Get documents about "Metode Perhitungan Debit Aliran
Description
Metode Perhitungan Debit Aliran document sample
Document Sample
LAMPIRAN 1
FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI / WALIKOTA
TENTANG PEMBENTUKAN PMU USDRP DAN
PEMBENTUKAN PIU USDRP
Daftar Isi
Bagian A. Format Surat Keputusan Bupati / Walikota Tentang
Pembentukan Project Management Unit USDRP
Bagian B. Format Surat Keputusan Bupati / Walikota Tentang
Pembentukan Project Implementation Unit USDRP
Bagian A: Format Surat Keputusan Bupati / Walikota Tentang Pembentukan Project
Management Unit USDRP
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
PERUBAHAN SK WALIKOTA/BUPATI No. XXX / XXX /200X
tentang
PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
DAN
PENGGUNAAN PROJECT MANAGEMENT MANUAL (PMM) SEBAGAI ACUAN
PELAKSANAAN
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
KOTA/KABUPATEN [NAMA KOTA / KABUPATEN]
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
1.
2.
3. Untuk melaksanakan USDRP secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap SK Walikota/Bupati No XXX / XXX / 200X tentang
Pembentukan Project Management Unit USDRP tertanggal [TANGGAL] tahun 200X
Memperhatikan :
1. Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TF-053555-IND, tertanggal 20
Oktober 2005 yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah
Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector
Development Reform Project (USDRP);
3. SK Walikota/Bupati No XXX / XXX / 200X tentang Pembentukan Project Management Unit
USDRP tertanggal [TANGGAL] tahun 200X
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN] TENTANG PERUBAHAN
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) UNTUK PELAKSANAAN URBAN SECTOR
DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
PERTAMA
Menyempurnakan Project Management Unit (PMU) Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN]
untuk pelaksanaan Urban Sector Development Reform Project dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Project Management Unit (PMU) sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project
Management Manual (PMM) USDRP;
2. Mengkoordinasikan dan memonitor kinerja instansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan
agenda pembaharuan dan program investasi pembangunan perkotaan;
3. Melakukan koordinasi dan memonitor semua proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing
sektor mulai dari proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa pemeliharaan
berakhir;
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proyek pada aspek sosial dan lingkungan (social
and environmental safeguard);
5. Memfasilitasi korespondensi antara CPMU dan Project Impementation Unit (PIU) dan
memonitor tindak lanjut dalam desain serta revisi desain yang dilakukan oleh PIU;
6. Merumuskan dan menyampaikan Project Progress Report dan laporan Financial Management
Report kepada CPMU sesuai ketentuan yang diatur dalam PMM;
7. Membantu Auditor Independen untuk menyiapkan laporan audit.;
8. Memberikan bantuan advis dalam proses pengadaan kepada PIU dan memastikan bahwa
proses tersebut dilakukan sesuai dengan PMM;
9. Memastikan ketersediaan dana penamping dari APBD;
10. Memfasilitasi pengelolaan keuangan USDRP di daerah ; dan
11. Memfasilitasi penyiapan subproyek baru yang diusulkan secara partisipatif.
KETIGA
Sekretariat PMU berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota / Kabupaten
[NAMA KOTA / KABUPATEN].
KEEMPAT
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada
APBD Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN].
KELIMA
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau
kekurangsempurnaan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : [NAMA KOTA / KABUPATEN]
Pada tanggal : XX / XX / 200X
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA /
KABUPATEN]
[NAMA JELAS]
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
2. CPMU – USDRP
3. Ketua DPRD Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN]
4. .....................................
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
NOMOR : XXX XXX XXX
TANGGAL : XX / XX / 200X
TENTANG : PEMBENTUKAN PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) UNTUK
PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
(USDRP)
Posisi Nama Jabatan
Ketua
Pengelola Dana Operasional PMU
Ahli Keuangan
Ahli Perencanaan
Ahli Pengadaan
Ahli Monitoring dan Evaluasi
Bagian B: Format Surat Keputusan Bupati/Walikota Tentang Pembentukan Project
Implementation Unit USDRP
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
No. XXX / XXX /200X
tentang
PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP)
KOTA/KABUPATEN [NAMA KOTA / KABUPATEN]
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
Menimbang :
a.
b.
Mengingat :
1.
2.
Memperhatikan :
1. Loan Agreement No. 4786-IND dan PHRD Grant Agreement No. TF-053555-IND, tertanggal 20
Oktober 2005 yang ditandatangani bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia;
2. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional No. 257/M.PPN/05/2003 tentang Tim Pengarah
Kebijakan Pengembangan Perkotaan dan Sekretaris Tim Pengarah untuk Urban Sector
Development Reform Project (USDRP);
3.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN] TENTANG PERUBAHAN
PROJECT IMPLEMENATION UNIT (PIU) UNTUK PELAKSANAAN URBAN SECTOR
DEVELOPMENT REFORM PROJECT (USDRP) DI KOTA / KABUPATEN [NAMA KOTA /
KABUPATEN]
PERTAMA
Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung
jawab sebagai berikut:
1. Memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan USDRP di daerah sesuai dengan Project
Management Manual (PMM) USDRP;
2. bertanggung jawab dalam proses pengadaan, pengelolaan keuangan serta pelaksanaan aspek
sosial dan lingkungan (social and environmental safeguard)
3. bertanggung jawab dalam perumusan design, kajian design dan pengawasan pekerjaan fisik
subproyek setiap harinya dari tahap proses pra kontrak, pelaksanaan konstruksi hingga masa
pemeliharaan berakhir;
5. Melaporkan semua pelaksanaan subproyek kepada PMU;
6. Merumuskan dan menyampaikan laporan Financial Management Report kepada PMU sesuai
ketentuan yang diatur dalam PMM;
7. Memfasilitasi penyiapan subproyek baru yang diusulkan secara partisipatif.
KEDUA
Sekretariat PIU berkedudukan di Dinas, Badan atau Bagian Pelaksana Subproyek di Daerah Kota /
Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN].
KETIGA
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada
APBD Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN].
KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau
kekurangsempurnaan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : [NAMA KOTA / KABUPATEN]
Pada tanggal : XX / XX / 200X
WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA /
KABUPATEN]
[NAMA JELAS]
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum
2. CPMU – USDRP
3. Ketua DPRD Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN]
4. .....................................
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA / BUPATI [NAMA KOTA / KABUPATEN]
NOMOR : XXX XXX XXX
TANGGAL : XX / XX / 200X
TENTANG : PEMBENTUKAN PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) UNTUK
PELAKSANAAN URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
(USDRP)
Posisi Nama Jabatan
Ketua
Pengelola Dana Operasional PIU
Ahli Keuangan
Ahli Perencanaan
Ahli Pengadaan
Ahli Monitoring dan Evaluasi
LAMPIRAN 2
PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
Daftar Isi
Bagian A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kedudukan RPJM dalam
Kerangka USDRP
Gambar A1 Proses dan Mekanisme Perencanaan Partisipatif
Gambar A2 Kedudukan RPJM dalam Kerangka USDRP
Bagian B. Outline RPJM dalam Kerangka USDRP
Bagian B1 Outline RPJM
Bagian B2 Karakteristik Investasi Pembangunan Perkotaan yang Dibiayai
dalam Kerangka USDRP
Bagian B3 Langkah-langkah Penyiapan Program Investasi Pembangunan
Perkotaan
Bagian A: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Kedudukan
RPJM dalam Kerangka USDRP
A. Pengertian RPJM dalam USDRP ?
1. Dalam USDRP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM adalah dokumen
yang mencakup:
(a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
(b) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. RPJM paling sedikit memuat:
(a) visi dan misi pembangunan daerah
(b) arah kebijakan keuangan dan pembangunan daerah
(c) strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum
(d) program prioritas pembangunan jangka menengah, dan
(e) indikasi program prioritas pembangunan tahun pertama, lengkap dengan rencana kerja,
pendanaannya.
3. Dalam kerangka USDRP, strategi pembangunan dan program prioritas pembangunan yang
dirumuskan paling tidak memuat strategi dan program untuk
(a) pengurangankemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan
pelayanan umum;
(b) pengembangan kapasitas, baik program yang diperuntukkan bagi aparat Pemerintah
kota/kabupaten maupun non Pemda guna mendukung program investasi yang
dirumuskan; dan
(c) program pembaharuan tata pemerintahan dasar, yang meliputi pembaharuan bidang
partisipasi publik dan transparansi dalam pengambilan keputusan publik, pembaharuan
bidang pengelolaan keuangan daerah dan pembaharuan bidang pengadaan barang dan
jasa.
B. Pendekatan dalam Perumusan RPJM
1. Pendekatan Partisipatif. Proses perumusan RPJM melibatkan stakeholder pembangunan
termasuk Urban Forum atau Forum Stakeholder.
a. Umumnya stakeholder terdiri dari 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: (i) mereka yang
kepentingannya akan terpengaruh oleh masalah yang akan dibahas atau mereka yang
kegiatannya akan sangat mempengaruhi masalah yang dibahas, (ii) mereka yang
memiliki informasi, sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk perumusan dan
pelaksanaan streategi, dan (iii) mereka yang mempunyai kewenangan mengendalikan
pelaksanaan dan instrumen.
b. Partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam perumusan RPJM.
c. Metoda yang dapat digunakan untuk melibatan masyarakat antara lain melalui diskusi
kelompok fokus dengan stakeholder terbatas, konsultasi publik, temu warga dsb.
2. Pendekatan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Approach.
Perumusan program pembangunan dilakukan secara holistik / menyeluruh dan jangka
panjang serta konsisten dengan strategi dan kebijakan pembangunan terkait, meski
pelaksanaan program dilakukan secara bertahap. Pemanfaatan potensi sumber daya alam
dan ruang dilakukan secara berkelanjutan.
3. Pendekatan pembangunan perwilayahan atau Regional Development Approach
Penentuan program pembangunan mempertimbangkan analisis keruangan dan potensi
perwilayahan disekitarnya (eksternal). Keterpaduan dalam pemanfaatan dan pengembangan
prasarana secara kolektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersama yang
saling menguntungkan (win-win solution).
Gambar A1a
Proses Dan Mekanisme Perencanaan Partisipatif
MASYARAK AT
Aspirasi & Konsultasi dan Aspirasi &
Keluhan Penyepakatan Kebutuhan
Pengesahan Pengesahan
Keputusan Keputusan
Aspirasi &
Kebutuhan
PEMERINTAH DPRD
Pengesahan
Gambar A1b
Tahapan Penyusunan RPJM D
RPJP N RPJP D
Perda RPJP D
RPJM N RPJM D
Keputusan Kepala
Daerah
Rancangan
Ranja SKPD
Musrenbang
Ranja SKPD RKP D
APBD
Perda APBD
Sumber: - SURAT EDARAN BERSAMA Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Dalam Negeri no: 0008/M.PPN/01/2007050/264A/SJ tentang Petunjuk
Teknis Penvelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
C. Kedudukan RPJM dalam Kerangka USDRP
1. Dalam USDRP, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) mencakup Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD). Sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)
menjadi acuan dalam perumusan RPJMD.
2. Selanjutnya RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan
mengacu pada RKP Nasional.
3. Mendasarkan RPJM yang dirumuskan, masing-masing kota/kabupaten mengajukan usulan
proyek investasi untuk USDRP. Usulan proyek investasi tersebut selanjutnya perlu dukungan
studi kelayakan, dokumen-dokumen AMDAL / UKL/UPL / LARAP (jika diperlukan) dan DED
sebelum dapat dinilai oleh Tim Penilai dan masuk ke dalam daftar proyek investasi yang akan
dibiayai melalui pinjaman USDRP.
4. Setelah langkah administratif dilakukan, baik antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia
maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selanjut nya masing-masing kota/
kabupaten peserta akan melaksanakan kegiatan (konstruksi) sesuai dengan jadwal yang
telah disepakati bersama antara masing-masing Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan
Bank Dunia.
5. Selama masa konstruksi dan operasi/pemeliharaan, secara berkala akan dilakukan kegiatan
monitoring dan evaluasi untuk menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan tetap konsisten
dengan RPJM serta panduan investasi USDRP.
RPJM NASIONAL RPJPD
RPJM
RPJM NASIONAL RPJM DAERAH
RKP NASIONAL RKP DAERAH
PANDUAN
INVESTASI
PERKOTAAN -
USULAN SUBPROYEK USDRP
STUDI KELAYAKAN
MONITORING DAN
EVALUASI
DED PROYEK
DOKUMEN TENDER
KONSTRUKSI
IMPLEMENTASI
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
Gambar A2
Kedudukan RPJM dalam Kerangka USDRP
Bagian B1: Outline RPJM
Kajian Isi / Keterangan
1. Kajian kondisi dasar dan Paling tidak meliputi kajian terhadap:
potensi sumber daya - kondisi fisik dasar
lokal - kondisi sosial ekonomi dan kependudukan
- kondisi perekonomian dan keuangan daerah
- kondisi prasarana dan pelayanan umum
- potensi sumber daya alam
- potensi sumber daya manusia, dan
- potensi kemampuan keuangan daerah.
2. Analisis Kekuatan, Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan dimana kajian
Kelemahan, Peluang dan kondisi dasar, potensi sumber daya lokal dan peluang serta tantangan eksternal menjadi
Tantangan masukan penting dalam analisis ini.
Analisis keuangan Antara lain meliputi analisis potensi / kemampuan daerah untuk membiayai investasi
daerah pembangunan perkotaan baik melalui sumber daya sendiri maupun sumber-sumber lain
termasuk dari pinjaman.
3. Permasalahan kunci Perumusan dan penyepakatan diantara stakeholder tentang permasalahan kunci
pembangunan dan prioritas pembangunan. Permasalahan kunci yang dirumuskan,
paling tidak mencakup permasalahan yang terkait dengan upaya pengurangan
kemiskinan melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan pelayanan umum.
4. Kajian visi dan misi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode
Pembangunan perencanaan. Adapun misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksnakan untuk mewujudkan visi tersebut.
5. Strategi dan Kebijakan Antara lain mencakup:
Pembangunan - pengembangan skenario pembangunan untuk mengantisipasi ketidakpastian dimasa
datang. Alternatif skenario pembangunan yang dirumuskan selanjutnya bersama-
sama dengan stakeholder dikaji untuk selanjutnya dipilih bersama-sama skenario
yang paling dianggap memadai / sesuai.
- perumusan strategi pembangunan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dirumuskan yang
dijabarkan ke dalam sejumlah kebijakan, dan
- perumusan kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang dicita-citakan,
6. Perumusan program Program prioritas pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan secara bertahap
prioritas Jangka dalam 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan dari hasil kajian dan analisis pembiayaan
Menengah pembangunan; analisis kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan; serta
professional judgement terhadap daftar panjang program pembangunan.
Program prioritas pembangunan jangka menengah ini, paling tidak telah memuat nama
program / proyek, volume, lokasi, estimasi biaya yang dibutuhkan, jadwal pelaksaan,
pembagian tanggung jawab pelaksanaan serta sumber pembiayaannya.
7. Perumusan indikasi Merupakan perumusan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada
program prioritas tahun pertama yang dilengkapi dengan Lembar Informasi Proyek atau Project Information
pembangunan tahun Sheet (PIS). PIS mencakup: (i) ringkasan proyek – nama proyek, sektor, estimasi
pertama kebutuhan biaya dan jenis proyek; (ii) latar belakang proyek – sejauh mana relevansinya
dengan strategi pembangunan perkotaan yang dirumuskan, tujuan, target yang hendak
dicapai, lingkup pekerjaan, lokasi, manfaat serta kelompok sasaran; dan (iii) deskripsi
proyek – metoda konstruksi, pembebasan lahan, pemukiman kembali, dampak
lingkungan, jadwal pelaksanaan, sumber pembiayaan serta penanggung jawab proyek.
Pogram prioritas tahun pertama ini merupakan program yang telah disepakati
(committed) pembiayaannya untuk dilaksanakan setelah melalui tahapan negosiasi dan
konsinyasi dengan stakeholder terkait.
Bagian B2: Karakteristik Investasi Pembangunan Perkotaan yang Dibiayai dalam
Kerangka USDRP
1. Karakteristik investasi pembangunan perkotaan yang dibiayai dalam kerangka USDRP
Rencana investasi dalam kerangka USDRP terdiri dari proyek-proyek investasi perkotaan yang
diprioritaskan dalam program jangka menengah yang potensial untuk dibiayai oleh dana Pinjaman Luar
Negeri.
Untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pinjaman dalam USDRP, proyek-proyek investasi
pembangunan perkotaan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah kriteria (kriteria seleksi sub
proyek) sebagai berikut:
1. merupakan proyek infrastruktur yang merupakan domain PU dan tidak termasuk ke dalam
negative list proyek USDRP
2. bukan merupakan proyek nasional
3. sub proyek yang diusulkan termasuk dalam kewenangan sesuai dengan yang tertuang dalam UU
otonomi daerah
4. merupakan proyek yang digagas dan dilaksanakan oleh daerah peserta USDRP
5. sub proyek yang diusulkan merupakan proyek dengan prioritas tinggi dalam Strategi
Pembangunan Perkotaan dan RPJM;
6. sub proyek yang diusulkan telah disetujui oleh DPRD yang bersangkutan; dan
7. memberikan manfaat bagi pelayanan umum di daerah peserta USDRP
8. merupakan proyek yang bersifat cost-recovery / revenue generating dan layak secara teknis,
ekonomi dan finansial:
- sub proyek yang diusulkan bernilai ≥ Rp. 2,5 Milyar per sub proyek;
- sub proyek yang diusulkan merupakan proyek yang menggunakan teknologi tepat guna (cost
effective proven technology). Kajian dan spesifikasi teknis yang digunakan harus
mendasarkan analisis teknis terhadap berbagai alternatif yang ada;
- untuk sub proyek yang bernilai ≥ Rp. 5 Milyar, menghasilkan economic internal rate of return
(EIRR) ≥ 10%. Untuk sub proyek dengan kategori ini, daerah diminta juga untuk menyiapkan
analisis kelayakan ekonomi yang memadai;
- untuk seluruh sub proyek yang diusulkan, menghasilkan financial internal rate of return (FIRR)
≥ tingkat suku bunga SLA yang disepakati ((LIBOR Base Rate + LIBOR Total Spread) + 5,02%
per tahun); dan
- memenuhi persyaratan safeguard lingkungan dan sosial.
Tabel B 2.1
Jenis-jenis Proyek yang Termasuk Lingkup Ke-PU-an dan
Negative List USDRP
Lingkup Ke-PU-an Negative List USDRP
- Air Bersih UU No. 32, 2004 Tidak termasuk investasi pembangunan dan
- Air Limbah pengembangan:
- Drainase - pelabuhan udara yang dikelola oleh Angkasa
- Pengendalian Banjir Pura
- Pengelolaan - pelabuhan laut di bawah pengelolaan PELINDO
Persampahan - minyak dan gas di bawah pengelolaan MIGAS
- Terminal Angkutan dan - perencanaan dan distribusi jaringan listrik yang
Kargo dikelola PLN
- Jalan Kota
- Perumahan Ketentuan Bank Proyek-proyek dengan karakteristik sebagai berikut:
- Pasar Dunia - yang mengakibatkan penipisan ozon,
- Rumah Potong Hewan mengandung tembakau atau produk tembakau
dan Tempat Pelelangan - Asbes. Tidak satupun proyek yang
Ikan diperkenankan menggunakan bahan-bahan yang
- KIP mengandung asbes
- Revitalisasi Kawasan - melibatkan, menghasilkan, menggunakan,
Strategis menyimpan/memuat bahan beracun dan
berbahaya (B3) – toksik, korosif atau eksplosif
- pembangunan pada kawasan lindung. Proyek
yang ditempatkan pada daerah yang dilindungi
atau yang dapat merubah tujuan dan/atau
penunjukkan kawasan yang dilindungi, contoh di
hutang lindung
- kekayaan budaya. Proyek tidak boleh
mengurangi atau merusak kekayaan budaya.
Contoh: kawasan cagar budaya
- Cagar alam. Tidak boleh ada proyek yang dapat
merusak cagar alam.
Kegiatan rutin Tidak termasuk dalam:
- kegiatan rutin administratif Pemerintah Daerah,
seperti: pengadaan alat tulis kantor, komputer,
furniture, gaji karyawan, operasional harian
pemerintah daerah dan sebagainya
Lain-lain Tidak termasuk dalam:
- pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan
fasilitas militer dan kepolisian
- pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan
fasilitas keagamaan dan peradilan
- pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan
gedung perkantoran pemerintah
- melibatkan / mengandung komponen dana tunai
atau dana bergulir dan sejenisnya;
- “on-going” kontrak atau proyek dari sumber
pendanaan lain; dan
- pemeliharaan rutin (operasi dan pemeliharaan)
Bagian B3: Langkah-Langkah Penyiapan Program Investasi Pembangunan Perkotaan
a. pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP menyampaikan usulan proyek investasi perkotaan
(proyek satu tahun / multi-tahun) kepada Tim Penilai. Usulan proyek yang selanjutnya disebut
sebagai subproyek diambil dari RPJM.
b. Tim Penilai akan melakukan pengkajian berdasarkan sejumlah kriteria seperti dijelaskan
sebelumnya di atas. Jika usulan subproyek tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka
secara otomatis usulan tersebut akan ditolak atau tidak dapat dibiayai menggunakan pinjaman
dalam USDRP.
Sebaliknya jika usulan subproyek telah/dapat memenuhi kriteria dan masih tersedia dana yang
cukup dari pinjaman USDRP, maka usulan tersebut dapat diterima sebagai calon subproyek
yang akan dibiayai oleh pinjaman USDRP.
Tabel B4.1
Langkah-langkah Penyiapan Program Investasi
Pemerintah Kota / Kabupaten Tim Penilai /
Peserta USDRP Appraisal Team
INDIKASI PROGRAM PRIORITAS TAHUN PERTAMA
(PROYEK SATU TAHUN / MULTI TAHUN)
SUMBER SUMBER SUMBER
PEMBIAYAAN SWASTA / PHLN
APBN / APBD MASY.
USULAN PROYEK INVESTASI
PERKOTAAN UNTUK USDRP
DOMAIN PU
TIDAK TERMASUK DROP
NEGATIVE LIST?
DLL
STUDI KELAYAKAN, DED,
AMDAL, UKL/UPL, LARAP
KELAYAKAN
TEKNIS, EKONOMI, FINANSIAL, DROP
INST.?
CALON SUBPROYEK
POTENSIAL
LAMPIRAN 3
PERUMUSAN STUDI KELAYAKAN DAN
DETAIL ENGINEERING DESIGN
Daftar Isi
Bagian A. Pengertian Studi Kelayakan
Bagian B. Outline Dokumen DED
Bagian A: Pengertian Studi Kelayakan dan Substansi Studi Kelayakan
1. Studi Kelayakan atau Feasibility Study / FS adalah kajian menyeluruh dan mendalam terhadap aspek
teknis, ekonomi, keuangan, lingkungan dan kelembagaan dengan beberapa justifikasi sehingga
subproyek yang diusulkan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.
2. Tujuan yang hendak dicapai dengan pelaksaan FS adalah:
a. terlaksananya proyek pembangunan yang memenuhi persyaratan teknis dengan perioda
pelayanan yang sesuai dengan umur teknis, kapasitas pelayanan yang sesuai dengan rencana;
b. terjaminnya kesinambungan pembangunan, dimana teknologi yang diterapkan
mempertimbangkan: kandungan lokal, kemampuan keuangan dan kelembagaan pengelola dan
kemampuan sumber daya manusia yang tersedia;
c. proyek yang akan dibangun dapat memeberikan dampak yang baik terhadap lingkungan
sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk jangka pendek maupun
jangka panjang;
d. proyek yang dibangun dapat meningkatkan kondisi dan/atau kualitas kehidupan masyarakat
termasuk upaya pengurangan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan
peningkatan pelayanan umum; dan
e. masyarakat mampu membiayai operasi dan pemeliharaan sistem yang dibangun secara
langsung (seperti: retribusi kebersihan, terminal penumpang, dst) maupun tidak langsung (pajak
yang dipungut dari masyarakat digunakan untuk membangun prasarana jalan, drainase, dst).
3. Kajian teknis bertujuan untuk menganalisis kelayakan suatu rencana kegiatan atau proyek
pembangunan ditinjau dari sudut teknologi. Teknologi yang dimaksud di sini tidak terbatas pada
teknologi keras (hard technology) seperti rekayasa (engineering), namun juga teknologi lunak (soft
technology), seperti rencana tata ruang. Rencana tata ruang dipandang merefleksikan aspek-aspek
pendukungnya, seperti kesesuaian fisik-geologis dan spasial. Demikianlah, maka suatu proyek
dikatakan layak secara teknis jika:
a. tersedia teknologi yang relatif murah untuk melaksanakannya; dan
b. berlokasi di tempat yang secara tata ruang dibenarkan
Untuk mendukung suatu kajian teknis, lazimnya diperlukan berbagai informasi pendukung, seperti:
a. Hasil pengukuran atau pemeriksaan laboratorium berkenaan dengan keadaan daya dukung,
dan/atau daya tampung, selain pemeriksaan lain yang relevan sesuai dengan jenis proyeknya;
b. Rencana Tata Ruang Kawasan (RUTRK/RDTRK/RTRK) untuk mengetahui peruntukan kawasan,
batasan-batasan pengembangannya, dan keterkaitannya dengan strategi pembangunan daerah;
c. Rencana tapak (site plan), yang menggambarkan lokasi perencanaan dan gambaran detail
proyek yang diusulkan;
d. Rancangan awal (preliminary design) proyek, untuk mengetahui rancangan proyek yang akan
dilaksanakan, sebagai masukan dalam menyusun rancangan teknik-rinci (Detail Engineering
Design - DED);
e. Foto-foto lokasi proyek, untuk mengetahui kondisi aktual di lapangan dari masing-masing proyek
yang diusulkan.
4. Kajian Ekonomi
Kajian ekonomi bertujuan untuk menganalisis kelayakan suatu kegiatan atau proyek pembangunan
ditinjau dari sudut ekonomi, khususnya ekonomi-makro. Kajian ini pada dasarnya ditujukan untuk
proyek-proyek yang tidak menghasilkan penerimaan secara langsung (non-cost recovery), seperti
proyek pembangunan jalan non-toll tidak menghasilkan penerimaan secara langsung, namun
menyebabkan terjadinya peningkatan harga tanah disekitar pembangunan jalan tersebut. Manfaat
yang diperoleh, antara lain, adalah adanya akses yang lebih mudah, berkurangnya kemacetan lalu
lintas, berkurangnya biaya perjalanan dan waktu tempuh, biaya operasional kendaraan lebih rendah,
kondisi lingkungan yang lebih nyaman, dan lain-lain. Dengan demikian yang menjadi indikator
peningkatan ekonomi dalam proyek pembangunan jalan tersebut adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) dan atau harga tanah disekitarnya berdasarkan harga pasar faktual. Indikator lain dalam
kaitan contoh di atas adalah adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi ikutan (multiplier effect) seperti
kegiatan jasa, perdagangan, perkantoran dan lain-lain.
Analisis kelayakan ekonomi lazimnya menggunakan metode-metode seperti:
a. B/C Ratio (Benefit/Cost ratio)
b. EIRR (Economic Internal Rate of Return)
Secara sederhana, proyek dikatakan layak secara ekonomi apabila manfaat proyek tersebut lebih
besar dari biaya ekonomi yang ditimbulkannya.
5. Kajian Keuangan
Kajian keuangan bertujuan untuk menganalisis perkiraan kapasitas keuangan yang dihasilkan oleh
rencana kegiatan proyek dalam mengembalikan dana yang diinvestasikan. Kajian ini ditujukan untuk
proyek-proyek yang menghasilkan penerimaan langsung (revenue generating). Sebagai contoh:
penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih memerlukan Instalasi Pengolah Air (IPA), jaringan
distribusi dan sambungan rumah (SR), biaya perluasan jaringan dan biaya operasi & pemeliharaan
(O&M) sistem penyediaan air bersih. Sebagai proyek yang menghasilkan penerimaan langsung,
maka diperlukan kajian mendalam terhadap beberapa parameter dasar, seperti perkiraan biaya
investasi, kapasitas produksi, teknologi dan peralatan yang digunakan, fasilitas pendukung, pangsa
pasar, proyeksi tarif, proyeksi pendapatan dan kemampuan proyek dalam mengembalikan biaya
investasi yang digunakan.
Analisis kelayakan keuangan lazimnya menggunakan metode-metode seperti:
a. NPV (Net Present Value)
b. FIRR (Financial Internal Rate of Return)
Secara sederhana, proyek dikatakan layak secara keuangan apabila proyek tersebut dapat
memenuhi kebutuhan dan keinginan (demand) masyarakat, investasi yang ditanamkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat, besarnya nilai keuntungan lebih besar dari nilai bunga bank
yang berlaku sehingga penerimaan yang dihasilkan dari operasionalisasi proyek dapat
mengembalikan biaya investasi sesuai dengan jadwal pengembalian investasi yang ditetapkan.
6. Kajian Sosial dan Lingkungan
Kajian sosial dan lingkungan bertujuan untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan suatu
rencana kegiatan atau proyek pembangunan. Suatu proyek dinyatakan layak secara sosial dan
lingkungan jika proyek tersebut memberikan manfaat yang melebihi biaya sosial dan lingkungannya,
dan distribusi manfaat / biaya tidak menjadikan warga yang relatif kurang sejahtera memburuk
keadaannya. Perhatian khusus dalam kajian kelayakan sosial diberikan pada proyek yang
memerlukan pengadaan tanah (dengan atau tanpa pemukiman kembali), dan proyek yang mengenai,
atau mempengaruhi kehidupan masyarakat terasing dan rentan. Kedua kategori proyek di atas
diharuskan memberi kesempatan pada warga yang terkena untuk menyatakan persetujuannya atau
keberatannya terhadap rencana dimaksud. Perhatian khusus pada kajian lingkungan diberikan pada
proyek-proyek yang memerlukan AMDAL atau UKL/UPL, atau LARAP. Kajian sosial dan lingkungan
dalam USDRP mengacu pada Kerangka Safeguard.
7. Kajian Kelembagaan / Organisasi
Kajian kelembagaan bertujuan untuk mengetahui kelayakan proyek atau rencana kegiatan ditinjau
dari segi kesiapan lembaga (termasuk aturan-main dan personalia) pengelola untuk mengelola
proyek atau rencana kegiatan tersebut, baik pada tahap persiapan, konstruksi, maupun tahap
operasi. Kajian kelembagaan pada hakekatnya difokuskan pada upaya menciptakan lembaga yang
efektif dan kompeten, sehingga dapat dipercaya menangani hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan publik. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam kajian ini adalah:
a. kajian terhadap kondisi lembaga (sistem organisasi termasuk struktur dan kultur organisasi,
fungsi dan tugas dan kewenangan);
b. kajian terhadap kualitas pengelolaan (termasuk prosedur kerja, teknologi yang dikuasai,
rekrutmen, penempatan, dan pengembangan personil) dan efektivitas menangani tugas dan
fungsinya;
c. kajian terhadap kepemimpinan, termasuk corak kepemimpinan, cara pengambilan keputusan,
dan inovasi yang telah, sedang, atau dapat diharapkan berjalan;
d. kajian terhadap akuntabilitas dan transparansi berkaitan dengan pengambilan kebijakan,
penegakan peraturan dan pelibatan masyarakat.
Outline Studi Kelayakan, dapat dilihat pada format 2 Lampiran untuk permohonan SLA.
Bagian B: Outline Dokumen DED
Judul Bab / Sub Bab Isi Keterangan
I. URAIAN PROYEK
1.1 Nama Pemerintah a. Pemerintah Kota / Kabupaten [NAMA KOTA / KABUPATEN]
Daerah, Nama Proyek & b. Propinsi [NAMA PROPINSI]
Nomer Proyek c. Program : Urban Sector Development Reform Project
d. Nomer XXXXX
1.2 Pemilik Proyek dan a. Pemilik proyek _____________________________________________
Peminjam b. Peminjam _________________________________________________
1.3 Profil Proyek a. Penjelasan proyek investasi secara lengkap dengan kapasitas/kelas/type
(lainnya) dan bagian unit-unitnya;
b. Uraian secara garis besar latar belakang yang mendasari dipilihnya sub
proyek ini dalam hal potensi, dan masalah yang perlu diatasi;
c. Penjelasan secara garis besar maksud dan tujuan dibangunnya infrastruktur
tersebut. Sedapat mungkin kaitkan dengan upaya-upaya peningkatan
pelayanan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan pengentasan
kemiskinan
1.4 Lokasi Proyek a. Penjelasan lokasi proyek secara tepat, paling tidak sampai tingkat
kecamatan dan kalau mungkin sampai tingkat kelurahan;
b. Gambaran situasi sekelilingnya, misalnya luas dan tata guna lahan,
kepadatan penduduk atau bangunan serta jarak dari tempat-tempat
strategis
1.5 Uraian Singkat Hasil a. Uraian mengenai besaran sub proyek yang diuraikan di atas, berdasarkan
Studi Kelayakan satuan sistem atau infrastrukturnya. Jelaskan pula apakah proyek
merupakan sistem baru atau pengembangan dari yang sudah ada. Kalau
pengembangan jelaskan garis besar sistem yang sudah ada;
b. Penjelasan mengenai wilayah cakupan pelayanan atau jumlah penerima
manfaat dan bentuk manfaatnya, langsung maupun tidak langsung;
c. Gambaran kelayakannya dari segi ekonomi atau keuangan (tergantung cost
recovery /revenue generating atau tidak) serta dari segi teknik, sosial dan
lingkungan;
d. Penjelasan mengenai jangka waktu perencanaannya.
II KRITERIA DAN STANDAR PERENCANAAN
Uraian mengenai kriteria dan standar perencanaan yang digunakan. Umumnya
merupakan Keputusan Menteri atau Petunjuk Teknis dari masing-masing
Departemen Teknis yang sesuai dengan bidangnya. Kriteria dan standar
perencanaan meliputi:
a. Umur perencanaan masing-masing unit, misalnya sistem direncanakan akan
dapat melayani kebutuhan sekian tahun kedepan. Dimensi dan kondisi
bangunan direncanakan sesuai dengan jangka waktu tersebut;
b. Besarnya dimensi/volume untuk pelayanan/perencanaan tertentu, dalam
hal ini ukurannya bisa jumlah pemanfaat (orang), luas lahan (ha) atau
lainnya;
c. Ketentuan mengenai type atau kelas perencanaan, yaitu yang ditentukan
berdasarkan kebutuhan atau potensi kota/kabupaten;
d. Standar dan kriteria teknis seperti misalnya kelas beton, kelas pipa, kualitas
air bersih dan sebagainya.
e. Dalam hal ini termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar
Internasional yang telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia
Topik Bahasan Isi Keterangan
III SURVEY DAN PENELITIAN TEKNIK
Dimaksudkan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam perhitungan
teknis sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek yang diusulkan
3.1 Survey Topografi Survey tpografi sesuai dengan kebutuhan, yaitu :
a. Pengukuran luas lokasi/situasi sub proyek, antara lain untuk
menentukan titik lokasi, merencanakan tata letak bangunan atau unit-
unit bangunan;
b. Pengukuran panjang jarak, misalnya untuk merencanakan jalan,
jaringan perpipaan, saluran air (sewerage) dan drainase;
c. Pengukuran ketinggian, yaitu untuk mengetahui kemiringan tanah
sebagai dasar perhitungan untuk perencanaan jaringan perpipaan,
saluran dsb. Dalam hal-hal tertentu juga untuk menentukan tata letak.
d. Pengukuran situasi harus dilakukan menggunakan alat Teodolith T-0
atau yang derajat ketelitiannya, dan pengukuran jaraknya dilakukan
dengan cara jarak optis. Sedangkan untuk pengukuran dimensi jalan,
jembatan, sungai, parit harus dilakukan dengan pita ukur (midband).
3.2 Penelitian Tanah Penelitian tanah atau soil investigation (sondir dan boring) untuk
mengetahui jenis, struktur, kekuatan/daya dukung dan kestabilan tanah
serta kedalaman muka air tanah pada lahan yang akan dibangun serta
untuk mengetahui kedalaman tanah keras. Penelitian tanah ini terutama
perlu bagi bangunan-bangunan yang besar dan berat. Dari hasil
penelitian ini kemudian dihitung dan dipilih jenis dan dimensi pondasi
yang sesuai untuk bangunan yang akan dibangun.
Bila lokasi untuk tata letak bangunan telah ditentukan, maka segera
tentukan pula titik-titik kegiatan sondir dan boring untuk mendapatkan
sampel yang mewakili kondisi dan struktur tanah. Contoh tanah kemudian
dianalisis di Laboratorium Mekanika Tanah, dan hasil yang didapat antara
lain adalah koefisien daya dukung (sigma tanah) untuk keperluan
perencanaan pondasi
3.3 Penelitian Sumber Air Baku Penelitian kualitas sumber air yang akan digunakan sebagai air baku
Sistem Penyediaan Air Bersih. Berdasarkan jenis sumber telah dapat
diperkirakan keperluan pengolahan misalnya pengolahan sederhana,
pengolahan tertentu atau IPA lengkap. Lakukan pengambilan sampel
dengan prosedur yang memenuhi syarat yaitu pada kedalaman tertentu,
penuhi botol sampel dan ditutup rapat, kemudian dibawa dan dianalisis di
laboratorium air.
Penelitian lebih mendalam mengenai kuantitas dan kontinuitas air baku.
Secara garis besar biasanya berdasarkan analisis hidrologi/neraca air.
Perlu diperhatikan pula adanya penggunaan air oleh pihak-pihak lain
seperti pengairan, perikanan dll. Untuk sumber mata air atau sungai
dapat dilakukan pengukuran menggunakan berbagai cara atau alat ukur
seperti Thomson dan Cipoletti. Sedangkan untuk sumber „air tanah
dalam‟ dapat dilakukan dengan geolistrik atau pembuatan sumur uji
kemudian dilakukan uji pemompaan (pumping test).
3.4 Penelitian Air Limbah Penelitian air limbah yang akan diolah dengan IPAL meliputi kandungan
kimia dan biologi. Ambil sampel dengan prosedur yang memenuhi syarat
dari beberapa titik yang kira- kira dapat mewakili, kemudian lakukan
analisa di laboratorium air
3.5 Penelitian Porositas Tanah Penelitian porositas tanah (percolation test) bila diperlukan untuk
merencanakan sistem pengelolaan air limbah (terutama on site) dan
Tempat Pembuangan Akhir sampah. Cara kerjanya adalah dengan
menggali tanah berbentuk kotak dan diberi air kemudian dihitung
kecepatan penyerapannya.
Topik Bahasan Isi Keterangan
3.6 Penelitian Hidrologi Kompilasi data curah hujan selama beberapa tahun terakhir dari stasiun-
stasiun pemantauan yang paling mewakili. Data meliputi frekuensi,
intensitas, lama dan laju alirannya. Bila diperlukan, kumpulkan juga data
tinggi muka air sungai selama beberapa tahun terakhir pada titik-titik
pengamatan yang lokasinya paling mewakili.
3.7 Survey LHR Survey Lalu Lintas Harian (LHR) Rata-rata untuk mengetahui volume dan
beban lalu lintas untuk merencanakan jalan, jembatan dan terminal.
Hasilnya untuk menentukan lebar dan kekuatan jalan yang harus
dibangun, ketebalan lapisan dansebagainya
IV. PERENCANAAN BANGUNAN
4.1 Penentuan Dimensi Besaran/kapasitas infrastruktur ditentukan dari Studi Kelayakan yang
diharapkan sudah merupakan hasil Real Demand Survey. Berdasarkan
hasil tersebut hitung dan tentukan dimensi struktur atau dimensi unit-
unitnya
4.2 Penentuan Tata Letak Suatu infrastruktur dapat terdiri dari berbagai unit yang bersatu atau
terpisah-pisah. Untuk itu tentukan tata letak yang paling optimal dari segi
teknis dan ekonomis serta ketersediaan luas lahan dan bila perlu juga
berdasarkan kontur/elevasi tanah
4.3 Penentuan Fasilitas dan Tentukan titik-titik yang membutuhkan aliran listrik seperti lampu,
Utilitas pendingin, mesin, pompa, alarm dll, kemudian hitung kebutuhan daya
listriknya. Setelah itu tentukan sambungan PLN dan atau genset serta
keperluan lainnya. Tentukan pula titik yang membutuhkan sambungan
telepon.
Tentukan ruang toilet, hydran kebakaran, hitung kebutuhan air beserta
panjang perpipaan dan titik lokasi saluran air bersihnya dan saluran air
limbah, tentukan pula tempat parkir dan jalan keluar – masuk lokasi
proyek
V PERHITUNGAN STRUKTUR
5.1 Perhitungan Struktur Berdasarkan hasil penentuan dimensi bangunan, hitung aspek
strukturnya seperti kekuatan tekan dan tarik sehingga dapat ditentukan
kelas dan dimensi beton, pembesiannya, posisi balok, slof dst
5.2 Perhitungan Pondasi Berdasarkan hasil penelitian tanah (sigma tanah serta kedalaman airnya)
dan perhitungan struktur (beban/berat bangunan) lakukan perencanaan
pondasi bangunan, yaitu jenis dan dimensinya misalnya pasir dengan
ketebalan tertentu, cerucuk, balok beton atau pile/tiang pancang dengan
dimensi tertentu
5.3 Perhitungan / Simulasi Perhitungan/simulasi jaringan distribusi bila diperlukan oleh sub proyek
Jaringan Distribusi Sistem Penyediaan Air Bersih dan Sistem Sewerage. Hasilnya antara lain
untuk menentukan diameter pipa yang sesuai untuk masing masing jarak
dan arah/kemiringan. Konsep dasarnya adalah perhitungan hidrolik
saluran tertutup/pipa. Antara lain menggunakan rumus rumus Hazen
Williams dan Darcy Weisbach
5.4 Analisis Hidrologi Berdasarkan hasil pengumpulan data hidrologi lakukan analisa dan
perhitungan sehingga dapat diketahui debit banjir untuk berbagai periode;
misalnya 5 tahun, 10 tahun dst.
Analisa ini biasanya dibutuhkan untuk perencanaan drainase atau
kadang-kadang juga diperlukan pada perencanaan Sistem Penyediaan
Air Bersih. Yaitu dalam aspek ketersediaan air baku, misalnya debit mata
air. Perhitungan debit mata air yang dapat dilakukan :
Topik Bahasan Isi Keterangan
a. Perhitungan debit berdasarkan aliran langsung, yaitu dengan
menggunakan alat ukur (Cipoletti, Thomson, water meter)
b. Perhitungan debit berdasarkan data, yaitu dengan metode curah
hujan, evapotranspirasi (metode metode Thornwaite, Blaney – Gridle,
Hargreves dan Penman), kelembaban tanah, infiltrasi, Ground Water
Storage, Perubahan Tampungan Air Tanah dan Aliran Dasar
5.5 Perhitungan Hidrolik Berdasarkan analisa hidrologi maka akan dapat dihitung besarnya curah
hujan dengan periode tertentu, kemudian berdasarkan survei lapangan
dan peta akan didapat: a) kemiringan (slope) lokasi dan b) luas catchment
area. Setelah data-data tersebut lengkap, kemudian proses perhitungan
hidrolik dapat dilakukan yang meliputi; perhitungan kecepatan aliran, debit
dan dimensi bangunan (air) dapat dilakukan
5.6 Perhitungan Mekanikal dan Perhitungan mekanikal dan elektrikal tergantung keperluan sub
Elektrikal proyeknya, misalnya yang berhubungan dengan air: dari hasil penentuan
lokasi, debit dan lain-lain dapat dihitung head/tekanan pompa yang
diperlukan. Kemudian, dari spesifikasi pompa-pompa yang dipilih berikut
jumlahnya dapat dihitung kebutuhan listrik serta keperluan tambahan
untuk penerangan dan sebagainya. Selanjutnya dihitung kebutuhan
panel, kabel dan lain-lain.
Kebutuhan lain misalnya: bangunan gedung dan Rumah Sakit yang
memerlukan pendingin (AC) dan elevator atau lift, sedangkan Rumah
Potong Hewan dan Pelabuhan Ikan membutuhkan cold storage. Rumah
Sakit juga memerlukan suatu pengolahan limbah khusus rumah sakit atau
sebuah incenerator, demikian pula sistem pengelolaan sampah suatu
kota.
Semua hal di atas memerlukan perhitungan mekanikal dan elektrikal yang
pada akhirnya berkaitan dengan perencanaan sambungan listrik dari
PLN. Perencanaan tersebut tergantung pada besar kebutuhan dan
jaraknya: cukup menyambung dari listrik yang tersedia atau perlu
membuat gardu baru. Demikian pula jika diperlukan untuk
perhitungan/perencanaan genset dan panel-panelnya
VI PENGGAMBARAN
Hasil kegiatan survei, perhitungan dan perencanaan serta alternatif
terpilih telah ditetapkan, maka hasilnya dituangkan dalam bentuk gambar
teknik yang akan digunakan sebagai gambar kerja. Kemudian gambar
teknik dan spesifikasi teknik akan digunakan oleh kontraktor untuk
menghitung biaya dalam melakukan penawaran, dan pada akhirnya
dipakai sebagai acuan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan
6.1 Gambar Peta dan Topografi Sediakan peta-peta yang diperlukan, seperti peta lokasi, peta situasi,
topografi dan lain-lain dengan skala yang memadai. Gambarkan hasil
survei topografi sesuai kebutuhan masing-masing jenis sub proyek.
Ploting data bisa dilakukan langsung menggunakan komputer, dimulai
dari titik poligon utama maupun poligon sekunder sebagai kerangka peta,
kemudian titik detil situasi di plot per jalur pengukuran situasi.
Setelah semua titik-titik hasil pengukuran di plot sesuai dengan
koordinatnya, maka berdasarkan titik-titik tersebut kemudian digambarkan
semua detil situasi maupun lokasi bangunan yang ada
6.2 Gambar Rencana Bangunan Hasil perhitungan dimensi dan perhitungan struktur dituangkan dalam
gambar teknik bangunan yang lazimnya menggunakan kertas ukuran A3
hingga A0. Gambar rencana bangunan meliputi gambar tampak, gambar
potongan, gambar detil dan lain-lain lengkap dengan notasi. Skala yang
dipergunakan harus cukup memadai seperti yang lazim digunakan
Judul Bab / Sub Bab Isi Keterangan
6.3 Gambar Rencana Mekanikal Perencanaan mekanikal dan elektrikal dituangkan pula dalam gambar
dan Elektrikal teknik dan digunakan sebagai gambar kerja. Umumnya gambar M&E
berbentuk diagram dengan simbol-simbol, sedangkan untuk keperluan
pekerjaan pengadaan digunakan spesifikasi teknik generik.
Dalam suatu penawaran biasanya produsen telah mempunyai brosur-
brosur spesifikasi teknis yang lengkap dengan grafik-grafik dan Standard
Operating Procedure. Contohnya spesifikasi teknik untuk Diesel Genset
dan Trafo PLN
VII ANALISIS VOLUME DAN BIAYA / BOQ
7.1 Perhitungan Volume Berdasarkan pada gambar teknik yang lengkap dengan notasi dimensi,
dapat dihitung volume masing-masing bahan bangunan yang dibutuhkan.
Misalnya: volume beton berbagai kelas, pasangan bata, pasangan
batako, pasangan batu, pekerjaan lantai, pekerjaan baja, pekerjaan kayu,
jumlah pipa dan asesoris dan lain sebagainya
7.2 Analisis Pekerjaan Masing-masing satuan pekerjaan dapat dianalisa sehingga didapat harga
satuannya, antara lain pekerjaan pasangan batu, pekerjaan beton dan
sebagainya. Analisa meliputi bahan dan upah tenaga kerja yang dihitung
berdasarkan Daftar Harga Bahan dan Upah Kota/Kabupaten setempat
tahun berjalan/terakhir
7.3 Perhitungan Biaya Berdasarkan hasil perhitungan volume dan harga satuan dikalikan,
kemudian dijumlahkan, maka dapat dihitung harga dasar unit bangunan
secara keseluruhan. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu
misalnya instalasi, terdapat dua harga yaitu harga pengadaan barang dan
biaya pemasangan.
Usulan Rencana Anggaran Biaya ini merupakan Engineering Estimate
yang disusun dalam dokumen tersendiri. Bila diperlukan, pekerjaan dapat
dibagi dalam paket tertentu sesuai dengan biaya dan jenisnya untuk
kelas-kelas kontraktor
VIII PENYIAPAN SPESIFIKASI TEKNIK
8.1 Spesifikasi Teknik Pengadaan Dalam pelaksanaan pelelangan/tender pengadaan barang perlu disiapkan
Barang spesifikasi teknik dari barang-barang yang dibutuhkan. Misalnya dalam
pengadaan pipa, compresor, pompa, genset, gerobak dorong, arm roll
truck, fork lift, crane, backhoe, incenerator, valve dan lain-lain
8.2 Spesifikasi Teknik Dalam pelelangan/tender pelaksanaan pekerjaan sipil perlu disiapkan
Pelaksanaan Pekerjaan spesifikasi teknik untuk berbagai kegiatan, misalnya pekerjaan galian
tanah untuk pemasangan pipa, pekerjaan pengecoran beton, pekerjaan
pengaspalan, pekerjaan pengelasan dan sebagainya. Spesifikasi teknik
ini meliputi syarat, kondisi, prosedur dan pentahapan pekerjaan yang
diinginkan
8.3 Penyiapan Dokumen Tender Untuk keperluan pelelangan/tender disiapkan dokumen tender, yang
terdiri dari gambar teknik yang sudah disetujui pemberi tugas, spesifikasi
teknik dan konsep kontrak yang antara lain meliputi Bid Bond,
Performance Bond, Surat Perintah Kerja, Jadual Pelaksanaan Pekerjaan
dst.
Related docs
Other docs by axw10757
