintahan transisional ini
ke dalam perangkap kepentingan lembaga-lembaga dana internasional tampak dari
penghapusan kebijakan sosial dalam perusahaan dan lembaga negara, seperti subsidi
pendidikan, kesehatan, perumahan, listrik, pangan, air minum, dan lainnya. Rezim Mega-
Hamzah melepaskan seluruh aset dan pranata sosial yang ada ke tangan mekanisme pasar
dan logika modal neo-liberalisme. Dengan demikian, negara tidak lagi bertanggung jawab
atas perikehidupan seluruh rakyat Indonesia alias “homo homini lupus”.34
        Belum berubahnya watak rezim transisional dan relasinya dengan Orde Baru itulah,
yang menyebabkan status pemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya alam
menjadi problem tersendiri saat ini. Nasib si miskin; kaum tani, kaum miskin kota, buruh,
nelayan, bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati sang penguasa. Mereka menjadi
korban ketidakpedulian negara dan tiadanya perspektif pembangunan sosial, ekonomi,
politik dan budaya yang menjamin keadilan sosial. Terabaikannya hak-hak sosial, ekonomi

33
   YLBHI, “Catatan Atas Tahun 2002: Globalisasi, Komunalisme dan Negara Sosial: Problem-problem Hak
Asasi Manusia dalam Masa Pasca Otoriterian”, Laporan No.2, Januari 2003.
34
   Bahasa Latin, artinya: manusia adalah serigala bagi sesamanya.


                                                                                                13
dan budaya dapat dilihat dari pemenuhan aspek-aspek: pendidikan, kesehatan, perumahan,
pekerjaan, pangan dan lainnya.
        Hak atas standar hidup yang layak berkaitan dengan hak-hak lainnya. Dalam
pemenuhan hak-hak ini, pemerintah Indonesia harus mampu memproteksi hak-hak
masyarakatnya. Pemerintah Indonesia harus melakukan koreksi terhadap sistem
perdagangan dunia dan Asia yang merugikan rakyat. Begitu pun terhadap lembaga-
lembaga dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Peran pemerintah untuk melakukan proteksi
bagi masyarakat telah gagal. Fasilitas subsidi di sektor-sektor pelayanan publik dihapuskan
atas permintaan lembaga-lembaga ekonomi dunia tersebut. Penghapusan dan penghentian
subsidi tersebut tidak diiikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan publik oleh negara.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi aliran dana bagi kepentingan hidupnya terbatasi
oleh intervensi birokrasi pemerintahan yang menghambat dan korupstif. Negara juga tidak
mencegah kerusakan lingkungan yang mayoritas dilakukan oleh para pengusaha real
estate, pertambangan, perkebunan, dan HPH.
        Di perkotaan, penyediaan fasilitas hunian dan sanitasi lingkungan masih sangat
jauh dari kelayakan. Pendidikan dasar bagi anak-anak usia sekolah tak dapat dinikmati
sebagian besar anak-anak di Indonesia. Fenomena anak jalanan adalah indikasi ke arah itu.
Hanya golongan tertentu yang dapat mengenyam pendidikan dengan baik. Kemiskinan
menciptakan kebodohan. Kebodohan mengakibatkan ketertindasan. Ketertindasan
melahirkan ketidakadilan dan kemelaratan baru. Hal ini merupakan lingkaran setan.
        Dalam persoalan perburuhan, berkaitan erat dengan keadaan ekonomi dan politik di
tingkat nasional dan internasional. Ekonomi politik Indonesia berada dalam masa
transisional, yaitu dari rezim otoritarian menuju rezim “demokratis”. Lemahnya kekuatan
buruh dalam menghadapi para pemodal asing dan negara merujuk kepada faktor lemahnya
kesadaran berorganisasi dan politik organisasi buruh yang ada. Di samping itu, badai
globalisasi dan agenda neo-liberal telah menciptakan standar kesejahteraan dunia dan
kemanusiaan kian menurun.
        Negara mengalami kegagalan ketika melansir RUU tentang Perkebunan yang tidak
menjamin hak-hak petani. Upaya pemanfaatan lahan pertanian dan reclaiming hak atas
tanah dalam RUU tersebut diklasifikasikan sebagai tindak kejahatan (kriminal).
Pengklasifikasian ini akan memotong kerja-kerja pemenuhan hak atas standar hidup yang
layak atas inisiatif masyarakat sendiri. Tanpa tanah, sebagai alat produksi, petani akan sulit
memenuhi kebutuhan dasarnya, terlebih meningkatkan taraf hidup keluarganya.35
        Eksploitasi berkelanjutan juga dialami kaum nelayan. Sektor ekonomi kelautan
masih jauh tertinggal dibandingkan sektor industri lainnya yang mengandalkan
pemanfaatan sumber daya alam. Kerusakan lingkungan di kawasan pesisir dan laut tidak
hanya diakibatkan oleh industri yang berkaitan dengan perikanan. Hampir semua limbah
industri bermuara ke pantai.
        Sementara itu, industri pembalakan hutan dan pertanian intensif yang menggunakan
asupan kimia membawa akibat besar di kawasan pesisir. Degradasi ekosistem menjadi
penyebab menurunnya tingkat produktivitas sumber daya pesisir dan laut Indonesia.
Persaingan yang tidak sehat dan adil antara pengusaha perikanan skala besar dengan
nelayan tradisional terjadi di seluruh Indonesia. Masyarakat nelayan tradisional tidak
mendapatkan dukungan atas haknya untuk mengakses dan mengontrol sumber daya laut.
Infrastruktur dan rendahnya tingkat kesejahteraan sosial tidak membantu nelayan dalam
mengatasi berbagai persoalannya. Sering nelayan tradisional dipersalahkan atas kerusakan
lingkungan yang terjadi.36
35
     YLBHI, op. cit., hal. 4.
36
     IPF Secretariat, Seruan Aksi, 2002.


                                                                                           14
2. Sejarah Konflik Pertanahan
Konflik pertanahan di Indonesia terjadi sejak masa feodalisme, kolonialisme hingga kini.
Konflik ini tidak pernah usai. Pada masa kerajaan-kerajaan, telah terjadi berbagai
kerusuhan sosial yang dilancarkan kalangan rakyat kecil terhadap aristokrat kerajaan
berkaitan dengan penguasaan wilayah (tanah dan manusia). Sejarah penguasaan tanah di
Jawa, penuh dengan kisah-kisah perseteruan menyangkut konflik pertanahan. Masuknya
kolonialisme Belanda dengan membuka lahan-lahan perkebunan di Sumatera dan Jawa
semakin melestarikan eksploitasi dan konflik tersebut. Pola perkebunan lokal yang
tradisional dihancurkan dengan masuknya kolonialisme Belanda pada abad 17.
        Pemerintah kolonial Belanda menggunakan pendekatan yang berbeda dalam
pengelolaan tanah, yaitu dengan sistem tanam homogen (monokultur); ekspansi wilayah
untuk penanaman komoditi, pengolahan, pemukiman buruh perkebunan; serta mobilisasi
tenaga kerja dan diskriminasi rasial.37 Sedangkan secara historis, konflik pertanahan di
Indonesia dapat diringkas sebagai berikut:

       (1) Pada masa pemerintahan V.O.C di Indonesia (1602-1800), diterapkan
eksploitasi komoditi ekspor dengan menggunakan sistem tanam paksa, yaitu berupa
penyerahan wajib dan kontingensi berdasarkan kuota yang ditentukan. Sistem tersebut
dikenakan pada suatu daerah atas berbagai alasan, seperti penaklukan, perjanjian, dan
kontrak antara kedua belah pihak.
       Di masa pendudukan Inggris dibawah kekuasaan Raffles (1812-1816) diterapkan
sistem land rent atau sistem pemungutan pajak tanah yang merupakan bagian dari sistem
sewa tanah. Sistem tersebut adalah kebijakan ekonomi dan perkebunan yang diciptakan
Raffles, sebagai penganut paham liberalisme. Raflles menginginkan sistem perkebunan
yang bebas dari segala unsur paksaan dan ikatan feodalis.
       Juga disusun kebijakan dengan mengubah tiga asas, yaitu penggunaan sumber daya
tanah, tenaga, dan ikatan birokrasi tradisional yang mendasarinya. Pertama,
menghapuskan segala bentuk penyerahan wajib dan rodi. Rakyat bebas menanam dan
menjual hasil tanaman. Kedua, pengawasan atas tanah secara terpusat dan langsung,
penarikan pungutan dan sewa dilakukan tanpa perantara Bupati. Ketiga, dengan asumsi
bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka petani penggarap tanah
dikategorikan sebagai penyewa tanah pemerintah kolonial, yang berkewajiban membayar
sewa tanah yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah kolonial.38
       (2) Pada masa pemerintahan Belanda (1830-1870), kebijakan perkebunan yang
dikembangkan adalah sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem ini diberlakukan karena
pemerintah Belanda mengalami kebangkrutan ekonomi dan dilanda hutang yang besar.
Sistem tanam paksa merupakan kombinasi sistem penyerahan wajib ala V.O.C dengan
sistem pajak tanah ala Raffles. Pada tahun 1870, pemerintah kolonial menerapkan
Agrarische Wet atau Undang-undang Agraria. Melalui penerapan undang-undang ini
pemilik modal asing (Belanda maupun Eropa) mendapat kesempatan luas berusaha di
bidang perkebunan. Undang-undang ini melahirkan beberapa peraturan agraria untuk
perkebunan swasta sehingga para pengusaha dapat memperoleh tanah melalui erfpacht,
sewa, dan konsesi.39
       (3) Pada masa kemerdekaan (1945-1948), terjadi pendudukan lahan perkebunan
oleh petani dengan semangat revolusi yang dihembuskan oleh Soekarno. Kaum tani

37
   KUHAP, RUU Perkebunan: Melestarikan Eksploitasi dan Ketergantungan, RACA Press.
38
   Ibid., hal. 6.
39
   Ibid., hal. 7.


                                                                                     15
melakukan penggarapan lahan-lahan perkebunan eks hak erfpacht milik pengusaha
Belanda, Eropa dan Asia.
        (4) Pada periode tahun 1948-1955, Belanda dengan dukungan sekutunya berupaya
mengembalikan kekuasaannya atas wilayah Indonesia melalui Agresi Militer I dan II. Aksi
militer tersebut tidak berhasil, sehingga Belanda mengubah siasatnya dengan cara
perundingan dan negosiasi atau diplomasi. Melalui perundingan Konferensi Meja Bundar
(KMB) Belanda masuk kembali ke Indonesia untuk menguasai aset mereka termasuk
perkebunan.
        (5) Pada periode tahun 1955-1957 terjadi nasionalisasi perusahaan-perusahaan
asing oleh pemerintahan Soekarno, dan berbarengan dengan Pemilu pertama tahun 1955
dibawah sistem Demokrasi Parlementer menjelang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
tahun 1959. Tahun 1960, pemerintahan Demokrasi Terpimpin mengeluarkan Undang-
undang No. 5 tahun 1960 mengenai Pokok-pokok Agraria. UUPA 1960 mengedepankan
janji memerdekakan petani dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian dan
menghapuskan pemberlakuan hukum agraria Barat.40
        (6) Pada masa pemerintahan Orde Baru, Angkatan Darat mengambil-alih lahan-
lahan perkebunan yang dikuasai oleh orang-orang yang dituduh komunis. Inilah awal
penguasaan lahan-lahan perkebunan oleh yayasan-yayasan yang dibentuk oleh Penguasa
Darurat Perang di wilayah-wilayah Kodam, yang terus dipertahankan hingga kini.
Masuknya militer dalam bisnis perkebunan berbenturan dengan logika pengembangan
komoditi yang menuntut kecukupan modal dan teknologi tinggi. Akibatnya, militer men-
subkontrak usaha perkebunan. Masalah-masalah yang penuh kontradiksi inilah yang
menjadi salah satu sebab terjadinya konflik agraria di atas lahan perkebunan hingga kini.
Pada akhirnya, Orde Baru menghapuskan landreform dan menggantikannya dengan
program tata guna lahan dan transmigrasi. Program ini dikenal dengan sebutan Perkebunan
Inti Rakyat (PIR-bun), yang kemudian memperluas wilayah dan intensitas konflik
agraria.41
        (7) Pada masa pemerintahan transisional mulai Habibie, Gus Dur, sampai
Megawati. Kebijakan perkebunan masih bertahan dengan modelnya yang sangat
kapitalistik. Dibawah pemerintahan Gus Dur sempat mencuat gagasan populis untuk
memenuhi harapan kaum tani, yaitu dengan kebijakan penyerahan 40% saham kepada
rakyat dan 60% kepada PTP. Namun, gagasan populis tersebut mendapat tantangan keras
pengusaha yang mengerahkan ribuan buruhnya ke DPR. Sementara itu, DPR sendiri tidak
pernah jelas sikap keberpihakannya terhadap nasib kaum tani yang dirampas tanah-
tanahnya. Militerisasi dalam sektor perkebunan terus bercokol hingga pemerintahan
Megawati.
        Secara singkat, pola penguasaan lahan perkebunan dari masa ke masa dapat dilihat
pada tabel berikut:42

Tabel 1
Sejarah Pola Penguasaan Perkebunan
No. Penguasa/ Tahun                                      Sistem/          Kebijakan
                                                         Perkebunan
1       Pra Kolonial (1200-1600)                         -Kebun campuran
                                                         -Kebun permanen
2       VOC Belanda (1600-1800)                          -Penyerahan wajib

40
   Ibid., hal. 8.
41
   Ibid., hal. 9.
42
   Ibid., hal. 11-12.


                                                                                      16
                                                       -Penyerahan           produksi
                                                       komoditi berdasarkan kuota
                                                       yang ditentukan
3     Pemerintahan Inggris/ Raffles (1812-1816)        -Land rent
                                                       -Penghapusan segala bentuk
                                                       penyerahan wajib dan rodi
                                                       -Rakyat bebas menanam dan
                                                       menjual hasil tanaman
                                                       -Pengawasan atas tanah
                                                       secara terpusat dan langsung
                                                       -Penarikan pungutan dan
                                                       sewa      dilakukan      tanpa
                                                       perantara/Bupati
                                                       -Petani membayar sewa
                                                       tanah yang ditetapkan
4     Pemerintahan Belanda/ Van Den Bosch (1830-1870)  -Tanam paksa
                                                       -Penyerahan wajib dan pajak
                                                       tanah
                                                       -Rakyat wajib membayar
                                                       pajak dalam bentuk hasil
                                                       tanaman pertanian
                                                       -Terbentuknya UU Agraria
5     Pemerintahan Demokrasi Parlementer dan Demokrasi -Nasionalisasi aset-aset milik
      Terpimpin (1945-1966)                            asing
                                                       -UUPA No.5/1960
                                                       -Landreform
                                                       -Unit-unit         perusahaan
                                                       perkebunan           digabung
                                                       menjadi BPU-PPN
6     Pemerintahan Orde Soeharto (1967-1998)           -Pengambil-alihan       lahan-
                                                       lahan     perkebunan      oleh
                                                       militer dengan menggunakan
                                                       stigmatisasi PKI
                                                       -Subkontrak       pengelolaan
                                                       perkebunan
                                                       -Program tata guna lahan dan
                                                       transmigrasi
                                                       -Proyek PIR-Bun
                                                       -Pembentukan PTP
                                                       -Kebijakan PMA-PMDN
7     Pemerintahan Transisional (1998-sekarang)        -Model kemitraan Tebu
                                                       Rakyat Intensifikasi
                                                       -Program kawasan Industri
                                                       Masyarakat Perkebunan


       Dalam bingkai sejarah penindasan yang sangat panjang itulah, konflik agraria
merebak di mana-mana. Kantong-kantong kemiskinan tercipta di basis-basis perkebunan
sebagai konsekuensi logis dipertahankannya sistem nilai, struktur, dan relasi sosial-
ekonomi agraria oleh rezim Soeharto hingga rezim Megawati. Ketimpangan struktur dan
penguasaan lahan adalah realitas sosial yang menyedihkan dan memiskinkan petani.
Pemerintah terus menyetujui pembangunan perkebunan yang harus merampas tanah-tanah
hak ulayat rakyat di berbagai daerah.

                                                                                        17
        Pasca rezim Soeharto, lahir perlawanan-perlawanan petani dan masyarakat
perkebunan untuk merebut kembali (reclaiming) tanah-tanah yang dirampas pengusaha,
penguasa, birokrat, dan militer. Usaha reklaim terjadi sebagai akibat dari kebijakan agraria
yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya petani.
        Respon pemerintah dalam menghadapi upaya pemulihan hak sosial ekonomi dan
budaya oleh petani adalah mengedepankan kekerasan. Pola kekerasan yang dilakukan
meliputi pembumihangusan wilayah perkampungan petani, penculikan, pembunuhan,
penembakan, penyiksaan, dan kriminalisasi. Penyiksaan terhadap petani dilakukan oleh
preman dan militer yang disewa pengusaha. Dalam perspektif hak asasi manusia,
kekerasan yang dilakukan dalam bentuk penyiksaan terhadap petani merupakan bukti
bahwa pemerintah tidak berkeinginan menuntaskan persoalan agraria, bahkan
membungkam perjuangan petani yang hendak mencari keadilan.

Tabel 2
Rekapitulasi Sengketa Agraria di Indonesia Masa Orde Baru
Wilayah               Jumlah kasus         Luas           lahan   Jumlah KK yang
                                           Bersengketa (ha)       menjadi korban
Sumatera              382                  360.712,62             69.783
Jawa                  907                  449.656,99             146.713
Bali                  12                   1.019,07               2.438
Nusa Tenggara         42                   15.849,08              674
Kalimantan            64                   18.769,59              4.055
Sulawesi              70                   38.329,63              8.363
Maluku                4                    120.000,14             n.a.
Papua                 16                   48.177,25              151
Jumlah                1.497                1.052.514,37           232.177
Sumber: Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)

       Perubahan politik menyusul jatuhnya Soeharto bukan berarti turut terselesaikannya
kasus-kasus penyiksaan menyusul konflik agraria yang terjadi. Berikut ini kasus-kasus
penyiksaan yang terjadi pada masa pemerintahan-pemerintahan di era reformasi, termasuk
pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
       (1) Kasus Perampasan Tanah di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebanyak 70
warga dari berbagai desa di Labuhan Batu berunjuk rasa di Kantor DPRD Medan menuntut
pengembalian lahan garapan mereka seluas 3.020 ha. Sebelumnya, sebanyak 1.085
keluarga menggarap lahan yang dipersengketakan tersebut. Dalam unjuk rasa, warga desa
tersebut menuntut ketiga perusahaan (PT Rantau Sinar Karsa, PT Binanga Mandala, dan
PT Indo Sepadan Jaya) untuk mengembalikan lahan garapan mereka di lima lokasi yang
berbeda. Juga memprotes tindak pengrusakan yang dilakukan terhadap permukiman warga.
PT Binanga Mandala bersama aparat keamanan setempat mengusir warga setempat yang
bermukim di Dusun Aek Kulim, Desa Mandala Sena. Dalam pengusiran itu sebanyak 143
keluarga menderita kerugian sekitar Rp 250 juta karena kehilangan harta benda mereka
saat pengusiran yang disertai pembakaran dan pengrusakan itu. Beberapa warga
mengalami luka-luka ketika pengusiran terjadi, karena mencoba melawan aparat keamanan
setempat. Banyak warga yang diamankan ke kantor polisi yang juga mengalami tindak
penyiksaan.
       “Sekarang warga terpaksa membangun permukiman baru di sekitar lokasi. Warga
sudah tiga kali mengadukan kasus ini ke Polres Labuhan Batu, tapi tidak ada tanggapan.
Polisi menganggap tidak ada tersangka yang jelas, padahal warga tahu persis pelakunya
adalah manajer perusahaan tersebut,” ujar Lamtagon, salah seorang wakil warga.


                                                                                         18
        Lahan yang dituntut warga tersebut antara lain 1.250 ha di Desa Pematang Seleng
(PT Indo Sepadan Jaya) dan 800 ha di Desa Pangkatan (PT Rantau Sinar Karsa). Sisanya
370 ha di Dusun Aek Kulim Desa Mandala Sena (PT Binanga Mandala), 400 ha di Dusun
Bamban Bidang Seberang Desa Sennah (PT Rantau Sinar Karsa), dan 200 ha di Dusun
Teluk Lesung Desa si Pare-pare (PT Rantau Sinar Karsa).
        (2) Kasus Reklaim Tanah di Ladongi, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tiga warga
Ladongi menjadi korban penembakan polisi di areal perkebunan PT Perkebunan Ladongi.
Ketiga mayat korban tersebut dinyatakan hilang, dan tidak diketahui nasibnya. Ketiga
warga yang diculik itu masing-masing Hafid (29); Ridwan Tuke (30); dan Ismail (35).
Mereka hilang ketika bersama 400 warga lainnya menduduki areal perkebunan di atas
lahan yang dikuasai oleh PT Perkebunan Ladongi. Aksi tersebut dibubarkan polisi dengan
menembaki warga.
        “Polisi harus bertanggung jawab atas hilangnya ketiga warga itu, karena mereka
tiba-tiba menghilang saat polisi menghujani ratusan warga dengan tembakan,” kata Ihsan,
Koordinator Lapangan Front Solidaritas Aksi untuk Masyarakat Ladongi.
        Penembakan di areal perkebunan kakao milik PT Perkebunan Ladongi (anak
perusahaan PT Hasfarm Niaga Nusantara) dilakukan oleh pasukan Brimob Polda Sulawesi
Tenggara. Penembakan itu dilakukan karena ratusan warga yang menuntut pengembalian
lahan perkebunan tak mengindahkan perintah polisi untuk segera keluar dari areal tersebut.
        (3) Kasus Penggarapan Lahan di Desa Darmakradenan, Banyumas, Jawa Tengah.
Gara-gara menggarap lahan sengketa, 11 petani warga Desa Darmakradenan divonis 15
hari kurungan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Ketua Majelis Hakim PN Purwokerto,
M. Daru, menyatakan bahwa para petani bersalah karena menguasai tanah tanpa seizin
pemiliknya. Namun, para petani menyatakan tidak bersalah karena tanah itu milik mereka
yang dikelola turun-temurun. Para petani disidang tanpa didampingi penasihat hukum.
Mereka juga mendapat perlakukan kasar aparat keamanan ketika dikurung dalam tahanan.
        “Kalau kita menerima keputusan itu, berarti kita berada di pihak yang salah.
Kenyataannya, tanah yang dikelola petani adalah benar-benar tanah milik warga
Darmakradenan,” ujar Sarno (34), salah seorang petani yang terhukum kurungan. Menurut
dia, tanah para petani di Darmakradenan diambil alih tentara saat Peristiwa G30S/1965,
dan kemudian disewakan kepada PT Rumpun Sari Antan. Setelah reformasi 1998, para
petani mengambil kembali tanah tersebut.
        (4) Kasus Sengketa Lahan di Sukabumi, Jawa Barat. Petani mengajukan hak atas
tanahnya ke Komisi A DPRD Tingkat II Kabupaten Sukabumi. Pengajuan hak atas tanah
meliputi Desa Cikangkung, dan lokasi lahan yang diajukan berada di Cibanteng dan
Cijoko. Juga di Desa Sumber Jaya, Desa Bumi Asih, Desa Tegal Buleud, Desa Calingcing.
Lokasi lahan yang diajukan berada pada 4 desa seluas 800 Ha. Lahan ini merupakan tanah
KAS Desa yang letaknya berbatasan dengan lahan Kehutanan. Wilayah Cibabi masuk
dalam wilayah Kecamatan Ciracap dan Kecamatan Ciemas. Lahan ini asal mulanya
merupakan lahan bekas erpach Maskapai Cibenda dan bekas peternakan Tuan Gede.
Lahan tersebut di tanami kelapa sawit tegal alang-alang. Luas areal Cibabi 1200 Ha. Lahan
tersebut diolah oleh penduduk yang berjumlah lebih 10.000 KK. 500 KK diantaranya
adalah anggota Himpunan Petani dan Nelayan Pakidulan (HPNP). Di lokasi ini, banyak
anggota HPNP yang sudah mendirikan bangunan rumah dan mengolah lahan pertanian.
        April 2002, ketenangan petani di wilayah Cibabi dan Cikangkung mulai diusik.
Masyarakat yang menduduki dan mengolah lahan di wilayah Cibabi diperintahkan oleh
pihak Perhutani untuk segera mengosongkan lokasi. Menurut pihak Perhutani, lahan di
wilayah Cibabi tersebut termasuk cagar alam atau hutan lindung. Dalam peristiwa ini,


                                                                                       19
terjadi perdebatan antara petugas PPA dan warga masyarakat. Petugas PPA beranggapan
bahwa lahan tersebut merupakan hutan lindung, kenapa warga masyarakat
menggunakannya untuk pertanian dan pemukiman (rumah sudah pakai kayu dan
menggunakan genteng), membangun mesjid besar untuk jumatan dan sudah membuat
rencana dirikan sekolah rakyat di lokasi tersebut.
        Pertengahan April 2002, terjadi operasi militer. Operasi ini merupakan operasi
gabungan dari Brimob, PPA, POL PP, dan Koramil dari tiap kecamatan, serta para preman
bayaran. Dalam operasi militer ini, rumah masyarakat di wilayah Cibabi dibakar, harta
kekayaannya dijarah, dan warga terpaksa mengungsi ke desa-desa. Dengan didampingi
mahasiswa Jakarta, dam aktivis Bina Desa, anggota HPNP mengadu ke Komnas HAM.
        Setelah pulang dari Komnas HAM, masalah bukannya mereda, tetapi aparat makin
brutal. Petani yang berangkat ke Jakarta dikejar-kejar oleh aparat. Surat perlindungan yang
diberikan oleh Komnas HAM, di robek oleh petugas. Hadi, ketua organisasi tani
Calingcing, dituduh sebagai dukun santet dan provokator penggarap tanah. Ia ditangkap
oleh Polsek Tegal Buleud. Kepada tiap petani yang menggarap lahan di wilayah Cibabi,
pihak Aparat minta „uang keamanan‟ sebesar Rp 800.000. Jika tidak membayar „uang
keamanan‟, para petani diteror akan dibunuh secara massal.
        Selain di Cibabi, kasus yang sama terjadi di Kecamatan Tegal Buleud yang
meliputi 4 desa, yaitu desa Sumber Jaya, desa Bumi Asih, desa Tegal Buleud, dan desa
Calingcing. Brimob dibantu Satgas kehutanan dan preman bayaran dikerahkan ke
Kecamatan Tegal Buleud. Ancaman dan teror yang disebarkan adalah, agar para petani
segera mengosongkan lokasi, karena lokasi tersebut akan menjadi proyek PHBM
(Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Warga masyarakat, khususnya anggota HPNP
berusaha untuk bertahan dan sepakat tidak akan keluar dari wilayah tersebut.
        Pada 3 Juni 2002, di Tegal Buleud, Jamal dan Herman ditangkap oleh pasukan
Brimob. Mereka dibawa Polres Sukabumi. Pada 5 Juni 2002, sebanyak dua jip Brimob dan
Intel Kapolres Sukabumi memasuki kampung untuk menangkap dan menculik Ispada dan
Karmidi. Petugas intel dan Brimob juga mencari ketua HPNP. Peristiwa ini menyebabkan
anggota HPNP mengalami kekalutan dan kekacauan, sehingga para anggota HPNP
kemudian menyelamatkan diri ke Sukabumi.
        Pada 17 Juni 2002, terjadi lagi penangkapan terhadap anggota HPNP. Kali ini
anggota HPNP yang ditangkap adalah Enoh, Gagay dan Eloy di wilayah Cikangkung.
Penangkapan dilakukan dengan tuduhan pidana, yaitu melakukan penganiayaan terhadap
petugas pengusaha. Awal kejadian yang sebenarnya adalah, adanya pemungutan pancen
(cukai) sebesar 10 kg per patok gabah. Pancen tersebut ditolak oleh petani. Penolakan
petani tersebut, ditanggapi oleh pihak aparat dengan melakukan penghinaan dan
penganiayaan massal kepada 300 orang petani. Para petani tidak menyerah begitu saja.
Tetapi melakukan perlawanan. Akibatnya dipihak petugas 3 orang babak belur.
        Pada 19 Juni 2002, kembali terjadi pembakaran rumah petani oleh kelompok
preman bersama aparat Brimob. Akibatnya rumah dan harta benda masyarakat habis
terbakar. Pembakaran ini dilakukan ketika warga masyarakat tidak di rumah, karena berada
di masjid sedang melakukan ibadah Jumat.

Box
Korban Sengketa Lahan

Penganiayaan dalam konflik agraria sebagai berikut: (1) Sekitar 479 petani dan aktivis petani
dianiaya dalam 41 kasus konflik; (2) 12 petani terbunuh dalam 14 kasus; (3) 134 petani ditembak
ditempat dalam 21 kasus; (4) 25 petani diculik dalam 7 kasus; (5) 936 petani ditahan dalam 77
kasus; (6) 284 rumah atau gubuk dibakar dalam 25 kasus; (7) Kurang lebih 307,954 ha lahan


                                                                                            20
garapan siap panen dihancurkan; (8) 1.901 petani dan aktivis diteror dalam 157 kasus; (9) 1.809
petani diintimidasi dalam 202 kasus; (10) Kekerasan dan perkosaan 1 orang; penculikan dan
penganiayaan petani dan aktivis terjadi dalam 88 kasus.




                                                                                            21
Tabel 3
Lahan Hasil Reclaiming Petani di Sukabumi
No. Lokasi          Tahun        Luas    Lahan   Organisasi Jumlah           Keterangan
      Reclaiming    Awal         Reclaiming      Tani Yang Anggota           Penting Lainnya
                    Reclaimi Anggota             Mereclaim                   Menurut FO
                    ng           2001    2002    ing        LK PR      JM
                                                                       L
1     Desa Kerta 1993          150 ha   187 ha   HPNP      123         225   Aman bertani
      jaya
2     Mekar jaya 1994          60 ha    160 ha   HPNP      115   140   255   Masyarakat giat
                                                                             bertani        dan
                                                                             membuka sampai
                                                                             ke         wilayah
                                                                             kehutanan
3     Langkap jaya   1994      50 ha    30 ha    HPNP      40    49    89    Aman bertani
4     U. Genteng     1989      31 ha    80 ha    HPNP      100   150   250   Nelayan sedang
                                                                             kosong tidak ada
                                                                             ikan             di
                                                                             gelombang besar
5     Ciburial       1989      40 ha    150 ha   HPNP      30    37    67    Aman bertani
6     Cikangkung     1999      100 ha   100 ha   HPNP      200   315   515   Tanah     dikuasai
                                                                             rakyat    semakin
                                                                             sadar akan OR
7     Sumber jaya    1999      150 ha   200 ha   HPNP      250   300   550   Lokasi ditanami
                                                                             dan diduduki
8     Bumi Asih      1999      200 ha   300 ha   HPNP      200   302   502   Pemimpinnya
                                                                             sedang diadili di
                                                                             pengadilan
9     Tegal Buleud   1999      200 ha   200 ha   HPNP      260   281   541   Rakyat kompak
                                                                             menggarap
10    Calingcing     1999      150 ha   HPNP     HPNP      107   121   291   Rakyat
                                                                             menggarap lahan
                                                                             sebagian
11    Sinar laut     1998      50 ha    30 ha    HPNP      300   350   650   Ketua OTl dikejar
                                                                             preman bayaran,
                                                                             tanah     dikuasai
                                                                             oleh PIR-BUN
12    Cibabi         1999      500 ha   10.000   HPNP      10.   10.   20.   Cibabi      hancur
                                        ha                 000   050   050   diusir oleh PPAO
                                                                             Perhutani dengan
                                                                             menggunakan
                                                                             brimob,     satgas,
                                                                             preman
13    Jampang        1984      300 ha   300 ha   Tokoh     250   300   550   Konflik dengan
      Kulon                                      gabung ke                   HGU         Marca
                                                 HPNP                        Buana
14    Baros          2002      -        100 ha   HPNP      100   112   212   Penguasaan tanah




                                                                                    22
23

								
To top