Pengaruh Globalisasi Terhadap Bank Syariah by fzx36981

VIEWS: 1,174 PAGES: 21

Pengaruh Globalisasi Terhadap Bank Syariah document sample

More Info
									IQTISAD Journal of Islamic Economics                                                   ISSN 1411 – 013X
Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
pp. 46-66


 AGENDA PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH
UNTUK MENDUKUNG SISTEM EKONOMI YANG SEHAT
       DI INDONESIA: EVALUASI, PROSPEK
             DAN ARAH KEBIJAKAN
                                         Mulya Siregar
                             Biro Perbankan Syariah - Bank Indonisia

                                               Astract

          Even though shariah banking has been legally exist in Indonesia since 1992, its
      development still face some constraints Actually, the development of shariah banking is an
      soundness of national integral part of developing banking system and strengthening the
      economic fundamental. So, a good cooperation among stakeholder of shariah banking is
      strongly needed a market driven, fair treatment, gradual and sustainable, and Islamic
      values oriented policy are important paradigm for developing a sound shariah banking
      system. Besides evaluating economic performance of shariah bank and predicting its
      prospect in the future, this paper also discuss the paradigm, direction and strategic policy
      for developing shariah banking in Indonesia.

PENDAHULUAN                                           melakukan pengendalian moneter berdasarkan
    Eksistensi bank syariah di Indonesia              prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua
secara formal telah dimulai sejak tahun 1992          UU tersebut telah mengamanahkan Bank
dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun                  Indonesia untuk menyiapkan perangkat
1992 tentang Perbankan. Namun, harus diakui           ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya
bahwa UU tersebut belum memberikan                    yang mendukung operasional bank syariah
landasan hukum yang cukup kuat terhadap               sehingga memberikan landasan hukum yang
pengembangan bank syariah karena masih                lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas
menggunakan istilah bank bagi hasil.                  bagi pengembangan perbankan syariah di
Pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan           Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya
dalam UU tersebut belum sesuai dengan                 sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk
cakupan pengertian bank syariah yang relatif          SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.
lebih luas dari bank bagi hasil. Dengan tidak         Kedua UU tersebut selanjutnya menjadi
adanya pasal-pasal dalam UU tersebut yang             dasar hukum bagi keberadaan dual banking
mengatur bank syariah, maka hingga tahun              system di Indonesia, yaitu adanya dua sistem
1998 belum terdapat ketentuan operasional             perbankan (konvensional dan syariah) secara
yang secara khusus mengatur kegiatan usaha            berdampingan dalam memberikan pelayanan
bank syariah.                                         jasa perbankan bagi masyarakat.
    Amandemen terhadap UU No. 7 tahun                     Upaya pengembangan perbankan syariah
1992 yang melahirkan UU No. 10 tahun 1998             di Indonesia tidak semata hanya merupakan
yang secara eksplisit menetapkan bahwa                konsekuensi dari UU No. 10/1998 dan UU
bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-            No. 23/1999 tetapi juga merupakan bagian
prinsip syariah. Kemudian, UU No. 23 tahun            dari upaya penyehatan sistem perbankan
1999 tentang Bank Indonesia juga                      yang bertujuan meningkatkan daya tahan
menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat                 perekonomian nasional. Krisis ekonomi yang




46
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




terjadi sejak pertengahan 1997 membuktikan            perbankan syariah diperlukan untuk menjamin
bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip             terpenuhinya prinsip-prinsip syariah (comply
syariah dapat bertahan di tengah gejolak              to sharia principles). Urgensi penyempurnaan
nilai tukar dan tingkat suku bunga yang               pengaturan bagi perbankan syariah menjadi
tinggi. Kenyataan tersebut ditopang oleh              penting mengingat ketentuan yang ada saat
karakteristik operasi bank syariah yang               ini belum sepenuhnya dapat mengakomodir
melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat        kegiatan usaha perbankan syariah.
tidak transparan (gharar) dan spekulatif                  Selanjutnya, harus disadari bahwa
(maysir). Dengan kenyataan tersebut,                  lengkapnya peraturan dan infrastruktur saja
pengembangan perbankan syariah diharapkan             belum cukup untuk menjamin suksesnya
dapat meningkatkan ketahanan sistem                   bank syariah dalam mendekatkan (linkages)
perbankan nasional yang pada gilirannya               sektor keuangan dengan sektor riil.
juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan          Sejumlah permasalahan lain masih ditemui
ekonomi nasional di masa mendatang.                   dalam upaya pengembangan perbankan
Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian            syariah,    misalnya      relatif   rendahnya
rupa dapat menciptakan perekonomian yang              pemahaman masyarakat terhadap operasional
tangguh,      yaitu     perekonomian    yang          perbankan syariah dan terbatasnya tenaga
pertumbuhan sektor keuangannya sejalan                ahli perbankan syariah berpengaruh terhadap
dengan pertumbuhan sektor riil.                       potensi permintaan dan penawaran. Disamping
    Dalam upaya pengembangan perbankan                itu, relatif terbatasnya jaringan kantor
syariah tersebut disadari masih terdapat              (network) bank syariah menyebabkan masih
sejumlah permasalahan yang perlu segera               terbatasnya jangkauan bank syariah dalam
diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah,          melayani masyarakat. Keberadaan institusi-
maupun panjang. Belum lengkapnya                      institusi pendukung agar perbankan syariah
peraturan dan infrastruktur bagi bank syariah         dapat beroperasi secara optimal juga
merupakan salah satu permasalahan mendasar            dirasakan belum memadai. Di lain pihak,
yang perlu segera diatasi agar bank syariah           sejumlah isu yang berkaitan dengan
dapat beroperasi secara optimal sesuai                perkembangan teknologi dan inovasi ragam
dengan karakteristiknya. Sejumlah ketentuan           produk bank syariah memerlukan pengaturan
yang ada belum sesuai dengan nature of                yang memadai agar stabilitas sistem perbankan
business bank syariah yang tidak mengenal             syariah dapat terwujud.
suku bunga dan kegiatan spekulasi serta                   Perkembangan perbankan syariah nasional
mengutamakan prinsip kemitraan dan                    tidak terlepas dari pengaruh globalisasi
keadilan. Dengan demikian perlu segera                sektor jasa keuangan. Sejumlah isu pokok
disusun peraturan dan infrastruktur yang              yang berkaitan dengan perbankan syariah
berdasarkan penelitian (research-based                internasional memerlukan perhatian Bank
regulations) dan diberlakukan dengan                  Indonesia agar perbankan syariah nasional
pentahapan yang sesuai perkembangan                   dapat pula menjadi lembaga keuangan yang
perbankan syariah. Pentingnya pengaturan              dapat diterima secara internasional. Isu pokok
perbankan       syariah     didasarkan   pada         tersebut antara lain adalah: (i) pembentukan
pertimbangan bahwa bank syariah merupakan             organisasi dan mekanisme pasar keuangan
bagian dari sistem perbankan yang mempunyai           syariah internasional atau International
sejumlah perbedaan karakteristik usaha dan            Islamic Financial Market (IIFM) yang
sistem operasi dibandingkan dengan bank               diharapkan dapat mendukung efisiensi
konvensional. Disamping itu, pengaturan               pengelolaan dana secara internasional
yang bersifat spesifik dalam operasional              sedang dalam proses finalisasi, dan (ii) 18



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        47
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




negara anggota IMF saat ini sedang                     dipahami untuk memetakan posisi yang telah
mempersiapkan       pembentukan      Islamic           dicapai oleh perbankan syariah di Indonesia.
Financial Services Board (IFSB), lembaga
internasional yang akan mengeluarkan                   Peraturan dan Infrastruktur
prudential regulation bagi bank syariah.                   Pada tahap awal, landasan hukum bagi
    Untuk    mengetahui      sejauh    mana            pengembangan perbankan syariah adalah
pengembangan perbankan syariah dapat                   UU No. 7 tahun 1992 yang mengizinkan
mendukung perekonomian yang tangguh,                   bank untuk memberikan pinjaman kepada
dalam makalah ini akan akan diawali dengan             nasabah dengan prinsip bagi hasil. Sejak
evaluasi pengembangan perbankan syariah                tahun 1992-1998 dapat dikatakan tidak
pada bagian kedua dan pada bagian ketiga               banyak kemajuan dalam perkembangan
mencoba melihat prospek industri perbankan             perbankan syariah di Indonesia terutama
syariah. Selanjutnya secara berurutan, pada            karena belum ada landasan hukum yang
bagian keempat, kelima, dan keenam                     jelas mengenai keberadaan bank syariah.
membahas arah kebijakan, paradigma dan                 Dengan lahirnya UU No. 10 tahun 1998 dan
nilai-nilai,  dan      kebijakan    strategis          UU No. 23 tahun 1999 keberadaan bank
pengembangan perbankan syariah dimasa                  syariah diakui secara eksplisit dan memberikan
datang. Akhirnya, pada bagian ketujuh                  landasan hukum yang lebih kuat bagi Bank
disampaikan kesimpulan sebagai penutup.                Indonesia dalam pengembangan perbankan
                                                       syariah. Namun, harus disadari bahwa UU
EVALUASI PENGEMBANGAN                                  No. 10 tahun 1998 yang mengatur keberadaan
PERBANKAN SYARIAH                                      bank syariah hanya dalam beberapa pasal
    Kebijakan pengembangan perbankan                   belumlah cukup sebagai landasan hukum
syariah kedepan harus dilandasi pemahaman              bagi pengembangan perbankan syariah di
kondisi aktual dan isu-isu pokok yang                  masa yang akan datang. Sehubungan dengan
dihadapi bank syariah. Kelengkapan peraturan           hal tersebut, kebutuhan terhadap landasan
dan infrastruktur merupakan permasalahan               hukum yang berdiri sendiri dirasakan cukup
mendasar yang perlu segera diatasi dalam               mendesak khususnya dengan semakin
jangka pendek karena merupakan prasyarat               pesatnya perkembangan bank syariah. Oleh
bagi beroperasinya bank syariah. Hal lain              karena itu, perlu dipersiapkan UU Perbankan
adalah relatif rendahnya tingkat pemahaman             Syariah yang dapat menjadi payung bagi
masyarakat terhadap operasional bank syariah           semua ketentuan teknis dan operasional
yang akan menentukan perkembangan bank                 bank syariah. Menarik untuk dicermati
syariah di masa mendatang. Selain itu,                 sebagai bahan perbandingan, ketika Malaysia
perkembangan perbankan syariah juga                    akan memulai pengembangan bank Islam
ditentukan oleh minat investor untuk masuk             pada tahun 1983, pemerintah dan parlemen
ke industri perbankan syariah yang akan                Malaysia dengan penuh komitmen menetapkan
ditentukan oleh kinerja para bankir syariah            Islamic Banking Act sebagai landasan hukum
dalam mengelola banknya. Selanjutnya,                  yang terpisah dari UU untuk bank
perkembangan kelembagaan dan indikator                 konvensional.
keuangan perbankan syariah merupakan hal                   Pengaturan perbankan di Indonesia, tidak
penting yang harus dipantau secara berkala             terkecuali bank syariah, adalah dalam upaya
dan merupakan input berharga dalam                     meningkatkan ketahanan sistem perbankan
menentukan langkah-langkah pengembangan                melalui penyempurnaan            peraturan dan
perbankan syariah. Akhirnya, perkembangan              infrastruktur. Agar bank syariah dapat
bank syariah pada tingkat internasional perlu          beroperasi secara optimal diperlukan



48                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




kelengkapan peraturan dan infrastruktur               DPK bank syariah yang bersifat investasi
yang dapat menjamin bank syariah dikelola             (ekuitas) dengan DPK bank konvensional
dengan cara-cara yang sesuai prinsip syariah          yang bersifat kewajiban (liabilities).
dan kehati-hatian bank. Pada saat ini telah           Penyempurnaan ketentuan kelembagaan dan
ada tujuh ketentuan pelaksanaan bagi bank             jaringan kantor bagi UUS juga perlu
syariah, yaitu tiga ketentuan yang mengatur           dilakukan dengan tujuan agar masyarakat
kelembagaan dan jaringan kantor bank                  yang membutuhkan layanan bank syariah
syariah, dan empat ketentuan mengenai                 dapat terlayani. Guna mengefektifkan peran
pengaturan penyelenggaraan kliring lokal              bank syariah dalam menggerakkan sektor riil
bagi BUS, UUS dan juga BUK; ketentuan                 perlu diatur portofolio aktiva produktif bank
mengenai Giro Wajib Minimum bagi BUS                  syariah agar tidak didominasi oleh aset yang
maupun UUS; pengaturan tata cara                      tidak memiliki keterkaitan dengan sektor
penempatan dana pada SWBI; serta satu                 riil. Selain itu, perlu diatur pola kerjasama
ketentuan mengenai infrastruktur PUAS.                (ta’awun) antara BPRS, BUS dan UUS
    Diluar ketentuan-ketentuan tersebut di            untuk berperan dalam pembiayaan Usaha
atas, ketentuan lainnya seperti Kualitas              Kecil dan Menengah (UKM) dan masyarakat
Aktiva Produktif (KAP), Penyisihan                    pedesaan. Semua rencana ketentuan tersebut
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP),                  akan diatur secara bertahap sesuai dengan
Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas                   kebutuhan dan perkembangan bank syariah.
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK),                     Penyusunan ketentuan-ketentuan tersebut di
Posisi Devisa Netto (PDN), Tingkat                    atas sangat tergantung pada selesainya
Kesehatan Bank, dan Transparansi Kondisi              Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan -
Keuangan Bank serta ketentuan mengenai                Perbankan Syariah (PSAKS) dan Pedoman
Laporan      Bulanan     Bank-bank masih              Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia
menggunakan ketentuan yang berlaku bagi               (PAPSI) yang saat ini sedang dalam tahap
bank konvensional. Selain itu, terdapat juga          finalisasi oleh Ikatan Akuntansi Indonesia
ketentuan yang hanya berlaku bagi bank                bekerjasama dengan Bank Indonesia. Jika
konvensional, yaitu Fasilitas Pendanaan               PSAKS dan PAPSI tersebut telah
Jangka Pendek (FPJP) dan Fasilitas Likuiditas         diberlakukan maka Indonesia akan menjadi
Intrahari (FLI), sehingga fungsi Bank                 negara pertama yang ikatan profesinya telah
Indonesia sebagai the lender of last resort           mengeluarkan dan mengadopsi sistem
masih terbatas bagi bank konvensional.                akuntansi syariah. PSAKS dan PAPSI akan
    Perangkat ketentuan yang menjadi acuan            menjadi pedoman akuntansi bagi perbankan
bagi beroperasinya perbankan syariah                  syariah di Indonesia sehingga keberadaannya
seharusnya disusun dengan memperhatikan               akan membantu Bank Indonesia dalam
business nature bank syariah, dengan tetap            melakukan       penyempurnaan       ketentuan-
memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian           ketentuan bagi perbankan syariah.
bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut
dan dengan tujuan agar perbankan syariah              Perkembangan Kelembagaan dan
dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan         Indikator Keuangan
keunikannya maka ketentuan-ketentuan                          Tahun 1992 merupakan tahun yang
perbankan syariah perlu disempurnakan                 menggembirakan dalam sejarah perkembangan
secara bertahap sesuai dengan skala                   bank syariah di Indonesia yang ditandai
prioritasnya. Terdapat sejumlah ketentuan             dengan berdirinya bank syariah pertama
yang perlu disempurnakan, misalnya                    yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
pengaturan GWM yang masih menyamakan                  (BMI). Namun, dalam periode 1992-1998



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        49
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




tidak terdapat hal berarti dalam perkembangan               Selama satu tahun terakhir ini (2000-
bank syariah yang disebabkan oleh beberapa             2001) indikator keuangan bank syariah
hal:                                                   menunjukkan perkembangan yang cukup
 rendahnya pengetahuan dan kesalah                    menggembirakan. Aset bank syariah sampai
     pahaman masyarakat mengenai bank                  dengan Desember 2001 berjumlah Rp2,72
     syariah;                                          triliun (0.25% dari aset perbankan nasional)
 belum tersedianya ketentuan pelaksana                atau tumbuh 26.2% dibandingkan akhir
     terhadap operasional bank syariah;                2000. Dana masyarakat yang dikelola oleh
 terbatasnya jaringan kantor perbankan                bank syariah berjumlah Rp1,81 triliun
     syariah; dan                                      (0.23% dari total Dana Pihak Ketiga
 kurangnya sumber daya insani (SDI)                   perbankan nasional) dan pembiayaan yang
     yang memiliki keahlian perbankan syariah.         diberikan berjumlah Rp2,05 triliun (0.57%
    Perkembangan bank syariah mulai terasa             dari total kredit perbankan nasional).
sejak dilakukan amandemen terhadap UU                  Meskipun banyak bank konvensional yang
No. 7/1992 menjadi UU No. 10/1998 yang                 kesulitan dalam memberikan kredit, namun
memberikan landasan operasi yang lebih                 bank syariah tetap aktif menyalurkan
jelas bagi bank syariah. Sebagai tindak                pembiayaan yang terlihat pada angka
lanjut UU tersebut, Bank Indonesia mulai               Financing to Deposit Ratio (FDR)1 yang
memberikan perhatian lebih serius terhadap             relatif tinggi (berkisar pada angka 113,5%).
pengembangan perbankan syariah, yaitu                  Kualitas aktiva produktif bank syariah yang
pada bulan April 1999 membentuk satuan                 terlihat dari nilai PPAP dan Non Performing
kerja khusus yang menangani penelitian dan             Financings (NPFs) menunjukkan angka
pengembangan bank syariah (Tim Penelitian              yang relatif baik bila dibandingkan dengan
dan Pengembangan Bank Syariah dibawah                  bank konvensional. Posisi akhir tahun 2001
Direktorat Penelitian dan Pengaturan                   menunjukkan bahwa NPFs bank syariah
Perbankan) yang menjadi cikal bakal Biro               hanya 7,41% dari total pembiayaan yang
Perbankan Syariah yang dibentuk pada 31                diberikan. Kemampulabaan (profitability) bank
Mei 2001. Sebagai hasil dari upaya                     syariah juga menunjukkan perkembangan
pengembangan perbankan syariah yang                    yang menggembirakan. Laba tahun berjalan
dilaksanakan       secara      intensif  sejak         bank syariah terus meningkat hingga
dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 maka               berjumlah Rp 90,06 miliar pada Desember
pertumbuhan perbankan syariah relatif pesat            2001.
sejak tahun 1999. Pada awal tahun 1999                      Dari pengamatan terhadap perkembangan
jumlah bank syariah baru terdapat 1 bank               perbankan syariah yang telah ada menunjukkan
umum syariah dengan 9 kantor cabang serta              bahwa hingga saat ini minat bank syariah
76 BPRS, maka pada posisi saat ini                     dalam pembiayaan masih terfokus pada
(Februari 2002) telah terjadi pertumbuhan              pembiayaan murabahah. Pangsa pembiayaan
menjadi 2 bank umun syariah penuh dan 4                murabahah berkisar pada angka 65% dari
bank konvensional yang membuka KC                      total pembiayaan dan cenderung masih
Syariah dengan jumah kantor cabang 49                  mengarah kepada pembiayaan untuk
kantor serta 82 BPRS. Sementara itu pada               keperluan konsumtif. Di sisi lain, pembiayaan
periode yang sama jumlah aset dan dana                 mudharobah dan musyarakah hanya berkisar
pihak ketiga yang dihimpun oleh bank                   pada 24% dan 2,2% (akhir 2001). Rendahnya
syariah telah bertumbuh lebih dari empat
kali lipat.                                            1
                                                        Dalam bank konvensional dikenal sebagai LDR,
                                                       penghitungan FDR merupakan rasio antara pembiayaan
                                                       yang diberikan terhadap DPK yang dihimpun.




50                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                 Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




pembiayaan       mudharobah        disebabkan          Indonesia yang dimulai tahun 1992 relatif
tingginya risiko pembiayaan dimana bank                terlambat. Hal tersebut disebabkan antara
syariah menyediakan dana 100% dan bila                 lain oleh:
terjadi kerugian maka bank yang harus                   belum sependapatnya ulama Indonesia
menanggung kerugian tersebut. Pembiayaan                    mengenai keberadaan bunga bank;
mudharobah       dan    musyarakah       yang           kurang kondusifnya kondisi sosial politik
merupakan quasi equity financing sangat                     di Indonesia yang mengakibatkan belum
cocok untuk pembiayaan kegiatan produktif                   adanya politica lwill pemerintah pada
khususnya kepada usaha kecil dan                            masa itu;
menengah (UKM) dan masyarakat pedesaan                  tanggung jawab moral yang harus dipikul
yang sudah sejak lama mengenal sistem bagi                  karena mencantumkan label “syariah”;
hasil. Namun karena adanya anggapan                     adanya kendala dasar hukum sehingga
pembiayaan untuk masyarakat pedesaan dan                    belum memungkinkan pengembangan
UKM mengandung resiko yang cukup besar                      bank syariah karena bank syariah belum
dan membutuhkan biaya penyaluran                            dikenal dalam UU No. 14 tahun 1967
pembiayaan yang tinggi, maka penyaluran                     tentang Perbankan maupun UU No. 13
pembiayaan bank syariah pada kedua hal                      tahun 1968 tentang Bank Sentral.
tersebut belum memuaskan. Walaupun                         Kondisi terkini perkembangan bank
demikian dari sejumlah kegiatan pemeriksaan            syariah di beberapa negara yang masih
bank yang dilakukan Bank Indonesia                     menganut dual banking system menunjukkan
menunjukkan mulai adanya sedikit pergeseran            bahwa tingkat penetrasi bank syariah dalam
pembiayaan perbankan syariah kepada                    ukuran total aset bank syariah terhadap total
UKM. Selanjutnya, guna memperkecil resiko              perbankan masih relatif rendah, kecuali di
pembiayaan mudharobah dan musyarakah,                  Kuwait yang telah mencapai 30% pada
bank syariah harus didukung oleh lembaga               tahun 2000. Sedangkan penetrasi perbankan
pembiayaan penjaminan seperti yang                     syariah di beberapa negara masih dibawah
disampaikan Chapra (1996)2: The risk may               20%, yaitu Saudi Arabia 12%, UAE 6%,
be reduced by introducing a loan guarantee             Malaysia 6,8%, dan Bahrain 1,3% pada
scheme underwritten partly by the government           tahun yang sama. Sedangkan penetrasi
and partly by the commercial banks. Hal                perbankan syariah di Indonesia paling rendah,
yang sama dikemukakan Choudhury (2001)3,               yaitu masih dibawah 1%, hanya sekitar
bahwa untuk menghubungkan sektor riil                  0.2%. Selain itu, perkembangan pasar keuangan
dengan sektor keuangan melalui pembiayaan              Islam, baik dalam hal ragam instrumen
mudharobah perlu adanya lembaga penjamin.              maupun volume pasar, Indonesia relatif
                                                       tertinggal dibandingkan dengan negara-
Perkembangan Internasional dan Posisi                  negara dimaksud. Indonesia hanya unggul
Indonesia                                              dibandingkan negara-negara tersebut dalam
    Dibandingkan dengan negara-negara lain             hal jumlah lembaga keuangan syariah saja,
seperti Malaysia yang telah melakukan                  khususnya karena keberadaan 82 BPRS.
pengembangan bank syariah sejak 1983 atau                  Perkembangan terakhir perbankan syariah
bahkan Bahrain yang telah melakukannya                 internasional semakin marak dengan adanya
sejak 1979, pengembangan bank syariah di               beberapa negara (seperti Malaysia, Bahrain,
                                                       Sudan, Brunei, dan Indonesia beserta IDB)
2
 Chapra, M. Umer (1996).                               yang telah membentuk International Islamic
3
 Dalam diskusi terbatas dengan Biro Perbankan          Financial Market (IIFM). Dengan adanya
Syariah di Bank Indonesia pada tanggal 7 Agustus       IIFM tersebut, diharapkan bank-bank syariah
2001.




IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                         51
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




yang mengalami kelebihan likuiditas tidak              dalam berperan di tingkat internasional,
hanya tergantung pada instrumen keuangan               khususnya dalam memasuki IIFM.
syariah domestik, tapi dapat juga menempatkan
dananya pada pasar tersebut. Adanya pasar              PROSPEK INDUSTRI
tersebut akan dapat mengurangi persoalan               PERBANKAN SYARIAH
rendahnya efisiensi pengelolaan dana bank                  Prospek perkembangan industri perbankan
syariah yang terjadi selama ini. Dalam                 syariah nasional kedepan antara lain akan
kerangka IIFM, seberapa jauh bank-bank                 dipengaruhi oleh perkembangan permintaan
syariah dapat mengakses pasar tersebut akan            masyarakat dan penyediaan jasa perbankan
sangat tergantung pada performance bank                syariah oleh perbankan dan/atau investor
syariah yang menjadi kriteria bagi bank                serta faktor-faktor yang mempengaruhi kedua
sentral atau otoritas moneter di tiap negara           sisi supply dan demand tersebut, seperti
untuk memberikan rekomendasi kepada IIFM               upaya public education yang dilakukan oleh
Committee agar bank-bank syariah dapat                 berbagai pihak, penyempurnaan regulasi dan
masuk menjadi anggota dalam pasar tersebut.            dukungan       pemerintah    dan     otoritas
Sehubungan dengan hal tersebut, bank-bank              perbankan dalam mendorong perkembangan
syariah di Indonesia harus segera memper-              kantor bank syariah. Dari sisi demand dapat
siapkan diri dengan sebaik-baiknya guna                dilihat dari seberapa besar kelompok
mampu memanfaatkan keberadaan pasar                    masyarakat yang menginginkan keberadaan
tersebut.                                              dan kesediaan menggunakan jasa perbankan
    Sel a n jut n ya ,  den gan     sem a kin          syariah, dan diharapkan demand tersebut
berkembangnya lembaga keuangan syariah                 akan dapat terus bertambah dengan
(LKS) yang telah mencapai 166 LKS yang                 meningkatnya      pemahaman      masyarakat
tersebar di +/- 34 negara dengan total aset            Sedangkan dari sisi supply dapat dilihat dari
mencapai $137,7 milyar dan modal $7,3                  minat investor untuk masuk industri
milyar pada tahun 1997, maka diperlukan                perbankan syariah, perkembangan jaringan
prudential regulation bagi lembaga-lembaga             kantor dan membaiknya kinerja keuangan
tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut,              dan profesionalisme perbankan syariah.
18 negara yang memiliki lembaga keuangan
syariah di negaranya telah berinisiatif untuk          Demand Side: Persepsi, Preferensi dan
mendirikan Islamic Financial Services Board            Permintaan Masyarakat Terhadap Jasa
(IFSB) yang mendapat dukungan dan                      Bank Syariah
koordinasi penuh dari International Monetary               Perkembangan perbankan syariah di
Fund (IMF). Kehadiran lembaga ini sangat               Indonesia akan dipengaruhi oleh kebutuhan
dinantikan karena adanya ketentuan-ketentuan           atau permintaan masyarakat terhadap
yang berstandard internasional akan menjadi            layanan jasa perbankan syariah (demand
acuan dalam menetapkan prudential regulation           side). Untuk mengetahui kondisi sisi permintaan
bagi bank syariah, pada waktunya lembaga               tersebut telah dilakukan penelitian “Potensi,
tersebut akan pula menetapkan Risk                     Preferensi, dan Perilaku Masyarakat terhadap
Management and Regulatory Standard for                 Bank Syariah” di pulau Jawa (tidak
Islamic Financial Institutions. Kemampuan              termasuk DKI Jaya), Sumatera Barat dan
bank-bank syariah memenuhi ketentuan-                  Jambi oleh Bank Indonesia bekerja sama
ketentuan yang bertaraf internasional akan             dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri.
berdampak positif terhadap bank syariah                Penelitian di Pulau Jawa yang dilaksanakan
karena akan memudahkan bank-bank syariah               pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 45%
                                                       dari responden berpendapat bahwa sistem



52                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




bunga tidak sejalan dengan ajaran agama               dominan yang mempengaruhi preferensi
yang dianut. Sedangkan hasil penelitian di            masyakarat Jawa Barat dan Jawa Timur
Sumatera Barat pada tahun 2001, 20% dari              untuk menggunakan jasa bank syariah.
responden yang meyakini sistem bunga tidak            Sementara, masyarakat Jawa Tengah lebih
sesuai dengan ajaran agama. Untuk propinsi            didominasi oleh pertimbangan keagamaan
Jambi, hasil penelitian tahun 2001                    dalam menggunakan jasa bank syariah.
memperlihatkan bahwa 50% dari responden               Temuan tersebut diperkuat dengan informasi
berpotensi untuk menjadi mitra bank                   bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah
syariah. Angka-angka tersebut dapat                   yang diberi penjelasan sistem, produk dan
digunakan sebagai salah satu ukuran bagi              jasa, serta kehalalan bank syariah memiliki
potensi minat masyarakat terhadap layanan             kecenderungan kuat untuk memilih bank
bank syariah. Namun, harus disadari bahwa             syariah.
jumlah tersebut dapat naik atau turun yang                Penelitian yang dilakukan menunjukkan
tergantung pada kinerja perbankan syariah,            bahwa persepsi masyarakat terhadap bank
seperti kualitas pelayanan dan tingkat                syariah sudah cukup baik. Kenyataan tersebut
profitabilitas. Selain itu, keberhasilan bank-        harus terus dipelihara dan bahkan ditingkatkan
bank syariah dalam mempromosikan sistem               dengan serangkaian kegiatan public education
ini kepada semua lapisan masyarakat sangat            yang dilakukan secara terprogram dan
menentukan minat masyarakat untuk                     terintegrasi oleh semua pelaku industri
bermitra dengan bank syariah.                         perbankan syariah. Edukasi publik mengenai
    Penelitian menunjukkan bahwa persepsi             perbankan syariah sebaiknya tidak semata
masyarakat terhadap perbankan syariah                 menggunakan pendekatan emosi keagamaan
adalah identik dengan bank bagi hasil.                yang hanya mempromosikan label kehalalan
Selain itu, masyarakat menganggap bahwa               produk bank syariah tetapi harus mencerdaskan
bank syariah adalah bank yang Islami.                 masyarakat sehingga memahami manfaat
Namun, penelitian menemukan opini kurang              dan keunggulan bank syariah. Konsekuensi
tepat yang berkembang di masyarakat bahwa             logis dari model edukasi tersebut adalah
bank syariah secara eksklusif hanya khusus            bank syariah dituntut untuk menunjukkan
untuk umat Islam (8,1% responden Jawa                 kemampuannya dalam melayani masyarakat.
Barat). Di sisi lain, juga terdapat pendapat          Preferensi masyarakat terhadap bank syariah
apriori (skeptis) yang menganggap bahwa               akan dapat dipertahankan (sustainable)
bank syariah sama saja dengan bank                    sepanjang bank syariah mengutamakan
konvensional dan bagi hasil sama saja                 faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi
dengan bunga (10,2% dan 16,5% responden               masyarakat seperti kualitas pelayanan,
Jawa Timur). Sedangkan sebagian besar                 kedekatan lokasi dan konsistensi dalam
responden di Jawa Barat (94%) dan Jawa                mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah.
Tengah (86,5%) menilai bahwa sistem bagi              Bila hal tersebut luput dari perhatian bank
hasil adalah sistem yang universal dan dapat          syariah, bukan tidak mungkin preferensi
diterima karena menguntungkan bank maupun             masyarakat tersebut akan berubah seiring
nasabah. Informasi yang dimiliki masyarakat           dengan berjalannya waktu.
mengenai keberadaan bank syariah relatif
tinggi, namun pemahaman terhadap                      Supply Side: Minat Investor untuk Masuk
keunikan sistem, produk dan jasa bank                 ke Industri Perbankan Syariah
syariah secara umum masih relatif rendah.                Minat investor untuk masuk industri
    Kualitas pelayanan dan kedekatan lokasi           perbankan syariah yang ditunjukkan beberapa
bank dari pusat kegiatan merupakan faktor             indikator, seperti: adanya pembukaan bank



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        53
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




umum syariah baru baik milik domestik                  dekat. Berdasarkan beberapa indikator
maupun milik asing, konversi Bank Umum                 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa
Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum                   minat investor untuk memasuki industri
Syariah (BUS), pembukaan Kantor Cabang                 perbankan syariah sejauh ini cukup
Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional              menggembirakan.
dan adanya pembukaan BPRS baru maupun                      Perluasan jaringan kantor (networking)
konversi BPR konvensional menjadi BPRS.                perbankan syariah diperkirakan akan semakin
Minat untuk mengkonversi BUK menjadi                   cepat bila ketentuan pembukaan jaringan
BUS maupun BPR menjadi BPRS harus                      kantor disempurnakan. Ketentuan penambahan
dilandasi pertimbangan bahwa bank                      jaringan kantor yang berlaku saat ini
memiliki kemampuan untuk melakukan                     mengatur bahwa untuk menambah kantor
paradigm shift dan didukung oleh adanya                kas, kantor cabang pembantu dan KCS maka
permintaan masyarakat terhadap produk                  UUS harus menyediakan gedung kantor
bank syariah. Konversi seharusnya tidak                untuk masing-masing jenis kantor tersebut.
dijadikan sebagai pelarian akibat telah gagal          Saat ini ketentuan tersebut sedang dalam
dan tidak sehat sebagai bank konvensional,             proses penyempurnaan dengan harapan UUS
sehingga proses konversi hanya dapat                   dapat membuka kantor dibawah KCS (unit
dilakukan oleh BUK dan BPR yang sehat.                 syariah) dengan menumpang sementara pada
    Sampai dengan sat ini (Februari 2002),             KCK sepanjang memenuhi sejumlah
pemain dalam industri perbankan syariah                persyaratan. Dengan penyempurnaan ketentuan
terdiri dari 2 BUS dan 4 Unit Usaha Syariah            tersebut, UUS dimungkinkan untuk tidak
(UUS) dari BUK yang seluruhnya memiliki                menyediakan gedung kantor ketika membuka
jaringan kantor berjumlah 49 KCS, serta 82             unit syariah baru, namun dalam jangka
BPRS. Peningkatan jumlah pemain dalam                  waktu tertentu unit syariah tersebut harus
industri perbankan syariah terlihat cukup              menjadi KCS.
pesat bila dibandingkan dengan keadaan                     Hal lain yang perlu diperhatikan dalam
akhir tahun 1999 yang hanya berjumlah 1                pengembangan perbankan syariah adalah
BUS dengan 9 KCS dan 76 BPRS. Minat                    keberadaan mitra bank syariah yaitu lembaga-
investor untuk membuka kantor bank                     lembaga keuangan syariah, seperti asuransi
syariah tidak hanya terbatas di pulau Jawa             syariah, reksadana syariah, baitul mal
tetapi juga telah menyebar ke pulau lainnya,           wattamwil (BMT), perusahaan modal
antara lain: Sumatera (Banda Aceh, Medan,              ventura syariah dan lain-lain4. Keberadaan
Padang, Palembang dan Pekanbaru);                      LKS-LKS tersebut perlu mendapatkan
Kalimantan (Balikpapan dan Banjarmasin);               perhatian dari pemerintah dalam bentuk
Sulawesi (Makasar); Madura (Pamekasan);                pengaturan yang jelas, sehingga LKS
dan Irian Jaya (Jayapura). Dengan                      tersebut dapat beroperasi dengan baik.
perkembangan terakhir tersebut jaringan                Adanya pengaturan yang jelas bagi LKS
perbankan syariah telah meliputi 18                    tersebut akan memudahkan bagi bank
propinsi. Selain hal tersebut, pada saat ini
terdapat sejumlah BUK yang sedang dalam                4
                                                         Perkembangan LKS non-bank sangat pesat selama dua
proses perizinan untuk membuka UUS                     tahun terakhir, pada saat in terdapat + 4000 BMT yang
(yaitu Bank BRI dan Bank Danamon).                     beroperasi diseluruh tanah air, terdapat 3 perusahaan
Selain itu, terdapat pula dua bank umum                asuransi syariah penuh dan 3 asuransi konvensional
                                                       yang memiliki kantor cabang syariah, 2 investment
swasta nasional yang telah mengemukakan                management company yang menawarkan reksadana
rencana konversi secara penuh seluruh                  syariah, dan JSX per pertengahan tahuan 2000 telah
usahanya menjadi bank syariah dalam waktu              memperkenalkan Jakarta Islamic Index yang dijadikan
                                                       benchmark investasi pasar modal secara syariah




54                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




syariah dalam melakukan kerja sama, yang                  Terbukanya peluang pembiayaan bagi
pada gilirannya dapat meningkatkan minat                   kegiatan usaha berdasarkan prinsip
investor dalam membuka bank syariah.                       kemitraan (partnership). Konsep yang
                                                           diterapkan adalah hubungan kerjasama
ARAH KEBIJAKAN                                             investasi yang harmonis (mutual investor
PENGEMBANGAN PERBANKAN                                     relationship) yang berbeda dengan pola
SYARIAH DI INDONESIA                                       hubungan debitur dan kreditur yang
                                                           antagonis (debtor to creditor relationship)
Pentingnya Pengembangan                                    pada perbankan konvensional.
Perbankan Syariah                                         Produk dan jasa perbankan yang
    Sektor perbankan sebagai intermediary                  ditawarkan memiliki sejumlah keunggulan
institution antara pihak yang kelebihan dana               berupa peniadaan pembebanan bunga
(surplus spending unit) dengan pihak yang                  yang berkesinambungan (perpetual
membutuhkan dana (deficit spending unit)                   interest effect), pembatasan kegiatan
memiliki posisi strategis dalam perekonomian               spekulasi dan mengutamakan kegiatan-
nasional. Dengan demikian peranan perbankan                kegiatan yang mewujudkan keterkaitan
nasional termasuk perbankan syariah perlu                  antara sektor keuangan dengan sektor
ditingkatkan dalam hal penghimpunan dan                    riil (linkages between financial sector
penyaluran dana masyarakat, serta penyediaan               and real sector), pembiayaan ditujukan
layanan jasa perbankan lainnya. Sejalan                    kepada      usaha-usaha     yang      lebih
dengan upaya restrukturisasi perbankan                     memperhatikan nilai-nilai etika dan
untuk membangun kembali sistem perbankan                   moralitas.
yang sehat dalam rangka mendukung
program pemulihan ekonomi nasional, maka              Misi, Visi, dan Tujuan Pengembangan
salah satu upaya yang dilakukan untuk                 Perbankan Syariah
mengoptimalkan fungsi perbankan adalah                    Dalam upaya pengembangan perbankan
pengembangan perbankan syariah. Disamping             syariah disadari perlu adanya kejelasan arah
pertimbangan tersebut di atas terdapat                kebijakan dan pengembangan guna seluruh
sejumlah alasan lain bagi pentingnya                  stake holder perbankan syariah mengetahui
pengembangan perbankan syariah, yaitu:                ke arah mana perbankan syariah akan
 Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang                 dikembangkan. Untuk hal tersebut diperlukan
     menginginkan layanan jasa perbankan              adanya misi, visi dan tujuan pengembangan
     syariah. Berdasarkan penelitian yang             perbankan syariah karena ketiga hal tersebut
     dilaksanakan oleh BI bekerjasama dengan          merupakan pre-requisite bagi sebuah
     tiga universitas pada tahun 2000                 kebijakan perbankan syariah. Tanpa ketiga
     diperoleh kesimpulan bahwa 45% dari              hal tersebut, dikhawatirkan akan terjadi hal-
     4000 sample di pulau Jawa (tidak                 hal sebagai berikut:
     termasuk DKI Jaya) berpandangan                   kebijakan pengembangan perbankan
     bahwa bunga bank adalah tidak sejalan                 syariah yang disusun menjadi kurang
     dengan ajaran agama. Dengan keberadaan                jelas arahnya
     perbankan syariah yang berdampingan               kebijakan pengembangan perbankan
     dengan perbankan konvensional maka                    syariah yang disusun menjadi tidak
     mobilisasi dana masyarakat dapat                      sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
     dilakukan lebih luas, terutama dari               dampak ikutannya adalah fungsi
     segmen yang selama ini belum tersentuh                pengawasan perbankan syariah menjadi
     oleh perbankan konvensional.                          kurang memadai; dan



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        55
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




    operasional perbankan syariah menjadi             Visi
     kurang optimal karena ketidaksesuaian                 Karakteristik bank syariah adalah
     antara kebijakan dengan nature of                 menekankan aspek keadilan, menyeimbangkan
     business dari bank syariah.                       aspek moral dan material, dana yang
                                                       terkumpul harus dikelola untuk memperoleh
Misi                                                   nilai tambah guna menciptakan kesejahteraan,
    Misi pengembangan perbankan syariah                harta dipergunakan untuk memakmurkan
di Indonesia adalah mewujudkan iklim yang              bumi demi kemaslahatan umat, adanya
kondusif untuk pengembangan perbankan                  pelarangan kegiatan usaha yang bersifat
syariah yang sehat dan istiqamah terhadap              spekulatif atau pentingnya keberadaan
prinsip-prinsip syariah.. Mengingat otoritas           underlying assets dalam setiap transaksi, dan
pengaturan dan pengawasan perbankan                    hubungan antara nasabah dengan bank
syariah sampai dengan saat ini masih berada            syariah adalah kemitraan (partnership).
di Bank Indonesia, maka fungsi-fungsi yang             Berdasarkan hal tersebut maka perbankan
saat ini dilakukan oleh Bank Indonesia                 syariah sangat terkait dengan sektor riil. Dengan
meliputi:                                              demikian, visi pengembangan perbankan
 melakukan kajian-kajian terhadap operasi             syariah adalah terwujudnya perbankan
     perbankan syariah, preferensi masyarakat,         syariah yang mampu menggerakkan sektor
     dan hal lain yang diperlukan untuk                riil melalui kegiatan pembiayaan berbasis
     menjamin bank syariah beroperasi                  ekuitas dalam kerangka tolong menolong
     secara optimal;                                   (ta’awun) dan menuju kebaikan (fastabiqul
 menyiapkan peraturan dan infrastruktur               khairat) guna mencapai kemashlahatan
     agar bank syariah dapat beroperasi sesuai         ummat (rahmatan lil alamin).
     dengan nature of business-nya;
 melakukan pengawasan dan pemeriksaan                 Tujuan
     terhadap operasi bank syariah untuk                   Pengembangan perbankan syariah memiliki
     menjamin bank syariah comply to sharia            tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.
     and prudential principles ; dan                   Dalam jangka pendek pengembangan
 mengeluarkan izin untuk beroperasinya                perbankan      syariah    bertujuan   untuk
     bank syariah.                                     mewujudkan perbankan syariah yang mampu
Berdasarkan misi tersebut di atas jelas                memenuhi kebutuhan masyarakat yang
terlihat bahwa keberhasilan pengembangan               menginginkan layanan bank syariah di seluruh
perbankan syariah di Indonesia tidak semata            penjuru Indonesia. Hal tersebut belum
hanya merupakan tugas Bank Indonesia                   sepenuhnya terlaksana karena adanya kendala
tetapi juga ditentukan oleh peran aktif stake          peraturan yang belum memungkinkan
holders perbankan syariah lainnya dalam                beroperasinya bank syariah secara optimal.
mewujudkan lingkungan yang kondusif agar               Kemampuan melayani masyarakat masih
bank syariah dapat beroperasi secara optimal.          terbatas di beberapa propinsi karena belum
Keberhasilan pengembangan perbankan                    lengkapnya informasi mengenai peta
syariah juga sangat ditentukan oleh                    kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa
kemampuan bank-bank syariah memberikan                 bank syariah serta adanya ketentuan yang
excellent services dalam melayani masyarakat           kurang kondusif mengenai penyebaran
yang membutuhkan produk dan jasa                       jaringan kantor bank syariah.
perbankan syariah.                                         Tujuan jangka menengah adalah
                                                       terwujudnya bank syariah yang mampu lebih
                                                       berperan dalam menggerakkan sektor riil.



56                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




Sampai dengan saat ini pembiayaan berbasis            yang mencapai Rp. 364,9 milyar atau 12,86%
ekuitas yang diberikan perbankan syariah              dari portofolio aset (Desember 2001) bank
masih relatif terbatas, namun di lain pihak           syariah. Dalam hal ini, keberadaan lembaga
pembiayaan murabahah masih mendominasi                pendukung seperti Special Purpose Company
portofolio aset perbankan syariah. Hal tersebut       (SPC) sangat diharapkan untuk melakukan
disebabkan by its nature pembiayaan                   sekuritisasi aset-aset berjangka panjang dengan
mudharobah tidak mengutamakan jaminan                 cara yang sesuai prinsip syariah. Dengan
dan kerugian sepenuhnya menjadi tanggungan            keberadaan lembaga tersebut, pada waktunya
bank syariah, sehingga menempatkan bank               akan tersedia instrumen-instrumen keuangan
pada posisi menghadapi risiko yang relatif            syariah sebagai alternatif penempatan dana
lebih tinggi dibandingkan pembiayaan                  bagi bank syariah. Selain itu, hadirnya
murabahah. Hal lain yang perlu memperoleh             lembaga tersebut juga akan memungkinkan
perhatian adalah peranan perbankan syariah            bank syariah untuk dapat berkiprah dalam
dalam pembiayaan sektor pedesaan (rural               perdagangan instrumen keuangan syariah di
sector) dan Usaha Kecil dan Menengah                  pasar internasional, khususnya ketika IIFM
(UKM) yang selama ini relatif terbatas                telah beroperasi.
aksesnya kepada pembiayaan perbankan
konvensional. Opini yang berkembang di                PARADIGMA KEBIJAKAN
kalangan bankir adalah relatif tingginya              DAN NILAI-NILAI SYARIAH
risiko dan biaya pengelolaan pembiayaan                   Dalam rangka pengembangan industri
sektor pedesaan dan UKM. Seandainya                   perbankan syariah maka proses penyusunan
perbankan syariah tidak dapat dengan                  kebijakan oleh otoritas perbankan perlu
optimal memainkan peran tersebut maka                 dipayungi oleh sekumpulan paradigma
implikasinya adalah semakin terabaikannya             kebijakan. Hal tersebut diperlukan untuk
“masyarakat bawah” (grassroots) dalam                 menjamin konsistensi peran dan tugas
memperoleh pembiayaan perbankan. Mannan               otoritas perbankan dalam pengembangan
(2000) menyatakan ”…. Don’t call a bank               perbankan syariah. Di sisi lain, terwujudnya
as an Islamic Bank, if the Islamic Bank does          industri perbankan syariah yang tumbuh
not want to serve the grassroots”. Untuk              sesuai harapan dan memiliki kemampuan
menjembatani dua kepentingan tersebut di              untuk menerapkan kebijakan yang dikeluarkan
atas perlu kehadiran lembaga pendukung                oleh otoritas perbankan, memerlukan
seperti Lembaga Penjaminan Pembiayaan                 persyaratan berupa penerapan nilai-nilai
Syariah yang dapat mengurangi risiko bank             syariah oleh perbankan syariah. Dengan
terhadap pembiayaan mudharobah dan                    demikian, paradigma kebijakan dan nilai-
grassroots.                                           nilai syariah merupakan prasyarat yang harus
    Tujuan jangka panjang dari pengembangan           terpenuhi dalam upaya pengembangan
perbankan syariah adalah terwujudnya bank             perbankan syariah.
syariah yang dapat beroperasi dengan lebih
efisien. Saat ini, dalam pengelolaan                  Paradigma Kebijakan
likuiditas bank syariah masih relatif kurang              Upaya pengembangan perbankan syariah
efisien akibat adanya kelebihan likuiditas            yang masih dalam tahap awal memerlukan
dan belum banyaknya instrumen keuangan                sekumpulan paradigma kebijakan yang dapat
syariah yang dapat dimanfaatkan sebagai               dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan
alternatif penempatan. Indikasi terjadinya            kebijakan, ketentuan dan pengembangan
kelebihan likuiditas bank syariah terlihat            infrastruktur perbankan syariah. Paradigma
dari penempatan bank syariah pada SWBI                kebijakan yang diperlukan untuk menjamin



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        57
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




konsistensi peran dan tugas otoritas perbankan              dan pengembangan infrastruktur perbankan
dalam pengembangan perbankan syariah                        syariah tentunya tetap harus didasarkan
adalah:                                                     pada realitas yang dihadapi, khususnya
                                                            dalam lingkungan yang masih belum
    Market driven. Pengembangan jaringan                   sepenuhnya ideal menurut syariah.
     kantor      bank     syariah    diserahkan             Pengabaian terhadap kenyataan ini akan
     sepenuhnya kepada kehendak pasar                       menempatkan upaya pengembangan
     yaitu interaksi antara masyarakat yang                 perbankan syariah pada posisi yang
     membutuhkan produk dan jasa perbankan                  tidak membumi dan dapat berakibat
     syariah dengan investor atau lembaga                   kontraproduktif terhadap pertumbuhan
     perbankan yang menyediakan pelayanan                   industri perbankan syariah. Berkaitan
     jasa perbankan syariah. Bank syariah                   dengan hal ini, disadari bahwa terdapat
     harus mampu membaca kehendak pasar                     kesulitan-kesulitan       untuk      segera
     dan memberikan pelayanan terbaiknya.                   mewujudkan kondisi ideal dari suatu
     Namun pelayanan bank syariah terhadap                  sistem perbankan syariah yang baru
     kehendak pasar bukan berarti bank                      berkembang. Penyempurnaan ketentuan
     syariah harus bersedia untuk didikte                   dan infrastruktur pendukung perbankan
     oleh pasar, melainkan bank syariah                     syariah dilaksanakan secara bertahap
     harus mampu: untuk berpegang teguh                     dengan memperhatikan urgensi dan
     pada prinsip-prinsip syariah, menunjukkan              prioritas dari sejumlah tugas yang harus
     keunggulannya dan mendidik masyarakat                  dilaksanakan.
     akan keunikan bank syariah. Dalam hal                 Secara konsisten sesuai prinsip syariah
     ini peran otoritas perbankan (Bank                     (comply to sharia principles) dan
     Indonesia) lebih ditekankan pada                       standar internasional. Pengaturan dan
     penciptaan perangkat ketentuan perbankan               pengembangan infrakstruktur perbankan
     yang dapat mendukung terlaksananya                     syariah harus memenuhi prinsip-prinsip
     kegiatan usaha bank syariah yang sehat,                syariah dan mengacu pada standar
     efisien dan sejalan dengan prinsip syariah.            internasional. Tingkat pemenuhan kedua
    Fair treatment. Pengaturan dan                         hal ini harus disesuaikan dengan stage
     pengembangan         perbankan      syariah            perkembangan perbankan syariah nasional,
     dilaksanakan dengan tidak memberikan                   bila tidak memungkinkan menerapkan
     perlakuan-perlakuan khusus terhadap                    regulasi dan infrastruktur yang sepenuhnya
     industri perbankan syariah. Pengaturan                 ideal, maka pilihan kebijakan harus
     dan ketentuan yang diterapkan pada                     ditetapkan walaupun belum sepenuhnya
     perbankan syariah akan disesuaikan                     sempurna. Namun, usaha-usaha perbaikan
     dengan nature of business-nya. Dengan                  ketentuan dan infrastruktur harus
     demikian, konsekuensi dari hal tersebut                diusahakan terus menerus untuk
     adalah akan sangat wajar jika terdapat                 mendekati kesempurnaan.
     peraturan dan ketentuan yang mungkin
     tidak sama antara bank syariah dan bank           Implementasi Nilai-nilai Syariah Dalam
     konvensional.                                     Operasi Perbankan Syariah
    Gradual and sustainable approach.                         Terwujudnya industri perbankan
     Pengembangan perbankan syariah baik               syariah yang tumbuh sesuai harapan dan
     dari sisi kelembagaan maupun pengaturan           memiliki kemampuan untuk menerapkan
     dilaksanakan secara bertahap dan                  kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas
     berkelanjutan. Penyusunan ketentuan               perbankan, memerlukan persyaratan berupa



58                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




penerapan nilai-nilai syariah dalam operasi                Adanya tingkat pemahaman yang baik
perbankan syariah. Nilai-nilai tersebut dapat              dari pengguna jasa perbankan syariah
ditinjau dari perspektif mikro dan makro.                  diyakini akan lebih memudahkan
Pengertian nilai-nilai syariah dalam perspektif            masyarakat menerima perbankan syariah.
mikro adalah bahwa dana umat yang                         Nilai amanah menghendaki adanya rasa
terakumulasi dalam perbankan syariah harus                 saling percaya antara pihak yang
dikelola secara jujur (siddiq), benar dan                  memiliki modal (shahibul maal) dengan
objektif (tabligh), terpercaya (amanah) dan                pihak pengelola dana investasi (mudharib).
profesional (fathanah). Sedangkan pengertian               Rasa saling percaya akan mendorong
nilai-nilai syariah dalam perspektif makro                 terbentuknya suatu kerjasama yang
adalah bahwa keberadaan perbankan syariah                  diinginkan sekaligus akan mengkondisikan
harus memiliki kontribusi dalam membentuk                  iklim yang memungkinkan investor
masyarakat yang memiliki kecenderungan:                    untuk secara ikhlas menerima risiko.
siap berinvestasi dan tidak menumpuk harta                Nilai fathanah menghendaki adanya
(kaidah zakat), tidak memastikan masa                      pengelolaan secara cerdik (profesional).
depan (adanya uncertainty) dan dapat                       Dengan moralitas fathanah diharapkan
menerima risiko (kaidah pelarangan riba),                  pengelolaaan dana umat dapat dilakukan
dan selalu berkaitan dengan sektor riil                    dalam koridor profesionalisme serta
(adanya underlying transaction) dalam                      dapat dipertangungjawabkan secara
kegiatan investasinya (kaidah pelarangan                   profesional pula. Termasuk di dalam
judi atau maisir) dan untuk melakukan                      pengertian profesional adalah pelayanan
transaksi secara jelas dan transparan (kaidah              yang penuh dengan kecermatan dan
pelarangan gharar).                                        kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa
                                                           tanggung jawab (mas’uliyah).
Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Mikro
 Nilai siddiq menghendaki adanya                     Nilai-Nilai Syariah dalam Perspektif Makro
    pengelolaan bank syariah dengan                    Kaidah zakat dapat digunakan untuk
    moralitas yang menjunjung tinggi nilai                mengkondisikan perilaku masyarakat
    kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan               yang menyukai investasi. Dengan
    dana umat akan dilakukan dengan                       terwujudnya perilaku tersebut diharapkan
    mengedepankan          cara-cara     yang             akan dapat membantu terwujudnya
    diperkenankan (halal) serta menjauhi                  perekonomian berbasis ekuitas (equity-
    cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih            based economy) yang relatif lebih kuat
    lagi yang bersifat dilarang (haram).                  dibandingkan debt-based economy
 Nilai tabligh menghendaki penyampaian                   Penerapan kaidah tersebut dapat
    berbagai hal dengan benar dan objektif                diterapkan pada keberadaan rekening
    khususnya mengenai operasional bank                   wadiah dan mudharobah. Rekening
    syariah. Hal ini sangat penting dalam                 wadiah adalah rekening yang tidak
    rangka proses edukasi masyarakat                      menanggung risiko sehingga rekening
    pengguna jasa perbankan syariah. Bank                 ini dapat dikenakan zakat (harta atau
    syariah dalam melakukan sosialisasi                   maal). Sedangkan rekening mudharobah
    sebaiknya tidak hanya mengedepankan                   adalah rekening yang menanggung risiko
    kehalalan produknya semata, tetapi juga               dan mencerminkan adanya perputaran
    harus mampu mengedukasi masyarakat                    dana sesuai dengan konsep ekonomi
    sehingga mengetahui keunggulan bank                   Islam sehingga pokok rekening ini tidak
    syariah yang pada dasarnya lebih adil.                perlu dikenakan zakat. Namun, apabila



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        59
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




     rekening tersebut menerima bagian                 tergantung pada penawaran dan permintaan
     keuntungan dapat dikenakan zakat                  akan produk dan layanan perbankan syariah.
     penghasilan. Adanya dua rekening yang             Beberapa hal mendasar yang menentukan
     memiliki perbedaan sifat tersebut beserta         ketersediaan produk dan jasa perbankan
     konsekuensinya, diharapkan akan                   syariah adalah sumber daya insani (SDI)
     mendorong terbentuknya kecenderungan              yang berkualitas yang dapat memberikan
     masyarakat untuk selalu berinvestasi.             excellent services, kemampuan perbankan
    Kaidah pelarangan riba tercermin dari             syariah menarik modal (investasi), adanya
     kegiatan bank syariah yang menolak                pengembangan infrastruktur, serta penerapan
     riba dan cenderung menganjurkan bagi              regulasi dan pengawasan oleh otoritas yang
     hasil di dalam berbagai produknya.                dapat menjamin terciptanya kompetisi yang
     Diharapkan keberadaan produk-produk               sehat. Dari sisi permintaan, hal yang perlu
     nonriba ini akan mendorong terbentuknya           diperhatikan adalah terpenuhinya asas
     kecenderungan masyarakat untuk tidak              manfaat yang dapat diukur dari kepuasan
     bersikap memastikan dan bergeser ke               konsumen terhadap produk dan layanan
     arah sikap untuk berani menghadapi                bank syariah, serta tersebarnya informasi
     risiko. Hal ini sesuai dengan ekonomi             asas manfaat tersebut apa adanya (transparan)
     Islam bahwa tidak ada penerimaan tanpa            kepada konsumen sasaran.
     menghadapi risiko (no return without                   Dalam penetapan kebijakan-kebijakan
     risk).                                            strategis, perlu disadari bahwa kegiatan
    Kaidah pelarangan judi atau maisir                pengembangan perbankan syariah tidak dapat
     tercermin dari kegiatan bank syariah              dilaksanakan sekaligus dalam satu tahapan.
     yang melarang investasi yang tidak                Sehubungan dengan hal tersebut, untuk 10
     memiliki kaitan dengan sektor riil.               tahun ke depan perlu ditetapkan kebijakan-
     Kondisi ini pada gilirannya akan                  kebijakan strategis jangka pendek, jangka
     membentuk kecenderungan masyarakat                menengah dan jangka panjang guna mencapai
     untuk menghindari judi di dalam aktivitas         tujuan yang sesuai dengan rentang waktunya.
     investasinya.                                     Pada dasarnya kebijakan strategis jangka
    Kaidah pelarangan gharar tercermin                pendek meliputi periode tahun 2002 sampai
     dari setiap transaksi yang dilakukan oleh         dengan 2004 dengan fokus penyusunan
     bank syariah harus menghindari ketidak            berbagai ketentuan yang dibutuhkan bank
     jelasan, sehingga transparansi dalam              syariah dan penyelenggaraan edukasi publik
     berbagai kegiatan perbankan syariah               untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
     sangat diutamakan.                                akan bank syariah. Selanjutnya, kebijakan
                                                       strategis jangka menengah dimulai pada
KEBIJAKAN STRATEGIS                                    tahun 2004 sampai dengan 2008 dengan
PENGEMBANGAN                                           fokus kebijakan untuk lebih memberdayakan
PERBANKAN SYARIAH                                      bank syariah dalam menggerakkan sektor
   Mengacu pada misi, visi dan tujuan                  riil. Sedangkan kebijakan strategis jangka
pengembangan perbankan syariah maka                    panjang dimulai tahun 2006 sampai dengan
kebijakan pengembangan perbankan syariah               2011 dengan fokus kebijakan untuk
harus ditujukan untuk mengatasi persoalan-             meningkatkan efisiensi perbankan syariah
persoalan pada demand side dan supply side             agar dapat berperan di tingkat internasional.
perbankan syariah. Strategi tersebut dilakukan
dengan pertimbangan bahwa keberhasilan
pertumbuhan industri perbankan syariah



60                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




Kebijakan Strategis Jangka Pendek                             meningkatkan        pelayanan    bagi
(2002-2004)                                                   masyarakat pedesaan dan UKM.
                                                             Guna menjamin lebih kuatnya
1.   Penyusunan ketentuan-ketentuan perbankan                 dasar      hukum        pengembangan
     syariah                                                  perbankan syariah perlu disiapkan
         Untuk menjamin bank syariah dapat                    kajian       akademis       mengenai
     beroperasi dengan optimal sesuai nature                  kemungkinan diundangkannya UU
     of business-nya diperlukan kelengkapan                   mengenai perbankan syariah yang
     sejumlah ketentuan seperti:                              terpisah dari UU perbankan.
         PSAKS dan PAPSI (kerjasama BI               2. Mendorong         terbentuknya      Forum
          dengan IAI) yang menjadi faktor                Komunikasi (communication board)
          penentu bagi ketentuan lainnya dan                 Program edukasi publik yang selama
          pengembangan infrastruktur perbankan           ini dilakukan Bank Indonesia bertujuan
          syariah.                                       untuk menginformasikan keberadaan
         Kualitas Aktiva Produktif (KAP).               perbankan syariah bagi masyarakat dan
         Penyisihan Penghapusan Aktiva                  menumbuhkan pemahaman akan manfaat
          Produktif (PPAP).                              yang dapat diberikannya. Program edukasi
         Capital Adequacy Ratio (CAR).                  dilakukan dengan kelompok sasaran
         Batas Maksimum Pemberian Kredit                adalah ulama, praktisi, akademisi,
          (BMPK).                                        mahasiswa dan masyarakat umum. Selama
         Posisi Devisa Netto (PDN).                     ini, program edukasi cenderung bersifat
         Tingkat Kesehatan Bank.                        pasif menunggu permintaan masyarakat
         Transparansi Kondisi Keuangan Bank.            dari daerah tertentu. Berdasarkan beberapa
         Ketentuan mengenai Laporan Bulanan             penelitian di Jawa dan Sumatera Barat
          Bank-bank.                                     dapat disimpulkan bahwa program
         Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek             edukasi yang dilakukan belum efektif
          (FPJP) dan Fasilitas Likuiditas                yang terlihat dari banyaknya masyarakat
          Intrahari (FLI) bagi bank syariah.             yang belum mengenal bank syariah.
         Ketentuan GWM akan disempurnakan               Dengan kenyataan tersebut, program
          agar lebih sesuai dengan prinsip-              edukasi publik terhadap perbankan
          prinsip syariah dan dilengkapi dengan          syariah harus dilakukan secara aktif
          ketentuan baru mengenai secondary              dengan kelompok sasaran yang lebih
          reserves atau Liquid Asset Ratio               luas (mencakup pelajar-pelajar mulai
          (LAR).                                         dari SD) yang dapat dilakukan baik
         Penyempurnaan              ketentuan           melalui media massa, maupun dengan
          kelembagaan dan jaringan kantor                tatap muka mendatangi masyarakat di
          bagi UUS juga perlu dilakukan agar             daerah-daerah potensial.
          pertumbuhan jaringan kantor dapat                  Program edukasi publik akan
          berlangsung lebih cepat.                       memberatkan bila tetap dilaksanakan
         Pengaturan portofolio aktiva                   oleh Bank Indonesia yang tugas utamanya
          produktif dari bank syariah guna               adalah regulator dan pengawas. Dalam
          mengantisipasi semakin banyaknya               jangka pendek, bank-bank syariah akan
          instrumen keuangan syariah.                    didorong untuk membentuk Communication
         Mekanisme kerjasama antara BUS                 Board sebagai lembaga independen
          maupun UUS dengan BPRS guna                    yang bertugas mengedukasi masyarakat
                                                         secara aktif. Dengan demikian, kegiatan



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        61
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




   edukasi publik yang selama ini dikerjakan                  Untuk       lebih     memberdayakan
   oleh Bank Indonesia dapat dialihkan                    perbankan syariah dibutuhkan mitra dari
   kepada lembaga independen tersebut                     lembaga-lembaga keuangan syariah
   selambat-lambatnya pada akhir 2004.                    lainnya. Oleh karena itu perlu dijalin
3. Melanjutkan peningkatan kualitas SDI                   kerjasama dengan berbagai lembaga
       Sebagai konsekuensi dari akan                      terkait seperti Departemen Keuangan,
   bertambahnya jaringan kantor bank                      Departemen Koperasi, Departemen
   syariah, maka kebutuhan terhadap SDI                   Perdagangan dan Industri serta lembaga-
   juga akan meningkat. Oleh karena itu,                  lembaga      terkait   lainnya.   Melalui
   pelatihan perbankan syariah tetap perlu                kerjasama ini akan tercipta kesadaran
   dilaksanakan bagi pegawai bank-bank                    dari berbagai lembaga khususnya lembaga
   yang berminat untuk beroperasi                         pemerintah akan pentingnya peranan
   berdasarkan prinsip syariah. Demikian                  mereka untuk dapat berkontribusi dalam
   juga halnya dengan pegawai Bank                        mengembangkan         ekonomi      syariah
   Indonesia mengingat banyak ketentuan                   umumnya dan perbankan syariah
   perbankan syariah yang terkait dengan                  khususnya. Diharapkan melalui kerjasama
   sejumlah satuan kerja di Bank Indoensia.               yang baik akan dilahirkan ketentuan-
   Pelatihan ini juga perlu dilakukan bagi                ketentuan yang sesuai bagi LKS-LKS
   mahasiswa maupun akademisi di perguruan                seperti BMT, asuransi syariah, perusahaan
   tinggi dengan harapan mahasiswa tersebut               modal ventura syariah, reksa dana
   merupakan potensi SDI yang dapat                       syariah dan lain-lain, yang merupakan
   bekerja di bank syariah atau minimal                   mitra bagi bank-bank syariah.
   menjadi pengguna jasa bank syariah.                 5. Melanjutkan penelitian preferensi dan
   Sedangkan pelatihan bagi dosen diperlukan              perilaku konsumer terhadap bank syariah
   agar masyarakat kampus dapat bersiap                       Penelitian ini dapat dilanjutkan pada
   dengan program studi mengenai bank                     propinsi-propinsi yang potensial bagi
   syariah maupun ekonomi syariah, yang                   pengembangan perbankan syariah seperti
   pada gilirannya dapat menghasilkan                     Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
   sarjana-sarjana dengan keahlian di                     Sumatera Selatan, Sumatera Utara,
   bidang perbankan dan ekonomi syariah.                  Banten, dan Riau. Hal ini perlu dilakukan
       Dalam upaya mewujudkan bankir-                     untuk     melengkapi       peta    potensi
   bankir syariah yang istiqamah terhadap                 pengembangan perbankan syariah yang
   nilai-nilai syariah maka pelatihan,                    dapat dimanfaatkan oleh bank-bank yang
   khususnya mengenai aspek nilai-nilai                   akan konversi maupun membuka KCS.
   Islam, tetap diperlukan bagi SDI bank-              6. Mempersiapkan teknologi informasi
   bank syariah yang telah beroperasi.                        Saat ini teknologi informasi yang
   Pelatihan aspek syariah khususnya                      dimiliki BPRS sangat terbatas, maka
   dasar-dasar fiqih juga dibutuhkan bagi                 untuk mempercepat monitoring kegiatan
   pengawas bank syariah. Sedangkan bagi                  BPRS diperlukan komputerisasi yang
   Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu                     dilengkapi dengan teknologi informasi
   diberikan pelatihan mengenai aspek                     yang memungkinkan Bank Indonesia
   perbankan sehingga anggota DPS yang                    dapat mengikuti perkembangan BPRS
   bertugas mengawasi aspek syariah dapat                 dari hari kehari. Sedangkan untuk BUS
   mengerti mekanisme kerja sebuah bank.                  dan UUS sebaiknya segera dipersiapkan
4. Menggalang kerjasama dengan berbagai                   teknologi informasi yang memungkinkan
   instansi terkait



62                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




    Bank Indonesia dapat melakukan real                        Selama ini pengawasan aspek syariah
    time supervision.                                      (sharia audit), yang dilakukan oleh
                                                           Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
Kebijakan Strategis Jangka Menengah                        ditunjuk oleh DSN, dirasakan belum
(2004-2008)                                                optimal. Beberapa hal yang diperkirakan
1. Mempersiapkan Lembaga Penjamin                          menjadi penyebab adalah kurangnya
    Pembiayaan Syariah.                                    independensi DPS terhadap bank
        Kehadiran lembaga penjamin akan                    syariah dan terbatasnya alokasi waktu
    sangat menentukan kemampuan bank                       anggota DPS. Dalam kondisi demikian,
    syariah dalam menggerakkan sektor riil                 perlu dipikirkan agar anggota DPS dapat
    melalui alokasi pembiayaan mudharobah                  independen sehingga dapat menjalankan
    ke daerah pedesaan dan UKM. Lembaga                    fungsinya dengan efektif. Disamping itu
    ini yang akan melakukan investigasi                    perlu dipertimbangkan kemungkinan
    mengenai perilaku mitra yang dapat                     sentralisasi pengawasan aspek syariah dan
    dipercaya (amanah) dalam mengelola                     berada pada DSN, sehingga pengawasan
    dana dan memiliki kemampuan berusaha.                  aspek syariah dilakukan secara periodik
    Bila perilaku amanahnya diragukan dan                  dan sejalan dengan kegiatan program
    kemampuannya rendah tidak akan                         pengawasan yang dilaksanakan oleh
    dijamin dalam memperoleh pembiayaan.                   Bank Indonesia. Alternatif lain, adalah
    Nasabah-nasabah yang masih rendah                      perlu dipersiapkan syariah auditor yang
    kemampuannya, diberikan pelatihan                      merupakan ahli-ahli syariah yang
    sehingga eligible untuk memperoleh                     mempunyai kemampuan perbankan
    pembiayaan bank syariah dan dijamin                    syariah dan memiliki independensi
    oleh lembaga tersebut. Bank syariah                    seperti akuntan publik.
    akan memperoleh kembali dananya bila
    terjadi kegagalan nasabah karena                  Kebijakan Strategis Jangka Panjang
    negligence ataupun moral failure. Namun,          (2006-2011)
    bila kegagalan karena normal business             1. Mempersiapkan pembentukan Special
    loss maka bank turut menanggung                       Purpose Company (SPC)
    kerugian tersebut.                                        Kebijakan strategis jangka panjang
2. Mendorong terbentuknya Islamic Trade                   yang      sangat      mendasar       adalah
    Center.                                               mempersiapkan terbentuknya SPC yang
        Lembaga ini merupakan lembaga                     memiliki fungsi sebagai berikut:
    penyedia informasi mengenai skim-                         memastikan keterkaitan antara
    skim pembiayaan maupun investasi                           sekuritisasi dengan aktivitas produktif
    yang dimiliki bank syariah dan                             di sektor riil guna penciptaan pasar
    informasi kegiatan produktif sektor riil                   primer;
    yang mungkin dibiayai oleh bank                           menciptakan pasar sekunder; dan
    syariah. Penyediaan informasi yang                        menyediakan layanan bagi partisipan
    menggunakan teknologi informasi ini                        pasar (paying agents and custodian).
    diharapkan dapat menciptakan linkages                     Keberadaan SPC harus dipersiapkan
    antara sektor riil dan sektor keuangan                setelah perbankan syariah memiliki
    syariah.                                              peran yang besar dalam pembiayaan
3. Memberdayakan pengawasan aspek                         sektor riil. Adanya pertumbuhan
    syariah                                               pembiayaan sektor riil yang cukup
                                                          beragam memungkinkan dilakukan



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        63
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




   sekuritisasi aset-aset syariah. Adanya              tersebut diperlukan kesamaan arah dan
   SPC akan dapat memperbaiki efisiensi                pandang mengenai arah dan kebijakan
   pengelolaan likuiditas, karena dana idle            pengembangan perbankan syariah nasional.
   dapat diperkecil.                                   Meskipun harapan terhadap perbankan
2. Mempersiapkan pembentukan Biro                      syariah demikian besarnya, namun perlu
   Ekonomi Syariah                                     disadari bahwa pengembangan perbankan
       Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999,             syariah harus dilakukan secara bertahap dan
   bahwa tugas pengaturan dan pengawasan               membumi, melalui kebijakan strategis
   bank akan diserahkan secara bertahap                jangka pendek, menengah dan panjang.
   kepada Lembaga Pengawas Jasa                            Dengan paradigma kebijakan yang ada,
   Keuangan (LPJK), maka hal tersebut                  maka dapat dimaklumi bahwa kebijakan
   juga akan berlaku bagi pengaturan dan               pengembangan perbankan syariah harus
   pengawasan bank syariah. Sehubungan                 mempertimbangkan market driven, fair
   dengan baru akan dilengkapinya                      treatment, gradual and sustainable, dan
   regulasi dan infrastruktur perbankan                sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan
   syariah, maka sebaiknya penyerahan                  adanya paradigma kebijakan diharapkan akan
   tugas pengaturan dan pengawasan                     lahir kebijakan-kebijakan pengembangan
   perbankan syariah dilakukan setelah                 perbankan syariah yang objektif. Disamping
   tercapainya tujuan jangka menengah                  itu, perbankan syariah harus dapat
   pada tahun 2008, yaitu bank syariah                 mengimplementasikan nilai-nilai syariah
   sudah     semakin     berperan     dalam            dengan      sebaik-baiknya      agar    dapat
   pembiayaan sektor riil. Konsekuensi dari            menggerakkan demand masyarakat melalui
   penyerahan tugas tersebut adalah kegiatan           produk, dan layanan perbankan syariah
   pengaturan, pengawasan dan perizinan                (perspektif mikro) serta dapat menciptakan
   bank syariah akan beralih dari Biro                 perilaku investasi yang konsisten (perspektif
   Perbankan Syariah di Bank Indonesia                 makro).
   kepada LPJK. Dalam konteks tersebut                     Pengembangan perbankan syariah --
   perlu       dipertimbangkan        untuk            dalam konteks diversifikasi sistem perbankan
   mempersiapkan berdirinya Biro Ekonomi               tentu akan meningkatkan daya tahan
   Syariah, yang bertugas untuk melanjutkan            perekonomian nasional-- akan mendukung
   penelitian dan pengembangan kebijakan-              terciptanya perekonomian yang tangguh
   kebijakan moneter berdasarkan prinsip-              karena sesuai dengan nature bank syariah
   prinsip syariah. Hal tersebut menjadi               yang mengutamakan adanya underlying
   penting karena diperkirakan transmisi               asset dalam setiap transaksi akan
   kebijakan moneter pada saat itu sudah               menciptakan harmonisasi pertumbuhan
   dapat dilakukan melalui bank-bank                   sektor riil dan sektor keuangan. Alur pikir
   syariah.                                            seperti ini kiranya jangan disalah artikan
                                                       bahwa pengembangan perbankan syariah
PENUTUP                                                bertujuan untuk menggantikan sistem
    Untuk menjamin keberhasilan upaya                  perekonomian yang ada, melainkan pada
pengembangan perbankan syariah diperlukan              dasarnya guna melayani masyarakat yang
kerja sama semua stake holders perbankan               membutuhkan pelayanan jasa perbankan
syariah, yang diharapkan dapat menghasilkan            syariah. Sungguh naif bangsa ini, bila ada
sinergi bagi tumbuh kembangnya industri                masyarakat yang menginginkan pelayanan
perbankan syariah yang sesuai dengan                   perbankan syariah tidak terlayani, hanya
harapan. Dalam upaya mewujudkan sinergi                karena adanya kekhawatiran bahwa kegiatan



64                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002
                Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic...., Mulya Siregar




pengembangan tersebut merupakan agenda                Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa
Islamisasi ekonomi Indonesia ataupun                  pengembangan perbankan syariah yang
adanya prasangka buruk bahwa prinsip                  dapat menciptakan perekonomian yang
syariah hanya dijadikan kedok untuk                   tangguh adalah pengembangan yang harus
berbisnis. Pengembangan perbankan syariah             melalui beberapa tahapan, berdasarkan
tidak dilakukan melalui decree, dan tidak             kehendak pasar, fair treatment dan tetap
juga karena emosi keagamaan, melainkan                harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.
pengembangan perbankan syariah memiliki
dasar hukum UU yang jelas dan sepenuhnya              DAFTAR PUSTAKA
berada dalam koridor ekonomi yang
                                                      Al Rajhi, Abdullah Sulaiman, (1999). Islamic
berdasarkan market driven yaitu adanya
                                                               Banks: Technology and Global
demand dan supply jasa perbankan syariah,
                                                               Challenges and Opportunities.
sehingga jelas pengembangan ini bukan
                                                               Proceedings        Third     Harvard
dalam kerangka gerakan politik maupun
                                                               University Forum on Islamic
agama. Pengembangan seperti ini, harus
                                                               Finance, October 1, 1999. Cambridge,
dilakukan secara bertahap melalui kebijakan
                                                               MA: HIFIP.
strategis guna pencapaian tujuan jangka
                                                      Arifin, Zainul, (1998). Strategi Pengembangan
pendek, menengah dan panjang. Untuk itu
                                                               Perbankan Bagi Hasil di Indonesia.
harus ditunjang dengan penelitian-penelitian
                                                               Sespibi: Bank Indonesia.
guna melahirkan regulasi yang objektif yang
                                                      Chapra, M. Umer, (1986). Towards a Just
mencerminkan fair treatment sehingga bank
                                                               Monetary System. Leicester, UK:
syariah dapat beroperasi secara optimal dan
                                                               The Islamic Foundation.
juga ditunjang dengan sosialisasi yang
                                                      _______, (1992). Islam and Economic
mendidik masyarakat agar dalam memilih
                                                               Challenges, Leicester, UK: The
bank syariah karena paham akan manfaatnya,
                                                               Islamic Foundation.
bukan melulu karena emosi keagamaan.
                                                      _______, (1996). Monetary Management in
    Selanjutnya, bila dibelakang hari
                                                               an Islamic Economy. Islamic
masyarakat merasakan manfaat dari lebih
                                                               Economic Studies, Vol. 4, No. 1.
adilnya bank syariah dan perbankan syariah
                                                      _______, (2000). The Future of Economics:
dapat menunjukkan jati dirinya dalam
                                                               An Islamic Perspective. Leicester,
menunjang perkembangan sektor riil
                                                               UK: The Islamic Foundation.
sehingga      keberadaan      bank    syariah
                                                      Choudhury, Masudul Alam, (1997). Money
menciptakan kemakmuran bangsa, kemudian
                                                               in Islam: A Study in Islamic Political
masyarakat lebih cenderung memilih bank
                                                               Economy. London, UK: TJ
syariah yang pada gilirannya menghendaki
                                                               International Ltd, Padstow, Cornwall.
perekonomian seluruhnya berdasarkan prinsip
                                                      _______, (2000). The Islamic Worldview.
syariah, tentu dalam hal ini pemerintah harus
                                                               London, UK: Kegan Paul International
sepenuhnya mendengar aspirasi masyarakat
                                                               Limited.
dan sewajarnya memiliki political will untuk
                                                      _______, (2001). Growth of Islamic Banking.
mengimplementasikan perekonomian syariah.
                                                               Saudi Commerce & Economic Review,
Artinya perekonomian yang tangguh tidak
                                                               June - No. 86.
akan dapat tercipta dengan mengubah secara
                                                      _______, (2001). The Nature of Money and
drastis sistem perekonomian yang ada menjadi
                                                               Monetary Policy for Islamic
sistem perekonomian berdasarkan prinsip-
                                                               Economic Integration, Seminar
prinsip syariah dan dengan mengabaikan
                                                               Paper in Bank Indonesia. Jakarta:
kesiapan sisi demand maupun supply.
                                                               Bank Indonesia.



IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002                        65
Agenda Of Shariah Banking Development For Supporting A Healhty Economic ..., Mulya Siregar




Choudry, Nurun N. dan Abas Mirakhor,                            University Forum on Islamic Finance,
        (1997). Indirect Instruments of                         October 1, 1999. Cambridge, MA:
        Monetary Control in an Islamic                          HIFIP.
        Financial System. Islamic Economic             Mannan, M. A. (2000). Islamic Economics:
        Studies, Vol. 4 No. 2.                                  Theory and Practice, Seminar Paper
Dar, Humayon A. dan John R. Presley,                            in Bank Indonesia. Jakarta: Bank
        (1999).    Toward      A   Greater                      Indonesia.
        Contribution of the Shariah Bank               Mills, Paul S. dan John R. Presley, (1997).
        for Indonesian Economy, Seminar                         The Prohibition of Interest in
        Paper in Bank Indonesia. Jakarta:                       Western Literature. Workshop on
        Bank Indonesia.                                         Islamic     Economics:       Islamic
Karuvelil, Koshy Zacharia, (1999). Islamic                      Foundation.
        Finance:     Sustaining    Success             Muslehuddin, Mohammad, (1974). Sistem
        Proceedings Third Harvard University                    Perbankan        Dalam        Islam.
        Forum on Islamic Finance, October                       Terjemahan oleh Aswin Simamora
        1, 1999. Cambridge, MA: HIFIP.                          (1990), Jakarta: Rineka Cipta.
Khan, Iqbal Ahmad, (1999). Developing the              Siddiqi, Nejatullah (1981). Banking without
        Country Framework for Islamic                           Interest. Lahore, PK: Islamic
        Finance. Proceedings Third Harvard                      Publications Ltd.




66                      IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002

								
To top