Get documents about "pkn kelas x
W
Description
Bahan ajar pendidikan kewarganegaraan kelas x sma
Document Sample
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
STANDAR KOMPETENSI :
1. Memahami hakekat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
KOMPETENSI DASAR :
1.1. Mendeskripsikan hakekat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya Negara
1.2. Mendeskripkan hakikat Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan
1.3. Menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan NKRI
1.4. Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme dalam
kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara
BANGSA :
Bangsa sering disebut dengan istilah rakyat, Bangsa adalah pengertian politis
sedangkan rakyat pengertian sosiologis
DEFINISI BANGSA :
Ernest Renan : Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada
dalam suatu ikatan batin karena memiliki sejarah
dan cita-cita yang sama
Otto Bauer : Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki
karakter karena persamaan nasib dan pengelaman
sejarah
Kamus Bahasa Indonesia : Bangsa adalah orang yang berada di dalam suatu
masyarakat hokum yang terorganisir.
Ensiklopedia Politik : Bangsa adalah sekelompok yang mempunyai
persamaan sejarah, nasib, cita-cita , suka duka
yang sama
F. Ratzel : Bangsa terbentuk karena adanya rasa kesatuan
Jacobsen dan Lipman : Bangsa adalah satu kesatuan budaya dan kesatuan
politik
1
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA :
1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional
3. Keinginan untuk kemandirian, keunggulan, individualistis, keaslian
4. Keinginan untuk menonjol diantara bangsa-bangsa
NEGARA
Istilah Negara : de staat (Belanda) , the State (Inggris) , l’etat (Perancis) ,
statum (Latin) , lo stato (Italia) , der staat (Jerman)
DEFENISI NEGARA :
Kamus Umum Bahasa Indonesia : Negara adalah persekutuan bangsa yang hidup
dalam suatu wilayah yang diperintah oleh suatu
badan pemerintahan dengan teratur
Prof. Nasroen : Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup yang
ditinjau secara sosiologis
Prof. R. Djokosoetono, S.H. : Negara adalah suatu organisasi yang berada di
bawah pemerintahan yang sama
Soenarko : Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang
mempunyai daerah tertentu
M. Solly Lubis, S.H. : Negara adalah bentuk pergaulan hidup yang
mempunyai daerah tertentu, rakyat dan
pemerintahaan
Aristoteles : Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa
untuk mencapai kehidupan
Grotius : Negara adalah ikatan manusia yang insaf akan
panggilan hokum kodrat
Jean Bodin : Negara adalah persekutuan keluarga yang dipimpin
olrh akal dari suatu kekuasaan yang berdaulat
Hans Kelsen : Negara adalah pergaulan hidup bersama dengan
cara paksa
2
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Logeman : Negara adalah organisasi kekuasaan yang
bertujuan mengatur masyarakat dengan
kekuasaannya
Oppenheimer : Negara adalah suatu masyarakat tertentu yang
terdapat suatu deferensial politik
Prof. Van Apeldorn : Negara adalah persekutuan rakyat yang hidup di
suatu daerah dibawah kekuasaan tertinggi menurut
hokum yang sama
UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA NEGARA
Menurut Oppenheim dan Lauterpacht :
1. Rakyat
2. Wilayah / daerah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari negara lain
Rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsure konstitutif,
sedangkan pengakuan dari Negara lain merupakan unsure deklaratif (unsure
tambahan)
RAKYAT :
Rakyat adalah semua orang yang berdiam di suatu Negara atau menjadi penghuni
Negara
Rakyat dibedakan atas :
1. Penduduk : mereka yang bertempat tinggal tetap di dalam
wilayah Negara
a. Warga Negara : mereka yang berdasarkan hokum merupakan
anggota dari Negara
b. Bukan warga Negara : orang asing atau mereka yang mengakui Negara
lain sebagai negaranya
Warga Negara dan bukan warga Negara memiliki hak dan kewajiban yang
berbeda
3
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. Bukan penduduk : mereka yang berada di dalam wilayah Negara
tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di
Negara itu
WILAYAH :
Wilayah dibagi atas :
1. Daratan
Wilayah daratan dapat ditentukan dengan batas-batas :
a. Batas alam (sungai, danau, pegunungan, lembah)
b. Batas buatan (pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang tembok,
patok)
c. Batas menurut geofisika (garis lintang mis. Indonesia, korea)
2. Lautan
Ada 2 konsepsi kelautan yang bertentangan yaitu :
a. Res Nulius yaitu lautan dapat dimiliki oleh setiap Negara karena tidak
ada yang memiliki
b. Res Communis yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia,
oleh karena itu tidak dapat dimiliki oleh Negara
Berdasarkan konsepsi tersebut maka tidaka ada keseragaman dalam
menentukan batas laut territorial masing-masing negara.
Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengumumkan
“Deklarasi Juanda” yang isinya : Batas laut teritorial wilayah Indonesia 12
mil diukur berdasarkan garis yang menghubungkan titik terluar pulau
Indonesia yang terluar. Deklarasi Juanda dikukuhkan dengan UU No.4 Prp
Tahun 1960.
Pada tanggal 10 Desember 2002 diadakan “Konferensi Hukum Laut
Internasional III” yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamica,
yang ditandatangani 119 negara peserta (117 negara dan 2 organisasi
kebangsaan), yang menghasilkan :
a. Laut territorial yaitu laut yang jaraknya 12 mil diukur berdasarkan
garis lurus dari garis dasar pantai ketika air surut
4
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
b. Zona bersebelahan yaitu laut sejauh 12 mil laut diluar batas laut
territorial atau 24 mil dari pantai
c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu wilayah laut suatu Negara pantai
yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai
Negara pantai dapat menggali kekayaan alam lautan, Negara lain
bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas memasang
kabel dan pipa di bawah lautan. Negara pantai dapat menangkap
nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan
d. Landas benua yaitu lautan suatu Negara yang lebih dari 20 mil laut
Negara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban
membagi keuntungan dengan masyarakat nasional
e. Landas kontinen yaitu daratan yang berada di bawah permukaan
air di luar laut territorial sampai kedalaman 200 m/lebih
f. Laut Pedalaman yaitu Laut dan selat yang menghubungkan pulau-
pulau yang termasuk wilayah suatu negara
3. Udara
Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan
wilayah lautan
Diatur dalam Perjanjian Paris tahun 1919dan diperbaruhi Konvensi Chicago
tahun 1944, bahwa setiap Negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan
eksklusif ruang udara di atas wilayahnya
Berdasarkan UU Negara RI No. 20 Tahun 1982, wilayah kedaulatan
dirgantara yang termasuk orbit geo stasioner adalah 35.61 km
Beberapa pandangan dari beberapa tokoh entang batas wilayah udara :
a. Lee : lapisan atmosfir dalam jarak tembak meriam
b. Van Holzen Dorf : Ketinggian ruang udara adalah 1000 meter dari
titik permukaan tertinggi
c. Henrich : Di ruang atmosfer selama masih terdapat gas atau
partikel udara pada ketinggian 196 mil
5
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
4. Wilayah ekstrateritorial
Contoh :
a. Perwakilan diplomatik di suatu Negara
b. Kapal yang berlayar di lautan bebas di bawah bendera suatu negara
PEMERINTAH YANG BERDAULAT
Pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi dalam Negara
Pemerintah yang berdaulat mempunyai kekuasaan :
1. Kedaulatan kedalam : kekuasaan pemerintah diakui dan ditaati rakyatnya
2. Kedaulatan keluar : kekuasaan pemerintah untuk mempertahankan
kemerdekaan dan ancaman Negara lain serta
kebebasan mengadakan hubungan diplomatic
Pemerintah yang berdaulat mempunyai arti :
1. pemerintah arti luas : gabungan antara lembaga legislative, eksekutif dan
yudikatif
2. pemerintah arti sempit : hanya mencakup eksekutif saja
TEORI KEDAULATAN :
1. Teori Kedaulatan Tuhan
Berpendapat raja memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan
Tokoh : Agustinus, Thomas Aquno, Marsilius, Stahl
Negara yang menerapkan : Ethiopia masa raja Haile Selasi, Belanda (By
the grace og God), Jepang masa kaisar Tenno Heika
2. Teori Kedaulatan Raja
Berpendapat Negara di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan
Tokoh : Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Hegel
Negara yang menerapkan ; Perancis masa Louis XIV (L’etat Ces Moi =
Negara adalah saya)
6
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
3. Teori Kedaulatan Hukum
Berpendapat kekuasan tertinggi bersumber pada hokum
Tokoh : Krabbe, Immanuel Kant, Kranenburg
Negara yang menerapkan : Indonesi, Eropa dan Amerika
4. Teori Kedaulatan Negara
Berpendapat kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan Negara
Tokoh : G. Jellinek, Paul Laband
Negara yang menerapkan : Rusia masa Tsar, Jerman masa Hitler, Italia
masa Mussolini
5. Teori Kedaulatan Rakyat
Berpendapat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Tokoh : John Locke, Montesquieu, Rousseau
Negara yang menerapkan : hampir di tiap Negara merdeka
PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN :
1. Pengakuan de facto : pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara
a. bersifat sementara : pengakuan diberikan tanpa melihat
bertahan tidaknya Negara tersebut
b. bersifat tetap : pengakuan terhadap suatu Negara hanya
menimbulkan hubungan ekonomi dan perdagangan
2. Pengakuan de Jure : pengakuan secara resmi berdasarkan hukum
a. bersifat tetap : pengakuan berlaku selama-lamanya
b. bersifat penuh : terjadi hubungan antara Negara yang
mengakui dan diakuimeliputi hubungan ekonomi, dagang dan
diplomatic
7
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
SIFAT HAKEKAT NEGARA :
1. Memaksa
Mempunyai kekuatan fisik secara legal, diharapkan semua peraturan
perundangan ditaati supaya keamanan dan ketertiban Negara tercapai
2. Monopoli
Untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat
3. Mencakup semua
Semua peraturan perundang undangan yang berlaku untuk semua orang
tanpa kecuali
TERJADINYA NEGARA :
1. Terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah :
a. Occupatie (pendudukan)
Suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum ada yang menguasai
Contoh : Liberia (1847)
b. Fusi (peleburan)
Negara-negara kecil dalam suatau wilayah mengadakan perjanjian
untuk saling melebur menjadi Negara baru
Contoh : Jerman (1871)
c. Cessie (penyerahan)
Suatu wilayah diserahkan kpd Negara lain berdasarkan perjanjian
Contoh : Sleeswijk diserahkan Austria kepada Prusia
d. Accesie (penaikan)
Suatu wilayah terbentuk akibat penaikan Lumpur sungai dari dasar
laut/delta
Contoh : Mesir terbentuk dari delta sungai Nil
e. Anexatie (penguasaan)
Suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi
Contoh : Israel mencaplok Palestina
f. Proklamasi
Suatu bangsa dijajah bangsa lain melakukan perlawanan, berhasil
merebut wilayahntya kembali dan menyatakan kemerdekaannya
Contoh : Indonesia melepaskan diri dari Jepang dan Belanda
8
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
g. Innovation (pembentukan baru)
Munculnya suatu negara baru di atas Negara yang pecah dan lenyap
Contoh : Columbia pecah dan lenyap kemudian muncul Columbia
baru dan Venezuela
h. Separatise (pemisahan)
Suatu wilayah Negara yang memisahkan diri dari Negara yang
menguasainya kemuadian menyatakan kemerdekaannya
Contoh : Belgia memisahkan diri dari Belanda, Timor timur
memisahkan diri dari Indonesia
2. Terjadinya Negara berdasarkan pendekatan teoritis
TEORI TUJUAN NEGARA :
1. Teori Kekuasaan Negara
a. Shang Yang : Negara mengumpulkan kekuasaan sebesar-
besarnya
b. Machiavelli : Penguasa boleh berbuat apa saja asal untuk
kepentingan Negara dalam mencapai kekuasaan
yang sebesarnya
2. Teori Perdamaian Dunia
Dante Alleghieri : dalam mencapai perdamaian dunia dibentuk
satu negara di bawah satu imperium
3. Teori Jaminan atas hak dan kebebasan
a. Immanuel Kant : Negara mempertahankan hokum supaya hak
dan kemerdekaan warga Negara terpelihara
b. Kranenburg : Negara bukan hanya untuk ketertiban
hokum tetapi juga mengupayakan
kesejahteraan warga negaranya
FUNGSI NEGARA :
1. Melaksanakan penertiban
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
3. Pertahanan
4. Menegakkan keadilan
9
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Menurut E. Mirriam fungsi Negara adalah :
1. Keamanan ekstern
2. Ketertiban intern
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan
SEMANGAT KEBANGSAAN :
1. Nasionalisme : suatu faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan
Negara atas kesadaran warga Negara sendiri
Arti sempit : perasaan cinta terhadap bangsa secara berlebihan
sehingga memandang rendah bangsa lain, sering disebut
jingoisme atau chauvinisme
Arti luas : perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan
bangga terhadap tanah air dan bangsanya tanpa
memandang rendah bangsa lain
2. Patriotisme : semangat dan jiwa yang dimiliki seseorang untuk
berkorban / rela berkorban demi nama bangsa dan
Negara
10
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
STANDAR KOMPETENSI :
2. Menampilkan sikap positip terhadap system hokum dan peradilan nasional
KOMPETENSI DASAR :
Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan nasional
Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan
Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku
Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
Pengertian Sistem : suatu totalitas yang terdiri dari komponen atau
unsur yang satu sama lain berbeda, berkaitan
Sistem Hukum Nasional : perangkat hokum Negara yang secara teratursaling
berkaitan mengatur ketertiban jalannya
operasional kenegaraan sehingga membentuk
totalitas kerja di bidang hukumdi suatu Negara
MACAM-MACAM PIDANA :
1. Pidana mati
2. Pidana penjara
a. Pidana seumur hidup
b. Pidana sementara waktu
c. (minimal 1 tahun maksimal 20 tahun)
3. Pidana kurungan (min 1 hari maksimal 1 tahun)
4. Pidana denda
a. pemcabutan hak tertentu
b. Perampasan barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim
11
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
DEFINISI HUKUM :
Leon Duguit : Hukum adalah aturan tingkah laku anggota
masyarakat, daya penggunaannya pada saat
tertentu diindahkan masyarakat sebagai jaminan
kepentingan bersama, jika dilanggar menimbulkan
reaksi
Drs. E. Utracht, S.H. : Hukum adalah himpunan peraturan mengatur tata
tertib masyarakat
S.M.Amin, S.H. : Hukum adalah peraturan yang terdiri dari norma
dan saksinya disebut hukum
J.C.T. Simorangkir dan : Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa,
Woryono Sastropranoto,S.H menentukan tingkah laku manusia dlm masyarakat
yang dibuat badan resmi yang berwajib
M.H. Tirtaatmadjaja, S.H. : Hukum adalah norma dalam tingkah laku
pergaulan hidup dengan ancaman
Drs. C.S.T. Kansil, S.H. : aturan dalam pergaulan manusia supaya kamanan
dan ketertiban terpelihara
PENGGOLONGAN HUKUM :
1. Menurut Sumbernya
a. Undang Undang
b. Kebiasaan
c. Keutusan hakim (Yurisprudensi) : keputusan hakim terdahulu
dijadikan dasar keputusan hakim berikutnya
d. Traktat, terdiri traktat bilateral = perjanjian yang diadalan dua
Negara dan traktat multilateral = perjanjian yang diadakan lebih
dari dua negara
e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)
2. Menurut bentuknya
a. Hukum tertulis
b. Hukum tidak tertulis (kebiasaan yang tumbuh dan terpelihara
dalam masyarakat)
12
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
3. Menurut tempat berlakunya
a. Hukum nasional
b. Hukum Internasional
c. Hukum asing
d. Hukum gereja
4. Menurut waktu berlakunya
a. Ius constitutum (hukum positip = hukum yang berlaku pada saat ini
dalam suatu masyarakat tertentu)
b. Ius constituendum (hukum yang berlaku masa yang akan datang)
c. Hukum alam (hukum yang berlaku tanpa batas waktu)
5. Menurut sifatnya
a. Hukum memaksa (hukum yang harus ditaati)
b. Hukum mengatur (hukum yang dapat dikesampingkan)
6. Menurut wujudnya
a. Hukum obyektif (hukum yang berlaku umum)
b. Hukum subyektif (hukum yang berlaku pada orang tertentu)
7. Menurut isinya
a. Hukum publik
1) Hukum Tata Negara (hukum yang mengatur bentuk dan
susunanpemerintahan, hubungan kekuasaan antara alat
perlengkapan Negara)
2) Hukum Tata Usaha Negara / Hukum Administrasi Negara (hukum
yang mengatur cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat
perlengkapan Negara)
3) Hukum Pidana (hukum yang mengatur perbutan yang dilarang
beserta sanksinya)
4) Hukum Acara (mengatur cara mempertahankan hukum material)
5) Hukum Internasional
a) Hukum Perdata Internasional (mengatur hubungan antara
warga Negara yang berlainan)
b) Hukum Publik Internasional (mengatur hubungan antara satu
Negara dengan Negara lain)
b. Hukum privat / Hukum Sipil (mengatur kepentingan pribadi)
13
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
PERANAN LEMBAGA PERADILAN
Pasal 24 ayat 2 UUD 45
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan
tat usaha Negara dan sebuah mahkamah konstitusi
UU darurat No.1/1951 : tentang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
UU No.13 / 1965 : tentang Peradilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Mahkamah Agung
UU No.14/1970 : tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
UU No.8/2004 : tentang Peradilan Umum
MACAM – MACAM PENGADILAN DI INDONESIA :
Pengadilan Umum :
1. Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Tinggi
3. Mahkamah Agung
Pengadilan Khusus :
1. Pengadilan Agama
2. Pengadilan Adat
3. Pengadilan Administrasi Negara (Tata Usaha Negara)
PENGADILAN NEGERI
Tugas : memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama
Wewenang : mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam
daerah hukumnya (locus dilicti)
Berkedudukan : di Daerah Tingkat II
PENGADILAN TINGGI
Berkedudukan : di daerah Tingkat I
Wewenang :
1. Memutuskan perkara tingkat I dan terakhir
14
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. Memberi pembinaan pengadilan negeri di wilayah hukumnya
3. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di wilayah
hukumnya
4. memberi peringatan/teguran dan petunjuk kepada pengadilan di
wilayah hukumnya
5. Mengirimkan berkas perkara dan penilaian tentang kecakapan para
hakim
MAHKAMAH AGUNG
- Berhak memberi pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden
mengenai pemberian / penolakan grasi
- Mengadakan kasasi atau pembatalan terhadap putusan tingkat akhir dari
pengadilan lain
- Wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundanagn
di bawah Undang Undang
SADAR HUKUM : bersikap sesuai ketentuan hukum yang berlaku
Sadar Hukum di Lingkungan keluarga :
1. selalu menjaga nama baik keluarga
2. mentaati aturan keluarga yang berlaku
3. menggunakan fasilitas keluarga secara baik
4. mendengarkan nasehat dari orang tua
5. menghormati semua anggota keluarga
Sadar hukum di lingkungan sekolah :
1. selalu mentaati peraturan yang berlaku di sekolah
2. disiplin belajar
3. ikut upacara bendera seminggu sekali
4. menyeberang jalan pada tempatnya
5. tidak membuat resah di masyarakat
15
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Sadar hukum di lingkungan masyarakat :
1. menjaga nama baik lingkungan masyarakat
2. menghormati sesame warga masyarakat
3. taat dan patuh terhadap aturan-aturan masyarakat
4. tidak bertindak di luar norma
5. selalu memelihara ketertiban, keamanan dan ketentraman
Sadar hukum di lingkungan Negara :
1. menjaga nama baik bangsa dan Negara
2. taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh Negara
3. membayar pajak
4. saling hormat antar sesame warga
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
9 Desember 2004 : pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional
Pemberantasan Korupsi
Inpres No.5 Tahun 2004 : Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2 Mei 2005 : pemerintah membentuk Tim Koordinasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU No. 30 Tahun 2002 : Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
FAKTOR PENYEBAB MUNCULNYA KORUPSI :
1. Kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab
2. Kurang transparansi pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye politik yang mahal
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat
5. Adanya jaringan “teman lama”
6. Lemahnya ketertiban hukum
7. Lemahnya profesi hukum
8. Kurangnya kebebasan berpendapat media massa
9. Ketidak adaannya control yang cukup untuk mencegah penyuapan
16
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
HAK ASASI MANUSIA (HAM)
STANDAR KOMPETENSI :
3. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
KOMPETENSI DASAR :
Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesia
Mendeskripsikan instrument hukum dan peradilan internasional HAM
Hak Asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia
sejak lahir yang sevara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat
diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang maha Esa
Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999.
Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan
anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia.
MACAM-MACAM HAK ASASI MANUSIA :
1. Hak Asasi Pribadi (personal rights)
- hak kemerdekaan
- memeluk agama
- beribadat menurut agama masing-masing
- menyatakan pendapat dan kebebasan berorganisasi atau berserikat
17
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
2. Hak Asasi Ekonomi (property rights)
- hak memiliki sesuatu
- hak membeli dan menjual sesuatu
- hak mengadakan suatu perjanjian
3. Hak Asasi Persamaan Hukum (rights og legal equality)
- hak memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
4. Hak Asasi Politik (political rights)
- hak memilih dan dipilih
- mendirikan partai politik
- hak mengajukan petisi dan kritik
5. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan (social and culture rights)
- hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- hak memilih pendidikan
- hak mengembangkan kebudayaan
6. Hak Asasi Perlakuan Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum
(procedural rights)
- hak mendapat perlakuan yang adil dalam penggeledahan (razia,
penangkapan, peradilan, pembelaan hukum)
PERATURAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
UU No.39 Tahun 1999 : Hak Asasi Manusia
UU No.26 Tahun 2000 : Peradilan HAM
Kepres No. 44 / 2000 : Komisi Ombudsman
Kepres No. 77 Tahun 2003 : Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kepres No. 50 Tahun 1993 : Komisi Nasional Hak-Hak Asasi manusia
UU No. 9 Tahun 1998 : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka
Umum
18
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
UPAYA PENEGAKAN HAM DI DUNIA :
1. Magna Charta (Piagam Agung) 15 Juni 1215 di Inggris
Pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia)
2. Hobeas Corpus Act, 1674 di Inggris
Jaminan kebebasan warga Negara dan mencegah pemenjaraan yang
sewenang-wenang terhadap rakyat
3. Bill of Rights (Pernyataan HAM) 1689 di Inggris
Undang Undang tentang hak dan kebebasan warga negara
4. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika) 4
Juli 1776 di Amerika
Negara yang pertama mencantumkan hak asasi dalam konstitusi
5. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan HAM dan
warga Negara) 14 Juli 1789 di Perancis
Pernyataan HAM dan warga Negara sebagai hasil revolusi Perancis dengan
symbol Liberte, Egalite, Fratemite (kemerdekaan persamaan dan
persaudaraan)
6. The Four Freedeom (Empat kebebbasan) 1941
a. kebebasan untuk berbicara
b. kebebasan untuk beragama
c. kebebasan dari rasa takut
d. kebebasan dari kemiskinan
7. The Universal Declaration of Human Rights, 10 desember 1948
Pernyataan sedunia tentang Hak Asasi Manusia
UPAYA PENEGAKAN HAM DI INDONESIA
Hambatan yang dihadapi dalam menegakkan HAM di Indonesia antara lain :
1. Rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melap[orkan
pelanggaran HAM
2. Belum optimal kemampuan para hakim di peradilan HAM
3. Keterbatasan kemampuan masyarakat terhadap pelanggaran HAM
4. Banyak tokoh HAM telah terikat oleh tugas di lembaga lain
19
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
STANDAR KOMPETENSI
4. Menganalisis hubungan dasar Negara dengan konstitusi
KOMPETENSI DASAR
Mendeskripsikan hubungan dasar Negara dengan konstitusi
Menganalisis substansi konstitusi Negara
Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Negara
Indonesia
Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara
Dasar Negara merupakan asas atau landasan pokok yang dijadikan tat nilai dasar
untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara
Konstitusi adalah peraturan pokok mengenai sendi-sendi untuk menegakkan
negara, Jadi hukum utama sebuah Negara yang memberikan arah kemana suatu
Negara dan bangsa menuju
Pancasila sebagai dasar Negara berkaitan erat dengan konstitusi atau Undang
Undang Dasar Negara, ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV
Substansi konstitusi negara Indonesia adalah watak dari suatu UUD 1945 yang
menjadi dasar hukum tertulis bagi bangsa dan negara Indonesia
PEMBUKAAN UUD 1945 MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI POKOK KAIDAH
NEGARA YANG FUNDAMENTAL :
1. Dari segi terjadinya, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk
Negara
2. Dari segi isinya, Pembukaan UUD 1945 memuat dasar pokok Negara
a. Dasar tujuan Negara
b. Ketentuan diadakannya UUD Negara
c. Bentuk Negara
d. Dasar Filsafat Negara
20
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
3. Dari sejarah terjadi, Pembukaan UUD 1945 ditentukan oleh pembentuk
Negara terpisah dengan batang tubuh UUD 1945
4. Dari ilmu hukum, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hukum yang
tetap. Jadi Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber tertib hukum tertinggi
5. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 terhadap pasal-pasalnya
e. terpisah dan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental serta
lebih tinggi dari batang tubuh dalam tertib hukum Indonesia
f. Pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran
yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 :
Makna Alenia ke 1 :
1. Keteguhan bangsa Indonesia melawan penjajah
2. Pernyataan subyektif untuk menentang dan menghapus penjajahan
3. Pernyataan obyektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan
4. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Makna Alenia ke 2 :
1. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia melalui perjuangan
2. Adanya momentum untuk menyatakan kemerdekaan
3. Kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetapi harus diisi dengan
mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
Makna Alenia ke 3 :
1. Motivasi spiritual bahwa kemerdekaan berkat rahmat Allah Yang Maha
Kuasa
2. Adanya kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan
spiritual
3. Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan
21
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Makna Alenia ke 4 :
1. Adanya fungsi dan tujuan Negara Indonesia
2. Kemerdekaan disusun dalam suatu UUD
3. Bentuk Negara Repulik Indonesia
4. Sistem pemerintahan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat
5. Dasar Negara Pancasila
SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA :
Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan kewajibannya, berarti telah
menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi Negara.
Contoh hak dan kewajiban warga Negara Indonesia :
1. hak persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
2. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
3. hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan
4. hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
5. hak mendapat pendidikan
6. hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya
7. hak dan kewajiban mengikuti pendidikan dasar
8. hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara
9. hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
10. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya
22
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
WARGA NEGARA
STANDAR KOMPETENSI
5. Menghargai persamaan kedudukan Warga Negara dalam aspek kehidupan
KOMPETENSI DASAR
Mendeskripsikan kedudukan warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia
Menganalisis persamaan kedudukan warga Negara dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Menghargai persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras,
agama, gender, golongan, budaya dan suku
Pasal 26 UUD 1945 Amandemen IV :
Ayat 1 : Yang menjadi warga negara adalah orang orang bangsa Indonesia
asli dan orang orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang
Undang sebagai Warga Negara
Ayat 2 : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang-orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia
Ayat 3 : Hal-hal mengenai Warga Negara Indonesia dan penduduk diatur
dengan undang undang
UNDANG UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAN DI INDONESIA :
1. UU No.3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
2. UU Ex Darurat No. 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing
3. UU No. 2 Tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara
Indonesia dan Cina
4. UU No. 62 Thaun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
penyempurnaan UU No. 3/1946
5. UU No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2/1958 dan dinyatakan
tidak berlaku
6. UU No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 UU No. 62/1958
23
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
7. UU Kewarganegaraan Tahun 2006
Penduduk Indonesia menurut UU No.3/1946 : yang berdomisili di wilayah
Indonesia selama satu tahun berturut-turut
WNI MENURUT UU KEWARGANEGARAAN :
1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau
berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan Negara lain sebelum UU ini
berlaku
2. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu WNI
3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNA
4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNA dan ibu WNI
5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ibu WNI tetapi ayah tidak
mempunyai kewarganegaraan
6. Anak yang lahir 300 hari setelah ayahnya meninggal dan ayahnya WNI
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui
ayah WNI
9. Anak yang lahir di wilayah RI yang tidak jelas status kewarganegaraan
ayah ibunya
10. Anak yang lahir dan ditemukan di wilayah RI selama ayah ibu tidak
diketahu
11. Anak yang lahir di wilayah RI yang ayah ibu tidak mempunyai
kewarganegaraan
12. Anak yang lahir diluar wilayah RI dari ayah ibu WNI yang karena ketentuan
Negara tersebut memberikan kewarganegaraan
13. Anak yang lahir dari ayah ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya
ASAS KEWARGANEGARAAN
24
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1. Asas ius soli
Kewarganegaran yang berdasarkan pada tempat kelahiran
Contoh : Amerika Serikat
2. Asas ius sanguinis
Kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan / pertalian darah
Contoh : Cina
Bipatride : orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap
Apatride : orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI)
1. Naturalisasi biasa
Syaratnya :
a. Usia 18 tahun / sudah kawin
b. Bertempat tinggal di wilayah RI sedikitnya 5 tahun berturut-turut
atau 10 tahun tidak berturut-turut
c. Sehat jasmani rohani
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila
dan UUD 1945
e. Tidak pernah dijatuhi pidana 1 tahun / lebih
f. Tidak memiliki kewarganegaraan rangkap
g. Mempunyai pekerjaan tetap
h. Membayar uang ke kas Negara sebesar ketentuan peraturan
2. Naturalisasi Istimewa
Dapat diberikan kepada warga Negara asing yang status
kewarganegaraannya :
a. Anak WNI yang lahir diluar perkawinan belum 18 tahun / belum
kawin diakui ayahnya berkewarganegaraan asing
b. Anak WNI belum 5 tahun meskipun sah sebagai anak WNA, tetap
sebagai WNI
c. Anak dari perkawinan WNI dengan WNA
d. Warega asing yang telah berjasa kepada Negara RI. Diberikan
Presiden dengan persetujuan DPR
KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN
25
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1. Memilih kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri
2. Tidak melepaskan kewarganegaraan lain
3. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden
4. Masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden
5. Sukarela masuk dinas Negara lain
6. Sukarela mengangkat sumpah / janji setia kepada Negara asing
7. Turut serta pemilihan yang bersifat ketatanegaraan
8. Mempunyai paspor Negara lain
9. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus menerus bukan
dalam rangka dinas negar
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945
NO HAK WARGA NEGARA NO KEWAJIBAN WARGA NEGARA
1 Sebagai penduduk dan Warga Negara 1 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
Indonesia (psl 26) dan keadilan (Alenia I Pembukaan
UUD45)
2 Bersamaan kedudukan dalam hukum 2 Menghargai nilai persatuan,
dan pemerintahan (psl 27 ayat 1) kemerdekaan & kedaulatan bangsa
3 Memperoleh pekerjaan dan 3 Menjunjung tinggi dan setia pada
penghidupan yang layak (27 ayat 2) konstitusi Negara dan dasar Negara
(Alenia IV Pembukaan UUD 45)
4 Upaya pembelaan Negara(27 ayat 3) 4 Setia membayar pajak (23 ayat 2)
5 Kemerdekaan berserikat berkumpul, 5 Wajib menjunjung tinggi hukum dan
mengeluarkan pikiran baik lisan atau pemerintahan dengan tidak ada
tulisan sesuai deng UU (psl 28) kecuali (27 ayat 1)
6 Memperoleh jaminan perlindungan 6 Wajib ikut serta dalam upaya
dalam pelaksanaan HAM (28A – 28J) pembelaan Negara (27 ayat 3)
7 Jaminan memeluk agama & pelaksa 7 Wajib tunduk kepada pembatasan
naan agama masing2 (29 ayat 2) yang ditetapkan UU (28J ayat 2)
8 Ikut serta dalam pertahanan 8 Wajib ikut serta dlm pertahanan
keamanan Negara (30 ayat 1) keamanan Negara (30 ayat 1)
9 Mendapat pengajaran (psl 31) 9 Ikut pendidikan dasar dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa
10 Mengembangkan kebudayaan 10 Pelaksanaan perekonomian
nasional (psl 32) berdasarkan prinsip kebersamaan,
11 Mengembangkan usaha bidang Efisiensi berkeadilan, berkelanjutan
ekonomi (psl 33) berwawasan lingkungan, kemandiri
12 Memperoleh jaminan pemeliharaan An serta menjaga keseimnbangan
sebagai fakir miskin, fasilits kemajuan dan kesatuan ekonomi
kesehatan dan fasilitas umum dari nasional
pemerintah
26
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
SISTEM POLITIK INDONESIA
STANDAR KOMPETENSI
6. Menganalisis system politik di Indonesia
KOMPETENSI DASAR
6.1. Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia
6.2. Mendeskripsikan perbedaan system politik di berbagai Negara
6.3. Menampilkan peran serta dalam system politik di Indonesia
Sistem adalah keseluruhan yang kompleks dan terorganisisr yang membentuk
suatu kebulatan yang utuh
PENGERTIAN SISTEM POLITIK
David Easton : Sistem politik adalah interaksi yang diabstraksikan
dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai tersebut
diabaikan secara otoritatis kepada masyarakat
Robert Dahl : Sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan
antar manusia yg melibatkan kekuasaan, aturan dan
kewenangan
Almond : Sistem politik adalah sistem interaksi masyarakat
merdeka & menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi
Rusandi Sumintapura : Sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi
dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain
yang menunjukkan suatu proses yang langsung
Sukarna : Sistem politik adalah tatacara untuk mengatur
bagaimana memperoleh kekuasaan didalam negara
STRUKTUR POLITIK :keadaan dan hubungan bagian-bagian dari suatu organisasi
politik yang membentuk suatu tujuan yang sama secara keseluruhan
27
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
1. SUPRASTRUKTUR
Merupakan bentuk kompleks yang berkaitan dengan kehidupan lembaga
negara yang ada, fungsi dan wewenang serta hubungan kekuasaan antara
lembaga yang satu dengan yang lain. Suprastruktur politik di Indonesia
diatur dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, UU
2. INFRASTUKTUR / ORGANISASI SOSIAL POLITIK
Merupakan kompleksitas yang berkaitan dengan pengelompokan warga
negara / anggota masyarakat ke dalam kekuatan sosial politik dalam
masyarakat
FUNGSI PARTAI POLITIK
1. Sarana Komunikasi politik
Parpol berperan sebagai penyalur aspirasi dan pendapat rakyat
2. Sarana Sosialisasi Politik
Parpol berperan sebagai sarana utnuk memberikan penanaman nilai,
norma terhadap fenomena politik tertentu
3. Sarana Rekruitmen Politik
Parpol mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam
kegiatan politik
4. Sarana Pengatur Konflik
Parpol berfungsi untuk mengatasi berbagai macam konflik yang muncul
PERBANDINGAN SISITEM POLITIK DI DUNIA
NO SISTEM POLITIK KETERANGAN
Tidak ada kebebasan politik
Ada stratifikasi ekonomi, nilai dan modal
Sistem poliitk Otokrasi
1 Bersifat primordial (SARA)
Tradisional
Bersifat otokrat
Penguasa kaya rakyat miskin
Tidak ada kebebasan politik
Bersifat sakral
2 Sistem Politik Totaliter
Bersifat monopoli
Bersifat totaliter
28
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
Partai pengendali sangat berperan
Ada kebebasan politik
Tidak ada stratifikasi ekonomi materiil /
moril
3 Sistem Politik Demokrasi Bersatu dalam perbedaan
Distribusi kekuasaan relatif merata
Adanya rule of law dan konstitusional
Rakyat ambil bagian secara aktif
Titak tetap masih mencari bentuk
Campur tangan pemerintah luas
Sistem Politik Negara
4 Dominatif dan paksaan
Berkembang
Belum ada pola / pihak penguasa
Pola hubungan baru
SIKAP POSITIF MASYARAKAT INDONESIA DALAM SISTEM POLITIK
Antara lain : Menggunakan hak pilih, Ikut melaksanakan pemilu secara luber
jurdil, Musyawarah mufakat, Mengkui dan menghormati HAM,
Menjunjung tinggi hukum yang sedang berlaku
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERATURAN :
1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD
2. Pasal 19 ayat 1 UUD 1945 : DPR ditetapkan dengan UU
3. Pasal 22C ayat 1 UUD 1945 : Anggota DPRD dipilih dari setiap
provinsi melalui pemilu
4. UU No. 1 Tahun 1985 : Bahwa dalam sistem pemerintahan
demokrasi bentuk partisipasi politik
adalah keikutsertaan mereka dalam
lembaga DPR, DPRD Tingat I dan II
5. Pasal 1 UU NO. 12 Tahun 2003 : Pemilu adalah sarana prasarana
kedaulatan rakyat dalam negra
Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
29
Diktat Kewarganegaraan Kelas X
30
