Docstoc

KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Document Sample
KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Powered By Docstoc
					KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH (Ed.21 2009)

KONSEP DASAR MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH

(Pengertian dan karakteristik MBS/MBM)

Lamondo

Abstrak: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
mengamanatkan agar penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen
berbasis sekolah/madrasah merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam menyikapi aspirasi
masyarakat berkaitan dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka menjawab
tantangan di bidang pendidikan dan harapan masyarakat berupa tuntunan peningkatan mutu
pendidikan, manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/MBM) merupakan hal mutlak yang
harus disikapi dan dilaksanakan, sebab secara teoretis MBS/MBM tidak lagi menjadikan
pemerintah sebagai pusat penguasa pendidikan, tetapi terjadi disenteralisasi dan otonomi
pendidikan di sekolah/madrasah.



Pendahuluan

Dewasa ini, pemerintah semakin menyadari bahwa peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat
dicapai bila sekolah/madrasah diberikan kebebasan dan pendelegasian wewenang pada aspek
desentralisasi kewenangan dalam membuat keputusan. Kemandirian sekolah/madrasah dalam
mengelola dan menjalankan aktivitas pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu solusi
dalam menjawab problematika pendidikan dan pengajaran. Selama ini, penyelenggaraan
pendidikan di sekolah/madrasah serba di bawah teknis pemerintah tanpa memberikan
kesempatan yang lebih longgar bagi penyelenggara pendidikan untuk lebih mandiri. Akibatnya,
eksistensi sekolah hanya menjadi lambang dari perpanjangan kewenangan pemerinah, sekolah
tidak dapat berbuat banyak merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai
kebutuhan dan karakteristik sekolah bersangkutan.

Paradigma manajemen berbasis sekolah/madrasah saat ini di pandang urgen, sebab esensi dari
MBS/MBM adalah terjadinya akselerasi penyelenggaraan pendidikan dengan kebutuhan
masyarakat setempat. E. Mulyasa menyatakan:

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan langkah peningkatan kualitas pendidikan melalui
pendelegasian pengambilan keputusan dari pemerintah ke sekolah. Redistribusi otoritas
pengambilan keputusan mengandung pemahaman desentralisasi kewenanga yang biberikan
kepada sekolah untuk membuat keputusan. Dengan manajemen berbasis sekolah,
penyelenggaraan pendidikan di Madrasah akan menjadi lebih fokus dan terencana dengan
baik.[1]
Manajemen berbasis sekolah/madrasah akan memberi peluang yang amat luas bagi masyarakat
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah, ketertiban masyarakat
dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah akan membantu tercapainya tujuan
pendidikan secara umum.

Masalah ini akan di uraikan secara deskriptif dengan pendekatan didaktik dan bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah/madrasah dari aspek
pengertian dan karakteristiknya.

Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah

Johnson, dalam Made Pidarta mengemukakan bahwa ”Manajemen adalah proses
mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak berhubungan menjadi sistem total untuk
menyelesaikan suatu tujuan”.[2] Di sini dijumpai adanya pelaku yang menjadikan suatu yang
berbeda itu menjadi suatu yang terintegrasi yang disebut manajer. Peran manajer adalah
memberdayakan semua sumber daya yang dimiliki kedalam sebuah sistem yang terpadu
sehingga terdapat sinergi antara satu komponen dengan komponen lain, guna mencapai tujuan
yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.

Nanang Fatah menjelaskan bahwa:

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther
Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik
berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerjasama. Dikatakan sebagai kiat oleh
Follet karena manajeman mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain
menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian
khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntut oleh suatu kode
etik.[3]

Dalam pengertian manajemen di atas tergambar suatu proses manajeman yang melibatkan
fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer, yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan. Dari pengertian ini diperoleh gambaran bahwa
manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah segala kiat dan usaha manajer dalam hal ini kepala
sekolah/madrasah dalam memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dalam pengelolaan
sekolah/madrasah secara otonomi.

Selanjutnya, E. Mulyasa mengemukakan bahwa:

Istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School BasetManagement.
Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan
relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. MBS merupakan
paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan
masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah
leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan
prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat
dimaksudkan agar mereka lebih memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.
Dari pada itu, kebijakan nasional yang menjadi prioritas pemerintah harus pula dilakukan oleh
sekolah. Pada sistem MBS, sekolah dituntut secara mandiri menggali, mengalokasikan,
menentukan prioritas, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumber-
sumber, baik pada masyarakat maupun pemerintah[4].

Secara historis dan sebagai paradigma baru, manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah
konsep dasar manajemen yang menjadikan sekolah sebagai penentu kebijakan dalam
merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan mengorganisis semua bentuk dan
jenis kegiatan sekolah yang lebih efektif, efisien dan dinamis dalam kontek eksistensinya yang
bersifat otonom. Disisi lain ada suatu kehendak pemerintah agar menjadikan sekolah/madrasah
menjadi lapangan luas sebagai implementasi kehendak masyarakat dan segala tuntutannya
berkaitan dengan mutu pendidikan.

Di bagian lain E. Mulyasa menguraikan:

Manajemen berbasis madrasah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang
diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni madrasah. Pemberdayaan
madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, disamping menunjukan sikap tanggap
pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efesiensi, mutu,
dan pemerataan pendidikan.[5]

Di sini diketahui bahwa manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah pilihan tepat berkaitan
erat dengan otonomi daerah. Otonomi pendidikan di satu pihak menuntut adanya restrukturisasi
pendidikan rekapitalisasi pendidikan dan di lain pihak mengharuskan kebijakan desentralisasi
pendidikan. Sedangkan desentralisasi pendidikan yang memberikan peluang kapada komponen
daerah, bahkan kepada kepala sekolah dan madrasah untuk mengelola pendidikan secara baik,
menurut kebutuhan dan tuntutan tertentu yang dihadapi oleh sekolah atau madrasah.

M. Samsul Hadi, dkk., menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian
pemberian otonomi kepada madrasah, dalam hal ini kepala madrasah, untuk memenej
pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah.[6] Dalam konteks ini, penyelenggaraan di
sekolah/madrasah bertumpu pada kemampuan kepala sekolah/madrasah karena padanya diberi
kewenangan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan menilai hasil pendidikan di
sekolah/madrasah bersangkutan. Terpatri makna juga bahwa kepala sekolah/madrasah dalam
memenej sekolah/madrasah harus pula memperhatikan penekanan kepada pendidikan yang
berbasis masyarakat yang sedang dikembangkan pemerintah, dan juga perlu mengambil bentuk
pendekatan manajerial yang sedang dikembangkan dalam peningkatan kualitas pendidikan
madrasah, yaitu pendekatan total quality management. Selain itu, Albers Mohrman menguraikan
bahwa:
Sebagai suatu konsep, bisa dikatakan MBS merupakan tawaran model reformasi pendidikan.
Konsep ini merupakan salah satu bentuk rekstrukturisasi sekolah dengan mengubah system
sekolah dengan melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi
akademik sekolah dengan mengubah desain stuktur organisasinya.[7]

Tentu pengertian MBS di atas merupakan tawaran model manajemen pendidikan yang lebih
dekat dengan usaha dan kemandirian sekolah/madrasah atau secara otonom menyelenggarakan
fungsi, tugas dan peranannya sebagai lembaga pendidikan dengan tujuan meningkatnya mutu
pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Manajemen Berbasis
Sekolah/Madrasah adalah otonomi sekolah dalam hal ini kepala sekolah/madrasah
menyelenggarakan dan mengelola sekolah/madrasah dengan pelibatan masyarakat serta dengan
mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan sekolah/madrasah yang dipimpinnya melalui
perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan.



Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah

Seperti digambarkan sebelumnya, paradigma manajemen berbasis sekolah/madrasah yang
ditawarkan pemerintah sesungguhnya merupakan salah satu bentuk operasional desentralisasi
pendidikan dalam kontek otonomi daerah. Tujuannya adalah agar diperoleh dan diciptakan
peningkatan efesiensi dan efektivitas kinerja sekolah/madrasah, dengan penyediaan layanan
pendidikan yang komprehensif dan tangggap terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga di
dasarkan pada suatu kenyataan bahwa peserta di sekolah di setiap daerah memiliki kemampuan
dan keadaan latar belakan ekonomi, sosial budaya, yang berbeda-beda yang harus di salurkan
dan dikembangkan dengan bijaksana. Dalam hal ini sekolah/madrasah dalam penyelenggaraan
pendidikan pertimbangan eksistensi peserta didik yang sangat hetrogen tersebut menjadi amat
urgen.

Berkaitan dengan karakteristik sekolah/madrasah E. Mulyasa telah mengidentifikasi beberapa
karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah sebagai berikut: ”pemberian otonomi luas
kepada madrasah, tingginya partisipasi pada masyarakat dan orang tua, kepemimpinan yang
demokratis dan profesional, dan team work yang kompak dan transparan”[8]



1. Pemberian Otonomi Luas kepada Madrasah

Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah memberikan otonomi luas kepada madrasah, disertai
seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan pengembangan strategi sesuai
dengan kondisi setempat. Madrasah juga diberi kewenangan dan kekuasaan yang luas untuk
mengembangkan program-program kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Selain itu, madrasah juga diberikan
kewenagan untuk menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan.
Melalui otonomi yang luas, madrasah dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidikan dengan
menawarkan partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab
bersama dalam pelaksanaan keputusan yang diambil secara proporsional dan profesional.



2. Tingginya Partisipasi Masyarakat

Dalam MBM, pelaksanaan program-program madrasah didukung oleh tingginya partisipasi
masyarakat dan orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik dan masyarakat tidak hanya
mendukung sekolah/madrasah melalui bantuan keuangan, tetapi melalui komite madrasah dan
dewan pendidikan merumuskan serta mengembangkan program-program yang dapat
meningkatkan kualitas madrasah. Madrasah dan orang tua menjalin kerjasama untuk
memberikan bantuan dan pemikiran serta menjadi narasumber pada berbagai kegiatan
peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah/madrasah.



3. Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional

Dalam MBM, pelaksanaan program- program madrasah di dukung oleh adanya kepemimpinan
madrasah yang demokratis dan profesional. Kepala madrasah dan guru-guru sebagai aktor utama
program madrasah merupakan figur yang memiliki kemampuan dan integritas profesaional.
Kepala madrasah merupakan menejer pendidikan profesional yang dirtekrut komite
sekolah/madrasah untuk mengelola segala kegiatan madrasah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan. Guru-guru yang direkrut oleh madrasah adalah pendidik profesional dalam
bidangnya masing- masing, sehingga mereka bekerja berdasarkan pola kinerja profesional yang
di sepakati bersama untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan pembelajaran
peserta didik. Dalam proses pengambilan keputusan, kepala madrasah mengimplementasikan
proses Bottom up secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki tanggung jawab terhadap
keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.



4. Teamwork yang Kompak dan Transparan

Dalam MBS/MBM, keberhasilan program-program sekolah/madrasah didukung oleh kinerja
team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan di
madrasah. Dalam dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah misalnya, pihak-pihak yang
terlibat bekerjasama secara harmonis sesuai dengan posisinya masing-masing untuk mewujudkan
suatu sekolah/madrasah yang dapat dibanggakan oleh semua pihak. Mereka tidak saling
menunjukkan kuasa atau paling berjasa, tetapi masing-masing berkontribusi terhadap upaya
peningkatan mutu dan kinerja madrasah secara kaffah. Dalam pelaksanaan program misalnya,
pihak-pihak terkait bekerjasama secara profesional untuk mencapai tujuan-tujuan atau target
yang disepakati bersama. Dengan demikian keberhasilan MBS/MBM merupakan hasil sinergi
dari kolaborasi team yang kompak dan transparan. Dalam konsep MBS/MBM yang utuh
kekuasaan yang dimiliki sekolah/madrasah, diantaranya adalah pengembalian keputusan tentang
manajemen kurikulum dan pembelajaran, rekrutmen dan manajemen tenaga kependidikan, serta
manajemen keuangan sekolah/madrasah.

Dalam rangka menjawab harapan sekolah/madrasah meningkatkan mutu pendidikan maka dalam
konteks MBS/MBM haruslah mengikuti empat prinsip MBS/MBM, yaitu:

1) Prinsip equifinalitas(equifinality) yang di dasarkan pada teori manajemen moderen yang
berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan; 2) prinsip desentralisasi
(decentralization); 3) prinsip sistem pengelolaan mandiri (self managing system); 4) prinsip
inisiatif manusia (human initiative).[9]

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik manajemen
berbasis sekolah/manajemen berbasis madrasah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan dalam
keadaan sekolah/madrasah yang kemudian keadaan tersebut di beri kewenangan melakukan
pengelolaan sekolah/madrasah sendiri secara otonomi atau berdiri sendiri dengan
segalakemungkinan yang dihadapinya serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dengan
keluasan peran dan tanggung jawab yang dilimpahkan.

Penutup

Berdasarkan urain di atas dapat disimpulkan dua hal pokok yaitu:

1. Manjemen berbasis sekilah/madrasah adalah suatu konsep atau tawaran yang memberikan
kewenangan yang luas kepada sekolah/madrasah menyelenggarakan dan mengelola sendiri
sekolah dan madrasah sesuai karakteristik yang dimilikinya.

2. Karakteristik MBS/MBM adalah kekhasan yang dimiliki sekolah/madrasah yang sekaligus
menjadi patokan dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dengan
memperhatikan keunikan sekolah serta kebutuhan masyarakat serta tetap menjalin kerjasama
bahkan memberi ruang yang luas pada masyarakat berpartisipasi memajukan dan meningkatkan
mutu pendidikan di sekolah/madrasah.¹




[1]E. Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah (Jakarta: Depag RI, 2003), h. III.

[2]Made Pidarta, Manjemen Pendidikan Indosesia (Cet. 1; Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 3.
[3]Nanang Fatah, Landasan Manjemen Pendidikan (Cet. 7; Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004),
h. 1.

[4]E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. 3; Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 24.

[5]E. Mulyasa,”Pedoman…” op.cit, h. 13.

[6]M. Samsul Hadi, dkk., Manajemen Madrasah (Jakarta:Depag RI., 2001), h. 11.

[7]Susan Albers Moharman, School-Based Manajeman: Organizing for High Performance (San
Fransisco: Jossey Bass, 1994), h. 53.

[8]E. Mulyasa, “Pedoman…”,op.cit., h. 15-17.

[9]Susan Albers Mohrman, op.cit., h. 48-58.
Manajemen Pendidikan Madrasah June 24, 2009

Posted by asepsbg in Pendidikan.
trackback

Pendahuluan

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia merupakan simbiosis
mutualistis antara masyarakat Muslim dan madrasah itu sendiri. Secara historis kelahiran
madrasah tidak bisa dilepaskan dari peran / partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Pendidikan madrasah di Indonesia yang lahir pada awal abad ke-20 dengan munculnya Madrasah
Mambaul Ulum di Keraton Surakarta tahun 1905 dan Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh
Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat tahun 1909 (Madrasah berdiri atas inisiatif dan
realisasi dari pembaharuan Islam yang telah ada, yakni antara pengaruh pembaharuan Islam di
Timur Tengah, pendidikan Barat dan tradisi pendidikan Islam di Indonesia (baca pesantren).
Pembaharuan tersebut meliputi tiga hal, yaitu : usaha penyempurnaan sistem pendidikan
pesantren, penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan menjembatani antara sistem
pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan Barat.

Dengan kata lain, munculnya sistem pendidikan madrasah juga merupakan respon atas kebijakan
dan politik pendidikan Hindia Belanda pada saat itu. Politik pendidikan Hindia Belanda yakni
dengan membuka lebih luas kesempatan pendidikan bagi penduduk pribumi, yang semula hanya
terbatas pada kaum bangsawan, disamping merupakan politik etik, balas budi, juga merupakan
salah satu usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan masyarakat pribumi melalui
jalur pendidikan

2. Dinamika dan Problematika

Dalam perkembangannya, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sekarang ditempatkan
sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB 3 Menteri Tahun
1975 (Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Menteri Dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah cukup kuat beriringan dengan
sekolah umum. Munculnya SKB 3 Menteri merupakan langkah positif untuk meningkatkan mutu
madrasah; baik dari status, ijazah, maupun kurikulumnya. Pada awalnya SKB 3 Menteri tersebut
juga dipermasalahkan karena komposisi pendidikan umum dan agama 70 % dan 30 %. Namun
oleh Menteri Agama pada saat itu, Mukti Ali, dijelaskan bahwa dalam prakteknya kedua mata
pelajaran tersebut dapat saling mengisi, sehingga sama-sama 100 % (Biografi Sosial-Politik
Menteri-menteri Agama RI, 1998).

Jauh sebelum SKB 3 Menteri tersebut, pemerintah telah meningkatkan penataan madrasah
sebagai lembaga pendidikan formal. Penataan itu antara lain; Keputusan Menteri Agama No. 1
Tahun 1952, yang berisi klasifikasi dan penjenjangan pendidikan madrasah. Berdasarkan
keputusan itu, pendidikan di madrasah dilaksanakan dalam tiga tingkat, yaitu tingkat dasar 6
tahun (Madrasah Ibtidaiyah), tingkat menengah pertama 3 tahun (Madrasah Tsanawiyah), dan
tingkat menengah atas 3 tahun (Madrasah Aliyah). Dalam peraturan ini disebutkan juga bahwa di
ketiga tingkat madrasah tersebut minimal harus mengajarkan tiga mata pelajaran akademik yang
diajarkan di sekolah umum dan mengikuti standar kurikulum Departemen Agama.

Kemudian pada tahun 1958, Kementerian Agama mengusahakan pengembangan madrasah
dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang ditempuh selama delapan
tahun. Pendidikan Madrasah Wajib Belajar ini memuat kurikulum terpadu antara aspek
keagamaan, pengetahuan umum, dan ketrampilan. Kendatipun demikian hasilnya belum optimal.

Munculnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
memperjelas posisi madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Madrasah
Ibtidaiyah adalah Sekolah Dasar berciri khas Islam, Madrasah Tsanawiyah adalah SLTP berciri
khas Islam dan Madrasah Aliyah adalah SMU berciri khas Islam. Konsekwensi dari semua itu
adalah bahwa madrasah harus memberikan materi kurikulum minimal sama dengan materi
kurikulum yang ada di sekolah umum.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan keberadaan madrasah tersebut, dalam perkembangannya
tidak pernah lepas dari problematika-problematika yang dihadapi. Sebagai suatu inovasi dalam
Sistem Pendidikan Islam, ada beberapa problematika yang dihadapi oleh madrasah:

Problematika dalam Sistem Pendidikan

Dengan inovasi struktur dan kurikulum yang diajarkan, madrasah seolah telah kehilangan akar
sejarahnya, artinya keberadaan madrasah bukan merupakan kelanjutan dari pesantren, meskipun
diakui bahwa pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam pertama di Indonesia.

Terdapat dualisme pemaknaan terhadap madrasah. Di satu sisi, madrasah diidentikkan dengan
sekolah (umum) karena memiliki muatan kurikulum yang realtif sama dengan sekolah umum. Di
sisi lain, madrasah dianggap sebagai pesantren dengan sistem pendidikan klassikal yang
kemudian dikenal dengan madrasah diniyah.

Muatan kurikulum yang relatif sama dengan muatan kurikulum di sekolah, menjadikan madrasah
kurang memiliki jati diri sebagai lembaga yang mencetak ahli-ahli agama.

Dengan penegerian beberapa madrasah yang ada, mengakibatkan berkurangnnya peran serta
masyarakat terhadap madrasah. Ada suatu anggapan bahwa setelah dinegerikan, maka semua
tanggungjawab berada pada pemerintah, sehingga masyarakat lepas sama sekali.

Kendatipun status madrasah sudah disamakan dengan sekolah (umum), namun dalam realitasnya
keberadaan madrasah tetap dianggap sebagai pendidikan kelas dua, baik dari segi kualitas
akademik, maupun sarana dan dan prasarana.

Problematika dalam manajemen pengelolaan manajemen
Praktek manajemen di madrasah sering menunjukkan model manajemen tradisional, yakni model
manajemen paternalistik atau feodalistik. Dominasi senioritas semacam ini terkadang
mengganggu perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan. Munculnya kreativitas
inovatif dari kalangan muda terkadang dipahami sebagai sikap yang tidak menghargai senior.
Kondisi yang demikian ini mengarah pada ujung ekstrem negatif, hingga muncul kesan bahwa
meluruskan langkah atau mengoreksi kekeliruan langkah senior dianggap tabiat su‟ul adab.

Tidak optimalnya peran serta pengelola madrasah dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pengambilan keputusan, pelaksanaan kurikulum dan
aktivitas kurikuler lainnya. Prinsip manajemen seperti bagaimana penerpan planning, organizing,
controlling dan evaluating belum dijalankan sepenuhnya.

Pola kepemimpinan sebagai bagian dari manjemen pengelolaan madrasah masih bersifat
sentralistik, dimana kebanyakan kepala madrasah masih dominan dalam penentuan kebijakan
dan pengambilan keputusan. Tentu hal ini, sangat mengambat pengembangan madrasah untuk
mampu bersaing dengan sekolah formal lainnya atau paling tidak menjadi pilihan bagi
masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anknya kepada madrasah.2. Pembaharuan
Manajemen Pendidikan Pesantren

Persepsi masyarakat terhadap madrasah di era modern belakangan semakin menjadikan
madrasah sebagai lembaga pendidikan yang unik. Di saat ilmu pengetahuan dan teknologi
berkembang pesat, di saat filsafat hidup manusia modern mengalami krisis keagamaan dan di
saat perdagangan bebas dunia makin mendekati pintu gerbangnya, keberadaan madrasah tampak
makin dibutuhkan orang.

Terlepas dari berbagai problema yang dihadapi, baik yang berasal dari dalam sistem seperti
masalah manajemen, kualitas input dan kondisi sarana prasarananya, maupun dari luar sistem
seperti persyaratan akreditasi yang kaku dan aturan-aturan lain yang menimbulkan kesan
madrasah sebagai „sapi perah‟, madrasah yang memiliki karakteristik khas yang tidak dimiliki
oleh model pendidikan lainnya itu menjadi salah satu tumpuan harapan bagi manusia modern
untuk mengatasi keringnya hati dari nuansa keagamaan dan menghindarkan diri dari fenomena
demoralisasi dan dehumanisasi yang semakin merajalela seiring dengan kemajuan peradaban
teknologi dan materi. Sebagai jembatan antara model pendidikan pesantren dan model
pendidikan sekolah, madrasah menjadi sangat fleksibel diakomodasikan dalam berbagai
lingkungan. Di lingkungan pesantren, madrasah bukanlah barang yang asing, karena memang
lahirnya madrasah merupakan inovasi model pendidikan pesantren. Dengan kurikulum yang
disusun rapi, para santri lebih mudah mengetahui sampai di mana tingkat penguasaan materi
yang dipelajari. Dengan metode pengajaran modern yang disertai audio visual aids, kesan
kumuh, jorok, ortodok, dan exclusive yang selama itu melekat pada pesantren sedikit demi
sedikit terkikis. Masyarakat metropolit makin tidak malu mendatangi dan bahkan memasukkan
putra-putrinya ke pesantren dengan model pendidikan madrasah. Baik mereka yang sekedar
berniat menempatkan putra-putrinya pada lingkungan yang baik (agamis) hingga yang benar-
benar menguasai ilmu yang dikembangkan di pesantren tersebut, orang makin berebut untuk
mendapatkan fasilitas di sana. Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, misalnya, penuh
dengan putra putri konglomerat, sekali daftar tanpa mikir bayar, lengkap sudah fasilitas didapat.
Ma‟had Al-Zaitun yang berlokasi di daerah Haurgelis (sekitar 30 KM dari pusat kota
Indramayu), yang baru berdiri pada tahun 1994, juga telah menjadi incaran masyarakat modern
kelas menengah ke atas, bahkan sebagian muridnya berasal dari negara-negara sahabat, seperti
Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Dengan demikian, model pendidikan madrasah di
lingkungan pesantren telah memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

Melihat kenyataan seperti itu, tuntutan pengembangan madrasah akhir-akhir ini dirasa cukup
tinggi. Oleh karena itu banyak model pendidikan madrasah bermunculan di tengah kota, baik di
kota kecil maupun di kota-kota metropolitan. Meskipun banyak madrasah yang berkembang di
luar lingkungan pesantren, budaya agamanya, moral dan etika agamanya tetap menjadi ciri khas
sebuah lembaga pendidikan Islam. Etika pergaulan, perilaku dan performance pakaian para
santrinya menjadi daya tarik tersendiri, yang menjanjikan kebahagiaan hidup dunia akhirat
sebagaimana tujuan pendidikan Islam

Realitas menunjukkan bahwa praktek pendidikan nasional dengan kurikulum yang dibuat dan
disusun sedemikian rupa bahkan telah disempurnakan berkali-kali, tidak hanya gagal
menampilkan sosok manusia Indonesia dengan kepribadian utuh, bahkan membayangkan
realisasinya saja terasa sulit. Pendidikan umum (non madrasah) yang menjadi anak emas
pemerintah, di bawah naungan Depdiknas, telah gagal menunjukkan kemuliaan jati dirinya
selama lebih dari tiga dekade. Misi pendidikan yang ingin melahirkan manusia-manusia cerdas
yang menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kekuatan iman dan taqwa
plus budi pekerti luhur, masih tetap berada pada tataran ideal yang tertulis dalam susunan cita-
cita (perundang-undangan). Tampaknya hal ini merupakan salah satu indikator dimana
pemerintah kemudian mengakui keberadaan madrasah sebagian dari sistem pendidikan nasional.

Pendidikan moral yang dilaksanakan melalui berbagai cara baik kurikuler (Pendidikan Nasional
dan Ketahanan Nasional atau PPKN) maupun ko kurikuler (Penataran P-4) telah melahirkan elit
politik yang tidak mampu tampil sebagai uswatun hasanah (teladan yang baik) bahkan
memberikan kesan korup dan membodohi rakyat. Kegiatan penataran dan cerdas cermat P-4
(Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) tidak lebih dari aktivitas ceremonial
karakteristik. Disebut demikian karena kegiatan tersebut telah meloloskan para juara dari peserta
yang paling mampu menghafal buku pedoman dan memberikan alasan pembenaran, bukan
mereka yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancsila dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, para peserta penataran atau cerdas cermat P-4 berlomba-lomba menghafal
butir-butir Pancasila tanpa berusaha melaksanakannya di dalam kehidupan nyata. Itulah di antara
faktor yang mempengaruhi turunnya moralitas bangsa ini Setelah kebobrokan moral dan mental
merebak dan merajalela, orang baru bangun dan sadar bahwa pendidikan moral yang selama ini
dilakukan lebih berorientasi pada pendidikan politik pembenaran terhadap segala pemaknaan
yang lahir atas restu regim yang berkuasa. Upaya pembinaan moral yang bertujuan
meningkatkan harkat dan martabat manusia sesuai dengan cita-cita nasional yang tertuang dalam
perundang-undangan telah dikesampingkan dan menjadi jauh dari harapan.

Keberhasilan pendidikan secara kuantitatif didasarkan pada teori Benjamin S. Bloom (1956)
yang dikenal dengan nama Taxonomy of Educational Objectives,yang mencakup tiga domain
yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. Meskipun demikian, keberhasilan output (lulusan)
pendidikan hanyalah merupakan keberhasilan kognitif. Artinya, anak yang tidak pemah shalat
pun, jika ia dapat mengerjakan tes PAl (Pendidikan Agama Islam) dengan baik maka ia bisa
lulus (berhasil), dan jika nilainya baik, maka ia pun dapat diterima pada tingkat pendidikan yang
lebih tinggi. Lain halnya dengan outcome (performance)seorang alumni Madrasah,
bagaimanapun nilai raport dan hasil ujiannya, moral keagamaan yang melekat pada sikap dan
perilakunya akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan lembaga pendidikan yang menjadi tempat
ia belajar. Karena itulah keberhasilan out-come disebut keberhasilan afektif dan psikomotorik.
Bagi lembaga pendidikan “Madrasah”, kedua standar keberhasilan (output dan outcome) yang
mencakup tiga domain taxonomy of educational objectives, tidak dapat dipisahkan. Di samping
Madrasah mendidik kecerdasan, ia juga membina moral dan akhlak siswanya. Itulah nilai plus
madrasah dibandingkan sekolah umum yang menekankan pembinaan kecerdasan intelek (aspek
kognitif).

Penerapan Manajemen Pendidikan Madrasah

Dengan ciri khas madrasah yang berbeda dengan pendidikan formal lainnya yang bawah
naungan Depdiknas, sesungguhnya membawa angin segar bagi perubahan di berbagai aspek dan
tidak justru minder dan takun untuk melakukan perubahan. Sehingga tujuan didiraknnya
madrasah sebagai penguatan nilai-nilai akhlak bagi siswa dan penerapnnya di masyarakat dapat
terealisasi dengan baik. setidaknya ada beberapa agenda pembaharuan pendidikan madrasah ke
depan, diantaranya:

Kurikulum. Untuk memenuhi tuntutan siswa dan masyarakat, perlu dilakukan pembaharuan
kurikulum pada tiga aspek penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan
kurikulum harus didahului dengan kegiatan kajian kebutuhan (need assessment) secara akurat.
Kajian kebutuhan tersebut dikaitkan dengan tuntutan era global, utamnya pendidikan yang
berbasis pada kecakapan life skill. Pelaksanaan kurikulumnya menggunakan pendekatan
kecerdasan majemuk (multiple Intelegence) dan pembelajaran kontekstual(contextual teaching
and learning). Sedangkan evaluasinya hendaknya menerapkan penilainnya menyeluruh terhadap
semua kompetensi siswa(authentic assessment)

Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di atas,
madrasah hendaknya mengupayakan tersedianya sumber belajar dan media pendidikan berbasis
teknologi. Misalnya penggunaan literature digital dan berbagai ilmu agama dan umum. Perlu
diketahui bahwa saat ini, banyak kitab-kitab dan hadis mu`tabar telah di CD- kan, sehingga
memudahkan guru dan siswa dam mempelajarinya. Di samping itu juga, perlu dikenalkan
teknologi informasi on-line, yaitu internet dimana saat ini menjadi sumber rujukan bagi
masyarakat.

Menajemen Pembelajaran. Di era demokaratisasi dan desentralisasi saat ini, maka proses
pembelajaran sudah seharusnya berpusat pada siswa, dimana siswa bukan lagi dianggap obyek,
melainkan subyek partisipasi pendidikan dan guru di posisi ini adalah sebagai fasilitator dan
pembimbing siswa, sehingga tentu proses ini harus didukung dengan metode mengajar yang
menciptakan iklim demokratis dan harmonisasi siswa dengan guru. Percepatan dan kompetitif
siswa merupakan wujud dari pengelolaan pembelajaran, yaitu quantum teaching dan learning.

Penutup

Melihat gambaran umum, eksistensi madrasah dalam pendidikan nasional masih dipertanyakan
berbagai kalangan dengan berbagai problematikanya, tentu hal ini tidak menjadikan pesimistis
bagi civitas madrasah, melainkan menjadi stimulant untuk melakukan upaya pembaharuan dalam
manajemen pengelolaan pesantren, agar tujuan pendidikan madrasah dan nasional tercapai
dengan baik. Pembenahan harus dilakukan diantaranya adalah leadership, manajemen kurikulum,
pembelajaran, dan sarana prasarana. Banyak konsep yang diatawarkan sebagai sebuah alternatif
dan tanpa harus menghilangkan cirri khas madrasah sebagai elan vital penguatan nilai-nilai
relegius yang muara akhirnaya adalah menciptakan pribadi muslim yang intelektual dan survive
untuk segala tantangan zaman. Akhirnya harapan pembaharuan segera terwujud dan tentu saja
partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

Ahmad Ali Riyadi, Menggugat Birokrasi Pendidikan Nasional, (Yogyakarta : Ar-ruz, 2006),
hlm. 215

Zamakhsyari Dhofier, K.H. Hasyim Asy’ari, Penggalang Islam Tradisional,(Jakarta : Prisma ,
1984), hlm. 23

Fatah Syukur, Madrasah dan Pemberdayaan Peran Masyarakat, download dalam
situs http://citraedukasi.blogspot.com/2008/01/madrasah-dan-peran-masyarakat.html, 22
Desember 2008, pkl. 12.30

Munawar M. Saad, Pembaharuan Pendidikan di Madrasah, download dalam
situs http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=140542, pkl. 13.00

Raharjo, Madrasah Sebagai The Centre Of Excellence, download
dalamhttp://pendis.depag.go.id/madrasah/Insidex.php, tanggal 24 Desember 2008, pkl. 14.00 wib

Mundzir Suparta dan Amin Haedari, Manajemen Pondok Pesantren, (Jakarta : Diva Pustaka,
2004), hlm. 72

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pendidikan, (Jakarta : Kencana Prenada Kencana Groups, 1997), hlm. 120

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4126
posted:3/17/2011
language:Indonesian
pages:14