PEDOMAN KERJA MEKANISME HIBAH LUAR NEGERI

Document Sample
PEDOMAN KERJA MEKANISME HIBAH LUAR NEGERI Powered By Docstoc
					                                                               PEDOMAN KERJA
                                                    MEKANISME KOORDINASI HIBAH LUAR NEGERI

                                                 Untuk Pengembangan Demokrasi di Indonesia 2010




            TUJUAN                                SASARAN                              RUJUKAN                               RUANG LINGKUP
                                                                                        MATERI


Panduan        terkait    makanisme     1.   Kementrian/Lembaga (KL)   1. PP No. 2 Tahun 2006 tentang Tatacara       1. Mekanisme Penerimaan Hibah Luar
koordinasi hibah luar negeri dalam      2.   Pemerintah Daerah            Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan        Negeri
pengelolaan         program/kegiatan    3.   Pemberi Hibah                Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau    2. Tim Koordinasi Hibah Luar Negeri
pengembangan          demokrasi    di
                                        4.   Lembaga/Organisasi non-      Hibah Luar Negeri                          3. Mekanisme Koordinasi Hibah Luar
Indonesia demi trcapainya sinergi,
efektifitas, dan akuntabilitas hibah         pemerintah                2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40       Negeri
luar negeri                                                               Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi        4. Akuntabilitas Hibah Luar Negeri
                                                                          Hibah                                      5. Pengelolaan dan Pengalihan Barang
                                                                       3. Pemendagri No. 38 Tahun 2008 tentang       6. Mekanisme Penyelesaian Masalah
                                                                          Penerimaan dan Pemberian Bantuan
                                                                          Organisasi Kemasyarakatan Dari dan
                                                                          Kepada Pihak Asing
                                                                       4. Rancangan Peraturan Pemerintah (ROO)
                                                                          tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar
                                                                          Negeri dan Penerimaan Hibah




                                                                                1
                                                   MEKANISME PENERIMAAN HIBAH


                                                           HIBAH




             HIBAH YANG DIRENCANAKAN                                                       HIBAH LANGSUNG

        (melalui mekanisme perencanaan hibah)                                (tidak melalui mekanisme perencanaan hibah)




1. Hibah yg telah masuk dalam dokumen perencanaan atau                 1. Hibah dalam rangka kerjasama teknik antara KL dengan
   dokumen yg dipersamakan yg disepakati bersama antara                   pemberi hibah luar negeri (seperti loka karya, pelatrihan,
   pemerintah dqan pemberi hibah                                          seminar), hibah bersaing (seperti riset dosen, riset
2. Hibah yg memerlukan dana pendamping                                    peneliti)
3. Hibah yg dilaksanakan oleh lembaga/organisasi non-                  2. Hibah sebagai bagian dari proyek lintas Negara
   pemerintah melalui pemerintah                                       3. Hibah yang durasi pelaksanaannya kurang dari 12 bulan
4. Hibah dalam rangka kerjasama antar instansi dengan                     atau yang diterima daqn selesai dalam tahun anggaran
   mitranya di luar negeri                                                berjalan




                                                                   2
                                                       MEKANISME HIBAH YANG DIRENCANAKAN
1. Tahap Perencanaan


                            Menyusun :

       Menteri              Rencana Kegiatan Hibah Jangka Menengah & Tahunan  berpedoman pada RPJMN yang mencakup :

    Perencanaan             1. Rencana Pemanfaatan Hibah (RPH)    paling lambat 6 bulan setelh RPJMN ditetapkan
                            2. Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)   paling lambat bulan November setiap tahun




2. Tahap Pengajuan Usulan

                                     Penyampaian rencana penyusunan RPH
       Menteri/ Pimpinaan                                                                                Menteri
         Lembaga/ Kepala
                                  Usulan Program/kegiatan dgn persyatan umum :                         Perencanaan
       Daerah/KPU/Bawaslu
                                   1. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan
                                   2. Dokuman Perencanaan Kegiatan




3. Tahap Penilaian Usulan

                                                             Koordinasi         Instansi pengusul, Kementrian
                                            Menteri                                                                           Menteri Keuangan
                                                                              Keuangan,& instansi Lain yg Terkait
         Usulan Kegiatan
                                         Perencanaan
                                                                                                                        Menteri   pada     Kementerian/pimpinan
                                                                                                                  RPH
                                                                            Penilaian Usulan                            lambaga/kepala daerah yg kegiatannya
                                                                               Kegiatan                                 dalam RPH & Calon Pemberi Hibah




                                                                                       3
4. Tahap Sinkronisasi dengan Program Calon Pemberi Hibah

                                              Calon Pemberi Hibah                 S
                                                                                  I
                                                                                  N
                Menteri                                                                                                                             Instansi Pengusul
                                                   Mentri Keuangan                K                                               koordinasi
              Perencanaan                                                         R                     Kesepakatan                                   untuk rencana
                                                                                  O                     Kegiatan RPH                              pelaksanaan kegiatan
                                              Menteri Luar Negeri                 N
                                                                                  I
                                                                                  S
                                                   Instansi Terkait               A
                                                                                  S
                                                                                  i

5. Tahap Penilaian Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan                                                                                                                   Rancangan Naskah
                                                                                                                             Menteri Keuangan
                                                                                                                                                                       Perjanjian
                                                                                                                                                                    Penerushibahan
  Rencana                                                                                                                         koordinasi
                                                                                                                                                                      Luar Negeri
  Kegiatan Rinci                                             Penilaian Kesiapan
                                                                                                 DRKH                  Menteri   pada     Kementerian/pimpinan
                                                               Pelaksanaan
                                                             Kegiatan & Kinerja                                        lembaga/kepala daerah yg kegiatannya
                               Menteri                                                                                 dalam RPH & Calon Pemberi Hibah
                                                                  Kegiatan
                             Perencanaan


                                                                                                                                                                      Rencana
6. Tahap Negosiasi & Penendatanganan Perjanjian Hibah                                                                                                               Pelaksanaan
                                                                                                                                                                     Kegiatan
                                                                                                                  Menteri Perencanaan, Menteri/
 DRKH                    Menteri Keuangan                                                                 Salinan pimpinan lembaga, kepala                       Menteri Perencanaan
                                                                              Penandatanganan                     daerah, Kepala BPK, pimpinan
                                                      negosiasi               Perjanjian Hibah                    instansi terkait
                       Calon Pemberi Hibah                                                                                                                            Rencana
                                                                                                                                                                    Pelaksanaan
                                                                                                                                                                       Hibah

                                                                                                  4
                      MEKANISME PENERIMAAN HIBAH LANGSUNG

Calon Pemberi Hibah     Kementerian/Lembaga           Menteri Perencanaan   Menteri Keuangan



                           Meneliti maksud &             Melihat
 Program Hibah
                         Kesesuaian dgn Prinsip         Kesesuaian
    Langsung
                           Penerimaan Hibah            dengan RPJM




                                                       Tanggapan Atas
                                                      Penerimaan Hibah
                                                          Langsung
                         Rencana Penerimaan
                           hibah langsung                                       Tanggapan Atas
                                                                               Penerimaan Hibah
                                                                                   Langsung




                           Menandatangani
                           Perjanjian Hibah
                              Langsung




                           Salinan Perjanjian                                  Nomor Registrasi
                            Hibah Langsung                                     Hibah Langsung




                                                  5
                     MEAKNISME PENERUSAN HIBAH PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH
                                     dan/atau LEMBAGA LAIN DI DAERAH


    Pemerintah                                                         Menteri           Menteri Keuangan
                                        K/L
      Daerah                                                         Perencanaan




   Konfirmasi                          Rencana                       RPH                    Indikasi Kemampuan
                                    Penerushibahan                                            Keuangan Pemda



                                                                   Penilaian


                                                                                               Persetujuan
                                Penyusunan Kegiatan Rinci                                       Penerusan
                                                                                                  Hibah


                                                                                                Perjanjian
                                                                                                Penerusan
Salinan Perjanjian              Salinan Perjanjian              Salinan Perjanjian                Hibah
Penerusan Hibah                 Penerusan Hibah                 Penerusan Hibah


                                                                                        Pemindahbukuan
  Permintaan                                                                            Pembayaran Langsung
Penyaluran Dana                                                                         Rekening Khusus
                                                                                        Pembiayaan Pendahuluan




                                                            6
                MEKANISME PENYALURAN HIBAH PEMERINTAH/PEMERINTAH DAERAH

                               KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAH

       Kementrian/Lembaga/Pemda                                         Lembaga/Organisasi non-Pemerintah




Mengumumkan Program/Kegiatan Hibah yang akan
 disalurkan dan meminta usulan program dalam
              bentuk concept note


               Seleksi concept note :
   Jenis dan kriteria program, Jumlah dana yang                               Mengajukan concept note
          diajukan, Adminstrasi organisasi


   Mengumumkan hasil seleksi concept note dan
         meminta proposal lengkap


             Seleksi proposal lengkap                                       Mengajukan proposal lengkap


    Mengumumkan hasil seleksi proposal lengkap
                (proposal terpilih)
Termasuk menginformasikan kelemahan/kekurangan
  proposal Lembaga/Ormop yang tidak lolos seleksi

                                                    Penandatanganan
                                                     Perjanjian Hibah

                                                                  7
                             MEKANISME PENYALURAN HIBAH non-NEGARA
                            KEPADA LEMBAGA/ORGANISASI non-PEMERINTAH




Pemberi Hibah                                     Lenbaga/Organisasi   Informasi Kegiatan
                         Hibah Langsung                                                     Pemerintah
 Non-Negara                                        non-pemerintah




                                                                              Tim
                                                                           Koordinasi
            Pengiriman Uang Melalui Rekening bank
            Pemberian Uang/Barang Kepada Peneima
             Hibah
            Penerusan dari lembaga/Organisasi nono-
             pemerintah afiliasi internasional

             (Pemendagri No. 38 Thn 2008)




                                                                 8
                            MEKANISME PENCATATAN DALAM DIPA DAN PEMBUKAAN REKENING
                                                                                            Kementrian Keuangan
             Tahapan                  Kementerian/Lembaga
                                                                       Pengelolaan Utang          Anggaran               Perbendaharaan

Penandatanganan Prodoc
dan                              Project Document
Perjanjian
Hibah                                                                Naskah Perjanjian
Registrasi Hibah
                                   Permohonan                             Proses
                                                                         Registrasi

                                  Surat Tanda Registrasi

Pencantuman di DPA
                                  Permohonan Pencatatan dalam                              Proses Pencatatan hibah di        Proses
                                 aplikasi RKA-KL dan aplikasi DIPA                              aplikasi RKA-KL         Pencatatan hibah
                                                                                                                         di Aplikasi DIPA
                                 Surat Tanda Pencatatan Nomor
                                    Register di aplikasi DIPA


                                                                                               Proses Penetapan             Proses
                                    Pengalokasian Dana hibah
                                                                                                   SP SAP SK            penertiban DIPA
                                         dalam RKA-KL

                                        DIPA

Pembukaan Rekening :
  Mekanisme Multilateral           Rekening dibuka dengan
                                    menggunakan Rekening                                                                    Laporan
                                      Pemerintah Lainnya


   Mekanisme Bilateral
                                  Menerima Laporan pembukaan
                                      rekening dari donor                                                                   Laporan




                                                                            9
                                                                         TIM KOORDINASI HIBAH
                                                                                                                     Mendukung Pemerintah
                                                                                                                     dalam pengelolaan hibah
                                                                                                                      secara sinergis, efektif,
                                                                                  TIM                                     dan akuntabel
    Bersifat Permanen                                                          KOORDINASI
 Memiliki Fungsi, Tugas dan
  Wewenang dalam tahap
Perencanaan & Pelaksanaan                                                                                                                           Bersifat ad hoc (sesuai
    program/Kegiatan                            TIM                                                            TIM                                   kebutuhan)
                                          KOORDINASI PUSAT                                              KOORDINASI DAERAH                          Berbentuk              kelompok
                                                                                                                                                     kerja/sekretariat bersama
                                                                                                                                                   Pengambilan           keputusan
                                                                                                   Kementerian Perencanaan                           melalui rapat dgn musyawarah
                                                                                                   Kementerian Dalam Negeri                          mufakat.
                         ANGGOTA                                ANGGOTA
                                                                                                    Kementerian Luar Negeri                       Keanggotaan :
                        TIDAK TETAP                              TETAP
                                                                                                     Kementerian Keuangan                            1. Bappeda (Sbg Ketua)
                                                                                                  Kementerian Koor Polhukam                          2. Badan Kesbangpol
                                                              TIM PENGARAH                            Kementerian KomInfo                            3. Biro Hukum
      Pemberi Hibah                                                                              Kementerian Sekretariat Negara
                                                             (Pejabat Eselon I)                                                                      4. Biro Pemerintahan
            OMS                                                                                        KPU serta BaWasLu
                                                                                                                                                     5. SKPD Terkait
       Media Massa
                                                                                                                                                     6. KPU (atau yg setingkat(
    Perguruan Tinggi
                                                                TIM TEKNIS                         Membantu Tim Pengarah                             7. Perguruan Tinggi
 (Bersifat sewaktu-waktu
                                                             (Pejabat Eselon II)                  dalam proses pengambilan                           8. Media Massa
     jika diperlukan)
                                                                                                  keputusan terjadap usulan                          9. Tokoh agama/tokoh adat
                                                                                                 program/kegiatan dar KL dan                         10. Organisasi Masy. Sipil
              Pengambil keputusan dalam tim               TIM PENDUKUNG                              calon pemberi hibah                                 (OMS)
               koordinasi pusat, baik dalam              Kelompok Kerja
                perencanaan, pelaksanaan,                Tim Sekretariat
                                                                                               Membantu Tim Teknis
                 monitoring, dan evaluasi
                                                                                        mempersiapkan & melaksanakan hal-
                                                                                         hal terkait dengan tugas tim teknis

                                                                                            10
       HUBUNGAN ANTARA TIM KOORDINASI PUSAT DAN DAERAH



      TIM KOORDINASI PUSAT                       TIM KOORDINASI DAERAH

   Menginformasikan                            Menginformasikan
    program/kegiatan yang akan                   program/kegiatan yang akan
    dilaksanakan di daerah yang telah            sedang berlangsung di daerah
    disetujui di tingkat pusat                  Memberi masukan prioritas dan
   Meminta masukan tentang                      lokasi program/kegiatan yang
    prioritas dan lokasi                         sesuai kebutuhan daerah
    program/kegiatan yang diusulkan             Menyampaikan hasil monitoring
    K/L dan calon Pemberi Hibah                  untuk bahan masukan dalam rapat
   Melakukan supervise dan asistensi            koordinasi di tingkat pusat
    untuk memperkuat tim koordinasi
    daerah




                                        11
                MEKANISME KOORDINASI HIBAH PENGEMBANGAN DEMOKRASI




P   Pemerintah                           Kementerian                   P
E    Kementerian                         Keuangan                     E      Negara Asing
N    Lembaga                                                          M      Lembaga PBB
E                                                                      B      Lembga Multilateral
R                                        Kementerian                   E
I                                        Perencanaan                   R
M          Pemda                          (Bappenas)                   I      Lembaga Keuangan Asing
A                                                                             Lembaga Keuangan
                                                                       H       non-Asing
H   Non-Pemerintah                                                     I      Lembaga Keuangan
                                        Tim Koordinasi                         Nasional
I    OMS                                                              B
     Universitas                                                              di Luar negeri
B                                  Tim                 Tim             A
     Media Massa                                                             Perorangan
A                               Koordinasi          Koordinasi         H
H    Swasta                     Daerah               Pusat
       Nasional/Asing


                                                      DTF
                                              (Democracy Trust Fund)



          Koordinasi                                                       Aliran Dana

          Usulan & Laporan                                                 Aliran Informasi

                             


                                                 12
                                                                          AKUNTABILITAS HIBAH


                                                                                                                                                              Pelaporan
               Penatausahaan                                                                                                                             (Laporan Manajerial)
                                                                        Pemantauan &
                   Hibah
                                                                          Evaluasi


                                                                                                                                                              PEMBERI HIBAH
Administrasi                      Akuntansi                                                                  Evaluasi :
Pencatatan                          Hibah
  Hibah                                                                                      1. Menteri Perencanaan laporan                           KEMENTRIAN     KEMENTERIAN
                                                                                                                                                      PERENCANAAN      KEUANGAN
                                                                                                kinerja    pelaksanaan hibah                             (KINERJA       (REALISASI
                                                       Pemantauan :                             triwulanan                                            PELAKSANAAN)    PENYERAPAN)
                                        1. KL/Pemerintah  kemajuan pelaksanaan &
                                                                                             2. Menteri Keuangan  Laporan
                                           realisasi Penyerapan Hibah
                                                                                                triwulanan perkembangan realisasi                           EXECUTING AGENCY
                                        2. Menteri Keuangan & Menteri Perencanaan
                                                                                                penyerapan
                                           triwulanan  pelaksanaan/kemajuan
                                           kegiatan
                                                                                                                                          KEMENTERIAN           LEMBAGA          PEMDA


                                                                                                                                                  IMPLEMENTING AGENCY

                                                                     Langkah Penyelesaian /Hasil Penilaian


                                     Evaluasi Akhir
                        (Paling Lambat 6 bulan setelah Perjanjian
                         Hibah Berakhir) oleh Mneteri/Pimpinan
                                                                                           Menteri
                                 Lembaga/Kepala Daerah                                                                         Evaluasi Pelaksanaan
                                                                                         Perencanaan
                                                                                          melalui Tim                            Kegiatan Hibah 
                                                                                          Koordinasi                            Perencanaan Tahap
                                                                                                                                    Selanjutnya

                                                                                               13
     PENGELOLAAN & PENGALIHAN BARANG


Pemberi     Berita Acara Serah Terima (BAST)             KL/Pemda
 Hibah




                Daftar Barang                  Tanggung Jawab
                Milik Negara
                (BMN)




                       Berakhir Kegiatan




              Seluruh Barang di catat dalam
               Daftar Inventaris Kekeayaan
                   Milik Negara (IKMN)




                                14
                                      MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH



                                                Masalah



            Hibah yang Direncanakan                                                       Hibah Langsung




                Menteri Keuangan
                                                                                     KL yang Menandatangani Dalam
                        +
                                                                                            Perjanjian Hibah
           Usulan Menteri Perencanaan
 Rapat
  Tim
Pengarah                                                         Klarifikasi
                                                        Jika dirasa keberatan akan
                                                          keputusan yang diambil
             Langkah Peneyelesaian
                yang Ditempuh



                                               KL/Pemda
                                               Dan/atau
                                             Pemberi Hibah




                                                   15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:929
posted:3/13/2011
language:Indonesian
pages:15