Akad Mbageni Dalam JUal Beli Perbakalan

					 AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI PERBAKALAN
(Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang
                    Kabupaten Demak)


                            Skripsi

     Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
      Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
             Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah




                            Oleh :
                    EKO PRASETYO
                      2103015/032311015



               JURUSAN MUAMALAH
                FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
                       SEMARANG
                            2010



                              1
                                   MOTTO




                        ‫ﻨ ﻓ ﻌﻘ‬                         ‫ﻳ ﻟ‬
                 ﴾١﴿ ِ‫ ﹸﻮﺩ‬ ‫ﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾ‬‫ﻮﺍ ﺃﹶﻭ‬‫ ﺁَﻣ‬‫ﺎ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﻬ‬‫ﺎﺃﹶ‬‫ﻳ‬

     “Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad (perjanjian dan
            perikatan) diantara kamu”. (QS. Al-Maidah: 1).1




       1
         Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV.
Diponegoro, 2002, hlm. 84
                DEKLARASI




Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak
berisi materi yang telah pernah ditulis oleh
orang lain atau diterbitkan. Demikian juga
skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat
dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.




                                    Semarang, 29 April 2010
                                    Deklarator,



                                    Eko Prasetyo
                                    NIM. 2103015
                                  ABSTRAK

        Akad mbageni terjadi dalam jual beli perbakalan, yaitu jual beli
perlengkapan melaut yang digunakan oleh nelayan kecamatan Bonang Kabupaten
Demak, khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo
dengan cara utang. Akad mbageni ada dua bentuk, pertama yaitu bentuk akad di
mana pembeli bersedia memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai
bentuk cicilan utang selama masih mempunyai tanggungan utang. Bentuk akad
mbageni yang kedua, yaitu tambahan diluar utang atau memberikan bagian sama
dengan satu bagian untuk jurag (karyawan perahu) kepada penjual sebagai
kompensasi utang yang mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak
mengurangkan tanggungan utang pihak perahu. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui praktek akad mbageni dalam jual beli perbakalan, motivasi akad
mbageni dalam jual beli perbakalan dan hukum akad mbageni dalam jual beli
perbakalan di kecamatan Bonang kabupaten Demak.
        Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang
dilakukan di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo kecamatan
Bonang kabupaten Demak. Metode pengumpulan data melalui observasi,
interview dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis
deskriptif. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia
dari berbagai sumber. Informasi yang telah terkumpul dipilah-pilah dan kemudian
dikelompokan sesuai dengan rincian masalah. Kemudian informasi tersebut
dihubungkan dan bandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan
menggunakan proses berfikir rasional, analitik, kritik dan logis.
        Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Akad mbageni dalam jual beli
perbakalan di kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad al-qordh
(akad utang-piutang) atau akad pembayaran tidak kontan. (2) Akad mbageni
dalam jual beli perbakalan di kecamatan Bonang kabupaten Demak terjadi karena
faktor ekonomi, faktor sosial keagamaan dan faktor kebudayaan. (3) Akad
mbageni dalam jual beli perbakalan sesuai denga hukum Islam dengan idikator
barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem
mbageni yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu
mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak
diperbolehkan. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia
mampu, maka itu termasuk larangan dalam hukum Islam. Sedang memberikan
tambahan diluar utang termasuk riba.
                                PERSEMBAHAN


       Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk orang yang memberi arti
dalam perjalanan hidupku.
1. Bapak Sugiyono dan Ibunda Suharti tercinta, setiap detak jantungmu adalah
   doa untukku, setiap hembus nafasmu adalah kasih sayangmu, setiap denyut
   nadimu adalah cintamu, setiap aliran darahmu adalah semangatmu untukku,
   terimakasih atas semua.
2. Adikku tercinta Dwi Nurul Hayati, keluarga besar Sogo, keluarga besar Bajo
   terimakasih atas doanya.
3. Gus Ibrahim, dan segenap keluarga besar Paguyuban Puser Alam
4. Sahabatku Nurul Aziz, Joko Sulistiyo, Firman, Wikha, Atiq, Chozin, dan masih
   banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas motivasi
   serta bantuannya.
5. Partner Group (Hamam, Ozi, Rifin, Ganyong), Dot Com (Ari Samin, Wahib,
   Dwi Kirun).
6. Bapak Fakrur Rozi sekeluarga di Perum. Bringin Indah
7. Keluarga besar teater ASA.
8. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2003, dan masih banyak lagi yang
   tidak bisa disebutkan satu persatu.
                            KATA PENGANTAR


       Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

meningkatkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga penulisan skripsi ini

dapat terselesaikan.

       Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan Beliau

Babi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-

orang mu’min yang senantiasa mengikutinya.

   Dengan kerendahan hati dan kesadaran, peneliti sampaikan bahwa skripsi ini

tidak akan mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan semua

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis

ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah

membantu. Adapun ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

9. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo

   Semarang, beserta staf yang telah memberilkan pengarahan dan pelayanan

   dengan baik, selama masa penelitian.

10. Drs. H. Abdul Ghofur, M.Ag., Selaku Kepala Jurusan Mu’amalah dan Moh.

   Arifin, S.Ag., M.Hum., selaku Wakil Jurusan Mu’amalah yang telah

   memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.

11. Bapak Drs. Sahidin, M.Si dan Ibu Dra. Hj. Nur Rosyidah, MSI selaku dosen

   pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk

   mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

12. Masyarakat Kec. Bonang Kab. Demak Khususnya di Tri Desa: Desa

   Margolilnduk, Desa Morodemak dan Desa Purworejo yang bersedia
   memberikan keterangan/informasi mengenai permasalahan yang penulis

   bahas.

13. Bapak Sugiyono dan Ibunda Suharti tercinta, yang selalu memberikan

   bimbingan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti, sehingga penulis dapat

   menyelesaikan studi ini.

14. Adikku tercinta Dwi Nurul Hayati yang selalu memberikan dorongan dan

   dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Gus Ibrahim, Mas Kamdi, Mas Jumain, Nurul Aziz, Joko Sulistiyo, Firman,

   Wikha, Atiq, Chozin, dan masih banyak yang tidak bisa penulis sebutkan satu

   persatu terima kasih atas motivasi serta bantuannya dalam menyelesaikan

   skripsi ini.

16. Partner Group (Hamam, Ozi, Rifin, Ganyong), Dot Com (Ari Samin, Wahib).

17. Saudara-saudara yang se-ASA yang selalu mendorong penulis untuk tidak

   mudah putus asa.

       Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan

dari mereka semua mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tiada

yang bisa penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih dan seuntai do’a.

Semoga amal baik mereka mendapat ridho oleh Allah SWT. Amin.




                                                  Semarang, 29 April 2010
                                                  Penulis,



                                                  Eko Prasetyo
                                                  NIM. 2103015
                                            DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ......................................................................................... i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING ................................................................ ii
HALAMAN NOTA PENGESAHAN ............................................................... iii
HALAMAN MOTTO ....................................................................................... iv
HALAMAN DEKLARASI ............................................................................... v
HALAMAN ABSTRAK ................................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................ vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.................................................................. viii
HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................ x

BAB I              PENDAHULUAN
                   A. Latar Belakang....................................................................... 1
                   B. Pokok Permasalahan .............................................................. 7
                   C. Tujuan Penulisan.................................................................... 7
                   D. Telaah Pustaka ....................................................................... 8
                   E. Metode Penelitian .................................................................. 11
                   F. Sistematika Penulisan............................................................. 17

BAB II             TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD
                   A. Pengertian Akad..................................................................... 19
                   B. Tujuan Akad .......................................................................... 21
                   C. Dasar Hukum Akad................................................................ 22
                   D. Asas-Asas Akad..................................................................... 23
                   E. Rukun dan Syarat-Syarat Akad .............................................. 28
                   F. Berakhirnya Akad .................................................................. 33
                   G. Pengertian Al-Bai’ Jual Beli ................................................... 34
                   H. Dasar Hukum Al-Bai’ (Jual Beli)............................................ 34
                   I. Rukun dan Syarat Al-Bai’ (Jual Beli) ..................................... 34
                   J. Pengertian Al-Qordh .............................................................. 36
                   K. Dasar Hukum Akad Al-Qordh ................................................ 37
          L. Rukun dan Syarat Akad Al-Qordh.......................................... 37
          M. Pengertian Akad Musyarakah ................................................ 41
          N. Dasar Hukum Akad Musyarakah ........................................... 42
          O. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah ..................................... 42
          P. Macam-Macam Akad Musyarakah......................................... 43
          Q. Masa Berakhirnya Akad Musyarakah..................................... 45

BAB III   PRAKTEK AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI
          PERBAKALAN DI KEC. BONANG KAB. DEMAK
          A. Letak Geografis dan Monografis kec. Bonang kab. Demak .... 48
          B. Praktek Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan............... 51
          C. Motivasi Mbageni dalam Jual Beli perbakalan di kec.
               Bonang kab. Demak............................................................... 61

BAB IV    ANALISIS TERHADAP AKAD MBAGENI DALAM
          JUAL BELI PERBAKALAN DI KEC. BONANG KAB.
          DEMAK
          A. Analisis Terhadap Praktek Akad Mbageni dalam Jual Beli
               Perbakalan di kec. Bonang kab. Demak................................. 68
          B. Analisis Terhadap Motivasi Akad Mbageni dalam Jual Beli
               Perbakalan di kec. Bonang kab. Demak................................. 70
          C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mbgeni dalam Jual
               Beli Perbakalan di kec. Bonang kab. Demak ......................... 74

BAB V     PENUTUP
          A. Kesimpulan............................................................................ 93
          B. Saran-Saran ........................................................................... 95
          C. Penutup.................................................................................. 95

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB I
                                  PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

             Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, manusia secara naluri

   adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling

   membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan

   tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini

   memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus

   diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka.

             Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan

   masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai

   bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-

   kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari,

   diatur dalam fiqih muamalah.2

             Jual beli sebagai salah satu bentuk hubungan manusia dengan

   sesama, Menurut istilah (terminologi) jual beli adalah menukar barang dengan

   barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang

   satu denga yang lain atas dasar saling merelakan.3




        2
          M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2003, hlm. 1
        3
          Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67
              Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak.

    Kata al-ba’i (jual) dan al-Syira’ (beli) dipergunakan biasanya dalam

    pengertian yang sama.

              Adapun pengertian jual beli menurut syari’at Islam adalah pertukaran

    harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau

    dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain

    berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.4

              Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan

    pula aturan-aturan yang         kokoh yang        harus dipelihara untuk menjamin

    mu’amalah yang         baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan

    memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya ijab dan

    qabul, adanya dua aqid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang

    yang mewakili untuk itu, adanya ma’qud alaihi yang dikenal oleh kedua

    pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara’.5

              Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual

    beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya

    transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah

    secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara’.

    Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya,

    sehingga memakan barang haram apabila terdapat keuntungan dan usahanya

    meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan yang fatal serta harus


        4
          Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006, hlm. 120-121
        5
          Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001,
hlm. 411-412
   dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu

   membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan

   menghindari usaha yang syubhat semaksimal mungkin.6

             Kebanyakan problem sosial yang mengakibatkan pertentangan dan

   permusuhan adalah disebabkan tidak dijalankannya undang-undang syari’at

   yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dalam hal jual beli. 7

             Konsep Islam tentang jual beli memberikan beberapa syarat

   diantaranya barang yang diperjualbelikanpun harus diperhatikan seperti suci

   (barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan), ada manfaatnya (dilarang

   menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya), keadaan barang itu dapat

   diserah terimakan, keadaan barang itu adalah milik penjual dan menguasai

   barang itu, barang itu diketahui si penjual dan pembeli dengan terang zatnya,

   bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya,

   sebab jual beli yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam. 8

             Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah

   ayat 275.

                                                            ‫ﺮ ﺮ‬                     ‫ﻞ ﻠﻪ‬
                                                   ﴾٢٧٥﴿ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻡ‬ ‫ﺣ‬‫ ﻭ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺒ‬ ‫ ﱠ ﺍﻟﱠ‬‫ﺃﹶﺣ‬‫ﻭ‬
             Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
                      riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)9




        6
           Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Jilid IV, op.cit, hlm. 120
        7
           Syeikh Ali Ahmad Jurjawi, Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, terj. Falsafah dan
Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992, hlm. 375
         8
            Nadzar Bakry, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1994, hlm. 59
         9
           Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang: CV.Toha
Putra, 1989, hlm. 69
              Di dalam hukum jual beli juga dikenal berbagai macam bentuknya di

    antaranya: jual beli barang dengan uang, jual beli barang dengan barang

    (mufidah), jual beli uang dengan uang (sharaf) dan bahkan jual beli utang

    dengan barang.10

              Dari bentuk transaksi jual beli itu bisa dianggap sah, jika terjadi

    sebuah kesepakatan (sighah) baik secara lisan (shigah qauliyyah) atau dengan

    perbuatan (shigah fi’liyyah). Shigah qauliyyah terdiri dari proses penyerahan

    (al-iijab), yaitu suatu pernyataan yang terucap dari seorang penjual.

    Sedangkan yang dimaksud dengan shigah fi’liyyah adalah sebuah proses serah

    terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan

    penyerahan, jika ada orang yang menyodorkan suatu barang maka ia akan

    membayarnya dengan harga yang telah ditentukan.11

              Pada perkembangan peradaban kehidupan manusia merealisasikan

    bentuk perdagangan yang berbeda dalam rangka memenuhi kebutuhan yang

    berkembang dalam masyarakatnya. Seperti yang terjadi pada masyarakat

    Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebagai masyarakat nelayan yang

    membutuhkan perlengkapan dalam melaut sebagai syarat wajib untuk

    dipenuhi agar sampai di laut untuk menangkap ikan. Akan tetapi untuk

    mendapatkan kebutuhan itu, mereka tidak selamanya bisa membayar secara

    langsung karena mereka masih menunggu hasil tangkapan ikan yang didapat

    untuk membayar ongkos dari pembelian perlengkapan itu. Untuk mengatasi

    permasalahan itu warga nelayan di Kecamatan Bonang membentuk suatu
        10
           Ghufron A. Mas’adi, Fiqih Muamalah Kontekstul, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, hlm. 141
        11
           Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1, hlm. 365
    bentuk jual beli yang dikenal dengan jual beli perbakalan, yaitu bentuk jual

    beli perlengkapan melaut, misalnya seperti solar, makanan dan perlengkapan

    nelayan lainya dengan cara utang.

              Akan tetapi pada proses selanjutnya, jual beli perbakalan ini

    mengarah juga pada proses mbageni. Sedangkan mbageni dalam jual beli

    perbakalan ada dua macam, yang pertama, yaitu pembeli (pihak perahu)

    memberikan prosentase cicilan kepada pedagang perbakalan dari hasil

    tangkapan ikan yang telah dijual sebagai konpensasi dari penundaan

    pembayaran (utang) dengan jumlah pemberian hasil yang mereka sepakati.

    Yang kedua, setelah terjadi penumpukan utang oleh pembeli (pihak perahu),

    maka pembeli (pihak perahu) harus memberikan satu bagian, yaitu sama

    dengan satu bagian jurag (karyawan perahu) kepada penjual perbakalan

    tersebut, dengan catatan bagian itu diluar utang yang mereka tanggung sebagai

    bentuk imbalan dari pemberian utang yang mereka terima.

              Proses jual beli perbakalan dengan akad mbageni ini berawal ketika

    calon pembeli (pihak perahu) datang ke toko perbakalan. Sebagai contoh

    seorang pembeli yang bernama Bapak Majid, dia datang ke toko perbakalan

    milik Bapak Nasikun dengan mengatakan “Pak Nasikun saya mau mbakol

    perbakalan12 di toko ini”, dan pemilik toko menjawab ”Saya menerima kamu

    menjadi bakol saya dengan syarat kamu harus membayar perbakalan yang

    kamu beli dengan memberikan cicilan minimal 5% dari setiap kali kamu



        12
           Mbakol Perbakalan adalah kesediaan menjadi pelanggan tetap dalam jual beli
perbakalan kepada toko perbakalan. Apa bila pihak perahu masih mempunyai tanggungan utang,
maka tidak boleh pindah ke toko lain, dan pihak perahu bisa bebas apabila utangnya sudah lunas.
melaut, dan minimal hasil dalam sekali melaut adalah Rp. 2 juta untuk perahu

motik (perahu sedang), dan Rp. 5 juta untuk perahu mini (perahu besar)”.

        Akan tetapi pada perkembangannya, ketika melaut dan tidak

mendapatkan hasil, pihak perahu tidak bisa mencicil utangnya dan utangnya

menumpuk, sehingga penjual perbakalan menanggung resiko yang besar.

Salah satu cara yang diambil oleh pemilik toko untuk mengatasi itu adalah

dengan meminta kepada pihak perahu (pengutang), yaitu minta satu bagian

atau sama dengan bagian jurag (karyawan perahu) setiap kali pergi melaut,

dan itu tidak mengurangi utang yang ditanggung pihak perahu tersebut.

Seperti Pak Majid (pihak perahu) utang kepada Pak Nasikun (pemilik toko)

sebesar Rp. 20 Juta dan utang ini tidak bisa dicicil oleh Pak Majid, Pak

Nasikun memberikan konsekuensi kepada Pak Majid yang telah berutang

banyak agar tetap dapat berutang perbakalan, dengan syarat harus

memberikan satu bagian kepada Pak Nasikun diluar utang dan tetap mencicil

5% dari utangnya ketika mendapat hasil dari melaut minimal Rp. 2 juta. Jika

Pak majid ketika melaut mendapat Rp. 6 juta maka tanggungannya adalah Rp.

60 ribu (sama dengan bagian jurag) dan menyicil 5% sama dengan Rp. 300

ribu, utang Pak Majid hanya berkurang Rp. 300 ribu dan utangnya menjadi

Rp. 5.700.000,-.

        Permasalahan pemberian bagian diluar utang ini bisa dikategorikan

sebagai riba. Lalu bagaimana hukum Islam menyikapi bentuk jual beli yang

dilakukan oleh masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
   menjadi satu ketertarikan tersediri bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut

   dalam penelitian ini.

            Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis

   mengkajinya melalui skripsi yang berjudul ”AKAD MBAGENI DALAM

   JUAL BELI PERBAKALAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT

   NELAYAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK)”.

B. Permasalahan

          Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

   penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan

   dalam skripsi ini:

   1. Bagaimanakah pelaksanaan praktek akad mbageni dalam jual beli

      perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten

      Demak?

   2. Bagaimanakah motivasi akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada

      masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak?

   3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam tehadap praktek akad mbageni dalam

      jual beli perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang

      Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

          Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini

   adalah sebagai berikut:

   1. Untuk mengetahui praktek akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada

      masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.
   2. Untuk mengetahui motivasi akad mbageni dalam jual beli perbakalan

      pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

   3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad mbageni

      dalam jual beli perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang

      Kabupaten Demak.

D. Telaah Pustaka

          Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian

   yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul skripsi ini. Adapun

   karya-karya skripsi tersebut adalah:

   1. Penelitian Makmun 2197147 yang berjudul “Praktek Ngebon Jual Beli

     Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”. Penelitian ini

     menunjukkan jual beli tembakau dengan sistem ngebon. Sedangkan hasil

     penelitiannya adalah 1) Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan

     Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu

     kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang

     (tengkulak) kepada juragan (peniam). Adapun penggunaan uang “ngebon”

     tersebut bagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. Tapi

     bagi para pedagang (tengkulak) untuk modal membeli tembakau rajangan

     kepada petani. Adapun faktor-faktor yang menjadi motivasi masyarakat

     untuk melakukan praktek ngebon jual beli tembakau tersebut adalah karena

     kedua belah pihak saling membutuhkan dan saling mencari keuntungan,

     menganggap hal yang lumrah, hal ini sudah terjadi sejak lama, karena

     ketidaksanggupan para petani mencari modal untuk biaya penggarapan
  sebelum panen, dan untuk modal membeli tembakau yang sudah kering

  (rajangan) para petani bagi pedagang (tengkulak), karena situasi yang

  mendesak untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2) Pendapat sebagian

  ulama’/tokoh masyarakat di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal,

  praktek ngebon jual beli tembakau tidak sah, namun apabila akad harga

  tembakau ditentukan pada waktu tembakau akan ditimbang/setelah ada

  barangnya boleh atau sah. 3) Praktek ngebon jual beli tembakau di

  Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam,

  karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi ‘bagi para petani’, tetapi

  ngebon bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan

  rukunnya bisa terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun praktek ngebon bagi

  petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat ma’qul ‘alaih, yaitu barang

  yang diperjual belikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar

  kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem ngebon tersebut termasuk jual

  beli gharar yang dilarang oleh Islam.

2. Penelitian Aminuddin 2101039 berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap

  Utang Piutang Sistem ‘Telitian’ Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di

  Desa Grinting Kec Bulakamba Kab Brebes). Hasil dari penelitian ini adalah

  1) Praktek ‘telitian’ merupakan transaksi utang piutang yang telah

  dilakukan oleh masyarakat desa Grinting kec. Bulakamba kab. Brebes

  ketika akan membuat rumah. ‘Telitian’ merupakan istilah atau nama lokal

  yang digunakan untuk praktek utang piutang tersebut. Praktek sejenis ini

  juga terjadi di daerah lain, tapi menggunakan istilah lain. Pedoman dalam
  utang ini adalah jumlah atau banyaknya bahan-bahan material, bukan

  harganya. Utang ini akan dikembalikan pada saat muqridh membuat rumah

  dengan ukuran yang sama, walaupun harganya pada saat itu lebih mahal. 2)

  Lafaz ‘telitian’ dapat dikatakan sepadan dengan lafaz al qordh atau salaf,

  karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai

  untuk ijab qabul itu terang pengertiannya menurut ‘urf (kebiasaan).

  Pengertiannya lebih tegas dan jelas dan mengindikasikan bahwa ‘telitian’

  adalah utang (al qordh), bukan titipan (wadi’ah), 3). Perubahan harga pada

  saat pengembalian yang berdampak pada kelebihan pembayaran, baik

  berupa harga atau beratnya bukan termasuk riba, karena kelebihan ini tidak

  dipersyaratkan dalam akad. Sedangkan untuk waktu pengembalian yang

  tidak ditentukan dalam akad adalah boleh karena telah menjadi konsensus

  atau kesepakatan bersama yang telah berulang kali dilakukan. Namun harus

  bersandar pada sikap keikhlasan dan an taradhin (QS An Nisa; 29). 4)

  Praktek ‘telitian’ merupakan ‘urf shahih (baik) karena tidak bertentangan

  dengan syari’ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang

  wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal-hal yang dapat

  menimbulkan efek-efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar

  tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya yaitu

  ta’awun yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan

  bermasyarakat.

       Penelitian di atas mempunyai persamaan dengan penelitian yang

sedang peneliti kaji, yaitu penelitian yang berpangkal pada suatu proses jual
   beli yang sudah menjadi adat pada suatu daerah. Baik dengan akad utang

   dengan sistem ngebon (kesepakatan pemberian uang dari pembeli kepada

   penjual pada jangka waktu tertentu) atau utang piutang ‘telitian’ dengan

   sistem utang bahan bangunan pada harga kesepakatan harga bahan bangunan

   awal kesepakatan tidak ada perubahan dengan naik turunnya harga barang

   meski telah terjadi perubahan harga bangunan ketika pembeli membayar

   utang, kedua bentuk jual beli di atas telah menjadi adat kebiasaan yang sudah

   dijalankan oleh masyarakat setempat, akan tetapi terdapat perbedaan yang

   jelas antara penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti kaji,

   terutama pada sudut adat yang telah berkembang, di mana adat mbageni dalam

   proses jual beli, akadnya sudah menjadi kesepakatan bersama warga. Dan

   bentuk konsekuensi dari utang perbakalan si peminjam harus memberikan

   bagian ketika pekerjaannya mendapatkan hasil, jika tidak mendapatkan hasil

   maka si peminjam tidak berkewajiban memberikan bagian, akan tetapi

   pembagian hasil itu tidak mengurangi jumlah utang yang telah mereka pinjam.

   Proses akad inilah yang membedakan dengan kajian penelitian diatas. Oleh

   karena itu, sepengetahuan peneliti, penelitian yang peneliti kaji belum pernah

   diteliti oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

   1. Jenis Penelitian

                Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan (field

       research). Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara
   intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan

   sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.13

2. Sumber Data

               Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data

   primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan

   dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

               Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek

   penelitian yaitu toko penjual perbakalan di kecamatan Bonang. Dari hasil

   pra riset peneliti, terdapat 10 toko yang menjual perbakalan di Kecamatan

   Bonang khususnya berada di tri desa yaitu desa Margolinduk, desa

   Morodemak dan desa Purworejo yang merupakan daerah Nelayan. Dari 10

   toko itu peneliti mengambil sampel tiap desa 1 toko perbakalan, yaitu

   untuk desa Margolinduk (Toko Samudera) Abadi dengan Bapak Nasikun,

   desa Moro Demak (toko Hasil Laut) dengan Bapak Sofiyullah dan desa

   Purworejo (Toko Rejeki) dengan Bapak Sukono. Selain itu data primer

   juga diperoleh langsung dari masyarakat nelayan kecamatan Bonang, yaitu

   di desa Margolinduk dengan Bapak Maslekan, Bapak Majid dan Bapak

   Miftah, di desa Morodemak dengan Bapak Arifin, Bapak Rozikan dan

   Bapak Kaswadi, di desa Purworejo dengan Bapak Jayadi, Bapak Nasrun

   dan Bapak Lukman dengan menggunakan alat pengukuran atau alat

   pengambilan data langsung pada obyek sebagai sumber informasi yang

   dicari. Untuk memilih sampel penulis menggunakan random sampling


    13
         Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 22
        atau sampel acak atau sampel campur, yaitu proses pemilihan sampel

        dimana seluruh anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama

        untuk dipilih.14

                  Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak

        langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian

        ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat

        tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis

        dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip,

        dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat

        berbentuk buku-buku terkait dengan perencanaan. 15

    3. Metode Pengumpulan Data

                  Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa

        metode yang digunakan antara lain:

        a. Metode Observasi

                     Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data

            dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

            fenomena-fenomena yang diselidiki.16

                     Peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu Peneliti

            hanya berperan sebagai pengamat penuh atau atau lengkap dari jarak

            relatif dekat, yaitu sama sekali tidak berpartisipasi dalam kegiatan




        14
           Ronny Kountur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: PPM,
2005, hlm. 139
        15
           Saifudi Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91
        16
           Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian Research, Jakarta: Andi Offset, 1989, hlm. 45
               subjek,    melainkan semata-mata           hanya    mengamati. 17     Kegiatan

               observasi ini peneliti laksanakan secara intensif dalam jangka waktu

               tertentu untuk memperoleh data dan gambaran tentang proses

               pelaksanaan jual beli perbakalan yang terjadi pada masyarakat

               Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

        b. Interview

                         Interview yang sering juga disebut wawancara atau kuesioner

               lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

               (interviewer)    untuk     memperoleh       informasi     dari terwawancara

               (interviewed).18

                         Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin,

               yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan

               diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar

               tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun. 19

                         Interview digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat

               diperoleh dengan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengadakan

               interview dengan pemilik Toko dari masing-masing desa, yaitu Toko

               Samudera Abadi (Desa Margolinduk) dengan Bapak Nasikun, Toko

               Hasil Laut (Desa Moro Demak) dengan Bapak Sofiyullah, Toko Rejeki

               (Desa Purworejo) dengan Bapak Sukono dan wawancara dengan


        17
             Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm.
123
        18
           Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002, hlm. 132
        19
           Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 1995, hlm. 23
          masyarakat nelayan kecamatan Bonang, yaitu desa Margolinduk

          dengan Bapak Maslekan, Bapak Majid dan Bapak Miftah, di desa

          Morodemak dengan Bapak Arifin, Bapak Rozikan dan Bapak

          Kaswadi, di desa Purworejo dengan Bapak Jayadi, Bapak Nasrun dan

          Bapak Lukman yang dapat diminta keterangan dan data-data yang ada

          kaitannya dengan obyek kajian.

   c. Dokumentasi

                     Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-

          barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti

          menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian,

          majalah,      dokumen,       peraturan-peraturan,   notulen   rapat   dan

          sebagainya. 20

                     Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data

          mengenai keadaan di Kecamatan Bonang, keadaan Toko Samudera

          Abadi (Desa Margolinduk), Toko Hasil Laut (Desa Moro Demak),

          Toko Rejeki (Desa Purworejo) dan beberapa catatan penting tentang

          jual beli perbakalan, seperti nota perbakalan dan bentuk barang yang

          bisa dibuat perbakalan.

4. Metode Analisis Data

              Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan

   metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara

   sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.


   20
        Suharsimi Arikunto, op.cit, hlm. 135
        Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak

        bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi

        maupun mempelajari implikasi.21

                Analisis deskriptif bertujuan memberikan deskripsi mengenai

        subyek yang berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang dineliti. 22

        Dimana skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif tentang akad

        mbageni falam jual beli perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan

        Bonang Kabupaten Demak.

                Pekerjaan     analisis   data    dalam    hal ini     adalah    mengatur,

        mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.

        Pengorganisasian dan pengelompokan data tersebut bertujuan menemukan

        tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

        Uraian di atas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya

        kedudukan analisis data ini dilihat dari segi tujuan penelitian. Pokok

        penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.23

                 Metode deskriptif yang peneliti gunakan ini mengacu pada analisis

        data secara induktif, karena: 1). Proses induktif lebih dapat menemukan

        kenyataan-kenyataan jamak yang terdapat dalam data, 2). Lebih dapat

        membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat

        dikenal dan akuntabel, 3). Lebih dapat menguraikan latar belakang secara

        penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya


        21
           Saifuddin Azwar, op.cit, hlm. 6-7.
        22
           Soejono dan Abdurrahman, Metodologi Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I, hlm. 19
        23
            Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: P.T. Remaja Rosda
Karya, 2002, cet. 16, hlm. 103-104
       pengalihan pada suatu latar lainnya, 4). Analisa induktif lebih dapat

       menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan,

       5). Analisis demikian dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit

       sebagai bagian struktur analitik24

                Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum

       Islam terhadap praktek akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada

       masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

             Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini,

   maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan

   sistematika pembahasan sebagai berikut:

   Bab Pertama : Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah,

                      pokok permasalahan, Tujuan penelitian, Telaah pustaka,

                      metode penelitian, dan sistematika penulisan.

   Bab Kedua       : Berisi tinjauan umum tentang akad jual beli, yang terdiri dari

                      pengertian akad jual beli, tujuan akad jual beli, dasar-dasar

                      hukum akad jual beli, asas-asas akad jual beli, rukun dan

                      syarat-syarat akad jual beli, pembagian macam-macam akad

                      jual beli, dan berakhirnya akad jual beli.

   Bab Ketiga      : Berisi tentang pelaksanaan akad mbageni dalam jual beli

                      perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang

                      Kabupaten Demak, meliputi: gambaran umum tentang

       24
          Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi., Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 10
               Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, proses pelaksanaan

               akad mbageni dalam jual beli perbakalan di Toko Samudera

               Abadi (Desa Margolinduk), Toko Hasil Laut (Desa Moro

               Demak), dan Toko Rejeki (Desa Purworejo) Kecamatan

               Bonang Kabupaten Demak, motivasi akad mbageni dalam

               jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten

               Demak.

Bab Keempat : Berisi analisa terhadap akad mbageni dalam jual beli

               perbakalan, meliputi: analisis terhadap praktek akad

               mbageni dalam jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang

               Kabupaten Demak, analisis motivasi akad mbageni dalam

               jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten

               Demak, analisis hukum Islam terhadap akad mbageni dalam

               jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten

               Demak.

Bab Kelima   : Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup
                                                BAB II

                        TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD



A. Pengertian Akad

               Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari Bahasa Arab adalah (‫)اﻟﻌﻘﺪ‬

    yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakatan". Pertalian ijab

    (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang

    berpengaruh pada obyek perikatan.25

               Menurut Abdul Aziz Dahlan, Akad adalah (a'qada-‘aqd adalah

    perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq), pertalian ijab (pernyataan

    melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan

    kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan. 26

               Menurut Rachmad Syafi’i, Akad adalah perikatan atau perjanjian. Dari

    segi etimologi, Akad adalah:

                             ‫ﻳ‬                ‫ﺴﻴ‬                   ‫ﺀ‬           ‫ﺸ‬                    ‫ﺮﻂ‬
     ‫ ﻣِﻦ‬‫ﺎﻧِﺐٍ ﺃﹶﻭ‬‫ ﺟ‬‫ﺎ ﻣِﻦ‬ ِ‫ﻮ‬‫ﻨ‬‫ﻌ‬‫ ﻣ‬‫ﺎ ﺃﹶﻡ‬ ِ‫ﻄﹰﺎﺣ‬‫ﺑ‬‫ﺍ ٌ ﺃﹶﻛﹶﺎﻥﹶ ﺭ‬‫ﻮ‬‫ﺊِ ﺳ‬‫ﻴ‬ ‫ﺍﻑِ ﺍﻟ‬‫ﻦ ﺃﹶﻃﹾﺮ‬‫ﻴ‬‫ ﹸ ﺑ‬‫ﺑ‬ ‫ﺍﻟ‬
                                                                                                  .ِ‫ﻦ‬‫ﻴ‬‫ﺎﻧِﺒ‬‫ﺟ‬
                    Artinya: “Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata
                             maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun
                             dari dua segi”.27

               Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara’ suatu akad merupakan

    ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-

    sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.28

          25
             M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah), Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 101
          26
             Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van
Hoeve, 1996, hlm. 63
          27
             Rachmad Syafi’i, Fiqih Muamlah, Bandung: Gema Insani, 2000, hlm. 43
              Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut bahasa (lughah)

    adalah:

     ‫ﺍﻟﺮﺑﻂ :ﻭﻫﻮ ﲨﻊ ﻃﺮﰱ ﺣﺒﻠﲔ ﻭﻳﺸﺪ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﺑﺎﻷﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﺘﺼﻼ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻛﻘﻄﻌﺔ‬
                                                                                                ‫ﻭﺍﺣﺪﺓ‬
              Artinya: “Akad adalah al-rabth (ikatan), yaitu menyambungkan dua
                       ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain
                       sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu
                       bagian”.29

              Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut bahasa mempunyai

    beberapa arti antara lain:30

    a. Mengikat (‫ )اﻟﺮﺑﻂ‬yaitu ikatan; seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy

        diatas.31

    b. Sambungan (‫)ﻋﻘﺪة‬yaitu:

                                                             ‫ﻤ ﻞ ﻟ ﻳ ﻜ ﻬ ﻳ ﻘﻬ‬
                                                          ‫ﺎ‬‫ﻤ‬ ‫ ﺛِ ﹸ‬‫ﻮ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻤ‬ ‫ﺴِ ﹸ‬‫ﻤ‬ ‫ﺻِ ﹸ ﺍﱠﺬِﻱ‬‫ﻮ‬ ‫ﺍﻟﹾ‬
                    Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan
                             mengikatnya”.

    c. Janji ( ‫ )اﻟﻌﮭﺪ‬sebagaimana di jelaskan dalam al Qur’an :

                                        ‫ﺗ ﻥ ﻠ ﻳ ﺐ ﻤﺘ‬
                               ﴾٧٦﴿ ‫ﻘِﲔ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬ ِ‫ﺤ‬ ‫ﻘﹶﻰ ﻓﹶﺈِ ﱠ ﺍﻟﱠﻪ‬‫ﺍ‬‫ﺪِﻩِ ﻭ‬‫ﻬ‬‫ﻓﹶﻰ ﺑِﻌ‬‫ ﺃﹶﻭ‬‫ﻦ‬‫ﻠﹶﻰ ﻣ‬‫ﺑ‬
                    Artinya: “Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut
                             kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-
                             orang yang bertaqwa”. (QS. Ali Imron: 76)32

              Sedangkan definisi akad menurut ulama fiqih, yakni menurut ulama

    Madzab Hanafi, terdapat dua pendapat. Pertama, didasarkan pada dalil qiyas

          28
              Gemala Dewi dan Widyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:
Prenada Media Grop, 2005, hlm. 48
          29
              Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 2001, hlm. 26
           30
              Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 44
          31
             Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, log.cit,
                                                                      32
                                                                         Hendi Suhendi, log.cit,
(analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yang dibeli belum ada, oleh sebab

itu akad ini termasuk dalam al bay al ma’dum (jual beli terhadap sesuatu yang

tidak ada) yang dilarang Rasulullah. Kedua, madzab Hanafi membolehkan

akad ini didasarkan kepada dalil istihsan (berpaling dari kehendak qiyas

karena ada indikasi yang kuat yang         membuat pemalingan ini) dengan

meninggalkan kaidah qiyas. Ulama Madzab Syafi’i juga berpendapat sebagian

mereka berpegang dengan kaidah qiyas, sehingga mereka berpendapat bahwa

akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan akidah umum yang berlaku

yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.33

1. Tujuan Akad

             Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang

   yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat dan bebas menentukan

   pilihan    (tidak   dipaksa)   pasti   mempunyai        tujuan    tertentu     yang

   mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karena itu, maka tujuan akad

   memperoleh tempat penting untuk menentukan apakah suatu akad

   dipandang sah atau tidak, dipandang halal atau haram.

             Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud utama

   disyari'atkan akad.34 Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan

   ketentuan syara’. Tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat-

   akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan sebagai berikut:




                                              33
                                                   Abdul Aziz Dahlan, op. cit, hlm. 779
                                                    34
                                                       Rachmat Syafe’i, op.cit, hlm. 61.
       a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-

           pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan hendaknya

           baru ada pada saat akad diadakan.

       b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan

           akad.

       c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara'. 35

               Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad yang tertera di

       atas, sudah jelas dan diakui oleh syara’ akan tetapi suatu tujuan erat

       kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Contohnya

       dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan hak milik penjual

       kepada pembeli.

   2. Dasar Hukum Akad

       a. Dasar Hukum Al-Qur'an

           QS. Al-Maidah: 1

                                                       ‫ﻨ ﻓ ﻌﻘ‬                         ‫ﻳ ﻟ‬
                                                ﴾١﴿ ِ‫ ﹸﻮﺩ‬ ‫ﹸﻮﺍ ﺑِﺎﻟﹾ‬‫ﻮﺍ ﺃﹶﻭ‬‫ ﺁَﻣ‬‫ﺎ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﻬ‬‫ﺎﺃﹶ‬‫ﻳ‬
                   Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad
                            (perjanjian dan perikatan) diantara kamu”. (QS. Al-
                            Maidah: 1).36

       b. Landasan Hadits

              ‫ﻋﻦ ﺭﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﺭﺍﻓﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻌﻢ . ﺃﻯ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﺃﻃﻴﺐ ؟ ﻗﺎﻝ: ﻋﻤﻞ‬
                                                            .‫ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺪﻩ ﻭﻛﻞ ﺑﻴﻊ ﻣﱪﻭﺭ‬
               Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW, ditanya:
                         Apakah pencaharian yang paling baik? Jawabnya:

       35
          Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: Bag Penerbit Fak
Hukum UII, 2000, hlm. 99-100
       36
          Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV.
Diponegoro, 2002, hlm. 84
                           pekerjaannya seseorang dengan tangannya sendiri dan
                           tiap-tiap jual beli yang mabrur”.37

3. Asas-Asas Akad

              Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangat penting yang

   terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:

   a. Asas Al-Ridha'iyyah (Konsensualisme)

                   Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para

          pihak untuk menyatakan keinginannya (willsverklaaring) dalam

          mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu akad baru lahir

          setelah dilaksanakan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan kehendak

          penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehendak penerimaan.

          Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kehendak dan harus

          adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

                   Selain itu harus ada komunikasi antara para pihak yang

          bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka

          sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada

          tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement.38

                   Mengenai kerelaan (concent) ini, harus terwujud dengan

          adanya kebebasan berkehendak dari masing-masing pihak yang

          bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asas al-ridha'iyyah ini,

          kebebasan berkehendak dari para pihak harus selalu diperhatikan.

          Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat



   37
        Ismail Al-Kahlani, Subul al-Salam, juz. 3, Semarang : Toha Putra, t.th., hlm. 4
   38
        Gemala Dewi dan Widyaningsih, op.cit, hlm. 36
       dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorang dipaksa menjual

       rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikinya dan tidak ada

       hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli

       yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipandang tidak sah. 39

       Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana seseorang membeli sesuatu

       barang dengan sistem pembayaran di belakang (jual beli dengan

       utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adanya pelebihan di

       luar utangnya.40

b. Asas Al-Musawah (Persamaan Hukum)

               Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat,

       tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan kulit. bangsa,

       kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Asas ini berpangkal dari

       kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi. Apabila ada

       kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan,

       maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajiban dan meluruskan

       kedudukan para pihak melalui pengaturan klausula dalam akad. Dalam

       hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelemahan (Safih)

       maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orang yang ahli atau

       memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahan, seperti notaris

       atau akuntan.41

c. Asas Al-Adalah (Keadilan)



39
     Ahmad Azhar Basyir, op.cit, hlm. 116.
40
     Ibid, hlm. 117
                                                                     41
                                                                          Ibid,
               Perkataan adil adalah termasuk kata yang paling banyak

       disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-

       Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral.

       Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pihak yang berakad

       untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan,

       memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua

       kewajibannya.42

               Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi

       yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya,

       dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jumlah utang

       yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan

       ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utang tidak dibayar, barang

       tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang. Contoh

       lain, berjual beli barang jauh di bawah harga pantas karena penjualnya

       amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hidup yang primer.

       Demikian pula sebaliknya, menjual barang di atas harga yang

       semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk

       memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemua transaksi ini

       bertentangan dengan asas keadilan (al-adalah).

d. Asas Ash-Shidq (Kejujuran dan Kebenaran)

               Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar dalam Islam. Islam

       adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicara benar dan


42
     Gemala Dewi dan Widyaningsih, op.cit, hlm. 33
   memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan

   perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan

   dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada

   pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) untuk tidak berdusta,

   menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan,

   maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Di mana pihak yang

   merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akad) dilakukan pihak

   lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam menghentikan proses

   perjanjian tersebut.

e. Asas Manfaat

          Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk transaksi

   dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan

   menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Dalam suatu akad,

   objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad yang diadakan haruslah

   mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam pengertian manfaat di

   sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai benda-benda yang

   nilainya   dipandang   dari   pandangan     hukum    Islam.   Islam

   mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat

   mudharat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi

   yang membahayakan.      Barang-barang     yang jelas-jelas dilarang

   (diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandang bermanfaat sama

   sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebagai objek akad,

   tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotoran binatang untuk
   pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disimpulkan bahwa segala

   bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak

   dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika dan ganja, perjudian, dan

   prostitusi.

f. Asas al-Ta'awun (Saling Menguntungkan)

           Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat saling meng

   untungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitan dengan hal ini

   suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan dan rasa tanggung

   jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa

   tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi mencintai,

   saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk

   mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat

   yang beriman, takwa dan harmonis.

g. Asas Al-Kitabah (Tertulis)

           Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan

   akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam

   kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, maka akad itu harus

   dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama

   transaksi dalam bentuk kredit). Di samping itu, juga diperlukan adanya

   saksi-saksi (syahadah), seperti pada rahn (gadai), atau untuk kasus

   tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.43




                                                                   43
                                                                        Ibid,
   4. Rukun dan Syarat Akad

       a. Rukun Akad

                   Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab,

            rukn), jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang,

            penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan

            elemen. Sedangkan syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara

            literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para

            ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk

            (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat

            eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena

            tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pelaku) berarti menjadi

            unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang

            disifati (al-maushuf) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).

            Adapun     syarat,   menurut   terminologi    para   fuqaha    seperti

            diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, (seperti yang dikutib

            Muhammad Amin Suma), ialah: "Sesuatu yang ketidakadaannya

            mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang

            demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan

            syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab

            hukum.44

                   Dalam syari'ah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah

            atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah "suatu

       44
           Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, hlm. 95
       unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan

       atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut

       dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.45

                Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang

       sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-

       masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltijam yang

       diwujudkan oleh akad.46 Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai

       berikut:

       1) ‘Aqid       ialah orang yang berakad dan terlibat langsung dengan

            akad, misalnya: penjual dan pembeli.

       2) Sịgat 'aqad yakni ijab dan qabul.

       3) Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih. 47

                Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang

       dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fuqaha menetapkan lima

       syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

       1) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

                    Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketika akad

           tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbedaan pendapat

           tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi’iyah dan

           Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang

           yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah

           mengupah dan menggarap tanah.                 Ulama Malikiyah hanya
45
     Abdul Azis Dahlan, ed.. op.cit, hlm. 1510
                                                        46
                                                          Hendi Suhendi, op.cit, hlm. 46
                                                   47
                                                        Rachmat Syafe’i, op.cit, hlm. 45.
           menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan

           mu’awadah dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru’

           mereka tidak mensyaratkannya.

       2) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara’

       3) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.

       4) Obyek akad harus diketahui oleh pihak 'aqid

       5) Obyek akad harus suci.48

               Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaitu, sigat

       akad yang terdiri dari ijab dan qabul.49

               Pembahasan pada          unsur-unsur   rukun akad      ini bahwa

       keseluruhan fuqaha sepakat, akan tetapi perbedaannya terletak pada

       unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yang kelima, yaitu pada

       kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakan hal ini tidak

       termasuk ke dalam persyaratan obyek akad.50

b. Syarat-Syarat Akad

               Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya

       keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang

       ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada”.51

               Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebelumnya ada

       beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-syarat akad, yaitu




                                                              48
                                                                   Ibid., hlm. 59-60.
                                                                     49
                                                                         Ibid, hlm. 45.
                                                                    50
                                                                        Ibid., hlm, 61.
51
     Gemala Dewi dan Widyaningsih, op.cit, hlm. 50
syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat

keharusan luzum.

1) Syarat terjadinya akad

           Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang disyaratkan

   untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi maka

   batal, syarat ini ada dua bagian: Pertama, umum yakni syarat-

   syarat yang harus ada pada setiap akad. Kedua, khusus yakni

   syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak

   disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat sah

           Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' yang

   berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya akibat hukum yang

   ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid

   (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang

   dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan,

   pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadaratan dan syarat-

   syarat jual beli rusak.52

3) Syarat pelaksanaan akad

           Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kepemilikan

   dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh

   seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa-apa

   yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syara'. Adapun


                                      52
                                           Rachmat Syafe’i, op.cit, hlm. 64-65
                 kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam bertasaruf sesuai

                 dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakni dilakukan oleh

                 dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil

                 seseorang.53

            4) Syarat kepastian hukum luzum

                         Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat

                 yang ditetapkan oleh syara’ berkenaan kepastian sebuah akad. Di

                 antaranya syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari

                 beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar 'aib dan

                 lain-lain.54

                         Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transaksi harus

                 berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sesuai dengan

                 persyaratan-persyaratan yang tertera pada syarat di atas.

                         Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah

                 adalah sebagai berikut:

                 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati

                 2) Harus sama rida dan ada pilihan

                 3) Obyeknya harus jelas. 55

                         Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjian tidak

                 mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan




                                                                              53
                                                                                Ibid., hlm. 65
                                                                           54
                                                                            Ibid., hlm. 65-66
        55
           Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta:
Sinar Grafika, 2004, hlm. 2-3
          kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, namun

          demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

          1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

          2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan.

          3) Jika    ada   bukti   kelancangan    dan    bukti   penghianatan

              (penipuan).56

5. Berakhirnya Akad

          Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama akad berakhir

   apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalam jual beli akad berakhir

   apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah

   menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apabila terjadi fasakh atau

   berakhir waktunya.

          Fasakh terjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

   a. Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara’, seperti

      yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual beli barang yang

      tidak memenuhi syarat kejelasan.

   b. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacat, syarat, atau majlis.

   c. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan,

      fasakh cara ini disebut iqalah.

   d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi

      oleh pihak-pihak bersangkutan.




                                                                  56
                                                                       Ibid, hlm. 4
        e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka

             waktu tertentu.57

B. Akad Al-Bai’ (Jual Beli)

    1. Pengertian Al-Bai’ (Jual Beli)

                   Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah pertukaran mutlak.

        Kata al-ba’i (jual) dan al-Syira’ (beli) dipergunakan biasanya dalam

        pengertian yang sama.

                 Adapun pengertian jual beli menurut syari’at Islam adalah

        pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara

        keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan

        hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. 58

    2. Dasar Hukum Al-Bai’ (Jual Beli)

        Al-Baqarah ayat 257

                                                             ‫ﺮ ﺮ‬                     ‫ﻞ ﻠﻪ‬
                                                    ﴾٢٧٥﴿ ‫ﺎ‬‫ﺑ‬ ‫ ﺍﻟ‬‫ﻡ‬ ‫ﺣ‬‫ ﻭ‬‫ﻊ‬‫ﻴ‬‫ ﺍﻟﹾﺒ‬ ‫ ﱠ ﺍﻟ ﱠ‬‫ﺃﹶﺣ‬‫ﻭ‬
                 Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
                           riba”. (QS. Al-Baqarah: 275)59

    3. Rukun dan Syarat Al-Bai’ (Jual Beli)

                 Syari'at        Islam   menghalalkan      jual    beli,    namun       demikian

        mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk

        menjamin mu’amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna

        melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu


                            57
                              Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, op.cit, hlm. 85.
        58
           Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2006, hlm. 120-121
        59
            Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang:
CV.Toha Putra, 1989, hlm. 69
       adanya ijab dan qabul, adanya dua aqid yang                sama-sama mampu

       bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itu, adanya ma’qud alaihi

       yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang

       tidak diharamkan syara’.60

                Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah

       atau tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan

       bagi orang yang melaksanakan akad. Syarat yang diperuntukkan untuk

       barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual

       beli tersebut tidak sah.

       a. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa

            syarat, yaitu:

            1) Saling ridha

                        Jual beli dianggap tidak sah hukumnya jika salah satu dari

                penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal

                yang benar.

            2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka

                        Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad

                jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf dan dewasa. Dengan

                demikian tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang

                melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan seorang budak

                tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.




       60
           Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001, hlm. 411-412
                  3) Ada hak milik penuh

                         Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli

                  adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang

                  sedang diperjual belikan atau dia mempunyai hak untuk menggantikan

                  posisi pemilik barang yang asli.

        b. Adapun barang yang diperjual belikan juga disyaratkan memiliki

                  beberapa kriteria, yaitu:

                  1) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang bermanfaat.

                  2) Barang yang diperjual belikan maupun alat penukarannya adalah

                     sesuatu yang dapat diserahterimakan.

        c. Hendaknya barang yang diperjual belikan dan alat penukarannya

                  adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh kedua pihak yang

                  mengadakan transaksi jual beli. Sebab sesuatu yang tidak jelas

                  merupakan sebuah tipuan.61

C. Akad Al-Qordh (Utang Piutang)

    1. Pengertian Al-Qordh (Utang Piutang)

                     Istilah Arab yang sering digunakan unruk utang-piutang adalah al-

        dain (jamaknya al-duyun) dan al-qordh. Dalam pengertian umum, utang-

        piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan

        secara tidak tunai. Transaksi ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau

        tadayun.62



             61
              Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1, hlm. 366-368
        62
            Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, cet. 1, hlm. 169
              Al-qardhu secara bahasa adalah al-qath’u (memotong). Dinamakan

   demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya

   dan memberikannya kepada pengutang.

              Adapun definisi Al-qardhu secara syara’ adalah memberi harta

   kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut

   mengembalikan gantinya.63

2. Dasar Hukum Akad Al-Qordh

                   ‫ﻴ ﻪ ﻪ ﻪ ﺮ ﱘ‬                                              ‫ﻟ ﻳ ﺽ ﻠ‬
              ﴾١١﴿  ِ‫ ﻛﹶﺮ‬ ‫ ﺃﹶﺟ‬ ‫ﻟﹶ‬‫ ﻭ‬ ‫ ﻟﹶ‬ ‫ﺎﻋِﻔﹶ‬‫ﻀ‬‫ﺎ ﻓﹶ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺿ‬‫ ﻗﹶﺮ‬‫ ﺍﻟﱠﻪ‬ ِ‫ﻘﹾﺮ‬ ‫ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﺬِﻱ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
              Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan
                       utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan
                       (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan
                       memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)64

3. Rukun dan Syarat Akad Al-Qordh

               Pada dasarnya pemabayaran tidak kontan atau penundaan

        pembayaran termasuk akad utang piutang dimana jual beli dengan akad

        piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah

        ditentukan oleh syariat Islam.

               Adapun rukun atau unsur dalam utang piutang adalah sebagai

        berikut;

        1. Aqid, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam utang

           piutang).

                   Bahwa rukun dalam utang piutang yang pertama adalah aqid,

           yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat utang

           piutang di sini adalah debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada
   63
        Saleh Al-Fauzan, op.cit, hlm. 410-411
        64
           Departemen Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 902
               waktu transaksi utang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga ijab

               qabul baru terwujud dengan adanya aqid atau orang yang

               bersangkutan.

                       Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanya dipandang sah

               apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak

               miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.65

             2. Ma`qul Alaihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam utang piutang.

                       Ma`qul alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang

               diutangkan oleh sebab itu dalam utang piutang harus ada barangnya

               yang menjadi sasarannya dalam utang piutang.

                       Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama

               menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah

               menerimanya. Dengan akibat apabila harta piutang rusak atau hilang

               setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima pihak kedua maka

               resikonya ditanggung pihak pertama sendiri. 66

                       Dalam utang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan

               obyek dalam utang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

               a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan

                   penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut (utang)

               b. Dapat dimiliki

               c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang



        65
           Ahmad Azzhar Basyir, Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai, Bandung: PT Al-
Ma`arif, 1983, hlm. 38
                                                                                    66
                                                                                       Ibid
        d. Telah ada pada waktu perjanjian di lakukan. 67

     3. Sighat akad, yaitu terdiri dari Ijab dan qabul.68

               Yang dimaksud dengan sighat adalah dengan cara bagaimana

        ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.69

               Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan

        yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua

        untuk menerimanya.70 Misalnya; dalam akad utang piutang pihak

        pertama menyatakan “aku pinjam uangmu sebanyak sekian rupiah”

        dan pihak kedua menjawab kepadamu “aku pinjamkan kepadamu

        uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata ijab qabul dapat dipahami

        atau mengantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang

        mereka kehendaki. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk

        menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perkataan yang

        dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. 71

               Sighat akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau

        isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab qabul juga

        dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab

        qabul.72




                                                                   67
                                                                        Ibid, hlm. 39
68
   Rachmat Syafe’i, op.cit, hlm. 45
69
   Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, op.cit, hlm. 68
                                                                   70
                                                                      Ibid, hlm. 64
                                                                             71
                                                                                Ibid
                                                                   72
                                                                      Ibid, hlm. 68
                         Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian

               yang dapat mengakibatkan perselisihan di antara mereka maka dari itu

               dalam sighat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu;

               a) Harus terang pengertiannya

               b) Antara ijab dan qabul harus bersesuaian

               c) Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak

                  yang bersangkutan.73

                    Di samping itu dalam utang piutang dapat diadakan syarat yang

             tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memberatkan

             pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berutang uang

             dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga utang tersebut.

             Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak,

             karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. 74

                    Sebagaimana dalam ketentuan umum hadist Nabi SAW. Dari

             Amr bin Auf Al Musani dari bapaknya dari kakeknya, bahwa nabi saw

             bersabda:

                          (‫ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻭﻃﻬﻢ )ﺭﻭﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨىﺲ‬
                          Artinya: “Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka
                                   adakan”. (HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan
                                   Daruqutni) 75

                    Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar utang-

             piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan utang

        73
            Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1999, hlm. 29
                                 74
                                    Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, loc cit..
         75
            Aby Daud Sulaiman, Sunnah Aby daud, darul Ihya`, Sunnatun Nabawiyah, juz. 3, t.th,
hlm. 511
        dilarang adanya hal-hal bersifat memberatkan bagi pihak yang

        membutuhkan pertolongan.

                   Adapun larangan-larangan dalam utang piutang yang harus dijaga

        adalah:

        1) Perjanjian bunga tertentu sebagai imbangan jangka ke waktu.

        2) Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang

              telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk

              maksiat.

        3) Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, di mana ia

              tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti

              untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

        4) Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik

              berupa materiil ataupun bersifat jasa.76

D. Akad Musyarakah (Perserikatan)

   1. Pengertian Musyarakah

                 Musyarakah atau sering disebut sharikah atau syirkah berasal dari

       fiil madhi    (‫ﻜﹶﺔﹰ‬‫ﺸﹶﺭ‬‫ﻜﺎﹰ – ﻭ‬‫ – ﺸِﺭ‬‫ﻙ‬‫ﺸﹾﺭ‬‫ - ﻴ‬‫ﻙ‬‫)ﺸﹶﺭ‬   yang mempunyai arti:

       sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. 77

                 Menurut M. Ali Hasan syirkah adalah suatu perkumpulan atau

       organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang




         76
              Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalah, op.cit, hlm. 39
         77
           Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta: A
Munawwir, 1984, hlm. 765.
        bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan

        anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.78

    2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

          ‫ﻠ‬         ‫ﻨ‬          ‫ﻟ ﻟ‬                    ‫ﻀﻬ‬                        ‫ﺨ‬                  ‫ﻥ‬
        ‫ﻤِﹸﻮﺍ‬‫ﻋ‬‫ﻮﺍ ﻭ‬‫ ﺁَﻣ‬‫ﺾٍ ﺇِﱠﺎ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﻌ‬‫ﻠﹶﻰ ﺑ‬‫ ﻋ‬‫ﻢ‬  ‫ﻌ‬‫ﻐِﻲ ﺑ‬‫ﺒ‬‫ﻠﹶﻄﹶﺎﺀِ ﻟﹶﻴ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬‫ﺍ ﻣِﻦ‬‫ﺇِ ﱠ ﻛﹶﺜِﲑ‬‫ﻭ‬
                                                                                            ‫ﺼ‬
                                                                           (٢٤ : ‫ﺎﺕِ )ﺹ‬‫ﺎﻟِﺤ‬ ‫ﺍﻟ‬
               Artinya: "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
                        berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepada
                        sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
                        mengerjakan amal sholeh”. (QS. Shaad: 24)79

                  T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang

        yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali

        mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena

        merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain.80

    3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah

                  Dan Jumhur ulama’ menyepakati bahwa akad merupakan salah

        satu hal yang harus dilakukan dalam syirkah/musyarakah.

        a. Menurut para ulama’, rukun musyarakah meliputi:

               1) Sighat (Ijab dan Qabul)

                           Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung

                  pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah




          78
              M. Ali Hasan, op.cit, hlm. 161.
          79
              Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Solo: CV. Pustaka Mantiq,
1997, hlm. 735-736.
           80
              Hasbi Ash Shidieqy, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nuur, Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2000, hlm. 3505.
                mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari

                peseronya.81

            2) Al ‘Aqidain (subjek perikatan)

                         Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang

                berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan.

                         Disyaratkan     pula    bahwa      seorang     mitra     diharuskan

                berkompeten          dalam    memberikan        kekuasaan        perwakilan,

                dikarenakan      dalam       musyarakah     mitra     kerja     juga   berarti

                mewakilkan harta untuk diusahakan.82

            3) Mahallul Aqd (objek perikatan)

                         Objek perikatan bisa meliputi modal maupun kerjanya.

                Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan berupa:

                modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang

                nilainya sama. modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan. Modal

                yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadikan satu, yaitu

                menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-

                usul modal itu. 83

    4. Macam-Macam Akad Musyarakah

                Ulama fiqih membagi syirkah/musyarakah dalam dua bentuk, yaitu

        syirkah amlak dan syirkah uqud.84


          81
              Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh’ala Mazhab al-Arba’ah, Juz III, Lebanon:
Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990
          82
              Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 182.
          83
             Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, op.cit, hlm. 74.
          84
             Buchari Alma, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung, CV. Alfabeta, 2003, hlm.
251.
        a. Syirkah amlak

                       Yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu

               barang. Syirkah al-amlak ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

               Ijbariyah yaitu syirkah yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-

               masing pihak, seperti persekutuan antara ahli waris terhadap harta

               warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Dan, Ikhtiariyah yaitu

               syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang

               berserikat seperti dua orang yang bersepakat untuk berserikat membeli

               sebuah rumah secara patungan.

        b. Syirkah uqud

                       Yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha,

               modal dan keuntungan.85 Macam-macam syirkah uqud secara umum:

               1) Syirkah al-amwal adalah Persekutuan antara dua pihak pemodal

                   atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal

                   bersama      dan    membagi      keuntungan   dan   resiko   kerugian

                   berdasarkan kesepakatan.86

               2) Syirkah al-a’mal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi

                   untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan

                   dari pekerjaan itu.87

               3) Syirkah al-wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha

                   untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama


        85
             Ghufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 193
                                                                           86
                                                                            Ibid, hlm. 194
        87
            Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia
Institut dan BI, 1999, hlm 132
          sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya

          berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, keuntungan yang dihasilkan

          dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.88

      4) Syirkah al-’inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan

          komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah belum

          tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan maupun dalam hal

          keuntungan dan resiko kerugian.

      5) Syirkah al-mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi

          dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamya adalah sama

          baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian.

      6) Syirkah al-mudharabah adalah adalah persekutuan antara pihak

          pemilik modal dengan pihak yangahli dalam melakukan usaha,

          dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan

          demikian mudhorobah dapat dikatakan sebagai perserikatan antara

          pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan

          dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung

          oleh pihak shahibul mal.89

5. Masa Berakhirnya Akad Musyarakah

   Syirkah/Musyarakah akan berakhir apabila:

   a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun membatalkannya meskipun

      tanpa persetujuan pihak yang lainya, sebab syirkah adalah akad yang

      terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada

                                            88
                                                 Ghufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 194
                                                               89
                                                                  Ibid, hlm. 194-195
   kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak

   menginginkanya lagi, hal ini menunjukkan pencabutan keadaan

   Syirkah oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan, untuk bertasharruf (keahlian

   mengelola harta) baik karena hilang akal maupun yang lainya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia tetapi apabila anggota syirkah lebih

   dari dua orang, yang batal yang meninggal dunia saja, syirkah berjalan

   terus pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang

   meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka

   diadakan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan baik karena boros

   yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjalan maupun karena

   sebab-sebab yang lain.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas

   harta yang menjadi saham syirkah, pendapat ini dikemukakan oleh

   madzhab Maliki, Syafi’i, Hambali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan

   bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang telah dilakukan oleh

   yang bersangkutan.

f. Modal para anggota syirkah lengkap sebelum dibelanjakan atas nama

   syirkah, bila modal tersebut hilang sebelum percampuran harta hingga

   tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah

   pemilikya sendiri. Apabila harta hilang setelah terjadi percampuran

   yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi maka menjadi resiko bersama.
       Apabila masih ada sisa harta Syirkah maka masih dapat berlangsung

       dengan kekayaan yang masih ada.90




90
     H. Hendi Suhendi, op. cit., hlm. 133-134
                                  BAB III

   PRAKTEK AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI PERBAKALAN

          DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK



A. Letak Geografis dan Monografis Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

          Kecamatan Bonang memiliki luas 8.324 ha dan terletak berbatasan

   dengan Laut Jawa. Dengan luas 8.324 ha luas Kecamatan Bonang menempati

   urutan kedua Kecamatan terluas di Kebupaten Demak setelah Kecamatan

   Mranggen. Dengan jumlah penduduk sebanyak 98.839 jiwa yang terdiri dari

   49.185 jiwa laki-laki dan 49.654 jiwa perempuan, Kecamatan Bonang

   menempati urutan ke dua dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Demak

   setelah Kecamatan Mranggen.

          Kecamatan Bonang terletak di pesisir pantai laut jawa, di sana juga

   terdapat pelelangan tempat ikan yang masih aktif yaitu TPI Morodemak

   sehingga di sana banyak dijual ikan laut basah. Selain ikan laut basah, di

   Kecamatan Bonang juga banyak dipelihara ikan darat seperti tawes, mujair,

   nila, karper, lele, nener, dan benur. Daerah sentra lele terdapat di Desa

   Wonosari.

          Selain sektor perikanan dan kelautan yang berkembang, sektor

   pertanian di Kecamatan Bonang juga berkembang, karena Kecamatan Bonang

   luas tanah sawah 4.880 ha dan 3.444 ha tanah kering. Berdasar data dari

   Badan Pusat Statistik tahun 2006 jumlah produksi bersih tanaman padi

   mencapai 49.522 ton. Selain tanaman padi, di Kecamatan Bonang banyak
   ditanam jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan

   kedelai. Di Kecamatan Bonang juga banyak dipelihara hewan ternak, antara

   lain sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam kampung, itik,

   angsa, kalkun, puyuh, dan domba.

                 Produk dan barang yang dihasilkan dari industri besar/sedang, kecil,

   dan rumah tangga antara lain industri es, terasi, pengeringan/presto/

   pengasapan ikan, roti, pakaian/konveksi.

                 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat 21 Desa/kelurahan,

   yaitu:

   1. Desa Betahwalang                                       12. Desa Morodemak

   2. Desa Bonangrejo                                13. Desa Poncoharjo

   3. Desa Gebang                                            14. Desa Purworejo

   4. Desa Gebangarum                                        15. Desa Serangan

   5. Desa Jali                                      16. Desa Sukodono

   6. Desa Jatimulyo                                 17. Desa Sumberejo

   7. Desa Jatirogo                                          18. Desa Tlogoboyo

   8. Desa Karangrejo                                19. Desa Tridonorejo

   9. Desa Kembangan                                 20. Desa Weding, dan

   10. Desa Krajanbogo                               21. Desa Wonosari.91

   11. Desa Margolinduk


          91
               http://www.demakkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Ite
mid=77.
            Di Kecamatan Bonang terdapat tiga desa yang terkenal dengan sebutan

   Tri Desa. Tri Desa ini terkenal karena hasil lautnya. Yang disebut Tri Desa

   adalah Desa Margolinduk, Desa Purworejo dan Desa Morodemak. Ketiga desa

   tersebut berada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ketiga desa tersebut

   bisa ditempuh dengan kendaraan umum dari Kota Demak kurang lebih satu

   jam perjalanan.92

            Mayoritas penduduk di Tri Desa, yaitu Desa Margolinduk, Desa

   Morodemak, dan Desa Purworejo berprofesi sebagai jurag (anak buah

   perahu). Pekerjaan yang terdapat di tri desa ini adalah:

   1. Juragan

   2. Jurumudi

   3. Jelarus (pekerjaannya nelayan dan mencari lokasi ikan)

   4. Sarekat kedua (wakil jurumudi)

   5. Matoris (Bengkel perahu)

   6. Penawuran (Pekerjaan nelayan yang mengomandoi pelepasan jaring)

   7. Jurag (karyawan), jurag ada dua:

       a. Jurag Pagon (jurag tetap)

       b. Jurag genaon (jurag tidak tetap)

   8. Penjual perbakalan

   9. Bakul ikan (pembeli ikan)

   10. Ngadang/bakul seret (perantara pihak perahu dengan bakul ikan)

   11. Pemilik tambak
       92
          http://74.125.153.132/search?q=cache:8plZyVw4H1gJ:www.langitperempuan.com/wpc
ontent/uploads/2008/10/perjuangan_perempuan_nelayan_bibik.doc+nelayan+margolinduk+bonan
g+demak&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a.
  12. Ustadz (mengajar mengaji. Ustadz biasanya tidak bekerja. Kalau bekerja

        ya mengajar)

  13. Modin (pekerjaanya mengurus orang meninggal. Tidak bekerja selain

        Modin)

  14. Penunggu Tambak

  15. Guru

  16. Lurah

  17. Menganggur

  18. Mantri Kesehatan

  19. Tukang batu dan sebagainya.93

B. Praktek Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di Kecamatan

  Bonang Kabupaten Demak.

              Manusia adalah mahluk sosial, untuk itu manusia tidak akan dapat

  memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Seringkali

  manusia memiliki suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tapi tidak

  memiliki kemampuan dan uang yang cukup, padahal kebutuhan tersebut

  bersifat pokok dan mendesak. Kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh

  manusia adalah sandang, pangan, papan (pakaian, makanan, dan tempat

  tinggal). Untuk memenuhi kebutuhan ini, khususnya masyarakat nelayan di

  Tri        Desa    Kecamatan     Bonang     Kabupaten     Demak       yang   mayoritas

  masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan.




        93
             Wawancara dengan Bapak Maslekan tanggal 20 November 2009
             Untuk     mewujudkan        kebutuhannya        melaut,     warga      nelayan

    membutuhkan stok kebutuhan melaut yang disediakan oleh toko yang menjual

    barang-barang kebutuhan melaut. Oleh karena penghasilan yang tidak

    menentu dan tidak selamanya tersedia uang untuk memenuhi kebutuhan bahan

    melaut, maka para warga nelayan mengadakan transaksi jual beli

    perbakalan94, yaitu sebuah bentuk jual beli dengan akad utang atau model

    pembayaran dilakukan di belakang. Dengan konsekuensi para nelayan selama

    masih mempunyai tanggungan utang, maka harus menjadi bakulan95 dari toko

    yang mereka utangi.

             Barang-barang yang termasuk jual beli perbakalan adalah semua

    barang yang dibutuhkan oleh nelayan dalam melaut, banyak dan jenisnya

    barang disesuaikan dengan jenis perahu atau perahu yang digunakan oleh

    nelayan, semakin besar perahu yang digunakan oleh nelayan maka semakin

    besar dan banyak pula kebutuhan perbakalan yang dibutuhkan. Berikut bentuk

    barang yang dibutuhkan oleh nelayan berdasarkan besar kecilnya perahu yang

    digunakan nelayan yaitu:

    1. Perahu kecil atau sampan

        a. Solar

        b. Oli

        c. Bensin


        94
           Kata perbakalan menurut masyarakat nelayan kecamatan Bonang Kabupaten Demak
adalah sebuah kata yang digunakan untuk menyebutkan barang-barang perlengkapan yang
digunkan untuk melaut, dan ini sudah menjadi kebiasaan.
        95
           Bakulan adalah kesediaan menjadi pelanggan tetap dalam jual beli perbakalan kepada
toko perbakalan. Apa bila pihak perahu masih mempunyai tanggungan utang, maka tidak boleh
pindah ke toko lain, dan pihak perahu bisa bebas apa bila utangnya sudah lunas.
   d. Sembako

   e. Rokok

   f. Peralatan mesin

   g. Es balok

   h. Dan kebutuhan perbaikan perahu sampan

2. Perahu sedang atau motik

   a. Solar

   b. Oli

   c. Sembako

   d. Rokok

   e. Peralatan mesin

   f. Es balok

   g. Spertus

   h. Peralatan jaring (payang)

   i. Dan kebutuhan perbaikan perahu motik

3. Perahu besar atau perahu mini

   a. Solar

   b. Oli

   c. Sembako

   d. Rokok

   e. Peralatan mesin

   f. Bensin

   g. Lampu galaxy
   h. Minuman supplement

   i. Accu

   j. Kebutuhan memperbaiki semua peralatan perahu (dandan) yang biasa

       dilakukan pada terang bulan yaitu sekitar tanggal 12-19 penanggalan

       qomariyah, barang yang dibutuhkan seperti tambang, makanan, bahan

       minuman, peralatan jaring, rokok, peralatan perahu, dan lain-lain.96

   k. Es balok

   l. Spertus

   m. Peralatan jaring (payang), dan

   n. Kebutuhan perbaikan perahu mini.

       Bentuk perdagangan di atas berlaku pada semua toko yang khusus

menyediakan kebutuhan perbakalan, termasuk juga tiga toko yang menjadi

obyek penelitian, yaitu Toko Samudera Abadi, Toko Hasil Laut dan Toko

Rejeki. Toko yang menjadi bakulan harus siap menyediakan semua barang

yang dibutuhkan oleh nelayan, bahkan jika toko tersebut tidak punya barang

yang diinginkan oleh nelayan, maka toko tersebut bersedia mencari ke tempat

lain yang mempunyai barang tersebut.

       Permulaan transaksi atau akad jual beli perbakalan ini berlangsung

ketika calon pembeli datang ke toko perbakalan, seperti yang terjadi di toko

Samudera Abadi. Calon pembeli mengatakan: “Pak Nasikun saya mau mbakol

perbakalan di toko Bapak”, pemilik toko dalam hal ini Pak Nasikun

mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak permintaan calon


                      96
                           Wawancara dengan Bapak Maslekan tanggal 20 November 2009
pembeli tersebut. Tetapi juga terkadang toko perbakalan yang mendatangi

pemilik perahu, dan biasanya model seperti ini berlaku bagi toko perbakalan

yang baru berdiri.

       Sedangkan penentuan harga dari setiap barang perbakalan disesuaikan

dengan perahu yang meminta bakulan perbakalan.

1. Bagi perahu sampan (perahu kecil) biasanya yang menentukan harga

   adalah pihak perahu, dan pemilik toko menyetujui atau tidak. Proses ini

   terjadi karena biasanya perahu sampan membutuhkan barang tidak terlalu

   banyak, sehingga utang perbakalannya sedikit, dan pihak perahu

   membayar utangnya tiap tiga hari sekali atau setiap mereka mendapat uang

   dari penjualan hasil tangkapan ikan. Jadi, pemilik toko tidak berkeberatan

   untuk mengikuti patokan harga yang ditentukan pihak perahu, dengan

   catatan harga itu minimal sesuai dengan harga pasaran.

2. Bagi perahu motik (perahu sedang) kebiasaan yang terjadi yang

   menentukan harga terkadang adalah pihak toko, sedang pihak perahu

   menyetujui atau tidak, dan sebaliknya. Ini tergantung dengan banyaknya

   perbakalan yang diminta oleh pihak perahu, karena kebiasaan jumlah

   karyawan perahu motik ini tidak tetap, kadang banyak kadang sedikit akan

   berpengaruh pada jumlah perbakalan yang diminta. Selain itu juga

   penentuan harga tergantung dengan banyaknya utang yang dimiliki oleh

   pihak perahu, semakin banyaknya utang yang miliki oleh pihak perahu

   maka pemilik toko yang menentukan awal harga. Dari hasil wawancara

   peneliti dengan ketiga pemilik toko meskipun harga lebih tinggi dari harga
    pasaran selisihnya sangat kecil, seperti solar yaitu selisihnya hanya sekitar

    Rp. 200 sampai Rp 300 dari harga normal.

3. Bagi perahu mini atau perahu besar, karena banyak sekali jumlah

    perbakalan yang diminta dan kebiasaan membayar utang yang lama, maka

    yang membuat keputusan awal harga adalah dari pihak penjual dengan

    selisih harganya pun tidak terlalu besar dari harga normal seperti pada

    perahu motik.

           Pemilik toko lebih banyak berperan pada penentuan harga awal dan

pihak perahu menerima atau tidak, hal ini dikarenakan pemilik toko

menanggung resiko yang besar dari utang perbakalan yang dilakukan oleh

pihak perahu. Karena menurut pemaparan ketiga toko, untuk menjadi penjual

perbakalan seorang penjual harus memiliki tiga modal, yaitu modal

penyediaan barang, modal untuk barang yang diutangkan dan modal cadangan

apabila modal awal dan modal untuk barang yang diutangkan habis. Lebih

lanjut, mereka mengatakan bagi pihak toko yang tidak kuat dalam permodalan

dan tidak ulet, maka dengan cepat atau lambat akan mengalami kebangkrutan

seperti yang terjadi di banyak toko penyedia perbakalan yang terdapat di tri

desa ini.

           Selain itu kebiasaan yang berkembang dan telah menjadi watak

masyarakat nelayan, mereka susah sekali membayar utang yang mereka

punya, sehingga penjual akan terus menyediakan modal agar usahanya terus

berjalan.97


    97
         Wawancara dengan Bapak Nasikun tanggal 22 November 2009.
             Selanjutnya dalam proses jual beli perbakalan terjadi akad mbageni.98

    Dimana akad mbageni dalam jual            beli perbakalan ini ada dua bentuk,

    pertama yaitu sebuah bentuk akad di mana pembeli bersedia memberikan

    beberapa bagian, atau yang sekarang banyak berkembang di masyarakat

    nelayan memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk

    pencicilan utang selama masih bakulan. Prosentase cicilan rata-rata di semua

    toko minimal adalah 5% dari jumlah keseluruhan penghasilan yang didapat

    oleh perahu yang bersangkutan. Jumlah prosentase ini hanya berlaku pada

    perahu motik dan perahu mini. Sedangkan minimal jumlah pendapatan yang

    dikenai cicilan prosentase adalah Rp. 2 juta bagi perahu motik dan Rp. 5 juta

    bagi perahu mini. Artinya bagi perahu motik yang mendapatkan hasil sekali

    melaut minimal Rp. 2 juta, dan perahu mini mendapatkan hasil sekali melaut

    minimal Rp. 5 juta, maka mereka harus mencicil utangnya minimal 5% dari

    hasil melaut.

             Bentuk perkataan akadnya semisal yang terdapat pada toko Rejeki:

    “Saya menerima kamu jadi bakulan saya, dengan catatan kamu harus

    membayar cicilan dari utang perbakalan minimal 5% dari penghasilan melaut,

    jika utang kamu menumpuk dan tidak mau membayar ketika mendapatkan

    hasil, maka saya berhak menyita perahu kamu”. Pembeli menjawab: “ya”.99

             Ketika terjadi penumpukan utang perbakalan, setiap toko mempunyai

    kebijakan sendiri-sendiri diantaranya:



        98
            Mbageni merupakan istilah atau nama lokal yang digunakan untuk praktek utang-
piutang tersebut.
                               99
                                  Wawancara dengan Bapak Majid tanggal 21 November 2009.
   1. Bagi Toko Samudera Abadi mereka akan meyetop pemberian perbakalan

       kepada pihak perahu tersebut dan menyita perahu mereka sebagai barang

       jaminan dengan catatan utang mereka 50% lebih dari harga perahu.

       Sebagai contoh apabila harga perahu Rp. 100 juta dan utang pihak perahu

       Rp. 55 juta, maka pihak toko berhak menyita perahu tersebut. Dan apabila

       mereka mau mencicil, maka proses jual beli perbakalan berlangsung

       dengan kesepakatan harga yang sama seperti awal. 100

   2. Bagi Toko Hasil Laut, apabila pihak perahu tidak mau mencicil utangnya,

       maka untuk selanjutnya mereka akan menaikkan harga lebih tinggi tanpa

       meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak perahu. Dan pihak

       perahu tidak bisa membeli perbakalan kepada toko lain, karena masih

       mbakol (menjadi pelanggan tetap selama belum melunasi utangnya kepada

       toko Hasil Laut). Ini di karenakan utang yang dimiliki oleh pihak perahu

       sudah terlalu banyak. Model pemberian harga ini sebagai efek jera dan

       agar pihak perahu mau mencicil utangnya. Pihak toko Hasil Laut tidak

       menyita perahu, akan tetapi menyetop memberikan utang perbakalan

       kepada pihak perahu.101

   3. Bagi Toko Rejeki mereka akan menyetop pemberian utang perbakalan

       kepada pihak perahu dan meminta cicilan prosentase dari hasil perahu, dan




      100
          Wawancara dengan Bapak Nasikun (pemilik toko Samudera Abadi), Tanggal 22
November 2009
      101
          Wawancara dengan Bapak Sofiyullah (pemilik toko Hasil Laut), Tanggal 22
November 2009
   mereka hanya akan memberikan perbakalan jika pihak perahu membayar

   kontan setiap pembelian.102

          Bentuk akad mbageni kedua, Menurut penuturan salah satu dari

nelayan, yaitu Miftah mengatakan bahwa ada juga pihak toko yang meminta

bagian sama dengan satu bagian untuk karyawan perahu dari pihak perahu

sebagai kompensasi utang yang mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak

mengurangkan pada tanggungan utang yang dimiliki oleh pihak perahu.

Sebagai contoh Pak Majid utang kepada pak Nasikun sebagai penjual Rp. 20

Juta, utang ini tidak bisa dicicil oleh Pak Majid, karena Pak Nasikun merasa

utang yang telah diberikan terlalu besar, maka Pak Nasikun memberikan

konsekuensi kepada Pak Majid agar tetap dapat berutang perbakalan melaut,

maka Pak Majid harus memberikan satu bagian kepada Pak Nasikun di luar

utang dan tetap menyicil 5% dari utangnya ketika mendapat minimal Rp. 5

juta saat melaut. Jika Pak majid ketika melaut mendapat Rp. 6 juta maka

tanggungannya adalah Rp. 60 ribu (seperti bagian jurag) dan menyicil 5%

sama dengan Rp. 300 ribu, utang Pak Majid hanya berkurang Rp. 300 ribu

menjadi Rp. 19. 700.000,-.

          Apabila bila pemilik perahu masih mempunyai tanggungan utang

kepada pihak toko, dan perahu sudah terjual sebagaimana kebiasaan yang

terjadi dalam jual beli perbakalan, maka pihak perahu berkewajiban melunasi

utang yang mereka tanggung. Dan pihak perahu sudah lepas ikatan sebagai

bakulan kepada pihak toko. Akan tetapi menurut penuturan ketiga pemilik


   102
         Wawancara dengan Bapak Sukono (Pemilik toko Rejeki), Tanggal 22 November 2009
toko, terdapat banyak kasus di mana setelah perahu dijual pemilik perahu

hanya membayar sebagian dari utang yang mereka tanggung dan lari dari

tanggung jawab utang, sedangkan pemilik toko tidak mempunyai kemampuan

untuk menggugatnya, karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Menurut

pihak toko juga mereka menganggap jika pemilik perahu mau membayar 50%

saja sudah mendingan dari pada tidak sama sekali. Karena watak dari

masyarakat nelayan itu keras dan susah membayar utang. 103

          Jual beli perbakalan ini tidak hanya berlaku ketika perahu akan melaut

dengan perbakalan atau perlengkapan yang dibutuhkan, akan tetapi pihak toko

juga menanggung atau harus melayani kebutuhan dandan atau kebutuhan

perawatan perahu di waktu terang bulan, yaitu pada tanggal 12-19

penanggalan qomariyah, baik itu berupa peralatan perlengkapan perahu atau

makanan hidangan bagi karyawan yang ikut dandan, dengan pembayaran

ditambahkan/diikutkan utang perbakalan. Dan sistem pembayarannya

diikutkan ketika perahu mendapatkan hasil melaut.104

          Warga nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak hingga saat ini

mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan kenaikan harga

kebutuhan sebagai imbas dari krisis global yang telah mempengaruhi setiap

segi kehidupan. Perubahan harga yang tidak stabil tentunya akan kembali

terjadi seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar dan Minyak (BBM) yang

hampir mencapai 100%. Sejak awal Oktober 2005 lalu menjadikan semua

pemilik toko perbakalan menanggung resiko yang bertambah besar dari

   103
         Wawancara dengan Bapak Miftah tanggal 20 November 2009
   104
         Wawancara dengan Bapak Arifin dan Bapak Kaswadi tanggal 21 November 2009
  pengeluaran perbakalan yang diberikan kepada pihak perahu. Pemilik toko

  hanya sanggup memberikan utang perbakalan separuh dari keseluruhan

  kebutuhan yang dibutuhkan perahu setiap melaut. Contohnya apabila dalam

  sekali melaut menghabiskan Rp. 1.500.000,- maka pemilik toko hanya mau

  menanggung barang perbakalan separuh, yaitu Rp. 750.000,- yang separuhnya

  lagi pihak nelayan membayar kontan.105

            Praktek jual beli perbakalan ini kalau diteliti lebih jauh hampir sama

  dengan pinjam uang untuk modal. Perbedaannya yaitu kalau pinjam modal,

  antara orang yang pinjam dengan yang meminjami tidak ada keterkaitan

  dengan barang dagangannya. Tapi kalau praktek jual beli perbakalan

  termasuk akad mbageni di dalamnya, antara orang yang meminjami dengan

  yang pinjam itu ada keterkaitannya dengan barang dagangannya, khususnya

  dalam praktek jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

C. Motivasi Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di Kecamatan

  Bonang Kabupaten Demak.

            Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat nelayan

  Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya di Desa Margolinduk, Desa

  Morodemak dan Desa Purworejo ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya:

  faktor ekonomi, faktor sosial keagamaan dan faktor kebudayaan.

  1. Faktor Ekonomi

                Dari segi ekonomi masyarakat nelayan kecamatan Bonang

     kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan


     105
           Wawancara dengan Bapak Miftah tanggal 20 November 2009
desa Purworejo adalah tergolong sebagai masyarakat kelas bawah. Ketiga

desa ini terletak di wilayah pesisir pantai, maka sebagian besar dari

mereka lebih memilih berprofesi sebagai nelayan. Mereka mengandalkan

hasil laut sebagai mata pencaharian pokok atau sumber pendapatan dalam

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pada kenyataannya

pendapatan nelayan dalam melaut tidak bisa dipastikan atau belum tentu

mendapatkan hasil dalam sekali melaut, bahkan sering kali tidak

mendapatkan hasil. Sumber pendapatannya sangat minim, untuk

memenuhi kebutuhannya sehari-hari saja tidak cukup, mereka harus utang

kesana kemari.

        Nelayan merupakan kelompok sosial yang nilai tawaranya rendah.

Ketika mereka menjual ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), uang

pembayarannya di utang tidak langsung dibayar tunai oleh pembeli.

Biasanya mereka baru dibayar setelah ikannya laku dijual lagi oleh

pembeli tersebut. Jika transaksi kecil biasanya uang dibayar dua sampai

tiga hari setelah lelang. Jika nilai transaksinya besar akan dibayar

seminggu setelah lelang. Itu pun jika nelayan menjual/melelang ikan,

timbangannya perkilo dimatikan 2 ons. Dengan alasan 2 ons tersebut

adalah berat air. Sistem seperti inilah yang membuat kehidupan nelayan

sangat sulit. Nelayan tidak akan bisa mencukupi kebutuhannya dalam

sehari-hari.106




                       106
                             Wawancara dengan Bapak Rozikun tanggal 22 April 2010
       Selain itu, pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten

Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa

Purworejo terdapat dua musim ikan dalam setahun yang sangat

berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat nelayan tersebut. Dua

musim ikan tersebut yang pertama yaitu bulan april, bulan mei, dan bulan

juni. Dan musim yang kedua pada bulan september, bulan oktober, bulan

november dan bulan desember. Selain bulan-bulan tersebut yaitu pada

bulan januari, bulan pebruari, bulan maret, juli dan agustus masyarakat

kecamatan bonang tidak bisa mencari ikan, karena pada bulan itu adalah

bulan musim sepi. Ikan jarang sekali. Tapi sekarang musim-musim ikan

itu tidak bisa dipastikan, mengingat mulai sedikitnya ikan karena alat

tangkap yang tidak ramah lingkungan.

       Dalam rangka pertahanan ekonomi masyarakat nelayan kecamatan

Bonang kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa

Morodemak dan desa Purworejo, bagi orang tua yang mempunyai anak

gadis baru lulus dari SMA biasanya langusung dinikahkan oleh orang

tuanya, meskipun usianya masih kecil, dengan alasan supaya tanggung

jawab beralih kepada suaminya. Selain itu mereka beranggapan bahwa

sekolah kejenjang yang lebih tinggipun belum menjamin setelah lulus

akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal seperti ini yang membuat

perekonomian di daerah nelayan kecamatan Bonang tidak bisa

berkembang.
              Keberadaan kehidupan nelayan selama ini dihadapkan dengan

   sejumlah permasalahan yang terus membelitnya, seperti lemahnya

   manajemen usaha, rendahnya adopsi teknologi perikanan, kesulitan modal

   usaha, rendahnya pengetahuan pengelolaan sumberdaya perikanan,

   rendahnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan

   lain sebagainya mengakibatkan kehidupan nelayan dalam realitasnya

   menunjukkan kemiskinan.

              Selain itu, kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat

   nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam

   yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan

   usahanya. Kondisi inilah yang mengakibatkan nelayan dijauhi oleh

   institusi-institusi perbankan dan perusahaan asuransi, seperti sulitnya

   masyarakat nelayan mendapatkan akses pinjaman modal, baik untuk

   modal kerja maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.107

2. Faktor Sosial Keagamaan

              Masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

   khususnya desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo dapat

   dikategorikan sebagai masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduk

   masyarakatnya         adalah    beragama     Islam,    sehingga   mereka   masih

   mempunyai hubungan yang sangat erat dan mendalam di antara sesama.

   Ciri-ciri ini sangat nampak dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat

   tersebut. Misalnya yang masih melekat dalam kehidupannya sehari-hari


   107
         Wawancara dengan Bapak Jayadi tanggal 22 April 2010
adalah masih terlihat kebersamaannya, saling gotong-royong, saling tolong

menolong, saling percaya antara satu sama yang lain, saling menjalin tali

silaturahmi antara sesama.

        Selain itu kehidupan sosial masyarakat nelayan yang nampak

dinamis dan hubungan masyarakat yang cukup harmonis ini dapat dilihat

bila salah seorang warga masyarakat nelayan terkena musibah atau

mempunyai hajatan, warga yang lain akan saling membantu dan bergotong

royong dalam rangka membantu untuk meringankan beban dari warga

yang tertimpa musibah atau meringankan beban warga yang mempunyai

hajat tertentu. Mereka datang dan membantu dengan ikhlas, sikap inilah

yang membuktikan bahwa kebersamaan mereka masih terjalin dengan

baik.

        Namun demikian sebagaimana masyarakat pedesaan lainnya,

masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak juga masih

mengakuai adanya status terhadap golongan tertentu. Golongan tersebut di

antaranya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pamong desa.

Mereka dianggap sebagai golongan yang sangat berpengaruh di daerah

tersebut. Selain itu juga terdapat lapisan-lapisan sosial masyarakat yang

lain. Sedangkan untuk membedakan lapisan satu dengan yang lain,

biasanya ditentukan oleh kedudukan masing-masing. Lapisan-lapisan itu

antara lain lapisan buruh, lapisan nelayan, lapisan pegawai, lapisan

pedagang dan lapisan tokoh agama, walaupun lapisan tersebut tidak dapat

ditarik garis pembatas yang jelas, karena kesenjangan antara kelas-kelas
   yang ada di dalam masyarakat tidak begitu nampak. Mereka tidak

   menganggap adanya stratifikasi sosial sebagai suatu penghalang atau jarak

   komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan. 108

3. Faktor Kebudayaan

          Masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak

   khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo ini

   masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat

   tradisional. Masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang telah

   berlaku sejak lama.

          Masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

   khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo

   pada umumnya masih memegang tradisi kebudayaan terutama dengan

   nuansa Islam sebagai agama mayoritas. Hal itu dapat dilihat dari beberapa

   tradisi keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut selama

   bertahun-tahun, antara lain sedekah laut. Upacara sedekah laut adalah

   tradisi selamatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan dengan tujuan

   untuk memohon berkah dan keselamatan. Disamping sebagai ungkapan

   rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia nikmat-

   Nya. Tradisi ini dilaksanakan oleh warga nelayan satu kali dalam setahun

   yaitu pada bulan Syawal bersamaan dengan upacara “Ketupatan”. Dalam

   ritual sedekah laut disyaratkan untuk membuat sesaji untuk kemudian

   dilarung ke laut untuk dipersembahkan kepada “Danyang Laut”. Menurut


                           108
                                 Wawancara dengan Bapak Nasrun tanggal 22 April 2010
warga perlengkapan sesaji merupakan syarat yang harus disediakan dalam

tradisi tersebut, karena menurut anggapan para nelayan merupakan sarana

berkomunikasi dengan roh halus.

           Dari segi keagamaan, tradisi yang masih sangat melekat pada

masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak ini juga

dibuktikan dengan adanya jam’iyyah-jam’iyyah (perkumpulan) tahlil,

mauludan, shalawat rebana, haul dan sebagainya. masyarakat nelayan

Kecamatan Bonang selalu memperingati hari-hari besar Islam seperti

Maulud Nabi saw, Nuzulul Qur’an, Isro’ Mi’raj dan sebagainya, dengan

acara pengajian yang biasanya mendatangkan penceramah dari luar

daerah. 109




109
      Wawancara dengan Bapak Lukman tanggal 22 April 2010
                                             BAB IV

      ANALISIS TERHADAP AKAD MBAGENI DALAM JUAL BELI

    PERBAKALAN DI KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK



A. Analisis Terhadap Praktek Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di

    Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

                Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun demikian

    hidupnya harus bermasyarakat. Seperti diketahui, manusia pertama yaitu

    Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu

    istrinya yang bernama Hawa.110 Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan

    manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong

    menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup

    masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, baik

    dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

                Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalananya akan

    semakin bertambah keperluannya yang bermacam-macam, sehingga mereka

    melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan

    kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan

    sa’adah antara manusia dan dengan jual beli pula teratur penghidupan mereka

    masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan

    tenang.111


         110
               Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, cet. Ke-
4, hlm. 99.
         111
            Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001, hlm. 410
       Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masyarakat, baik itu

berupa makanan, sandang maupun papan, terdapat bermacam-macam bentuk

transaksi, diantaranya ada transaksi/akad jual beli, ada akad al-qordh (utang-

piutang), dan ada akad Syirkah/Musyarakah (perserikatan). Seperti yang

berkembang pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,

sebagai masyarakat nelayan mereka membutuhkan perbakalan (perlengkapan)

yang digunakan untuk melaut, sedangkan untuk mendapatkan perbakalan

mereka tidak bisa membayar dengan tunai, maka terjadi jual beli perbakalan

dengan cara utang. Dalam jual beli perbakalan ini menggunakan akad

mbageni, yaitu pembeli (pihak perahu) memberikan prosentase hasil laut

kepada penjual sebagai bentuk pencicilan selama masih punya tanggungan

utang dalam setiap kali mendapatkan hasil dari melaut.

       Kata perbakalan dan mbageni menurut masyarakat nelayan Kecamatan

Bonang Kabupaten Demak merupakan istilah atau sebuah nama lokal yang

digunakan dalam praktek utang-piutang tersebut, dan ini sudah menjadi

kebiasaan.

       Dari beberapa jenis akad yang telah disebutkan di atas, maka akad

mbageni dalam jual beli perbakalan yang terdapat pada masyarakat nelayan

kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya desa Margolinduk, desa

Morodemak dan desa Purworejo termasuk akad al-qordh (akad utang-piutang)

atau akad dengan pembayaran tidak kontan, karena akad al-qordh (akad

utang-piutang) yang terdapat pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang ini
  ada unsur keterikatan barang yang diutangkan dan barang tersebut adalah

  milik perorangan.

B. Analisis Motivasi Akad Mbageni dalam Jual Beli Perbakalan di

  Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

         Menurut data lapangan bahwa masyarakat nelayan kecamatan Bonang

  kabupaten Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa

  Purworejo melakukan akad mbageni dalam jual beli perbakalan disebabkan

  oleh beberapa faktor, yaitu:

  1. Faktor Ekonomi

             Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat

     nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak khususnya di Desa

     Margolinduk, Desa Morodemak dan Desa Purworejo ini disebabkan

     karena faktor ekonomi yang kurang mendukung. Padahal untuk sekali

     melaut mencari ikan mereka membutuhkan dana yang cukup besar untuk

     membeli modal perbakalan yang dibutuhkan.

             Mengingat keterbatasan dana, sehingga tidak mampu untuk

     membeli secara tunai barang perbakalan atau semua perlengkapan yang

     dibutuhkan dalam melaut, maka dalam jual beli perbakalan pada

     masyarakat ini dilakukan dengan cara utang. Dengan pertimbangan pihak

     nelayan belum tentu mendapatkan hasil dalam sekali melaut dan tidak bisa

     melunasi utangnya, maka utang dibayar dengan sistem mbageni, yaitu

     mencicil utang minimal 5% setiap mendapatkan hasil dari melaut.
          Masyarakat nelayan kec. Bonang Kab. Demak khususnya desa

   Margolinduk, Mororodemak dan Purworejo tergolong sebagai masyarakat

   kelas bawah. Untuk mendapatkan perbakalan mereka tidak bisa membeli

   secara tunai kepada penjual, karena masih menunggu hasil ikan dari laut.

   Kemudian pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap kali

   mendapatkan hasil. Bentuk cicilan dimaksudkan agar usaha penjual terus

   berjalan. Pihak pembeli merasa untung karena mendapatkan perlengkapan

   melaut dengan cara mencicil, pihak penjual mendapatkan pelanggan dan

   usahanya bisa terus berjalan.

          Hal ini sesuai dengan konsep akad dengan asas al-ta’awun (saling

   menguntungkan) dan asas al-ridha’iyyah (konsensualisme).

2. Faktor Sosial Keagamaan

          Mengingat manusia adalah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa

   hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan

   sehari-hari,   yang   notabene    masyarakat    desa    Margolinduk,   desa

   Morodemak dan desa Purworejo kecamatan Bonang kabupaten Demak ini

   adalah sebagai masyarakat nelayan yang bisa dikategorikan sebagai

   masyarakat pedesaan yang agamis, masih kental dengan tradisi gotong-

   royong, saling tolong menolong, saling percaya antara satu sama yang

   lain, saling menjalin tali silaturahmi antara sesama.

          Maka untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan nelayan yang akan

   digunakan untuk melaut dan mencari ikan, mereka membentuk suatu jual

   beli perbakalan (perlengkapan melaut) dengan sistem utang, pembayaran
       dilakukan dengan cara mbageni, yaitu mencicil setiap kali mendapatkan

       hasil dari melaut. Pihak perahu mendapatkan utangan berupa barang

       perbakalan yang dibutuhkan untuk melaut dengan proses cepat, dan pihak

       perahu sanggup mencicil utangnya minimal 5% setiap mendapatkan hasil

       dari melaut.

                  Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat

       nelayan kecamatan Bonang ini terjadi karena atas dasar tolong menolong

       dan saling percaya antar sesama umat manusia dalam hal kebaikan,

       khusunya dalam bermuamalah.

                  Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2

       yang berbunyi:

                             ‫ﻌ‬                         ‫ﻧ‬                   ‫ﺮ ﺘ‬                   ‫ﻧ‬
             ﴾٢﴿ .... ِ‫ﺍﻥ‬‫ﻭ‬‫ﺪ‬ ‫ﺍﻟﹾ‬‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺈِﺛﹾﻢِ ﻭ‬‫ﻮﺍ ﻋ‬‫ﺎﻭ‬‫ﻌ‬‫ﻟﹶﺎ ﺗ‬‫ﻯ ﻭ‬‫ﻘﹾﻮ‬‫ﺍﻟ‬‫ ﻭ‬ ِ‫ﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒ‬‫ﻮﺍ ﻋ‬‫ﺎﻭ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬‫....ﻭ‬
                  Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan
                           kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong
                           menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran
                           (permusuhan)”. (Qs. Al-Maidah: 2).112

   3. Faktor Kebudayaan

                  Masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak

       khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo ini

       masih bersifat tradisional, sehingga cara berfikirnya pun masih bersifat

       tradisional. Mereka masih berpegang/bergantung pada adat kebiasaan yang

       telah berlaku sejak lama.




       112
            Departemen Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, Semarang: CV.
Toha Putra, 1989, hlm. 157
       Sebagaimana proses akad mbageni dalam jual beli perbakalan

pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak khususnya

di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo ini juga

disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat (’urf). Jual beli

perbakalan dengan akad mbageni sudah berlangsung sejak lama dan tidak

diketahui kapan dimulainya. Sehingga menjadi adat istiadat yang

berkembang dan tidak bisa untuk dihindari.

       Mereka menganggap bahwa praktek akad mbageni dalam jual beli

perbakalan adalah hal yang biasa dan wajar yang tidak ada permasalahan

hukumnya. Atas dasar inilah praktek akad mbageni dalam jual beli

perbakalan pada masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten

Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini,

maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala

pandang      yang   sederhana   dan   praktis.   Sehingga   menstagnankan

perekonomian di masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten

Demak khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan Desa

Purworejo.

       Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam

masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu

tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqh

disebutkan yaitu:

                                                             ‫ﺓﻣ ﻜ ﺔ‬
                                                             ‫ ﹲ‬‫ ﱠﻤ‬‫ﺤ‬ ‫ ﹸ‬‫ﺎﺩ‬‫ﺍﹶﻟﹾﻌ‬
                        Artinya: “Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum”.113

                Menurut penulis, akad mbageni dengan bentuk prosentase cicilan

       dalam jual beli perbakalan di kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang

       telah menjadi adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum, karena tidak

       bertentangan dengan syari’at Islam. Apabila yang terjadi akad mbageni

       dalam bentuk pelebihan diluar utang, maka tidak dapat ditetapkan sebagai

       hukum karena tidak sesuai dengan syari’at Islam dan menjerumus pada

       riba.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Mbageni dalam Jual Beli

   Perbakalan pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten

   Demak.

             Kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual

   perbakalan dan pembeli (dalam hal ini pihak perahu), ada bentuk sebuah

   kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam

   melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual menentukan harga perbakalan dan

   pembeli menerimanya harga tersebut, atau sebaliknya.

             Islam mengajarkan unsur-unsur jual beli, yaitu unsur jual beli terdiri

   dari beberapa di antaranya:

   1. Ijab (ungkapan pembeli dari pembeli)

   2. Qabul (pernyataan penjual dari penjual) atau juga bisa melalui saling

       memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.




       113
             Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,
cet. I, Bandung: Al Ma’arif, 1986, hlm. 517-518
    3. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga

        bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh

        diperjual belikan karena barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi

        muslim.114

              Menurut jumhur ulama’, rukun jual beli atau unsur jual beli itu ada

    empat yaitu:

    1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

    2. Sighat (lafadz ijab dan kabul)

    3. Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud 'alaih (ada barang yang dibeli)

    4. Ada nilai tukar pengganti barang 115

              Pada kasus jual beli perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten

    Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan

    hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

              Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli,

    antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya

    dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan.

    Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu.

    Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan

    dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mulai dari kebaikan

    atau keburukan barang itu.116



        114
            Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam¸ Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve,
1997, hlm. 827-828
        115
            Ibid, hlm. 828
        116
            Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.
21.
       Lebih jauh disebutkan dalam akad harus ada syarat, ada kesepakatan

ijab dan qabul pada barang dan kerelaan berupa barang dan harga barang, dan

ini dilakukan oleh kedua belah pihak pemilik toko dan pembeli di awal

mbakol, selain itu jenis barang yang diperjual belikan dalam perbakalan

merupakan barang bermanfaat terutama bagi nelayan dan tidak ada unsur najis

dan mudharat sebagaimana yang disyaratkan dalam hukum Islam.

       Kesesuaian ini dikarenakan proses jual beli yang dilakukan dalam jual

beli perbakalan dilakukan secara transparan (ada penjual dan pembeli, dan

keduanya melakukan akad) barang atau harta yang diperjual belikan berupa

keperluan melaut yang merupakan barang yang bermanfaat bagi kebutuhan

manusia akan sandang, dan itu tidak bertentangan dengan unsur jual beli.

       Dalam Hukum Islam juga diajarkan bagaimana cara pembayaran

dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada tri desa dengan jual beli

perbakalannya, proses pembayaran dilakukan dibelakang atau utang dengan

sistem mbageni atau prosentase di setiap hasil yang didapatkan oleh pihak

perahu dengan kisaran cicilan minimal 5%. Bentuk ini sangat meringankan

para kaum nelayan karena mereka bisa melaut tanpa mengeluarkan

keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan melaut. Pada dasarnya akad

utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-

piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang

mengutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun
    bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram

    hukumnya.117

             Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan

    dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada

    gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu

    diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti

    pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan

    juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk

    memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

                                        ‫ﺍﻷﺻﻞ ﰱ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺣﱴ ﻳﺪﻝ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺮﱘ‬
                  Artinya: “Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali
                            ada dalil yang menunjukkan keharaman”.118

             Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga

    memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini

    menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya

    tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan.

               Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

              ‫ﻣ‬                    ‫ﻣ‬                                      ‫ﺺ‬                         ‫ﻉ ﺤ‬
      ٍ‫ﻠﹶﺔ‬‫ﺳ‬‫ﺮ‬ ٍ‫ﺔ‬‫ﻠﹶﺤ‬‫ﺼ‬‫ﺎﺓِ ﻣ‬‫ﺍﻋ‬‫ﺮ‬ ‫ﻠﹶﻰ‬‫ﺎﺀً ﻋ‬‫ ﺑِﻨ‬‫ﺎﻉ‬‫ﻤ‬‫ﻻﹶ ﺇِﺟ‬‫ﺎ ﻭ‬‫ﻬ‬‫ ﻓِﻴ‬ ‫ﺔٍ ﻻﹶ ﻧ‬‫ﺍﻗِﻌ‬‫ﻜﹾﻢِ ﻓِﻰ ﻭ‬ ‫ ﺍﻟﹾ‬ ِ‫ﺮ‬‫ﺸ‬‫ﺗ‬
                                                                                                             ‫ﻣ‬
                                                                                                     ٍ‫ﻄﹾﻠﹶﻘﹶﺔ‬ ‫ﺍﹶﻯ‬
                  Artinya: “Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada
                           nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan




         117
              Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, cet. I, 2002, hlm. 169
         118
             Jaih Mubarok, Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asai), Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, Cet I, 2002, hlm. 135
                                berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh
                                syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang)”.119

                  Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan

    sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis

    seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil

    gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum

    harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum

    Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar

    Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

                  Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari

    keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak

    tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat

    menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.120

                  Praktek-praktek tadayun yang lazim berkembang di tengah-tengah

    masyarakat antara lain:121

                  Pertama, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai

    uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya

    dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal dari pada harga tunai.

                  Kedua, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau

    berutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang

    piutang di atas adalah boleh.


           119
                 Zarkasi Abdul Salam, Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh, Yogyakarta: LESFI, 1994,
hlm. 116
           120
              Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta: Tazkia
Institute, cet. 1, 1999, hlm. 217.
          121
              Ghufron A. Mas’adi, loc.cit.
       Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan

orang lain yang mengutanginya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara

tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga

yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang

diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan bai’ al-inah. Praktek

mudayanah seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah

karena ini merupakan tipu daya atau hillah untuk melakukan riba.

       Keempat, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli

barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain

secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian fuqaha hukumnya boleh. Kecuali

jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual pertama.

       Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang

sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak

bersedia mengutanginya dalam bentuk uang namun bersedia mengutanginya

dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang

tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihak pertama dengan

kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu

yang disepakati. Praktek ini dinamakan al-murabahah dan merupakan salah

satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah

sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

       Utang-piutang merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak ta’awun

(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber

ajaran Islam (al-Qur’an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup
gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur’an menyebut piutang untuk

menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah

“mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.

                   ‫ﻴ ﻪ ﻪ ﻪ ﺮ ﱘ‬                                              ‫ﻟ ﻳ ﺽ ﻠ‬
              ﴾١١﴿  ِ‫ ﻛﹶﺮ‬ ‫ ﺃﹶﺟ‬ ‫ﻟﹶ‬‫ ﻭ‬ ‫ ﻟﹶ‬ ‫ﺎﻋِﻔﹶ‬‫ﻀ‬‫ﺎ ﻓﹶ‬‫ﻨ‬‫ﺴ‬‫ﺎ ﺣ‬‫ﺿ‬‫ ﻗﹶﺮ‬‫ ﺍﻟﱠﻪ‬ ِ‫ﻘﹾﺮ‬ ‫ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﺬِﻱ‬‫ﻦ‬‫ﻣ‬
              Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan
                       utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan
                       (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan
                       memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)

           Adapun syarat utang-piutang adalah sebagai berikut:122 Pertama,

karena utang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka

harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul, sebagaimana jual-beli. Masing-

masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan

berdasarkan iradah (kehendak bebas). Kedua, harta benda yang menjadi

obyeknya harus mal-mutaqwwim. Mengenai jenis harta benda yang dapat

menjadi obyek utang-piutang terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha

mazhab. Menurut fuqaha mazhab Hanafiyah akad utang-piutang hanya

berlaku pada harta benda al-misliyat, yakni harta benda yang banyak

padanannya, yang lazimnya dihitung melalui timbangan, takaran dan satuan.

Sedangkan harta benda al-qimiyyat tidak sah dijadikan obyek utang-piutang,

seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqaha mazhab

Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwa setiap harta benda yang boleh

diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang-

piutang, baik berupa harta benda al-misliyat maupun al-qimiyyat. Pendapat ini

didasarkan pada sunnah Rasulullah SAW, di mana beliau pernah berutang

     122
           Departemen Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, op.cit. hlm. 902
seekor bakr (unta berumur 2 tahun). Ketiga, akad utang-piutang tidak boleh

dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang

menguntungkan pihak muqridh (pihak            yang mengutangi).     Misalnya

persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau

tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.

       Adapun beberapa hukum berkaitan dengan utang-piutang adalah

sebagai berikut:

       Pertama, akad utang-piutang menetapkan peralihan pemilikan.

Misalnya apabila seseorang mengutangkan satu kilo gandum kepada orang

lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan muqridh (orang yang

mengutangi), dan muqtaridh (orang yang berutang) menjadi pemilik atas

barang tersebut sehingga ia bebas bertasharruf atasnya. Hal ini sebagaimana

berlaku pada akad jual-beli, hibah, hadiah.

       Kedua, penyelesaian utang-piutang dilaksanakan di tempat akad

berlangsung. Sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan di tempat lain

sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang

disepakati demikian.

       Ketiga, pihak muqtaridh wajib melunasi utang dengan barang yang

sejenis jika obyek utang adalah barang al-misliyyat, atau dengan barang yang

sepadan (senilai) jika obyek utang adalah barang al-qimiyyat. Ia sama sekali

tidak wajib melunasi utangnya dengan ‘ain (barang) yang diutangnya. Pada

sisi lain pihak muqridh tidak berhak menuntut pengembalian ‘ain (barang)

yang diutangkannya karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya.
         Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan

utang, maka pihak muqridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh

tempo.    Sedang apabila       tidak ada   kesepakatan waktu    atau   tempo

pengembaliannya, menurut fuqaha Malikiyah pelunasan utang berlaku sesuai

adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi

tanpa dibatasi waktu pengembaliannya, sedangkan adat utang-piutang padi

dibayarkan setelah musim panen. Maka ketika panen tiba muqtaridh wajib

melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu

pelunasan    utang   berlaku    semenjak   pihak   muqtaridh   telah   selesai

memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuannya.

         Kelima, ketika waktu pelunasan utang tiba, sedang pihak muqtaridh

belum mampu melunasi utang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak

muqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu

pelunasan, sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi

lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtarid menyegerakan

pelunasan utang, karena bagaimanapun juga utang adalah sebuah kepercayaan

dan sekaligus pertolongan, sehingga kebajikan ini sepantasnya dibalas dengan

kebajikan pula, yakni menyegerakan pelunasannya.

         Selain itu bentuk penyelesaian utang piutang dalam jual beli

perbakalan di tiap toko mengandung konsekuensi yang berbeda, diantaranya

yaitu:

1. Bagi Toko Samudera Abadi dengan menyandar perahu, hal ini

   diperbolehkan dalam kajian hukum Islam, akan tetapi pemberian
kelonggaran dan tempo yang jelas lebih disarankan dalam Islam

sebagaimana uraian tentang utang diatas. Di dalam hukum Islam

sebenarnya tidak dijelaskan secara khusus tentang wanprestasi, akan tetapi

ada beberapa hadist yang terkait dengan larangan menunda pembayaran

utang. Sebagai mana sabda Nabi Saw:

                                                                     ‫ﻞ ﲏﻇ‬
                                              (‫ْ ﹸﻠﹾﻢ )ﺭﻭﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻄﹾ ﹸ ﺍﻟﹾﻐ‬‫ﻣ‬
            Artinya: “Melambatkan pembayaran piutang padahal ia
                     mampu termasuk dhalim”. (HR. Bukhari Muslim).

       Di dalam hadist tersebut dijelaskan, apabila di dalam perjanjian

ditentukan batas waktu pembayaran, maka debitur wajib memenuhi ketika

ia sudah berkemampuan untuk melaksanakannya. Islam menganjurkan

penghormatan terhadap perjanjian, karena melihat pengaruhnya yang

positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian.

Kemudian menjalin hubungan dengan manusia dengan baik, menepati

janji adalah wujud dari sempurnanya keadilan dan suatu lambang keadilan.

Sedangkan bagi kreditur wajib memberi waktu tempo. Ketika seseorang

yang berutang belum mampu melunasi utangnya sebagaimana penuturan

Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

    ‫ﻛﺘ‬          ‫ ﺮ ﻜ‬ ‫ﺪﻗ‬                                     ‫ﺓ‬               ‫ﺫ ﻋ‬
  ‫ﻢ‬‫ ﺇِﻥﹾ ﹸﻨ‬‫ ﻟﹶ ﹸﻢ‬ ‫ﹸﻮﺍ ﺧﻴ‬ ‫ﺼ‬‫ﺃﹶﻥﹾ ﺗ‬‫ﺓٍ ﻭ‬‫ﺮ‬‫ﺴ‬‫ﻴ‬‫ﹲ ﺇِﻟﹶﻰ ﻣ‬‫ﻈِﺮ‬‫ﺓٍ ﻓﹶﻨ‬‫ﺮ‬‫ﺴ‬ ‫ﺇِﻥﹾ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﹸﻭ‬‫ﻭ‬
                                                                                        ‫ﻤ‬
                                                                            ﴾٢٨٠﴿ ‫ﻮﻥﹶ‬ ‫ﻠﹶ‬‫ﻌ‬‫ﺗ‬
       Artinya: “Dan jika (orang berutang) itu dalam keadaan
                kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia
                berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau
                   semua utang) itu lebih baik jika kamu mengetahui”. (QS.
                   Al-Baqarah; 280)123

2. Bagi Toko Hasil Laut mereka akan menaikkan harga lebih tinggi tanpa

   meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pihak perahu. Menurut

   hukum Islam dengan dalih apapun model seperti ini tidak boleh, karena

   dalam akad jual beli harus terjadi kesepakatan bersama dan saling rela,

   tidak boleh satu pihak memaksakan pihak yang lain. Menurut Imam Abu

   Hanifah, hak kepemilikan dalam Qiradh menjadi kukuh dengan

   menerimanya. Apabila seseorang berutang satu mud gandum dan telah

   menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut

   dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang mengutangi meminta

   mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar

   dari yang mengutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam

   tanggungan orang yang diutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang

   tersebut.

          Setiap Qiradh harus yang mendatangkan manfaat Imam Hanafi

   berkata setiap piutang yang menarik manfaat hukumnya haram jika

   penarikan manfaat tersebut disyaratkan oleh yang mengutangi dan sama-

   sama mengetahui. Apabila tidak disyaratkan maka tidak apa-apa. Dengan

   demikian seorang yang mengutangi tidak boleh mengambil manfaat

   barang gadaian tatkala disyaratkan oleh yang mengutangi. Jika tidak

   disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali

   yang utang tadi mengizinkan maka baru diperbolehkan. Seperti yang

                                                             123
                                                                   Ibid, hlm. 70
        tertuang dalam kitab-kitab Hanafiyah. Sebagian mereka berkata: “Tidak

        halal meskipun orang yang utang (menggadaikan) memberikan izin

        dengan pengambilan manfaat dari barang gadai. 124

    3. Bagi Toko Rejeki mereka akan menyetop pemberian perbakalan kepada

        perahu dan meminta prosentase dari hasil perahu, dan mereka hanya akan

        memberikan perbakalan jika pihak perahu membayar kontan setiap

        pembelian. Menurut peneliti penyelesaian seperti ini sah dalam hukum

        Islam, karena pemberi utang dalam hal ini berhak tidak memberikan utang

        karena kemampuan yang dimiliki.

                 Karena pada dasarnya hak seorang pemberi utang adalah:

        a. Menagih utang kepada pengutang.

        b. Orang yang berpiutang berhak menegurnya bila dianggap perlu.

        c. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusanya kepada hakim

              (pengadilan) bila mana orang yang berutang malas untuk membayar

              utangnya.

        d. Orang-orang yang mengutangkan wajib memberi tempo lagi apabila

              orang yang berutang belum mampu untuk melunasi utangnya. 125

                 Akan tetapi Islam tetap menganjurkan untuk memberi kelonggaran

        kepada pihak yang utang, sebagaimana analisis bagi pihak toko Samudera

        Abadi.

                 Apabila pihak toko yang meminta bagian sama dengan satu bagian

        jurag (karyawan) dari pihak perahu sebagai kompensasi utang yang
                                                             124
                                                              Ghufron A. Mas’adi, loc.cit
        125
            Ahmad Azzhar Basyir, Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai, Bandung: PT
Al-Ma`arif, 1983, hlm. 42
     mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak mengurangkan pada

     tanggungan utang yang dimiliki oleh perahu maka itu termasuk riba.

                Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal

     itu telah menjadi ‘urf (kebiasaan di masyarakat) menurut mazhab

     Hanafiyah adalah boleh. Fuqaha Malikiyah membedakan utang-piutang

     yang bersumber dari jual-beli dan utang-piutang ansih (al-qardh). Dalam

     hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang

     tidak dipersyaratkan adalah boleh.

                Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi

     kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima. Penambahan pelunasan

     utang yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berutang), menurut

     Syafi’iyah pihak yang mengutangi makruh menerimanya, sedangkan

     menurut Hanabilah pihak yang mengutangi dibolehkan menerimanya.

                Sebagaimana sabda Nabi SAW:

           ‫ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ......ﻛﺎﻥ ﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ ﻓﻘﻀﺎﱏ‬
                                                    (‫ﻭﺯﺍﺩﱏ )ﺭﻭﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ‬
                  Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; …dan Nabi ada
                           utang pada saya maka beliau membayar (utangnya)
                           padaku dan melebihkan untuku”. (HR. Bukhori).126

                  Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (al-qardh) penambahan

      pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah

      menjadi adat kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram.




     126
           Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, Shahih Bukhori, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th., hlm.
57
                     Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam

         transaksi utang-piutang adalah menghindari unsur riba. Seperti kita

         ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir.

         Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani

         serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato

         berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi

         ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat

         eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap

         riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang

         ada pada semua masyarakat.127

                     Firman Allah SWT:

            ‫ﺗﻘ ﻠ ﻠﻜ ﺗ ﺤ‬                               ‫ﻣ‬               ‫ﻛﻠ ﺮ‬                 ‫ﻨ‬          ‫ﻳ ﻟ‬
         ‫ﻮﻥﹶ‬ ِ‫ﻔﹾﻠ‬ ‫ﱠ ﹸﻢ‬‫ ﻟﹶﻌ‬‫ ﹸﻮﺍ ﺍﻟﱠﻪ‬‫ﺍ‬‫ﻔﹶﺔﹰ ﻭ‬‫ﺎﻋ‬‫ﻀ‬ ‫ﺎﻓﹰﺎ‬‫ﻌ‬‫ﺎ ﺃﹶﺿ‬‫ﺑ‬ ‫ﺄﹾ ﹸﹸﻮﺍ ﺍﻟ‬‫ﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗ‬‫ ﺁَﻣ‬‫ﺎ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﻬ‬‫ﺎ ﺃﹶ‬‫ﻳ‬
                                                                                                     ﴾١٣٠﴿
                   Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
                           memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah
                           kamu kepada Allah supaya kamu mendapat
                           keberuntungan”. (QS. Ali Imran: 130)128

                     Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam

         agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw:

                ‫ﻬ‬               ‫ﺮ‬           ‫ﻛﻞ‬
              ‫ﻮ‬ ‫ﺔﹰ ﻓﹶ‬‫ﻔﹶﻌ‬‫ﻨ‬‫ ﻣ‬ ‫ﺽٍ ﺟ‬‫ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﹸ ﱡ ﻗﹶﺮ‬
                                                                 (‫ﺎ )ﺭﻭﻩ ﺍﳊﺎﺭﺙ ﺑﻦ ﺃﰉ ﺃﺳﺎﻣﻪ‬‫ﺭِﺑ‬



        127
            Institut Bankir Indonesia, Bank Syari’ah: Konsep, Produk, dan Implementasi
Operasional, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 45
          128
              Departemen Agama Republik Indonesia, AlQuran dan Terjemahnya, op.cit, hlm. 97
                 Artinya: "Dari Ali r.a berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda;
                         tiap-tiap utang yang mengambil manfaat adalah termasuk
                         riba”. (HR. Al Harist bin Usman)" 129

                  Para ulama sepakat bahwa riba termasuk hal yang diharamkan.

       Imam Mawardi berkata: “Sesungguhnya riba tidak dihalalkan sama sekali

       dalam syari’at”.

                  Riba yang diharamkan dalam Islam ada dua macam, yaitu:

       pertama, riba nasiah, yaitu sesuatu yang dipungut sebab mengakhirkan

       tempo mengembalikan utang yang telah disepakati ke jenjang waktu yang

       baru, baik berupa utang maupun barang penjualan.

                  Yang kedua, riba jual beli dalam macam barang: emas, perak,

       gandum, canthel, garam, kurma. Riba tersebut juga sering disebut riba

       fadhl. Diharamkannya dikarenakan untuk mencegah terjerumus ke hal-

       hal yang mengandung mafsadah (ke riba nasiah). Sebagai contoh seorang

       menjual emas dengan tempo tertentu untuk membayarnya, kemudian

       dibayarlah dengan perak dengan takaran lebih, disitu termasuk ada unsur

       riba.

                  Riba yang pertama jelas-jelas diharamkan oleh Al-Qur’an, yang

       mana merupakan riba orang-orang jahiliyah. Adapun macam riba yang

       kedua        tersebut   ditetapkan     keharamannya       dalam    hadist    dengan

       mengkiyaskan kepada riba Nasiah dikarenakan ada unsur-unsur

       penambahan yang tanpa ganti. Hadits juga mengharamkan model jual

       beli dengan tempo (tangguhan bayaran) tatkala macam barangnya

      129
            Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, Bulughul Marom, Surabaya: al-Hidayah, t.th., hlm.
176
         berbeda, karena sangat dimungkinkan ada penambahan. Jual beli ini juga

         sering disebut utang yang mengambil manfaat, dikarenakan mengganti

         keaslian barang.130

                  Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki

         harta dan melipat gandakannya, asalkan diperoleh dari sumber yang halal

         dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta,

         namun sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan

         dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus

         lubang jarum”. Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta

         adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh”.

                  Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang

         halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai

         syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri

         maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

                  Berdasarkan hal ini, Islam mensyariatkan kerja sama pemilik

         modal dengan usaha atau kerja untuk kepentingan yang saling

         menguntungkan kedua belah pihak dan sekaligus untuk masyarakat.131

                  Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar

         yang terkandung dalam riba:132

        1. Sifatnya yang berlipat ganda

        2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.


                                                      130
                                                          Ghufron A. Mas’adi, op.cit, hlm. 159
        131
            Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional,
Jakarta: Gema insani, 2004, hlm. 138.
                                                                           132
                                                                               Ibid, hlm. 141.
3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi

   pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari

   pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

        Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat dapat

 berpengaruh dalam ekonomi, sosial dan seluruh aspek kehidupan

 manusia. Dampak negatif riba antara lain sebagai berikut:

 1. Dari Segi Ekonomi

            Diantara dampak dari riba adalah dampak yang diaktifkan

    oleh bunga uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen

    dari penentuan harga adalah suku bunga. Sehingga semakin tinggi

    suku bunga, maka semakin tinggi pula harga yang akan ditetapkan

    pada suatu barang, kemudian selama itu dengan kendalanya. Tingkat

    penurunan dan tanggung harga bunga, menyebabkan pemimpin

    sedikit keluar dari ketergantungan berutang. Misalnya berkembang

    seperti Indonesia berutang kepada negara maju meskipun dengan

    suku bunga rendah pada akhirnya negara tersebut harus berutang lagi

    untuk membayar bunganya, sehingga akan terjadi utang yang terus

    menerus.

 2. Dampak sosial kemasyarakatan

            Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil,

    karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya

    mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan.

    Dengan     menetapkan    riba   berarti   seseorang      tersebut   sudah
     memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung. Sedangkan

     semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan

     mendapatkan keuntungan atau tidak. 133 Selain itu riba dapat

     menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama

     dengan sesama manusia.

          Menurut peneliti, diharamkannya riba karena perbuatan tersebut

tidak sesuai dengan prinsip Islam, yaitu menyuruh umatnya untuk saling

menolong dengan sesama, tanpa mengharapkan imbalan. Islam juga

menghendaki kerelaan dan kesenangan timbal balik, yaitu antara debitur

dan kreditur, sedangkan riba hanya mementingkan pihak kreditur,

sedangkan pihak yang lain dirugikan.

          Perkembangan selanjutnya banyak terjadi pihak pemilik perahu

lari dari tanggung jawabnya dan tidak mengembalikan utang kepada

pihak toko, dan pihak toko tidak punya kemampuan untuk menuntutnya,

Islam mengajarkan setiap utang harus dilunasi.

          Lebih dari itu kelemahan dari sistem jual beli perbakalan dengan

akad prosentase adalah tidak ada perjanjian tertulis dan hanya dengan

unsur saling percaya, sehingga menimbulkan banyak madlarat bagi kedua

belah pihak. Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

  ‫ﻜ‬          ‫ﺘﺒ ﻩ ﺘ‬                ‫ﻣ ﻤ‬                           ‫ﺘ‬                  ‫ﻨ‬          ‫ﻳ ﻟ‬
‫ ﹸﻢ‬‫ﻨ‬‫ﻴ‬‫ ﺑ‬‫ﺐ‬‫ﻜﹾ‬‫ﻟﹾﻴ‬‫ ﻭ‬ ‫ﻮ‬‫ﻰ ﻓﹶﺎﻛﹾ‬ ‫ﺴ‬ ٍ‫ﻞ‬‫ﻦٍ ﺇِﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟ‬‫ﻳ‬‫ ﺑِﺪ‬‫ﻢ‬‫ﻨ‬‫ﺍﻳ‬‫ﺪ‬‫ﻮﺍ ﺇِﺫﹶﺍ ﺗ‬‫ ﺁَﻣ‬‫ﺎ ﺍﱠﺬِﻳﻦ‬‫ﻬ‬‫ﺎ ﺃﹶ‬‫ﻳ‬
                                                                         ﴾٢٨٢﴿ ِ‫ﻝ‬‫ﺪ‬‫ ﺑِﺎﻟﹾﻌ‬ ِ‫ﻛﹶﺎﺗ‬‫ﺐ‬


                           133
                                 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Inter Masa, 1987, hlm. 21
           Artinya:    “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu
                      bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
                      ditentukan hendaklah kamu menulisnya dan hendaklah
                      seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan
                      benar”. (QS al-Baqarah: 282).134

           Dengan perjanjian secara tertulis akan mempunyai kekuatan

hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang.




134
      Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemah, op.cit, hlm. 44
                                  BAB V

                                PENUTUP


A. Kesimpulan

         Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat

  diambil:

  1. Praktek akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat

     nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terjadi ketika pihak perahu

     dan pihak penjual perbakalan bertemu, kemudian terjadi kesepakatan akad

     harga dan sistem jual beli perbakalan dengan cara utang. Jual beli

     perbakalan ini menggunakan akad mbageni, yaitu pembeli (pihak perahu)

     memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk

     pencicilan utang. Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada

     masyarakat nelayan kecamatan Bonang kabupaten Demak termasuk akad

     al-qordh (akad utang-piutang) atau akad dengan pembayaran tidak kontan,

     karena akad al-qordh (akad utang-piutang) yang terdapat pada masyarakat

     nelayan kecamatan Bonang ini ada unsur keterikatan barang yang

     diutangkan dan barang tersebut adalah milik perorangan.

  2. Akad mbageni dalam jual beli perbakalan pada masyarakat nelayan

     Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ini disebabkan beberapa faktor,

     yaitu faktor ekonomi, karena modal nelayan sangat terbatas, maka untuk

     memenuhi perlengkapan melaut dan mencari ikan, mereka membentuk

     suatu jual beli perbakalan (perlengkapan melaut) dengan sistem utang,

     pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap kali mendapatkan hasil
   dari melaut. Faktor sosial keagamaan, masyarakat nelayan adalah

   masyarakat pedesaan yang mayoritas penduduknya beragama Islam,

   sehingga mereka masih mempunyai hubungan sosial yang sangat erat dan

   mendalam. Sebagaimana akad mbageni dalam jual beli perbakalan ini

   terjadi karena atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan, khusunya

   dalam bermuamalah. Faktor kebudayaan, masyarakat nelayan kecamatan

   Bonang masih berpegang pada adat kebiasaan, sebagaimana jual beli

   perbakalan dengan akad mbageni sudah terjadi sejak lama, sudah menjadi

   adat kebiasaan yang membudaya dan tidak bisa dihindari, mereka

   menganggap ini adalah hal yang wajar dan tidak ada permasalahan

   hukumnya, sehingga masih bertahan sampai sekarang.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek akad mbageni dalam jual beli

   perbakalan pada masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten

   Demak adalah sah, karena sesuai denga hukum Islam dengan idikator

   barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem

   mbageni yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun

   apabila karena utang dari pembelian perbakalan itu mengakibatkan

   pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain

   itu utang piutang dan sistem mbageni yang terjadi dalam jual beli

   perbakalan telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti

   pengutang lari dari tanggung jawab, pihak penjual memberikan tambahan

   berupa pemberian prosentase atau mbageni diluar utang yang ditanggung.

   Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka
      itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar

      utang termasuk riba.

B. Saran-Saran

          Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka

  peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

  1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan

      kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat

      bagi orang lain juga melanggar hukum agama.

  2. Bagi pihak Toko penjual perbakalan di Kecamatan Bonang Kabupaten

      Demak, untuk mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan

      hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada

      proses jual beli yang dilakukan.

   3. Bagi pihak perahu untuk bertanggung jawab atas segala tanggungan yang

      dimiliki,   karena   Islam   mengajarkan   untuk   tidak   menunda-nunda

      pembayaran utang.

C. Penutup

              Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi

      yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan.

      Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu,

      peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi

      melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti

      memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat,
khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati

ekonomi Islam. Wa Allahu A'lam.
                              DAFTAR PUSTAKA


Al-Asyqolany, Al-Hafidh Hadjar, Bulughul Marom, Surabaya: al-Hidayah, t.th.,

Al-Bukhori, Abdullah Ibnu Ismail, Shahih Bukhori, Isa Babil Hlmaby Mesir, t.th.,

Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-Hari, Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1

Al-Jaziri, Abdurrahman, Kitab Al-Fiqh’ala Mazhab al-Arba’ah, Juz III, Lebanon:
       Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, 1990

Al-Kahlani, Ismail, Subul al-Salam, juz. 3, Semarang : Toha Putra, t.th.,

Alma, Buchari, Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami, Bandung, CV. Alfabeta, 2003

Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum, Jakarta:
      Tazkia Institute, cet. 1, 1999

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT
       Rineka Cipta, 2002

Ash Shiddieqy, Hasbi, Falsafah Hukum Islam, Semarang: PT. Pustaka Rizki
      Putra, 2001

__________, Pengantar Fiqh Muamalah, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999

__________, Pengantar Fiqih Muamalah, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
      2001

__________, Tafsir Al Qur’anul Majid An-Nuur, Semarang: Pustaka Rizki Putra,
      2000

Azwar, Saifudi, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Bakry, Nadzar, Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
       Persada, 1994

Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: Bag Penerbit
       Fak Hukum UII, 2000

Basyir, Ahmad Azzhar, Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai, Bandung:
       PT Al-Ma`arif, 1983

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru
       Van Hoeve, 1996

Danim, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, Semarang:
       CV.Toha Putra, 1989

Dewi, Gemala dan Widyaningsih, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta:
      Prenada Media Grop, 2005

Hadi, Sutrisno, Metodologi Penelitian Research, Jakarta: Andi Offset, 1989

Hasan, M. Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),
      Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003

http://74.125.153.132/search?q=cache:8plZyVw4H1gJ:www.langitperempuan.co
        m/wpcontent/uploads/2008/10/perjuangan_perempuan_nelayan_bibik.doc
        +nelayan+margolinduk+bonang+demak&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id&cl
        ient=firefox-a.

http://www.demakkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=90
        &Itemid=77.

Institut Bankir Indonesia, Bank Syari’ah: Konsep, Produk, dan Implementasi
        Operasional, Jakarta: Djambatan, 2001

Jurjawi, Syeikh Ali Ahmad, Hikmah Al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, terj. Falsafah
       dan Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992

Kountur, Ronny, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta:
      PPM, 2005

Mas’adi, Ghufron A., Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: PT. Raja Grafindo
                                                Persada, 2002, cet. 1

Moleong, Lexy. J, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi., Bandung: PT.
      Remaja Rosdakarya, 2007

__________, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: P.T. Remaja Rosda
      Karya, 2002, cet. 16

Mubarok, Jaih, Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah Asai), Jakarta: PT Raja
      Grafindo Persada, Cet I, 2002

Munawwir, Ahmad Warson, Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta:
     A Munawwir, 1984

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial,
     Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam,
       Jakarta: Sinar Grafika, 2004
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah. Jilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin,
       Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Salam, Zarkasi Abdul, Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh, Yogyakarta: LESFI,
       1994

Soejono dan Abdurrahman, Metodologi Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, cet. I

Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: CV. Rajawali, 1982, cet.
      Ke- 4

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Inter Masa, 1987

Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Sula, Syakir, Asuransi Syariah (Life and Genera) Konsep dan sistem Operasional,
       Jakarta: Gema insani, 2004

Sulaiman, Aby Daud, Sunnah Aby daud, darul Ihya`, Sunnatun Nabawiyah, juz. 3,
      t.th

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja
      Grafindo Persada, 2004

Suryabrata, Sumadi, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995

Syafi’i, Rachmad, Fiqih Muamlah, Bandung: Gema Insani, 2000

Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep Produk dan Implementasi
     Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh
      Islam, cet. I, Bandung: Al Ma’arif, 1986
                      DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I.    Identitas
      Nama                 : Eko Praseto
      Jenis Kelamin        : Laki-laki
      Tempat, tanggal lahir : Blora, 9 Mei 1984
      Umur                 : 26 Tahun
      Agama                : Islam
      Kewarganegaraan      : Warga Negara Indonesia (WNI)
      Alamat               : Ds. Sogo Rt. 01/I Kec. Kedungtuban Kab. Blora
                             58381
      Telepon              : 085225698019


II.   Pendidikan
         SDN Sogo II                                          1991-1997
         SMP Kartayuda                                        1997-2000
         MAN Rembang                                          2000-2003
         Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang            2003-2010




                                                  Semarang, 29 April 2010




                                                  EKO PRASETYO
                                                  2103015/032311015

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1268
posted:3/13/2011
language:Indonesian
pages:111
Description: Akad mbageni terjadi dalam jual beli perbakalan, yaitu jual beli perlengkapan melaut yang digunakan oleh nelayan kecamatan Bonang Kabupaten Demak, khususnya di desa Margolinduk, desa Morodemak dan desa Purworejo dengan cara utang. Akad mbageni ada dua bentuk, pertama yaitu bentuk akad di mana pembeli bersedia memberikan prosentase hasil laut kepada penjual sebagai bentuk cicilan utang selama masih mempunyai tanggungan utang. Bentuk akad mbageni yang kedua, yaitu tambahan diluar utang atau memberikan bagian sama dengan satu bagian untuk jurag (karyawan perahu) kepada penjual sebagai kompensasi utang yang mereka tanggung terlalu banyak, dengan tidak mengurangkan tanggungan utang pihak perahu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek akad mbageni dalam jual beli perbakalan, motivasi akad mbageni dalam jual beli perbakalan dan hukum akad mbageni dalam jual beli perbakalan di kecamatan Bonang kabupaten Demak.