Docstoc

KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN KEPERAWATAN _ hardiyono_

Document Sample
KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DAN KEPERAWATAN _ hardiyono_ Powered By Docstoc
					KEBIJAKAN DALAM
   PELAYANAN
 KESEHATAN DAN
 KEPERAWATAN
      A. PENGERTIAN
    Pembangunan Kesehatan Adalah suatu
sistem pelayanan kesehatan yang penting
dalam meningkatkan derajat kesehatan.
Kebijakan sistem pelayanan kesehatan
tergantung dari berbagai komponen yang
masuk dalam pelayanan kesehatan diantara
perawat dokter atau tim kesehatan lain yang
satu dengan yang lain saling menunjang.
            B. TUJUAN

Tujuan pembangunan kesehatan meningkatkan
kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang.
     C.KEPERAWATAN
 KESEHATAN MASYARAKAT
    Adalah perpaduan antara keperawatan dan
kesehatan masyarakat dengan dukungan peran serta
aktif masyarakat, mengutamakan pelayanan promotif
dan preventif secara berkesinambungan tanpa
mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif
secara menyuluh dan terpadu, ditujukan kepada
individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk
ikut meningkatkan fungsi kehidupan manusia secara
optimal, sehingga mandiri dalam upaya kesehatannya
masyarakat, terpadu, individu, keluarga.
      D. TINGKAT PELAYANAN
            KESEHATAN

1.   Health promotion ( promosi kesehatan )
      Tingkat pelayanan kesehatan ini merupakan
     tingkat pertama dalam memberikan pelayanan
     melalui peningkatan kesehatan.
2. Specific protection
( perlindungan khusus )
      Perlindungan khusus ini dilakukan dalam
  melindungi masyarakat dari bahaya yang akan
  menyebabkan penurunan status kesehatan, atau
  bentuk perlindungan terhadap penyakit-
  penyakit tertentu, ancaman kesehatan, yang
  termasuk dalam tingkat pelayanan kesehatan
  ini adalah pemberian imunisasi yang
  digunakan untuk perlindungan pada penyakit
  tertentu.
3. Early diagnosis and prompt treatment ( diagnosis dini
   dan pengobatan segera )
       Tingkat pelayanan kesehatan ini sudah masuk ke dalam
  tingkat dimulainya atau timbulnya gejala dari suatu penyakit.

4. Disability limitation ( pembatasan cacat )
  Pembatasan kecacatan ini dilakukan untuk mencegah agar
  pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan
  akibat penyakit yang ditimbulkan.

5. Rehabilitation ( rehabilitasi )
  Tingkat pelayanan ini dilaksanakan setelah
pasien didiagnosis sembuh.
     E. LEMBAGA PELAYANAN
           KESEHATAN
1. Rawat jalan
2. Institusi
3. Hospyce
4. Community Based Agency
            F. LINGKUP SISTEM
         PELAYANAN KESEHATAN

1. Primary health care ( pelayanan kesehatan
   tingkat pertama )
   Pelayanan kesehatan ini dibutuhkan atau
dilaksanakan pada masyarakat yang memiliki
masalah kesehatan yang ringan atau masyarakat
sehat tetapi ingin mendapatkan peningkatan
kesehatan agar menjadi optimal dan
sejahtera sehingga sifat pelayanan
kesehatan adalah pelayanan kesehatan dasar.
2. Secondary health care ( pelayanan kesehatan
tingkat kedua )
   Bentuk pelayanan kesehatan ini diperlukan
bagi masyarakat atau klien yang membutuhkan
perawatan di rumah sakit atau rawat inap dan
tidak dilaksanakan di pelayanan kesehatan
utama. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan di
rumah sakit yang tersedia tenaga
spesialis atau sejenisnya.
3. Tertiary health services ( pelayanan kesehatan
tingkat ketiga )
   Pelayanan kesehatan ini merupakan tingkat
pelayanan yang tertinggi di mana tingkat
pelayanan ini apabila tidak lagi dibutuhkan
pelayanan pada tingkat pertama dan kedua.
Biasanya pelayanan ini membutuhkan tenaga –
tenaga yang ahli atau subspesialis dan sebagai
rujukan utuma seperti rumah sakit
 yang tipe A atau B.
 G. PELAYANAN KEPERAWATAN
DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan keperawatan merupakan bagian dari
pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan
dasar dan pelayanan rujukan. Semuanya dapat
dilaksanakan oleh tenaga keperawatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan.
Sebagai bagian dari pelayanan kesehatan,
maka pelayanan keperawatan yang dilakukan
oleh tenaga perawat dalam pelayanannya
memiliki tugas, di antaranya memberikan
asuhan keperawatan keluarga, komunitas
dalam pelayanan kesehatan dasar dan akan
memberikan asuhan keperawatan secara umum
pada pelayanan rujukan.
 H. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
      PELAYANAN KESEHATAN
1. Ilmu pengetahuan dan teknologi baru
      Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan
  dapat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan
  teknologi baru, mengingat perkembangan ilmu
  pengetahuan dan teknologi, maka akan diikuti
  oleh perkembangan pelayanan kesehatan atau
  juga sebagai dampaknya pelayanan kesehatan
  jelas lebih mengikuti
perkembangan dan teknologi.
    Seperti dalam pelayanan kesehatan untuk
mengatasi masalah penyakit – penyakit yang
sulit dapat digunakan penggunaan alat seperti
laser, terapi perubahan gen dan lain – lain.
Berdasarkan itu maka pelayanan
 kesehatan membutuhkan biaya
 yang cukup mahal dan pelayanan
akan lebih professional dan butuh
 tenaga – tenaga yang ahli dalam
 bidang tertentu.
3. Aspek legal dan etik
  Dengan tingginya kesadaran masyarakat
  terhadap penggunaan atau pemanfaatan jasa
  pelayanan kesehatan, maka akan semakin
  tinggi pula tuntutan hukum dan etik dalam
  pelayanan kesehatan, sehingga pelaku pemberi
  pelayanan kesehatan harus dituntut untuk
  memberikan pelayanan kesehatan secara
  profesional dengan memperhatikan nilai – nilai
  hukum dan etika yang ada di masyarakat.
4. Ekonomi
   Pelaksanaan pelayanan kesehatan akan dipengaruhi
   oleh tingkat ekonomi di masyarakat. Semakin tinggi
   ekonomi seseorang, pelayanan kesehatan akan lebih
   diperhatikan dan mudah dijangkau, demikian juga
   sebaliknya apabila tingkat ekonomi seseorang rendah,
   maka sangat sulit menjangkau pelayanan kesehatan
   mengingat biaya dalam jasa pelayanan kesehatan
   membutuhkan biaya yang cukup mahal. Keadaan
   ekonomi ini yang akan dapat mempengaruhi dalam
   sistem pelayanan kesehatan.
5. Politik
  Kebijakan pemerintah melalui sistem politik
  yang ada akan sangat berpengaruh sekali
  dalam sistem pemberian pelayanan kesehatan.
  Kebijakan – kebijakan yang ada dapat
  memberikan pola dalam sistem pelayanan.
Kegiatan yang dilakukan untuk
 memberdayakan organisasi keperawatan,
 yaitu :
  (1) membentuk komite riset;
  (2) menciptakan lingkungan kerja yang
 ilmiah;
  (3) kebijakan kegiatan riset dan
 pemanfaatan hasilnya;
  (4) pendidikan berkelanjutan.
        DASAR HUKUM
DASAR HUKUM SISTEM KESEHATAN
 NASIONAL,( DEPKES, TAHUN 2004 )
 KEPMENKES NO 128/MENKES/SK/II/2004
 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSAT
 KEBIJAKAN KESEHATAN
 MASYARAKAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KEPMENKES 836/2005
 TENTANG PENGEMBANGAN
 KEPMENKES MANAJEMEN KINERJA
 PERAWATAN.
     PASAL KETENTUAN UMUM :
1.   Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,
     keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,
     dihayati, dan dikuasai oleh perawat dalam
     melaksanakan tugas keprofesionalan.

2.   Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat
     perawat untuk tenaga keperawatan.

3.   Sertifikat perawat adalah bukti formal sebagai
     pengakuan yang diberikan kepada perawat sebagai
     tenaga profesional.
4. Organisasi profesi perawat adalah
  perkumpulan yang berbadan hukum
   yang didirikan dan diurus oleh perawat untuk
  mengembangkan profesionalitas perawat.
  PPNI sudah ada badan hukumnya ‘’ Akta
  notaris ‘’

5. Lembaga pendidikan tenaga keperawatan adalah
  perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah
  untuk menyelenggarakan program pengadaan perawat
  serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan
  ilmu keperawatan.
6. Gaji adalah hak yang diterima oleh perawat atas
  pekerjaannya dari penyelenggara sarana pelayanan
  kesehatan dalam bentuk finansial secara berkala
  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Penghasilan adalah hak yang diterima perawat dalam
   bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas
   keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip
   penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan
   martabat perawat sebagai tenaga profesional.
8. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau
  terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat
  yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain;
  daerah yang mengalami bencana alam, bencana
  sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan
  darurat lain.

9. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia
   nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan
   peranan dalam bidang keperawatan.

10. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
11. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi,
  pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
12.Menteri adalah menteri yang menangani urusan
  pemerintahan dalam bidang kesehatan.
13. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah,
  pemerintah    daerah,    atau    masyarakat     yang
  menyelenggarakan pendidikan perawat.
14. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama
  adalah perjanjian tertulis antara perawat dengan
  penyelenggara sarana pelayanan kesehatan yang
  memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban
  para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan
  berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15.Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja
  adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan
  kerja bersama perawat karena sesuatu hal yang
  mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara
  perawat dan penyelenggara sarana pelayanan
  kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-
  undangan.
16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang
  pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh
  perawat.
TERIMAKASIH
TERIMAKASIH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1100
posted:3/15/2011
language:Indonesian
pages:27