Docstoc

modul pkn kelas xii

Document Sample
modul pkn kelas xii Powered By Docstoc
					                                 BAB I
                  SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILA
                      SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA



STANDAR KOMPETENSI :
      1. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

KOMPETENSI DASAR :
    1.1.    Mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi terbuka
    1.2.    Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai dan paradigma pembangunan
    1.3.    Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka

INDIKATOR :
    1.   Mengemukakan rumusan Pancasila sebagai dasar negara
    2.   Menguraikan fungsi Pancasila
    3.   Mengemukakan makna Pancasila sebagai dasar negara
    4.   Membedakan ideologi terbuka dan ideologi tertutup
    5.   Menganalisis Pancasila sebagai sumber nilai.
    6.   Mendeskripsikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
    7.   Menunjukkan sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila
    8.   Menemukan cara bersikap positif yang sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi
         terbuka.

MATERI PEMBELAJARAN :
A. RUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
   1. Menurut usulan Mr. Muh. Yamin (tanggal 29 Mei 1945)
      1) Peri Kebangsaan
      2) Peri Kemanusiaan
      3) Peri Ketuhanan
      4) Peri Kerakyatan
      5) Kesejahteraan Rakyat
   2. Usul Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
      1) Kebangsaan Indonesia
      2) Internasionalisme atau peri kemanusiaan
      3) Mufakat atau demokrasi
      4) Kesejahteraan sosial
      5) Ketuhanan yang berkebudayaan
   3. Berdasarkan Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
      1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi
         pemeluknya
      2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
      3) Persatuan Indonesia
      4) Kerakyatan     yang     dipimpin     oleh   hikmat kebijaksanaan dalam
         permusyawaratan / perwakilan
      5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                               1
B. FUNGSI PANCASILA
   1. Struktur kognitif adakah keseluruhan pengetahuan yang merupakan landasan
      untuk memahami dan menafsirkan
   2. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta tujuan
      dalam kehidupan manusia
   3. Norma yang menjadi pedoman dan pegangan untuk bertindak
   4. Bekal dan jalan untuk menemukan identitas
   5. Kekuatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan
   6. Pendidikan untuk memahami, menghayati sertta melakukan tingkah laku sesuai
      norma yang terkandung di dalamnya

C. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
   Makna Pancasila sebagai Ideologi Terbuka adalah sebagai dasar dalam mengatur
   penyelenggaraan pemerintahan negara
   Tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945
   Secara Yuridis konstitusional Pancasila sebagai dasar negara RI berawal sejak
   ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945

D. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA DAN IDEOLOGI TERTUTUP
   Ciri Ideologi Terbuka :
   1. merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
   2. berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri
   3. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat
   4. Milik seluruh rakyat, sekaligus sebagai kepribadian masyarakat
   5. isinya tidak operasional, menjadi operasional bila diwujudkan dalam konstitusi
   6. Bersifat dinamis dan reformis
   Ciri Ideologi tertutup :
   a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
   b. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk
       mengubah dan memperbaharui masyarakat
   c. Dibenarkan atas nama ideologi masyarakat harus berkorban
   d. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
   e. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita
   f. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak
   g. Adanya ketaatan yang mutlak, bahkan kadang dengan menggunakan kekuatan
       dan kekuasaan

E. PANCASILA SEBAGAI SUMBER NILAI
   Secara yuridis konstitusional Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
   yang menjadi dasar Negara Repulik Indonesia adalah digali dari realitas tata nilai
   budaya masyarakat Indonesia.
   Nilai – nilai dasar tersebut telah hidup dan berkembang sejak awal peradaban,
   meliputi :
   1. Kesadaran akan Ketuhanan Yang Maha Esa, tampak pada kepercayaan animisme,
       dinamisme hingga berkembangnya agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik sampai
       dengan Islam
   2. Kesadaran kekeluargaan, terwujud dengan adanya cinta keluarga sebagai dasar
       terbentuknya masyarakat maupun bangsa
   3. Kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama
   4. Kesadaran gotong royong, tolong menolong dengan sesama
   5. Kesadaran adanya tenggang rasa, tepa selira, sebagai semangat kekeluargaan
       dan kebersamaan, hormat menghormati dan memelihara persatuan kesatuan




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                         2
    Nilai kerohanian yang terkandung dalam sila Pancasila :
    1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
        a. Keyakinan terhadap Tuhan YME
        b. Ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalankan perintah dan menjauhi
            larangan Nya
        c. Nilai sila pertama meliputi dan menjiwai sila lainnya (II,III,IV,V)
    2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
        a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia
        b. Perlakuan adil terhadap sesama manusia
        c. Dengan adanya daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan (beradab), manusia
            memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada hewan
        d. Nilai sila kedua meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,III,IV,V)
    3. Sila Persatuan Indonesia
        a. Persatuan bangsa Indonesia dengan tidak membedakan suku, agama, ras
            maupun golongan
        b. Bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku yang mendiami wilayah
            Indonesia
        c. Bhinneka Tunggal Ika artinya pengakuan terhadap keragaman komposisi
            masyarakat Indonesia baik dari suku bangsa, kebudayaan dan agama
        d. Nilai sila ketiga meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,IV,V)
    4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
        permusyawaratan / perwakilan
        a. Kedaulatan negara berada ditangan rakyat
        b. Pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi dengan
            akal sehat dan hati nurani yang luhur
        c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat yang
            mempunyai hak dan kewajiban yang sama
        d. Musyawarah mufakat
        e. Nilai sila keempat meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,III,V)
    5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
            a. Keadilan sosial bagi masyarakat dan rakyat Indonesia
            b. Keadilan meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan
                hankam
            c. Cita-cita masyarakat yaitu adil dan makmur, materiil spiritual yang
                merata bagi seluruh rakyat Indonesia
            d. Keseimbangan antara hak dan kewajibanserta menghormati hak orang
                lain
            e. Cinta akan kemajuan pembangunan
            f. Nilai sila kelima meliputi dan menjiwai sila lainnya (I,II,III,IV)

F. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
   Pancasila sebagai paradigma pembangunan berarti kegiatan atau usaha terencana
   bangsa Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan utnuk mewujudkan
   kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berfikir Pancasila sebagai dasar
   negara dan pandangan hidup.
   Pembangunan berdasarkan kerangka berpikir Pancasila bertujuan mewujudkan
   tujuan nasional sebagaimana tetulis dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV
   Pembangunan berdasarkan paradigma Pancasila membutuhkan modal pembangunan
   antara lain :
   1. Kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia
   2. Kedudukan geografis yang terletak pada posisi silang dunia
   3. Sumber kekayaan alam
   4. Jumlah penduduk
   5. Modal rohani dan mental

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                         3
    6. TNI dan POLRI
    7. Modal budaya bangsa
    8. Potensi efektif abngsa

G. SIKAP POSITIF TERHADAP NILAI PANCASILA
   1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
   2. Menjaga kemurnian Pancasila
   3. Melindungi Pancasila dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun
      dari luar
   4. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa


H. SIKAP POSITIF YANG SESUAI DENGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
   1. Kesediaan segenap komponen masyarakat untuk aktif mengungkapkan
      pemehaman mengenai Pancasila. Jadi Pancasila perlu diangkat dalam dialog
      publik
   2. Kesediaan segenap komponen bangsa menjadikan nilai-nilai Pancasila makin
      tampak nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari –
      hari. Berarti mewujudkan Pancasila sebagai kenyataan sejarah




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                       4
                                      BAB II
                              SISTEM PEMERINTAHAN



STANDAR KOMPETENSI :
      2.   Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan

KOMPETENSI DASAR :
    2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara
    2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Indonesia
    Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan
         negara lain

INDIKATOR :
    1. Mengklasifikasikan sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer di berbagai
       Negara
    2. Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer
    3. Menguraikan kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan Presidensial dan
       Parlementer
    4. Menguraikan sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara Indonesia
       menurut UUD 1945.
    5. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum
       dengan sesudah perubahan
    6. Menguraikan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan
       Indonesia
    7. Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain

MATERI PEMBELAJARAN :
A. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER DI BERBAGAI NEGARA
   1. SISTEM PRESIDENSIAL
       a. Amerika Serikat
          1) Badan eksekutif terdiri dari Presiden dan para menteri
          2) Presiden sebagai kepala eksekutif dengan masa jabatan 4 tahun dan
             dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua
          3) Presiden tidak dapat membubarkan Kongres dan sebaliknya Kongres tidak
             dapat menjatuhkan Presiden
          4) Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis,
             maka veto Presiden batal
          5) Dalam checks and balances, Presiden boleh memilih menterinya sendiri,
             tetapi untuk jabatan Hakim Agung dan Duta Besar harus disetujui Senat
       b. Pakistan (1962 – 1969)
          1) Badan eksekutif terdiri dari Presiden yang beragama Islam dan para
             menteri
          2) Para menteri adalah pembantu Presiden, tidak boleh merangkap anggota
             eksekutif
          3) Presiden mempunyai veto atas RUU, tetapi jika RUU diterima 2/3 majelis,
             maka veto Presiden batal
          4) Presiden berwenang membubarkan badan legislatif. Presiden harus
             mengundurkan diri dalam 4 tahun dan mengadakan pemilihan umum baru


Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                         5
           5) Dalam keadaan darurat, Presiden berhak mengeluarkan ordonansi yang
              diajukan kepada legislatif paling lama 6 bulan
           6) Presiden dapat dipecat (impeach) oleh legislatif bila melanggar UU dan
              berkelakuan buruk
       c. Argentina
           1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung setiap 4 tahun dan
              dapat dipilih kembali untuk maksimum dua periode
           2) Menteri pembantu Presiden dan dilantik oleh Presiden
           3) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
           4) Presiden mempunyai hak veto yang terbatas, untuk mengubah UU dengan
              syarat terdesak dan perlu
           5) Sistem parlemen dwi dewan yaitu Dewan Senat (Senado) dan Kamar
              Perwakilan (Camara de Diputados)
    2. SISTEM PARLEMENTER
       a. Inggris
           1) Kepala negara dipegang Raja / Ratu yang bersifat simbolis dan tidak
              dapat diganggu gugat
           2) Peraturan perundang undangan bersifat konvensi (peraturan tidak
              tertulis)
           3) Kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana Menteri
              (Cabinet Government)
           4) Kekuasaan Perdana Menteri cukup besar antara lain :
           5) Kabinet yang tidak mendapat kepercayaan dari legislatif harus
              meletakkan jabatan
           6) Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum
              sebelum masa jabatan 5 tahun berakhir
           7) Ada dua partai besar yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh
           8) Partai yang kalah dalam pemilihan umum menjadi oposisi
       b. Perancis
           1) Kedudukan Presiden kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat
           2) Masa jabatan kepala negara 7 tahun
           3) Presiden mempunyai wewenang untuk bertindak masa darurat dalam
              menyelesaikan krisis
           4) Presiden boleh membubarkan legislatif, jika terjadi pertentangan
           5) Jika suatu UU disetujui legislatif tetapi tidak disetujui Presiden, maka
              dapat diajukan langsung kepada rakyat melalui referendum atau minta
              pertimbangan Majelis Konstituional
           6) Penerimaan mosi dan interpelasi dipersulit
       c. India
           1) Presiden sebagai kepala negara
           2) Presiden dipilih untuk masa 5 tahun
           3) Kekuasaan pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana Menteri
              (Cabinet Government)
           4) Presiden dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan bagi pelaku
              politik dan kegiatan media massa
       d. Jepang
           1) Kaisar sebagai simbol kepala negara
           2) Kepala pemerintahan (eksekutif) berada di tangan Perdana Menteri dan
              bertanggung jawab kepada badan legislatif (Diet)
           3) Perdana Menteri membentuk kabinet yang anggotanya adalah anggota
              Diet
           4) Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir untuk perkara banding




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                          6
B. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN PARLEMENTER
   1. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
      a. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
      b. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu
      c. Presiden dan parlemen tidak bisa saling menjatuhkan
      d. Presiden tidak dapat diberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Apabila
           terjadi pelanggaran hukum Presiden akan dikenakan Impeachment
           (pengadilan DPR) yang dilakukan hakim tinggi
      e. Presiden wajib meminta persetujuan parlemen dalam penyususnan kabinet
      f. Menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjaweab kepada
           Presiden

    2. CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
       a. Presiden hanya sebagai kepala negara
       b. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) yang berasal dari
          partai politik yang mempunyai suara mayoritas di Parlemen
       c. Kabinet (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen (legislatif)
       d. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya
       e. Pemerintah dapat dijatuhkan Parlemen
       f. Presiden selaku kepala negara atas saran pemerintah (perdana Menteri)
          dapat membubarkan parlemen

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DAN
   PARLEMENTER
   Kelebihan sistem pemerintahan presidensial :
   1. Bagan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab pada
      parlemen
   2. Lama masa jabatan eksekutif lebih jelas dalam jangka waktu tertentu
   3. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan eksekutif karena dapat diisi
      oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri
   4. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu
      mada jabatannya
   Kelemahan sistem pemerintahan presidensial :
   1. Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
      menciptakan kekuasaan mutlak
   2. Pembuatan keputusan atau kebijaksanaan publik umumnya merupakan hasil
      tawar menawar antara eksekutif
   3. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas
   Kelebihan sistem pemerintahan parlementer :
   1. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
      menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan
   2. Tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas
   3. Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara tuntas karena mudah terjadi
      penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif
   Kelemahan sistem pemerintahan parlementer :
   1. Kabinet cenderung mengendalikan parlemen
   2. kedudukan eksekutif maupun kabinet sangat tergantung pada mayoritas
      dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan parlemen
   3. Kelangsungan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan berakhir sesuai
      dengan masa jabatannya, karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar
   4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif.




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                       7
D. SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIGUNAKAN NEGARA RI MENURUT UUD 1945
   1. Kekuasaan legislatif berada di tangan Presiden.
       Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan.
       Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu
       paket.
       Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat
       membubarkan parlemen.
   2. Masa jabatan adalah 5 tahun
       Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk menteri yang bertanggung
       jawab kepada Presiden.
       Menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen
   3. Parlemen terdiri dari dua badan yaitu DPR dan DPD
       DPR dipilih melalui pemilu sedangkan DPR dipilih oleh rakyat di daerah yang
       bersangkutan
   4. Anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD
       Masa jabatan anggota MPR, DPR dan DPD adalah 5 tahun.
       MPR berwenang memberhentikan Presiden
   5. DPR mempunyai kekuasaan membentuk UU, menetapkan anggaran belanja
       negara dan mengawasi jalannya pemerintahan
   6. Kekuasaan yudikatif berada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan
       dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
   7. Sistem pemerintahan adalah multi partai
   8. Pemilu diselenggrakan untuk memilih paket Presiden dan Wakil Presiden,
       memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
   9. Pemerintah daerah terdapat di Provinsi dan Kabupaten/kota
   10. Indonesia menjalankan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi dan
       dekonsentrasi

E. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN
   1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agust 1945 – 27 Des 1949)
        Sistem pemerintahan yang dianut : Sistem Presidensial
        Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh Presiden dibantu Komite Nasional
        Tanggal 14 Nopember 1945 dikeluarkanlah Maklumat pemerintah tentang
          perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan
          parlementer
   2. Sistem pemerintahan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Des 49 – 17 Agust 1950)
        Sistem pemerintahan nya : sistem pemerintahan parlementer
        Dasar hukumnya :
          Pasal 69 ayat 1 KRIS, “prediden ialah kepala negara”
          Pasal 118 ayat 1 KRIS ,“presiden tidak dapat diganggu gugat”
          Pasal 118 ayat 2 KRIS ,”menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan
          pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing
          untuk bagiannya sendiri-sendiri “
   3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agust 1950 – 5 Juli 1959)
        Sistem pemerintahannya : sistem pemerintahan parlementer
        Dasar hukumnya :
          Pasal 45 ayat 1UUDS 1950 ,”presiden ialah kepala negara”
          Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950 ,”presiden dan wakil presiden tidak dapat
          diganggu gugat”
          Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950 ,” menteri bertanggungjawab atas seluruh
          kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun
          masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri “




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                        8
           Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950 ,”presiden berhak membubarkan DPR, keputusan
           presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk
           mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
    4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi Terpimpin (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966)
        Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial
        Mengalami penyimpangan antara lain :
           1. Pimpinan MPR, DPR, BPK dan MA dibawah Presiden
           2. Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBN yang
               diusulkan pemerintah
           3. Presiden memperluaskan kekuasaannya melalui UU no. 19/1964 antara
               lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencapuri proses
               peradilan
    5. Sistem pemerintahan masa orde baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998)
        Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial
        Sistem pemerintahan masa orde baru memiliki kemiripan pada masa
           Demokrasi terpimpin
        Pembatasan hak politk rakyat (hanya boleh 3 parpol)
        Merebaknya KKN
    6. Sistem pemerintahan masa reformasi
        Sistem pemerintahannya : sistem pemerinthan presidensial
        Sistem pemerintahan presidensial tidak lagi murni karena ada unsur-unsur
           parlementer yaitu pertanggungjawaban kabinet terhadap badan legislatif
        Terdapat mekanisme chek and balance 9pengendalian dan perimbangan),
           maksudnya antar lemabga negara legislatif, eksekutif dan yudikatif memiliki
           kekuasaan yang saling berimbang dan mengawasi satu sama lain

F. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI


G. MEMBANDINGKAN SISTEM PEMERINTAHAN RI DENGAN NEGARA LAIN




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                          9
                          BAB III
         PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI




STANDAR KOMPETENSI :
      3. Mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi

KOMPETENSI DASAR :
      3.1. Mendeskripsikan pengertian, fungsi dan peran serta perkembangan pers di
           Indonesia
      3.2. Menganalisis pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik
           jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia
      3.3. Mengevaluasi kebebasan pers dan dampak penyalahgunaan kebebasan media
           massa dalam masyarakat demokratis di Indonesia

INDIKATOR :
    1.   Menguraikan pengertian, fungsi dan peranan pers dalam masyarakat demokratis
    2.   Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia
    3.   Mendeskripsikan kode etik jurnalistik
    4.   Menganalisis kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia
    5.   Menguraikan upaya pemerintah dalam mengendalikan pers
    6.   Menunjukkan dampak penyalahgunaan kebebasan media massa/ pers.
    7.   Menguraikan manfaat pers dalam kehidupan masyarakat demokratis di Indonesia

MATERI PEMBELAJARAN :
H. PENGERTIAN, FUNGSI DAN PERANAN PERS DI INDONESIA
   Pers berasal dari kata pers (Belanda) artinya menekan atau mengepres
   Pers dapat diartikan sebagai berikut :
   1. arti sempit, media massa cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid
   2. arti luas, media massa cetak elektonik seperti radio siaran, televisi siaran
      sebagai media yang menyiarkan karya jurnalistik

    Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers Bab I pasal 1 butir 1 disebutkan :
    Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan
    kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah
    dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan
    gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan
    media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia

    Jadi Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan
    yang emrupakan subsistem dari sistem pemerintahan di Indonesia

    Pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik
    Terbuka artinya pers tidak bebas dari pengaruh lingkungantetapi di lain pihak pers
    mempengaruhi lingkungan
    Probabilistik artinya hasil tidak dapat disuga dengan pasti




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                         10
    Dalam buku ‘Four Theories of the Press” dengan penulis Fred S. Siebert,
    Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, Pers dapat dikatagorikan menjadi :
    1. authoritarian Press (pers otoritarian)
    2. Libertarian Press (pres libertarian)
    3. Soviet Communist Press (pres komunis Soviet)
    4. Social Responsibility Press (pers tanggung jawab sosial)

    Ditinjau dari kepemilikannya pers dapat dibedakan menjadi :
    1. Pers Nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia
    2. Pers asing adalah pers yang diselenggrakan oleh perusahaan asing

    Istilah pers Indonesia dikemukakan oleh Madikin Wonohito (1912 – 1984), sebelum
    dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta
    tanggal 7 – 8 Desember 1984
    Pers Indonesia berdasarkan putusan Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV
    adalah pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya
    berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
    Pers Pembangunan adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila UUD
    1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
    bernegara termasuk pembangunan pers itu sendiri

    Hakikat Pers Pancasila
    adalah Pers yang sehat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam
    menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif,
    penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif

    FUNGSI PERS :
    1. Fungsi menyiarkan informasi
       Sebagai penyalur informasi / berita / kabar secara faktual, aktual dan obyektif
       kepada masyarakat
    2. Fungsi mendidik
       Melalui berbagai macam liputan memberikan pendidikan kepada masyarakat
    3. Fungsi menghibur
       Melalui berbagai rubrik / liputan / berita dapat menimbulkan rasa puas,
       menyenangkan dan membanggakan masyarakatnya
    4. Fungsi mempengaruhi
       Melalui berbagai rubrik / liputan / berita tertentu dapat mestimulus, memotivasi
       atau memprovokasi masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
       Disini pers berfingsi sebagai Social control, public opinion, agenda setting
       masyarakat

    PERANAN PERS DI INDONESIA
    Pasal 6 UU No. 40/1999 tentang Pers dinyatakan :
    Peran Pers di Indonesia adalah :
    1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
    2. menegakkan nilai – nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi
       hukum dan Hak Asasi manusia serta menghormati kebhinnekaan
    3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan
       benar
    4. melakukan pengawasan kritik koreksi dan saran terhadap hal – hal yang berkaitan
       dengan kepentingan umum
    5. memperjuangkan kesdilan dan kebenaran




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                          11
I. PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA
   1. Pers masa penjajahan Belanda dan Jepang
      a. Pemerintah Belanda menghentikan penerbitan surat kabar/majalah Indonesia
         yang dianggap berbahaya (Persbreidel Ordonantie)
      b. Surat kabar pertama Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen,
         terbit 7 Agustus 1744, milik Jan Erdmans Jordens, yang dua tahun kemudian
         dilarang oleh pemerintah Belanda dan ditutup tanggal 20 Juni 1746
      c. Surat kabar kedua, Vendu Nieuws masa pemerintahan Jenderal Willem
         Daendels tahun 1770 yang dihentikan tahun 1809
      d. Surat kabar Java Government Gazette tanggal 29 Pebruari 1812, yang
         kemudian ditutup 1816 dan diganti dengan Bataviasche Courant tanggal 20
         Agustus 1816
      e. Surat kabar swasta yang pertama, tahun 1831
      f. Diberlakukannya hukuman penjara dan hukuman pembuangan terhadap tokoh
         pers Indonesia antara lain S.K. Trimurti
   2. Pers masa revolusi
      a. Surat kabar Bromartani, surat kabar berbahasa Jawa pertama, terbit di
         Surakarta 25 januari 1855
      b. Surat kabar berbahasa Melayu di Surabaya tahun 1856
      c. Muncul wadah persatuan wartawan, seperti Indische Joornalisten Bond 1919
         dan Perkumpulan Kaoem Journalist 1931, 5 bulan kemudian kantor berita
         Antara berdiri
      d. Era jurnalistik modern pertama ditegakkan oleh R.M. Tirto Adhi Soeejo,
         pemimpin redaksi Soenda Berita, yang mendirikan perusahaan pers dan
         majalah mingguan Medan Prijaji 1910 yaitu surat kabar harian dengan
         jurnalistik politik
      e. Surat kabar Sarotomo yang berubah menjadi Pewarta Oemoem dengan
         membawa suara Partai Indonesia Raya (Parindra)
   3. Pers masa demokrasi liberal (1949 – 1959)
      a. pers yang menekankan kebebasan
      b.
   4. Pers masa demokrasi terpimpin (1959 – 1966)

    5. Pers masa orde baru (1966 – 1998)


    6. Pers masa reformasi (1998 – sekarang)


J. KODE ETIK JURNALISTIK
   Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, pasal 1 butir 14 :
   Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan

    Pasal 7 ayat 2 UU NO. 40 tahun 1999 yang dimaksud Kode Etik Jurnalistik adalah
    kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers

    Pasal 4 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999 dinyatakan kemerdekaan pers dijamin sebagai
    hak asasi warga negara

    Landasan   idiil            :   Pancasila
    Landasan   Konstitusional   :   UUD 1945
    Landasan   Yuridis          :   Undang Undang Pokok Pers
    Landasan   Profesional      :   Kode Etik Jurnalistik
    Landasan   Etis             :   Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                      12
K. KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA


E. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN PERS



G. DAMPAK PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN MEDIA MASSA / PERS
   Bentuk-bentuk penyalahgunaan media massa antara lain :
   3. Penyiaran berita yang tidak memenuhi kode etik jurnalistik
   4. Peradilan oleh pers
   5. membentuk opini yang menyesatkan
   6. Tulisan-tulisan yang tidak benar, fitnah dan provokatif
   Dampak penyalhgunaan kebebasan media pers :
   1. Pemberitaan yang tidak benar, maka dapat merusak nama baik seseorang
   2. Pemberitaan yang simpang siur dan tidak jelas sumbernya dapat meresahkan
      masyarakat
   3. Pemberitaan yang dapat menyulut kebencian antar kelompok akan mengganggu
      integrasi masyarakat

    Masyarakat memiliki hak menuntut apabila ada pemberitaan yang dianggap
    merugikan. UU No. 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 2 menjelaskan “pers wajib melayani
    Hak Jawab” dan pasal 18 ayat 2 ditetapkan bahwa perusahaan pers yang melanggar
    ketentuan “hak jawab” dikenakan pidana denda maksimal 500 juta rupiah”.

    Hak Jawab adalah hak perorangan, badan hukum dan organisasi untuk meluruskan
    berita atau tulisan yang dianggap merugikan atau tidak berdasarkan fakta
    sebenarnya. Sebagai ketentuan normatif, sanksi atas pelanggarannya pun bersifat
    moral

H. MANFAAT PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT DEMOKRATIS DI INDONESIA




Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                      13
                                        BAB IV
                                      GLOBALISASI



STANDAR KOMPETENSI :
    4. Mengevaluasi dampak globalisasi

KOMPETENSI DASAR :
      4.1.    Mendeskripsikan proses, aspek, dan dampak globalisasi dalam kehidupan
              berbangsa dan bernegara
      4.2.    Mengevaluasi pengaruh globalisasi terhadap kehidupan Bangsa dan Negara
              Indonesia
      4.3.    Menentukan sikap terhadap pengaruh dan implikasi    globalisasi terhadap
              Bangsa dan Negara Indonesia
      4.4.    Mempresentasikan tulisan tentang pengaruh globalisasi terhadap Bangsa
              dan Negara Indonesia
INDIKATOR :
        1. Mengemukakan proses dan aspek globalisasi
        2. Mendeskripsikan dampak globalisasi
        3. Mendeskripsikan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan
           bernegara
        4. Menunjukkan contoh pengaruh Negara lain yang dirasakan oleh bangsa
           Indonesia
        5. Menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi
        6. Menunjukkan sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi
        7. Mempresentasikan resensi tulisan tentang pengaruh globalisasi

MATERI PEMBELAJARAN :
A. PROSES DAN ASPEK GLOBALISASI
   Globalisasi adalah proses dimana hubungan sosial dan saling tergantungan antar
   negara dan antar manusia di dunia semakin besar
   Pengertian globalisasi dari beberapa ahli :
   A.G. Mc Grew (1992)            : proses berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan
                                    di belahan dunia yang satu dapat membawa
                                    konsekuensi penting bagi individu dan masyarakat di
                                    belahan dunia yang lain
   Wikipedia Encyclopedia         : digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam
                                    masyarakat dan dalam perekonomian dunia karena
                                    pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan
   Bank Dunia                     : kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan
                                    untuk memperakarsai transaksi ekonomi dengan
                                    orang-orang dari negara-nagara lain
   IMF                            : meningkatnya kesaling tergantungan ekonomi
                                    antara negara-negara di dunia yang ditandai
                                    meningkat dan beragamnya volume transaksi barang
                                    dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi
                                    yang meluas dan cepat
   Robertson (1992)               : sebagai pemadatan dunia dan intensifikasi
                                    kesadaran dunia sebagai satu keseluruhan


Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                          14
    Keohane dan Nye (2000)            : meningkatnya jejaring interdependensi antar umat
                                        manusia


B. DAMPAK GLOBALISASI
   Beberapa dampak globalisasi yang melanda bangsa dan negara Indonesia :
   1. Bidang Politik
      a. Penyebaran nilai-nilai politik baratbaik secara langsung atau tidak langsung
         dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi yang semakin berani dan terkadang
         mengabaikan kepentingan umum
      b. Semakin lunturnya nilai-nilai poliyik yang berdasarkan semangat
         kekeluargaan, musyawarah mufakat dan gotong royong
      c. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual,
         kelompok, oposisi, diktator mayoritas dan tirani minoritas
      d. Transparansi, akuntabilitas dan profesional dalam penyelenggaraan
         pemerintah negarasemakin mendapat sorotan masyarakat
      e. Semakin partai politik, organisasi non pemerintah dan LSM yang menyuarakan
         HAM, supremasi hukum, demokratisasi, dsb
   2. Bidang ekonomi
      a. Berlakunya “The survival of the fittest” , sehingga yang memiliki modal besar
         semakin kuat
      b. Pemerintah hanya sebagai regulasi dalam percaturan ekonomi yang
         mekanismenya ditentukan pasar
      c. Sektor ekonomi rakyat semakin berkurang
      d. Kompetisi produk dan harga semakin tinggi sejlan dengan kebutuhan
         masyarakat yang semkin selektif
   3. Bidang sosial dan budya
      a. Mudahnya nilai-nilai barat masuk melalui internet, parabola, media televisi,
         media cetak yang kadang-kadang ditiru habis-habisan
      b. Semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal
      c. Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan
         kesetiakawanan sosial
      d. Semakin memudarnya nilai-nilai keagamaan
   4. Bidang hukum, pertahanan dan keamanan
      a. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan HAM
      b. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundanagn untuk
         kepentingan rakyat
      c. Semakin menguatnay tuntutan terhadap tugas penegak hukum yang lebih
         profesional, transparan dan akuntabel
      d. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentaradan polisi sebatas
         penjaga keamanan dan ketertiban negara
      e. Peran masyarakat dalam menjaga keamanan kedaulatan dan ketertiban
         negara semakin berkurang

C. PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
   Secara garis besar pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan
   bernegara digolongkan menjadi 2 :
   1. Sisi terang globalisasi
      a. Globalisasi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan
      b. Globalisasi mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan
          masyarakat madani dalam slkala global
      c. Globalisasi tidak mengurangi ruang gerakpemerintah dalam kebijakan
          ekonomi dunia dan mendukung pertumbuhan ekonomi
      d. Globalisasi tidak berlawanan dengan desentralisasi

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                           15
       e. Globalisasi bukan penyebab krisis ekonomi
    2. Sisi gelap globalisasi
       a. Globalisasi sebgai kapitalisme kasino
       b. Globalisasi antar negara
       c. Globalisasi sebagai kompetisi menghancurkan
       d. Globalisasi sebagai penyebab pengangguran
       e. Globalisasi merugikan negara dunia ketiga
       f. Globalisasi sebagai individualisme yang berlebihan
       g. Globalisasi sebagai imperialisme budaya
       h. Globalisasi menyebabkan munculnya gerakan-gerakan Neo Nasionalis dan
           fundamentalis

    Pengaruh Globalisasi dalam suatu kenegaraan :
    1. Bidang Politik
       a. makin menguatnya paham liberalisme
       b. melemahnya ideologi komunis dalam kehidupan soaial politik
       c. menguatnya sistem pemerintahan demokrasi
       d. menguatnya jaminan dan tuntutan penegakan HAM
    2. Bidang Ekonomi
       a. munculnya pasar global, AFTA (Asean Free Trade Area)
       b. makin menguatnya mata uang Eropa , euro
       c. adanya persaingan pasar yang cukup tinggi
    3. Bidang sosial dan budaya
       a. mempercepat perubahan pola kehidupan suatu bangsa
       b. terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat
    4. Bidang hankam
       a. Adanya hubungan kerja sama yang erat antara negara dalam menghadapi
          kejahatan dan gangguan keamanan internasional
       b. Kerja sama dalam hal pengamanan zona teritorial
       c. Kerja sama si bidang hankam negara

D. CONTOH PENGARUH NEGARA LAIN YANG DIRASAKAN BANGSA INDONESIA

E. POSISI TERHADAP IMPLIKASI GLOBALISASI

F. SIKAP SELEKTIF TERHADAP PENGARUH GLOBALISASI
    1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME
    2. Memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara
    3. Mentaati perauran perundangan yang berlaku
    4. Menghormati Hak Asasi Manusia
    5. Meningkatkan pendidikan denagn berbagai pengetahuan dan keterampilan
    6. Meningkatkan persatuan dengan bersahabat dengan siapa saja
    7. Mempelajari berbagai budaya daerah / tradisional sebagai filter budaya asing
    8. Berusaha menjaga dan memelihara budaya bangsa denga mengadakan berbagai
        kegiatan yang menggambarkan keragaman budaya Indonesia
    9. Menghargai hasil karya bangsa sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri
    10. Mengakui hasil karya bangsa sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri
    11. Menghargai perbedaan pendapat
    12. Menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan dan musyawarah
    13. Mampu bersikap positip dan sportif
    14. Bergaya hidup hemat dan menghindari konsumerisme
    15. Mengembangkan budaya kerja keras untuk mencapai cita-cita
16. Mengembangkan kemandirian dengan menghindari budaya minta-minta / memohon
    belas kasian orang lain

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII                                      16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:3440
posted:3/8/2011
language:Indonesian
pages:16