Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Teknis Penyusunan RPJMD

VIEWS: 981 PAGES: 67

Capacity Building DPRD Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Tolitoli di Orchardz Hotel-Jakarta, 17 Maret 2011

More Info
									dadang-solihin.blogspot.com   2
     Nama                    : Dadang Solihin
     Tempat/Tgl Lahir        : Bandung 6 November 1961
     Pekerjaan               : Direktur Evaluasi Kinerja
                                       g
                               Pembangunan Daerah
                               Bappenas
     Alamat Kantor           : Jl. Taman Suropati No. 2
                               J k t 10310
                               Jakarta
     Telp/Fak Kantor         : (021) 392 6248
     HP                      : 0812 932 2202
     Email                   : dadangsol@yahoo.com
     Website                 :
        http://dadang-solihin.blogspot.com

www.dadang-solihin.blogspot.com                      3
                            Materi



•   Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand
    (PDB)
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
•   K      l Perencanaan
    Kegagalan P
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
•   Rencana P b
    R        Pembangunan J     k Menengah D
                           Jangka M                 h
                                           h Daerah (RPJMD)
•   Penyusunan RPJMD

                         dadang-solihin.blogspot.com                   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
          g                       (   )
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         6
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
         g
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 7
dadang-solihin.blogspot.com   8
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
         g        p          g
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

         p        g
    Kabupaten dengan                                   j
                                                   Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     9
dadang-solihin.blogspot.com   10
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
         g
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                                                ,
                                             Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      11
dadang-solihin.blogspot.com   12
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   13
Proses Perencanaan
  Pendekatan Politik:
  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
  planning), khususnya p j
  p      g)         y penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  Proses Teknokratik:
  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
  lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
  bertugas untuk itu.

  Partisipatif:
  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
  antara lain melalui Musrenbang.

          top-down      bottom up:
  Proses top down dan bottom-up:
  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


           dadang-solihin.blogspot.com                         14
 ua g    g up e e ca aa (UU 5/ 00 )
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan            UU           Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps 13 Ayat 1)
                           (Ps.              Jangka Panjang Daerah        (Ps 13 Ayat 2)
                                                                          (Ps.
 (RPJP-Nasional)                             (RPJP-Daerah)
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah
 J k M           h         (Ps. 19 Ayat 1)   J k M
                                             Jangka Menengah D
                                                           h Daerah
                                                                  h       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD))                        (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)                (Ps. 26 Ayat 2)
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps. 21 Ayat 1)   SKPD)                        ( Ps. 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    15
  y
 Syarat Dokumen Perencanaan
          S.M.A.R.T
   Specific:
1. Specific:     Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
                 jelas;
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
               baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
   Achievable:
3. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;
                 p                      y y g         ;
   Relevant:
4. Relevant:     Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                 output dalam rangka mencapai target outcome yang
                 ditetapkan; serta antara target outcome dalam
                 rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
5 Ti    B d:
        Bond
5. Time Bond:    Waktu/periode     i kinerja ditetapkan.
                 W kt / i d pencapaian ki j dit t k


                       dadang-solihin.blogspot.com                   16
           Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H        iliki       t h i d          hit   k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          17
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
                         p
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   18
dadang-solihin.blogspot.com   19
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.
                                     1    Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                 of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan sandang papan pelayanan
                                          pangan, sandang, papan,
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.        p            g
                                          Penciptaan berbagai kondisi y g
                                                                      yang
  terencana.
  t                                       memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                          orang
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       20
                           Ho ?
                           How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (p
               g     y                               )
                             (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
        p                      p g       j
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
        p                    j g                       y
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
   datang (berkelanjutan).




                       dadang-solihin.blogspot.com            21
           g               g
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang
                            P                                       ketimpangan
                             memadai dan                          • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg    • Menjaga kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas

                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    22
 PEMBANGUNAN DAERAH                        PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                           Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                           masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                    Sehingga tercipta suatu
                                               S hi     t i t       t
  kemampuan yang andal dan                lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:
     p                                           masyarakat untuk:
                                                     y



 Memberikan pelayanan kepada             M ik ti k lit k hid
                                           Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,                              yang lebih baik, maju, dan
                                           tenteram,,
 M    l l     b daya
  Mengelola sumber d                      Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                          dan harga diri.

                        dadang-solihin.blogspot.com                   23
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar
               K   i b      P     Ti Pil

   Pemerintahan
   P    i t h                   D i Usaha
                                Dunia U h                   Masyarakat
                                                            M      k t

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan     Mewujudkan penciptaan         Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang       lapangan kerja dan          sosial, ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-           pendapatan.                     politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          24
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance




          Government                                  Governance
 M b ik h k ekslusif b i
  Memberikan hak k l if bagi           P      l           l     blik
                                        Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik,                               pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
  mengijinkannya
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      25
                             g
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
   Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                     Tenaga Kerja
                      Kontrol                          Kontrol



        Dunia Usaha
                                    Pemerintah                       y
                                                                  Masyarakat
          S    t
          Swasta


                        Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                    Melalui Pelayanan
                                        Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    Good
                                dadang-solihin.blogspot.com                    26
               Governance
         Model Go ernance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        P
                 Perusahaan
                        h                                 Ormas/LSM
  Nasional         Nasional        GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat        Perusahaan         Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional         Lokal             Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        27
             g
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive
                  i                         i di t
                                       organized into:
           Judiciary         Community-based organizations
            g
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Fi     i l i tit ti
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     28
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   29
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Bangsa, dan
    Negara                                      Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       30
Sinergitas Stakeholders

                        Stakeholders




       PEMDA




       dadang-solihin.blogspot.com     31
Per m san
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     32
dadang-solihin.blogspot.com   33
                                                            1/4
           Kegagalan Perencanaan

 Penyusunan perencanaan
  tidak tepat, mungkin karena:
   informasinya kurang
    lengkap,
   metodologinya belum
    dikuasai,
   perencanaannya tid k
                       tidak
    realistis sehingga tidak
    mungkin p
         g     pernah bisa
    terlaksana
   pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                        diabaikan.
    pertimbangan teknis perencanaan diabaikan


                        dadang-solihin.blogspot.com         34
          Kegagalan Perencanaan
            g g                                                      2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
  seharusnya.
  seharusnya

   kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
           pelaksanaannya
    dengan pelaksanaannya.
   aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
   masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
    tidak mendukungnya.




                       dadang-solihin.blogspot.com                   35
                                                             3/4
              Kegagalan Perencanaan
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
    mengatasi masalah mendasar negara be e ba g
     e gatas asa a      e dasa ega a berkembang.

       Misalnya, orientasi
        semata-mata
        semata mata pada
        pertumbuhan yang
        menyebabkan makin
        melebarnya kesenjangan.
       Dengan demikian, yang
        keliru bukan      t
        k li b k semata-mata    t
        perencanaannya, tetapi
        falsafah atau konsep di
        balik perencanaan itu.


                           dadang-solihin.blogspot.com           36
                                                            4/4
          Kegagalan Perencanaan

   Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

     Perencanaan di sini tidak memberikan
      kesempatan berkembangnya p
             p                g y prakarsa
      individu dan pengembangan kapasitas
      serta potensi masyarakat secara penuh.
     Sistem ini bertentangan dengan hukum
      penawaran dan permintaan karena
                            semuanya.
      pemerintah mengatur semuanya
     Perencanaan seperti inilah yang disebut
           g
      sebagai sistem p               p
                      perencanaan terpusat
      (centrally planned system).


                       dadang-solihin.blogspot.com          37
      Sistem Perencanaan yang Berhasil

•   Sistem perencanaan yang
    mendorong berkembangnya
    mekanisme pasar dan peran
    serta masyarakat.
•   Dalam sistem ini perencanaan
    dilakukan dengan menentukan
    sasaran-sasaran secara garis
                            g
    besar.
•   Pelaku utamanya adalah
    masyarakat dan usaha swasta.




                        dadang-solihin.blogspot.com   38
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
                       terus menerus           kesejahteraan,
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
          p                             p
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
                               keseluruhan.
    keutuhan konsep secara keseluruhan
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
             system)
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               39
dadang-solihin.blogspot.com   40
                                                              1/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
•   RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
    mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
    ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    Terpilih.
•   Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
    Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
    penting p
    p      g pada:
    1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
    2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
        implementasinya.




                       dadang-solihin.blogspot.com            41
                                                                 2/2
                     itu
                 Apa it RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa y g
                                  p g          g   y        p yang
   hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
   tercapai.




                        dadang-solihin.blogspot.com                  42
              S bstansi
              Substansi RPJMD
•   RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
    arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
•   kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
•   yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
•   kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
    keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
    tahun k d
    t h kedepan.




                         dadang-solihin.blogspot.com              43
          Landasan Hukum RPJMD                                       1/5
1 UU 25/2004 tentang    Mengatur tentang peranan dan tanggung jawab
  Sistem Perencanaan
  Si t   P               B     d     t k       i k RPJMD,
                         Bappeda untuk menyiapkan RPJMD
  Pembangunan Nasional  Keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih
  (SPPN)                     g
                         dengan RPJMD,
                        Pokok-pokok isi dokumen RPJMD,
                        Waktu pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan
                         penyampaian RPJMD;
                        Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                         kepala Daerah.
2 UU 17/2003 tentang        Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  Keuangan Negara            RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD
                             dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan
                             Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA
                             SKPD, dan RAPBD.
                            Menekankan tentang penganggaran berbasis
                             kinerja (performance budgeting).

                         dadang-solihin.blogspot.com                  44
         Landasan Hukum RPJMD                                          2/5
3 UU 32/2004 tentang         Mengatur tentang fungsi RPJMD untuk
  Pemerintahan Daerah                      visi misi,
                              menjabarkan visi, misi dan program Kepala
                              Daerah;
                             Perlunya konsistensi dan keselarasan dengan
                              RPJPD dan RPJM Nasional;
                             Pokok-pokok kandungan RPJMD memuat arah
                              kebijakan keuangan daerah, selain strategi,
                                  j           g          ,            g,
                              kebijakan umum pembangunan daerah,
                              program lintas SKPD, dan lintas kewilayahan;
                              RKPD merupakan penjabaran RPJMD serta;
                             Status hukum RPJMD sebagai Peraturan
                              Daerah.
4 UU 17/2007 tentang         Sebagai arah dan prioritas pembangunan
  Rencana Pembangunan         secara menyeluruh yang akan dilakukan
  Jangka Panjang
  J   k P j                          bertahap t k
                              secara b t h untuk mewujudkanj dk
  Nasional 2005-2025          masyarakat adil dan makmur sebagaimana
                              diamanatkan oleh UUD-1945;

                        dadang-solihin.blogspot.com                    45
         Landasan Hukum RPJMD                                      3/5
5 UU 33/2004 tentang       Mengatur tentang peranan dan kedudukan
  P i b
  Perimbangan KKeuangan     RKPD, R j SKPD,           SKPD, dan
                            RKPD Renja SKPD RKA SKPD d APBD
  antara Pemerintah Pusat   yang merupakan penjabaran RPJMD.
  dan Pemerintah Daerah  Menekankan tentang p         y penyusunan
                                               g perlunya p y
                            Renja dan RKA SKPD berbasis penganggaran
                            kinerja.
                           Menunjukkan tentang perlunya RPJMD juga
                            menggambarkan target capaian kinerja
                            pembangunan daerah sehingga mudah untuk
                            dit    f     ik k d l              tahunan
                            ditransformasikan ke dalam rencana t h
                            (RKPD).
6 Peraturan Pemerintah      Menekankan tentang RPJMD sebagai dasar
  No 58/2005 tentang         dalam penyusunan Rancangan APBD, RKPD,
  Pengelolaan Keuangan       Renja SKPD dan RKA SKPD sebagai
  Daerah
  D     h                         j   h RPJMD.
                             penerjemahan RPJMD



                         dadang-solihin.blogspot.com               46
          Landasan Hukum RPJMD                                           4/5
7 PP No 65/2005 tentang       Menekankan tentang perlunya RPJMD
  P d
  Pedoman PPenyusunan                 k target pencapaian Standar
                               mencakup t     t        i St d
  dan Penerapan Standar        Pelayanan Minimal dalam jangka menengah
  Pelayanan Minimal            dan kemudian dituangkan dalam RKPD untuk
                               target pencapaian SPM Tahunan.
8 PP 8/2008 tentang Tata      Memberikan klarifikasi atas kekurangjelasan,
  Cara Penyusunan,             ketidakterpaduan, ataupun perbedaan yang
  Pengendalian dan             timbul dari peraturan perundangan tentang
  Evaluasi Rencana             perencanaan daerah.
                               p
  Pembangunan Daerah
9 SE Mendagri 050/2020/  Acuan daerah dalam penyusunan RPJMD dan
  SJ Tahun 2005 tentang   RPJPD yang berjalan lancar, terpadu, sinkron,
  Petunjuk Penyusunan     dan sinergi sesuai dengan kondisi dan
  Dokumen RPJP Daerah                               g       g
                          karakteristik daerah masing-masing.
  dan RPJM Daerah
  Kabupaten/Kota

                           dadang-solihin.blogspot.com                    47
         Landasan Hukum RPJMD                                        5/5
10 Perpres No. 5/2010      Memuat strategi, kebijakan umum, dan
   tentang R
   t t     Rencana          kerangka ekonomi makro yang merupakan
                            k      k k        i    k               k
   Pembangunan Jangka       penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
   Menengah Nasional        serta sebelas prioritas pembangunan nasional
   2010-2014                dari Presiden-Wakil Presiden dengan visi:
                            Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera,
                                        ,
                            Demokratis, dan Berkeadilan.
                           Memuat rencana pembangunan yang
                            mencakup bidang-bidang kehidupan
                                   k t b     i          t t      d l
                            masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam
                            RPJPN 2005—2025 dengan tema:
                            Memperkuat Sinergi Antarbidang
                            Pembangunan
                           Memuat rencana pembangunan kewilayahan
                            yang disusun dengan tema: Memperkuat
                            Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan
                            Antardaerah

                        dadang-solihin.blogspot.com                   48
RP




        R
        RPJMD
 PJMD




                    RPJMD
                    R   D




                dadang-solihin.blogspot.com   49
Step b St P
St by Step Penyusunan RPJMD
                           3                           5

   1                     Tahap                     Penyusunan
                      Penyusunan
                    Rancangan Awal
                                                    Rancangan
Persiapan                                          Akhir RPJMD
                     Renstra SKPD




                                 Tahap Penyusunan            Penetapan
            Penyusunan            Rancangan Akhir
            Rancangan             RPJMD Daerah /
                                                            Perda/Perkada
            Awal RPJMD             R
                                   Renstra SKPD
                                        t                  tentang RPJMD
                2                          4                     6


                         dadang-solihin.blogspot.com                    50
 1                      p       p
                    Tahap Persiapan
1.   Orientasi Perencanaan Daerah
2.                      y
     Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3.   Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4.   Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5.   Orientasi Renstra SKPD
6.   Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7    P          R
     Penyusunan Rencana K j P
                        Kerja Penyiapan d k
                                  i     dokumen R   t
                                                Renstra SKPD
8.   Identifikasi Stakeholder
9.
9    Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
    RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
     stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

                                dadang-solihin.blogspot.com              51
2        Tahap Penyusunan Rancangan
                 Awal RPJMD
1.
1   Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
    Daerah 5 tahunan
       y        p
2. Penyusunan profil daerah dan p                  p
                                  prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
7.
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
                            g
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
    RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com                   52
3         Tahap Penyusunan Rancangan
               Awal Renstra SKPD
1.    Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2.    Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3.    Tupoksi SKPD
4.    Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5.
5     Evaluasi R
      E l      i Renstra SKPD (R
                      t              t Dinas) periode l l
                               (Renstra Di    )  i d lalu
6.    Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7
7.    Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8.    Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9.    Pembahasan Forum SKPD
10.   Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11.   Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12
12.   M        b
      Musrenbang RPJMD
13.   Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

                           dadang-solihin.blogspot.com              53
4
         Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
           RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
      y                          p
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
      y                             g
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD




                     dadang-solihin.blogspot.com     54
5         Tahap Penetapan Perda/Perkada
              p       p
                 tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
   Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen R
7 D k             t        telah disyahkan
             Renstra SKPD t l h di    hk




                        dadang-solihin.blogspot.com                 55
      g       y
   Langkah Penyusunan RPJMD
                           (1)           Visi, Misi, Program
Indikator                               Kepala Daerah Terpilih


           Bappeda menyusun                              (2)
            Rancangan Awal                                          SKPD Menyusun Renstra SKPD
                RPJMD                                    (3)
                                                                 Program SKPD
  a)   Visi,Misi Kepala Daerah
  b)   Strategi Pembangunan Daerah
  c)   Kebijakan Umum
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                           (4)         Bappeda menyelenggarakan
                                                                       MUSRENBANG RPJMD
  e) Program SKPD



                                                         (5)
           Bappeda menyusun                                                      Penetapan RPJMD
         Rancangan Akhir RPJMD

  a)   Visi, Misi Kepala Daerah                                                         (7)
  b)   Strategi Pembangunan Daerah                       (6)
  c)   Kebijakan Umum                                                            Digunakan sebagai
  d)   Kerangka Ekonomi Daerah                                                  pedoman penyusunan
  e)   Program SKPD                                                               Rancangan RKPD


                                     dadang-solihin.blogspot.com                                     56
              Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                  1/2
       http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
       http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
1.   Mengakomodasi pembentukan Propinsi            4.    Pengembangan seni dan budaya di Jawa
     Cirebon                                             Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2
2.   K t k politik yang di j k BEM se-Jabar
     Kontrak litik       diajukan          J b           kesenian b t f internasional, mematenkan
                                                         k      i bertaraf i t     i  l        t k
      Jaminan cagub-cawagub untuk                       kesenian khas Jabar.
        merealisasikan wajib belajar pendidikan    5.    Pengembangan dan penataan kembali
        dasar 9 tahun secara gratis selambat-
                              g                          kawasan Jatinangor.
                                                                         g
        lambatnya 2 tahun masa jabatan.            6.    Membuat kawasan olah raga dan sarana
      Transparansi penyaluran dana bantuan              pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
        pendidikan.                                      raga Jabar.
      Membuka ruang publik untuk komunikasi       7
                                                   7.    Pertahankan eksistensi pasar tradisional
        dengan masyarakat.                               melalui penataan berdaya saing.
      Kebijakan berorientasi pemberdayaan         8.    Mengubah pola pertanian dengan pupuk
        usaha kecil menengah.                            organik untuk meningkatkan hasil produksi.
      Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan    9.    Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
        nepotisme.                                       Barat.
      Membuat peraturan daerah yang               10.   Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
        transparan
        transparan.                                                            lingkungan
                                                         untuk menyelamatkan lingkungan.
      Menghapus dan menindak tegas pungutan       11.   Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
        liar.                                            pengembangan sentra tanaman hias
      Membasmi mafia peradilan.                         Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3.   Pemekaran Kab. Sukabumi.                      12.   Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
                                                   13.   Perjuangkan nasib buruh Jabar.
                                                   14.   Perkembangan skema perekonomian yang
                                                         baik
                                                         baik.
                                    dadang-solihin.blogspot.com                                 57
             Contoh Janji Kampanye HADE 2008                                                 2/2
      http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
      http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran               Pembebasan SPP dan bantuan buku,
    pendidikan 20%.                                      perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16 P         t      b ik jalan
16. Percepatan perbaikan j l rusak propinsi
                                     k    i i                        i dan
                                                         guru negeri d swasta, d t dengan anggaran
    Jawa Barat.                                          Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.                Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri g
              g                    g
                             genting Kab.                dana talangan untuk menjamin stabilitas
                                                                     g              j
    Majalaya.                                            harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang               miliar/tahun.
    belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan             Pembangunan jalan dan irigasi dengan
               kesehatan.
    masalah kesehatan                                                       miliar.
                                                         anggaran Rp 200 miliar
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna             Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
    Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.              untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga            naik.
    sukarela.                                           Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI             untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
    asal Jabar. Program KTP berasuransi                  50 miliar/tahun.
    kesehatan
    kesehatan.                                          Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas                 untuk mendapat hak guna usaha.
    waktu pelaksanaan 3 tahun masa                 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
    kepemimpinan. Meliputi:                            Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
     Menyerap satu juta lapangan kerja melalui        Batununggal Kota Bandung.
       pengadaan dan peningkatan UKM dengan
       anggaran Rp 200 miliar/tahun.


                                    dadang-solihin.blogspot.com                               58
                  Outline RPJMD
1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
   pendanaan
4 A li i i i strategis;
4. Analisis isu-isu t t i
5. Visi, misi, tujuan dan sasaran
6. Strategi d   h k bij k
6 St t i dan arah kebijakan
7. Kebijakan umum dan program Pembangunan daerah
8 I dik i rencana program prioritas yang di t i k b t h
8. Indikasi                 i it         disertai kebutuhan
   pendanaan
9.
9 Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
                                                                  8/
                                                      Pasal 40 PP 8/2008
                        dadang-solihin.blogspot.com                    59
     Sistematika Penulisan RPJMD                                                  1/3
                                   Bab I   Pendahuluan
                                   1.1.    Latar Belakang Penyusunan RPJMD
 Rencana Pembangunan               1.2.    Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah             1.3.    Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
                                   1.4.    Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
                                           Perencanaan lainnya
                                   1.5.
                                   15      Sistematika Penulisan

                                   Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
                                          Permasalahan Pembangunan Daerah
                                          Menggambarkan profil daerah, status,
                                          kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
                                          serta rumusan isu dan permasalahan
                                                                              fungsi-
                                          strategis dalam penyelenggaraan fungsi
                                          fungsi pemerintahan daerah secara
                                          menyeluruh
                                   2.1    Kondisi Geografis Daerah
                                   2.2
                                   22     Pelayanan U
                                          P l          Umum
                                   2.3    Ketertiban dan Ketentraman
                                   2.4    Ekonomi
                                   2.5    Lingkungan Hidup
                                             g    g          p
                                   2.6    Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota            2.7    Kesehatan
                                   2.8    Pendidikan

                    dadang-solihin.blogspot.com                                   60
              Sistematika Penulisan RPJMD                                                   2/3
2.9    Pariwisata dan Budaya                      Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10   Pendidikan                                       Pembangunan Daerah
2 11
2.11   Perlindungan sosial                                           visi
                                                        Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12   Keuangan Daerah                                  Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13   Rumusan Issue Strategis Pembangunan              (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
       Daerah                                           kebijakan yang akan ditempuh untuk
                                                        masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen                       daerah.
        Perencanaan Terkait                       5.1   Tujuan
3.1     RPJM Nasional                             5.2   Strategi
3.2     RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk    5.3   Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
        RPJM Provinsi)                                  pemerintahan daerah)
3.3     RPJM Provinsi                             5.4   Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4
34             P i i dan
        RTRW Provinsi d RTRW                            Kerangka Pendanaan
                                                        K      k P d
        Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
        Kota)                                     Bab VI Program Pembangunan Daerah
                                                         Untuk masing-masing p g
                                                                       g                perlu
                                                                              g program p
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan                 dicantumkan nama program, tolok ukur dan
       Daerah                                            target kinerja capaian program dan pagu
4.1    Visi                                              indikatif
42
4.2    Misi                                       61
                                                  6.1    Program Pembangunan
4.3    Agenda (apabila ada)                             6.1.1 Program SKPD
                                                        6.1.2 Program Lintas SKPD
                                                        6.1.3 Program Lintas Kewilayahan

                                   dadang-solihin.blogspot.com                               61
             Sistematika Penulisan RPJMD                                                     3/3
6.2   Program Pengembangan Kelembagaan          Lampiran
      dan Legislasi Daerah                      Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
                                                kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
        Mengemukakan tentang program dan        1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
        kegiatan pendukung yang diperlukan         Issue dan Permasalahan masing-masing
        untuk dapat mengimplementasikan            fungsi p
                                                      g pemerintahan daerah
        RPJMD secara efektif                    2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1     Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,       dan Musrenbang RPJMD
        RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
                                                3. Program,
                                                3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2     Pemantauan dan evaluasi kinerja
                                                   Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
        pencapaian program RPJMD
                                                   fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3     Penguatan kemampuan dan kapasitas
        DPRD untuk memantau dan mengevaluasi    4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
                                                                            g
        RPJMD                                      lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4     Penguatan kemampuan dan kapasitas       5. Proyeksi Fiskal Daerah
        Non Government Stakeholders untuk
                                                6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
               t d             l
        memantau dan mengevaluasi  i
        implementasi RPJMD




                                 dadang-solihin.blogspot.com                                 62
                Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN                           BAB V    ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Latar Belakang                                     PEMBANGUNAN DAERAH
 Maksud dan Tujuan                            Urusan Wajib
 Landasan Hukum                               Urusan Pemerintahan
 Hubungan RPJMD dengan Dokumen
   Perencanaan Lainnya                      BAB VI   ARAH KEBIJAKAN UMUM
 Sistematika Penulisan                              KEUANGAN DAERAH
                                               Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH            Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 Kondisi Geografis                            Arah Kebijakan Belanja Daerah
 Kondisi Demografi                            Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 Sumber Kekayaan Alam
 Kondisi menurut Aspek Kehidupan           BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
 Kondisi menurut Urusan Pemerintahan               DAERAH
                                             Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI                        Program menurut Urusan Pemerintahan
 Visi                                       Program Kewilayahan
 Mi i
   Misi
                                            BAB      VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
 Tujuan Pembangunan Daerah
     j          g
 Strategi Pembangunan Daerah
 Pendekatan



                             dadang-solihin.blogspot.com                            63
                                                               1/3
            E l    i K lit
            Evaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian      .
   pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
   pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan     .
   daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan:         .
     Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
      mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
      kelemahan (weaknesses)
     Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
      mengoptimalkan p
          g p               g (opportunities) dan mengatasi
                      peluang ( pp          )        g
      ancaman (threats)


                        dadang-solihin.blogspot.com            64
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              2/3

4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan
4.         tujuan, strategi, arah,                              .
   pembangunan daerah sesuai dengan:
    Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
     mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
     kelemahan (weaknesses)
    Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
     mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
              (threats)
     ancaman (th t )
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,   .
                                              tujuan,
   dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan
   strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan,    .
   strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
   pembangunan daerah.
                       dadang-solihin.blogspot.com               65
            Evaluasi Kualitas RPJMD                              3/3

7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah
7.                                                              .
   sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
   keuangan daerah
        g
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan             .
   kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program             .
   pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
           l h     t t i      i
   permasalahan strategis nasionall
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif     .
    dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
    penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART                                  .

                       dadang-solihin.blogspot.com               66
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   67

								
To top