PERUSAHAAN

Document Sample
PERUSAHAAN Powered By Docstoc
					FIRMA (Fa)

1. Persekutuan Firma (Fa)

 a. Pengertian

        Fa merupakan suatu persekutuan. Dikatakan persekutuan karena
    pengusahanya merupakan sekutu (partner) yang lebih dari satu orang. Fa adalah
    tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah
    satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung menanggung.

        Kelebihan Fa dibandingkan Persekutuan Perdata adalah Fa lebih terbuka atau
    terang-terangan terhadap pihak ketiga, sehingga akan mendapatkan kepercayaan
    yang lebih dibanding Persekutuan Perdata yang dianggap usaha perseorangan
    oleh pihak ketiga.

 b. Pengaturan

       Fa diatur dalam KUHD Pasal 16 - 35 KUHD. Di samping itu, terdapat pula
    beberapa ketentuan yang relevan di dalam KUH Perdata, antara lain ketentuan
    tentang persekutuan perdata dan perikatan.

 c. Pendirian

        Firma harus didirikan dengan aktanotaris, namun demikian jika Fa tersebut telah
    menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, pendirian tanpa akte notaris pun
    telah dianggap berdiri. Kemudian akta pendirian tersebut harus didaftarkan pada
    kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui Berita Negara. Apabila
    pembuatan akta, pendaftaran, dan pengumuman selesai dilakukan, Fa tersebut
    telah berdiri dan untuk menjalankan operasi bisnis masih perlu melengkapi dengan
    beberapa izin dan persyaratan lainnya sebagaimana telah diuraikan pada usaha
    dagang, antara lain daftar perusahaan, SIUP, SII, SITU, dan HO/AMDAL.




 d. Tanggung Jawab

       Setiap sekutu Fa dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan
    pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa
    khusus dari sekutu lainnya. Misalnya, Fa ABC yang sekutunya terdiri dari Ali,
    Badu, dan Cecep, maka semuanya dapat bertindak ke luar atas nama atau untuk
    kepentingan Fa ABC tersebut. Apabila seorang saja bertindak, katakanlah A, maka
    secara hukum juga mengikat B dan C. Artinya, pihak ketiga, misalnya D, apabila
    merasa dirugikan oleh A ia dapat menggugat baik A, B maupun C sendiri-sendiri
    atau ketiganya di pengadilan. Tanggung jawab demikian dinamakan tanggung
  jawab renteng atau tanggung menanggung atau tanggung jawab solider. Harta
  kekayaan yang dapat digugat tidak terbatas hanya pada harta kekayaan
  perusahaan (Fa) saja, tetapi meliputi juga karta kekayaan pribadi masing-masing
  pengusaha tersebut. Misalnya kekayaan yang ada di rumah atau di tempat
  lainnya.

e. Berakhirnya firma

   Firma dianggap bubar apabila :

  1. waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau,

  2. barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai

  3. seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia,

      Dalam prakteknya, pengunduran sendiri seorang anggota tidak selalu membuat
  firma menjadi bubar. Sering kita lihat bahwa seorang anggota firma yang mundur
  digantikan oleh orang lain dengan tetap mempertahankan firma yang ada. Pasal
  31 KUHD mengatur bahwa pembubaran firma sebelum waktu yang ditentukan
  (karena pengunduran diri atau pemberhentian) harus dilakukan dengan suatu akte
  otentik, didaftarkan pada Pengadilan Negeri, dan diumumkan dalam Berita
  Negara. Apabila hal ini tidak dilakukan maka firma tetap dianggap ada terhadap
  pihak ketiga.

  Pasal 32 KUHD mengatur cara penyelesaian pembubaran, yaitu dilakukan atas
  nama perseroan oleh anggota-anggota yang telah mengurus perseroan, kecuali
  apabila ditunjuk orang lain dalam akte pendirian atau persetujuan kemudian, atau
  semua pesero (berdasarkan suara terbanyak) mengangkat seseorang untuk

  menyelesaikan pembubaran. KUHD tidak mengatur tugas-tugas mereka, hal itu
  diserahkan kepada para pesero. Pasal 1802 KUHPer mengatur bahwa orang yang
  ditunjuk untuk menyelesaikan pembubaran harus mempertanggung jawabkan
  segala usaha dan hasil-hasilnya kepada para pesero dan berkewajiban mengganti
  kerugian apabila perseroan menderita kerugian karena perbuatannya. Setelah
  urusan dengan orang yang ditugaskan ini selesai, maka pembagian kepada para
  pesero dapat dilakukan.

     Selama proses pembubaran, firma masih berjalan sehingga proses likuidasi
  benar-benar selesai. Kelebihan dari likuidasi adalah laba, dan apabila terjadi
  kekurangan maka itu adalah kerugian.

      Apabila suatu firma jatuh pailit, maka seluruh anggotanya pun jatuh pailit
  karena hutang-hutang firma juga menjadi hutang-hutang mereka yang harus
  ditanggung sampai dengan kekayaan pribadi.
Firma diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang pasal 15 s.d 35 yang
dimaksud dengan firma adalah setiap persekutuan perdata yang menjalankan
perusahaan dengan nama bersama, jadi dapat dikatakan firma adalah
persekutuan perdata khusus kekhususannya terletak pada :

1. Menjalankan perusahaan dengan mana bersama
2. Tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan
3. Menggunakan nama bersama

Sudah menjadi pendapat para ahli bahwa firma bukan merupakan badan hukum,
meskipun syarat materil sudah terpenuhi antara lain :

1. Adanya harta kekayaan terbesar
2. Adanya kepentingan atau tujuan tertentu
3. Adanya Pengurus

Syarat formal sebagai badan hukum tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya
pengesahan Menteri Kehakiman.

Dalam persekutuan Firma pada dasarnya setiap sekutu dapat mengadakan
perikatan atas nama persekutuan terhadap pihak ketiga dan perbuatan tersebut
mengikat semua sekutu, tetapi apabila ada sekutu yang tidak diberi kewenangan
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap pihak ketiga, maka sekutu tersebut
harus dicantumkan dalam akte pendirian bahwa mereka tidak dapat melakukan
perbuatan hukum terhadap pihak ketiga.

Mengenai tata cara/mekanisme pendirian firma, (pasal 22 KUHD) persekutuan
dengan firma harus didirikan dengan akte otentik. Tetapi, ketiadaan akte tersebut
tidak dapat dipakai alasan untuk merugikan pihak ketiga dengan alasan
persekutuan firma tidak ada karena tidak ada akte tersebut. Jadi pada dasarnya
akte otentik dalam pendirian firma hanya berfungsi untuk pembuktian terhadap
pihak ketiga tentang adanya firma tersebut.
Akte otentik tersebut kemudian didaftarkan dan diumumkan pada tambahan berita
negara (TBN) dikepanitireaan Pengadilan Negeri.

FAKTOR       –    FAKTOR       YANG      MENYABABKAB         FIRMA     BUBAR


1.   Sistem perekonomian masyarakat / Negara yang tidak mendukung lagi
     adanya kegiatan usaha
2.   Adanya factor-faktor ekstern yang berada diluar jangkuan manajemen
     perusahaan
3.   Adanya factor-faktor intern Firma.



Pelanggaran ketentuan izin Sanksi / Denda atas

1. peringatan tertulis apabila Perusahaan diberikan

 .dalam SIUP tidak melaporkan tentang adanya perubahan terhadap apa yang
telah     didaftarkan   melaporkan     tentang    adanya    pembukaan     kantor
cabang/perwakilan, perusahaan Perusahaan tidak
 .telah diperoleh dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam
SIUP yang ,kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan
usaha Perusahaan melakukan
 .(3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP .terhitung sejak
diterbitkannya SIUP berdasarkan ketentuan UU No perusahaan dalam daftar
perusahaan selambat-lambatnya 3(tiga) bulan Belum mendaftarkan
 .seperti al. : Hak Cipta, Paten dan Merek dari pejabat yang berwenang ataupun
pemilik dan atau pemegang HAKI seperti Adanya laporan/pengaduan
 .perpajakan sesuai ketentuanyang berlaku pejabatyang berwenang bahwa
perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban Adanya laporan dari

.mengeluarkan SIUP dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh pejabat yang
berwenang tertulis tersebut diberikan sebanyak-banyaknya 3(tiga) kali berturut-
turut Peringatan

2. yang bersangkutan dibekukan apabila SIUP Perusahaan

a. .peringatan seperti tersebut diatas Tidak mengindahkan

b. .dagangan utama yang tercantum dalam SIUP dan tidak sesuai dengan bidang
   usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa usaha yang memiliki
   kekhusussan seperti perdagangan jasa/penjualan berjangka Melakukan
   kegiatan
c. .melakukan tindak pidana lainnya disidang pengadilan karena didakwa
   melakukan pelanggaran HAKI dan atau Sedang diperiksa



1. .kegiatan usaha perdagangan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan
   tersebut dilarang untuk melakukan Selama SIUP perusahaan
2. .pembekuan SIUP SIUP, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak
   dikeluarkan penetapan Jangka waktu pembekuan
3. .dilakukan oleh kantor/Dinas penerbit SIUP ,Pembekuan SIUP
4. : dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang
   bersangkutan SIUP yang telah

   .sesuai dengan ketentuan yang berlaku peringatan dengan melakukan
    perbaikan dan melaksanakan kewajibannya Telah mengindahkan

   .tetap pidana sesuai dengan Keputusan Badan Peradilan yang telah
    berkekuatan terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan atau tidak melakukan
    tindak Dinyatakan tidak
 Tugas Hukum Perusahaan




      Disusun oleh :

      Dony Baskoro

       B2A604090




   FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
       SEMARANG
          2008

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:507
posted:3/16/2011
language:Indonesian
pages:6
adhi peci adhi peci http://
About