PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Document Sample
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT Powered By Docstoc
					                      PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
                                   IBUKOTA JAKARTA

                                     NOMOR 104 TAHUN 2007

                                            TENTANG

                PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
                         DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                  GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang   :     a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
                     Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, penyelenggaraan
                     kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi
                     tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh
                     Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

                  b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan
                     Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
                     disusun suatu Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Daerah Khusus
                     Ibukota Jakarta yang diatur dengan Peraturan Gubernur;

                  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
                     perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Mengingat   :     1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

                  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
                     Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

                  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

                  4. Undang-Undang     Nomor    2   Tahun   2002   tentang   Kepolisian   Negara Republik
                     Indonesia;

                  5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
                     Negara;

                  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

                  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
                     undangan;

                  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

                  9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

                10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

                11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi,
                    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non
                      Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46
                      Tahun 2002;

                 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini
                     Masyarakat;

                 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
                     Daerah;

                 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
                     Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
                     Khusus Ibukota Jakarta;

                 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
                     Daerah;

                 16. Keputusan Gubemur Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
                     Kesatuan Bangsa Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

                 17. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
                     Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakapta sebagaimana
                     telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007.


                                           MEMUTUSKAN:

Menetapkan   :   PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN
                 DINI MASYARAKAT.


                                                BAB I

                                         KETENTUAN UMUM

                                               Pasal 1

                 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

                 1.   Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 2.   Pemerintah Daerah adalah Gubernur          dan   Perangkat   Daerah     sebagai   unsur
                      Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah.

                 3.   Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 4.   Badan Kesatuan Bangsa adalah Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Daerah Khusus
                      Ibukota Jakarta.

                 5.   Kotamadya/Kabupaten Administrasi adalah Kotamadya/Kabupaten Administrasi di
                      Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 6.   Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 7.   Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 8.   Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiapan dan antisipasi
                      masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana
                      perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia di wilayah Provinsi
                      Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 9.   Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah
                      bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara
                      kewaspadaan dini masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam,
                     ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan
                     manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan
                     fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan
                     masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

                 11. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non
                     pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia
                     secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai
                     politik.
              12. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk
                  pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan
                  dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah
                  atau pemerintah daerah.

              13. Perpolisian Masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang
                  menekankan kemitraan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan
                  mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban
                  masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat di wilayah Provinsi Daerah
                  Khusus Ibukota Jakarta.



                                             BAB II

                  PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

                                            Pasal 2

(1)   Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Provinsi menjadi tanggung jawab dan
      dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

(2)   Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi
      menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh
      Pemerintah Kotamadya/Kabupaten Administrasi.

                                            Pasal 3

(1)   Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
      menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.

(2)   Fasilitas dan pembinaan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
      menjadi tugas dan kewajiban Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi.

                                            Pasal 4

(1)   Dalam memberikan fasilitas dan pembinaan          sebagaimana    dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
      tugas dan kewajiban Gubernur meliputi:

      a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam
         menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun
         bencana karena ulah manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
      b. mengkoordinasikan Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam
         menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat; dan
      c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini
         masyarakat.

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan
      kepada Wakil Gubernur.

                                            Pasal 5

(1)   Dalam memberikan fasilitas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tugas dan
      kewajiban Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meliputi :

      a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam
         menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun
         bencana karena ulah manusia pada tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi.
      b. mengkoordinasikan Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi dalam menyelenggarakan
         kewaspadaan dini masyarakat; dan
      c. mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal pada tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi
         dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

(2)   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan      huruf c didelegasikan
      kenada Wakil Walikotamadva/Wakil Bupati Kabupaten Administrasi

                                            Pasal 6

(1)   Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat Kecamatan dilimpahkan kepada Camat.

(2)   Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat Kelurahan dilimpahkan kepada Kepala
      Lurah melalui Camat.
                                            Pasal 7

(1)   Dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tugas
      dan kewajiban Camat meliputi:

      a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam
         menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun
         bencana karena ulah manusia di Kecamatan;
      b. mengkoordinasikan Lurah dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini masyarakat;
      c. mengkoordinasikan kegiatan instansi pada tingkat Kecamatan dalam penyelenggaraan
         kewaspadaan dini masyarakat; dan
      d. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota
         Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang
         ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini
         masyarakat di wilayah Kecamatan.

(2)   Dalam menyelenggarakan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tugas dan
      kewajiban Lurah meliputi:

      a. membina dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam
         menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun
         bencana karena ulah manusia di Kelurahan.
      b. mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota
         Satlinmas, anggota Polmas dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan di bidang
         ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan kewaspadaan dini
         masyarakat di Kelurahan.


                                            BAB III

                    PEMBENTUKAN FKDM DAN DEWAN PENASIHAT FKDM

                                         Bagian Kesatu

                                            Pasal 8

(1)   FKDM dibentuk pada tingkat Provinsi, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan, dan
      tingkat Kelurahan.

(2)   Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi
      oleh Pemerintah Daerah.

(3)   FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

                                            Pasal 9

(1)   Keanggotaan FKDM tingkat Provinsi terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga
      Pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan elemen
      masyarakat lainnya.

(2)   Keanggotaan FKDM tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi terdiri atas Wakil-wakil Ormas,
      Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh
      Pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

(3)   Keanggotaan FKDM tingkat Kecamatan terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Lembaga Pendidikan, Tokoh
      Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan elemen masyarakat lainnya.

(4)   Keanggotaan FKDM Kelurahan terdiri atas Wakil-wakil Ormas, Pemuka-pemuka masyarakat dan
      Pemuda, anggota Satlinmas dan Anggota Polmas, serta elemen masyarakat lainnya.

                                            Pasal 10

(1)   FKDM tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

      a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari
         masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka
         upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
      b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubemur mengenai kebijakan yang
         berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(2)   FKDM tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
      mempunyai tugas :

      a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari
         masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka
         upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
      b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikotamadya/Bupati Kabupaten
         Administrasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(3)   FKDM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

      a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari
         masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka
         upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan

      b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Camat mengenai kebijakan yang
         berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(4)   FKDM tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

      a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari
         masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka
         upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
      b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Lurah mengenai kebijakan yang
         berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.


                                           Bagian Kedua

                                         Dewan Penasihat

                                             Pasal 11

(1)   Dalam rangka pembinaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk Dewan Penasihat
      FKDM tingkat Provinsi, tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan, dan tingkat
      Kelurahan.

(2)   Dewan Penasihat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

 a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
 b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara
    kewaspadaan dini masyarakat.

                                             Pasal 12

Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat FKDM Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) adalah sebagai berikut:

Ketua         :   Wakil Gubernur
Wakil Ketua   :   Asisten Tata Praja dan Aparatur
Sekretaris    :   Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi DKI Jakarta;
Anggota       :   1. Kepala Direktorat22 Badan Intelijen Negara;
                  2. Asisten Intel Kodam Jaya;
                  3. Direktur Intelkam Polda Metro Jaya;
                  4. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
                  5. Kepala Dinas Ketenteraman dan Ketertiban dan Linmas Provinsi DKI Jakarta;
                  6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi DKI Jakarta;
                  7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
                  8. Kepala Dinas Kependudukan dan Cafafan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
                  9. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta;
                  10. Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Provinsi DKI Jakarta.

                                             Pasal 13

Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat                FKDM     Tingkat     Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Ketua              :   Wakil Walikotamadya/Wakil Bupati Administrasi;

Wakil Ketua        :   Para Asisten Tata Praja Setko/Setkab Administrasi;

Sekretaris         :   Para Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kotamadya Kabupaten Administrasi;

Anggota            :   1.   Para Pasi Intel Kodim;
                       2.   Para Kasi Intelkam Polres;
                       3.   Para Kasi Intel Kejaksaan Negeri;
                       4.   Para Kepala Suku Dinas Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
                       5.   Para Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
                       6.   Para Kepala Bagian Administrasi Wilayah;
                                              Pasal 14

Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat                 FKDM     Tingkat    Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Ketua              :   Para Camat;

Sekretaris         :   Para Sekretaris Kecamatan;

Anggota            :   1.    Para Danramil;
                       2.    Para Kapolsek;
                       3.    Para Kasi Tramtib dan Linmas Kecamatan;
                       4.    Para Kasi Pemerintahan Kecamatan.


                                              Pasal 15

Susunan    Keanggotaan      Dewan     Penasihat      FKDM     Tingkat   Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) adalah sebagai berikut:

Ketua              :   Para Lurah;

Sekretaris         :   Para Sekretaris Kelurahan;

Anggota            :   1.     Para Babinkamtibmas;
                       2.     Para Babinsa;
                       3.     Para Ka. Sub. Seksi Tramtib dan Linmas;
                       4.     Para Ka. Sub. Seksi Pemerintahan.

                                              Pasal 16

Tugas Dewan Penasihat FKDM tingkat Provinsi, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan,
dan tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 adalah sebagai
berikut:

a. membantu Gubemur, Walikotamadya/Bupati Kabupaten Administrasi, untuk merumuskan kebijakan
   dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan
   dini masyarakat.

                                              Pasal 17

Dewan Penasihat FKDM sebagaimana pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab secara berjenjang kepada Gubemur, Walikotamadya/Kabupaten Administrasi,
Camat, dan Lurah.

                                              Pasal 18

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dapat membentuk
Sekretariat sesuai kebutuhan masing-masing.


                                              BAB IV

                            PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

                                              Pasal 19

(1)   Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubemur ini dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan
      Bangsa.

(2)   Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan
      evaluasi secara berjenjang terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat yang ada mulai pada
      tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kotamadya/Kabupaten Administrasi, dan tingkat Provinsi.

(3)   Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubemur melalui Sekretaris
      Daerah secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat
      Kotamadya/Kabupaten Administrasi, dan tingkat Provinsi.
                                                   BAB IV

                                                PEMBIAYAAN

                                                   Pasal 20

        Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan dalam
        Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Dokumen
        Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa Provinsi
        DKI Jakarta dan Badan Kesatuan Bangsa masing-masing Walikotamadya/Kabupaten Administrasi,
        Kecamatan, dan Kelurahan.


                                                    BAB V

                                           KETENTUAN PENUTUP

                                                   Pasal 21

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



                                                            Ditetapkan di Jakarta
                                                            pada tanggal 27 Juli 2007




Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2007




BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 106.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1383
posted:3/11/2011
language:Indonesian
pages:7