Docstoc

KELALAIAN TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Document Sample
KELALAIAN TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI Powered By Docstoc
					 KELALAIAN TERTANGGUNG

DALAM PERJANJIAN ASURANSI
                                      BAB I

                                PENDAHULUAN




       A. LATAR BELAKANG
       Setiap orang yang memiiki suatu benda tentu menghadapi suatu risiko bahwa
nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun
karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.
       Banyak di antara sebab-sebab yang menjadikan pengurangan nilai itu dapat
dicegah dan sudah diharapkan akan terjadinya. Tetapi banyak juga sebab-sebab yang
mengurangi nilai benda itu mempunyai sifat yang tidak dapat diharapkan lebih
dahulu. Disebabkan karena kebakaran, maka benda seseorag akan hancur, karena
pencurian maka seseorang akan kehilangan barang-barang berharganya, karena angin
topan maka seseorang akan menderita kerugian dari hasil panennya. Semua hal-hal
ini yaitu kebakaran, pencurian, angin topan dan lain-lain itu adalah peristiwa-
peristiwa yang pada satu pihak walaupun kemungkinan itu akan terjadi itubesar,
tidaklah dapat diharapakan terjadinya dengan suatu kepastian, dan pada pihak lain
bahwa orang yang ditimpanya itu biasanya menderita kerugian yang lebih besar dari
factor-faktor kerugian yang normal, sedangkan peristiwa-peristiwa ini kadang-kadang
juga dapat mengakibatkan mungkin jatuhnya keadaan keuangan dari seseorang.
Apabila ini dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian
orang-orang itu tadi dapat diperingan atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang
lain asal untuk itu diperjanjikan sebelumnya, diantara orang yang khawatir akan
menderita kerugian dengan orang yang mau menanggung kerugian itu diadakanlah
perjanjian asuransi.
       Berdasarkan besar kecilnya risiko yang dihadapi penanggung dari engalaman
perusahaannya dan berapa besar presentase tentang kemungkinan suatu klaim tertentu
akan terjadi, dan berdsarkan statistic ini pula penanggung dapat menghitung




                                                                                 2
berapakah besarnyua penggantian keugian itu dan jumlah inilah yang dimintakannya
sebagai premi dari tertanggung, akan tetapi di dalam jumlah keseluruhannya ia masih
juga memasukkan segala ongkos-ongkos dan unuk dari perusahaannya.
       Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan mengganti kerugian pada
tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita
kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Dalam asuransi itu setiap waktu selalu
dijaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud
menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati
asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung
harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan
dirinya itu tidak akan menimpanya.
       B. PERUMUSAN MASALAH
           Berdasarkan uraian di atas maka sampailah pada suatu permasalahan yang
layak untuk dikaji yaitu:

       Apakah pihak penanggung mempunyai tanggung jawab untuk menjamin
kerugian kebakaran yang di sebabkan oleh kecerobohan tertanggung?




                                                                                 3
                                       BAB II

                                  PEMBAHASAN




       Asuransi pada asasnya adalah suatu perjanjian kerugian (schadevergoeding
atau indemniteitscontract). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri
untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang
diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (prinsip
indemniteit). Prinsip indemniteit itu sendiri adalah merupakan sebuah prinsip yang
menjelaskan bahwa:

        a. Bahwa tertanggung (atau orang ketiga untuk kepentingan siapa diadakan
            asuransi itu) harus mempunyai kepentingan atas peristiwa tidak tertentu
            itu dengan pengertian bahwa sebagai akibat dari peristiwa itu ia
            menderita kerugian. Apabila kepentingan dalam arti seperti itu tidak ada
            dalam perjanjian tersebut tidak mungkin dimaksudkan untuk mengganti
            kerugian dan sebagaimana dikatakan di atas bahwa justru salah satu sifat
            asasi atau sifat inti dari perjanjian asuransi itu adalah sebagai perjanjian
            untuk mengganti rugi, ganti rugi mana harus seimbang dengan kerugian
            yang sungguh-sungguh diderita dan dipertimbangkan dengan jumlah
            yang diasuransikan.
        b. Bahwa asuransi itu tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi
            yang lebih besar darpada kerugian yang diderita.

       Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian besyarat
yang bersifat timbal balik artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung
hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tertentu atas mana diadakan asuransi itu
terjadi dan kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban




                                                                                      4
tertanggung membayar premi, walaupun dengan pengertian bahwa kewajiban
membayar premi itu tidak bersyarat.

         Secara garis besar dapat dikatakan bahwa

         a. Asuransi timbul berdasarkan perjanjian yang bersifat timbal balik
         b. Asuransi adalah suatu perjanjian bersyarat
         c. Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan risiko kepada
            penanggung
         d. Bahwa dengan mengalihkan risiko itu ada kewajiban tertanggung
            membayar premi
         e. Tertanggung akan menerima ganti rugi sejumlahg yang diderita dari
            penanggung.
         f. Dalam perjanjian asuransi itu pada pihak tertanggung yang menerima
            ganti rugi harus melekat sifat mempunyai kepentingan atas peristiwa
            yang tidak tertentu itu agar ia tidak menderita lagi.
       Menurut undang-undang ada 5 macam asuransi yaitu
   a. Asuransi terhadap kebakaran
   b. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian
   c. Asuransi terhadap kematian rang (asuransi jiwa)
   d. Asuransi terhadap bahaya di laud an perbudakan
   e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai
       Sesuai dengan perumusan masalah yang diambil, maka dalam makalah ini
akan lebih lanjut dibahas mengenai masalah asuransi terhadap kebakaran saja.
       Dalam asuransi kebakaran tertanggung wajib untuk menyebutkan dalam polis
mengenai posisi areal penyimpanan barang-barang dan posisi bangunan yang
ditanggung. Selain itu juga harus menyebutkan:
       a. Letaknya barang-barang tetap yang diasuransikan beserta batas-batasnya
       b. Pemakaian




                                                                                   5
       c. Sifat dan pemkaian gedung-gedung yang berbatasan sekadar itu ada
           pengaruhnya terhadap asuransi yang bersangkutan
       d. Harga dari barang-barang yang diasuransikan
       e. Letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat di mana barang-
           barang bergerak yang diasuransikan itu berada, disimpan atau ditumpuk.\
           Selain itu hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai harga
bangunan yang akan ditannggungkan sebelum peristiwa tertentu itu terjadi dan harga
bangunan yang akan ditanggungkan setelah terjadinya persitiwa tertentu itu. Dalam
hal ini keduanya diperhitungkan dengan uang kontan, serta selisihnya adalah kerugian
yang wajib dikembalikan.
       Dalam pasal 288 KUHD menyebutkan bahwa dalam halnya asuransi yang
dimilki bangunan, harus diperjanjikan, bahwa kerugian yang menimpa pesil yang
bersangkutan itu akan diganti atau bahwa persil tersebut akan dibangun kembali
maupun diperbaiki hingga paling banyak seharga jumlah uang yang diasuransikan
       a. Dalam     hal    yang   pertama   kerugian   ini   akan   dihitung   dengna
           membandingkan harga persil sebelum terjadinya hal tertentu dengan harga
           dari sisa-sisa seketika sesudah terjadinya hal tertentu itu dan kerugian itu
           seterusnya akan dibayarnya dengan uang tunai.
       b. Dalm hal kedua, maka wajiblah si tertanggung membangun kembali atau
           memperbaiki persilnya. Si penanggung berhak mengawasi supaya uang
           yang dibayarnya itu , dalam suatu waktu jika perlu akan ditetapkan oleh
           hakim, sunggung-sungguh dipergunakan untuk keperluan itu, dan bahwa
           dapatlah hakim atas tuntutan si penanggung apabila ada alasanya
           memerintahkan kepada si tertanggung untuk memberikan tanggungan
           secukupnya.
        Dalam pasal 290 KUHD berisikan bahwa tanggungan pihak penanggung
adalah segala kerugian dan kerusakan yang menimpa benda yang diasuransikan
karena kebakaran, yang disebabkan petir, atau kecelakaan lain, api sendiri, kurang
hati-hati, kesalahan atau itikat jahat dari pelayan-pelayan sendiri, tetangga, musuh,




                                                                                     6
perampok dan lain-lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran
itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kekecualian.
        Pasal 291 KUHD menyebutkan bahaya-bahaya lain yang termasuk dengan
kebakaran dalam asuransi kebakaran, yaitu dengan kerugian yang disebabkan karena
kebakaran teramasuk segala kerugian yang diaggap kerugian itu menjadi dari suatu
kebakaran, tetapi jika kerugian itu terjadi dari suatu kebakaran di gedung-gedung
yang berdekatan, misalnya barang yang diasuransikan menjadi busuk atau berkurang
karena air atau alat-alat yang lain dipakai untuk membasmi kebakaran itu, ataupun
barang itu hilang karena pencurian atau sebab-sebab lain selama dilakukan
pembasmian kebakaran atau penolongan, begitu juga kerugian karena disebabkan
seluruhnya dirusak atau sebagian barang yang diasuransikan atas perintah dari pihak
atasan dengan maksud untuk menghentikan kebakaran yang tejadi.
        Dalam hubungannya dengan perumusan masalah diatas, di Pasal 276 KUHD
menjelaskan bahwa tidak ada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena
kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. Bahkan
berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila yang
bersangkutan sudah mulai memikul sesuatu berbahaya. Maka dari itu, pihak
penanggung tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjamin akan kerugiannya
yang disebabkan karena kecerobohan pihak yang tertanggung.
        Hal tersebut namun bertentangan dengan ketentuan Pasal 249 KUHD yang
menyebutkan bahwa untuk kerusakan atau kerugian yang timbul dari sesuatu
kerusakan,, kebusukan sendiri, atau yang langsung ditimbulkan sifat dan macam
barang yang dijaminnya sendiri, tidak sekalipun pihak yang menanggung
bertanggung jawab, kecuali apabila dengan tegas telah ditiadakan untuk
menjaminnya.
        Sedangkan para ahli hukum sendiri menyatakan bahwa dengan tegas ini telah
ditiadakan untuk menjaminnya diizinkan karena terjadinya kecerobohan pihak
tertanggung termasuk kejadian yang belum dapat dipastikan yang menurut Pasal 246
KUHD yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana seorang




                                                                                            7
penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya akrena
suatu perstiwa yang tertentu. Dengan tidak adanya suatu perjanjian maka dapat
dimelskan bahwa batasan mengenai kecerobohan dalah teridri dari berbagai jenis
kecerobihan mislanya kurang atau tidak selalu waspada serta karena sedikit gegabah
atau sangat gegabah, yang menjurus pada unsure kesengajaan.
        Unsur kesengajaan dalam penjelasannya bahwa semua pihak dinyatakan
tidak sembarangan membentuk ketegasan sendiri bahwa pihak penanggung juga
menjamin kerugian yang diakibatkan adanya adanya kesengajaan dari pihak yang
tertanggung. Ketegasan serupa ini dapat dinyatakan tidak memiliki kesamaan dengan
norma kesusilaan yang tidak diperbolehkan dalam pasl 1337 BW. Dalam hal ini harus
meninjau mengenai kondisi barang dan ketentuan yang digunakan dalam menyatakan
sampai dimana dapat dinyatakan kurang berwaspada dan cukup waspada. Telah
diketahui, bahwa kecerogohan terdiri juga dai kekhilafan untuk melakukan sesuatu,
maka seharusnya dalam masalah ini seseorang wajib mengambil kebijaksanaan.
        Pasal 294 KUHD , isinya hampir sama dengan Pasal 276 KUHD dimana
asurador tidak mempunyai tanggung jawab untuk mengembalikan kerugian,
seandainya yang bersangkutan menunjukkan bahwa kebakaran tersebut diakibatkan
oleh adanya kecerobohan dari pihak tertanggung sendiri. Pasal 276 KUHD
menyebutkan bahwa kecerobohan sama dengan kekhilafan, namun dalam Pasal 294
KUHD menyatakan bahwa kecerobohan yang dimaksud adalah kecerobohan yang
berat. Sebab pembuat undang-undang tidak menyamakan antara asuransi kebakaran
di satu pihak dan asuransi pengangkutan bahwa pihak mengangkut sudah selayaknya
wajib menanggung beban kecerobohan karena pihak yang mengangkut dapat
dianggap sudah mempersiapkan pengangkutan tersebut serta sudah semestinya cara
membereskannya wajib dengan rapi, jangan ada efek sampingan pada barang
tersebut.   Lain   halnya   dengan   asuransi   kebakaran,    yang   mana   asuransi
diselenggarakan dengan keaedaan belum siap dari pihak yang tertanggung kepada




                                                                                  8
barang-barangnya. Sedangkan barang tersebut ditanggung tanpa syarat dengna
adanya kebakaran. Bilamana pihak asurador sudah menetapkan lepas dari
kewajibannya, serta kecerobohan yang sedikit sekali dari yang tertanggung, maka
pihak yang tertanggung diwajibkan setiap saat mengontrol sungguh-sungguh jangan
sampai terjadi kebakaran. Serta dengan demikian hampir tidak ada manfaatnya lagi
untuk menyelenggarakan tanggungan dengan adanya kebakaran tersebut.




                                                                              9
                                      BAB III
                                  KESIMPULAN


     Dalam hal mengenai kecerobohan pihak asurador memiliki tanggung jawab
penuh terhadap ganti kerugian yang diderita tertanggung. Namun hal ini hanya terjadi
pada asuransi kebakaran saja. Seperti yang dikemukakan oleh Doghout Mees bahwa
Pasal 276 KUHD berlaku untuk berbagai asuransi, terkecuali untuk asuransi
kebakaran. Sedangkan Pasal 294 KUHD khusus dipergunakan untuk asuransi
kebakaran, disamping itu asuransi kebakaran diselenggarakan dengan keadaan belum
siap dari pihak yang tertanggung kepada barang-barangnya.




                                                                                 10

				
DOCUMENT INFO
Stats:
views:509
posted:3/7/2011
language:Indonesian
pages:10