Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Presentasi Renstra BHO_BAPETEN 2012014

VIEWS: 74 PAGES: 19

									         RENSTRA
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI




         Disampaikan pada :
RAPAT KOORDINASI SEKRETARIAT UTAMA
       JAKARTA, 3-4 Maret 2011
         Biro Hukum Dan Organisasi
Keputusan Kepala
Badan Pengawas          Tugas:
Tenaga Nuklir No.: 01
Rev.2/K-OTK/V – 04      melaksanakan bantuan hukum dan administrasi
tentang OTK Bapeten     hukum, hubungan masyarakat dan protokol, dan
jo.                     organisasi dan tata laksana.
Peraturan Kepala
Badan Pengawas
Tenaga Nuklir No. 11
tahun 2008 tentang
                        Fungsi:
Perubahan Atas          •    pelaksanaan bantuan dan administrasi hukum;
Keputusan Kepala
Badan Pengawas          •    pelaksanaan hubungan masyarakat dan
Tenaga Nuklir Nomor
01 Rev.2/K-Otk/V-04          keprotokolan; dan
Tentang OTK Bapeten
                        •    Pelaksanaan pengembangan dan evaluasi
                             organisasi dan tata laksana
               STRUKTUR BHO
                     Biro Hukum dan Organisasi




                         Bagian Hubungan         Bagian Organisasi
Bagian Hukum              Masyarakat dan         dan Tata Laksana
                             Protokol


Subbagian Bantuan        Subbagian Hubungan      Subbagian Organisasi
     Hukum                   Masyarakat



   Subbagian              Subbagian Protokol       Subbagian Tata
Administrasi Hukum                                    Laksana
                      PROFIL SDM BHO
A. Berdasarkan Golongan

                               Jenis Kelamin       Jumlah
 No.        Golongan
                                                   (Orang)
                          Laki-laki    Perempuan
  1.   Golongan IV            3            0         3
  2.   Golongan III          14            7         21
  3.   Golongan II            1            3         4
B. Berdasarkan Pendidikan

                                      Jenis Kelamin         Jumlah
     No.          Jabatan
                                                            (Orang)
                               Laki-laki        Perempuan
1.         Master (S2)            4                 2         6
2.         Sarjana (S1)          13                 5         18
3.         Sarjana Muda (D3)      0                 3         3
4.         SLTA                   1                 0         1
 POTENSI DAN PERMASALAHAN
A.   Potensi :
     1.    adanya mekanisme bantuan dan administrasi hukum;
     2.    adanya Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
     3.    dukungan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
     4.    jejaring dan koordinasi antara Bapeten dan aparat penegak hukum;
     5.    adanya peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi
           Publik dan keprotokoleran
     6.    adanya rencana pembangunan PLTN dalam mengantisipasi kesiapan
           pengawasan;
     7.    diseminasi informasi kepada stakeholder, instansi terkait serta masyarakat
           dalam hal penggunaan dan pengawasan ketenaganukliran melalui
           sosialisasi, workshop, pameran dan publikasi media;
     8.    pembangunan jejaring saluran informasi (Bakohumas, jurnalis dan insan
           media lainnya baik swasta maupun pemerintah);
     9.    adanya program Reformasi Birokrasi di lingkungan Bapeten;
     10.   tersedianya Sistem Manajemen Mutu Pengawasan Tenaga Nuklir
           (Sijamupaten);
     11.   tersedianya struktur organisasi;
     12.   kemampuan dan dukungan SDM untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
     13.   dukungan anggaran berbasis kinerja serta sarana dan prasarana;
B. Permasalahan:

1.   mekanisme dukungan penegakan hukum belum optimal;
2.   penyelesaian suatu perkara hukum tidak bisa diukur secara kuantitatif;
3.   aksesbilitas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara belum optimal;
4.   belum diantisipasinya potensi gugatan uji materiil perundang-undangan
     baik melalui Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;
5.   dalam kegiatan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) belum adanya
     kebijakan berkaitan dengan amandemen Undang Undang Nomor 10
     Tahun 1997 atau penyusunan Undang Undang yang baru sebagai
     pelengkap Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997;
6.   belum adanya pemetaan kebutuhan ratifikasi konvensi/perjanjian
     internasional terkait dengan tugas pengawasan Bapeten.
7.   masih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap
     penanganan pelanggaran ketenaganukliran;
8.   Sistem Pelayanan Informasi Publik lembaga yang belum komprehensif
     dan terkoordinasi dengan baik;
  Lanjutan….


9. kurangnya pemahaman publik terhadap Bapeten dalam mengawasi
    penggunaan energi nuklir di Indonesia, terutama terhadap rencana
    pembangunan PLTN;
10. belum terintegrasinya diseminasi informasi kelembagaan.
11. masih minimnya pendanaan untuk membangun jejaring saluran
    informasi
12. belum optimalnya pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di
    lingkungan Bapeten;
13. penerapan Sistem Manajemen Mutu Pengawasan Tenaga Nuklir
    (Sijamupaten) belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh setiap unit
    kerja;
14. fungsi-fungsi Badan Pengawas yang belum komprehensif;
15. kualitas dan kuantitas SDM belum optimal;
16. belum optimalnya penggunaan anggaran yang berbasis kinerja
    (outcome) serta kurangnya sarana dan prasarana.
            VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN & KEBIJAKAN

                                               Visi:
                           Terwujudnya tata kelola yang baik tahun 2014

                                                 Misi:
                          Meningkatkan sistem manajemen organisasi;
        Meningkatkan pelayanan yang prima di bidang administrasi dan bantuan hukum; dan
Meningkatkan manajemen pelayanan informasi yang profesional dan memfasilitasi protokoler pimpinan.

                                              Nilai-nilai:
                                        Pelayanan Prima;
                                          Integritas; dan
                                      Kreatifitas dan inovasi

                                               Tujuan:
                  Meningkatkan efektifitas Manajemen, Hukum, Informasi Publik,
                   dan Keprotokolan dalam rangka pengawasan Tenaga Nuklir.

                                             Kebijakan:
                        Mempersiapkan penerapan Sijamupaten secara
                       komprehensif, koheren, akuntabel, dan berimbang.
                                                     STRATEGI                Perspektif Anggaran
Perspektif Stakeholders




                                  Meningkatnya dukungan
                                  di bidang hukum, humas,                                  Pengelolaan
                                   Protokol, Organisasi &                                   Anggaran
                                    ketatalaksanaan yang                                  Yang Optimal-
                                        optimal-BHO1
                                                                                             BHO 8




                              Peningkatan kualitas
                                dukungan hukum                                                 Peningkatan kualitas
Perspektif Proses Internal




                             terhadap pengawasan                                             layanan informasi publik,
                              Tenaga Nuklir-BHO 3                                              diseminasi informasi,
                                                                                              kehumasan, & protokol
                                                            Peningkatan kualitas
                                                                                                  pimpinan-BHO 4
                                                             tata kelola yang baik
                                                                    melalui
                                                            SIJAMUPATEN-BHO 2




                             Pengembangan SDM                     Pengembangan                       Pengembangan
Pembelajaran &




                             yang berintegritas &              dukungan informasi ,                dukungan sarana &
Pertumbuhan




                             berkompetensi –BHO                    komunikasi &                     prasarana-BHO 7
Perspektif




                                      5                          teknologi-BHO 6
PENJABARAN SASARAN STRATEGIS:
   PERSPEKTIF        SASARAN         INDIKATOR KINERJA       TARGET 2014


Stakeholders    Meningkatnya         Tingkat kepuasan     80 %
                dukungan di bidang   layanan BHO ke
                hukum, humas &       pihak stakeholders
                Protokol, serta      (internal dan
                Organisasi & Tata    eksternal)
                Laksana yang
                optimal
  PERSPEKTIF            SASARAN                    INDIKATOR              TARGET 2014
                                                    KINERJA
Proses Internal   Peningkatan kualitas        Tingkat Prosentase         80 %
                  dukungan hukum              layanan bantuan dan
                  terhadap pengawasan         administrasi hukum
                  TN
                  Peningkatan kualitas tata   Tingkat Efektifitas        Mencapai skor 500
                  kelola yang baik melalui    Penerapan Siajmupaten      dari Skala 1000
                  Sijamupaten                                            Pedoman Kriteria
                                                                         Kinerja UngguL
                  Peningkatan kualitas        1. Tingkat Prosentase      85%
                  layanan informasi publik,      pelayanan informasi
                  diseminasi informasi,          publik
                  kehumasan, & protokol
                                              2. Tingkat layanan
                  pimpinan
                                                 pimpinan dan            90%
                                                 pengurusan dokumen
                                                 perjalanan dinas luar
                                                 negeri
  PERSPEKTIF           SASARAN            INDIKATOR KINERJA           TARGET 2014

Pembelajaran &   Pengembangan SDM         Tingkat penempatan SDM     Tingkat penempatan
Pertumbuhan      yang profesional         dan penyelesaian           SDM dan
                                          pekerjaan 80%              penyelesaian
                                                                     pekerjaan 80%
                 Pengembangan             Tingkat penggunaan         90%
                 dukungan informasi,      sistem informasi,
                 komunikasi & teknologi   komunikasi dan teknologi

                 Pengembangan             Tingkat penggunaan         90%
                 dukungan sarana &        sarana dan prasarana
                 prasarana
Anggaran         Pengelolaan              Tertibnya pelaporan        97 % SPJ sesuai
                 AnggaranYang Optimal     keuangan kegiatan97 %      dengan aturan
                                          SPJ sesuai dengan
                                          aturan
 Penjabaran SS


      Program:
Peningkatan kapabilitas
  manajemen, hukum,
        informasi
publik dan keprotokolan
                           Program:
                   Peningkatan kapabilitas
                     manajemen, hukum,
                           informasi
                   publik dan keprotokolan

   Bagian Hukum:                               Bagian Organisasi &
Pengembangan                                      Tata Laksana
Administrasi dan
Bantuan Hukum                                 Pengembangan
                          Bagian Humas &      Organisasi & Tata
                                Protokol:     Laksana
                       1.Pengembangan
                         Akses Publik dalam
                         rangka penguatan
                         Partisipasi Publik

                       2.Pengembangan
                         Pelayanan Pimpinan
                      Penjabaran Kegiatan
                       Bagian Hukum:
Pengembangan Administrasi dan Bantuan Hukum




               1. Pelaksanaan Bantuan Hukum
               2. Pengembangan SJDIH
               3. Melaksanakan Harmonisasi Peraturan Internal Bapeten
               4. Pemetaan Kebutuhan ratifikasi/perjanjian internasional terkait
                  dengan tugas
               5. Melaksanakan fasitasi perjanjian internasional
            Bagian Humas & Protokol:
1.Pengembangan Akses Publik dalam rangka
  penguatan Partisipasi Publik
2.Pengembangan Pelayanan Pimpinan



                  1. Melaksanakan pengembangan sistem informasi
                     publik
                  2. Melaksanakan sosialisasi kelembagaan dan
                     peraturan perundang-undangan ketenaganukliran
                     serta mengikuti pameran yang diadakan pada
                     tingkat nasiuonal
                  3. Mengadakan publikasi media baik cetak maupun
                     elektronik terkait dengan pengawasan pemanfaatan
                     tenaga nuklir
                  4. Pengurusan dokumen luar negeri
                  5. Pelayanan pimpinan
 Bagian Organisasi &
    Tata Laksana

Pengembangan
Organisasi & Tata
Laksana




                       1. Melaksanakan Pengembangan SMM
                       2. Melaksanakan pengembangan
                          Kelembagaan
                       3. Melaksanakan Pengembangan
                          Evaluasi Fungsi
                       4. Melaksanakan Pengembangan
                          Manual Organisasi
                       5. Melaksanakan Pengembangan
                          Ketatalaksanaan

								
To top