Pendahuluan Proposal Sistem Informasi - PDF - PDF by mrb16000

VIEWS: 623 PAGES: 13

Pendahuluan Proposal Sistem Informasi document sample

More Info
									  Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007




Hotline Service
( 021 ) 3269 - 8049

  PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 0 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



                          PROFIL PERUSAHAAN
                                        TAHUN 2008


NAMA PERUSAHAAN                     :   BROADBAND POWERLINE INDONESIA (BPI)

COMPANY STATUS                      :   PERSEROAN TERBATAS, PT

BIDANG USAHA                        :   -   Layanan Internet melalui Kabel Listrik,
                                            wireless, MPLS & VSat
                                        -   Pengembangan Aplikasi Opensource
                                        -   Penyedia Hardware Komunikasi melalui kabel
                                            listrik & manajemen energi
                                        -   Jasa Pelatihan dan Pengembangan dalam
                                            bidang ICT & Bilingual Studies

KANTOR & WORKSHOP                   :   Kantor :
                                        Gedung Raudha 2nd Floor Block B3
                                        Jl. Terusan Kuningan - Rasuna Said No 21
                                        Kuningan Barat – Jakarta Selatan

                                        Workshop:
                                        1. Smart CodeCamp:
                                           Jl. Intisari III No.41A Jakarta Timur
                                           Telp. (6221) 32655725
                                        2. Adsis CodeCamp:
                                           Jl. Raya Kalibata No. 11-12B Jakarta Selatan
                                           Telp. (6221) 794-9534
                                        3. Teknosoft CodeCamp:
                                           Jl. Utan Kayu No. 20A Jakarta Timur
                                           Telp. (6221) 8581292

                                        Virtual Office:
                                        Website: http://www.bpi.co.id
                                        E-mail: info@bpi.co.id

REFERENSI PROYEK                    :   -   Lebih dari 100 Aplikasi tailor made untuk
                                            dunia bisnis, kesehatan, pendidikan dan
                                            pemerintahan.
                                        -   Lebih dari 1000 titik jaringan dan sambungan
                                            internet di sekolah, rumah sakit, hotel,
                                            apartemen dan perkantoran.
                                        -   Lebih    dari  2000     jam    sesi  pelatihan
                                            diselenggarakan untuk sekolah, rumah sakit,
                                            hotel, apartemen dan perkantoran.

MANAJEMEN                           :   1. Wiyanti Priyono (Presiden Komisaris)
PERUSAHAAN                              2. Jupiter Simanjuntak (Komisaris)
                                        3. Priyono Mardisukismo (Presiden Direktur)




PT. Broadband Powerline Indonesia                                     Halaman 1 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



A. PENGANTAR
   Keinginan untuk mewujudkan good governance                  merupakan       salah satu
   agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara
   konsisten     oleh    pemerintah     daerah.      Masyarakat    menuntut       adanya
   akuntabilitas yang baik disertai transparansi dan keterbukaan pengelolaan
   sektor publik agar supaya masyarakat dapat turut mengontrol dan
   memperbaiki kinerja pemerintah daerah.


   Menjawab tuntutan masyarakat tersebut, pemerintah telah mengeluarkan
   serangkaian       kebijakan      Manajemen     Keuangan     Daerah,    antara    lain:
   Undang-undang No. 17 tahun 2003, Undang-undang No 1 tahun 2004,
   Undang-undang No. 15 tahun 2004, Undang-undang No. 32 tahun 2004,
   Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No.
   8tahun 2006. Misi utama serangkaian kebijakan tersebut bukan hanya
   pada     keinginan     untuk     melimpahkan      kewenangan      pembiayaan      dari
   Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah
   keinginan     untuk    meningkatkan      efesiensi    dan    efektifitas    pegelolaan
   sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan
   dan    pelayanan      kepada      masyarakat.       Dengan     demikian      semangat
   desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi
   sangat dominan dalam mewarnai proses penyelengaraan pemerintahan
   daerah     pada      umumnya       dan   proses     pengelolaan    keuangan      pada
   khususnya.


   Pengelolaan keuangan daerah perlu memperhatikan prinsip penganggaran
   yang didasarkan pada pendekatan kinerja (performance budget) dan
   penatausahaan         keuangan     daerah    yang    berdasarkan      pada     standar
   akuntansi keuangan daerah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri
   dalam     Negeri     No.   13    Tahun   2006     tentang   Pedoman        Pengelolaan
   Keuangan      Daerah       disebutkan    bahwa       Laporan    Keuangan       Daerah
   disebutkan bahwa Laporan Keuangan Pokok Bagi Pemerintah Daerah:
   1. Laporan Realisasi Anggaran
   2. Neraca
   3. Laporan Arus Kas
   4. Catatan Atas Laporan Keuangan


PT. Broadband Powerline Indonesia                                    Halaman 2 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007




   Kewajiban penyampaian laporan bagi Penyelenggara Pemerintah daerah
   Juga telah ditegaskan dalam pasal 31 ayat 2 UU no 17 tahun 2003 yang
   meyebutkan bahwa “Laporan keuangan yang dimaksud setidak-tidaknya
   meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan
   atas    laporan    Keuangan,        yang    dilampiri    dengan      laporan    keuangan
   perusahaan daerah”.


   Dalam     rangka     membantu            pemerintah     daerah      untuk   mewujudkan
   serangkaian kebijakan pemerintah khususnya di bidang keuangan, kami
   telah    memperispakan           diri    untuk   mengembangkan          suatu    Aplikasi
   Perbendaharaan       yang    terpadu        dengan      kegiatan     yang   antara    lain
   mencakup:
   1.   Merancang dan membangun Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
   2.   Mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
        Daerah.
   3.   Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
   4.   Pendampingan       dalam           Implementasi     Aplikasi    Sistem     Informasi
        Pengelolaan Keuangan Daerah.
   5.   Menyiapakan berbagai perangkat pendukung sistem, baik hardware,
        software maupun instalasi jaringan.


B. DASAR HUKUM
   Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan Sistem Akuntansi
   Pemerintah Daerah antara lain:
   a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman
        Pengelolaan Keuangan Daerah.
   b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
        Pengelolaan Keuangan Daerah.
   c. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi
        Pemerintahan.
   d. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
        dan Kinerja Instansi Pemerintah.
   e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
        Keuangan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


PT. Broadband Powerline Indonesia                                        Halaman 3 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



   f. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
   g. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
         dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
   h. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
   i.    Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
         Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
   j. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.




C. MAKSUD DAN TUJUAN
   Dalam rangka penerapan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan
   pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah, masing-masing
   Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota harus bisa memanfaatkan Tehnologi
   Informasi     secara maksimal, cepat, tepat dan akuntabel sesuai dengan
   penerapan kaidah-kaidah akuntansi sebagaimana disyaratkan dalam
   Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sistem tersebut memungkinkan adanya
   penjurnalan terstruktur yang disarikan dari dokumen-dokumen yang
   berasal dari bukti transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
   daerah. Suatu iktisar penjurnalan pada dasarnya merupakan pencatatan
   langsung dari sumber dokumen yang tercipta di lingkungan pemerintah
   daerah yang natinya akan dikhtisarkan dalam pelaporan keuangan
   daerah.


   Dengan demikian, maksud dan tujuan dari membangun Sistem Informasi
   Manajemen        Keuangan        Daerah    (SIMKUDA)       adalah     memudahkan
   penyelenggara pemerintah dalam penatausahaan Keuangan daerah dan
   penyusaunan Laporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel
   kepada masyarakat, DPRD dan Pemerintah Pusat , yang meliputi:
        a. Laporan Realisasi Anggaran
        b. Neraca
        c. Laporan Arus Kas
        d. Laporan-laporan lain yang dibutuhkan Pemda Kabupaten/Kota




PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 4 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



D. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
   Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan akan dikaitkan dengan output yang
   akan dihasilkan pada jangka waktu yang disepakati berdasarkan kepada
   sifat dan pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan.


   Ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan yang kami tawarkan adalah Sistem
   Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
   -   Tahap Survey Pendahuluan
   -   Tahap Analisis dan Desain
   -   Tahap Sosialisasi dan Pelatihan
   -   Tahap Implementasi dan pendampingan
   -   Tahap Evaluasi dan Pemeliharaan


   1. Tahap Survey Pendahuluan
       Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi tentang sistem
       berjalan. Tujuan dari survey pendahuluan adalah untuk menentukan
       permasalahan yang dihadapi oleh Pemda berkaitan dengan informasi
       Keuangan      pemerintah     daerah.       Dengan     dapat     didefinisikannya
       permasalahan tersebut secara baik maka sistem yang dirancang akan
       mendapat mengeliminasi kekurangan-kekurangan                   yang ada pada
       sistem yang sekarang berjalan.


   2. Tahap Analisis dan Desain
       Setelah tahap pertama selesai, berikutnya dilakukan analisis atas
       sistem    berjalan   dengan     tujuan    agar    sistem   yang     baru    dapat
       dilaksanakan dengan lebih baik. Setelah memahami sistem berjalan
       dan menganalisis kebutuhan akan informasi keuangan yang harus di
       hasilkan oleh sistem baru, tahap selanjutnya adalah merancang sistem
       yang baru yang dapat menjawab keinginan-keinginan tersebut. Dalam
       tahap ini akan dirancang dokumen input, proses pengolahan dokumen
       dan dokumen outputnya yang dapat memberikan informasi yang
       dibutuhkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.




PT. Broadband Powerline Indonesia                                    Halaman 5 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



   Aplikasi sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMKUDA) yang
   akan diimplementasikan telah sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun
   2006 tentang pedoman pengelolaan keunagan daerah. Dalam peraturan
   tersebut, disebutkan bahwa pemerintah kota kabupaten/propinsi wajib
   membuat laporan keunagan pokok meliputi: Laporan Realisasi Anggaranm
   Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.


   Dalam kenyataanya, berdasarkan pengamatan kami, Sistem Informasi
   Manajemen Keuangan Daerah yang ada belum mampu menyajikan
   laporan keuangan sebagaiman dimaksud oleh Permendagri No. 13 tahun
   2006 tersebut.         Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa
   perbedaan perlakuan administrasi dan akuntansi (accounting treatment).
   Dengan     tiak   sesuainya      laporan    keuangan    sesuai    ketentuan     yang
   dimaksud, mengakibatkan tidak adanya internal check secara otomatis
   diantara entutas akuntansi.        Disamping itu, tingkat audity dari laporan
   yang dihasilkan oleh setiap entitas akuntansi menjadi rendah.


    Di sisi lain, Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah yang
    kami    implementasikan         adalah    sistem   akuntansi     keuangan      yang
    memperhatikan kaidah-kaidah berlaku, baik dalam praktik akuntansi
    yang lazim dilakukan oleh pemerintah maupun peraturan-peraturan
    tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Sistem tersebut dapat
    menghasilkan       laporan      keuangan     sebagiamana        dikehendaki     oleh
    Permendagri No. 13 Tahun 2006


    Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Leuangan Daerah kami memiliki
    keungggulan sebagai berikut:
   -   Sistem terpadu
   -   Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Biaya
   -   Sistem tata buku berpasangan
   -   Basis akuntansi modifikasi kas
   -   Standar Akuntansi
   -   Sentralisasi proses akuntansi
   -   Perkiraan standard yang seragam




PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 6 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



   3. Tahap Sosialisasi dan Pelatihan
       Sebelum      implemntasi       aplikasi,      konsultan   akan     melaksanakan
       sosialisasi dan pelatihan penggunaan Sistem Informasi Manajemen
       Keuangan      Daerah.        Tujuan utama        sosialisasi ini adalah untuk
       menimbulkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan minat para personil
       Pemda,     sehingga     pada    tahap      implementasi    mereka     mempunyai
       semangat untuk mendayagunakan aplikasi yang dibangun. Disisi lain,
       semangat yang telah timbul harus di arahkan pada pola kerja yang
       baik dan efisien dalam mengelola keuangan daerah dengan Aplikasi
       SIMKUDA melalui pelatihan yang terencana, terstruktur dan terus
       menerus sehingga proses transfer tehnologi berjalan secara optimal.


   4. Tahap Implementasi dan pendampingan
       Implementasi      Aplikasi     Perbendaharaan       dilakukan      setelah   tahap
       pengembanagan aplikasi telah selesai.               Selanjutnya implemnetasi
       aplikasi di lapangan yang dilakukan oleh konsultan kemudian secara
       bertahap     bekerja     sama         engan    pihak-pihak    di     Sub     Bagian
       Perbendahraan. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil yang
       baik    sehingga aplikasi dapat berjalan sesuai yang direncanakan.
       Langkah selanjutnya adalah adanya pendampingan implemnetasi dari
       tim pendamping (counterpart) yang ditunjuk untuk mempersiapkan
       SDM yang akan menjalankan aplikasi dapat bertugas secara mandiri.


   5. Tahap Evaluasi dan Pemeliharaan
       Setelah tahap implementasi selesai, langkah berikutnya adalah tahap
       evaluasi yang mencakup:
           a. Mengevaluasi          apakah     output    dari    sistem     telah    dapat
              menghasilkan      informasi      yang     dibutuhkan   oleh    pihak-pihak
              terkait untuk pengambilan keputusan.
           b. Mengevaluasi apakah interface software yang dirancang sudah
              sesuai dengantujuan yang diharapkan.
           c. Mengevaluasi apakah dokumen-dokumen input yang dibutuhkan
              telah memadai.
           d. Mengevaluasi apakah perangkat lunak yang diekmbangkan telah
              cukup memadai.


PT. Broadband Powerline Indonesia                                    Halaman 7 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



             e. Mengevaluasi apakah SDM yang menangani sistem yang baru
                telah cukup mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang
                memadai untuk menjalankan SIPKD yang baru.
             f. Mengevaluasi apakah prosedur-prosedur standar telah dapat
                berjalan dengan baik.
             g. Melakukan evaluasi sitem secara keseluruhan.
             h. Setelah itu, melakukan perbaikan-perbaikan agar informasi
                yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.


E. ALOKASI WAKTU PENGERJAAN
   1. Survey Pendahuluan
       Pada tahap ini, akan dilakukan tiga sub tahapan yang dapat
       dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. Tiga sub tahab
       tergambar pada ilustrasi berikut ini.

        N                                                                Minggu Ke
                                    Kegiatan
        o
                                                                        1       2       3
        1    Inventarisasi dan analisis kebutuhan akan informasi
             dan peraturan perundang-undangan.
        2    Inventarisasi   dan   analisis  sarana/   prasarana,
             organisasi dan SDM.
        3    Penelaahan atas sistem yang sedang berjalan


   2. Analisis dan Desain
       Ada tiga sub tahapan yang akan dilakukan pada tahap awal ini yang
       dapat dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan. Tiga sub tahab
       tergambar pada ilustrasi berikut ini.

                                                                        Minggu Ke
        No                          Kegiatan
                                                                    4       5       6    7
         1     Penyesuaian laporan
         2     Penyesuaian ledger dan subledger
         3     Penyesuaian jurnal khusus dan umum
         4     Penyesuaian journal voucher
         5     Penyesuaian bagan akun
         6     Penyesuaian lainya
         7     Analisis draft sistem
         8     Uji coba entry dummy data
         9     Pencetakan dan analisis hasil cetak laporan
               ledger, subledger, jurnal
        10     Revisi awal perangkat lunak
        11     Diskusi hasil rancangan sistem
        12     Revisi final perangkat lunak
        13     Penyampaian sistem akuntansi keuangan



PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 8 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007




   3. Pelatihan dan Sosilisasi
       Kegiatan pelatihan dan sosialisasi akan dilaksanakan dalam waktu 2
       (dua) minggu.

        N                                                                     Minggu Ke
                                     Kegiatan
        o
                                                                               4         5
        1   Pelatihan sumber daya manusia yang akan dibedakan
            ke dalam tiga kelompok partisipan: pemakai
            informasi, para pengguna langsung sistem termasuk
            tingkatan   supervisor, serta  penunjang    sistem
            perbendaharaan.


   4. Implementasi dan Pendampingan
       Pada tahap ini transaksi keuangana sesungguhnya sudah di lakukan
       dan berdampak pada akuntansi keuangan daerah. SDM Pemda
       sepenuhnya akan berperan dengan asistensi dari pihak konsultan.
       Proses ini akan berlangsung selama 6 minggu.

        N                                                                   Minggu Ke
                                  Kegiatan
        o
                                                                  8     9    10    11   12    13
        1   Penjurnalan
        2   Pencetakan subledger
        3   Pencetakan ledger
        4   Pencetakan laporan
        5   Analisis semua unsur


   5. Evaluasi dan Pemeliharaan
       Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi dan pemeliharaan secara
       berkala    serta     penyempurnaan            terhadap    kekurangan-kekurangan
       sistem    rmasuk      perangkat        lunak     yang    ditemui      selama     masa
       implementasi untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak awal
       implementasi. Selama masa evaluasi dan pemeliharaan, pihak Pemda
       dapat melalukan konsultasi dengan pihak konmsultan melalui media
       surat, e-mail, telepon atau fax.              Apabila pihak Pemda menghedaki
       kedatangan pihak konsultan maka biaya transport dan akomodasi
       akan     dibebankan        kepada     pihak    Pemda.       Penyempurnaan             dan
       pemiliharaan       tidak    termasuk     perangkat       keras   dan    infrastruktur
       pendukung seperti jaringan lokal maupun jaringan internet yang
       dimiliki oleh Pemda.




PT. Broadband Powerline Indonesia                                       Halaman 9 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



F. HASIL AKHIR PEKERJAAN
   Secara umum hasil akhir peekrjaan ini akan menghasilkan produk fisik
   sebagai pertanggungjawaban pekerjaan, berupa:
   -   Aplikasi Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
   -   Buku manual operasional Aplikasi Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
   -   Dokumentasi tehnis aplikasi.
   -   Laporan pertanggung jawaban pekerjaan.
   -   Cetak Hasil Keluaran Sistem
   -   CD Installer Aplikasi Perbendaharaan Pemerintah Daerah.
   -   CD Dokumen manual, tehnis dan laporan


   Keberhasilan implementasi Aplikasi SIMKUDA akan memudahkan proses
   akuntansi di Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Laporan Realisasi
   Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, Laporan Persemester dan laporan
   lain sesuai kebutuhan manajemen melalui program aplikasi komputer
   SIPKD seperti yang diamanatkan oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006.


G. KEMITRAAN DAN PEMBIAYAAN PEKERJAAN
   Dalam     realisasi   seluruh     pekerjaan     yang    dipaparkan      dalam    bab
   sebelumnya, berlaku beberapa asumsi dasar yang esensial dan perlu
   menjadi perhatian kedua belah pihak agar tercapai keberhasilan dalam
   pengembangan aplikasi ini.             Asumsi tersebut menyangkut            konsep
   kemitraan dan pembiayaan atas pekerjaan.


       Kemitraan
       Yang dimaksud dalam kemitraan ini adalah kerja sama antara tim
       kami dengan para personil Pemda dalam alokasi waktu untuk:
         -   Diskusi dan pemberian informasi sebagai dasar pengembangan.
         -   Pelaksaanaan pelatihan
         -   Keterlibatan dalam pelaksanaan penugasan.
       Sehubungan dengan hal tersebut perlu disusun jadwal yang disepakati
       bersama dan kemudian pimpinan mengeluarkan Surat Tugas untuk
       personil Pemda yang terlibat dalam pengembangan aplikasi ini.




PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 10 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



       Jika terjadi keadaan darurat yang berada diluar kemampuan kedua
       belah pihak (force majeur), seperti bencana alam, dan huru-hara,
       maka     dimungkinkan        terjadi   penundaan    penyelesaian       pekerjaan.
       Penjadwalan ulang untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut akan
       dibicarakan dan disusun bersama setelah keadaan tersebut berakhir
       atau teratasi.


       Pembiayaan Pekerjaan
       Seluruh pembiayaan pekerjaan menjadi tanggung jawab Pemda.
       Besar pembiayaan secara detil akan ditentukan melalui pertemuan
       kedua belah pihak, secara global pembiayaan dapat kami gambarkan
       sebagai berikut:
       1. Biaya Langsung Personil, yang merupakan billing rate atas gaji
           dasar para konsultan dengan mempertimbangkan overhead kantor,
           biaya sosial, biaya tunjanagan, dan sebagainya. Untuk keperluan
           pembagunan aplikasi, minimal diperlukan personil dengan keahlian
           sebagai berikut:
              a. Penanggung Jawab
              b. Konsultan
              c. Ketua Tim
              d. System Analyst
              e. Database Engineer
              f. Garphic Engineer
              g. System Engineer
              h. Network Engineer
              i.   Software Quality Engineer
              j. Programmer
              k. Technical Writer
              l.   Trainner


       2. Biaya Langsung Non Personil
           Biaya langsung non personil adalah biaya yang dikeluarkan untuk
           membayar lisensi software yang dipakai untuk mengembangkan
           aplikasi,    meliputi    operating    system     (client       dan    server),




PT. Broadband Powerline Indonesia                                     Halaman 11 dari 13
Proposal Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah – Permendagri 59/2007



           Development tools, database, dan Software sistem informasi
           pengelolaan keunagan daerah.


       3. Biaya Tidak Langsung
           Biaya ini mencakup biaya pendukung untuk proses implementasi,
           mencakup biaya telekomunikasi, internet, ATK, akomodasi dan
           trasnportasi.


H. PENUTUP
   Pengembangan Aplikasi SIMKUDA merupakan kebutuhan yang mendesak
   dan perlu segera diimplementasikan oleh daerah sehingga laporan
   keauangan daerah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan Permendagri
   No. 13 Tahun 2006. Selain itu, kegiatan kegiatan pengembangan ini akan
   memberikan       tingkat    akuntabilitas    yang    lebih   baik    karena    dapat
   menyajikan laporan Keuangan daerah secara akurat, handal dan tepat
   waktu.       Hal ini sejalan dengan prinsip good governance di bidang
   pengelolaan keuangan daerah.


   Kami berusaha menyajikan suatu pola pengelolaan Keuangan yang
   profesional sesuai dengan kaidah-kaidah profesi yang ditunjang oleh
   peraturan perundang-undangan yang berlaku.                   Cakupan yang kami
   tawarkan di atas pada dasarnya merupakanpola stnadar pengembangan
   aplikasi Keuangan daerah, yang pola rincinya akan kami tuangkan dalam
   kontrak yang akan dibuat berdasarkan proposal ini.                  Kami bersedia
   mendiskusikan dengan pihak Pemda terkait hal yang perlu penjelasan
   lebih detil.


   Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih atas kesediaan para Aparat
   Pemda untuk membaca proposal ini dan atas kesempatan yang telah
   diberikan.     Insya Allah proposal ini dapat membuka peluang untuk
   bekerja    sama     dalam        meningkatkan   profesionalisme      penyelenggara
   pemerintahan daerah untuk menuju good governance.




PT. Broadband Powerline Indonesia                                   Halaman 12 dari 13

								
To top