Docstoc

FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Document Sample
FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK Powered By Docstoc
					            FUNGSI PENGAWASAN DPRD
    TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK




                        TESIS
           Untuk memenuhi sebagian persyaratan
                 Mencapai Gelar Magister


                  Magister Ilmu Hukum




                 Drs. H. Romli Mubarok
                 NPM : 09. 041 130190




          PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
       UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945SEMARANG
                        2006




                           1
                             TESIS

            FUNGSI PENGAWASAN DPRD
    TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK




                         Disusun oleh :

                     Drs. H. Romli Mubarok
                     NPM : 09. 041 130190




             telah dipertahankan di depan Tim Penguji
                    pada tanggal ………………..
       dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima




     Menyetujui :                          Ketua Program Studi
     Pembimbing                            Magister Ilmu Hukum




 Prof. Dr. Muchsan, SH               Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.




                               2
                                    PERNYATAAN :


             Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan

saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk

memperoleh gelar kesarjanaan baik strata satu, strata dua dan atau strata tiga

disuatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lainnya. Pengetahuan yang

diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya

dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.




                                  Semarang,       Oktober 2006




                                    Drs. H. Romli Mubarok
                                    NPM. : 09. 041 130190




                                         3
                               DAFTAR ISI




KATA PENGANTAR      ………………………………………………… i
DAFTAR TABEL        ………………………………………………… ii
DAFTAR GAMBAR      ………………………………………………… iii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. iv
ABSTRAK / INTISARI …………………………………………………. v

BAB I      PENDAHULUAN
           A.      Latar belakang Masalah
           B.      Formulasi Masalah
           B. Tujuan Penelitian
           C. Manfaat Penelitian

BAB IITINJAUAN PUSTAKA
           A. DPRD Dan Fungsi Pengawasan
           B. Paradigma Otonomi Daerah Dan Desentralisasi
           C. Pemerintahan Yang Baik Dan Penghapusan Benda Milik
              Daerah

BAB III    METODE PENELITIAN
           A. Sifat penelitian
           B. Metode Pendekatan
           C. Bentuk Data
           D. Sumber Data
           E. Metode Pengumpulan Data
           F. Metode Penyajian Data
           G. Metode Analisa Data

BAB III    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
           A. Fungsi pengawasan DPRD Terhadap Penghapusan Benda
              Milik Daerah
           B. Hambatan-Hambatan DPRD Dalam Melakukan Fungsi
              Pengawasan
           C. Tindakan Mengatasi Hambatan Fungsi Pengawasan DPRD
              Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

BAB IV     PENUTUP
           A. Kesimpulan
           B. Saran-Saran


DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PERTANYAAN




                                  4
                                         BAB I

                                  PENDAHULUAN



    A. LATAR BELAKANG MASALAH

                Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999

    tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-

    Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di

    Daerah telah terjadi pergeseran paradigma pada tataran pengelolaan

    pemerintahan di daerah. Pergeseran yang paling menonjol adalah terjadinya

    peralihan titik locus kekuasaan dari eksekutif ke legeslatif.1)


            Selama rezim Orde Baru, DPRD ditempatkan sebagai bagian dari

    Pemerintah Daerah. Akibatnya DPRD tidak mampu melaksanakan dengan

    baik terhadap tugas dan fungsinya sebagai lembaga legeslatif di daerah, tidak

    mandiri dan berada di bawah atau sub ordinat dari Pemerintah Daerah. Karena

    itu dengan digulirkannya otonomi daerah melalui Undang-Undang RI Nomor

    22 Tahun 1999 telah terjadi “revitalisasi” lembaga DPRD sebagai Badan

    Legislatif Daerah.

            Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 telah mengatur

    prinsip/asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama hubungan

    kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah dengan paradigma                        baru

    yaitu    demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pimpinan

    badan eksekutif (Kepala Daerah) bertanggung jawab kepada DPRD (badan

         1)
            Darmansyah, 2003, DPRD Dan Partai Politik. Kerjasama Friedrich-Naumann-
Stiftung (FNSt) dengan Pusat Pengkajian Politik Dan Otonomi Daerah (P3OD) Universitas
Muhammadiyah Mataram (UMM), Jakarta, halaman 71.



                                            5
   legeslatif daerah) dan adanya kewenangan DPRD untuk mengusulkan

   pemberhentian seorang Kepala Daerah berdasarkan syarat-syarat dan alasan-

   alasan tertentu. 2)

           Dengan bergesernya penguatan kekuasaan legeslatif (DPRD) tersebut

   seharusnya menimbulkan konsekwensi logis berupa tuntutan agar para

   anggota DPRD memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan

   fungsinya utamanya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good

   governance) serta menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang berkualitas

   dan berbobot yang berpihak pada kepentingan rakyat.

           Dalam realitasnya, implikasi dari penguatan peran dan fungsi DPRD

   tersebut justru telah disalah-gunakan. Seperti adanya praktik kolusi dan

   korupsi berjamaah yang dilakukan oleh kalangan DPRD termasuk DPRD

   Jawa Tengah periode 1999-2004 serta praktik-praktik lain sebagaimana

   disinyalir oleh Indria Samego “bahwa dengan posisi menguatnya fungsi

   DPRD, DPRD dengan relatif mudah melakukan pemerasan terhadap pihak

   eksekutif”.3) Bahkan lebih dari itu hubungan antara DPRD dengan Kepala

   Daerah karena “Kepala Daerah harus bertanggung jawab kepada DPRD”

   telah menjadi salah satu sumber potensi konflik serta dijadikan sarana bagi

   DPRD untuk menjatuhkan Kepala Daerah.

           Adanya fenomena yang demikian            tentunya akan menyulitkan

   terwujudnya otonomi daerah dan terganggunya kinerja Pemerintah Daerah

   utamanya dalam menjalankan pelayanan terhadap kepentingan rakyat. Karena


      2)
         Juanda, 2004, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan
Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. Alumni, Bandung, halaman 6
      3)
         I b i d, halaman 7



                                        6
itu, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 sebagai landasan hukum

dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah direvisi dan diganti

dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah yang telah disesuaikan dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan

dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

         Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah    mengamanatkan     pemilihan   Kepala   Daerah   secara   langsung.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 5 yang berbunyi : “bahwa Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung

oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Hal ini berbeda dengan Undang-

Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dipilih oleh DPRD.

         Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dalam paradigma otonomi

daerah merupakan suatu keharusan. Sebab dengan pemilihan langung, maka

partisipasi rakyat dalam demokrasi lokal dapat terlaksana sepenuhnya,

sehingga rakyat mendapatkan hak politiknya.      Disamping itu ada banyak

manfaat terhadap pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang salah

satunya menjadikan kedudukan Kepala Daerah yang terpilih lebih legitimate

dan kuat. Hal tersebut akan mempengaruhi hubungannya dengan DPRD

sebagai mitra kerjanya yang sejajar dan sama-sama kuat karena sama-sama

dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan begitu Kepala

Daerah tidak lagi wajib memberikan pertanggung-jawaban kepada DPRD

tetapi hanya sebatas memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban




                                   7
kepada DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang RI

Nomor 32 Tahun 2004.

       Dengan kedudukan yang sejajar dan sama-sama kuat antara Kepala

Daerah dan DPRD dimaksudkan agar tidak saling menjatuhkan serta terulang

praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang buruk yang ditandai

dengan saratnya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) baik yang

dilakukan oleh eksekutif ketika masa rezim Orde Baru maupun yang

dilakukan oleh kalangan DPRD ketika Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun

1999 diberlakukan.

       Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 memiliki semangat yang

kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk dan ingin mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance). Hal tersebut dapat diamati

dengan adanya klausula yang melarang korupsi, kolusi dan nepotisme bagi

penyelenggara   pemerintahan     daerah   serta     dalam   penyelenggaraan

pemerintahan daerah harus berdasarkan asas-asas yang mencerminkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

       Kepala Daerah dan DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan

nepotisme. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28d : Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima

uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau

tindakan yang akan dilakukannya. Dan Pasal 54 Ayat 3 yang berbunyi :

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (Undang-

Undang RI Nomor 32 Tahun 2004).




                                   8
           Larangan-larangan tersebut baik yang ditujukan kepada Pemerintah

   Daerah maupun DPRD tidak diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22

   Tahun 1999. Begitu juga mengenai asas penyelenggaraan pemerintahan telah

   diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang RI Nomor 32 tahun 2004 yang

   berbunyi :

           Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum

   Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas :

        1. Asas kepastian hukum

        2. Asas tertib penyelenggara negara

        3. Asas kepentingan umum

        4. Asas keterbukaan

        5. Asas proporsionalitas

        6. Asas profesionalitas

        7. Asas akuntabilitas

        8. Asas efisiensi; dan

        9. Asas efektifitas.

           Untuk mewujudkan cita pemerintahan yang baik (good governance)

   setidaknya harus melakukan lima (5) aspek prioritas.

        1. Penguatan fungsi dan peran Lembaga PerwakilanKemandirian

            Lembaga Peradilan

        2. Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas

        3. Masyarakat Madani (Civil Society) yang Kuat dan Partisipatif

        4. Penguatan Upaya Otonomi Daerah. 4)

       4)
          Tim ICCE UIN Jakarta, Pengantar : Azyumardi Azra, 2005, Demokrasi, Hak Asasi
Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, halaman 190.



                                           9
       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga

perwakilan daerah dan lembaga legeslatif daerah “melaksanakan fungsi

legeslatif, anggaran dan pengawasan”. (Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun

2003 Tentang Susunan Dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD). Fungsi

legeslasi adalah legeslasi daerah yang merupakan fungsi DPRD Provinsi,

Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama

Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi Anggran adalah fungsi DPRD Provinsi,

Kabupaten atau Kota bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk

menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Sedang Fungsi Pengawasan

adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanan

peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan

gubernur, APBD kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program

pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah.

       Fungsi pengawasan oleh DPRD merupakan serangkaian tanggung

jawab untuk melakukan kontrol dan sekaligus mendorong pemerintah daerah

agar dalam menciptakan kebijakan selalu mengedepankan pada kepentingan

rakyat, baik kebijakan mengenai arah pembangunan, pelayanan publik

maupun implementasi program-program pemerintah daerah.

       Pada pemilu 2004 di Provinsi Jawa Tengah memiliki 100 orang

anggota DPRD yang terdiri dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (FPDIP), Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB), Fraksi Golkar,




                                  10
    Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP), Fraksi Amanat Nasional (FAN), Fraksi

    Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Fraksi Demokrat.

             Dari sekian anggota DPRD tersebut setiap tahunnya telah terpilih 10

    orang sebagai anggota DPRD “paling vokal”. Kevokalan mereka diukur dari

    sikap kritis dan keberaniannya dalam melakukan statemen-statemen sebagai

    perwujudan atas fungsi pengawasan terhadap penyimpangan penyelenggaraan

    pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah.

             Abdul Fikri Fakih misalnya, sebagai anggota Komisi A (bidang

    pemerintahan) telah berani membuat pernyataan bahwa :“ada bukti kelemahan

    sistem    administrasi     Pemerintahan       Provinsi”.5)    Pernyataan      tersebut

    dikemukakan pada Hari Jum’at, 28 Juli 2006 ketika Komisi A berkoordinasi

    dengan Kantor Pengelolaan Barang Milik Daerah (KPBD) dan telah

    menemukan beberapa aset daerah seperti bangunan Loka Bina Karya di

    Kabupaten Kendal dan Demak, serta sejumlah bekas kantor-kantor cabang

    Dinas Kesejahteraan Sosial yang tidak terdata di KPBD.

             Abdul Fikri dan Komisi A khawatir kalau aset-aset pemda tersebut

    hilang atau dihilangkan (dihapus dari daftar inventaris daerah). Hal tersebut

    menurutnya tidak boleh terjadi karena disamping tidak dibenarkan menurut

    ketentuan, juga dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum aparat pemda.

    Karena itu seluruh aset atau benda milik daerah harus diinventarisir dan bila

    sudah tidak digunakan atau akan dihapus dari inventaris barang milik daerah

    harus ditempuh sesuai dengan prosedure atau mekanisme yang telah diatur

    dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

       5)
          Suara Merdeka, Harian Umum, Edisi Sabtu, 29 Juli 2006, PT. Suara Merdeka Press,
Semarang, halaman 16.



                                            11
       Benda atau barang milik daerah adalah benda atau barang yang dibeli

atau diperoleh melalui APBD. Seperti tanah, gedung atau sarana transportasi.

Keberadaan benda atau barang tersebut dalam pengelolaannya telah diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang : Pengelolaan

Barang Milik Negara / Daerah. Begitu juga menganai bagaimana benda atau

barang tersebut bila dihapus dari daftar inventaris barang daerah baik

prosedure, mekanisme maupun cara penghapusannya seperti dimusnahkan,

dihibahkan, dijual maupun dilakukan dengan cara tukar menukar juga telah

diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

       Dengan adanya keberanian dan kekritisan serta kevokalan kalangan

DPRD baik yang diwujudkan melalui rapat-rapat maupun statemen-statemen

di berbagai media massa (cetak maupun eletronik) berarti DPRD telah

melakukan fungsi pengawasan. Persoalannya apakah fungsi pengawasan yang

dilakukan DPRD dapat efektif atau tidak dan apakah fungsi pengawasannya

benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat banyak atau hanya sekedar

untuk kepentingan pribadinya. Sebab dalam realitasnya ada persoalan yang

cukup mengkhawatirkan bagi DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan

baik yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap penghapusan barang

milik daerah maupun terhadap peranannya dalam melaksanakan fungsi

pengawasan.

       Adanya    kekhawatiran   pada    DPRD    dalam   melakukan     fungsi

pengawasan terhadap penghapusan benda milik daerah dipandang tidak efektif

khususnya berkaitan erat dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah




                                   12
   sebagai pengganti terhadap Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 152

   Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Dalam Peraturan

   Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tersebut dipandang telah mengebiri dan

   mengeliminasi fungsi pengawasan DPRD. Sebab dalam banyak hal yang

   berkaitan dengan penghapusan barang milik daerah tidak menyertakan

   persetujuan DPRD. Hal tersebut berbeda dengan Keputusan menteri Dalam

   Negeri Nomor 152 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang

   Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah.

           Begitu juga terhadap adanya kekhawatiran terhadap peran fungsi

   pengawasan DPRD. Sebab sebagaimana diyakini ilmuwan politik yang

   berorentasi pada kelompok “public choice theory”6) bahwa : politisi hanyalah

   alat untuk memperkaya diri, meningkatkan ekonominya (rationale economic)

   dan jauh dari keinginan membahagiakan rakyat. Karena itu vokalitas anggota

   DPRD dipahami hanya sekedar untuk menaikkan nilai tawaran, karena

   semakin garang atau semakin ditakuti, yang berarti pula semakin tebal isi

   amplopnya.

           Berangkat    dari   fenomena      tersebut   mendorong   penulis   untuk

   melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis pada Program Magister

   Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam penelitian ini,

   permasalahan berkenaan dengan : “FUNGSI PENGAWASAN DPRD

   TERHADAP PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH DALAM

   RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK”. Adapun

   ruang lingkup penelitian ini terfokus pada fungsi pengawasan DPRD periode

        6)
           Teguh Yuwono, 2004, Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Konteks Kebijakan
Publik Lokal, Makalah, Disampaikan dalam “Pendalaman DPRD FKB” Se Jawa Tengah.



                                        13
2004-2009 dibidang pelaksanaan penghapusan benda milik daerah Provinsi

Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.



B. PERUMUSAN MASALAH

       Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang

akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

       1. Bagaiaman fungsi pengawasan DPRD terhadap penghapusan

           benda milik daerah Provinsi Jawa Tengah?

       2. Faktor-faktor apa yang menghambat fungsi pengawasan DPRD?

       3. Bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi

           hambatan fungsi pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan

           pemerintahan yang baik?



C. TUJUAN PENELITIAN

       Penelitian ini bertujuan untuk :

       1. Mengetahui      dan   mendiskripsikan   (menggambarkan)   fungsi

           pengawasan DPRD terhadap penghapusan benda milik daerah.

       2. Mengetahui pelaksanaan penghapusan benda milik daerah dan

           hambatan-hambatan apa yang dialami DPRD dalam melakukan

           fungsi pengawasan.

       3. Menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap fungsi

           pengawasan DPRD dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.




                                    14
     D. MANFAAT PENELITIAN
1.        Secara Teoritis

           Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

     sumbangan pemikiran dalam mengembangkan dan menerapkan teori

     dibidang hukum, politik dan pemerintahan. Khususnya yang berkenaan

     dengan fungsi pengawasan DPRD.

2.         Secara Praktis

           Secara Praktis hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada

     masyarakat luas dan penentu kebijaksanaan mengenai fungsi pengawasan

     DPRD utamanya dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan

     benda milik daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik




                                   15
                                      BAB II

                     TINJAUAN PUSTAKA
      DPRD DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH


               Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang

berpandangan    hukum     Pancasila    sebagaimana    yang    dirumuskan     dalam

Pembukaan, Batang Tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. 7) Dalam

pembukaan UUD 1945 telah dirumuskan : maka disusunlah Kemerdekaan

Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang

berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan, serta

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

               Didalam batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945 dinyatakan :

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 Ayat

1) dan dalam Pasal 18 menyatakan : Negara Kesatuan Republik Indoensia dibagi

atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan

daerah, yang diatur dengan undang-undang.



               Sedang dalam penjelasan UUD 1945 yang merupakan penjelasan

otentik dan menurut hukum tata negara Indonesia memiliki nilai yuridis, dengan


                7)
                   Ismail Suny, 1992, Pembangunan Hukum Nasional dalam pembangunan
Hukum Jangka Panjang, Makalah dalam buku Politik Pembangunan Hukum Nasional, UII,
Yogyakarta, halaman 55



                                        16
huruf-huruf besar menegaskan : Negara Indonesia berdasarkan atas hukum

(Rechsstaat) tidak atas dasar kekuasaan belaka (Machtssaat).8)

                   Menurut Muhammad Tahir Azhary, istilah Rechsstaat berbeda

dengan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep

rule of law dari Anglo-Saxon, melainkan konsep Negara Hukum Pancasila

dengan ciri-ciri : (1) ada hubungan yang erat antara agama dan negara; (2)

bertumpu pada Ketuhanan Yang maha Esa; (3) kebebasan beragama dalam arti

positif; (4) ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; (5) asas

kekeluargaan dan kerukunan.9)

                   Dalam pandangan Padmo Wahyono bahwa Negara Hukum

Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan, maka yang diutamakan adalah

“rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai” 10). Hukum

merupakan alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau

ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

                   Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan, berdasarkan

pada suatu “asas” bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara

pemerintah pusat (central government) dengan pemerintah daerah (lokal

government) sedemikian rupa, sehingga urusan-urusan negara dalam negara

kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan (eenheid) dan bahwa pemegang

kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintah Pusat. Karena itu dalam sistim

ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan, sesuai

ketentuan UUD 1945 dalam hal distribusi kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan

                   8)
                        I b i d, halaman 56 – 57.
                   9)
                        Muhammad Tahir Azhary, 2004, Negara Hukum, Prenada Media, Jakarta,
halaman 97 – 98.
                   10)
                         I b i d, halaman 94.



                                                17
Pemerintah Daerah disuatu negara kesatuan, arah pelimpahan kekuasaan itu

bukan dari daerah ke pusat tetapi sebaliknya dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah sebagai konsekwensi sistem kesatuan yang berasas

desentralisasi.11)

                Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyeleng-garakan

pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan

keleluasaan     kepada       daerah    untuk    menyelenggarakan      otonomi   daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang               pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedang otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perungang-undangan.

                Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 10 menegaskan

bahwa : Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang

ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah

menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan

Pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi : (a) politik luar negeri;

(b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f)

agama.

                11)
                      Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Op Cit. halaman 235.



                                               18
                Dalam        menyelenggarakan      urusan     pemerintahan      tersebut

Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian

urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di

daerah   atau    dapat      menugaskan    kepada    pemerintahan     daerah    dan/atau

pemerintahan desa.12) Untuk itu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan antara

pemerintahan pusat dan daerah dapat dibedakan :

Dalam     penyelenggaraan       pemerintahan,      Pemerintah     menggunakan       asas

desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,

pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

                Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah pemerintah

dan pemerintahan perlu ditegaskan bahwa kedua istilah tersebut memiliki

perbedaan. Yang dimaksud pemerintah adalah lembaga yang bertugas

menentukan kebijakan dan melaksanakannya untuk mencapai tujuan negara. Atau

dengan istilah sederhana sebagai “pelaksana (eksekutif) kebijakan umum”. 13)

Sedang pemerintahan mencakup aspek yang berkenaan dengan kegiatan

(dinamika), struktur fungsional dan segi tugas dan kewenangan. 14)

                      Didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu segala

urusan pemerintahan didaerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan

DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai badan eksekutif. Sedang DPRD merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah sebagai badan legeslatif daerah.
                12)
                      Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, 2005, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, Halaman 341.
                  13)
                       H. Idham Cholid, 2003, Partai Untuk Rakyat, Aneka Ilmu, Semarang,
halaman 67
                  14)
                      I b i d.



                                           19
2.        DPRD DAN FUNGSI PENGAWASAN

     1.                      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perspektif.

                      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga

          perwakilan rakyat di daerah saat ini telah dipisahkan kedudukannya dari

          pemerintah daerah. DPRD tidak lagi sebagai bagian atau sub ordinat dari

          Pemerintah Daerah, tetapi telah mandiri dan sejajar kedudukannya dengan

          Pemerintah Daerah.

                      Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan,

          Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang RI Nomor

          32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur keberadaan

          DPRD baik yang menyangkut susunan, kedudukan, tugas dan fungsi

          maupun hak-hak DPRD.

          1.1.               Susunan dan Keanggotaan DPRD

                 1.1.1.         Susunan DPRD

                          DPRD meliputi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan

                          DPRD Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta

                          pemilihan umum yang dipilih berdasarkan pemilihan umum.

              1.1.2. Keanggotaan DPRD

                          1.1.1.1. DPRD Provinsi :

                                  Anggota DPRD Provinsi       berjumlah sekurang-

                                  kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100

                                  orang

                          1.1.1.2. DPRD Kabupaten/Kota :




                                           20
                         Anggota          DPRD   Kabupaten/Kota     berjumlah

                         sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-

                         banyaknya empat puluh lima orang.

1.2.    Kedudukan DPRD

       1.2.1.        DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah

                yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah

       1.2.2.        DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah

                memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah

                Daerah    dalam     membentuk     peraturan   daerah     untuk

                kesejahteraan rakyat.

1.3.    Fungsi DPRD.

       1.3.1. Legeslasi; yaitu membentuk Peraturan Daerah bersama

                Kepala Daerah

       1.3.2. Anggaran; yaitu menyusun dan menetapkan                   APBD

                bersama Pemerintah Daerah

       1.3.3. Pengawasan;         yaitu    melakukan   pengawasan      terhadap

                pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan

                Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh

                Pemerintah Daerah.

1.4.    Tugas dan Wewenang DPRD

       1.4.1. Membentuk Peraturan daerah yang dibahas dengan Kepala

                Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

       1.4.2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

                bersama Kepala Daerah.




                                    21
       1.4.3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

              Daerah    dan   peraturan    perundang-undangan   lainnya,

              Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan

              Belanja Daerah dalam melaksanakan program pembangunan

              daerah dan kerja sama internasional di daerah.

       1.4.4. Mengusulkan pengangkatam dan pemberhentian Kepala

              Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui

              Menteri Dalam Negeri untuk DPRD Provinsi dan kepada

              Menteri Dalam Negari melalui Gubernur untuk DPRD

              Kabupaten/Kota.

       1.4.5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah

              Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang

              menyangkut kepentingan daerah.

       1.4.6. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala

              Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi

       1.4.7. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

1.5.   Hak DPRD dan Anggota DPRD

       1.5.1. Hak DPRD

               1.5.1.1. Hak Interpelasi

               1.5.1.2. Hak angket

               1.5.1.3. Hak menyatakan pendapat

        1.5.2. Hak anggota DPRD

               1.5.2.1. mengajukan rancangan Perda

               1.5.2.2. mengajukan pertanyaan




                                22
                 1.5.2.3. menyampaikan usul dan pendapat

                 1.5.2.4. memilih dan dipilih

              1.5.2.5. membela diri

              1.5.2.6. imunitas

              1.5.2.7. protokoler; dan

              1.5.2.8. keuangan dan administrasi

2. Fungsi Pengawasan.

                   Dalam suatu organisasi baik yang besar maupun kecil,

   fungsi pengawasan merupakan unsur esensial yaitu untuk kelangsungan

   dan pertumbuhan serta keselamatan organisasi yang bersangkutan. Begitu

   juga negara atau pemerintah daerah karena merupakan organisasi, maka

   memerlukan pengawasan sebagai salah satu dari unsur manajemen.

                      Menyadari       akan   pentingnya      fungsi   pengawasan

   khususnya bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu sebagai upaya

   penertiban untuk menjamin terlaksananya segala ketentuan undang-

   undang, peraturan, keputusan, kebijakan dan ketentuan-ketentuan lain

   yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka sudah seharusnya

   “pengawasan” sebagai salah satu dari unsur menajemen perlu dipahami

   baik dari segi pengertian, jenis-jenis maupun implementasinya.

   2.1. Pengertian Pengawasan

                   Telah     banyak      pengertian   atau     definisi   tentang

        pengawasan yang dapat kita baca dari berbagai kepustakaan yang

        ditulis oleh para pakar.




                                   23
                            Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi

              terhadap pengawasan sebagai “proses pengamatan dari pada

              pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

              pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana

              yang telah ditentukan”.15)

                            George R. Terry mengartikan bahwa pengawasan lebih

              menekanan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang

              telah dicapai dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan

              rencana. Sebagaimana dikatakan : “Control is to determine what is

              accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to

              insure result in keeping with the plan”. 16) Sedang Newman               17)



              berpandangan bahwa : Control is assurance that the performance

              conformn to plan. Titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk

              menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

              Pengawasan dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan

              dan bukan setelah berakhirnya proses tersebut.

                            Sedang Henry Fayol berpendapat bahwa pengawasan

              pada hakekatnya suatu tindakan menilai/menguji apakah sesuatu

              telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan

              adanya pengawasan akan dapat diketemukan kesalahan-kesalahan

              yang akhirnya akan diupayakan perbaikan dan jangan sampai

              kesalahan terulang kembali. Karena itu beliau menyatakan :

                      15)
                            H. Syaukani, 2003, Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 30
                       16)
                           I b i d, halaman 40
                       17)
                           I b i d, halaman 39.



                                           24
               “Control consist in verifying whether everything occur in
              comformity with the plan adopted, the instuction issued
              and principles established it has for object to point cut to
              weaknesses and errors in order to rectifity then
              andprevent recurrence”.18)

              Pendapat yang cukup menarik sebagaimana disampaikan

oleh Suyamto bahwa pengawasan adalah “segala usaha atau kegiatan

untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai

pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya

atau tidak”.19) Hal tersebut mengandung suatu pemahaman bahwa

pengawasan dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama yang

menggambarkan wujud dan kegiatan pengawasan yaitu menilai suatu

pelaksanaan tugas secara de facto. Dan yang kedua menggambarkan

tujuan yang hendak dicapai oleh pengawasan yaitu apakah

pelaksanan kegiatan sesuai atau tidak dengan tolak ukur (rencana)

yang telah ditetapkan.

              Suyamto juga membedakan antara pengawasan dengan

pengendalian. Baginya pengendalian lebih luas ruang lingkupnya

dari pada pengawasan. Sebab pengendalian disamping ada kegiatan

pengawasan juga ada tindakan korektif dan pengarahan. Karena itu

Suyamto membuat hipotesis bahwa pengendalian (DAL) adalah

pengawasan (WAS) ditambah dengan tindakan korektif (TK) atau

pengawasan (WAS) adalah pengendalian (DAL) yang dikurangi

dengan tindakan korektif (TK).



       18)
             I b i d, halaman 37 – 38.
       19)
             I b i d, halaman 39



                                 25
                  Dari uraian tersebut tentang pandangan para ahli

     mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan

     memiliki unsur-unsur yang meliputi :

     Pertama : Adanya kewenangan yang jelas sebagai pengawas (aparat

     pengawas).

     Kedua : Adanya suatu rencana yang jelas sebagai alat penguji atau

     pengukur terhadap pelaksanaan suatu tugas yang diawasi.

     Ketiga : Tindakan pengawasan dapat dilaksanakan terhadap suatu

     proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang

     telah dicapai.

     Keempat      : Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya

     evaluasi    akhir    terhadap     kegiatan     yang     dilaksanakan     serta

     mencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok

     ukurnya.

     Kelima : Tindakan pengawasan akan ditindaklanjuti baik secara

     administratif maupun secara yuridis.

2.2. Jenis-Jenis Pengawasan.

                Secara formal jenis-jenis pengawasan telah diatur dalam

     Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan

     dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

     2.2.1. Pengawasan melekat.

            Adalah       serangkaian     kegiatan     yang     bersifat     sebagai

            pengendali yang terus menerus, dilakukan oleh atasan

            langsung terhadap bawahannya, secara preventip atau




                                 26
           represip agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan

           secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan

           peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2.2.2. Pengawasan Fungsional

           Adalah pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawasan

           secara fungsional baik interen pemerintah maupun exteren

           pemerintah yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas

           umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan

           rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

     2.2.3. Pengawasan Masyarakat

           Adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat

           yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada Aparatur

           Pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran,

           saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat

           membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun

           melalui media.

     2.2.4. Pengawasan Legeslatif

           Adalah    pengawasan     yang   dilakukan    oleh   Lembaga

           Perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan

           tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

           Sedang menurut Muchson, pengawasan dapat dibedakan

kedalam dua jenis. Pertama : pengawasan administratif yang berbentuk

pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Kedua : pengawasan




                              27
       oleh kekuatan kehakiman baik secara keperdataan maupun secara

       administratif.20)

   3. Implementasi Fungsi Pengawasan

                    Fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

       daerah sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan dan pertumbuhan serta

       keselamatan pemerintahan daerah dalam implementasinya telah diatur

       melalui Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pokok-Pokok

       Pelaksanaan Pengawasan.

       2.3.1. Pengawasan Melekat

                           Pengawasan melekat disebut juga “pengawasan oleh

               atasan langsung” yaitu pejabat atasan yang karena struktural

               organisasinya atau kewenangannya khusus termasuk proyek,

               membawahi dan wajib mengawasi pegawai bawahannya. Bawahan

               adalah mereka yang bertanggung jawab serta wajib melapor

               kepada atasan tentang pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan

               kepadanya.

                           Didalam Pasal 3 ayat (1) Intruksi Presiden tersebut

               menjelaskan langkah-langkah atau usaha yang harus ditempuh

               dalam pelaksanaan jalur pengawasan melekat.

               1)                             Melalui     penggarisan       struktur

                    organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi

                    beserta uraiannya.



                    20)
                        Muchson, 2000, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat
Pemerintah dan Pratun di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, halaman 38 – 39.



                                         28
2)                             Melalui     perincian   kebijaksanaan

     pelaksanaan yang tertuang secara tertulis sebagai pegangan

     dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan

     wewenang dari atasan.

3)                             Melalui      rencana    kerja    yang

     menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk

     hubungan kerja antar kegiatan tersebut dan hubungan antar

     berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya.

4)                             Melalui     prosedur    kerja    yang

     merupakan petunjuk pelaksanaan yang harus jelas dari atasan

     kepada bawahan.

5)                             Melalui pencatatan hasil kerja serta

     pelaporannya yang merupakan alat bagi atasan untuk

     mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan

     keputusan   serta   penyusunan      pertanggung-jawaban,   baik

     mengenai pelaksanaan, tugas maupun mengenai pengelolaan

     keuangan.

6)                             Melalui pembinaan personil yang

     terus menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu

     melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung

     jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan

     dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

              Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pejabat

atasan langsung pada prinsipnya merupakan tindakan pengawasan




                          29
      yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajer yang harus

      mengawasi semua anak buahnya. Pengawasan jenis ini dipandang

      sangat efektif untuk pengendalian aparat pemerintah sehingga akan

      terwujud aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and

      strong goverment).

2.3.2. Pengawasan Fungsional

                  Pengawasan        fungsional   merupakan    kewenangan

      Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

      Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20

      Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

      Pemerintahan Daerah.

                  Pengawasan fungsional meliputi pengawasan umum,

      pengawasan preventif dan pengawasan represif yang dilakukan

      oleh Menteri Dalam Negari dan Otonomi Daerah selaku

      Pemerintah Pusat dan Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

                  Pengawasan umum merupakan pengawasan atas

      pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah agar tetap berjalan

      sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah berdasarkan

      peraturan perundang-undangan. Sedang pengawasan preventif

      yaitu   menyangkut     diberlakukannya     Peraturan   Daerah   atau

      Peraturan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu setelah

      mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang (Mendagri).

      Adapun pengawasan represif merupakan penangguhan atau

      pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang




                               30
      bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

      undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

                     Didalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983

      juga mengatur lembaga yang berwenang melakukan pengawasan

      fungsional.     Institusi   yang     ditetapkan   sebagai   pelaksanaan

      pengawasan fungsional adalah : Badan pengawas Keuangan dan

      Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawas

      Lembaga pemerintah Non Departemen / Instansi Pemerintah

      lainnya, Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kota.

                     Dilihat dari segi mekanisme, bahwa pengawasan

      fungsional yang dibentuk oleh Pmerintah adalah khusus untuk

      melakukan pengawasan. Pengawasan fungsional memiliki prosedur

      tertentu.

                     Pengawasan          fungsional     sebelum    melakukan

      pemeriksaan terlebih dahulu melengkapi diri dengan Program

      Kerja Pemeriksaan (PKP) yang memuat dengan jelas dan terinci

      apa yang menjadi obyek dan sasaran pemeriksaan berikut dengan

      data-data pendukungnya. Hasil dari pengawasan yang dilakukan

      pengawasan fungsional dibuat dalam bentuk Laporan hasil

      Pemeriksaan (LHP)           yang dilengkapi dengan berita         acara

      pemeriksaan.

2.3.3. Pengawasan Masyarakat.

                    Dalam pasal 18 Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun

      2001        Tentang    Pembinaan       Pengawasan      Penyelenggaraan




                                  31
        Pemerintahan    Daerah   telah   mengatur   tentang   pengawasan

        masyarakat dimana dalam melakukan pengawasan dapat dilakukan

        oleh perorangan maupun kelompok dan atau organisasi masyarakat

        terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan

        tersebut dapat dilaksanakan secara langsung, baik lisan maupun

        tertulis berupa permintaan keterangan, pemberian informasi, saran

        dan pendapat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD

        dan lembaga lainnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam

        peraturan perundang-undangan.

  2.3.4. Pengawasan Legeslatif

                   Sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22

        Tahun 2003 Tentang Susunan Dan kedudukan MPR, DPR, DPD

        dan DPRD dalam Pasal 61 besera pennjelasannya, bahwa DPRD

        Provinsi memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan

        undang-undang, peraturan daerah dan keputusan gubernur serta

        kebijalan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

                    Didalam implementasinya tentang bagaimana fungsi

        pengawasan yang dijalankan oleh DPRD telah diatur didalam

        Peraturan Tata Tertib DPRD berdasarkan Keputusan Menteri

        Dalam Negeri Nomor 162 Tahun 2004 Tentang Pedoman

        Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Hal

        ini akan diuraikan secara khusus didalam pembahasan terhadap

        fungsi pengawasan DPRD.

3.               Fungsi Pengawasan DPRD




                                 32
3.1. Hakekat Fungsi Pengawasan DPRD

                   Fungsi pengawasan merupakan salah satu hak yang

    sangat penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Logika yang mendasari arti pentingnya fungsi pengawasan adalah

    adanya prinsip dalam suatu negara demokrasi dimana kekuasaan

    berada ditangan rakyat. Karena itu sebenarnya kekuasaan

    pengawasan pada hakekatnya berada di tangan rakyat. Akan tetapi

    karena jumlah dan keadaan yang tidak memungkinkan dilakukan

    langsung oleh rakyat, maka dipilihlah wakil-wakil mereka untuk

    duduk dilembaga perwakilan (DPRD) melalui pemilihan umum.

    Karena itu makna dasar dibalik fungsi pengawasan DPRD adalah

    bahwa pengawasan yang milik rakyat itu dioperasionalkan melalui

    wakil-wakilnya di lembaga perwakilan atau DPRD agar rumusan

    hingga umpan balik dalam siklus kebijakan dilaksanakan secara

    demokratis dan profesional yaitu untuk selalu berorientasi kepada

    kepentingan rakyat banyak.

                   Menurut Teguh Yuwono, ada dua pandangan yang

    konfrontatif dalam memahami fungsi pengawasan DPRD. Kedua

    pandangan tersebut berangkat dari dua aliran politik besar yaitu

    aliran yang mengacu kepada filosofi idealisme politik dan aliran

    yang mengacu pada realisme politik.21)

                   Menurut pandangan filosofi idealisme politik, DPRD




    21)
          Teguh Yuwono, Op Cit, halaman 7.



                                 33
    memiliki peran yang sangat strategis, signifikan dan menentukan

    sebagai pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Karena itu melalui fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD

    untuk menjaga kelangsungan dan menghindari penyimpangan

    dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang

    telah digariskan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah.

                     Pandangan filosofi idealisme politik yang seharusnya

    diimplementasikan sering menuai kritik utamanya dari kelompok

    realisme politik. Sebab dalam prakteknya perilaku DPRD kurang

    mencerminkan pandangan filosofi idealisme politik. Sehingga

    kelompok realisme politik justru berpandangan bahwa “fungsi

    pengawasan tidak lebih sekedar alat yang dipakai oleh anggota

    DPRD untuk memuluskan kepentingannya (baik pribadi, golongan

    maupun partai politik)”22) Kelompok realisme politik meyakini

    bahwa politisi hanyalah alat untuk memperkaya diri, meningkatkan

    ekonominya dan jauh dari keinginan membahagiakan rakyat.

3.2. Ruang Lingkup Fungsi Pengawasan DPRD.

                    Pengawasan     DPRD      terhadap    penyelenggaraan

    pemerintahan daerah          termasuk pengawasan fungsional yang

    bersifat ekstern. Karena itu DPRD berada di luar lembaga

    eksekutif yang pada dirinya melekat fungsi pengawasan.

                    Bila mencermati fungsi pengawasan DPRD sebagai

    usaha atau kegaiatn untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan

    22)
          I b i d, halaman 7.



                                 34
tugas atau kegiatan apakah sudah sesuai dengan semestinya, maka

fungsi   pengawasan yang dilakukan         oleh    DPRD terhadap

penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki jangkauan yang

cukup luas.

           Pertama : Dilihat dari obyek pelaksanan pengawasan,

DPRD memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan

terhadap “pelaksanaan peraturan daerah, peraturan perundang-

undangan      lainnya,   keputusan   gubernur,    APBD,   kebijakan

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan

daerah dan kerja sama internasional di daerah”. Karena itu dalam

konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah DPRD ingin mengetahui apakah kebijaksanaan dan

pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan

yang telah disusun dan ditetapkan bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD sudah dilaksanakan atau belum. Apabila sudah

dilaksanakan, DPRD perlu mengetahui dan menilai apakah dalam

pelaksanaan kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan itu           sudah terlaksana sesuai

dengan yang semestinya atau tidak.

           Lebih dari pada itu, disamping DPRD melakukan

fungsi pengawasan juga melakukan fungsi pengendalian. Sebab

DPRD didalam melakukan tugas dan wewenangnya tidak hanya

sebatas pada menilai, tetapi juga mengadakan saran perbaikan atau




                          35
    penyempurnaan apabila dari pengawasan tersebut ditemukan ada

    hal-hal yang tidak sesuai dengan semestinya.

                Kedua : Dilihat dari pencapaian sasaran kegiatan

    pengawasan, DPRD menginginkan semua penyelenggaraan urusan

    pemerintahan daerah agar dapat dilaksanakan sebagaimana rencana

    yang telah ditetapkan dan sesuai dengan ketetapan perundang-

    undangan.

                Ketiga : Dilihat dari segi sifat pengawasan dan

    mekanisme penyelenggaraan pengawasan DPRD, pengawasannya

    bersifat    umum    yang    dititik   beratkan   pada   pengamanan

    pelaksanaan kebijaksanaan yang telah digariskan bersama antara

    DPRD dengan Kepala Daerah. Sedang mekanisme pengawasannya

    memiliki kesamaan dengan pengawasan melekat karena disamping

    pengawasan termasuk juga unsur pengendalian. Hanya saja

    mekanisme penyampaian hasil pengawasan yang telah dilakukan

    oleh DPRD harus berpegang pada Peraturan Tata Tertib DPRD

    yang antara lain diadakan Rapat Kerja antara DPRD melalui

    Komisi/Fraksi yang bersangkutan dengan Kepala daerah untuk

    diadakan pembahasan.

3.3. Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD.

                Dalam    konteks      pengawasan      DPRD     terhadap

    penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pengawasan DPRD

    digolongkan sebagai “pengawasan fungsional yang bersifat

    Ekstern”. Karena itu DPRD berada diluar lembaga eksekutif yang




                               36
yang secara khusus memiliki tugas melakukan pengawasan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

              Pada    prinsipnya     fungsi   pengawasan   DPRD

dilaksanakan secara baik atau tidak dapat diukur melalui

bagaimana DPRD menggunakan hak-haknya dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya dalam menjalankan pengawasan.

           Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah telah mengatur hak-hak DPRD dan anggota

DPRD sebagai berikut :

3.3.1. Hak interpelasi.

                  Adalah hak DPRD untuk meminta keterangan

       kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintahan

       daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas

       pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

                Dalam pelaksanaan hak interpelasi telah diatur

       melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004

       Tentang Pedoman Penyusudan Peraturan Tata Tertib

       DPRD dan peraturan DPRD.

     2. Sekurang-kurangnya         lima   anggota   DPRD   dapat

         menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul

         kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala

         Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan

         Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta




                          37
   berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan

   negara.

3. Usul sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada

   Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan

   ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor

   Pokok oleh Sekretariat DPRD.

4. Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada

   ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat

   Pari Purna DPRD.

5. Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat

   (3) para pengusul diberi kesempatan menyampaikan

   penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan

   dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :

   )1 Anggota     DPRD      lainnya    untuk    memberikan

      pandangan melalui fraksi;

   )2 Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan

      para Anggota DPRD.

7. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul

   permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan

   dalam Rapat Paripurna.

8. Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh

   keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan

   atau menarik kembali usulannya.




                  38
           9. Apabila Rapat paripurna menyetujui terhadap usul

               permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan

               permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

3.3.2. Hak Angket.

                  Adalah   melakukan    penyelidikan      terhadap   suatu

      kebijakan tertentu Kepala daerah yang penting dan strategis serta

      berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara

      yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

                  Pelaksanaan hak angket telah diatur dalam Pasal 43

      Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 :

      )1 Dilakukan setelah diajukan hak interpelasi dan mendapatkan

         persetujuan dari Rapat paripurna DPRD yang dihadiri

         sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota

         DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-

         kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang

         hadir.

      )2 Dalam menggunakan hak angket dibentuk panitia angket yang

         terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam

         waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan

         hasil kerjanya.

      )3 Dalam       melaksanakan   tugasnya,   panitia    angket    dapat

         memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang

         dianggap mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta




                              39
                 untuk meminta menunjukkan         surat atau dokumen yang

                 berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

              )4 Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib

                 memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang

                 sah menurut peraturan perundang-undangan.

              )5 Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut

                 tidak memenuhi panggilan, panitia angket dapat memanggil

                 secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik

                 Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.3.        Hak menyatakan pendapat.

                     Adalah menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala

         daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi didaerah disertai

         dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut

         pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

                   Dalam menggunakan hak menyatakan pendapat pada Pasal

         27 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 telah mengaturnya.

         1)                                       Sekurang-kurangnya       lima

              orang anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat

              terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar

              biasa yang terjadi di daerah.

         2)                                       Usul    serta   penjelasannya

              disampaiakan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan

              diserta daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi Nomor

              Pokok oleh Sekretariat DPRD.




                                       40
3)                                            Usul    pernyataan     pendapat

     tersebut oleh Piminan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna

     DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

4)                                            Dalam      Rapat     Paripurna

     DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan

     atas usul pernyataan pendapat tersebut.

5)                                            Pembicaraan            mengenai

     sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan

     kesempatan kepada :

     (a) Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui

           fraksi;

     (b) Kepala daerah untuk memberikan pendapat;

     (c) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para

           anggota dan pendapat Kepala daerah.

6)                                            Usul    pernyataan     pendapat

     sebelum         memperoleh   Keputusan    DPRD,      pengusul     berhak

     mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.

7)                                            Pembicaraan diakhiri dengan

     Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan

     pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.

8)                                            Apabila    DPRD      menerima

     usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :

     (a)                                                Pernyataan

           pendapat;




                                  41
            (b)                                           Saran

                  penyelesaiannya; dan

            (c)                                           Peringatan.

3.3.4.      Hak Mengajukan Pertanyaan.

                  Hak mengajukan pertanyaan merupakan hak anggota DPRD

         untuk menyampaikan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis

         kepada pemerintah daerah bertalian dengan tugas dan wewenang

         DPRD.

3.3.5.      Hak menyampaikan usul dan pendapat.

                   Hak mengajukan usul dan pendapat merupakan hak anggota

         DPRD untuk menyampaikan usul secara leluasa kepada pemerintah

         daerah maupun kepada DPRD sendiri sehingga ada jaminan

         kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya.

         Oleh karena itu setiap anggota DPRD tidak dapat diarahkan oleh

         siapapun didalam proses pengambilan keputusan.

                   Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD maupun

anggota DPRD, juga memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Angaran

pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama Kepala Daerah. Dengan

kewenangan DPRD menetapkan anggaran berarti DPRD memiliki hak untuk

menyusun APBD, perubahan dan perhitungan APBD. Karena itu semenjak

dari perencanaan sampai pada pelaksanan APBD, DPRD dapat melakukan

pengawasan. Pengawasan terhadap perencanaan dilakukan dalam waktu

Rancangan dari APBD untuk tahun yang bersangkutan diajukan oleh Kepala

Daerah untuk diadakan pembahasan di forum rapat-rapat.




                                     42
                       Pengawasan dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian

     apakah dana-dana yang direncanakan               untuk tiap-tiap bidang, sektor, sub

     sektor dan lain sebagainya sudah tepat baik ditinjau dari sasarannya maupun

     kegunaannya serta skala prioritasnya. Sedangkan pengawasan terhadap

     pelaksanaan dilakukan oleh DPRD setelah RAPBD tersebut ditetapkan

     menjadi APBD dengan Peraturan Daerah dan telah mendapatkan pengesahan

     dari Mendagri.

                       Bila DPRD dan para anggota DPRD telah memahami hak-

     haknya serta      menggunakannya dengan baik dalam melakukan tugas dan

     wewenangnya dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

     daerah, maka DPRD dan anggota DPRD telah melakukan fungsi pengawasan

     yang mencerminkan pemerintahan yang baik.

3.        PARADIGMA OTONOMI DAERAH

                       Istilah otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan

     pemerintahan sangat terkait dengan istilah desentralisasi. Kedua istilah

     tersebut secara akademis dapat dibedakan, namun secara praktis dalam

     penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dipisahkan sebagaimana dilukiskan

     oleh Gerald S. Maryanov bahwa antara desentralisasi dan otonomi daerah

     merupakan dua sisi dari mata uang. 23)            Untuk itu tidak mungkin masalah

     otonomi daerah dibahas tanpa mempersandingkannya dengan konsep

     desentralisasi.

     1.                       Hubungan Otonomi Daerah Dengan Desentralisasi.




                       23)
                             Juanda, Op Cit, halaman 127.



                                               43
                Konsep        desentralisasi       sering   dibahas   dalam    konteks

pembahasan mengenai sistem pemyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan. Saat ini hampir setiap negara bangsa                             menganut

desentralisasi         sebagai   suatu      asas    dalam   sistem    penyelenggaraan

pemerintahan negara. Desentralisasi bukan merupakan sistem yang berdiri

sendiri melainkan merupakan rangkaian kesatuan dari sistem yang lebih

besar. Begitu juga negara bangsa menganut desentralisasi bukan karena

alternatif dari sentralisasi. Antara desentralisasi dan sentralisasi tidak

dilawankan. Dan karenanya tidak bersifat dekotomis, melainkan

merupakan sub-sub sistem dalam kerangka sistem organisasi negara.

Karenanya suatu negara bangsa merupakan payung desentralisasi dan

sentralisasi.

1.1.                    Pengertian Desentralisasi.

                      Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari

       bahasa Latin, yaitu “de” = lepas dan “centrum” = pusat. Jadi menurut

       perkataannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat.24)

                      Mawhood merumuskan pengertian desentralisasi sebagai

       “devolution of power from central to local governments”. 25) Sedang

       Parson mendefinisikan desentralisasi sebagai “sharing of the

       governmental power by a central ruling group with other groups,

       each having authority within a specific area of the state”. 26)




                24)
                    I b i d, halaman 117
                25)
                    I b I d.
                26)
                    I b i d, halaman 118.



                                         44
                Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan

       bahwa desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintahan

       oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan

       mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

       Indonesia”.

                Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi

       merupakan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari

       pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

1.2.              Arti Penting Desentralisasi

                Sebagai   salah   satu   sendi   Negara   Indonesia   yang

       demokratis, desentralisasi merupakan pilihan yang tepat dalam

       rangka menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh negara dan

       bangsa. Salah satu yang dipandang cukup penting terhadap

       desentralisasi menyangkut persoalan yang kompleks dengan dilatar-

       belakangi oleh berbagai faktor heteroginitas dan kekhususan daerah

       yang melingkunginya. Seperti : budaya, agama, adat istiadat, dan

       luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat

       merupakan hal yang tak akan mungkin karena adanya keterbatasan

       dan kekurangan dihampir semua aspek. Namun begitu bukan berarti

       semua urusan didesentralisasikan kepada daerah walaupun dengan

       argumentasi untuk kepentingan demokrasi. Sebab disamping tidak

       realistis juga dapat menciderai prinsip negara kesatuan. Oleh karena

       itu pengendalian dan pengawasan pemerintah pusat sebagai cerminan




                                  45
             sentralisasi tetap mutlak diperlukan sepanjang tidak melemahkan

             prinsip demokrasi.

                       Selazar      27)
                                            memberi    argumentasi    terhadap      pilihan

             desentralisasi :

             1.1.1. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

                                Telah dimaklumi bahwa organisasi negara merupakan

                     sebuah intensitas yang sangat kompleks. Secara umum

                     pemerintah           negara   bertugas   memberikan         pelayanan,

                     perlindungan kepada masyarakat, menjaga keutuhan negara

                     dan   bangsa,         mempertahankan     diri   dari   kemungkinan

                     serangan dari negara lain. Hal itu tidak mungkin dapat

                     dilaksanakan dengan cara yang sentralistik. Oleh sebab itu

                     disamping dapat menimbulkan implikasi yang negatif juga

                     pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak mampu

                     menjalankan tugas dengan baik (efektif).

                                Pemberian      kewenangan(devolution        of   authority)

                     kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah

                     dan lebih kecil, merupakan suatu kebutuhan yang mutlak dan

                     tidak dapat dihindari. Segi positif pemberian kewenangan

                     kepada pemerintah adalah tugas-tugas pemerintahan akan

                     dijalankan dengan lebih baik, karena masyarakat di daerah

                     sudah sangat memahami konteks kehidupan sosial, ekonomi,

                     dan politik yang di sekitar lingkungannya. Demikian pula

                 27)
                     Bagir Manan, 2001, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD
1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 19.



                                              46
       pemerintah           daerah        memahami      betul    kebutuhan

       masyarakatnya serta bagaimana memobilisasi sumber daya

       dan sumber biaya dalam rangka mendukung fungsi dan tugas

       pemerintahan. Dukungan terhadap pemerintah daerah akan

       menjadi besar dan kuat, karena rekruitmen politik lokal

       memberikan           peluang       kepada   masyarakat   mempunyai

       pemerintahan lokal yang memiliki ikatan psikologis dan

       emosional dengan mereka.

1.1.2. Pendidikan Politik

                   Pemerintahan daerah dengan sistem desentralisasi

       merupakan kancah pendidikan politik dan pengembangan

       demokrasi dalam sebuah negara. Hal tersebut sebagaiamana

       pandangan beberapa ahli : 28)

       1.1.2.1. Alexis de Tocqveville menyatakan bahwa : “town

                     meetings are to liberty what primary schools are to

                     science : they bring it within the people’s reach,

                     they teach men how to use and how to enjay it”.

       1.1.2.2. John Stuart Mill mengungkapkan bahwa dengan

                     adanya pemerintahan daerah maka hal itu akan

                     menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat

                     berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih

                     atau kemungkinan untuk dipilih dalam suatu jabatan

                     politik. Bagi mereka yang tidak mempunyai

       28)
             I b i d, halamann 14 – 83.



                                 47
                 peluang untuk terlibat dalam politik nasional, dan

                 ikut     membentuk    kebijaksanaan   publik   secara

                 nasional dan meilih pemimpin nasional, akan

                 memiliki peluang untuk ikut serta dalam politik

                 lokal.

1.1.3. Pemerintahan Daerah sebagai persiapan karir politik lanjutan

               Sebelum mencapai karir politik dan pemerintahan

       ditingkat nasional, memerlukan persiapan yang sangat

       panjang. Keberadaan institusi lokal, terutama pemerintahan

       daerah, merupakan wahana yang dapat digunakan untuk

       meningkatkan karir yang lebih tinggi. Unsur prestasi dan

       kepribadian yang sangat menonjol menentukan sekali

       keberhasilan mempersiapkan karir politik.

               Peranan pemerintahan daerah sebagai wahana untuk

       membentuk diri, mencari pengalaman serta pemahaman awal

       tentang penyelenggaraan pemerintahan merupakan kenyataan

       yang sulit dinafikan.

1.1.4. Stabilitas politik

               Sharpe menegaskan bahwa stabilitas politik nasional

       mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal.

       Kenyataan        membuktikan,   banyak    negara   mengalami

       gangguan politik sebagai akibat perlakuan kepada daerah

       secara kurang tepat, bahkan cenderung bersifat sentralistik.

       Pengalaman         perjalanan   politik   bangsa     Indonesia




                             48
       menunjukkan hal itu dengan jelas. Terjadinya pergolakan

       daerah pada tahunan 1957 – 1958 dengan puncaknya

       kehadiran dari PRRI dan PERMESTA. Gejolak di daerah

       Nangroe Aceh Darussalam dan Irian Jaya kesemuanya itu

       tidak lepas dari sistem pemerimtahan yang sentralistik.

               Untuk itu pemberian kewenangan kepada daerah akan

       menciptakan suasana politik yang stabil. Hal itu terjadi

       karena daerah memiliki ikatan dan tanggung jawab yang kuat

       guna mendukung pemerintahan nasional.

1.1.5. Kesetaraan politik

               Dengan       dibentuknya     pemerintahan         daerah

       menjadikan masyarakat di tingkat lokal menjadi sebagaimana

       masyarakat di tingkat pusat pemerintahan, akan mempunyai

       kesempatan untuk terlibat dalam politik. Baik pada saat

       pemberian suara sewaktu pemilihan Kepala Daerah maupun

       anggota DPRD. Warga masyarakatpun akan ikut terlibat

       dalam    mempengaruhi      pemerintahan     untuk   membuat

       kebijakan, terutama yang menyangkut kepentingan mereka.

               Dengan demikian, partisipasi politik yang meluas

       mengandung makna kesetaraan yang meluas diantara warga

       masyarakat dalam sebuah negara. Hal itu terjadi karena

       peluang yang diberikan     pemerintahan daerah. Sedangkan

       pemerintahan nasional biasanya cenderung kurang antusias




                            49
                    memperhatikan posisi politik dari kalangan masyarakat yang

                    ada di daerah.

                              Memang tidak seharusnya terlalu mengharap dengan

                    adanya desentralisasi maka secara otomatis partisipasi akan

                    meningkat. Tetapi setidaknya kehadiran pemerintahan lokal

                    dengan azas desentralisasi akan memperluas koridor bagi

                    partisuipasi,    yang     pada     akhirnya     akan     meningkatkan

                    kesetaraan politik dalam sebuah negara.

             1.1.6. Akuntabilitas publik

                              Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan bagi

                    warga masyarakat. Salah satu yang tidak dapat dinafikan

                    dalam demokrasi dan desentralisasi adalah akuntabilitas

                    publik.     Pemegang         jabatan      publik       harus     mampu

                    mempertanggungjawabkan                 segala      bentuk         pilihan

                    kebijaksanaan dan politiknya kepada warga masyarakat yang

                    mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.

                          Amran Muslimin         29)
                                                       menyatakan bahwa pemerintah

             tidak dapat mengurus semua kepentingannya dengan baik tanpa

             berpegang     pada      azas-azas       kedaerahan     dalam          melakukan

             pemerintahan. Dalam azas-azas kedaerahan terkandung dua macam

             prinsip, yaitu : Dekonsentrasi dan desentralisasi. Dekonsentrasi

             adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat yang

             ada di daerah. Sedang desentralisasi merupakan pelimpahan
               29)
                   Amran Mslimin, 1986, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni,
Bandung, halaman 4.



                                         50
wewenang dari pemerintah pusat yang menimbulkan hak mengurus

kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di

daerah.

                 Manfaat penerapan desentralisasi diungkapkan oleh

Shabbir Cheema dan Rondinelli 30) sebagai berikut :

1) Desentralisasi dapat merupakan cara yang ditempuh untuk

       mengatasi keterbatasan, karena perencanaan yang bersifat

       sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan,

       terutama dalam perencanaan pembangunan, kepada pejabat di

       daerah yang bekerja di lapangan dan tahu betul masalah yang

       dihadapi masyarakat. Dengan desentralisasi, maka perencanaan

       dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah

       yang bersifat heterogen.

2) Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta

       prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

3) Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di

       daerah, maka pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan

       masyarakat daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang

       meningkat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan

       kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik,

       sehinga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan

       kebijaksanaan yang lebih realistik dari pemerintah.




 30)
       I b i d, halaman 14 – 16.



                                   51
4) Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang

   lebih baik dari pemerintah daerah bagi daerah-daerah yang

   terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana seringkali rencana

   pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau

   dihambat oleh elite lokal, dan dimana dukungan terhadap

   program pemerintah sangat terbatas.

5) Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari

   berbagai   kelompok     politik,   etnis,   keagamaan   didalam

   perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas

   kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi

   pemerintah.

)6 Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan serta

   lembaga privat di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan

   kemampuan mereka untuk mengambil alih fungsi yang selama

   ini dijalankan oleh departemen yang ada di pusat. Dengan

   desentraliasi maka peluang bagi masyarakat di daerah untuk

   meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial.

)7 Desentralisasi juga dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di

   pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di pusat menjalankan

   tugas rutin, karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat

   daerah. Dengan demikian, pejabat di pusat dapat menggunakan

   waktu dan energi mereka untuk melakukan supervisi dan

   pengawasan terhadap implementasi kebijaksanaan.




                         52
)8 Desentralisasi juga dapat menyediakan struktur dimana berbagai

   departemen di pusat dapat dikoordinasikan secara efektif

   bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGO diberbagai

   daerah. Provinsi, kabupaten, dan kota dapat menyediakan basis

   wilayah koordinasi bagi program pemerintah, khususnya dunia

   ke III dimana banyak sekali program pedesaan yang dijalankan.

)9 Struktur pemerintahan yang didesentralisasikan diperlukan guna

   melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

   implementasi program. Struktur seperti ini dapat menjadikan

   wahana bagi pertukaran informasi yang menyangkut kepentingan

   kebutuhan masing-masing daerah, kemudian secara bersama-

   sama menyampaikannya kepada pemerintah.

)10 Dengan     menyediakan         model    altenatif   cara     pembuatan

   kebijaksanaan, desentralisasi dapat menigkatkan pengaruh atau

   pengawasan atas berbagai aktivitas yang dilakukan oleh elite

   lokal,    yang    seringkali     tidak   simpatik    dengan     program

   pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan

   kalangan miskin di pedesaan.

)11 Desentralisasi    dapat    menghantarkan       kepada      administrasi

   pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif dan kreatif.

   Pemerintah daerah dapat memiliki peluang untuk menguji

   inovasi, serta bereksperimen dengan kebijaksanaan yang baru di

   daerah-daerah tertentu tanpa harus menjustifikasikannya kepada




                              53
       seluruh wilayah negara. Kalau mereka berhasil, maka dapat

       dicontoh oleh daerah yang lainnya.

   )12 Desentralisasi     perencanaan    dan      fungsi   manajemen         dapat

       memungkinkan pemimpin di daerah menetapkan pelayanan dan

       fasilitas secara efektif ditengah-tengah, mengintegrasikan daerah-

       daerah yang terisolasi, memonitor dan melakukan evaluasi

       implementasi proyek pembangunan dengan lebih baik dari pada

       yang dilakukan oleh pejabat di pusat.

   )13 Desentralisasi dapat menetapkan stabilitas politik dan kesatuan

       nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok

       masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam

       pembuatan kebijaksanaan, sehingga dengan demikian akan

       meningkatkan kepentingan mereka didalam memelihara sistem

       politik.

   )14 Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa

       ditingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu

       tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat dan diserahkan

       kepada daerah.

           Dengan       berbagai    argumentasi     dan    segi    positif    dari

desentralisasi sebagaimana diuraiakan, desentralisasi dipandang sangat

tepat untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertimbangan yang sangat mendasar karena Negara Indonesia memiliki

banyak permasalahan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh

berbagai   faktor   heteroginitas       dan    kekhususan         daerah     yang




                                   54
       melingkupinya. Serperti : Agama, budaya, adat istiadat, dan luas

       wilayah terdiri dari berbagai pulau, maka bila ditangani semuanya oleh

       pemerintah pusat sangat tidak mungkin. Meskipun begitu bukan berarti

       semua urusan didesentralisasikan kepada daerah. Pengendalian dan

       pengawasan Pemerintah Pusat sebagai cerminan dari sentralisasi tetap

       menjadi keharusan demi menjaga Negara kesatuan Republik Indonesia.

                 Karena      itu   kebijakan    Negara    yang    ditempuh    tetap

       mengembangkan pengendalian dan pengawasan sebagai cerminan

       sentralisasi dalam rangka menjaga dan mempertahankan Negara

       Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam

       Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 : Pemerintahan

       daerah   menyelenggarakan       urusan    pemerintahan     yang      menjadi

       kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-

       Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah yang meliputi :

       Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal

       nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

       yang nenjadi kewenangan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi

       seluas-luasnya     untuk    mengatur    dan   mengurus     sendiri    urusan

       pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1.3.                    Desentralisasi Sebagai Proses Otonomi Daerah

                 Penyelenggaraan       pemerintahan      daerah   melalui    sistem

       desentralisasi yang bertumpu pada otonomi sangat mutlak di dalam

       negara demokrasi. Sebab desentralisasi bukan merupakan pemencaran

       wewenang tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan untuk




                                       55
         mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara

         pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintahan tingkatan lebih

         rendah. Karena itu desentralisasi merupakan pengotonomian yakni

         proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu.

                     Istilah otonomi atau “autonomy” secara etimologis berasal

         dari kata Yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomous” yang berarti

         hukum atau peraturan.31)          Dalam makna sempit diartikan sebagai

         “mandiri”. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai

         “berdaya”. Dengan demikian otonomi daerah

         berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan

         pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. 32) Jika

         daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka daerah dapat

         dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa

         tekanan dari luar.

                     Menurut Bagir Manan         33)
                                                       otonomi adalah kebebasan dan

         kemandirian (vrijheid dan zelfsatndigheid) satuan pemerintahan lebih

         rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.

         Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan

         mandiri     itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan

         pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian

         merupakan hakekat otonomi.


                     31)
                           Juanda, Op Cit, halaman 127.
                     32)
                            Tim ICCE UIN Jakarta, Pengantar   Azyumardi Azra, Op Cit,
halaman150
                     33)
                         Bagir Manan, 2001, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat
Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, halaman 26



                                           56
           Kebebasan         dan    kemandirian   dalam   otonomi     bukan

kemerdekaan. Kebebasan dan kemerdekaan menurut Juanda           34)
                                                                      adalah

kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.

Otonomi sekedar sub sistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari

segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah

sub sistem dari negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan

atas dari pengertian dan isi otonomi.

           Bhenyamin Hoessein, 35) mengartikan otonomi hampir paralel

dengan pengertian “demokrasi”, yaitu pemerintahan oleh,

dari, dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara melalui

lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada diluar

Pemerintah Pusat. Bahkan otonomi dapat diberi arti luas atau dalam arti

sempit. Dalam arti luas, otonomi mencakup pula tugas pembantuan

(medebewind, coadministraton) sebab baik otonomi maupun tugas

pembantuan sama-sama mengandung kebebasan dan kemandirian. Pada

otonomi, kebebasan dan kemandirian itu penuh meliputi baik asas

maupun cara menjalankannya, sedangkan pada tugas pembantuan,

kebebasan dan kemandirian hanya terbatas pada cara menjalankan.

           Dari pengertian yang disampaikan oleh Bhenyamin Hoessein,

menggambarkan bahwa antara otonomi dan demokrasi merupakan satu

kesatuan semangat sebagai bentuk pemerintahan yang menempatkan

rakyat sebagai penentu yang utama. Karena itu Undang-Undang RI

Nomor 32 tahun 2004 merumuskan bahwa otonomi daerah adalah hak,

           34)
                 Juanda, Op Cit, halaman 129.
           35)
                 I b i d.



                                   57
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

           Otonomi     daerah    dalam    negara      kesatuan   merupakan

pemberian dari pemerintah pusat. Sedang pemerintah daerah hanya

menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan

otonomi daerah di negara federal, otonomi daerah telah melekat pada

negara-negara bagian, sehingga urusan yang dimiliki oleh pemerintah

federal pada hakekatnya adalah urusan yang diserahkan oleh negara

bagian.

           Pemberian otononi daerah dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan

kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengaturan dan

pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut ditegaskan

dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah bahwa : Pembentukan daerah harus memenuhi

syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

           Syarat    administratif   untuk   provinsi     meliputi   adanya

persetujuan DPRD kabupaten / kota dan Bupati/Walikota yang akan

menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk

dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Syarat

administratif untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD

kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan

DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.




                                58
                            Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembetukan

             daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah,

             sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan,

             keamanan. Dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya

             otonomi daerah.

                            Sedang syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima)

             kabupaten/kota untuk pembetukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima)

             kecamatan untuk pembentukan kabupaten dan 4 (empat) kecamatan

             untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana

             pemerintahan.

                            Didalam otonomi daerah berlaku prinsip-prinsip sebagai

             berikut :36)

             1.3.1. Kewenangan otonomi yang luas

                     Dalam prinsip otonomi luas terdapat keleluasaan daerah untuk

                     menyelenggarakan pemerintahan.

             1.3.2. Otonomi nyata

                     Dalam prinsip otonomi nyata keleluasaan daerah untuk

                     menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan

                     harus didasarkan pada kenyataan yang diperlukan serta tumbuh,

                     hidup dan berkembang di daerah tersebut.

             1.3.3. Otonomi yang bertanggung jawab

                     Dalam prinsip otonomi yang bertanggung jawab perwujudan

                     tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan

36)
      Amran Muslimin, Op Cit, halaman 21



                                              59
                 kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan

                 pemberian    otonomi    yang    berupa    peningkatan    pelayanan

                 kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi,

                 keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan serasi

                 antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga

                 keutuhan Negara republik Indonesia.

                     Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa

         antara desentralisasi dan otonomi memiliki hubungan yang sangat erat

         bagaikan dua koin yang saling menyatu dan tak mungkin dipisahkan.

         Namun begitu keduanya dapat dibedakan. Desentralisasi pada dasarnya

         mempersoalkan       pembagian        kewenangan    kepada       organ-organ

         penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang

         mengikuti pembagian wewenang terebut. Disamping itu desentralisasi

         juga akan melahirkan otonomi dan keduanya sekaligus merupakan

         pelaksanaan dari prinsip negara demokrasi.

2.                      Paradigma dan Jenis Sistem Otonomi

     2.1.                Paradigma Otonomi Daerah

                       Simbol adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada

            daerah merupakan visi desentralisasi. Hal ini berarti harga diri

            pemerintah dan masyarakat daerah telah dikembalikan. Kalau dalam

            sistem sentralisasi   mereka tidak dapat berbuat banyak dalam

            mengatasi berbagai masalah, dalam sistem desentralisasi          mereka

            ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi dari berbagai

            masalah yang dihadapi. Setelah diberlakukannya Undang-Undang RI




                                         60
      Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-

      Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

      kewenangan itu didesentralisasikan ke daerah. Artinya pemerintah dan

      masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri

      secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi.

      Peran   pemerintah        pusat    dalam     konteks   desentralisasi   adalah

      melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi

      pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tidak ringan, tetapi juga tidak

      membebani daerah secara berlebihan. Karena itu dalam rangka

      otonomi daerah diperlukan kombinasi yang efektif antara visi dan

      kepemimpinan yang kuat dari pemerintah pusat dengan keleluasaan

      berprakarsa dan berkreasi dari pemerintah daerah.

                     Menurut pandangan Syaukani,37) visi otonomi daerah dapat

      dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama yaitu :

      Politk, ekonomi, serta sosial dan budaya.

      2.1.1. Bidang Politik

              Otonomi        daerah     pada     dasarnya    merupakan    kebijakan

              desentralisasi dan demokrasi. Karena itu otonomi harus

              dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi

              lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara

              demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan

              pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat

              luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan

               37)
                     Tim ICCU UIN Jakarta, Pengantar Azyumardi Azra, Op Cit, halaman
156



                                        61
      yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. Demikratisasi

      pemerintahan juga berarti adanya transparansi kebijakan.

      Arinya untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa

      yang memprakarsai kebijakan itu, apa tujuannya, berapa

      ongkos yang harus dipikul, siapa yang diuntungkan, apa resiko

      yang harus ditanggung, dan siapa yang bertanggung jawab jika

      kebijakan itu gagal. Otonomi daerah juga berarti kesempatan

      daerah membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan

      kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik

      dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan sistem

      manajemen pemerintahan yang efektif.

2.1.2. Bidang Ekonomi

      Otonomi daerah disamping            harus menjamin lancarnya

      pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, juga

      menjadikan terbukanya peluang bagi pemerintah daerah

      mengembangkan         kebijakan    regional   dan   lokal    untuk

      mengoptimalkan         pendayagunaan      potensi   ekonomi     di

      daerahnya.     Dalam     konteks   ini,   otonomi   daerah    akan

      memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah

      untuk menawarkan         fasilitas investasi, memudahkan proses

      perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang

      menunjang perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian,

      otonomi      daerah    akan   membawa      masyarakat   ketingkat

      kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.




                             62
2.1.3. Bidang Sosial dan Budaya.

       Dibidang sosial dan budaya otonomi harus dikelola sebaik

       mungkin demi menciptakan dan memelihara hormoni sosial,

       dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang

       dipandang    kondusif       dalam     menciptakan   kemampuan

       masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

        Berdasarkan    visi    ini,   maka    konsep   otonomi   daerah

merangkum hal-hal sebagai berikut :

2.1.1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan

       dalam hubungan domestik kepada daerah. Kecuali untuk

       bidang politik luar negeri, pertahan, keamanan, yustisi,

       moneter dan fiskan nasional dan agama, serta beberapa bidang

       kebijakan pemerintahan yang bersifat strategis nasional, maka

       pada dasarnya semua bidang pemerintahan yang lain dapat

       didesentralisasikan. Dalam konteks ini, pemerintahan daerah

       tetap terbagi atas dua ruang lingkup, bukan tingakatan yaitu

       daerah kabupaten dan kota yang diberi status otonomi penuh

       dan privinsi yang diberi status otonomi terbatas. Otonomi

       penuh berarti tidak adanya operai pemerintah pusat di

       pemerintahan daerah kabupaten dan kota kecuali untuk bidang-

       bidang tertentu yang dikecualikan tadi. Otonomi terbatas

       berarti adanya ruang yang tersedia bagi pemerintah pusat untuk

       melakukan operasi di daerah propinsi. Karena sistem otonomi

       tidak bertingkat (tidak adanya hubungan hirarkhi antara




                              63
       pemerintahan     propinsi          dengan    kabupaten/kota),    maka

       hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinasi,

       pembinaan dan pengawasan. Sebagai wakil pemerintah antara

       kabupaten dan kota dalam wilayahnya, Gubernur juga

       melakukan supervisi terhadap pemerintah kabupaten/kota atas

       pelaksaan     berbagai        kebijakan   pemerintah    pusat,   serta

       bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintah

       berdasarkan otonomi daerah di wilayahnya.

2.1.2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal terus

       ditingkatkan. Pemberdayaan fungsi-fungsi               dalam bidang

       legeslasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus

       dilakukan. Untuk itu optimalisasi hak-hak DPRD perlu

       diwujudkan, seraya menambah alokasi anggaran untuk baiaya

       operasionalnya. Hak angket, perlu dihiupkan, hak inisiatif

       perlu diaktifkan, dan hak interpelasi perlu didorong. Dengan

       demikian produk legeslasi akan dapat ditingkatkan dan

       pengawasan politik terhadap jalannya pemerintahan bisa

       diwujudkan.

2.1.3. Pengembangan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur

       demokrasi      demi      menjamin         tampilnya    kepemimpinan

       pemerintahan yang berkualifikasi tinggi dengan tingkat

       akseptabilitas yang tinggi pula.

2.1.4. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif

       melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar




                                64
      lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah

      didesentralisasikan, setara dengan beban tugas yang dipikul,

      selaras dengan kondisi daerah, serta lebih responsif terhadap

      kebutuhan    daerah.       Dalam   kaitan   ini   juga   diperlukan

      terbangunnya suatu sistem administrasi dan pola karier

      kepegawaian daerah yang lebih sehat dan kompetitif.

2.1.5. Peningkatan efisiensi administrasi administrasi keuangan

      daerah serta pengaturan ang lebih jelas atas sumber-sumber

      pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari

      sumber penerimaan yang berkait dengan kekayaan alam, pajak

      dan retribusi, serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan

      obligasi daerah.

2.1.6. Perwujudan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat yang

      bersifat alokasi subsidi berbentuk block gran, pengaturan

      pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian

      keleluasaan kepada daerah untuk memetapkan prioritas

      pembangunan,       serta    optimalisasi    upaya   pemberdayaan

      masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan

      yang ada.

      Dari uaraian diatas mengenai visi dan konsep otonomi daerah

telah merubah paradigma sistem pemerintahan daerah sebagaimana

yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974

Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Sebab dalam Undang-

Undang tersebut disamping cenderung pada pemerintahan yang




                             65
sentralistik, juga cenderung otoritarian. Daerah tidak meiliki

keleluasaan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, serta

menggali dan menggunakan sumber keuangan yang berasal dari

sumber daya alam yang dimiliki daerah. Akibatnya kebutuhan daerah

dibidang penmberdayaan, pelayanan masyarakat dan pembangunan

terabaikan. Bahkan sumber keuangan daerah yang berasal dari pajak,

retribusi daerah, an hasil perusahaan daerah dan lain-lain mengalir ke

pusat. Daerah tidak menikmati pembangunan dan hasil hasil

pembangunan.

       Sejak diberlakukan otonomi daerah melalui Undang-Undang

RI Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi dan di ganti dengan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah memiliki paradigma :

2.1.1. Demokratisasi

       Dalam    demokratisasi    terkandung   makna    bahwa    suatu

       pemerintahan daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan

       keputusan yang terbaik sesuai batas-batas kewenangannya.

2.1.2. Pemberdayaan

       Dalam pemberdayaan terdapat dua unsur pengertian yang

       meliputi : Pertama : Pemberian kekuasaan, mengalihkan

       kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain.

       Kedua    :   Upaya   untuk   memberikan     kemampuan      atau

       keberdayaan.




                            66
                              Menurut pandangan Cook dan Steve,38) pemberdayaan

                    diartikan sebagai empowerment atau pelimpahan wewenang

                    yang memberi dasar filosofis praktis serta sarana perubahan

                    untuk     membantu       memperbaiki       keefektifan      organisasi

                    pemerintahan. Dapat dikatakan pula bahwa empowerment

                    merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen,

                    yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana

                    setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya

                    untuk meraih tujuan organisasi.

                    Sedang dalam pandangan Bennis dan Mische,          39)
                                                                             pemberdayaan

                    berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotak-

                    kotakan orang dan membuat mereka dapat menggunakan

                    seefektif mungkin ketrampilan, pengalaman, energi dan

                    ambisinya. Mereka diperkenankan untuk mengembangkan

                    suatu perasaan memiliki bagian-bagian dan proses, khususnya

                    yang menjadi tanggung jawab mereka. Sementara pada waktu

                    yang sama menuntut mereka menerima semua bagian tanggung

                    jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses.

                    Dari pandangan mengenai istilah pemberdayaan pada intinya

                    memiliki kecenderungan :

                    Pertama : menekankan kepada proses memberikan atau

                    mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan


                     38)
                         Affan Gafar, 2002, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta, halaman IX
39)
    I b i d, halaman 45.



                                            67
              kepada     masyarakat,       organisasi    atau     individu        sebagai

              kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

              Kedua : kecenderungan sekunder yang menekankan pada

              proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar

              mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan

              apa yang menjadi pilihan hidupnya.

       2.1.3. Pelayanan

              Dalam pelayanan mewajibkan penyelenggara otonomi daerah

              untuk     mengedepankan          kepentingan       dan      terpenuhinya

              kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Efektif dalam

              arti tepat sasaran dalam pemberian pelayanan, dan efisien

              dalam      pengertian       keterjangkauan        sesuai    kemampuan

              masyarakat dari segi keuangan.

2.2.    Beberapa Jenis Sistem Otonomi

               Di      setiap   negara,     pelaksanan     dan      penyelenggaraan

       pemerintahan terdapat berbagai urusan di daerah. Suatu urusan tetap

       tetap menjadi urusan pemerintah pusat dan urusan lain menjadi urusan

       rumah tangga daerah sendiri, sehingga harus ada pembagian yang

       jelas. Dalam rangka melaksanakan cara pembagian urusan dikenal

       adanya sistem otonomi yaitu cara pengisian rumah tangga daerah atau

       sistem rumah tangga daerah.

               Sistem      rumah      tangga    daerah     adalah        atanan     yang

       bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan

       tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara




                                      68
Pusat dan Daerah. Salah satu penjilmaan pembagian tersebut adalah

bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan

baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan

sebagai urusan rumah tangga daerah. 40)

            Karena otonomi telah dipahami sebagai segala tugas yang

ada pada daerah atau apa-apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah

daerah, maka didalamnya melekat kewenangan yang meliputi

kekuasaan, hak atau kewajiban yang diberikan daerah dalam

menjalankan tugasnya. Persoalannya kemudian, kewenangan mana

yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan kewenangan mana yang

telah diatur oleh pemerintah daerah.

            Secara teoritik dan praktik dijumpai lima jenis sistem

otonomi atau sistem rumah tangga yaitu :41)

2.2.1. Otonomi Organik (rumah tangga organik)

          Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-

          urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan

          sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem

          yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung,

          paru-paru, ginjal dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk

          mengurus berbagai urusan vital, akan berakibat tidak

          berdayanya atau matinya daerah.

2.2.2. Otonomi formal (rumah tangga formal)



   40)
         Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Op Cit, halaman 131
   41)
         I b I d, halaman 131 –134.



                                 69
       Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi

       tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah

       daerah. Otonomi yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa

       yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi

       tingkatannya. Dengan demikian, daerah otonom lebih bebas

       mengatur urusan rumah tangganya sepanjang tidak memasuki

       area urusan pemerintah pusat. Otonomi seperti ini merupakan

       hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana

       pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang

       dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya

       diserahkan kepada pemerintah daerah.

2.2.3. Otonomi material (rumah tangga materiil/substantif).

       Dalam otonomi bentuk ini kewnangan daerah otonom dibatasi

       secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan

       terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan

       diurusnya. Dalam otonomi materiil ini ditegaskan bahwa untuk

       mengetahui apakah suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri,

       harus dilihat dari substansinya. Artinyan, bila suatu urusan

       secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah

       pusat, pemerintah loka yang mengurus rumah tangga sendiri

       pada hakatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan

       tersebut. Sebaliknya, apabila suatu urusan secara substansial

       merupakan    urusan    daerah,   pemerintah   pusat    meskipun

       dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada di daerah




                             70
       (pemerintah      pusat    di      daerah),     tidak    akan    mampu

       menyelenggarakannya.Kemudian               untuk      menyelenggarakan

       rumah rtangga itu, obyek tugas yang dikuasakan wewenang

       satu demi satu atau dirinci secara enumeratif.

2.2.4. Otonomi riil (rumah tangga riil)

       Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi

       formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang

       pembentukan otonomi, kepada pemerintah daerah diberikan

       wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat

       ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak

       boleh bertentangan dengan peraturan peraturan peundang-

       undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Atau dengan kata

       lain, otonomi ini pada prinsipnya menentukan bahwa

       pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut

       didasarkan pada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan

       daerah yang menyelenggarakannya.

2.2.5. Otonomi nyata, bertanggung jawab dan dinamis.

       2.    Nyata, artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang

            tertentu   kepada        pemerintah     daerah    memang    harus

            disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan

            berkembang secara obyektif di daerah. Hal tersebut harus

            senantiasa disesuaikandalam arti diperhitungkan secara

            cermat dengan kebijaksanaan dan tindakan-tindakan,

            sehingga diperoleh suatu jaminan bahwa daerah itu secara




                                71
           nyta mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya

           sendiri. Dalam praktek bahwa isi otonomi antara daerah

           yang satu dengan daerah yang lainnya, baik mengenai

           jumlah maupun jenisnya. Hal itu wajar karena setiap daerah

           memiliki perbedaan baik letak geografis, kondisi geologis,

           maupun     budaya,       adat   istiadat,    serta    potensi   yang

           dimilikinya.

      3.    Bertanggung jawab, artinya pemberian otonomi kepada

           pemerintah daerah senantiasa diupayakan supaya selaras

           atau   sejalan    dengan        tujuannya     yaitu    melancarkan

           pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. Ini

           untuk menjamin hubungan antara pusat dan daerah dalam

           suasana yang harmonis dan lebih dari itu untuk menjamin

           perkembangan dan pembangunan antar daerah yang serasi

           sehingga laju pertumbuhan antar daerah dapat seimbang.

      4.    Dinamis,      artinya     otonomi     ini    menghendaki       agar

           pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana untuk

           memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala

           kegiatan    pemerintahan         dalam       rangka     memberikan

           pelayanan yang semakin meningkat mutunya.

           Dalam menghadapi perkembangan otonomi daerah dimasa

yang akan datang, sejak amandemen UUD 1945 telah menunjukkan

perkembangan-perkembangan yang berrarti yang secara tegas telah

dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi :




                             72
           Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

           urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

           urusan pemerintahan pusat.

                       Secara yuridis, dengan diletakkannya mengenai sistem

           otonomi di dalam UUD 1945, memberikan landasan dan pedoman

           yang kuat bagi undang-undang organik dibidang pemerintahan daerah

           dimasa datang. Pengaturan yang demikian ternyata telah diakomodir

           oleh TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 dan Undang-Undang RI

           Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana sistem

           dan jenis otonomi yang berlaku sebagaimana didalam Undang-Undang

           RI Nomor 32 Tahun 2004, untuk lingkup provinsi diberikan otonomi

           secara    terbatas,   sedangkan    otonomi    luas    diberikan   kepada

           kabupaten/kota.

3.               Kewenangan Daerah Dalam Otonomi Daerah

                 Kewenangan Daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 32

     Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mencakup hal-hal sebagai

     berikut :

     2.                  Seluruh bidang pemerintahan, kecuali urusan politik luar

          negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan

          agama.

     3.                  Segala urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan

          daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

     4.                  Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan

          daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:




                                         73
a)                    Perencanaan dan pengendalian pembangunan

b)                    perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata

     ruang

c)                    penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

     masyarakat

d)                    penyedian sarana dan prasarana umum

e)                    penanganan bidang kesehatan

f)                    penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber

     daya manusia potensial

g)                    penangulangan masalah sosial lintas kabipaten/kota

h)                    pelayanan     bidang     ketenagakerjaan     lintas

     kabupaten/kota

i)                    fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

     menengah termasuk lintas kabupaten/kota

j)                    pengendalian lingkungan hidup

k)                    pelayanan      pertanahan       termasuk     lintas

     kabupaten/kota

l)                    pelayanan kependudukan dan catatan sipil

m)                    pelayanan administrasi umum pemerintahan

n)                    pelayanan administrasi penanaman modal termasuk

     lintas kabupaten /kota

o)                    penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang

     belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan




                               74
      p)                        urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh

           peraturan perundang-undangan.

 5.                       Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan

      meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

      untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

      kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

                   H. Syaukhani 42) menjelaskan bahwa kewenangan daerah dalam

otonomi daerah, sebagai berikut :

2.3.1. Memberi fasilitas segala bentuk kegiatan daerah.

       Fasilitas tersebut terutama dalam bidang perekonomian. Antara lain :

       perijinan dan petrpajakan. Melallui perijinan dan perpajakan daerah

       dapat merangsang masuknya investor dan modal asing diwilayahnya,

       guna memacu petkembangan ekonomi daerah serta peningkatan

       pendapatan asli daerah.

2.3.2. Menciptakan kreasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

       pembangunan daerah.

       Terutama dalam menciptakan keunggulan komparatif bagi daerah

       melalui program-program sosial, ekonomi dan lain-lain.

2.3.3. Menciptakan suasana politik yang stabil di daerah.

       Suasana yang kondusif bagi dunia usaha dan pembangunan dapat

       dipersiapkan lewat pebuatan kebijakan publik yang transparan, upaya

       pemberdayaan dan pelayanan yang efektif

2.3.4. Menjamin kesinambungan berusaha di daerah.

            42)
                  H. Syaukani, Op Cit, halaman 222.



                                           75
       Tindakan mengabaikan tatanan yang telah ada, merubah kesepakatan

       secara sephak dengan usahawan dalam dan luar negeri denga merivisi

       kontrak, merupakan kecenderungan yang sering dilakukan pemerintah

       daerah dan kalangan politisi. Gejala tersebut mengkwawatirkan

       berbagai pihak, khususnya para usahawan. Perubahan maupun

       pembaalan suatu kontrak mempunyai implikasi yang besar sekali bagi

       perekonomian daerah. Untuk itu kesinambungan berusaha perlu

       kiranya dijamin oleh pemerintah daerah.

2.3.5. Bersikap komunikatif dengan LSM/NGO, khususnya dibidang

       perburuhan dan lingkungan hidup.

       Pemerintah daerah dituntut untuk memahami dengan intensif aspirasi

       yang berkembang di masyarakat tentang masalah peruburuhan dan

       maalah lingkungan hidup serta gender. Metode yang tepat adalah

       menjalankan fungsi mediator dan konsiliator dalam menjembatani

       kepentingan dunia usaha dengan aspirasi kalangan pekerja/buruh, agar

       sikap radikal dari pekerja yang didukung LSM/NGO dapat

       terakomodasi secara baik

2.3.6. Menciptakan lapangan kerja di daerah.

       Lapangan kerja merupakan masalah yang esensial, karena multipiler

       effectnya sangat tinggi sekali. Lapangan berkaitan erat dengan harga

       diri dan martabat manusia, juga berhubungan dengan dua dimensi

       ekonomi : peningkatan daya beli dan kecenderungan terhadap basis

       perpajakan daerah dan peningkatan pendapatan daerah yang sangat

       berguna bagi aktifitas pembangunan setempat. Secara makro,




                                  76
           menurunnya jumlah pengangguran dan semakin bertambahnya

           kesempatan kerja serta usaha, berdampak positif terhadap kemampuan

           masyarakat daerah untuk menghadapi laju inflasi, serta keseimbangan

           neraca perdagangan internasional.

4.     PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGHAPUSAN BENDA
     MILIK DAERAH

     1. Pemerintahan Yang Baik

        1.1. Pengertian Pemerintahan

                        Karl W. Deutoch mengartikan pemerintahan sebagai kegiatan

             penyelenggaraan         negara        guna     memberikan    pelayanan   dan

             perlindungan         bagi   segenap          warga   masyarakat,   melakukan

             pengaturan, memobilisasi sumber daya yang diperlukan serta

             membina hubungan baik dalam lingkungan negara ataupun negara

             lain.43)

                        H. Idham Cholied            44)
                                                          menjelaskan bahwa pengertian

             pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu segi kegiatan

             (dinamika), struktur fungsional dan dari segi tugas dan kewenangan

             (fungsi).

                        Dilihat dari segi dinamika, pemerintahan merupakan segala

             kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada

             kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan

             wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

                        Ada beberapa syarat dalam dinamika pemerintahan :


               43)
                     I b i d, halaman 232-233
               44)
                     Idham Cholied, Op Cit, halaman 68-69



                                              77
     1.1.1.           Segala kegiatan terorganisasikan, yakni memenuhi

              syarat-syarat organisasi. Ada pembagian kerja dibawah satu

              pimpinan.

     1.1.2.          Bersumber pada kedaulatan, yaitu bersumber pada

              pemegang kedaulatan dalam negara, yakni rakyat.

     1.1.3.          Berlandaskan pada dasar negara, dimana semua

              kegiatan pemerintahan dilandasi ideologi dan falsafah negara,

              misalnya Pancasila dan UUD 1945.

     1.1.4.          Tujuan       negara;   dimana   kegiatan   pemerintahan

              diarahkan untuk mencapai tujuan masyarakat/negara yang

              disepakati bersama. Sebagimana tujuan negara Indonesia

              yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 : (1) menjaga

              tumpah darah Indonesia; (2) mencerdaskan kehidupan

              bangsa; (3) melaksanakan ketertiban umum; dan (4) menjaga

              ketertiban dunia.

       Dilihat dari segi struktural fungsional, pemerintahan merupakan

seperangkat fungsi negara yang satu dengan yang lain saling berhubungan

secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu

demi tercapainya tujuan negara.

       Sedang makna pemerintahan dari segi tugas dan kewenangannya

berarti seluruh tugas dan kewenangan tugas negara itu sendiri. Karena itu

dari segi kewenangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas

menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legeslatif, eksekutif




                                    78
             dan yudikatif. Dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja yaitu yang

             dilaksanakan oleh Kepala pemerintahan dan kabinetnya.

      1.2.                      Prinsip Pemerintahan Yang Baik

                      Pemerintahan yang baik yang dikenal secara luas setelah era

             reformasi merupakan praktek terbaik dalam proses penyelenggaraan

             kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and

             service. Dalam kajian Lembaga administrasi Netara (LAN) 45) telah

             menyimpulkan sembilan (9) aspek fundamental dalam mewujudkan

             pemerintahan yang baik yaitu :

             1.2.1.                Partisipasi (Participation)

                      Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan

                      keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan

                      yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi

                      menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul

                      dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi

                      secara konstruktif. Untuk mendorong        partisipasi masyarakat

                      dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor

                      kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi

                      birokrasi harus diminimalisir.

                      Paradigma birokrasi sebagai center for public service harus diikuti

                      dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah usaha

                      dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tidak cukup dengan

                      hanya itu, aparatur pemerintah juga harus mengubah paradigma

45)
      Tim ICCE UIN Jakarta, Op Cit, halaman 182 –189.



                                               79
         dari penguasa birokrat menjadi pelayanan masyarakat (public

         server), dengan memberikan pelayanan yang baik, memiliki

         perhatian   yang    humanis     terhadap     client-nya,   memberikan

         pelayanan yang efisien, tepat waktu serta dengan biaya murah,

         sehingga mereka memiliki legitimasi dari masyarakat. Inilah

         berbagai    persyaratan   utama    untuk     mewujudkan      cita   god

         governance dalam konteks memperbesar partisipasi masyarakat.

         Karena tidak mungkin sebuah bangsa akan maju dengan cepat,

         tanpa partisipasi penuh dari warganya.

1.2.2.                Penegakan Hukum (Rule Of Law)

         Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-

         perumusan kebijakan publik memberikan sistem dan aturan-aturan

         hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya

         yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang

         anarkhis. Ditambahkan pula bahwa pelaksana kenegaraan dan

         pemerintahan juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan

         hukum yang kuat serta memiliki kepastian.

         Sehubungan     dengan     itu   bahwa      proses   mewujudkan      cita

         pemerintahan yang baik (good governance), harus diimbangi

         dengan komitmen untuk menegakkan rule of law,dengan karakter-

         karakter antara lain sebagai berikut :

         1)                              Supremasi hukum (the supremacy of

              law)

         2)                              Kepastian hukum (Legal certainty)




                                   80
         3)                             Hukum yang responsif

         4)                             Penegakan hukum yang konsisten

              dan non-diskriminatif

         5)                             Independensi peradilan.

1.2.3.                 Transparansi (Transparency)

         Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru

         adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak

         awal rejim kekuasaannya. Korupsi sebagai tindakan, baik

         dilakukan individu maupun lembaga yang secara langsung

         merugikan negara merupakan merupakan salah satu yang harus

         dihindari dalam upaya menuju cita pemerintahan yang baik, karena

         selain merugikan negara, korupsi dapat menghambat efektifitas

         dan efisiensi proses birokrasi dan pembangunan sebagai cita utama

         pemerintahan yang baik

         Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak

         kegiatan korupsi adalah majemen pemerintahan yang tidak

         transparan.    Karena    itu    untuk      membantu      memulihkan

         perekonomian di Indonesia diperlukan tindakan pemberantasan

         korupsi dan penyelenggaraan pemerintahanh yang transparan.

         Setidaknya ada delapan (8) aspek mekanisme pengelolaan negara

         yang harus dilakukan secara transparan :

         1.2.3.1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan

         1.2.3.2. Kekayaan pejabat publik

         1.2.3.3. Pemberian penghargaan




                                  81
          1.2.3.4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan

                   kehidupan

          1.2.3.5. Kesehatan

          1.2.3.6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik

          1.2.3.7. Kemanan dan ketertiban

          1.2.3.8. Kebijakan     strategis   untuk   pencerahan    kehidupan

                   masyarakat

1.2.4.        Responsif (Responsiveness)

         Salah satu asas fundamental menuju pemerintahan yang baik adalah

         responsif, yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap

         persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami

         masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-

         keinginannya itu, tapi mereka secara proaktif mempelajari dan

         menganalisis     kebutuhan-kebutuhan    mereka,   untuk   kemudian

         melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan

         umum tersebut.

         Sesuaib dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus

         memiliki dua etik yakni etik individual dan etik sosial. Kualifikasi

         etik individual menuntut mereka agar memiliki sensitifitas terhadap

         berbagai kebutuhan publik.

         Terkait dengan asas responsif ini, pemerintah harus terus

         merumuskan kebijakan-kebijakan pembangnan sosial terhadap

         semua kelompok sosial dalam karekteristik kulturalnya. Dalam

         upaya mewujudkan asas responsif pemerintah harus melakukan




                                    82
         upaya-upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis

         pada kelompok-kelompok msayarakat tanpa pandang bulu.

1.2.5.         Konsensus (Consensus Orientation)

         Asas fundamental lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah

         dalam melaksanakan tugas-tugas pemerinmtahannya menuju cita

         pemerintahan yang baik adalah pengambilan keputusan secara

         konsensus, yakni pengambilan putusan melalui proses musyawarah

         dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama. Cara

         pengambilan keputusan tersebut selain dapat memuaskan semua

         pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen

         komponen      masyarakat   sehingga     memiliki    legitimasi   untuk

         melahirkan coercive (kekuatan memaksa) dalam upaya mewujudkan

         efektifitas pelaksanaan keputusan.

         Pelaksanaan prinsip pada praktiknya sangat terkait dengan tingkat

         partisipasi   masyarakat   dalam     kegiatan   pemerintahan,    kultur

         demokrasi serta tata aturan dalam pengambilan kebijakan yang

         berlaku dalam sebuah sistem

1.2.6.         Kesetaraan dan Keadilan (Equity)

         Terkait dengan asas konsensus, transparansi dan responsif,

         pemerintahan yang baik juga harus didukung dengan asas equity,

         yakni kesamaan dalam perlakuan (treatment) dan pelayanan. Asas ini

         dikembangkan berdasarkan pada sebuah kenyataan bahwa bangsa

         Indonesia ini tergolong bangsa yang plural, baik dilihat dari segi

         etnik, agama dan budaya. Pluralisme ini tentu saja pada satu sisi




                                    83
         dapat memicu masalah apabila dimanfaatkan dalam konteks

         kepentingan     sempit   seperti   primordialisme,   egoisme,   dan

         sebagainya. Karena prinsip equity harus diperhatikan agar tidak

         memunculkan ekses yang tidak diinginkan dalam penyelenggaraan

         pemerintahan.

         Sebagai sebuah bangsa beradab, dan terus berusaha menuju cita

         pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan itu harus

         memberikan peluang, kesempatan, pelayanan, treatment yang sama

         dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau

         sekelompok orang pun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa

         yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan seperti ini

         akan memperoleh legitimasi yang kuat dari publik dan akan

         memperoleh dukungan serta partisipasi yang baim dari rakyat.

1.2.7.        Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

         Disamping harus memperhatikan beragam kepentingan dan berbagai

         lapisan dan kelompok sosial sebagaimana ditekankan pada asas

         equity, pemerintahan yang baik juga harus memenuhi kriteria

         efektivitas dan efisiensi, yakni berdayaguna dan berhasil guna.

         Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan paramater produk yang

         dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari

         berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan efisiensi biasanya

         diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi

         kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang terpakai

         untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan itu termasuk




                                    84
         dalam kategori pemerintahan yang efisien. Citra itulah yang menjadi

         tuntutan dalam upaya mewujudkan cita pemerintahan yang baik.

         Konsep efektivitas dalam sektor kegiatan-kegiatan publik memiliki

         makna ganda. Yakni efektivitas dalam pelaksanaan proses-proses

         pekerjaan, baik oleh pejabat publik maupun partisipasi masyarakat,

         dan kedua, efektivitas dalam konteks hasil, yakni mampu

         memberikan kesejahteraan pada sebesar-besar kelompok dan lapisan

         sosial. Demikian pula makna efisiensi yang mencakup antara lain

         efisiensi teknis, efisiensi ongkos dan efisiensi kesejahteraan, yakni

         hasil guna dari sebuah proses pekerjaan yang terserap penuh oleh

         masyarakat, dan tidak ada hasil pembangunan yang useless atau

         tidak terpakai.

1.2.8.        Akuntabilitas (Accountability)

         Asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pejabat publik

         terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan

         untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap

         pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua

         kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap

         masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam

         upaya menuju pemerintahan yang baik.

         Secara teoritik, akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni

         akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas

         vertikal menyangkut hubungan antara pemegang kekuasaan dengan

         rakyatnya, antara pemerintah dengan warganya. Rakyat melalui




                                   85
         partai politik, LSM dan institusi-institusi lainnya berhak meminta

         pertanggungjawaban          kepada   pemegang        kekuasaan   negara.

         Pemegangkekuasaan atau jabatan publik dalam struktur kenegaraan

         harus menjelaskan kepada rakyat apa yang telah, sedang dan akan

         dilakukannya dimasa yang akan datang, seperti wujud akuntabilitas

         manajerialnya terhadap publik yang memberikan kewenangan.

         Kemudian akuntabilitas vertikal juga bermakna bahwa setiap pejabat

         harus     mempertanggung       -jawabkan      berbagai   kebijakan   dan

         pelaksanaan tugas-tugasnya terhadap atasan yang lebih tinggi.

         Sedang      akuntabilitas    horisontal     adalah   pertanggungjawaban

         pemegang jabatan pada lembaga yang setara, seperti gubernur

         dengan DPRD Provinsi. Selain akuntabilitas profesional, para

         pejabat publik atau unsur-unsur pengelola urusan umum dan

         kenegaraan juga harus memiliki akuntabilitas personal, baik dalam

         aspek profesi dan kewenangan delegatifnya, maupun dalam aspek

         moralitasnya. Oleh sebab itu setiap anggota DPRD harus mampu

         mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap

         konstituennya. Demikian juga pejabat publik dalam struktur

         pemerintahan harus mampu memper-tanggung jawabkan kapabilitas

         dan loyalitas individualnya, baik dalam lingkungan profesi setaranya

         maupun terhadap atasannya. Jika mereka melakukan pelanggaran

         etika dan moralitas, mereka harus dengan mempertanggungjawabkan

         pelangggaran itu.

1.2.9.           Visi Strategis (Strategic Vision)




                                       86
          Visi    strategis   adalah   pandangan-pandangan     strategis   untuk

          menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting

          dalam kerangka perwujudan pemerintahan yang baik, karena

          perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

          Bangsa-bangsa ang tidak memiliki sensitifitas terhadap perubahan

          serta prediksi perubahan ke depan, tidak saja akan tertinggal oleh

          bangsa lain di dunia, tetapi juga akan terperosok pada akumulasi

          kesulitan, sehingga preoses recoverynya tidak mudah.

          Aspek lain yang yang lebih penting dalam konteks pandangan trategi

          untuk masa yang akan datang, adalah perumusan-perumusan

          blueprint-design kehidupan ekonomi, sosial dan budaya untuk sekian

          tahun kedepan, yang harus dirancang dan dikerjakan sejak sekarang.

1.3.       Orientasi Pemerintahan Yang Baik

                 Ada tiga pilar utama dalam sutu pemerintahan yaitu :

       1.3.1. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan

             yang memfasilitasi equity, poverty dan quillity of live.

       1.3.2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi

             kebijakan

       1.3.3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses

             kebijakan.

                 Dengan demikian institusi dari governance meliputi tiga

       domein, yaitu state (negara atau pemerintah) private sector (sektor

       swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat), yang saling

       berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara atau




                                       87
pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

kondusif, sektor swasta atau dunia usaha menciptakan pekerjaan dan

pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi

sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam

masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

         Negara sebagai unsur pemerintahan, didalamnya termasuk

lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor

swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai sektor

informal lain di pasar. Sedang masyarakat meliputi lembaga swadaya

masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

         Pemerintahan yang baik pada prinsipnya mengandung dua

pengertian. Pertama : menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian

tujuan nasional, kemandirian pembangunan berkelanjutan dan keadilan

sosial. Kedua : aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan

efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Karena itu orientasi pemerintahan yang baik meliputi :

1.3.1. Orientasi ideal, dimana negara diarahkan pada pencapaian tujuan

       nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam

       kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya, seperti :

       legitimasi yaitu apakah pemerintah dipilih dan mendapat

       kepercayaan dari rakyat.

1.3.2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu efektif dan efisien

       dalam upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini




                               88
                  tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi,

                  dan     sejauhmana       struktur   serta   mekanisme   politik    serta

                  administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

    2.          Penghapusan Benda Milik Daerah

         2.1. Pengertian dan Pengelolaan Benda Milik Daerah

              2.1.1. Pengertian Benda Milik Daerah

                        Menurut W.J.S. Porwadarminta, benda diartikan sebagai

              “barang”.    46)
                                 Sedang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

              Bab       Kesatu    Bagian    Kesatu    Tentang    Kebendaan    umumnya

              menjelaskan, bahwa yang dinamakan kebendaan                 ialah tiap-tiap

              barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dengan

              demikian yang dimaksud benda adalah barang yaitu segala sesuatu

              yang dapat menjadi obyek dari pada hukum.47)

                        Dalam perspektif hukum, benda atau barang yaitu segala

              sesuatu yang mempunyai harga dan yang dapat dikuasai oleh

              manusia dan merupakan satu kesatuan, 48) dapat dibedakan menjadi

              benda bergerak dan benda tidak bergerak.

                        Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya itu pada

              pokoknya dapat dipindahkan. Sedang benda yang tidak bergerak

              dapat ditetapkan melalui tiga macam yaitu karena sifatnya, karena

              tujuannya dan karena penentuan undang-undang.


                  46)
                        W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta, Halaman 117.
                  47)
                      Mr. Dr. H.F.A. VOLLMAR, Hukum Benda, Tarsito, Bandung, 1978,
halaman 47.
                  48)
                      I b i d, halaman 52



                                             89
                     Benda tidak bergerak karena sifatnya ialah pada pokoknya,

             tanah dan segala sesuatu yang melekat diatasnya. Seperti pohon-

             pohon atau tanaman. Sedang benda yang tak bergerak karena

             tujuannya seperti : pada pabrik yang meliputi alat-alat perlengkapan

             (termasuk mesin-mesin); pada tempat tinggal, yaitu barang-barang

             yg dilekatkan pada dindingnya; reruntuhan rumah yang hancur, bila

             itu akan dipergunakan untuk membangun lagi. Adapun benda yang

             tidak bergerak karena penentuan undang-undang, yaitu sebagaimana

             yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

                     Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 dan

             Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, istilah “benda” disebut

             dengan menggunakan kata “barang” yang menjadi lingkup sebagai

             milik daerah dan sifatnya berwujud (tangible) yang meliputi         49)
                                                                                       :

             2.1.1.1. Barang-barang tidak bergerak, yakni a.l. :

                       2.1.1.1.1. Tanah-tanah pertanian, perkebunan, lapangan

                                   olah    raga     dan    tanah-tanah   yang          belum

                                   dipergunakan, jalan-jalan (tidak termasuk jalan

                                   negara),       jembatan,      terowongan,      waduk,

                                   bangunan irigasi, tanah pelabuhan, perikanan

                                   dan tanah lainnya yang sejenis.

                       2.1.1.1.2. Gedung-gedung           yang    dipergunakan         untuk

                                   kantor, gudang, pabrik, bengkel, sekolah, umah



               49)
                   Philipus M. Hadjon, Dkk, Pengantar Hukum Adimistrasi Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, halaman 187 - 188



                                          90
                      sakit, studio, terminal, dan gedung lainnya yang

                      sejenis.

           2.1.1.1.3. Gedung-gedung tempat         tinggal   tetap   atau

                      sementara seperti : rumah-rumah tempat tinggal,

                      tempat peristirahatan,      asrama dan gedung

                      lainnya yang sejenis.

           2.1.1.1.4. Monumen seperti monumen alam, monumen

                      peringatan sejarah dan monumen lainnya.

2.1.1.2.    Barang-barang bergerak, yakni a.l. :

           2.1.1.2.1. Alat-alat besar seperti      : Bulldozer, tractor,

                      mesin pengebor tanah, hijskraan dan alat besar

                      lainnya yang sejenis.

           2.1.1.2.2. Peralatan-peralatan yang berada dalam pabrik,

                      bengkel,     studio,      laboratorium,      stasiun

                      pembangikit tenaga listrik dan sebagainya

                      seperti    mesin-mesin,      dynamo,      generator,

                      mikroskop, alat-alat pemancar radio, alat-alat

                      pemotretan, lemari pendingin, alat-alat proyeksi,

                      dan lain-lain sebagainya.

           2.1.1.2.3. Peralatan kantor seperti mesin tik, mesin stensil,

                      mesin pembukuan, computer, mesin jumlah,

                      brankas, radio, jam, kipas angin, almari, meja

                      kursi dan lain-lainnya; sedangkan inventaris

                      kantor yang tidak seberapa harganya seperti




                            91
                     asbak, keranjang sampah dan sebagainya tidak

                     usah dimasukkan.

          2.1.1.2.4. Semua inventaris perpustakaan dan lain-lain

                     inventaris bercorak kebudayaan.

          2.1.1.2.5. Alat-alat pengangkutan seperti : kapal terbang,

                     kapal laut, bus, truk, mobil, sepeda motor,

                     scooter, sepeda kumbang, , sepeda dan lain-lain.

          2.1.1.2.6. Inventaris        perlengkapan        rumah         sakit,

                     sanatorium, asrama, rumah yatim dan atau piatu,

                     koloni       penderita     penyakit   kusta,   lembaga

                     pemasyarakatan           dan lain-lain,   seperti    alat

                     rontgen, mikroskop, alat kardiologi dan lain-

                     lain.

2.1.1.3. Barang persediaan, yakni barang yang disimpan dalam

        gudang, veem atau ditempat penyimpanan lainnya.

        Barang-barang yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan

        daerah (BUMD) dan bank pembangunan daerah sebagai

        kekayaan daerah yang dipisahkan.

        Benda atau barang sebagaimana tersebut diatas dapat

dikatakan sebagai barang milik daerah adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan

lainnya yang sah baik dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya,

diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh

berdasarkan ketentuan undang-undang, maupun yang diperoleh




                             92
         berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

         hukum tetap.

2.1.2.      Pengelolaan Barang Milik Daerah

                  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

         Pengelolaan Barang Milik Daerah telah diatur yang meliputi :

         2.1.2.1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

                  Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam

                  rencana kerja dan anggaran lembaga/satuan kerja perangkat

                  daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik

                  daerah yang ada dengan senantiasa berpedoman pada standar

                  barang, standar kebutuhan dan standar harga.

         2.1.2.2. Pengadaan

                  Pengadan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

                  prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka,

                  bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

         2.1.2.3. Penggunaan

                  Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh

                  gubernur/bupati/walikota dengan tata cara sebagai berikut :

                  2.1.2.3.1. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah

                              yang   diterimanya   kepada    pengelola   barang

                              disertai dengan usul penggunaan.

                  2.1.2.3.2. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan

                              meng ajukan usul peng-gunaan dimaksud kepada




                                     93
                     gubernur /bupati/walikota untuk ditetapkan status

                     penggunaannya.

2.1.2.4. Pemanfaatan

         Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

         bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah

         mendapatkan persetujuan gubernur/bupati/walikota

2.1.2.5. Pengamanan dan pemeliharaan

         Pengelola barang, pengguna arang dan/atau kuasa pengguna

         barang disamping wajib melakukan pengamanan baik secara

         administratif, secara fisik maupun pengamanan secara

         hukum, juga wajib melakukan pememeliharaan terhadap

         barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

2.1.2.6. Penilaian

         Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka

         penyusunan neraca pemerintahan daerah, pemanfaatan dan

         pemindahtanganan barang milik daerah.

2.1.2.7. Penghapusan

         Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang

         dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang

         berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa

         pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung

         jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam

         penguasaannya.

2.1.2.8. Pemindahtanganan




                            94
        Pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak

        lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan,

        dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.

2.1.2.9. Penatausahaan

        Merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,

        inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.

2.1.2.10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

        2.1.2.10.1. Menteri Dalam negeri menetapkan kebijakan

                   teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan

                   barang milik daerah.

        2.1.2.10.2. Pengguna barang melakukan peman-tauan dan

                   penertiban terhadap peng-gunaan, pemanfaa-tan,

                   pemindah-tanganan,       penatausahaan,       pe-me

                   liharaan, dan pengamanan barang milik daerah

                   yang berada dibawah penguasaannya

              Lingkup pengelolaan barang milik daerah tersebut

merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari

siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal

49 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan   Negara,    yang   antara   lain    didasarkan    pada

pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

            Pada dasarnya barang milik daerah digunakan untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga atau satuan kerja

perangkat daerah. Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut, maka




                           95
    tanah dan/atau bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk

    penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan

    wajib diserahkan pemanfaatannya kepada gubernur/bupati /walikota

    untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

                    Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

    Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mengatur bahwa

    gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan

    milik daerah, sekretaris daerah adalah pengelola barang, dan kepala

    satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang.

2.2. Pengertian Penghapusan Benda Milik Daerah dan Macamnya

             Secara terminologi, penghapusan berasal dari kata “hapus”

    artinya “hilang”. Kemudian ditambahkan awalan dan akhiran “pe dan

    an” menjadi “penghapusan” yang berarti “menghilangkan”50)

             Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 telah

    ditegaskan bahwa yang dimaksud penghapusan barang milik daerah

    adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang

    dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang

    untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang

    dan/atau pengelola barang yang berada dalam penguasaannya.

             Penghapusan barang milik daerah meliputi :

    Pertama : Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa

    pengguna.




             50)
                   W.J.S. Poerwadarminta, Op Cit, halaman 334.



                                     96
    Kedua : Penghapusan dari daftar barang milik daerah setelah ter-jadi

    pemusnahan, beralih kepemilikannya dan karena sebab-sebab lain.

2.3. Ketentuan Penghapusan Benda Milik Daerah

    Ketentuan mengenai penghapusan benda atau barang milik daerah

    telah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004

    Tentang Pengelolan Barang Milik Negara/Daerah.

    2.3.1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau kuasa

           pengguna.

           Penghapusan dilakukan apabila barang milik daerah sudah

           tidak berada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau

           kuasa   pengguna       barang.      Adapun       ketentuan       dalam

           penghapusannya dilakukan sebagai berikut :

           2.3.1.1. Dilakukan      dengan      penerbitan    surat    keputusan

                    penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat

                    persetujuan        gubernur/bupati/walikota      atas    usul

                    pengelola barang.

           2.3.1.2. Pelaksanaan atas penghapusan barang dilaporkan

                    kepada pengelola barang.

    2.3.2. Penghapusan dari daftar barang milik daerah.

           Penghapusan barang milik daerah yang dilakukan apabila

           terjadi pemusnahan, telah beralih kepemilikannya dan atau

           karena sebab-sebab lain.

           2.3.2.1. Penghapusan setelah terjadi pemusnahan.




                                  97
       Peghapusan melalui pemusnahan yaitu penghapusan

       barang-barang milik daerah dari daftar inventaris

       daerah      setelah    barang-barang        milik       daerah

       dihilangkan atau dilenyapkan.

       Ketentuan      dalam     penghapusan        dengan        cara

       pemusnahan :

        2.3.2.1.1. Pemusnahan dilakukan apabila barang

                     milik    daerah    tersebut       tidak    dapat

                     digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,

                     dan tidak dapat dipindah-tangankan, atau

                     alasan lain sesuai ketentuan perundang-

                     undangan.

        2.3.2.1.2. Dilakukan      dengan        penerbitan      surat

                     keputusan penghapusan dari penge-lola

                     barang setelah mendapat perse-tujuan

                     gubernur/bupati/walikota.

        2.3.2.1.3. Pemusnahan dilakukan oleh pengguna

                     barang dengan surat keputusan dari

                     pengelola barang setelah mendapat-kan

                     persetujuan gubernur/ bupati/ walikota.

        2.3.2.1.4. Pelaksanaan         pemusnahan        dituangkan

                     dalam    berita    acara    dan     dilaporkan

                     kepada pengelola barang.

2.3.2.2. Penghapusan setelah beralih kepemilikannya




                    98
Penghapusan setelah beralih kepemilikan atau

pemindahtanganan merupakan penghapusan barang-

barang dari daftar barang milik daerah karena telah

beralih kepemilikannya kepada pihak lain. Bentuk-

bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas

penghapusan barang milik daerah meliputi :

penjualan, tukar menu-kar, hibah dan penyertaan

modal pemerintah daerah.

Dalam penghapusan setelah pemindahtanganan baik

melalui penjualan, tukar menukar, hibah maupun

penyertaan modal pemerintah daerah ditentukan

sebagai berkut :

Pertama : memerlukan persetujuan DPRD untuk

tanah dan/atau bangunan serta selainnya (tanah

dan/atau bangunan) yang bernilai lebih dari Rp.

5.000.000.000.oo (lima miliar rupiah)

Adapun mekanisme untuk mendapatkan perse-

tujuan DPRD, diajukan oleh gubernur / bupati /

walikota.

Kedua : tidak memerlukan persetujuan DPRD :

1)      Dalam pemindahtanganan tanah dan/atau

     bangunan apabila :

     a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang

        wilayah atau penataan kota




            99
                          b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk

                             bangunan pengganti sudah disediakan dalam

                             dokumen penganggaran

                          c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri

                          d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum

                          e. Dikuasai negara        berdasarkan      keputusan

                             pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

                             hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan

                             perundang-undangan,          yang     jika   status

                             kepemilikannya dipertahankan tidak layak

                             secara ekonomis.

                     2)              Pemindahtanganan            barang   milik

                          daerah selain tanah dan/atau bangunan yang

                          bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000.oo

                          (lima miliar rupiah).

                          Adapun     ketentuannya     :    pemindahtanganan

                          barang milik daerah dilakukan oleh pengelola

                          barang setelah mendapat persetujuan guber-

                          nur/bupati/walikota.

2.3.3. Penghapusan karena pemindahtanganan melalui penjuaalan, tukar

      menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah.

      2.3.3.1. Penjualan

               1)      Pertimbangan : (1) untuk optimalisasi barang

                    milik daerah yang berlebih; (2) secara ekonomis lebih




                               100
     menguntungkan; (3) sebagai pelaksanaan ketentuan

     perundang-undangan.

2)      Pelaksanaan : penjualan dilakukan secara lelang

     kecuali barang milik daerah yang bersifat khusus, atau

     yang ditetapkan lain oleh pengelola barang.

3)      Pelaksana : Pelaksana penjualan barang milik

     daerah dilakukan oleh pengelola barang setelah

     mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota.

4)          Mekanisme penjualan : penjualan barang selain

     tanah dan bangunan dilakukan dengan ketentuan

     sebagai berikut : (1) pengguna barang mengajukan

     usul    penjualan     kepada   pengelola    barang;    (2)

     pengelola    barang     meneliti   dan   mengkaji     usul

     penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai

     dengan      kewenangannya;      (3)   pengelola   barang

     mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak

     menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh

     pengguna barang dalam batas kewenangannya; (4)

     untuk     penjualan    yang    memerlukan    persetujuan

     gubernur/bupati/ walikota atau DPRD, pengelola

     barang menga-jukan usul penjualan disertai dengan

     pertimba-ngan atas usulan tersebut; (5) penerbitan

     persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk

     penjualan       yang       memerlukan        persetujuan




                  101
             gubernur/bupati/walikota       atau      DPRD,     setelah

             mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota atau

             DPRD.

        5)      Disetor ke rekening kas umum daerah : hasil

             penjualan   barang    milik     daerah     wajib   disetor

             seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai

             penerimaan daerah.

2.3.3.2. Tukar-menukar

        1) Pertimbangan : (1) untuk memenuhi kebutuhan

             operasional penyelenggaraan pemerintahan; (2) untuk

             optimalisasi barang milik daerah; (3) tidak tersedia

             dana dalam APBN.

        2) Tukar menukar barang dan jenisnya : dilakukan

             dengan pihak pemerintah pusat, BUMN/D atau badan

             hukum milik pemerintah lainnya, dan dengan pihak

             swasta. Adapun jenisnya meliputi : barang selain

             tanah dan bangunan maupun tanah dan bangunan

             yang          telah           diserahkan           kepada

             gubernur/bupati/walikota atau tanah dan bangunan

             yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan

             tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak

             sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

        3) Penetapan      barang   :    dilakukan     oleh    gubernur/

             bupati/walikota




                         102
4) Pelaksana : untuk barang berupa tanah dan/atau

   bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah

   mendapat persetujuan gubernur/bupati /walikota.

   Sedang untuk selain tanah dan/atau dilakukan oleh

   pengguna barang setelah mendapat persetujuan

   pengelola barang.

5) Ketentuan dan prosedur :

   Untuk tukar menukar barang berupa tanah dan/atau

   bangunan ditetapkan sebagai berikut :

   a) Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar

      tanah         dan/atau           bangunan        kepada

      gubernur/bupati/walikota            disertai      alasan/

      pertimbangan, dan kelengkapan data.

   b) Gubernur/bupati/walikota meneliti dan meng-kaji

      alasan/pertimbangan       perlunya     tukar   menukar

      tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis,

      ekonomis dan yuridis.

   c) Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang

      berlaku,         gubernur/bupati/walikota          dapat

      mempertimbangkan           untuk     menyetujui      dan

      menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan

      dipertukarkan.

   d) Tukar      menukar       tanah     dan/atau    bangunan

      dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan




              103
             berpedoman pada ketentuan pada Pasal 46

             Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

        e) Pengelola barang melaksanakan tukar menukar

             dengan         berpedoman      pada    persetujuan

             gubernur/bupati/walikota.

        f) Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan

             barang pengganti harus dituangkan dalam berita

             acara serah terima barang.

        Untuk tukar menukar barang selain tanahdan/atau

        bangunan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut

        :

        a)         Pengguna barang mengajukan usulan kepada

             pengelola barang disertai alasan/pertimba-ngan,

             kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern

             instansi pengguna barang.

        b)         Pengelola barang meneliti dan mengkaji

             alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis,

             ekonomis dan yuridis.

c)                 Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan

     yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan

     untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya.

        d)         Pengguna barang melaksanakan tukar menu-

             kar     dengan    berpedoman    pada   persetujuan

             pengelola barang.




                      104
              e)        Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas

                   dan barang pengganti harus dituangkan dalam

                   berita acara serah terima barang.

2.3.3.3. H i b a h

         1)                    Pertimbangan : untuk kepentingan

              sosial,       keagamaan,         kemanusiaan,       dan

              penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan syarat :

              (1) bukan merupakan barang rahasia negara; (2)

              bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup

              orang banyak; (3) tidak digunakan lagi dalam

              penyelenggaraan      tugas   pokok   dan   fungsi   dan

              penyelenggaraan pemerintahan daerah.

         2)                    Jenis barang yang dihibahkan : (1)

              tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan

              kepada gubernur/bupati/walikota; (2) tanah dan/atau

              bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan

              untuk dihibahkan sesuai dokumen yang tercantum

              dalam dokumen penganggaran; (3) barang milik

              daerah selain tanah dan bangunan.

         3)                    Penetapan   :    barang   yang     akan

              dihibahkan dilakukan oleh gubernur/bupati/walikota.

         4)                    Pelaksana : untuk tanah dan/atau

              bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah

              mendapat       persetujuan    gubernur/bupati/walikota.




                           105
     Sedang untuk selain tanah dan/atau bangunan

     dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat

     persetujuan pengelola barang.

5)                   Prosedur dan ketentuan :

     Untuk barang berupa tanah dan/atau bangunan

     ditetapkan sebagai berikut :

     a)                        Pengelola barang mengajukan

          usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada

          gubernur/bupati/walikota                     disertai

          alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data.

     b)                        Gubernur/bupati/walikota

          meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan

          dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

          Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

     c)                        Apabila   memenuhi        syarat

          sesuai         peraturan       yang          berlaku,

          gubernur/bupati/walikota                       dapat

          mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau

          menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan

          dihibahkan.

     d)                        Proses    persetujuan     hibah

          dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan

          Pasal 46 Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun

          2006.




                   106
e)                        Pengelola               barang

     melaksanakan hibah dengan berpedoman pada

     persetujuan gubernur/bupati/walikota.

f)                           Pelaksanaan serah terima

     barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam

     berita acara serah terima barang.

Untuk selain barang tanah dan/atau bangunan

dilakukan ketentuan sebagai berikut :

a)      Pengguna barang mengajukan usulan kepada

     Pengelola Barang disertai alasan/pertimba-ngan,

     kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern

     instansi pengguna barang.

b)      Pengelola barang meneliti        dan mengkaji

     berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana

     dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan pemerintah

     Nomor 6 Tahun 2006

c)      Apabila memenui syarat sesuai peraturan yang

     berlaku, pengelola barang dapat mempertim-

     bangkan      untuk   menyetujui     sesuai    batas

     kewenangannya.

d)      Pengguna barang melaksanakan hibah dengan

     berpedoman pada persetujuan pengelola barang.




            107
             e)      Pelaksanaan    serah   terima    barang   yang

                  dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara

                  serah terima barang.

2.3.3.4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

        Penyertaan modal atas barang milik daerah dalam rangka

        pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan

        usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang

        dimiliki daerah.

        1)        Pertimbangan : Barang milik daerah memang

             sejak     awal    pengadaannya       sesuai   dokumen

             penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik

             daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki

             daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau

             barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola

             oleh badan usaha milik daerah atau badan hukum

             lainnya yang dimiliki daerah baik yang sudah ada

             maupun yang akan dibentuk.

        2)        Penyertaan modal dapat berupa : (1) tanah

             dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada

             gubernur/bupati/walikota;      (2)    tanah   dan/atau

             bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan

             untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah

             sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;

             (3) barang milik daerah selain tanah dan bangunan.




                         108
3)        Penetapan : dilakukan oleh gubernur/bupati/

     walikota sesuai batas kewenangannya.

4)        Pelaksana : Untuk tanah dan/atau banguan

     dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat

     persetujuan gubernur/bupati/walikota. Untuk selain

     tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan pengguna

     barang seelah mendapatkan persetujuan pengelola

     barang.

5)        Prosedur atau mekanisme :

     Untuk penyertaan modal yang berupa tanah dan/atau

     bangunan ditetapkan sebagai berikut :

     a)              Pengelola   barang     mengajukan      usul

          penyertaan modal pemerintah atas tanah dan/atau

          bangunan         kepada      gubernur/bupati/walikota

          disertai      dengan      alasan/pertimbangan,    dan

          kelengkapan data.

     b)              Gubernur/bupati/walikota    meneliti   dan

          mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat

          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan

          Pemerintah Nomor 6 tahun 2006.

     c)              Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan

          yang berlaku, gubernur/bupati/walikota dapat

          mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau




                     109
     menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan

     disertakan sebagai modal pemerintah

d)           Proses      persetujuan     penyertaan      modal

     pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman

     pada ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah

     Nomor 6 tahun 2006

e)           Pengelola          barang          melaksanakan

     penyertaan modal pemerintah dengan berpedoman

     pada ketentuan pada persetujuan gubernur/bupati/

     walikota

f)                       Pengelola     barang    menyiapkan

     Rancangan peraturan Daerah tentang penyertaan

     modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan

     instansi terkait.

g)           Pengelola         barang          menyampaikan

     Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk

     ditetapkan.

h)           Pengguna barang melakukan serah terima

     barang kepada badan usaha milik daerah atau

     badan      hukum      lainnya     milik    daerah    yang

     dituangkan dalam berita acara serah terima barang

     setelah Perda ditetapkan.

Untuk penyertaan modal selain tanah dan/atau

bangunan ditetapkan sebagai berikut :




             110
a) Pengguna barang mengajukan usulan kepada

   pengelola barang disertai alasan/pertimbangan,

   kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern

   instansi pengguna barang

b) Pengelola        barang   meneliti     dan     mengkaji

   berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana

   dimaksud dalam Pasal 62 Peraturan pemerintah

   Nomor 6 tahun 2006

c) Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang

   berlaku,           pengelola         barang       dapat

   mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas

   kewenangannya

d) Pengelola        barang    menyiapkan         Rancangan

   Peraturan Daerah tentang penyertaan modal

   pemerintah daerah dengan melibatkan instansi

   terkait.

e) Pengelola        barang   menyampaikan        rancangan

   Peraturan daerah kepada DPRD untuk ditetapkan

f) Pengguna barang melakukan serah terima barang

   kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan

   dalam berita acara serah terima barang setelah

   Peraturan Daerah ditetapkan.




              111
                                BAB III

                         METODE PENELITIAN

        Penelitian merupakan kegiatan berdasarkan disiplin ilmiah untuk

mengumpulkan, mengkelaskan, menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta serta




                                  112
hubungan antara fakta-fakta alam, masyarakat, kelakuan dan rokhani manusia,

guna menemukan prinsip-rinsip pengetahuan dan metode baru dalamusaha

menanggapi hal-hal tersebut.

          Adapun penelitian hukum adalah penelitian dengan obyek hukum, baik

dalam artian kumpulan peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaan suatu

peraturan perundang-undangan. Karena itu guna mengarahnya kegiatan penelitian

mengenai “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penghapusan Benda Milik

Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik” ditetapkan metode

penelitian sebagai berikut :

A.      SIFAT PENELITIAN

              Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

     yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berpegang pada segi yuridis. 51)

     Sifat penelitian hukum normatif dipergunakan sebagai media mengkaji obyek

     penelitian dari aspek pengaturan hukum perundang-undangan mengenai

     fungsi pengawasan DPRD terhadap keputusan gubernur maupun kebijakan

     pemerintah daerah dalam pelaksanaan penghapusan benda milik daerah

     Provinsi JawaTengah.

B.      METODE PENDEKATAN

              Metode pendekatan yang digunakan adalah              penelitian deskriptif

     analitis dan eksploratif. Disamping berusaha menggambarkan phenomena

     yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan menganalisa

     berdasarkan sumber-sumber Ilmu Hukum, juga dilakukan pendekatan-

     pendekatan tentang :

                   51)
                       Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan
Yurimetri, Gralia Indonesia, Jakarta, 1980, halaman 9



                                          113
     2.                                         Bagaimana             mewujudkan

          pemerintahan yang baik. Dalam hal ini permasalahannya terfokus pada

          “fungsi pengawasan” DPRD. Karena itu pendekatan yang akan

          dikembangkan adalah melakukan kajian secara normatif baik menurut

          teori maupun aturan perundang-undangan dan melakukan evaluasi

          bagaimanakah pemerintahan yang baik (good governance) dengan

          memberikan kriteria atau standardisasi berdasarkan peraturan perundang-

          undangan yang berlaku.

     3.                                         Faktor-faktor apa yang menghambat

          fungsi pengawasan DPRD, akan dilakukan melalui pendekatan empirik

          baik melalui pengamatan secara langsung maupun melalui wawancara

          terhadap para anggota DPRD.

     4.                                         Upaya-upaya atau tindakan yang

          seharusnya dilakukan mengenai bagaimana mengatasi hambatan bagi

          DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan akan dilakukan pendekatan

          normatif dan sekaligus usulan-usulan sebagai solusi pemecahan.

C.                                              SUMBER DATA

                   Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

     dokumen dan informasi. Data dokumen meliputi :

     1.                                         Bahan hukum primer yang terdiri

          atas :

          1.1.                                  Undang-Undang Dasar 1945

          1.2.                                  Ketetapan MPR Nomor XI / MPR /

                   1988 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas KKN




                                          114
1.3.                                    Undang-Undang            Republik

       Indonesia :

       1.3.1.                              Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

                Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

       1.3.2.                              Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

                Pemerintahan Daerah

       1.3.3.                              Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

                Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

                Pemerintah Daerah

       1.3.4.                              Nomor 22 tahun 2003 Tentang

                Susunan, Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

       1.3.5.                              Nomor 31 Tahun 2002 Tentang

                Partai Politik

       1.3.6.                              Nomor 12 Tahun 2003 Tentang

                Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

       1.3.7.                              Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

                Perbendaharaan Negara

1.4.                                    Peraturan Pemerintah :

       1.4.1.                              Nomor 6 Tahun 2006 Tentang

                Pengelolaan Barang Milik Daerah

       1.4.2.                              Nomor 37 Tahun 2005 Tentang

                Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan

                Anggota Dewan perwa-kilan rakyat Daerah




                                 115
            1.4.3.                              Nomor 53 Tahun 2005 Tentang

                      Pedoman Tata Tertib Dewan Rerwakilan Rakyat Daerah

     1.5.                                    Keputusan Menteri Dalam negeri

            Nomor 152 Tahun 2004 Tentang pedoman Pengelolaan Barang

            Daerah

     1.6.                                    Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun

            2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah

     1.7.                                    Keputusan DPRD Provinsi Jawa

            Tengah Nomor 39 Tahun 2004 Dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa

            Tengah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan

            Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

     1.8.                                    Keputusan   dan   atau   Peraturan

            Gubernur Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Provinsi Jawa

            Tengah.

2.                                           Bahan Hukum Sekunder

                     Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan

         tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang

         diteliti.

3.                                           Bahan Hukum Tersier

                     Bahan hukum tersier adalah data yang melengkapi dan

     memperjelas data primer dan data sekunder berupa : Kamus Hukum,

     Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa

     Indonesia.




                                       116
                     Sedangkan sumber data informasi diperoleh dari responden

               baik kalangan legeslatif (DPRD) maupun eksekutif (Pemerintah

               Daerah) Provinsi Jawa Tengah melalalui wawancara.

D.                                             METODE PENGUMPULAN DATA

                     Data Hasil penelitian dihimpun dengan metode :

     1.          Studi dokumenter terhadap sejumlah peraturan perundang-

          undangan dan informasi lain yang berkenaan dengan obyek penelitian.

          Dalam studi dokumenter, peneliti merupakan instrumen penelitian yang

          melakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, seleksi dan

          formulasi data.

     2.          Metode wawancara langsung tertuju kepada sejumlah responden

          yang mengetahui dan mengerti permasalahan yang diteliti. Wawancara

          didasarkan pada daftar pertanyaan terbuka sebagai instrumen penelitian.

E.                          METODE PENYAJIAN DATA

                 Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian peristiwa,

     tabel, matrik dan bagan. Dengan model penyajian data tersebut diharapkan

     data hasil penelitian mudah dipahami dan diikuti oleh para pemerhati.

F.                          METODE ANALISA DATA

                     Data yang sudah dikumpulkan baik yang berupa data

          dokumenter dan informasi, kemudian dianalisa dengan menggunakan

          analisa kualitatif. Yaitu suatu analisa terhadap data bahan hukum dan

          informasi yang didasarkan pada sumber-sumber Ilmu Hukum yang

          meliputi : teori hukum, asas hukum dan sistem hukum.




                                         117
                                      BAB IV

                      HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

          Penelitian ini telah difokuskan pada permasalahan sebagaimana yang

telah dirumuskan pada Bab I sebagai berikut :

A.      Fungsi pengawasan DPRD terhadap penghapusan benda milik daerah

     Provinsi Jawa Tengah.

B.      Faktor-faktor yang menghambat fungsi pengawasan DPRD.

C.      Tindakan yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi hambatan fungsi

     pengawasan DPRD dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik.

                Dari hasil penelitian yang berasal dari data dokumen yang berujud

bahan hukum dan peraturan perundang-undangan serta informasi yang berujud

keterangan dari orang-orang yang dapat memberikan data maupun yang

menetahui dan mengerti masalah yang diteliti melalui wawancara, diperoleh data

sebagai berikut :

A.               FUNGSI   PENGAWASAN     DPRD    TERHADAP
     PENGHAPUSAN BENDA MILIK DAERAH PRIVINSI JAWA TENGAH

                Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

     dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penghapusan benda milik

     daerah dalam penelitian ini meliputi :




                                         118
             Pertama : Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa

Tengah periode 2004 – 2009.

             Kedua      :     Pengawasan     terhadap   pelaksanaan   penghapusan

benda/barang milik daerah yang didasarkan pada : (1) Peraturan Daerah

Nomor 15 tahun 2002 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah; (2)

Keputusan Menteri Mendagri Nomor 152 Tahun 2004Tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Daerah; dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

             Untuk      itu    data-data    mengenai    pelaksanaan   penghapusan

benda/barang milik daerah dapat disajikan dengan mengambil sample pada

tahun 2004 dan/atau 2005 yang pengaturannya didasarkan pada Perda Nomor

15 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 152 Tahun

2004, serta penghapusan pada Tahun 2006 yang didasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.

1.      Pelaksanaan penghapusan benda milik daerah.

     1.1.    Penghapusan benda/barang milik daerah tahun 2004.

            1.1.1.    Penghapusan benda/barang tidak bergerak

                     1.1.1.1. Pengaturan : Peraturan Daerah Nomor --------/2005

                               Tentang :

                     1.1.1.2. Pertimbangan penghapusan :

                     1.1.1.3. Jenis benda/barang yang dihapus :

                     1.1.1.4. Pelaksanaan Penghapusan :

                              1) Prosedur atu mekanisme :

                              2) Pelaksana :




                                           119
1.1.2.         Penghapusan benda/barang bergerak

         1.1.2.1. Pengaturan : Keputusan Gubernur Jawa Tengah

                Nomor     028/29/2004 Tentang : Penghapusan

                Barang    Inventaris     Dan      Barang      Lainnya

                Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi

                Jawa Tengah :

                PERTAMA : Menghapus Barang-barang Inventaris

                                   Dan Barang Lainnya Milik / Di

                                   Bawah Penguasaan pemerintah

                                   Pro-vinsi Jawa Tengah, yang

                                   datanya sebagaimana tercan-

                                   tum dalam lampiran Kepu-

                                   tusan ini.

                KEDUA          :   Menugaskan       kepada    Kepala

                                   Kantor       Pengelolaan   Barang

                                   Dearah Provinsi Jawa Tengah

                                   untuk                 melaksanakan

                                   penghapusan barang inven-taris

                                   dan          barang        lainnya

                                   sebagaimana dimaksud dalam

                                   diktum PERTAMA dari Daftar

                                   Inventaris      Barang     Daerah

                                   Provinsi Jawa Tengah.




                         120
        KETIGA             :     Keputusan ini mulai berlaku

                                 pada tanggal ditetapkan.

1.1.2.2. Pertimbangan : Rusak Berat

1.1.2.3. Jenis benda/barang : Alat-alat kantor dan lainnya

        (jenis barang terlampir)

1.1.2.4. Pelaksanaan Penghapusan :

        1)      Prosedur atau mekanisme :

             (1) Dinas/instansi           Pemerintah        Daerah

                mengusulkan penghapusan barang-barang

                yang digunakan / dibawah penguasaannya

                kepada Pengelola Barang Milik Daerah

                (Kepala Kantor Pengelolaan Barang Milik

                Daerah).

             (2) Kepala        Kantor      Pengelolaan      Barang

                mengusulkan            kepada   gubernur     untuk

                mendapatkan persetujuan.

             (3) Gubernur membentuk team atau panitia

                penghapusan/penjulan            yang       bertugas

                melakukan         penelitian,   penaksiran     dan

                penjualan.

             (4) Panitia       dalam     melaksanakan      tugasnya

                meliputi : penelitian barang, penaksiran

                barang, menjual melalui pelelangan terbatas,

                menetapkan rekanan yang ditunjuk sebagai




                  121
                                calon pemenang dan mengusulkan kepada

                                gubernur.

                             (5) Gubernur    mengeluarkan         :     Keputusan

                                Gubernur Jawa Tengah Nomor 028/49/2004

                                Tentang Penjualan Barang Inventaris Dan

                                Barang       Lainnya      Milik/Di          Bawah

                                Penguasaan       pemerintah      Provinsi    Jawa

                                Tengah Dengan Cara penunjukan Langsung.

                        2)      Pelaksana    :    Panitia/team        dan   Kantor

                             Pengelolaan Barang Daerah.

1.2.               Penghapusan benda/barang milik daerah Tahun 2006

       1.2.1.          Benda/barang tak bergerak

                1.2.1.1. Pengaturan :

                1.2.1.2. Pertimbangan :

                1.2.1.3. Pelaksanaan :

                        1)                Prosedur/mekanisme :

                        2)                Pelaksana :

       1.2.2.          Benda/barang bergerak

                1.2.2.1. Pengaturan :

                1.2.2.2. Pertimbangan :

                1.2.2.3. Pelaksanaan :

                        1) Prosedur/mekanisme :

                        2) Pelaksana




                                  122
2.                   Pelaksanan fungsi      pengawasan   DPRD     terhadap
     penghapusan benda milik daerah.

     2.1.                Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002

            dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 adalah

            sebagai berikut :




                                     123
124
125
126
                     KERANGKA DAN SISTEMATIKA
                           PENULISAN TESIS

HALAMAN JUDUL ……………………………………………………..
PERNYATAAN KEASLIAAN TESIS ………………………………….
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………………
HALAMAN MOTTO ……………………………………………………..
ABSTRAKSI …………………………………………………………….
DAFTAR ISI …………………………………………………………….
BAB I       :      PENDAHLUAN
                   A.    Latar Belakang Masalah
                   B.    Pembatasan Masalah
                   C.    Perumusan Masalah
                   D.    Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II    :         TINJAUAN PUSTAKA
                   i.                                                 DP
                        RD dan Fungsi Pengawasan
                  ii.                                                 Par
                        adigma Otonomi Daerah dan Desentralisasi
                      C. Urgensi Good Governance dalam Penghapusan Benda
                        Milik Daerah.

BAB III :          METODE PENELITIAN
                   A. Tipe Penelitian
                   B. Spesifikasi Penelitian
                   C. Bentuk Data
                   D. Sumber Data
                   E. Metode Pengumpulan Data
                   F. Metode Penyajian Data
                   G. Metode Analisa Data

BAB IV        : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
                A. Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penghapusan Benda
                   Milik Daerah
                B. Hambatan DPRD dalam melakukan Fungsi Pengawasan
                C. Tindakan mengatasi Kelemahan Fungsi Pengawasan
                   DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

BAB   V       :    PENUTUP
                   A. Kesimpulan
                   B. S a r a n




                                    127
     LAMPIRAN-LAMPIRAN


                         DAFTAR PUSTAKA


Abdulkadir Muhammad            : Hukum Dan penelitian hukum, 2004, Citra
                                    Aditya Bahkti, Bandung.
Bintan R. Saragih               : Sistem Pemerintahan Dan Lembaga
                                    Perwakilan Di Indonesia, 1985, Perintis
                                    Press, Jakarta.
Darmansyah                      : DPRD Dan partai politik, 2003, Friedrich
                                    Naumann Stiftung (FNS) bekerja sama
                                    dengan P3OD-UMM, Jakarta.
Idham Kholid, Dkk.              : Partai Untuk Rakyat, 2003, Aneka Ilmu,
                                    Semarang.
Juanda                            : Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang
                                    Surut Hubungan Kewenangan antara
                                    DPRD dan Kepala Daerah, 2004, Alumni,
                                    Bandung.
Muhammad Tahir Azhary         : Negara Hukum, 2004, Prenada Media,
                                    Jakarta.
Rony Hanitijo                    : Metodologi Penelitian Hukum Dan
                                    Jurimetri, 1999, Ghalia, Jakarta.
Sedarmayanti                    : Good Governance Dalam Rangka Otonomi
                                    Daerah, 2003, Mandar Main, Bandung.
Teguh Yuwono                     : Fungsi Pengawasan DPRD Dalam
                                    Konteks Kebijakan Publik Lokal, 2004,
                                    Makalah
Tim ICC UIN Jakarta            : Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan
                                    Masyarakat Madani, 2005, Prenada Media,
                                    Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar 1945
……………………………………. : Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974
                   Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
                   Daerah.
……………………………………. : Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999
                   Tentang Pemerintahan Daerah.
……………………………………. : Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004
                   Tentang Pemerintahan Daerah.
……………………………………. : Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun
                   2003 Tentang Susduk MPR, DPr, DPD
                   dan DPRD




                                 128
…………………………………….                      : Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
                                     2006 Tentang Pengelolaan Barang
                                     Negara/Daerah.




                         KUESSIONER TERHADAP DPRD
                           PROVINSI JAWA TENGAH


Petunjuk :

     Pada pertanyaan nomor 1 – 10, Lingkarilah huruf a atau b yang sesuai
  jawaban saudara. Bila tidak sesuai, isilah pada huruf c.
     Untuk nomor 11 – 15 mohon dijawab dengan jelas.
     Kami akan merahasiakan identitas saudara dan mengucapkan terima kasih
  atas kesediaan saudara dalam menjawab pertanyaan yang kami ajukan.
  Semoga bermanfaat. Amin.

    1. Apakah saudara memahami kebijakan gubernur dalam penghapusan
       barang milik daerah Provinsi Jawa Tengah?
       a.     Ya
       b.     Tidak
       c.     …………………………….
    2. Apakah saudara selalu mengawasi setiap pelaksanaan penghapusan benda
       milik daerah Provinsi Jawa Tengah?
       a. Ya
       b. Tidak
       c. …………………………….
    3. Apakah setiap penghapusan barang milik daerah Provinsi Jateng
       mengikuti prosedure?
       a. Ya
       b. Tidak
       c. ……………………………..
    4.        Apakah dilakukan pelelangan setiap penghapusan benda milik
       daerah Provinsi Jateng ?
       a.               Ya
       b.               Tidak
       c.               ……………………………..
    5.                       Apakah pelelangan dilakukan secara terbuka ?
       a.                            Ya
       b.                            Tidak
       c.                            ……………………………...
    6.                                        Apakah penentuan harga (barang
       yang dilelang) sudah sesuai harga pasar?



                                     129
      a.                                       Ya
      b.                                       Tidak
      c.                                       ………………………………
7.                                         Apakah setiap uang hasil lelang
   disetor di kas daerah?
   a. Ya
   b. Tidak
   c. ………………………………
8.         Apakah saudara mengalami kesulitan dalam melakukan fungsi
   pengawasan terhadap pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
   Provinsi Jateng?
   a.                Ya
   b.                Tidak
   c.                ……………………………..
9.                            Apakah masyarakat (LSM) senantiasa
   memantau dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah Provinsi
   Jateng?
   a.                                  Ya
   b.                                  Tidak
   c.                                  ………………………………….

10.                                              Apakah perlu Perda dalam
      penghapusan barang milik daerah Provinsi Jateng?
      a.                                               Ya
      b.                                               Tidak
      c.                                               ………………………
         ……………


11.                                           Bagaimanakah saudara
      melakukan pengawasan terhadap penghapusan barang milik daerah
      Provinsi Jawa Tengah?

      ………………………………………………………………………………
                    ..
      ………………………………………………………………………………
                    .
      ………………………………………………………………………………
                    .

12.                                             Kesulitan-kesulitan apakah
      yang sering saudara temui dalam melakukan fungsi pengawasan?

      ………………………………………………………………………………
                    ..
      ………………………………………………………………………………
                    ..




                                    130
            ………………………………………………………………………………
                          .

      13.                                             Bagaimana saudara
            mengatasi kesulitan dalam melakukan fungsi pengawasan?

            ………………………………………………………………………………

            ………………………………………………………………………………

            ……………………………………………………………………………..

14.                                                 Bagiamana seharusnya
      penghapusan barang milik daerah Provinsi Jateng dilakukan?

      …………………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………………..

      …………………………………………………………………………………..


15.                                               Bagiamana sikap saudara bila
      eksekutif atau pemda melakukan penyimpangan dalam penghapusan barang
      milik daeah Provinsi Jateng?

      …………………………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………………………….

      …………………………………………………………………………………..




                                               Semarang,           2006




                                         131
                  PEMERINTAH
                     PUSAT
                    ( Pasal 18 )


              PEMERINTAHAN DAERAH
                 ( Pemda dan DPRD)

OTONOMI DAERAH                       DESENTRALISASI



 MASYARAKAT                        URUSAN DAERAH




                   132

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1774
posted:3/16/2011
language:Indonesian
pages:132