Docstoc

Unsur ILMU NEGARA

Document Sample
Unsur ILMU NEGARA Powered By Docstoc
					ILMU NEGARA

                            Oleh:
 Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
                     guntur@unhas.ac.id
                       guntur@royal.net
UNSUR-UNSUR NEGARA
   UNSUR NEGARA SECARA KLASIK
   UNSUR NEGARA SECARA YURIDIS
   UNSUR NEGARA SECARA SOSIOLOGIS
   UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP
    HUKUM INTERNASIONAL
UNUSUR NEGARA SECARA
KLASIK/TRADISIONAL
   WILAYAH TERTENTU
   RAKYAT
   PEMERINTAHAN YANG BERDAULAT
WILAYAH TERTENTU
   Batas wilayah dimana kekuasaan
    negara itu berlaku.
   Dkl, kekuasaan negara itu tidak berlaku
    di luar batas wilayahnya krn bisa
    menimbulkan sengketa internasional
    (kecuali di daerah ekstrateritorial,
    seperti kedutaan asing, kapal/pesawat
    perang berbendera asing)
Di mana kita melihat batas
wilayah tertentu itu?
   Perjanjian batas-batas wilayah yg
    dibuat secara bilateral  melibatkan
    dua negara;
   Perjanjian batas-batas wilayah yg
    dibuat secara multilateral  melibatkan
    lebih dari dua negara.
   Penentuan dlm Konstitusi (UUD) hanya
    suatu peringatan saja bhw negara
    mempunyai wilayah yg berbatas.
Pandangan Georg Jellinek ttg
Unsur Wilayah
   Segi Negatif  tidak ada ada organisasi
    lain yg berpengaruh di atas wilayah
    tertentu itu, kecuali:
    1. Perjanjian tertentu (kondorminium)
    2. Susunan negara serikat
    3. Negara protektorat
    4. Negara yg kalah perang (ocupation)
   Segi Positif  setiap orang yg berada di
    atas wilayah tertentu itu tunduk kpd
    penguasanya.
RAKYAT
   Rakyat  sekumpulan orang yg hidup
    disuatu tempat.
   Rumpun/ras  kumpulan orang yg
    mempunyai ciri-ciri jasmaniah yg sama
    (warna kulit, rambut, bentuk badan,
    bentuk muka, dll).
   Suku  kumpulan orang yg mempunyai
    kesamaan kebudayaan.
   Bangsa (natie)  rakyat yg sudah
    berkesadaran membentuk negara.
Empat Unsur Bangsa (natie)
   DR. HERTS:
    1. Ada hasrat   kesatuan;
    2. Ada hasrat   untuk merdeka;
    3. Ada hasrat   keaslian budaya;
    4. Ada hasrat   memiliki/mempertahankan
    kehormatan.
Bangsa (natie) – J.J. Rousseau
   Citoyen  golongan bangsa yg
    berstatus aktif;
   Suyet  bangsa yg tunduk pada
    kekuasaan di atasnya atau bangsa yg
    berstatus pasif;
Bangsa (natie) – G. Jellinek
   Status Positif  hak warga negara utk
    menuntut tindakan positif pd negara ttg
    perlindungan dan kesejahteraan;
   Status Negatif  negara tidak boleh
    campur tangan/merugikan hak-hak
    asasi warganya;
   Status Aktif  hak warga negara utk
    berpartisipasi dalam pemerintahan;
   Status Pasif  kewajiban warga negara
    utk mematuhi hukum/perintah negara.
Asas-asas Kewarganegaraan
   Ius Sanguinus  seseorang menjadi
    warga negara berdasarkan keturunan.
   Ius Soli  seseorang menjadi warga
    negara berdasarkan tempat kelahiran.
   Campuran  apabila dua asas di atas
    sekaligus diberlakukan.
Dwi Kewarganegaraan
(Bipatride)
   Terjadi apabila seseorang lahir di
    negara yg menganut asas tempat
    kelahiran (ius soli), namun orang tuanya
    berasal dari negara yg menganut asas
    keturunan (ius sanguinus).
   Misalnya  anak yg lahir di Inggris
    namun orang tuanya (ayahnya)
    berkewargaan Belanda.
Tanpa Kewarganegaraan
(Apatride/stateless)
   Terjadi apabila seseorang lahir di negara
    yg menganut asas keturunan (ius
    sanguinus), namun orang tuanya berasal
    dari negara yg menganut asas tempat
    kelahiran (ius soli).
   Misalnya  anak yg dilahirkan di Belanda
    namun orang tuanya (ayahnya)
    berkewargaan Inggris (& tidak dilaporkan
    dlm waktu 12 bulan sejak kelahirannya di
    Ked.Inggris)
Bagaimana pengaturan
kewarganegaraan di Indonesia?
   UU No. 62 Tahun 1958:
    Menganut asas “ius sanguinis” di
    mana kewarganegaan anak ditentukan
    oleh kewarganegaraan ayahnya.
   Dlm UU tsb, hanya anak yg lahir di luar
    nikah dan jika status kewarganegaraan
    ayahnya tidak diketahui, maka
    kewarganegaraan anak bisa mengikuti
    ibunya  diskriminasi gender?
     UU 12/2006 ttg
     Kewarganegaraan
   Mengadopsi variasi “ius soli” dan “ius sanguinis”
    sehingga perumpuan WNI bisa memberi
    kewarganegaraan kepada anaknya yg lahir di
    Indonesia.
   Adanya kemudahan dalam proses naturalisasi
    dan keimigrasian.
   Untuk menghindari bipatride atau
    dwikewarganegaraan, maka setelah berusia 18
    thn anak tsb menentukan sikap dalam tempo 3
    tahun.
PEMERINTAH YG BERDAULAT
   Dalam arti luas  keseluruhan badan
    pengurus negara dgn segala organisasi,
    bagian-bagian, pejabat-pejabat yg
    menjalankan tugas negara dari pusat dan
    daerah;
   Dalam arti sempit  badan pimpinan yg
    mempunyai peran dlm menentukan dan
    melaksanakan tugas negara.
   Pemerintahan  fungsi/tugas dp pemerintah
    baik dlm arti sempit (eksekutif) maupun dlm
    arti luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
   Berdaulat ke dalam dibatasi oleh hukum
    positif, ke luar oleh hukum internasional.
UNSUR NEGARA SECARA
YURIDIS
LOGEMANN:
 Wilayah hukum (gebiedsleer) yakni meliputi
  darat, laut, udara, serta orang dan batas
  wewenangnya;
 Subyek hukum (persoonsleer) yakni
  pemerintah yg berdaulat;
 Hubungan hukum (de leer van de
  rechtsbetrekking) yakni hubungan hukum
  antara penguasa dgn rakyat, termasuk
  hubungan hukum ke luar dgn dunia
  internasional.
UNSUR NEGARA SECARA
SOSIOLOGIS
RUDOLF KJELLIN:
 Faktor Sosial:      Faktor Alam:
  1. Masyarakat        1. Wilayah
  2. Ekonomis          2. Bangsa
  3. Kultur
Barry Buzan (People, State
and Fear; Sussex, 1983)
Tiga Komponen Utama Negara:
 Gagasan/Cita-cita/Tujuan Nasional;

 Basis Fisik (penduduk dan wilayah);

 Kelembagaan (eksekutif, legislatif,
  yudikatif), aparatur dan lembaga-
  lembaga yg turut berperan sbg
  penopang eksistensi negara.
UNSUR NEGARA MENURUT KONSEP
HUKUM INTERNASIONAL

OPPENHEIM-LAUTERPACHT:
 Rakyat

 Daerah

 Pemerintah

 Kemerdekaan

 Pengakuan dari negara lain

 Kemampuan untuk mengadakan
  hubungan dengan negara lain
Kemampuan menjalin
hubungan dgn negara lain
   Mempertanggungjawabkan tindakan-
    tindakan pejabatnya (agents) terhadap
    negara lain.
   Kemampuan dan kesediaan untuk
    menaati hukum internasional.
   Keabsahan berdirinya negara itu dalam
    hukum internasional.
   Kemampuan untuk menentukan nasib
    sendiri negara yang bersangkutan.
TERIMA KASIH




                   E-mail:
         guntur@unhas.ac.id
           guntur@royal.net

				
DOCUMENT INFO
Description: Unsur-unsur dari negara berdasarkan ILMU NEGARA