; Prosedur Pemeriksaan di Muka Sidang
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Prosedur Pemeriksaan di Muka Sidang

VIEWS: 9,553 PAGES: 10

Tugas kuliah saya. Memuat rangkuman hukum acara pemeriksaan di persidangan. Mulai dari gugurnya gugatan, gugatan verstek, eksepsi, rekonvensi, kumulasi gugatan, sampai saksi ahli. Karena hanya rangkuman, dokumen ini tidak bersifat komprehensif.

More Info
  • pg 1
									Pemeriksaan di Muka Sidang
Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum
Rizky Wirastomo
08/266998/HK/17734
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008.

Pemeriksaan di Muka Sidang

DAFTAR ISI
Daftar Isi .................................................................................................................................................. 2 Perihal Gugurnya Gugatan dan Putusan Verstek .................................................................................... 2 Usaha Hakim untuk Mendamaikan Kedua Belah Pihak .......................................................................... 4 Perihal Jawaban Tergugat, Eksepsi, dan Rekonvensi .............................................................................. 5 Perihal Penambahan, Pengurangan, dan Pencabutan Surat Gugat ........................................................ 5 Pengikutsertaan Pihak Ketiga dalam Proses ........................................................................................... 6 Perihal Kumulasi Gugatan dan Penggabungan Perkara .......................................................................... 6 Pendengaran Saksi dan Ahli .................................................................................................................... 6 Perihal Pemeriksaan Tuntutan Pidana .................................................................................................... 7 Daftar Pustaka ....................................................................................................................................... 10

10

PERIHAL GUGURNYA GUGATAN DAN PUTUSAN VERSTEK
Perihal Gugurnya Gugatan
Pasal 124 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 148 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) mengatur perihal dapat gugurnya gugat apabila penggugat tidak datang dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan, padahal ia telah dipanggil dengan patut. Putusan pengguguran ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas audi et alteram partem yaitu kepentingan kedua pihak harus diperhatikan (Mertokusumo, 1998). Karena gugatannya gugur, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara.Apabila sebelum gugurnya gugatan telah dilaksanakan sita jaminan1, maka sita jaminan itu harus diperintahkan untuk diangkat. Namun, hakim dapat mengambil tindakan lain, yaitu emmerintahkan Jurusita untuk memanggil sekali lagi penggugat supaya hadir dalam sidang ebrikutnya (Pasal 126 HIR/150 RBg). Bila dalam sidang yang kedua itu penggugat gagal hadir lagi, maka hakim akan menggugurkan gugatan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara (Wardah & Sutiyoso, 2007). Penggugat kemudian berhak untuk mengajukan gugatannya sekali lagi. Gugatan ini adalah gugatan baru dan dengan demikian harus diperlakukan sebagai perkara baru, pembayaran persekot baru, pemanggilan tergugat dilakukan lagi, sita jaminan dimohonkan lagi, dan seterusnya. Apabila gugatan ini gugur lagi, maka seluruh proses penggugatan pun mesti diulang lagi (Subekti, 1977). Dengan demikian, muncul pertanyaan, apakah bila penggugat gagal hadir dalam persidangan terus-menerus maka ia dapat mengajukan gugatan lagi secara terus-menerus? Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. berpendapat bahwa demi kewibawaan pengadilan dan agar tidak ada perkara yang berlarut-larut tidak berketentuan, maka gugatan perlu dicoret dari daftar dan dianggap tidak pernah ada (Mertokusumo, 1998).

1

sita jaminan: Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan untuk memastikan gugatan dapat dilaksanakan/dieksekusi apabila pengadilan mengabulkan gugatan tersebut.

Pemeriksaan di Muka Sidang
Perihal Putusan Verstek
Apabila pada sidang pertama ternyata tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, sedangkan ia sudah dipanggil secara patut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, kecuali jika gugatan penggugat melawan hukum atau tidak beralasan (Pasal 125 HIR/149 RBg). Namun Pasal 126 HIR/150 RBg memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memerintahkan Jurusita memanggil sekali lagi tergugat supaya hadir dalam persidangan berikutnya. Hal ini terjadi apabila hakim memandang perkaranya sangat penting sehingga tidak layak diputuskan begitu saja tanpa kehadiran tergugat, sebab bisa saja terjadi surat panggilan pengadilan tidak diterima oleh tergugat (Tresna, 1976). Kemungkinan-kemungkinan dalam Pengambilan Putusan Verstek 1. bila pada sidang pertama tergugat tidak hadir dan hakim memerintahkan untuk menunda persidangan dan dalam persidangan yang kedua itu tergugat lagi-lagi tidak hadir, hakim menjatuhkan putusan verstek. 2. bila tergugat terdiri atas beberapa orang dan dalam sidang pertama di antara mereka ada yang tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara ditunda sampai sidang berikutnya. Jika ternyata tergugat yang bersangkutan gagal hadir lagi, pemeriksaan perkaranya diteruskan dan semua tergugat baik yang hadir maupun yang tidak hadir diputuskan dengan satu putusan saja, dan perlawanan (verzet) atas putusan ini tidak diperkenankan (Pasal 151 HIR/127 RBg). 3. bila tergugat maupun kuasanya tidak hadir pada sidang pertama tetapi mengirimkan jawaban yang memuat tangkisan (exceptie) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya, maka pengadilan wajib memberi putusan atas tangkisan itu setelah mendengar pihak penggugat. Bila tangkisan ditolak, pengadilan memutuskan pokok perkaranya (Pasal 125 ayat (2) HIR/149 ayat (2) RBg). 4. gugatan penggugat akan dikabulkan meskipun tergugat tidak hadir kecuali jika gugatan itu melawan hukum (onrechtmatige daad) atau tidak beralasan (ongegrond). Bila gugatan melawan hukum, maka dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan apabila gugatan tidak beralasan maka dalam putusan verstek gugatan itu harus dinyatakan ditolak (ontzegd). Terhadap putusan tidak dapat diterima, penggugat dapat mengajukan gugatannya kembali ke Pengadilan Negeri, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan gugatannya ditolak, penggugat hanya dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi. 5. putusan verstek tidak selalu mengabulkan gugatan penggugat, sehingga meskipun tergugat tidak hadir dalam persidangan, ia tidak selalu dikalahkan. 6. bila dalam putusan verstek hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka putusan itu harus diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan. Tergugat juga harus diterangkan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut.

10

Pemeriksaan di Muka Sidang

PERSIDANGAN

10

Tergugat gagal hadir
PERSIDANGAN

VERSTEK
Penggugat gagal hadir

Penundaan persidangan

tergugat mengajukan eksepsi

salah satu tergugat ada yang tidak hadir

tergugat gagal hadir lagi
VERSTEK Penundaan persidangan

eksepsi ditolak

penundaan persidangan

Penggugat gagal hadir lagi

VERSTEK

PEMERIKSAAN DILANJUTKAN

ada yang gagal hadir lagi

GUGUR

PEMERIKSAAN DILANJUTKAN

VERSTEK

Penggugat yang dimenangkan

Tergugat yang dimenangkan

Tergugat dapat melakukan perlawanan (verzet)

karena gugatan melawan hukum

karena gugatan tidak berdasar

GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

GUGATAN DITOLAK

penggugat dapat mengajukan gugatan kembali

penggugat dapat mengajukan banding

USAHA HAKIM UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK
Pada hari persidangan, hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian di antara pihak yang beperkara (Pasal 130 HIR/154 RBg). Pada tahap ini, hakim berperan sebagai pihak yang mendamaikan dan menanamkan kesadaran dan keyakinan di kedua belah pihak bahwa suatu cara penyelesaian perkara dengan perdamaian merupakan cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana (Syahrani).

Pemeriksaan di Muka Sidang

Terkadang, ketidaktercapaian perdamaian di antara pihak yang beperkara bukan karena ketidakpahaman mereka atas pentingnya perdamaian, melainkan karena mereka belum menemukan konsep perdamaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam keadaan seperti ini, hakim harus mampu merumuskan dan menyodorkan konsep perdamaian yang kira-kira dapat diterima oleh kedua belah pihak. Apabila tercapai perjanjian perdamaian, hakim menjatuhkan putusan (acte van vergelijk) yang isinya menghukum pihak-pihak yang beperkara untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut. Dengan demikian, perkara perdata di antara mereka selesai secara tuntas (Wardah & Sutiyoso, 2007).

10

PERIHAL JAWABAN TERGUGAT, EKSEPSI, DAN REKONVENSI
Perihal jawaban tergugat, rekonvensi, dan eksepsi dibahas dalam satu bab tersendiri karena ketiga hal ini memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan pada umumnya dibahas bersama-sama dalam jawaban tergugat (Subekti, 1977). Jawaban tergugat diajukan bila proses perdamaian tidak berhasil. Pada HIR, jawaban tergugat diberikan secara lisan, namun dewasa ini sudah lazim jawaban tergugat diberikan dalam bentuk tertulis dan diwakilkan oleh advokat tergugat. Isi jawaban harus berisi bantahan, pengingkaran, atau penyangkalan atas gugatan penggugat disertai dengan alasan. Tanpa alasan-alasan, Prodjodikoro berpendapat bahwa jawaban yang seperti ini tidak berarti sama sekali dan harus disamakan dengan tidak melakukan perlawanan (Prodjodikoro, 1975). Jawaban tergugat terdiri atas dua jenis yakni eksepsi dan jawaban yang langsung ke pokok perkara. Penjelasan mengenai eksepsi, replik, dan duplik tidak dibahas secara panjang lebar dalam laporan ini karena dapat mengaburkan inti laporan ini. Rekonvensi (gugat balik) adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Gugatan kedua ini disebut rekonvensi sedangkan gugatan pertama (gugatan inti) disebut gugat konvensi.

PERIHAL PENAMBAHAN, PENGURANGAN, DAN PENCABUTAN SURAT GUGAT
Karena HIR tidak mengatur sejauh mana surat gugatan dapat diubah atau ditambah, maka hakim leluasa untuk menentukannya. Sebagai patokan umum, surat gugatan diperkenankan untuk diubah atau ditambah asalkan kepentingan kedua belah pihak tidak dirugikan. Pengubahan surat gugatan dilarang apabila atas keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan hak yang lain atau apabila penggugat mengemukakan keadaan yang baru sehingga dengan demikian putusan hakim tentang suatu perhubungan menjadi berbeda. Subekti memberikan contoh pengubahan surat gugatan yang dilarang: 1. penggugat semula memohon untuk mendapatkan ganti rugi atas ingkarnya janji tergugat. Surat gugatan kemudian dimohonkan penggugat untuk diubah menjadi pemaksaan tergugat agar ia memenuhi janjinya. semua dasar gugatan perceraian adalah perzinahan, kemudian pihak penggugat meminta pengubahan surat gugatan sehingga dasar gugatannya adalah keretakan yang tidak dapat diperbaiki (onheelbare tweespalt)

2.

Sebaliknya, pengurangan surat gugatan akan selalu diperkenankan oleh hakim. Adapun mengenai pencabutan surat gugatan, seluruhnya tergantung hakim untuk memperkenankan pencabutan atau tidak. Hal ini

Pemeriksaan di Muka Sidang

disebabkan oleh pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikeluarkan kedua belah pihak yang beperkara selama pemeriksaan (Mertokusumo, 1998). Para sarjana hukum di Indonesia umumnya berpendapat bahwa selama tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan diperkenankan. Sungguh tidak adil bagi pihak tergugat apabila ia telah memberikan jawaban-jawabannya dan ibaratnya sudah memberikan seluruh kartu asnya, tiba-tiba gugatan dicabut. Apabila gugatan dicabut maka kedua pihak yang beperkara kembali kepada keadaan semula: seperti belum penah ada perkara sebelumnya. Perintah sita jaminan – bila ada – harus diangkat kembali dan semua biaya perkara termasuk biaya pengangkatan sita jaminan itu dibebankan kepada pihak penggugat.

10

PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DALAM PROSES
Dalam suatu perkara perdata, seorang tergugat boleh memanggil pihak ketiga untuk melindungi kepentingan di tergugat (Subekti, 1977). Perkenanan ini disebut vrijwaring. Dalam vrijwaring, pihak tergugat dalam jawabannya memohon kepada Majelis untuk diperkenankan memanggil pihak ketiga untuk melindungi dirinya sendiri. Contoh, Tuan Anu membeli televisi dari Tuan Dadap. Tuan Anu ternyata cacat secara tersembunyi. Tuan Anu menggugat Tuan Dadap. Tuan Dadap tidak mengetahui hal ihwal kecacatan itu sebab ia baru saja membeli televisi tersebut dari Tuan Fulan, yang telah memberikan jaminan bahwa televisi itu tidaklah cacat. Oleh karena Tuan Dadap digugat oleh Tuan Anu untuk membayar ganti rugi atas kecacatan itu, Tuan Dadap menarik Tuan Fulan untuk menanggung atau menjaminnya. Mengenai proses pengadilan atas pencampuran pihak ketiga ini tidak akan dibahas dalam laporan ini. Begitu pula dengan intervensi, voeging, dan tussenkomst (Prodjodikoro, 1975).

PERIHAL KUMULASI GUGATAN DAN PENGGABUNGAN PERKARA
Pada umumnya, gugatan harus berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih berada di dalam batas-batas tertentu: yaitu apabila penggugat dan tergugat sama saja. Sebagai contoh, Tuan Fulan ingin menggugat Tuan Dadap untuk dua macam hal; yaitu mengenai peminjaman sepeda motor miliknya yang tidak dikembalikan Tuan Dadap dan satu lagi mengenai utang yang tidak juga dilunasinya. Kedua gugatan ini dapat diajukan secara sekaligus dalam satu surat gugatan. Hal yang sama berlaku pada suatu surat wasiat yang digugat oleh para ahli waris. Yang diperebutkan adalah satu warisan. Namun, apabila Tuan Fulan bertindak sebagai wali anaknya yang belum dewasa yang telah meminjamkan sepeda motor miliknya ke Tuan Dadap dan bila ia juga sekaligus ingin menggugat tergugat untuk membayar utang pribadinya. Kumulasi gugatan seperti ini tidak akan diizinkan oleh pengadilan karena melanggar tertib hukum acara.

PENDENGARAN SAKSI DAN AHLI
Salah satu tindakan hakim untuk memeriksa suatu perkara perdata adalah dengan memanggil dan mendengarkan saksi-saksi. Ada dua macam saksi yang akan didengar hakim, yaitu saksi yang diajukan kedua belah pihak dan saksi yang dipanggil oleh hakim karena jabatannya. Ada beberapa jenis orang yang dilarang menjadi saksi karena kedekatan hubungan darah dengan pihak yang beperkara. Ada pula yang disarankan untuk tidak menjadi saksi.

Pemeriksaan di Muka Sidang

Tugas seorang ahli adalah membantu hakim agar dapat mengambil keputusan dengan baik. Seorang ahli tembakau dapat memberikan pendapat ahlinya kepada hakim mengenai apakah benar tembakau yang diserahkan Tuan Dadap bukanlah tembakau kelas I sebagaimana Tuan Dadap perjanjikan dengan Tuan Fulan. Terhadap pendapat ahli, hakim bebas untuk mengikuti atau tidak mengikutinya. Apabila hakim mengikutinya, maka pendapat ahli itu diambil alih dan dijadikan pendapatnya sendiri.

10

PERIHAL PEMERIKSAAN TUNTUTAN PIDANA
Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:
Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasal 78 (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan. (2) Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Pasal 145 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. (4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. (5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya Pasal 146 (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambatlambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 152 (1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang. (2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 153 (2) Pada hari yang ditentukan menurut Pasal 152 pengadilan bersidang. (3) a. Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. b. Ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Pemeriksaan di Muka Sidang

(4) Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. (5) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum Pasal 154 (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah. (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya. (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi Pasal 155 (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. (2) a. Sesudah itu hakim ketua sidang minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan; b. Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan Pasal 158 Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan penyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa Pasal 160 (1) Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum; b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya. (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pasal 164 (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut. (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya Pasal 165 (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat minta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing. Pasal 166 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi a.

10

Pemeriksaan di Muka Sidang

Pasal 181 (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Pasal 182 (1) Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana; Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir; c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.. Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. putusan diambil dengan suara terbanyak; b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. a. b.

10

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

Pasal 183 Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 (1) Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa Pasal 191 (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal 195 Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 196 (1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain. (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. (3) Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu : a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;

Pemeriksaan di Muka Sidang

b. c. d.

hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini; hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan; hak. minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan;

10

DAFTAR PUSTAKA
Mertokusumo, S. (1998). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty. Subekti, R. (1977). Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta. Syahrani, R. Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti. Tresna. (1976). Komentar HIR. Jakarta: Pradnya Paramita. Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media.


								
To top