Invoice Penagihan - DOC

Document Sample
Invoice Penagihan - DOC Powered By Docstoc
					                           Standar Operasi dan Prosedur
                        Penugasan UIDP Individual Consultant

I.    Pendahuluan

                        Urban Sector Development Reform Project (USDRP) adalah program yang
                        disiapkan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bank Dunia (The World
                        Bank) dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan
                        pembangunan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial, berbudaya,
                        produktif dan berkelanjutan serta saling memperkuat dalam mendukung
                        keseimbangan pengembangan wilayah.
                        Untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan
                        kawasan perkotaan seperti yang dicita-citakan, USDRP mengadopsi pendekatan
                        holistik yang melibatkan 3 (tiga) strategi pembangunan dengan fokus pada strategi
                        pengentasan kemiskinan, strategi pengembangan ekonomi lokal dan strategi
                        peningkatan pelayanan publik; serta 3 (tiga) komponen kegiatan yang meliputi
                        peningkatan kapasitas, pembaharuan/reformasi dasar dan investasi pembangunan
                        infrastruktur perkotaan. Secara skematis pendekatan ini dapat dilihat pada diagram
                        berikut.

                                                     Kerangka Pendekatan USDRP

                                                                                                                                TUJUAN TATA
                                                                                                                               PEMBANGUNAN
                                                                                                                                 PERKOTAAN
                                            KOTA MANDIRI:
                                        LIVEABLE, BANKABLE
                                   COMPETITIVE & GOOD GOVERNANCE




                                                                                                                                    SASARAN
                        PENGENTASAN                          LED                LAYANAN                                              USDRP
                         KEMISKINAN                                              PUBLIK




           INVESTASI                                 REFORMASI                               PENINGKATAN
        INFRASTRUKTUR                                  DASAR                                  KAPASITAS
                                                                                              MASYARAKAT
                                    TRANSPARANSI




                                                                                                                                  SARANA &
                                                       PENGELOLAA
                                                       N KEUANGAN




                                                                                ORGANISASI
                                     & PARTISIPASI
     PINJAMAN




                                                                    PENGADAAN




                                                                                                                    INDIVIDU




                                                                                                                                  KEGIATAN
                                                                                                           SEKTOR
                                                                                  SISTEM
                          EQUITY
                HIBAH
USDRP terdiri dari 2    USDRP terdiri dari 2 (dua) komponen utama, yakni;
(dua) komponen utama,
yakni                    A.       Komponen Pembaharuan Pembangunan Perkotaan dan
A. Komponen                       Pengembangan Kelembagaan Komponen,
      Pembaharuan
      Pembangunan
                         yang terdiri dari 2 (dua) sub-komponen, yakni:
      Perkotaan dan     A1. Program Pengembangan Kelembagaan Perkotaan atau Urban
      Pengembangan
      Kelembagaan
                        Institutional Development Program (UIDP)
      Komponen          UIDP akan membantu pemerintah daerah untuk:
B. Komponen
      Investasi
                        (a)       melaksanakan program pembaharuan;
      Pembangunan       (b)       merumuskan strategi dan Program Pembangunan perkotaan;
      Perkotaan
                        (c)       melaksanakan program pengembangan kelembagaan dan kapasitast.
                        Di tingkat pusat, UIDP akan membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan
                        nasional pembangunan perkotaan.
                        A2. Dukungan untuk Implementasi Proyek
                        Komponen ini menyediakan bantuan teknis (TA) bagi Unit Pengelola Proyek di
                        tingkat Pusat (CPMU) untuk mengelola, melakukan koordinasi dan supervisi
                        pelaksanaan USDRP baik di tingkat pusat maupun kota/kabupaten
                         B.       Komponen Investasi Pembangunan Perkotaan
                         Komponen ini digunakan untuk membiayai investasi pembangunan perkotaan
                         yang diusulkan pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam rangka
                         memperbaiki/meningkatkan pelayanan perkotaan.
                        Urban Institutional Development Program (UIDP) atau Program Pengembangan
                        Kelembagaan Perkotaan merupakan instrumen nasional untuk membantu
                        Pemerintah kota/kabupaten dalam melaksanakan program pembaharuan
                        pembangunan perkotaan di bidang
                             1. pembaharuan tata pemerintahan dasar,
                             2. pembaharuan pokok di sektor pembangunan perkotaan, dan
                             3. program pengembangan kelembagaan dan kapasitas daerah.
                        UIDP memiliki tujuan
                        a. mengorganisasikan kegiatan bantuan teknis, studi dan pelatihan bagi
                             pemerintah kota/kabupaten peserta USDRP dalam bidang pembaharuan
                             perkotaan. Termasuk disini program pengembangan kapasitas bagi sesuai
                             kebutuhan aktual di daerah;
                        b. membantu Pemerintah Indonesia (Bappenas, Dep PU, DepKeu dan
                             DepDagri) untuk memperbaiki strategi pembangunan perkotaan dan
                             memperkuat kapasitas mereka untuk untuk mendukung pemerintah
                             kota/kabupaten dalam upaya pembangunan perkotaan dan pembaharuan
                             tata pemerintahan dasar;
                        c. mengidentifikasi, mengkaitkan dan mendesiminasikan program-program dan
                             kegiatan pembaharuan perkotaan tingkat nasional;
                        d. menyiapkan database mengenai pengalaman keberhasilan baik ditingkat
                             nasional maupun internasional dalam pembaharuan perkotaan, dan
                             mendiseminasikannya kepada pemerintah kota/kabupaten;
                        e. membangun jaringan pertukaran informasi mengenai pembaharuan
                             perkotaan diantara manajer kota/kabupaten, khususnya para manajer
                             program pembaharuan perkotaan, jajaran pemerintah pusat, kalangan
                        akademisi dan perwakilan masyarakat madani; dan
                    f. program bantuan teknis yang diusulkan masing-masing kota/kabupaten
                        peserta USDRP.
                    Menurut jenis kegiatannya, komponen UIDP terdiri 6 (enam) paket kegiatan,
                    yakni:
                        a. Manajemen UIDP
                        b. Pengembangan strategi dan kebijakan pembangunan perkotaan
                        c. Pembaharuan bidang pengadaan barang dan jasa
                        d. Pembaharuan bidang pengelolaan keuangan
                        e. Pengembangan Kapasitas Generik, dan
                        f. Pembaharuan bidang partisipasi publik dan transparansi dalam
                             pengambilan keputusan publik
                    Dua paket kegiatan pertama, baik pengadaan dan pelaksanaannya di lakukan di
                    tingkat Pusat, sedangkan 4 (empat) paket terakhir diorganisasikan di tingkat
                    Pusat dan dilaksanakan di tingkat kota/kabupaten peserta USDRP. Kegiatan
                    konsultansi individual di bidang reformasi merupakan bagian dari komponen
                    UIDP yang dimaksudkan untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam
                    mempercepat pelaksanaan agenda reformasi di bidang Transparansi dan
                    Partisipasi, Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengelolaan Keuangan Daerah

    II. Tujuan penugasan
                   Tujuan penugasan dari masing-masing konsultan individu (mengacu pada term of
                   reference )adalah

No  Konsultan Individual                                Tujuan Penugasan
 1 FM Reform                   Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah dalam
                               mengimplementasi agenda reformasi yang disetujui, terutama di bidang
                               pengelolaan keuangan daerah. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan
                               lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA,
                               reformasi pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan pengelolaan
                               asset dan pendapatan. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah
                               telah mencapai agenda reformasi yang disepakati sesuai dengan waktu
                               dalam jadwal dengan melihat kepada tujuan dan indicator kinerja yang ada.
2    Procurement Reform        Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah dalam
                               mengimplementasi agenda reformasi yang disetujui, terutama di bidang
                               Pengadaan Barang dan Jasa. Konsultan akan berkerja dengan Konsultan
                               lainnya yang akan membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA,
                               reformasi pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan asset dan
                               pendapatan. Di akhir penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah
                               mencapai agenda reformasi pengadaan barang dan jasa sebagaimana
                               waktu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan dan indikator kinerja
                               yang telah ditentukan


3    GCB                       Konsultan secara intensif akan membantu Pemerintah Daerah untuk
                               mengoptimalisasi pendapatan melalui peningkatan pengelolaan asset.
                               Konsultan akan berkerja dengan Konsultan lainnya yang akan membantu
                               Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TPA, reformasi pengelolaan
                               keuangan daerah serta reformasi pengadaan barang dan jasa. Di akhir
                               penugasan konsultan, Pemerintah Daerah telah mencapai rencana tindak
No          Konsultan Individual                                 Tujuan Penugasan
                                         yang disepakati sebagaimana waktu yang telah ditentukan sesuai dengan
                                         tujuan dan indicator kinerja yang telah ditentukan
 4        Transparansi, Partisipasi
          dan Akuntabilitas


         III. Daftar Istilah
Daftar istilah      dalam      1. DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM adalah suatu Lembaga Pemerintahan
proyek USDRP
                                  yang berada dibawah pimpinan Menteri Pekerjaan Umum.
                               2. USDRP adalah salah satu Proyek yang berada di Bawah Direktorat Bina
                                  Program, Departemen Pekerjaan Umum.
                               3. CPMU adalah Unit Pengelola Proyek USDRP yang berada pada Direktorat
                                  Bina Program, Departemen Pekerjaan Umum.
                               4. PMU adalah Unit pengelola Proyek USDRP di tingkat Pemerintah Daerah
                                  bertanggung jawab atas pelaksanaan pembaharuan tata pemerintahan
                                  dasar dan investasi pembangunan perkotaan yang diusulkan
                               5. PIU adalah pelaksana sub proyek yang akan bertanggung jawab dalam
                                  pengadaan, pengelolaan keuangan dan mengelola aspek sosial dan
                                  lingkungan
                               6. Procurement Anchor Unit (PAU) adalah PAU unit yang bertanggungjawab
                                  kepada SekDa Kota/ Kabupaten dan memiliki tugas dan tanggung jawab
                                  yang tidak terbatas pada mengawasi pelaksanaan proses pengadaan agar
                                  sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan, memberikan
                                  saran kepada PMU/PIU apabila ditemukan pelanggaran dalam proses
                                  pengadaan dan memfasilitasi pengaduan/keluhan masyarakat terhadap
                                  proses pengadaan
                               7. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyusunan Pengkajian
                                  dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Pembinaan dan
                                  Pengembangan Program Cipta Karya


         IV. Lingkup Pekerjaan dan Pelaporan

Lingkup pekerjaan dan       Lingkup pekerjaan dari masing-masing konsultan diatur dalam Term Of
pelaporan konsultan
                            Reference dari masing-masing konsultan individual (lampiran I)
                            Secara umum, pelaporan konsultan individual terdiri dari :

  No           Jenis Laporan           Waktu                                Keterangan
   1        Laporan 2 mingguan Setiap tanggal 5 dan Berisi progress, aktivitas dan rekomendasi konsultan.
                               20 tiap bulannya      (format terlampir)
                                                     Untuk konsultan reformasi pengadaan barang dan jasa
                                                     serta reformasi pengelolaan keuangan daerah akan
                                                     menyerahkan assesmenet baseline report 2 minggu
                                                     setelah mobilisasi
     2      Laporan Bulanan    Setiap tanggal 25 Terdiri dari laporan progress, aktivitas, rekomendasi,
                               setiap bulannya       tindak lanjut dan laporan administrasi keuangan. (format
                                                     terlampir)
     3      Laporan            20     hari   setelah Hanya diperuntukkan kepada Konsultan GCB. Berisi
            Pendahuluan        mobilisasi            assessment awal terhadap kondisi masing-masing
                                                     Pemerintah Daerah serta rencana kerja
  No       Jenis Laporan             Waktu                               Keterangan
   4    Laporan Akhir         1 bulan sebelum Meliputi progress pekerjaan dibandingkan terhadap
                              masa     penugasan agenda dan jadwal, rekomendasi ke depan, lesson
                              berakhir           learned dan hal-hal terkait lainnya


    V. Working arrangement

                           1. Konsultan di kontrak oleh PPK dan bertanggung jawab kepada CPMU -
                              USDRP.
Pengaturan kerja dalam     2. Konsultan akan berkantor di sekretariat PMU di masing-masing
komponen USDRP
                              Kabupaten/Kota. Konsultan akan melengkapi ATK dan perlengkapan
                              kantor lainnya sendiri.
                           3. Konsultan akan berkoordinasi dengan PMU serta instansi lain yang
                              terkait dengan bidang pekerjaannya misal Procurement Anchor Unit
                              (PAU), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, dan lain sebagainya.
                           4. PMU akan membantu Konsultan dalam penyediaan data terkait
                              pekerjaan konsultan. Apabila diperlukan PMU akan mefasilitasi konsultan
                              dalam melakukan koordinasi dengan dinas/organisasi terkait, seperti
                              dalam surat menyurat, atau bentuk fasilitasi lainnya.
                           5. PMU akan melakukan verifikasi terhadap laporan bulanan yang disusun
                              oleh Konsultan, sebelum konsultan menyerahkan laporan kepada CPMU
                              dan PPK.
                           6. Konsultan akan menyerahkan laporan dua mingguan kepada CPMU
                              pada tanggal 5 dan 20 setiap bulannya. Dua minggu setelah mobilisasi,
                              konsultan akan menyerahkan laporan dua mingguan berupa assessment
                              base line report.
                           7. Bila dirasa dibutuhkan, maka konsultan individu akan mendapatkan
                              masukan terkait dengan substansi pekerjaan ataupun metode dari
                              konsultan MTAS to CPMU, UIDP Management, dan UIDP-Urban
                              Strategy and Policy.
                           8. Konsultan melaksanakan kegiatan Jasa dengan standar profesionalisme,
                              kompetensi etis, dan integritas tertinggi. Konsultan harus dapat
                              menerima untuk diberhentikan dari tugasnya berdasarkan kontrak ini,
                              bilamana Konsultan dianggap oleh Klien tidak melakukan pekerjaan
                              secara memuaskan.


      VI. Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran
                         a. Konsultan menyerahkan laporan kepada PMU untuk diverifikasi dan
Tata cara pelaporan dan      mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan ke CPMU USDRP. Hasil
pembayaran konsultan
individu                     verifikasi dan persetujuan PMU dituangkan dalam bentuk surat kepada
                             Ketua CPMU (form 4)
                             Hal-hal yang akan diverifikasi oleh PMU terhadap laporan konsultan
                             adalah sebagai berikut
                              Akurasi data dan informasi yang disampaikan seperti nomor
                                  Peraturan Daerah, SK Walikota, kebijakan Pemda, dan lain
                                  sebagainya
                              Pelaksanaan kegiatan konsultan selama 1 bulan
                              Kesepakatan rencana kerja dan tindak lanjut antara Pemerintah
            Daerah dan Konsultan individu
        Rekomendasi bulanan yang dihasilkan konsultan individu
b. Konsultan Individual menyerahkan kewajiban-kewajibannya yang telah
       ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), paling lambat tanggal 25
       kepada PPK Kebijakan dan strategi dengan ditembuskan kepada CPMU
       USDRP.
c. Atas dasar kontrak/perjanjian, pihak ketiga (konsultan) mengajukan
       invoice (Permintaan pembayaran) dengan menggunakan form 1 kepada
       Pejabat Pembuat Komitmen dengan melampirkan dokumen berikut:
      Laporan yang berfungsi sebagai alat penagihan disampaikan dalam
      dua bagian
I. Bagian pertama merupakan laporan yang berisi substansi sebagaimana
       diatur SOP dengan ketentuan diatur dalam Lampiran aspek substantif
       konsultan individu
 II. Bagian kedua merupakan bagian invoice yang berisi
                 Permintaan Pembayaran Invoice (form 1)
                 Kuitansi (form 2)
                 Invoice
                    a) Rekapitulasi penggunaan anggaran
                    b) Time Sheet (ditandatangani oleh PMU)- format ada di
                       lampiran 2
                    c) Bukti Perjalanan
                             o Tiket/Bukti Pembelian
                             o Boarding Pass
                             o Airport tax
                             o Transport Lokal/Taxi/Bus
                    d) Bukti Akomodasi
                    e) Perjanjian Sewa (bila ada perjanjian)
                    f) Bukti Pembelian/sewa
                    g) Bukti penggandaan
                    h) Lainnya
                 Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan (form
                   3)
                 SSP (surat setoran pajak) per bulan
                 Faktur Pajak
                 Rencana penggunaan anggaran 1 bulan ke depan
   e. CPMU USDRP akan melakukan verifikasi terhadap laporan yang
       disampaikan oleh Konsultan Individu paling lambat 5 (lima ) hari sejak
       laporan diterima. Apabila belum memenuhi syarat, maka CPMU akan
       melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Konsultan, Pemerintah
       Daerah atau pihak terkait lainnya dan Konsultan akan diminta untuk
       melengkapi kekurangan untuk kemudian diserahkan kembali untuk
       diverifikasi. Penilaian akan menggunakan format sebagaimana terlampir
       dalam SOP
   f. Apabila telah memenuhi syarat, maka CPMU akan memberikan
       persetujuan pembayaran konsultan kepada PPK (form 3)
    g. Selanjutnya PPK membuat Berita Acara Pembayaran dan dokumen lain
       yang dipersyaratkan, dan mengajukan SPP-RK (Surat Permintaan
       Pembayaran-Rekening Khusus) ke Pejabat Penguji dan Penerbit SPM
       (Bagian Keuangan)
    h. Setelah SPM diterbitkan oleh Pejabat Penguji dan Penerbit SPM (Bagian
       Keuangan), selanjutnya dikirimkan ke KPPN untuk penerbitan SP2D.
    i. KPPN menerbitkan SP2D 3 rangkap, lembar 1 untuk Bank Operasional,
       lembar 2 untuk PPK dan lembar 3 untuk KPPN.
    j. Bank Operasional akan mentransfer dana ke rekening pihak ketiga
       (Konsultan Individu)
    k. Untuk laporan bulanan pada bulan pertama, diharapkan Konsultan dapat
       memasukkan laporan bulanan pada tanggal 20 September 2008
       (bersamaan dengan laporan mingguan ke dua)

Mekanisme pencairan dana Grant PHRD TF. 053555-IND untuk konsultan
individu dilaksanakan sebagaimana gambar berikut
                          Laporan Bulanan        PMU dan Instansi                         Diterima                   Konsultan
           Konsultan
                                                      Terkait                                                       Mengirimkan
                                                melakukan Verifikasi                                              laporan bulanan
                        Tanggal 20 tiap bulan




                               Ditolak




                                                                                                                                                        Diperbaiki
                                                                                                                                              Ditolak
                               Revisi
                                                                                                                Setiap Tanggal 25




                                                                                          Diterima
                                                              PPK                                                 CPMU USDRP
        BANK                                                                              Diteruskan
     OPERASIONAL                                                                    (3 hari setelah laporan
                                                                                     lengkap dan benar)




                                                Pejabat dan Penguji Penerbit                            Laporan Diteruskan
      Pembayaran                                           SPM                                          kepada Bank Dunia
                                                    (bagian Keuangan)




           BANK            SP2D
                                                          KPPN
        INDONESIA          ASLI                                                                                   WORLD BANK



                                                 Laporan Realisasi Penarikan Dana
                                                                        Copy SPM
                                                                       Copy SP2D
                                                                                                         Permohonan Replenishment
                                                                                                         Laporan konsolidasi Penarikan Dana
                                                                                                         FMR Konsolidasi + Form AW



                                                        Direktorat PKN
                                                   Ditjen Perbendaharaan




                                                            Replenishment




 VII. Referensi
1.SK Walikota/Bupati on Reform action plan for participating ULG
2. Progress report of reform agenda implementation of ULG
3. Aide memoires of USDRP
4. Technical Guidelines on Reforms of USDRP
5. Project Appraisal Documents (PAD) of USDRP
6. Loan Agreement and Grant Agreement of USDRP
LAMPIRAN
   I. LINGKUP PEKERJAAN KON SULTAN
   II. ASPEK SUBSTANSI LAPORAN KONSULTAN INDIVIDU DAN PELAPORAN
   III. FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN
  LAMPIRAN I
LINGKUP PEKERJAAN
    (refer to TOR)
                       Lingkup Pekerjaan dan Pelaporan UIDP Individual Consultant

No        Konsultan                               Lingkup Pekerjaan                                         Pelaporan
          Individual
1    Reformasi         Tugas A: Mengkoordinasikan dan membantu pemda/pemkot peserta                  1.   Assesment            report
     Pengelolaan       USDRP dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana tindak                       Implementation Progress
     Keuangan          reformasi pengelolaan keuangan mereka                                              Report      (IPR)      dua
                       Agenda reformasi keuangan yang ada saat ini telah dikembangkan selama              tahunan             pemda
                       masa persiapan proyek yaitu tahun 2004/2005. Sejak saat itu, pemda/pemkot          mengenai           agenda
                       peserta USDRP telah menerapkan beberapa kegiatan yang ada dalam                    reformasi FM;
                       agenda reformasi. Peraturan-peraturan baru mengenai pengelolaan               2.   Rencana Kerja untuk 12
                       keuangan di daerah terus diluncurkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena            bulan masa penugasan
                       itu, adalah penting untuk melakukan review atas kemajuan-kemajuan yang             yang telah disetujui oleh
                       dicapai hingga saat ini guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dan                pemda/pemkot peserta
                       strategi-strategi untuk lebih mempercepat laju pelaksanaan agenda reformasi        USDRP,               untuk
                       keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.                                     melaksanakan         tugas
                       Konsultant akan memastikan bahwa pemda/pemkot peserta USDRP akan                   tersebut termasuk jadual,
                       menghasilkan:                                                                      target, dan indikator yang
                       a. IPR dua tahunan pemda mengenai reformasi pengelolaan keuangan,                  jelas;
                            termasuk rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan,                3.   laporan kemajuan dua
                            mempercepat pelaksanaan agenda reformasi pengelolaan keuangan,                mingguan              yang
                            serta pengidentifikasian kebutuhan akan adanya pembangunan                    mencakup elaborasi dari
                            kapasitas;                                                                    permasalahan dan tindak
                       b. rencana tindak reformasi pengelolaan keuangan termutakhir sebagai               lanjut serta rekomendasi
                            bagian dari agenda reformasi pemerintah daerah yang ada (SK                   dari Konsultan. Laporan
                            Bupati/Walikota mengenai agenda reformasi pada tiga ruang lingkup),           kemajuan dua mingguan
                            dan hal tersebut harus dilakukan setiap tahun;                                tersebut harus dikirimkan
                       Task B: Mengkoordinasikan dan membantu pemda/pemkot peserta                        ke Unit Pengelola Proyek
                       USDRP dalam membangun kerangka kelembagaan dan hukum                               Pusat (CPMU pada
                       reformasi pengelolaan keuangan mereka                                              Ditjen Cipta Karya) setiap
                       Pengelolaan keuangan pada tingkat pemerintah daerah melibatkan                     tanggal 5 dan 20 tiap
                       dinas/unit/SKPD yang bertanggung jawab untuk pengelolaan pendapatan,               bulannya; dan, untuk dua
                       keuangan dan aset daerah, serta administrasi dan pengendalian                      pertama       penugasan,
                       keuangan/anggaran. Beberapa pemda/pemkot peserta telah membentuk                   konsultan             akan
                       Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BPKD yang menggabungkan fungsi                menghasilkan       sebuah
                       pengelolaan keuangan, sementara itu beberaapa Beberapa pemda/pemkot                waktu      dasar       atau
                       peserta lainnya belum mempunyai BPKD sehingga pengelolaan                          baseline           laporan
                       keuangannya masih harus ditangani oleh unit-unit lain. Beberapa                    penilaian.          Semua
                       pemda/pemkot peserta USDRP telah membentu BPKD ―quasi‖, di mana                    laporan harus dibagikan
                       beberapa fungsi pengelolaan keuangan masih ditanani oleh sebuah unit yang          dan dibahas bersama
                       berbeda. Bawasda merupakan sebuah unit yang bertanggung jawab untuk                dengan Unit Pengelolaan
                       melaksanakan control dan audit atas SKPD. Menurut PP 41/2007 dan                   Proyek (PMU pada
                       Permendagri 57/2007, pemerintah daerah harus membentuk Dinas                       pemerintah         daerah)
                       Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (D-PPKA). Dalam hal                      sebelum dikirimkan ke
                       pemerintah daerah telah membentuk D-PPKA, maka Konsultan harus                     CPMU.
                       bekerjasama dengan lembaga tersebut, atau konsultan tersebut harus            4.   proposal anggaran untuk
                       bekerjasama dengan BPKD, atau lembaga-lembaga terkait lainnya. D-PPKA              mendanai          kegiatan
                       atau BPKD atau dinas terkait akan melakukan upaya-upaya reformasi                  operasional      konsultan
                       pengelolaan keuangan di area kewenangan masing-masing. Selain itu,                 dengan persetujuan dari
                       Konsultant harus bekerjasama dengan Bawasda yaitu sebuah unit yang                 PMU               sebelum
                       sebagian tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa reformasi                 penyerahan/persetujuan
                       pengelolaan keuangan dilaksanakan secara benar. Sekretaris Daerah                  oleh CPMU, diserahkan
                       (SEKDA) akan memimpin pengawasan, supervise, dan memandu dinas-                    setidaknya dua minggu
                       dinas tersebut dalam penerapan keseluruhan reformasi pengelolaan                   sebelum               bulan
                       keuangan.                                                                          dibutuhkannya anggaran
                       B.1. Konsultant akan memastikan bahwa output-output akan diselesaikan              tersebut;
                       oleh pemda/pemkot peserta USDRP:                                              5.   rencana dan bahan
                       a. Memastikan bahwa SEKDA akan memimpin dan mengkoordinasikan                      pelatihan,              bila
                            seluruh pelaksanaan agenda reformasi keuangan. Sebuah SK                      dibutuhkan, disetujui oleh
                            Walikota/Bupati mengenai penunjukkan panitia agenda reformasi                 CPMU dan PMU
                            keuangan yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan penerapan        6.   pada saat penyelesaian
                            reformasi pengelolaan keuangan mungkin harus dikeluarkan guna                 tugas, Konsultan akan
                            memastikan adanya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan agenda             menyiapkan         sebuah
                            reformasi pengelolaan keuangan.                                               laporan akhir, yang
No   Konsultan                                 Lingkup Pekerjaan                                     Pelaporan
     Individual
                  b. Sebuah PERDA (Peraturan Daerah) mengenai Prinsip-prinsip                       mencakup:             (a)
                      Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan PP No. 58/2005,                     pencapaian        tugas,
                      Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007;                                 dibandingkan     dengan
                  c. Sebuah SK Bupati/Mayor mengenai Sistem dan Prosedur Persiapan dan              Rencana Kerja agenda
                      Pelaksanaan APBD, termasuk ketentuan-ketentuan berikut ini:                   reformasi FM terbaru; (b)
                      o SKPD akan mengeluarkan sebuah Laporan Pertanggungjawaban                    pelajaran yang didapat
                           Tahunan kepada Mayor/Bupati, dengan tembusan kepada Bawasda,             serta cara mempercepat
                           menegaskan kepatuhannya kepada peraturan dan perundang-                  pelaksanaan      agenda
                           undangan yang berlaku.                                                   reformasi FM.
                      o Rekening Bank untuk menerima atau menyalurkan dana publik
                           hanya dapat dibuka berdasarkan otorisasi dari Bupati/Mayor;
                      o Kepala Unit-unit Kerja/SKPD harus menyerahkan Laporan
                           Triwulanan kepada Bagian Keuangan dan Bupati/Mayor yang
                           menyebutkan nama, lokasi, dan saldo rekeneing bank atas nama
                           Unit Kerja/SKPD atau pejabat terkait.
                      o Revisi tengah tahun dalam alokasi anggaran tahunan atau subyek
                           item target dalam batas-batas finansial yang telah ditentukan
                           sebelumnya adalah dimungkinkan.
                      o Kriteria yang jelas untuk pembelanjaan yang harus didanai dari
                           anggaran tak terduga dan prosedur otorisasi dan komitment
                           haruslah dijelaskan
                      o Bagian Keuangan akan melaksanakan rekonsiliasi komprehensif
                           berkala dari rekening kas yang meliputi pencatatan akuntansi,
                           laporan bank, bukti penerimaan resmi dan sementara, dan
                           penerimaan kas aktual.
                      o Fungsi Checks and balances dari bendahara daerah ditingkatkan,
                           dan praktik penempatan kantor Kas Daerah pada lokasi yang sama
                           dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dihentikan
                      o Fungsi-fungsi Bagian Keuangan (yang harus bertanggung jawab
                           terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar – SPM) dan Kantor
                           Kas Daerah haruslah dipisahkan dengan jelas
                      o Instruksi bahwa Kantor Kas Daerah tidak diijinkan untuk menerima,
                           membelanjakan atau memegang uang tunai.
                      o Ketentuan bahwa semua pembayaran pajak/iuran dan pungutan
                           daerah lainnya harus disimpan langsung oleh pembayar pajak pada
                           rekening bank pemda, kecuali untuk pembayaran yang kecil.
                      o Pengadopsian penggunaan bukti penerimaan yang diberi nomor seri
                           untuk semua penerimaan pendapatan.
                      o Penyelesaian dan penggandaan laporan keuangan/realisasi
                           anggaran per triwulan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya
                           periode laporan triwulanan dimaksud.
                      o Menyediakan kepada publik dan masyarakat informasi mengenai
                           rincian anggaran, laporan keuangan atau realisasi anggaran
                           tahunan, laporan audit, dan laporan tindak lanjut audit dari unit-unit
                           yang diaudit
                      o Memberikan salinan semua laporan audit Bawasda kepada DPRD.
                      o Sebuah alokasi anggaran yang memadai di dalam APBD guna
                           mendukung kegiatan reformasi pengelolaan anggaran.
                  B.2. Konsultan harus mereview tiga point pertama di atas (B1.a, B.1.b, dan
                  B1.c) dan memberikan rekomendasi untuk menjembatani kesenjangan antara
                  apa yang diwajibkan dalam peraturan-peraturan Pemerintah RI dengan
                  perda.
                  Selain tugas-tugas khusus di bawah, Tugas C – G dari Konsultan akan
                  mencakup penerapan peraturan yang dihasilkan oleh Tugas B-1a,b,c.
                  Konsultan diharapkan memonitor, mengawasi, dan membantu pemda/pemkot
                  peserta USDRP (BPKD dan SKPD terkait) untuk mencapai apa yang telah
                  dinyatakan di dalam peraturan yang dihasilkan di dalam Tugas B-1a,b,c.
                  Laporan Kemajuan Konsultan dan Laporan Akhir sebagaimana disebutkan di
                  dalam Seksi F akan merepresentasikan pencapaian-pencapaian
                  pemda/pemkot peserta USDRP dalam menerapkan peraturan tersebut,
                  terutama untuk komponen-komponen yang dijelaskan dalam tugas B-1a,b,c.
                  Tugas C: REALISASI DAN KOMPREHENSIVITAS ANGGARAN
                  Konsultan akan membantu BPKD atau SKPD terkait untuk mencapai:
                  a. Pengawasan dan akuntabilitas yang kuat atas semua dana publik yang
                      dihasilkan atau diterima oleh Kabupaten atau Kota.
No       Konsultan                               Lingkup Pekerjaan                                             Pelaporan
         Individual
                      b. Prosedur dan otorisasi yang kuat atas penggunaan anggaran.
                      Konsultan akan terus mengawasi dan menyiapkan laporan secara teratur
                      mengenai pencapaian dari output-output di atas, sesuai dengan rencana
                      yang telah disetujui dan pencapaian indikator antara oleh pemda/pemkot
                      peserta USDRP. Konsultan juga akan membantu pemda/pemkot peserta
                      USDRP untuk mencapai output-output tersebut.
                      TUGAS D: Pengawasan dan Pelaksanaan Anggaran
                      Konsultan akan membantu BPKD atau SKPD untuk mencapai:
                      a. Sebuah akuntabilitas yang lebih baik dari kepada SKPD dalam hal
                            kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
                      b. Sebuah kontrol keuangan yang lebih baik atas pengelolaan dana publik.
                      Konsultan akan terus mengawasi dan menyiapkan laporan secara teratur
                      mengenai pencapaian dari output-output di atas, sesuai dengan rencana
                      yang telah disetujui dan pencapaian indikator antara oleh pemda/pemkot
                      peserta USDRP. Konsultan juga akan membantu pemda/pemkot peserta
                      USDRP untuk mencapai output-output tersebut.
                      TUGAS E: PENGOLAAN PENDAPATAN
                      Pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu dari kegiatan-
                      kegiatan kunci untuk meningkatkan kapasitas pemda dalam melakukan
                      pembiayaan layanan publik untuk masyarakat. Hal tersebut menunjukkan
                      tingkat akuntabilitas pemda.
                      Konsultant akan membantu BPKD atau SKPD untuk memperkuat prosedur
                      dan sistem penerimaan pendapatan.
                      Konsultan akan terus mengawasi dan menyiapkan laporan secara teratur
                      mengenai pencapaian dari output-output di atas, sesuai dengan rencana
                      yang telah disetujui dan pencapaian indikator antara oleh pemda/pemkot
                      peserta USDRP. Konsultan juga akan membantu pemda/pemkot peserta
                      USDRP untuk mencapai output-output tersebut.
                      Tugas F: Sistem Akuntansi dan Pelaporan
                      Konsultan akan membantu SKPD terkait untuk menerapkan transparansi
                      yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan daerah.
                      Konsultan akan terus mengawasi dan menyiapkan laporan secara teratur
                      mengenai pencapaian dari output-output di atas, sesuai dengan rencana
                      yang telah disetujui dan pencapaian indikator antara oleh pemda/pemkot
                      peserta USDRP. Konsultan juga akan membantu pemda/pemkot peserta
                      USDRP untuk mencapai output-output sebagaimana dijelaskan dalam
                      peraturan daerah pada Bagian B-1a,b,c.
                      Konsultan perlu memastikan bahwa laporan pengelolaan keuangan
                      triwulanan diserahkan ke CPMU sebagai bagian dari ketentuan USDRP.
                      Tugas G: Audit Internal & Eksternal
                      Konsultant akan membantu SKPD terkait untuk meningkatkan efektivitas
                      fungsu audit internal.
                      Konsultan akan terus mengawasi dan menyiapkan laporan secara teratur
                      mengenai pencapaian dari output-output di atas, sesuai dengan rencana
                      yang telah disetujui dan pencapaian indikator antara oleh pemda/pemkot
                      peserta USDRP. Konsultan juga akan membantu Pemda/Pemkot peserta
                      USDRP untuk mencapai output-output tersebut.



2    Reformasi        Tugas A: Mengkoordinasikan dan membantu pemda/pemkot peserta                       1.   Konsultan           akan
     Pengadaan                      USDRP dalam melakukan review dan pemutakhiran rencana                     menyiapkan       laporan
                                    tindak reformasi pengadaan                                                kemajuan dwi mingguan
                      Agenda reformasi pengadaan telah dikembangkan selama masa persiapan                     yang harus diserahkan
                      proyek. Sejak saat itu, pemda/pemkot peserta USDRP telah menerapkan                     ke CPMU setiap tanggal
                      beberapa kegiatan yang ada dalam agenda reformasi. Oleh karena itu,                     5 dan 20 tiap bulannya;
                      adalah penting untuk melakukan review atas kemajuan-kemajuan yang                       dan, untuk 2 minggu
                      dicapai hingga saat ini guna mengidentifikasi hambatan-hambatan dan                     pertama      penugasan,
                      strategi-strategi untuk lebih mempercepat laju pelaksanaan agenda reformasi             konsultan tersebut akan
                      pengadaan.                                                                              menghasilkan     sebuah
                      Tugas B : Membantu dan memfasilitasi pemda/pemkot peserta USDRP                         baseline     assessment
                      dalam pembentukan “Procurement Anchor Unit”, yaitu sebuah unit yang                     report.
                      memimpin dan mengkoordinasikan reformasi pengadaan                            2.        Pada saat penyelesaian
                      Karena saat ini belum ditemukan fungsi pengawasan dan pengaturan                        tugas, Konsultan akan
                      pengadaan, maka masing-masing pemda/pemkot peserta USDRP akan                           menyiapkan       sebuah
No             Konsultan                                                     Lingkup Pekerjaan                                                                   Pelaporan
               Individual
                                        menunjuk satu unit1 yang sudah ada di dalam sistem pemda/pemkot peserta                                               laporan akhir, yang
                                        USDRP, hal mana peranan dari unit tersebut akan diperluas untuk memimpin                                              mencakup:               (a)
                                        dan mengkoordinasikan upaya-upaya reformasi pengadaan. Pada jangka                                                    pencapaian           tugas
                                        panjang, unit ini akan menjadi jangkar untuk fungsi-fungsi pengaturan dan                                             dengan merujuk pada
                                        pengawasan pengadaan2. Konsultant akan memastikan bahwa hal-hal berikut                                               rencana      kerja     dan
                                        ini akan dirampungkan oleh masing-masing pemda/pemkot peserta USDRP:                                                  agenda            refomasi
                                                   Sebuah SK Walikota/Bupati mengenai penunjukkan unit jangkar                                               pengadaan termutakhir;
                                                    pengadaan (PAU), yang akan memberikan mandat khusus kepada                                                (b)    pelajaran      yang
                                                    unit tersebut untuk melaksanakan fungsi-fungsi perluasan sebagai                                          didapat     serta     cara
                                                    berikut:                                                                                                  mempercepat
                                                           o bila diperlukan, melakukan kerjasama dengan                                                      pelaksanaan        agenda
                                                                Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)                                                 reformasi pengadaan.
                                                           o memimpin dan mengkoordinasikan reformasi
                                                                pengadaan di pemda/pemkot peserta USDRP;                                              3.      Konsultan        harus
                                                           o memberikan pelatihan pengadaan terkait pada unit-unit                                            menyerahkan     semua
                                                                lain di dalam tubuh pemda/pemkot peserta USDRP;                                               laporan kepada CPMU
                                                           o mengawasi, memonitor, dan memberikan laporan                                                     sebanyak 10 rangkap.
                                                                mengenai praktik-praktik pengadaan; dan                                                       Setelah disahkan oleh
                                                                mempublikasikan sebuah Buletin Pengadaan                                                      Ditjen Cipta Karya,
                                                                Triwulanan guna membuka ke ruang public informasi-                                            laporan tersebut akan
                                                                informasi penting mengenai peluang dan praktik-praktik                                        diserahkan ke Bank
                                                                pengadaan.                                                                                    Dunia Kantor Perwakilan
                                                   Sebuah anggaran yang memadai telah dialokasikan pertahun                                                  Jakarta masing-masing
                                                   Sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang telah diamandemen yang                                               satu eksemplar.
                                                    mencakup tugas dan tanggung jawab PAU di dalam struktur tubuh
                                                    pemda/pemkot peserta USDRP.
                                        Tugas C : Membantu dan menfasilitasi pemda/pemkot peserta
                                                        USDRP, qq PAU, dalam mereformasi peraturan daerah
                                                        yang terkait dengan pengadaan dan praktik pengadaan
                                                        publik
                                        Konsultan akan membantu PAU dalam memastikan bahwa tidak ada
                                        peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat
                                        dalam hal pengadaan publik. Hal ini akan melingkupi tinjauan atau review dari
                                        peraturan pemda/pemkot peserta USDRP yang ada mengenai pengadaan
                                        dan peraturan-peraturan lain yang dapat mempengaruhi pengadaan,
                                        misalnya: peraturan daerah yang mungkin terkait dengan
                                        peningkatan/pengurangan intensitas persaingan, perda yang mungkin
                                        menerapkan beban-beban keuangan tertentu (pajak, ongkos, pungutan,
                                        retribusi, dsb.) terhadap peserta tender tertentu.
                                        Konsultan akan membantu PAU dalam mereformasi praktik-praktik
                                        pengadaan publik, sebagai bagian dari rencana tindak reformasi pengadaan,
                                        termasuk hal-hal berikut ini:
                                                    Mengadopsi dokumen lelang standar untuk pemda/pemkot
                                                     peserta USDRP oleh pemda/pemkot peserta USDRP yang akan
                                                     mengeluarkan sebuah SK Walikota/Bupati mengenai sistem dan
                                                     prosedur untuk pelaksanaan Keppres 80/2003. SK tersebut
                                                     setidaknya akan mencakup hal-hal berikut ini:
                                                            o Sebuah dokumen lelang standar. Konsultan akan
                                                                 bekerjasama dengan PAU untuk mereview beragam
                                                                 dokumen lelang standard yang digunakan oleh semua
                                                                 SKPD, dan berdasarkan hal ini, menyiapkan sebuah
                                                                 dokumen lelang yang sesuai dengan Keppres
                                                                 80/2003.
                                                            o pengadopsian dokumen lelang standar3 untuk kontrak
                                                                 pengadaan pemda/pemkot peserta USDRP, terlepas
                                                                 dari sumber dari pendanaan yang digunakan.
                                                            o penciptaan mekanisme yang jelas dan kuat untuk


     1 Unit ini tidak akan memiliki fungsi pengadaan/pengikatan kontrak kecuali untuk kebutuhannya sendiri. Unit tersebut dapat memberikan masukan teknis/profesional mengenai masalah
     pengadaan umum yang merujuk padanya, namun unit tersebut tidak boleh terlibat atau memberikan pendapat mengenai evaluasi pengadaan khusus atau pemberian kontrak, sehingga
     tetap menjaga fungsi sejatinya selaku unit kebijakan, bantuan teknis, pelatihan, dan pengawasan.
     2 Adalah wajib untuk mengikuti peraturan pangadaan nasional, sehingga, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk membuat sendiri peraturan dan pengatuan pengadaannya,

     kecuali untuk klarifikasi praktik pengadaan tertentu.
     3 Dengan ketiadaan dokumen lelang standar yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka akan ada dokumen lelang standar yang akan dikembangkan dan berlaku bagi semua

     pemda/pemkot.
No              Konsultan                                                         Lingkup Pekerjaan                                   Pelaporan
                Individual
                                                                 mencatat dan menangani keluhan pengadaan.
                                                                 penegakan dan pengungkapan secara publik sanksi-
                                                                  o
                                                                 sanksi yang terkait dengan defisiensi pengadaan.
                                                    Membantu pemda/pemkot peserta USDRP dalam mengeluarkan
                                                     sebuah SK Walikota/Bupati untuk melaksanakan ketentuan-
                                                     ketentuan Keppres 80/2003 dalam praktik-praktik pengadaan di
                                                     lingkungan pemda, terutama inisiatif baru yang dikenalkan dalam
                                                     Keppres 80/2003, pada areal berikut ini:
                                                           o Penghapusan sistem pra-kualifikasi untuk kontrak-
                                                                 kontrak kecil (<Rp 50 juta), dan juga sistem pasca-
                                                                 kualifikasi untuk semua kontrak
                                                           o Mengurangi besaran nilai kontrak yang melibatkan
                                                                 pemilihan dan penunjukkan langsung, dan
                                                                 meningkatkan besaran nilai kontrak dengan sistem
                                                                 pengadaan yang kompetitif
                                                           o Pengungkapan publik mengenai hasil evaluasi lelang,
                                                                 nama pemenang tender, dan cakupan/nilai kontrak.
                                                           o Penghapusan pembatasan dalam tender hanya bagi
                                                                 peserta tender yang terdaftar dalam masing-masing
                                                                 wilayah kabupaten, dan pembukaan persaingan bagi
                                                                 peserta tender yang memenuhi syarat.
                                                           o Memastikan bahwa hanya karyawan yang terlatih4
                                                                 baik saja yang terlibat di dalam
                                                                 keputusan/tindakan/pengawaan pengadaan, termasuk
                                                                 Pimpro, anggota Panitia Lelang, dan juga staf
                                                                 Bawasda yang terlibat dalam audit pengadaan.
                                                         Membantu pemda/pemkot peserta USDRP dalam melibatkan
                                                          ―Wakil Pengamat Masyarakat‖ (WPM) dalam proses tender
                                          Tugas D : Membantu dan memfasilitasi pemda/pemkot peserta USDRP,
                                          qq PAU, dalam meningkatkan sistem informasi pengadaan
                                               Tugas ini mencakup membantu PAU dalam mempublikasikan
                                               Buletin/Situs Pengadaan Triwulanan yang akan memberikan informasi
                                               berikut:
                                                          o pengungkapan publik mengenai kontrak yang diberikan
                                                               (termasuk nama kontraktor/pemasok, uraian ringkas
                                                               jasa yang akan diberikan, dan nilai kontrak);
                                                          o rencana pengadaan unit-unit kerja pemda/pemkot
                                                               peserta USDRP;
                                                          o kinerja SKPD dalam pengadaan (paling efisien dengan
                                                               kualitas kerja yang baik)
                                                          o kinerja kontraktor (paling efisien, penyelesaian tepat
                                                               waktu dan kualitas kerja yang baik)
                                                          o pangkalan data harga unit untuk kuntrak-kontrak utama
                                                               pengadaan barang, pekerjaan, dan konsultan
                                                          o daftar lamanya waktu proses evaluasi tender untuk
                                                               masin-masing paket kontrak untuk tahun anggaran
                                                               tertentu dibandingkan dengan periode masa berlaku
                                                               tender;
                                                          o daftar kontrak;
                                                          o laporan kemajuan proyek untuk semua proyek empat
                                                               SKPD utama (proses dan pelaksanaan pengadaan);
                                                               dan
                                                          o daftar status keluhan dan sanksi yang dikenakan
                                                          o mempublikasikan hasil-hasil evaluasi (dan
                                                               rekomendasi) melalui situs dan bulletin pemda dengan
                                                               mendistribusikannya ke para rekanan.
                                              Perlu pula digarisbawahi bahwa edisi triwulan pertama akan
                                              menginformasikan hal-hal berikut ini:
                                                          o harga unit yang termonitor serta kecenderungannya
                                                               untuk komponen-komponen utama kontrak pekerjaan
                                                               konstruksi, dan juga harga untuk barang-barang
                                                               dengan kategori utama;
                                                          o daftar kontrak yang telah rampung untuk tahun

     4 Apabila ada sistem sertifikasi nasional, maka staf yang telah tesertifikasi dapat diberdayakan untuk memenuhi ketentuan ini.
No       Konsultan                                Lingkup Pekerjaan                                              Pelaporan
         Individual
                                            anggaran tertentu bersamaan dengan kualitas dari
                                            barang/jasa/pekerjaan yang diberikan; dan
                                       o pengungkapan publik mengenai survei tahunan atas
                                            pengalaman para peserta tender pengadaan
                                            pemda/pemkot peserta USDRP, dan juga pandangan
                                            dan persepsi masyarakat mengenai praktik pengadaan
                                            pemda/pemkot peserta USDRP.
                      TUGAS E:       MEMBANTU DAN MEMFASILITASI PAU UNTUK
                                     MENINGKATKAN SISTEM PENGENDALIAN, AUDIT,
                                     UMPAN BALIK PADA TINGKAT KABUPATEN
                      Dengan tugas ini, Konsultan diharapkan dapat membantu PAU untuk
                      mengeluarkan dan mengembangkan hal-hal berikut:
                                 1. Sebuah survei tahunan atas pengalaman para peserta tender
                                      pengadaan pemda/pemkot peserta USDRP, dan juga
                                      pandangan dan persepsi masyarakat mengenai praktik
                                      pengadaan pemda/pemkot peserta USDRP. Survei ini akan
                                      dijadikan praktik reguler sebagai bagian dari mendapatkan
                                      umpan balik untuk praktik-praktik pengadaan publik. Hasil
                                      survei akan diumumkan ke publik dan akan dijadikan dasar
                                      bagi setiap sanksi yang akan diberlakukan.
                                 2. Sebuah audit sistem pengadaan yang akan dilaksanakan
                                 3. Database harga unit yang dikontrakkan setidaknya tiga tahun
                                      terakhir, yang akan dimutakhirkan setiap tahun, untuk paket-
                                      paket kontrak utama barang, dan pekerjaan konstruksi.
                                 4. Sebuah sistem penanganan keluhan, termasuk: (a)
                                      inventarisasi keluhan; (b) tindak lanjut keluhan; (c) standar
                                      layanan penanganan keluhan; (d) insentif dan disinsentif atas
                                      penanganan keluhan; (e) diseminasi penanganan keluhan.
                                      Diharapkan bahwa penanganan keluhan untuk masalah
                                      pengadaan akan diakomodir di dalam keseluruhan sistem
                                      penanganan keluhan pemda—sesuai dengan PP 41/2007
                      TUGAS F :      MENINGKATKAN KAPASITAS PENGELOLAAN
                      PENGADAAN
                      Tugas ini mencakup pemastian bahwa petugas yang terlibat dalam
                      pengambilan keputusan/review/audit pengadaan telah terlatih dengan baik.
                      Oleh karena itu, diharapkan bahwa Konsultan yang membantu PAU dalam
                      mengidentifikasi kebutuhan pelatihan pada masing-masing pemda/pemkot
                      peserta USDRP, dan mengajukan mereka untuk berpartisipasi dalam setiap
                      pelatiahan yang berkualitas demi meningkatkan profesionalisme mereka.

3    Reformasi GCB    Tugas A. Melaksanakan studi mengenai program dan aset yang dapat                Selain laporan teknis, konsultan
                      memberikan pendapatan bagi pemda baik itu yang telah ada maupun                 diharapkan memberikan laporan-
                      yang potensial, serta membantu pemerintah dalam menganalisa apakah              laporan berikut:
                      aset-aset tersebut telah digunakan secara optimal dan dikelola secara            1. Laporan Pendahuluan, yang
                      profesional                                                                           akan menjelaskan rencana
                      Output-output Konsultan:                                                              dan jadual kerja konsultan.
                      Studi mengenai Pengelolaan program/aset yang dapat memberikan                         Draft laporan awal tersebut
                      pendapatan bagi pemda.                                                                harus diserahkan paling
                      Studi tersebut harus memetakan aset/program yang ada bersamaan dengan                 lambat satu bulan setelah
                      riwayat dan potensi pendapatan, biaya, dan kontribusi mereka bagi                     konsultan tersebut mulai
                      Pendapatan Pemda. Studi tersebut harus merekomendasikan cara                          bertugas. Laporan tersebut
                      pengelolaan aset/program tersebut secara optimal.                                     harus diserahkan ke PMU
                      Tugas B. Membantu Pemda untuk mengembangkan program dan                               untuk kemudian diserahkan
                      rencana tindak peningkatan pendapatan                                                 ke Bappeda dan CPMU.
                      Konsultan harus membantu dan memastikan bahwa pemda mengeluarkan                      Komentar yang diterima
                      Rencana Aksi optimalisasi pendapatan melalui pengelolaan aset yang lebih              dalam waktu 20 hari kerja
                      baik. Program ini harus mencakup rencana pelaksanaan, manfaat                         harus disertakan di dalam
                      ekonomi/non-ekonomi yang akan diperoleh, perkiraan biaya, dan kerangka                laporan          pendahuluan
                      waktu. Metode untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya                       tersebut. Apabila setelah 20
                      operasional menjadi target khusus program tersebut.                                   hari tidak ada komentar yang
                      Output-output Pemda:                                                                  diterima, maka rancangan
                           a. Program Aksi yang dikeluarkan oleh Pemda yang dibantu oleh                    laporan tersebut dianggap
                                 Konsultan dengan langkah-langkah yang jelas, tahapan                       diterima oleh Bappeda, PMU
                                 pencapaian, dan kerangka waktu untuk mengoptimalkan                        dan CPMU.
                                 aset/program. Program Aksi tersebut harus cukup terinci untuk         2. Laporan              Kemajuan
No   Konsultan                                Lingkup Pekerjaan                                                Pelaporan
     Individual
                              dapat dilaksanakan dalam Tugas C.                                          Bulanan: Konsultan harus
                       b.     Program Aksi Prioritas, yang dikeluarkan oleh Pemda dengan                 melaporkan          kemajuan
                              dibantu oleh Konsultan, dalam bentuk Pilot Project dalam satu              pekerjaan       dibandingkan
                              atau dua tahun pertama                                                     dengan      rencana      kerja
                        c. Peraturan Daerah atau SK yang dikeluarkan oleh Pemda/DPRD                     sebagaimana dijelaskan di
                              untuk melaksanakan Program Aksi                                            dalam Laporan Pendahuluan.
                  Tugas C. Membantu Pemda melaksanakan proyek perintis program dan                       Laporan tersebut juga harus
                  rencana aksi yang dikembangkan dalam Tugas B                                           menjelaskan permasalahan
                  Konsultan akan membantu dan memastikan bahwa pemda melaksanakan                        yang dihadapi, bila ada, serta
                  satu atau dua proyek perintis untuk mengoptimalisasi pendapatan. Program               bagaimana cara mengatasi
                  peningkatan pendapatan perintis dapat berupa program/kegiatan yang                     masalah tersebut. Masalah
                  sederhana, misalnya, pengelolaan pendapatan parkir atau pengelolaan                    penting     yang     mungkin
                  retribusi bahan tambang ―galian C‖.                                                    berdampak besar terhadap
                  Output-output Konsultan:                                                               pekerjaan mereka harus
                  Laporan Pasca Pelaksanaan yang membandingan kemajuan actual dari Pilot                 segera dilaporkan ke PMU
                  Project dengan Program Aksi.                                                           dan CPMU. Laporan tersebut
                                                                                                         diserahkan paling lambat
                  Tugas D. Mereview praktik-praktik dan kinerja pengelolaan aset yang                    pertengahan             bulan
                  telah ada dan serupa                                                                   berikutnya.
                  Didanai oleh USDRP, Pemda merehabilitasi dan memperbaiki pasar lamanya            3. Laporan Akhir: Sebelum
                  Praktik-praktik pengelolaan aset prarehabilitas dan hasilnya dalam hal kinerja         berakhirnya             masa
                  aset dan kesehatan keuangan harus dipelajari dan perlajaran yang dapat                 penugasan, Konsultan harus
                  dipetik harus didokumentasikan untuk dijadikan pelajaran berharga dalam                membuat laporan akhir yang
                  mengelola aset yang telah direhabilitasi/diperbaiki.                                   menjelaskan kemajuan dari
                  Konsultan harus mereview dan menganalisa praktik dan kinerja dari                      pekerjaannya dibandingkan
                  pengelolaan aset yang telah ada dan serupa. Rancangan struktur organisasi,             dengan rencana kerja dan
                  pengelolaan sumber daya manusia, insentif dan disinsentif, pengelolaan                 jadual yang telah dibuat
                  keuangan, dan profitabilitas keuangan yang ada sekarang harus dijelaskan               sebelumnya.          Laporan
                  dan dianalisa secara mendalam guna mendapatkan pelajaran yang berharga                 tersebut juga harus memuat
                  dalam mengelola aset yang didanai oleh USDRP.                                          rekomendasi dari langkah-
                  Konsultan harus memberikan rekomendasi yang relevan dan berguna dalam                  langkah selanjutnya yang
                  mengelola aset yang didanai oleh USDRP.                                                harus diambil oleh Pemda
                  Output-output Konsultan:                                                               dalam rangka optimalisasi
                  Sebuah laporan (jatuh tempo pada bulan ke dua) yang menjelaskan secara                 program/aset yang dapat
                  rinci pengelolaan aset yang didanai oleh USDRP sebelum                                 mendatangkan pendapatan
                  rehabilitasi/peningkatan atau pengelolaan dari aset serupa yang ada.                   bagi pemda tersebut. Draft
                  Laporan tersebut harus memberikan rekomendasi yang relefan dan berguna                 laporan      akhir      harus
                  dalam mengelola aset yang didanai oleh USDRP. .                                        diserahkan kepada PMU dan
                  Tugas E. Membantu pemda/pemkot peserta USDRP untuk menentukan                          CPMU paling lambat satu
                  skema terbaik pengelolaan aset USDRP                                                   bulan sebalum berakhirnya
                  Konsultan harus memastikan dan membantu Bupati/ Walikota memilih skema                 masa penugasan konsultan
                  pengelolaan aset yang terbaik dari lima alternatif yang ada dalam Panduan              untuk           mendapatkan
                  Pengelolaan Proyek USDRP (PMM).                                                        masukan-masukan. Masukan
                  Output-output Pemda:                                                                   atau rekomendasi tersebut
                        a. Keputusan Bupati/Walikota mengenai skema pengelolaan aset                     harus dimasukkan ke dalam
                              terpilih. (paling lambat dua bulan setelah pemilihan)                      Laporan Akhir dengan jatuh
                        b. Penetapan peraturan dan perundang-undangan daerah oleh                        tempo pada akhir masa
                              Kepala pemda/pemkot peserta USDRP atau DPRD untuk                          penugasan konsultan.
                              melaksanakan skema tersebut, bila mana dianggap perlu (jatuh         Laporan tersebut akan digunakan
                              tempo pada bulan ke enam)                                            sebagai dokumen pendukung untuk
                  Task F. Membantu pemda/pemkot peserta USDRP membentuk skema                      pemrosesan pembayaran bulanan.
                  yang dipilih sebelumnya pada Tugas B
                  Ketika Tugas E berhasil dirampungkan, Konsultan harus memastikan bahwa
                  pemda/pemkot peserta USDRP membentuk kelembagaannya
                  Output-output Pemda:
                        a. Pembentukan dan berfungsinya lembaga terpilih untuk mengelola
                              aset yang didanai dari USDRP
                        b. Dikeluarkannya laporan tahunan 2008 dari lembaga tersebut yang
                              berisi (1) laporan keuangan 2008 yang diaudit, dan (2) laporan
                              manajemen mengenai pelaksanaan aktual dari struktur organisasi
                              yang direncanakan dan dilaksanakan, prosedur dan struktur tata
                              pemerintahan, pengelolaan sumber daya manusia, sistem
                              manajemen dan akuntansi beserta segala kegiatannya.
                  Tugas G. Membantu pemda/pemkot peserta USDRP dalam merancang
                  dan melaksanakan operasional, akuntani, serta sistem dan prosedur
No   Konsultan                                Lingkup Pekerjaan                                  Pelaporan
     Individual
                  kendali internal yang baik
                  Konsultan harus memastikan dan membantu pemda/pemkot peserta USDRP
                  merancang operasional, akuntani, serta sistem dan prosedur kendali internal
                  yang baik. Apabila diperlukan dalam melaksanakan rancangan tersebut,
                  maka harus disediakan pengadaan sistem computer oleh dan untuk
                  pemda/pemkot peserta USDRP melalui APBD.
                  Output-output Konsultan:
                            Rancangan sistem informasi akuntansi/manajemen manual
                             maupun berbasis komputer pada unit penglola aset USDRP.
                             Konsultan dapat merekrut beberapa analis/programer sistem
                             setempat untuk merancang perangkat lunak akuntansi atau
                             menyarankan sebuah paket akuntansi siap pakai yang dijual
                             bebas yang sesuai untuk melaksanakan sistem tersebut. Analis
                             sistem local, programer atau perangkat lunak akuntani, dan sistem
                             perangkat keras/jaringan komputer harus disediakan untuk
                             pemda/pemkot peserta USDRP.
                            Melaporkan       lokakarya     mengenai      sistem     informasi
                             akuntansi/manajemen untuk karyawan pengelola aset. Laporan ini
                             berisi modul-modul lolakarya, daftar peserta dan komentar serta
                             masukan-masukan dari peserta.
                            Laporan Pasca Pelaksanaan mengenai pelaksanaan sistem
                             informasi akuntansi dan manajemen. Laporan tersebut berisi
                             sistem/subsistem yang telah diimplementasikan dan belum serta
                             rekomendasi untuk perbaikan sistem di masa mendatang.

                  Output Pemda:
                  sistem informasi akuntansi/manajemen yang telah diimplementasikan.

                  Tugas H. Membantu merancang sistem tata pemerintahan dan prosedur
                  untuk memastikan penyampaian jasa dan keberlanjutan keuangan yang
                  baik dari aset USDRP segera setelah aset tersebut berada dalam tahap
                  operasional
                  Konsultan diharapkan dapat membantu dan memastikan bahwa
                  pemda/pemkot peserta USDRP merancang sistem tata pemerintahan yang
                  baik, yaitu sistem yang mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban
                  dari pemilik aset USDRP (pemda), pengelola, dan pihak pemangku
                  kepentingan lainnya guna memastikan penyampaian jasa dan keberlanjutan
                  keuangan yang baik dari aset USDRP segera setelah aset tersebut berada
                  dalam tahap operasional.
                  Output Pemda:
                  Merancang struktur tata pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam SK
                  Bupati/Walikota. Rancangan tersebut mencakup struktur organisasi, tugas
                  dan tanggung jawab serta struktur insentif atau disinsentif pengelola aset
                  guna memastikan bahwa aset tersebut dikelola secara profesional,
                  transparan, dan akuntabel kepada semua pihak pemangku kepentingan..
                  Output Konsultan:
                  Laporan Pasca Pelaksanaan mengenai pelaksanaan prosedur dan sistem
                  tata pemerintahan. Laporan ini berisi kinerja aktual dari sistem tata
                  pemerintahan bila dibandingkan dengan rancangan struktur dan sistem awal,
                  dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dari sistem tata pemerintahan
                  tersebut.
         L A M P I R A N II
ASPEK SUBSTANSI LAPORAN KONSULTAN
      INDIVIDU DAN PELAPORAN
TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS (TPA)

  TRANSPARENCY, PARTICIPATION & ACCOUNTABILITY
JENIS LAPORAN SUBSTANTIF
1. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE (Baseline Assessment Report), tenggat waktu 31 Oktober 2008
2. RENCANA KERJA Pendampingan Konsultan disertai dengan indikator pencapaian dan daftar output
   yang diharapkan (dari Konsultan dan Pemda): TAHUNAN (1 September 2008 – 31 Agustus 2009) dan
   TIGA-BULANAN (mulai September-November 2008)
3. LAPORAN HASIL PELATIHAN dan LOKAKARYA beserta lampirannya
4. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN dan lampirannya (mulai 15-30 September 2008)
5. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN (mulai 1-30 September 2008) dan TRIWULANAN (mulai
   September-November 2008) beserta lampirannya
6. TIME-SHEET (mulai 15-30 September 2008) disertai diskripsi prestasi kerja dan output terkait dengan
   kegiatan tersebut untuk periode yang dilaporkan yang disahkan oleh Kepala PMU.
7. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (mulai 15-30 September 2008)
8. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU yang bersifat ‗sesuai kebutuhan‘ (occasionally)
9. LAPORAN AKHIR (1 September 2008-Agustus 2009)


I. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE
Laporan penjajakan baseline setidaknya mencakup uraian mengenai:
A. Hasil kajian terhadap pencapaian terhadap agenda pembaruan di Bidang Transparansi, Partisipasi dan
   Akuntabilitas (TPA) dan Anti-Korupsi yang berisi:
   1. Ringkasan dalam bentuk tabel mengenai pencapaian agenda pembaruan: aspek-aspek
      pembaruan yang sudah dan belum tercapai, jenis output terkait, serta pihak penanggungjawab
      dalam struktur Pemda. Tabel disesuaikan dengan format Agenda Pembaruan dengan kerangka
      waktu yang jelas (disertai deviasi antara rencana dan realisasi serta keterangan singkat). Format
      dapat dilihat pada lampiran.
   2. Deskripsi mengenai kondisi saat ini untuk aspek-aspek pembaruan (disesuaikan dengan rencana
      tindak pembaruan TPA dan Anti-Korupsi). Deskripsi dijelaskan dengan indikator yang terukur
      serta periode waktu yang jelas. Konsultan akan menggunakan indikator ini sebagai acuan
      kemajuan pekerjaan pendampingan terhadap Pemda selama penugasannya.
   3. Kajian terhadap transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sesuai dengan aspek-aspek yang
      tercantum di dalam agenda pembaruan. Kajian setidaknya berfokus kepada:
      (i)     Keberadaan dan kecukupan Peraturan Daerah yang mendukung transparansi, partisipasi
              masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran, partisipasi masyarakat dalam
              pemantauan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, dan akuntabilitas;
      (ii) Jenis media yang digunakan untuk penyebaran informasi dan dokumen publik, sebaran
              serta jenis-jenis informasi yang ditonjolkan oleh masing-masing media, lembaga yang
              menginisiasi dan karakteristik target publik, dokumen-dokumen yang disebarluaskan dan
              metode penyebarluasannya dan lainnya yang relevan;
      (iii) Mekanisme penanganan keluhan: landasan peraturan, keorganisasian, kecukupan
              anggaran, keberfungsian, mekanisme atau prosedur yang jelas, mekanisme tindak lanjut
              dan pemantauannya, dan lain sebagainya;
      (iv) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan untuk kegiatan-
              kegiatan pembangunan: landasan peraturan, mekanisme atau prosedur yang jelas dan
              diikuti oleh berbagai instansi dan masyarakat, pihak-pihak yang terlibat dan pada tahap yang
              mana, dan lainnya;
        (v)  Peningkatan pelayanan publik: identikasi upaya Pemda untuk peningkatan pelayanan publik
             (misalnya unit perijinan, unit pelayanan terpadu, dan lainnya), mekanisme atau acuan untuk
             pelayanan (standar pelayanan minimal), keorganisasian dan kecukupan anggaran,
             keberfungsian, dan upaya peningkatan kapasitas;
       (vi) Forum berbagai pemangku kepentingan (stakeholders): keberadaan forum stakeholder di
             tingkat kota, jenis-jenis forum stakeholders dan bidangnya, keterlibatan (dan kepentingan)
             forum berbagai pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan pembangunan,
             keberfungsian, keorganisasian dan kecukupan anggaran, kemandirian, inisiatif pendirian,
             dan lainnya yang relevan.
    4. Kajian mengenai upaya anti-korupsi yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemda untuk aspek-
       aspek sebagai berikut (sesuai dengan Anti-Corruption Action Plan dalam PAD USDRP):
       (i)   Upaya anti-korupsi yang telah dan sedang dilakukan: landasan hukum, kegiatan atau
             program serta hasilnya, pihak yang memberikan inisiatif, instansi (lembaga) yang
             melaksanakan, keorganisasian dan kecukupan anggaran, dan lainnya yang relevan;
       (ii) Publikasi berbagai informasi mengenai pengadaan barang dan jasa (dalam hal ini harus
             dikoordinasikan dengan Konsultan Pendamping mengenai Pembaruan Pengadaan);
       (iii) Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan kegiatan pembangunan, termasuk pemantauan
             terhadap kegiatan pelelangan;
       (iv) Publikasi harga satuan terkontrak untuk kegiatan pelelangan (dalam hal ini harus
             dikoordinasikan dengan Konsultan Pendamping mengenai Pembaruan Pengadaan);
       (v) Mekanisme pengaduan atau penanganan keluhan: landasan peraturan, mekanisme
             pengaduan dan tindak lanjut, instansi yang bertanggung-jawab, sistem basis data
             penanganan keluhan, dan lainnya yang relevan;
       (vi) Mekanisme sanksi terhadap individu (staff pemerintah) yang melakukan KKN: landasan
             hukum, mekanisme penerapan sanksi dan lainnya;
       (vii) Komitmen anti-korupsi dalam jangka panjang antara pemerintah dan berbagai pemangku
             kepentingan.
    5. Kesimpulan, rekomendasi dan rencana pendampingan konsultan


B. Rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pencapaian Agenda Pembaruan di TPA berdasarkan
   kajian yang dilakukan oleh Konsultan, dituangkan dalam bentuk rencana kerja yang akan/harus
   didiskusikan dengan Pemda.




II. RENCANA KERJA PENDAMPINGAN KONSULTAN
    Rencana kerja ini terdiri dari dua bagian, yaitu: (i) Rencana Kerja Tahunan, yang merupakan rencana
pencapaian agenda pembaruan terkait dengan penugasan pendampingan konsultan. Rencana kerja ini
menggambarkan pentahapan kegiatan dalam rangka pencapaian agenda pembaruan. Rencana kerja
tahunan ini bersifat umum, tidak rinci. Rencana kerja ini sudah diverifikasi oleh PMU (yang berarti sudah
disepakati bersama untuk pencapaiannya); (ii) Rencana Kerja Triwulan, mulai September-November
2008 berupa rencana kegiatan pendampingan konsultan terhadap Pemda, bersifat rinci, dikaitkan dengan
tahap-tahap dalam rencana kerja tahunan.
A. Rencana Kerja Tahunan
   1. Rencana kerja ini memuat: daftar kegiatan (disesuaikan dengan agenda pembaruan), tenggat
      waktu pencapaian, output yang diharapkan dari Pemda, jenis laporan terkait kegiatan,
      penanggungjawab, dan sumberdaya yang akan dipergunakan.
   2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda.
   3. Perubahan pada rencana kerja tahunan harus berdasarkan hasil supervisi, monitoring dan
      evaluasi pelaksanaan pekerjaan, yang disepakati oleh Pemda dan termuat dalam laporan tertulis
      yang disampaikan konsultan kepada CPMU.
   4. Format rencana kerja tahunan dapat dilihat pada lampiran.
B. Rencana Kerja Triwulanan
   1. Rencana kerja ini memuat kegiatan rinci konsultan untuk periode penugasan tiga bulan (terkait
      dengan rencana kerja tahunan): daftar kegiatan, instansi pemda yang menjadi mitra dalam
      melaksanakan kegiatan tersebut, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal dan tenggat waktu, jenis
      laporan terkait kegiatan, ouput dari kegiatan tersebut yang dihasilkan oleh Pemda dan sumberdaya
      yang akan digunakan. Format rencana kerja triwulanan dapat dilihat pada lampiran.
   2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda yang menjadi mitra.
   3. Perubahan terhadap rencana kerja ini, baik berdasarkan konsultasi maupun hasil monitoring,
      harus tercatat dan dilaporkan pada laporan dwi-mingguan dan triwulanan disertai dengan dokumen
      pendukungnya.


III. LAPORAN HASIL PELATIHAN DAN LOKAKARYA
   1. Laporan terhadap berbagai hasil pelatihan dan lokakarya yang diikuti dan dilaksanakan oleh
      Konsultan, baik yang diselenggarakan oleh CPMU atau pihak lain, terkait dengan bidang
      penugasan konsultan pendamping.
   2. Konsultan pendamping sudah mengikuti pelatihan pertama yang diselenggarakan di Wisma PKBI
      di Jakarta. Hasil pelatihan (Berita Acara Pelatihan) disampaikan kepada CPMU sebagai laporan.
   3. Rekomendasi terhadap kebutuhan pelatihan untuk peningkatan kapasitas konsultan dan Pemda.
   4. Dokumentasi kegiatan dan hasil pelatihan dan lokakarya: proceedings, foto, daftar peserta, materi
      dan lainnya yang relevan.


IV. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN
   1. Laporan kemajuan dwi-mingguan terdiri dari dua bagian yaitu: (i) ringkasan dan (ii) deskripsi rinci
      mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan.
   2. Ringkasan dibuat dalam format tabel, disesuaikan dengan rencana kerja triwulanan dengan
      menambahkan kolom deviasi antara rencana dan realisasi disertai dengan keterangan dan tindak
      lanjut.
   3. Deskripsi menjelaskan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, analisa terhadap peran Pemda,
      kemajuan dan hasil kegiatan, kendala yang dialami oleh Pemda dan Konsultan serta rencana
      (kesepakatan) untuk penyelesaian (tindak lanjut), keberhasilan dan pembelajaran yang dapat
      diambil, dan rekomendasi.
   4. Lampiran berupa dokumen pendukung kegiatan: berita acara, notulensi dan absensi
      pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar), laporan dan hasil yang diproduksi
      oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan serta dokumen lainnya
      yang relevan.
V. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN DAN TRIWULANAN
   1. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN mencakup:
       Ringkasan mengenai pencapaian Pemda dalam agenda pembaruan
       Rekapitulasi terhadap laporan dwi-mingguan
       Deskripsi mengenai isu-isu utama, tindak lanjut dan rencana penyelesaiannya
       Rekomendasi dan tindak lanjut
       Lampiran berupa dokumentasi hasil pendampingan konsultan dan pencapaian Pemda: berita
         acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar),
         laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
         oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan.
   2. LAPORAN KEMAJUAN TRIWULANAN mencakup
       Ringkasan (dalam bentuk tabel, sesuai dengan agenda pembaruan) mengenai pencapaian
         Pemda dalam agenda pembaruan
       Uraian terhadap pencapaian rencana kerja triwulanan
       Uraian mengenai pencapaian agenda pembaruan
       Deskripsi mengenai isu-isu utama dan tindak lanjutnya (sesuai dengan isu-isu yang pernah
         disampaikan dalam laporan bulanan)
       Deskripsi mengenai potensi permasalahan dan rekomendasi terhadap perubahan rencana
         kerja atau substansi pencapaian agenda pembaruan
       Rekomendasi dan tindak lanjut
       Lampiran berupa dokumentasi hasil pendampingan konsultan dan pencapaian Pemda: berita
         acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar),
         laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
         oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan.


VI. TIME-SHEET DAN PENCAPAIAN PRESTASI KERJA
   1. Lembar ini disampaikan oleh konsultan kepada CPMU dalam format tertentu. Lembar ini menjadi
      alat bagi CPMU dalam memantau kinerja konsultan. Format time-sheet dapat dilihat pada
      lampiran.
   2. Time-sheet ini harus ditandatangani oleh PMU sebagai bentuk pertanggungjawaban PMU dalam
      memonitor kinerja konsultan.


VII. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
   1. Buku Harian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan bentuk pencatatan terhadap segala kegiatan
      konsultan pendamping selama penugasannya yang disertai dengan berbagai dokumentasi
      pendukungnya. Buku ini mencatat jenis kegiatan dan waktunya, pihak-pihak yang ditemui, aspek-
      aspek yang dibicarakan serta hasilnya, permasalahan yang ditemui dan aspek-aspek lainnya yang
      relevan. Berbagai dokumentasi terkait dengan kegiatan tersebut dilampirkan bersama dengan
      buku harian tersebut.
   2. Buku harian ini disampaikan bersamaan dengan laporan dwi-mingguan.
   3. Metode penulisan buku harian diserahkan kepada masing-masing Konsultan Pendamping
      (misalnya: diketik untuk kemudian dijilid, ditulis tangan dalam buku tulis, dan lain sebagainya).


VIII. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU (OCCASIONALLY)
   1. Laporan sewaktu-waktu (occasional) merupakan jenis laporan yang bersifat insidental berdasarkan
      kegiatan tertentu atau permintaan dari CPMU.
   2. Laporan bersifat ringkas (kurang dari 5 halaman) dan langsung difokuskan kepada isu atau aspek
      yang perhatian pada saat itu.

IX. LAPORAN AKHIR
   1. Laporan tahunan merupakan laporan menyeluruh mengenai hasil pendampingan Konsultan
      kepada Pemda selama satu tahun penugasan.
   2. Laporan tahunan setidaknya melingkupi: pencapaian agenda pembaruan oleh Pemda, pencapaian
      rencana kerja dan deviasinya, gap antara kondisi awal (pada saat baseline) dengan kondisi saat
      ini, permasalahan selama satu tahun penugasan dan penyelesaiannya, faktor-faktor yang
      mendukung keberhasilan dan ketidakberhasilan, pembelajaran (lesson learned), serta
      rekomendasi untuk tindak lanjut pelaksanaan pendampingan dan pembaruan.
   3. Draft laporan akhir disampaikan pada minggu ke-3 akhir penugasan serta dipresentasikan kepada
      Pemda, CPMU, EA dan Bank Dunia untuk mendapatkan masukan. Laporan akhir Final
      disampaikan pada minggu ke-2 Bulan September 2009 kepada CPMU.
                                                                                                                                        FORMAT LAPORAN BASELINE




                                      TABEL BASELINE PEMBARUAN TRANSPARANSI, PARTISIPASI, AKUNTABILITAS(TPA)

                                                 KABUPATEN/KOTA: ________________________, STATUS TANGGAL:

                     (Untuk hal-hal yang bersifat spesifik, disesuaikan dengan rencana tindak pembaruan bidang TPA daerah masing-masing kabupaten/kota)




NO.                                 INDIKATOR                                    KONDISI SAAT INI   KONDISI PADA AKHIR                      KETERANGAN
                                                                                                         PROYEK

A.    PENYEBARAN DOKUMEN DAN INFORMASI PUBLIK

      1. Jenis Media yang diproduksi atau digunakan oleh Pemda untuk
         mempromosikan dokumen dan informasi publik (buletin, brosur,
         koran, radio interaktif, website & televisi lokal)
      2. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu
      3. Penggunaan media dalam memonitor kegiatan-kegiatan
         pembangunan
B.    BANTUAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA UNTUK MENGEMBANGKAN MEKANISME PENANGANAN KELUHAN
      1. SK atau Peraturan Bupati mengenai mekanisme penanganan keluhan
      2. Petunjuk teknis/SOP mengenai mekanisme penanganan keluhan
      3. Penggunaan berbagai media untuk penanganan keluhan Utilization of
         various medias for complaint handlings (buletin, brosur, koran, radio
         interaktif, website & televisi lokal)
C.    KONSULTASI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
      1. SK/Peraturan Daerah mengenai partisipasi masyarakat dalam
         perencanaan pembangunan
      2. Petunjuk teknis/SOP mengenai mekanisme partisipasi masyarakat
         dalam perencanaan pembangunan
      3. Konsultasi publik mengenai pembangunan dengan masyarakat
D.    PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA MENGENAI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK TERUTAMA DALAM PENINGKATAN KINERJA UNIT PELAYANAN TERPADU (OSS)
      1. SK atau Peraturan Daerah mengenai Pelayanan Publik
      2. SOP atau mekanisme mengenai pelayanan publik (Standar Pelayanan
         Minimal/SPM)
      3. Pengembangan Unit Pelayanan Terpadu
      4. Pelatihan untuk Peningkatan kapasitas
E.    PENGUATAN PERAN FORUM BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS FORUM)
      Keberfungsian forum dalam berbagai kegiatan terkait pembangunan atau
      isu perkotaan
F.    PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PARTISIPASI DAN PERATURAN DAERAH MENGENAI TRANSPARANSI
NO.                               INDIKATOR                                KONDISI SAAT INI   KONDISI PADA AKHIR   KETERANGAN
                                                                                                   PROYEK

      1. Peraturan Daerah mengenai Partisipasi dan Peraturan Daerah
         mengenai Transparansi
      2. Petunjuk Teknis mengenai mekanisme partisipasi dan transparansi
GARIS BESAR LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE
KABUPATEN/KOTA:
(Baseline Assessment Report, untuk bagian Deskripsi, main text tidak boleh lebih dari 10 halaman)

1. Status Pencapaian Agenda Pembaruan bidang TPA (status per 1 Oktober 2008)
   Diuraikan berdasarkan aspek-aspek dalam Pembaruan bidang TPA. Deskripsi memuat indikator
   proses dan output dengan cakupan: (i) proses/kegiatan yang telah/sedang dilakukan oleh Pemda serta
   metodenya untuk mendukung pencapaian suatu aspek pembaruan; (ii) stakeholder yang terlibat dan
   dinilai sesuai tingkat kepentingan dan keefektifannya serta aktor yang memimpin aspek pembaruan
   tersebut (focal point); (iii) sumber-daya yang digunakan (anggaran, pelatihan untuk peningkatan
   kapasitas, dan lainnya) serta sumbernya; (iv) periode waktu yang dapat menggambarkan perubahan
   perilaku (mengetahui-memahami-melakukan); (v) kendala dan hambatan serta tindak lanjut
   penyelesaiannya; (vi) pelajaran yang bisa diambil dari proses tersebut

2. Kajian terhadap Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas

3. Kajian mengenai Anti-Korupsi

4. Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana pendampingan konsultan
                                                                                                                          FORMAT RENCANA KERJA


                                           RENCANA KERJA TAHUNAN KONSULTAN PENDAMPING

                                                PERIODE: SEPTEMBER 2008- AGUSTUS 2009

                                                                                          OUTPUT                JADWAL            KETERANGAN
NO.   KEGIATAN KONSULTAN PENDAMPING          METODE       PEMDA      INPUT PEMDA
                                              KERJA       MITRA                    KONSULTAN       PEMDA   B1     B2     B…

A.    PENYEBARAN DOKUMEN DAN INFORMASI
      PUBLIK




B.    BANTUAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA
      PEMDA     UNTUK     MENGEMBANGKAN
      MEKANISME PENANGANAN KELUHAN




C.    KONSULTASI DAN PARTISIPASI PUBLIK
      DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
      DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN




D.    PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA MENGENAI
      PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
      TERUTAMA DALAM PENINGKATAN KINERJA
      UNIT PELAYANAN TERPADU (OSS)




E.    PENGUATAN PERAN FORUM BERBAGAI
      PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS
      FORUM)




F.    PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
      MENGENAI PARTISIPASI DAN PERATURAN
      DAERAH MENGENAI TRANSPARANSI




Disampaikan oleh:                             Diketahui dan Disetujui oleh:                    Tanggal:
(Nama Lengkap Konsultan)   (Kepala PMU)
                                                                                                                                FORMAT RENCANA KERJA


                                                        RENCANA KERJA TRIWULANAN KONSULTAN PENDAMPING

                                                          PERIODE: _______________________________________



NO.   KEGIATAN KONSULTAN PENDAMPING (Hanya                                                                OUTPUT                JADWAL        KETERANGAN
      mencantumkan kegiatan rinci yang terkait dengan   METODE   PEMDA   INPUT PEMDA   INDIKATOR
                                                         KERJA   MITRA                   PROSES    KONSULTAN       PEMDA   M1     M2     M…
      kegiatan dalam rencana kerja tahunan yang akan
      diselesaikan dalam tiga bulan pertama)

A.    PENYEBARAN DOKUMEN DAN INFORMASI
      PUBLIK




B.    BANTUAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA
      PEMDA     UNTUK     MENGEMBANGKAN
      MEKANISME PENANGANAN KELUHAN




C.    KONSULTASI DAN PARTISIPASI PUBLIK
      DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
      DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN




D.    PENDAMPINGAN KEPADA PEMDA MENGENAI
      PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
      TERUTAMA DALAM PENINGKATAN KINERJA
      UNIT PELAYANAN TERPADU (OSS)




E.    PENGUATAN PERAN FORUM BERBAGAI
      PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS
      FORUM)


F.    PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
      MENGENAI PARTISIPASI DAN PERATURAN
      DAERAH MENGENAI TRANSPARANSI
Disampaikan oleh:          Diketahui dan Disetujui oleh:   Tanggal:




(Nama Lengkap Konsultan)   (Kepala PMU)
                                                                                                             FORMAT LAPORAN DWI-MINGGUAN



                                                          LAPORAN DWI-MINGGUAN

NAMA KONSULTAN             : _______________________________

WILAYAH KERJA              : _______________________________

PERIODE PELAPORAN : _______________________________




I. RINGKASAN
NO.   KEGIATAN KONSULTAN                          INDIKATOR PROSES            TARGET OUTPUT      REALISASI PENCAPAIAN OUTPUT   KETERANGAN
                                               RENCANA      PENCAPAIAN   KONSULTAN       PEMDA   KONSULTAN         PEMDA
A.    PUBLIC DOCUMENTS AND INFORMATION
      DISSEMINATION




B.    ASSIST AND FACILITATE ULG TO DEVELOP A
      GRIEVANCE/    COMPLAINTS      HANDLING
      MECHANISM




C.    PUBLIC CONSULTATION IN PREPARATION OF
      LOCAL REGULATION AND DEVELOPMENT
      PLANNING




D.    FACILITATE ULG ON IMPROVEMENT IN
      PUBLIC SERVICES ESPECIALLY IN
      IMPROVEMENT OF OSS PERFORMANCE




E.    STRENGTHENING THE ROLE OF
      STAKEHOLDERS FORUM
NO.   KEGIATAN KONSULTAN                    INDIKATOR PROSES            TARGET OUTPUT      REALISASI PENCAPAIAN OUTPUT   KETERANGAN
                                         RENCANA      PENCAPAIAN   KONSULTAN       PEMDA   KONSULTAN         PEMDA


F.    DEVELOPING PERDA ON TRANSPARENCY
      AND PARTICIPATION
II. DESKRIPSI (main text tidak boleh lebih dari 5 halaman)

1. Proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (menjelaskan mengenai proses pendampingan yang
   dilakukan oleh konsultan pendamping terkait dengan pelaksanaan rencana kerja triwulan dan kegiatan
   yang dilakukan oleh Pemda, ‗pembagian tugas‘ yang jelas)
2. Analisa terhadap peran Pemda dan Stakeholders lainnya
3. Pencapaian target (input dan output) serta indikator proses (pelaksanaan kegiatan)
4. Kendala dan tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul
5. Keberhasilan (prestasi) dan pembelajaran
6. Masukan dan Rekomendasi, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap rencana kerja konsultan
7. Lampiran (berita acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto
   (gambar), laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
   oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan)
                                                                                                               FORMAT TIMESHEET




                                           LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI



NAMA KONSULTAN                   : ____________________________________________
WILAYAH KERJA                    : ____________________________________________
PERIODE PELAPORAN : ____________________________________________




NO.       DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN                   ALOKASI WAKTU                           KETERANGAN

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.


Deskripsi mengenai Prestasi Kerja
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)




Disampaikan oleh, tanggal:                                         Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal:




(Nama Konsultan)                                                   (Kepala PMU)




KETERANGAN:

        Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut periode
         waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi adalah 1 hari penuh
         efektif, maka ditulis 0.1.
PEMBARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PPKD)

                FINANCIAL MANAGEMENT REFORM
JENIS LAPORAN SUBSTANTIF

1. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE (Baseline Assessment Report), tenggat waktu 31 Oktober 2008
2. RENCANA KERJA Pendampingan Konsultan disertai dengan indikator pencapaian dan daftar output
   yang diharapkan (dari Konsultan dan Pemda): TAHUNAN (1 September 2008 – 31 Agustus 2009) dan
   TIGA-BULANAN (mulai September-November 2008)
3. LAPORAN HASIL PELATIHAN dan LOKAKARYA beserta lampirannya
4. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN dan lampirannya (mulai 15-30 September 2008)
5. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN (mulai 1-30 September 2008) dan TRIWULANAN (mulai
   September-November 2008) beserta lampirannya
6. TIME-SHEET (mulai 15-30 September 2008) disertai diskripsi prestasi kerja dan output terkait dengan
   kegiatan tersebut untuk periode yang dilaporkan yang disahkan oleh Kepala PMU.
7. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (mulai 15-30 September 2008)
8. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU yang bersifat ‗sesuai kebutuhan‘ (occasionally)
9. LAPORAN AKHIR (1 September 2008-Agustus 2009)


I. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE mencakup:
A. Kajian terhadap pencapaian terhadap agenda pembaruan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah
berisi:
     1. Ringkasan dalam bentuk tabel mengenai pencapaian agenda pembaruan: aspek-aspek
        pembaruan yang sudah dan belum tercapai, jenis output terkait, serta pihak penanggungjawab
        dalam struktur Pemda. Tabel disesuaikan dengan format Agenda Pembaruan dengan kerangka
        waktu yang jelas (disertai deviasi antara rencana dan realisasi serta keterangan singkat). Format
        dapat dilihat pada lampiran.

    2. Deskripsi mengenai kondisi saat ini untuk aspek-aspek pembaruan (disesuaikan dengan rencana
       tindak pembaruan pengelolaan keuangan daerah). Deskripsi dijelaskan dengan indikator yang
       terukur serta periode waktu yang jelas. Konsultan akan menggunakan indikator ini sebagai acuan
       kemajuan pekerjaan pendampingan terhadap Pemda selama penugasannya.

    3. Kajian mengenai kerangka peraturan perundangan dan pelaksanaannya di daerah dan nasional:
       (i)   Kesesuaian (compliance) antara Perda (Draft Perda) mengenai Prinsip-prinsip Pengelolaan
             Keuangan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Draft Peraturan) mengenai Sistem dan
             Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan APBD dengan Permendagri 59/2007 (dan
             peraturan perundangan lainnya yang terkait). Sebagai acuan, pada lampiran dijelaskan
             secara ringkas mengenai aspek-aspek yang harus ada di dalam Peraturan Kepala Daerah
             mengenai SisDur.
       (ii) Kajian terhadap pelaksanaan Perda, dikaitkan dengan aspek pembaruan pengelolaan
             keuangan daerah: pemenuhan unsur kelembagaan (organisasi), kecukupan aspek
             operasionalisasi, potensi sumber daya dan hambatan dalam penerapan Perda dan
             Peraturan Kepala Daerah, serta rekomendasi. Pada penugasan bulan pertama, kajian
             difokuskan kepada instansi pengelolaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
             (BPKD/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Bawasda/Inspektorat)
       (iii) Kajian dan rekomendasi terhadap isu-isu yang bersifat cross-cutting, misalnya: publikasi
             laporan keuangan (transparansi)
B. Rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan pencapaian Agenda Pembaruan di Bidang
Pengelolaan Keuangan daerah berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Konsultan, dituangkan dalam
bentuk rencana kerja yang akan/harus didiskusikan dengan Pemda.



II. RENCANA KERJA PENDAMPINGAN KONSULTAN
     Rencana kerja ini terdiri dari dua bagian, yaitu: (i) Rencana Kerja Tahunan, yang merupakan rencana
pencapaian agenda pembaruan terkait dengan penugasan pendampingan konsultan. Rencana kerja ini
menggambarkan pentahapan kegiatan dalam rangka pencapaian agenda pembaruan. Rencana kerja
bersifat umum, tidak rinci. Rencana kerja ini sudah diverifikasi oleh PMU (yang berarti sudah disepakati
bersama untuk pencapaiannya); (ii) Rencana Kerja Triwulan, mulai September-November 2008 berupa
rencana kegiatan pendampingan konsultan terhadap Pemda, bersifat rinci, dikaitkan dengan tahap-tahap
dalam rencana kerja tahunan.

A. Rencana Kerja Tahunan
    1. Rencana kerja ini memuat: daftar kegiatan (disesuaikan dengan agenda pembaruan), tenggat
       waktu pencapaian, output yang diharapkan dari Pemda, jenis laporan terkait kegiatan,
       penanggungjawab, dan sumberdaya yang akan dipergunakan. Format rencana kerja tahunan
       dapat dilihat pada lampiran.
    2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda.
    3. Perubahan pada rencana kerja tahunan harus berdasarkan hasil supervisi, monitoring dan
       evaluasi pelaksanaan pekerjaan, yang disepakati oleh Pemda dan termuat dalam laporan tertulis
       yang disampaikan konsultan kepada CPMU.

B. Rencana Kerja Triwulanan
    1. Rencana kerja ini memuat kegiatan rinci konsultan untuk periode penugasan tiga bulan (terkait
       dengan rencana kerja tahunan): daftar kegiatan, instansi pemda yang menjadi mitra dalam
       melaksanakan kegiatan tersebut, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal dan tenggat waktu, jenis
       laporan terkait kegiatan, ouput dari kegiatan tersebut yang dihasilkan oleh Pemda dan sumberdaya
       yang akan digunakan. Format rencana kerja triwulanan dapat dilihat pada lampiran.
    2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda yang menjadi mitra.
    3. Perubahan terhadap rencana kerja ini, baik berdasarkan konsultasi maupun hasil monitoring,
       harus tercatat dan dilaporkan pada laporan dwi-mingguan dan triwulanan disertai dengan dokumen
       pendukungnya.


III. LAPORAN HASIL PELATIHAN DAN LOKAKARYA
      1. Laporan terhadap berbagai hasil pelatihan dan lokakarya yang diikuti dan diselenggarakan oleh
         Konsultan, baik yang diselenggarakan oleh CPMU atau pihak lain, terkait dengan bidang
         penugasan konsultan pendamping.
      2. Konsultan pendamping sudah mengikuti pelatihan pertama yang diselenggarakan di Wisma PKBI
         di Jakarta. Hasil pelatihan (Berita Acara Pelatihan) disampaikan kepada CPMU sebagai laporan.
      3. Rekomendasi terhadap kebutuhan pelatihan untuk peningkatan kapasitas konsultan dan Pemda.
      4. Dokumentasi kegiatan dan hasil pelatihan dan lokakarya: proceedings, foto, daftar peserta, materi
         dan lainnya yang relevan.
IV. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN
     1. Laporan kemajuan dwi-mingguan terdiri dari dua bagian yaitu: (i) ringkasan dan (ii) deskripsi rinci
        mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan.
     2. Ringkasan dibuat dalam format tabel, disesuaikan dengan rencana kerja triwulanan dengan
        menambahkan kolom deviasi antara rencana dan realisasi disertai dengan keterangan dan tindak
        lanjut.
     3. Deskripsi menjelaskan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, analisa terhadap peran Pemda,
        kemajuan dan hasil kegiatan, kendala yang dialami oleh Pemda dan Konsultan serta rencana
        (kesepakatan) untuk penyelesaian (tindak lanjut), keberhasilan dan pelajaran yang dapat diambil,
        dan rekomendasi.
     4. Lampiran berupa dokumen pendukung kegiatan: berita acara, notulensi dan absensi
        pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar), laporan dan hasil yang diproduksi
        oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan serta dokumen lainnya
        yang relevan.


V. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN DAN TRIWULANAN
    1. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN mencakup:
        Ringkasan mengenai pencapaian Pemda dalam agenda pembaruan
        Rekapitulasi terhadap laporan dwi-mingguan
        Deskripsi mengenai isu-isu utama, tindak lanjut dan rencana penyelesaiannya
        Rekomendasi dan tindak lanjut
        Lampiran berupa dokumentasi hasil pendampingan konsultan dan pencapaian Pemda: berita
          acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar),
          laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
          oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan.

    2. LAPORAN KEMAJUAN TRIWULANAN mencakup
        Ringkasan (dalam bentuk tabel, sesuai dengan agenda pembaruan) mengenai pencapaian
          Pemda dalam agenda pembaruan
        Uraian terhadap pencapaian rencana kerja triwulanan
        Uraian mengenai pencapaian agenda pembaruan
        Deskripsi mengenai isu-isu utama dan tindak lanjutnya (sesuai dengan isu-isu yang pernah
          disampaikan dalam laporan bulanan)
        Deskripsi mengenai potensi permasalahan dan rekomendasi terhadap perubahan rencana
          kerja atau substansi pencapaian agenda pembaruan
        Rekomendasi dan tindak lanjut
        Lampiran berupa dokumentasi hasil pendampingan konsultan dan pencapaian Pemda: berita
          acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar),
          laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
          oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan.
VI. TIME-SHEET DAN PENCAPAIAN PRESTASI KERJA
     1. Lembar ini disampaikan oleh konsultan kepada CPMU dalam format tertentu. Lembar ini menjadi
        alat bagi CPMU dalam memantau kinerja konsultan. Format time-sheet dapat dilihat pada
        lampiran.
     2. Time-sheet ini harus ditandatangani oleh PMU sebagai bentuk pertanggungjawaban PMU dalam
        memonitor kinerja konsultan.


VII. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
     1. Buku Harian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan bentuk pencatatan terhadap segala kegiatan
        konsultan pendamping selama penugasannya yang disertai dengan berbagai dokumentasi
        pendukungnya. Buku ini mencatat jenis kegiatan dan waktunya, pihak-pihak yang ditemui, aspek-
        aspek yang dibicarakan serta hasilnya, permasalahan yang ditemui dan aspek-aspek lainnya yang
        relevan. Berbagai dokumentasi terkait dengan kegiatan tersebut dilampirkan bersama dengan
        buku harian tersebut.

   2. Buku harian ini disampaikan bersamaan dengan laporan dwi-mingguan.

   3. Metode penulisan buku harian diserahkan kepada masing-masing Konsultan Pendamping
      (misalnya: diketik untuk kemudian dijilid, ditulis tangan dalam buku tulis, dan lain sebagainya).


VIII. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU (OCCASIONALLY)
     1. Laporan sewaktu-waktu (occasional) merupakan jenis laporan yang bersifat insidental berdasarkan
        kegiatan tertentu atau permintaan dari CPMU.
     2. Laporan bersifat ringkas (kurang dari 5 halaman) dan langsung difokuskan kepada isu atau aspek
        yang perhatian pada saat itu.


IX. LAPORAN AKHIR
     1. Laporan tahunan merupakan laporan menyeluruh mengenai hasil pendampingan Konsultan
        kepada Pemda selama satu tahun penugasan.
     2. Laporan tahunan setidaknya melingkupi: pencapaian agenda pembaruan oleh Pemda, pencapaian
        rencana kerja dan deviasinya, gap antara kondisi awal (pada saat baseline) dengan kondisi saat
        ini, permasalahan selama satu tahun penugasan dan penyelesaiannya, faktor-faktor yang
        mendukung keberhasilan dan ketidakberhasilan, pembelajaran (lesson learned), serta
        rekomendasi untuk tindak lanjut pelaksanaan pendampingan dan pembaruan.
     3. Draft laporan akhir disampaikan pada minggu ke-3 akhir penugasan serta dipresentasikan kepada
        Pemda, CPMU, EA dan Bank Dunia untuk mendapatkan masukan. Laporan akhir Final
        disampaikan pada minggu ke-2 Bulan September 2009 kepada CPMU.
                                                                                                                                      FORMAT LAPORAN BASELINE




                                                 TABEL BASELINE PEMBARUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

                                               KABUPATEN/KOTA: ________________________, STATUS TANGGAL:

              (Untuk hal-hal yang bersifat spesifik, disesuaikan dengan rencana tindak pembaruan pengelolaan keuangan daerah masing-masing kabupaten/kota)




NO.   INDIKATOR                                                                KONDISI SAAT INI   KONDISI PADA AKHIR                     KETERANGAN
                                                                                                       PROYEK

A.    KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN
      Penerbitan Perda mengenai Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan
      daerah, yang sesuai (compliance) dengan PP No. 58/2005
      Penerbitan Peraturan (SK) Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur
      Penyusunan dan Pelaksanaan APBD, yang sesuai (compliance) dengan
      peraturan pemerintah pusat dan mengandung aspek-aspek pembaruan
      pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam rencana tindak
B.    KELENGKAPAN DAN REALISASI ANGGARAN
      Peraturan Kepala Daerah (atau SK) yang menyatakan bahwa:
1.    1. (i) Pembukaan Rekening Bank, untuk menerima atau menyerap dana
         publik, hanya dapat dilakukan dengan otorisasi Kepala Daerah
         (ii) Setiap Kepala SKPD harus menyerahkan laporan triwulanan
         kepada BPKD/Dinas Keuangan dan Kepala Daerah dengan
         mencantumkan: nama, lokasi dan saldo dari semua rekening bank atas
         nama SKPD/PejabatSKPD terkait
      2. Pengalokasian sejumlah persentase APBD untuk mendukung
         kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui proses perencanaan
         pembangunan yang partisipatif ( diusulkan bahwa persentase pada
         awal proyek adalah 5 % dan menjadi 10 % pada akhir proyek)
2.    a. Pemberian otorisasi kepada pejabat pemerintah daerah untuk
         membuat revisi APBD atau target tengah-tahun dengan syarat masih
         berada dalam batasan keuangan yang telah ditentukan sebelumnya,
         serupa dengan otorisasi yang diberikan kepada pejabat pemerintah di
         tingkat pusat
      b. Peraturan daerah yang menjelaskan secara spesifik mengenai kriteria
         untuk pengeluaran (pembelanjaan) yang dibiayai dari Belanja Tidak
         Tersangka (contingency budget) serta prosedur yang mengatur
         otorisasi dan komitmen penggunaan dana tersebut
C.    PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN ANGGARAN
1.    Penerbitan SK (atau Peraturan) Kepala Daerah yang mensyaratkan
      bahwa Kepala SKPD harus mengeluarkan Laporan Pertanggung-jawaban
      Tahunan kepada Kepala Daerah, dengan salinan dikirim kepada
      Bawasda/Inspektorat, sesuai dengan peraturan yang berlaku
2.    Laporan Pertanggung-jawaban Tahunan tersebut harus memuat
NO.   INDIKATOR                                                                   KONDISI SAAT INI   KONDISI PADA AKHIR   KETERANGAN
                                                                                                          PROYEK
      pernyataan bahwa seluruh pendapatan yang terkumpul dan sumbangan
      yang diterima langsung disimpan ke dalam rekening bank milik Kas
      Daerah yang sudah mendapatkan otorisasi (hal ini tidak berlaku untuk
      BUMD)
3.    a. Pemberian instruksi kepada Bagian Keuangan untuk melakukan
         rekonsiliasi secara periodik dan menyeluruh terhadap rekening kas yang
         meliputi catatan akunting, rekening koran, dan bukti-bukti penerimaan
         dana (baik yang sementara maupun actual)
      b. Perbaikan fungsi ‘check and balances’ pada Kas Daerah dengan cara
         menghentikan praktek yang menempatkan Kas Daerah dengan fungsi
         yang sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD)
      c. Penerbitan SK (atau Peraturan) Kepala Daerah mengenai pemisahan
         fungsi secara jelas antara Bagian Keuangan (yang seharusnya
         bertanggungjawab untuk mengeluarkan surat perintah membayar/SPM)
         dan Kas Daerah
      d. Pmberian instruksi kepada Kas daerah untuk tidak menerima, menyerap
         atau menyimpan uang tunai
D.    PENGELOLAAN PENDAPATAN
1.    Penerbitan SK (atau Peraturan) Kepala Daerah mengenai keharusan
      bahwa setiap pembayaran pajak dan pembayaran lainnya harus langsung
      disetorkan oleh pembayar (pajak dan lainnya) kepada rekening bank milik
      pemda, kecuali untuk pembayaran-pembayaran yang nilainya kecil seperti
      retribusi parkir, tiket masuk musium, dan lainnya
2.    Penggunaan bukti tanda-terima (bon, dan lainnya) yang dilengkapi dengan
      nomor berseri untuk setiap penerimaan yang diterima oleh pemda
E.    SISTEM AKUNTING DAN PELAPORAN
1.    Penerbitan SK (atau Peraturan) Kepala Daerah untuk menjamin
      penyelesaian dan publikasi laporan realisasi anggaran pada paling lambat
      dua bulan setelah triwulan berakhir
2.    Penerbitan SK (atau Peraturan) Kepala Daerah mengenai akses publik
      dan masyarakat madani mengenai rincian anggaran, informasi program,
      laporan realisasi anggaran dan keuangan tahunan serta laporan
      tindaklanjut audit dari SKPD terkait (yang diaudit)
F.    PENINGKATAN MEKANISME KONTROL, AUDIT DAN UMPAN BALIK
      Penerbitan Peraturan Daerah mengenai keharusan penyerahan salinan
      laporan audit Bawasa kepada DPRD
GARIS BESAR LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE
KABUPATEN/KOTA:
(Baseline Assessment Report, untuk bagian Deskripsi, main text tidak boleh lebih dari 10 halaman)

1. Status Pencapaian Agenda Pembaruan Pengelolaan Daerah (status per 1 Oktober 2008)
   Diuraikan berdasarkan aspek-aspek dalam Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah. Deskripsi
   memuat indikator proses dan output dengan cakupan: (i) proses/kegiatan yang telah/sedang dilakukan
   oleh Pemda serta metodenya untuk mendukung pencapaian suatu aspek pembaruan; (ii) stakeholder
   yang terlibat dan dinilai sesuai tingkat kepentingan dan keefektifannya serta aktor yang memimpin
   aspek pembaruan tersebut (focal point); (iii) sumber-daya yang digunakan (anggaran, pelatihan untuk
   peningkatan kapasitas, dan lainnya) serta sumbernya; (iv) periode waktu yang dapat menggambarkan
   perubahan perilaku (mengetahui-memahami-melakukan); (v) kendala dan hambatan serta tindak lanjut
   penyelesaiannya; (vi) pelajaran yang bisa diambil dari proses tersebut

2. Kajian terhadap Kerangka Hukum dan Kelembagaan. Fokus kepada: (i) kesesuaian Perda dengan
   peraturan perundangan nasional; (ii) (potensi) operasionalisasi Perda terkait dengan kelembagaan
   untuk BPKD/Dinas Keuangan dan Bawasda/Inspektorat; (iii) aspek-aspek yang mungkin tidak sejalan
   dengan peraturan perundangan nasional serta rekomendasi untuk Pemda dalam melaksanakan aspek
   pembaruan (mendorong Pemda untuk secara kreatif menjalankan aspek pembaruan).

3. Kajian mengenai Isu-isu yang bersifat Cross-cutting: (i) transparansi dan akuntabilitas dalam
   pengelolaan keuangan daerah, dan (ii) partisipasi publik dalam perencanaan dan penganggaran.

4. Kesimpulan, Rekomendasi dan Rencana pendampingan konsultan
                                                                                                                           FORMAT RENCANA KERJA


                                             RENCANA KERJA TAHUNAN KONSULTAN PENDAMPING
                                                 PERIODE SEPTEMBER 2008-31 AGUSTUS 2008

                                                                                           OUTPUT                JADWAL            KETERANGAN
NO.   KEGIATAN KONSULTAN PENDAMPING           METODE       PEMDA      INPUT PEMDA
                                               KERJA       MITRA                    KONSULTAN       PEMDA   B1     B2     B…

A.    KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN




B.    KELENGKAPAN DAN REALISASI ANGGARAN




C.    PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
      ANGGARAN




D.    PENGELOLAAN PENDAPATAN




E.    SISTEM AKUNTING DAN PELAPORAN




F.    PENINGKATAN MEKANISME KONTROL, AUDIT
      DAN UMPAN BALIK




Disampaikan oleh:                              Diketahui dan Disetujui oleh:                    Tanggal:




(Nama Lengkap Konsultan)                       (Kepala PMU)
                                                                                                                                      FORMAT RENCANA KERJA


                                                        RENCANA KERJA TRIWULANAN KONSULTAN PENDAMPING

                                                                 Periode: ______________________________

NO.   KEGIATAN KONSULTAN PENDAMPING (Hanya                                                                      OUTPUT                JADWAL        KETERANGAN
      mencantumkan kegiatan rinci yang terkait dengan   METODE     PEMDA      INPUT PEMDA    INDIKATOR
                                                         KERJA     MITRA                       PROSES    KONSULTAN       PEMDA   M1     M2     M…
      kegiatan dalam rencana kerja tahunan yang akan
      diselesaikan dalam tiga bulan pertama)

A.    KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN




B.    KELENGKAPAN DAN REALISASI ANGGARAN




C.    PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
      ANGGARAN




D.    PENGELOLAAN PENDAPATAN




E.    SISTEM AKUNTING DAN PELAPORAN




F.    PENINGKATAN MEKANISME KONTROL, AUDIT
      DAN UMPAN BALIK




      Disampaikan oleh:                                      Diketahui dan Disetujui oleh:                  Tanggal:




      (Nama Lengkap Konsultan)                               (Kepala PMU)
                                                                                                             FORMAT LAPORAN DWI-MINGGUAN



                                                          LAPORAN DWI-MINGGUAN


NAMA KONSULTAN             : _________________________________
WILAYAH KERJA              : _________________________________
PERIODE PELAPORAN : _________________________________




I. RINGKASAN
NO.   KEGIATAN KONSULTAN                          INDIKATOR PROSES            TARGET OUTPUT      REALISASI PENCAPAIAN OUTPUT   KETERANGAN
                                              RENCANA       PENCAPAIAN   KONSULTAN       PEMDA   KONSULTAN         PEMDA
A.    KERANGKA HUKUM DAN KELEMBAGAAN




B.    KELENGKAPAN DAN REALISASI ANGGARAN




C.    PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN
      ANGGARAN




D.    PENGELOLAAN PENDAPATAN




E.    SISTEM AKUNTING DAN PELAPORAN




F.    PENINGKATAN MEKANISME KONTROL, AUDIT
      DAN UMPAN BALIK
II. DESKRIPSI (main text tidak boleh lebih dari 5 halaman)

1. Proses pelaksanaan kegiatan dan hasilnya (menjelaskan mengenai proses pendampingan yang
   dilakukan oleh konsultan pendamping terkait dengan pelaksanaan rencana kerja triwulan dan kegiatan
   yang dilakukan oleh Pemda, ‗division of tasks‘ yang jelas)
2. Analisa terhadap peran Pemda dan Stakeholders lainnya
3. Pencapaian target (input dan output) serta indikator proses (pelaksanaan kegiatan)
4. Kendala dan tindak lanjut yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul
5. Keberhasilan (prestasi) dan pembelajaran
6. Masukan dan Rekomendasi, yang mungkin dapat berpengaruh terhadap rencana kerja konsultan
7. Lampiran (berita acara, notulensi dan absensi pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto
   (gambar), laporan dan hasil yang diproduksi oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan
   oleh konsultan serta dokumen lainnya yang relevan)
                                                                                                               FORMAT TIMESHEET




                                           LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI



NAMA KONSULTAN                   : ________________________________
WILAYAH KERJA                    : ________________________________
PERIODE PELAPORAN : ________________________________




NO.       DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN                   ALOKASI WAKTU                           KETERANGAN

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.


Deskripsi mengenai Prestasi Kerja
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)




Disampaikan oleh, tanggal:                                         Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal:




(Nama Konsultan)                                                   (Kepala PMU)




KETERANGAN:

        Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut periode
         waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi adalah 1 hari penuh
         efektif, maka ditulis 0.1.
PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPKD)

                      PROCUREMENT REFORM
JENIS LAPORAN SUBSTANTIF
1. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE (Baseline Assessment Report), tenggat waktu 31 Oktober 2008
2. RENCANA KERJA Pendampingan Konsultan disertai dengan indikator pencapaian dan daftar output
   yang diharapkan (dari Konsultan dan Pemda): TAHUNAN (1 September 2008 – 31 Agustus 2009) dan
   TIGA-BULANAN (mulai September-November 2008)
3. LAPORAN HASIL PELATIHAN dan SOSIALISASI
4. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN dan lampirannya (mulai 15-30 September 2008)
5. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN (mulai 1-30 September 2008) dan TRIWULANAN (mulai
   September-November 2008) beserta lampirannya
6. TIME-SHEET (mulai 15-30 September 2008) disertai diskripsi prestasi kerja dan output terkait dengan
   kegiatan tersebut untuk periode yang dilaporkan yang disahkan oleh Kepala PMU.
7. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (mulai 15-30 September 2008)
8. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU yang bersifat ‗sesuai kebutuhan‘ (occasionally)
9. LAPORAN AKHIR (1 September 2008-Agustus 2009)


I. LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE mencakup:
     Di dalam Laporan Baseline Konsultan Pendamping Reformasi Pengadaan, minimal harus terdapat
informasi sbb:
A. Reformasi Kelembagaan
     1. Hasil review terhadap SK PAU dan substansi teknis SK tersebut, apakah telah sesuai dengan
         manual reformasi pengadaan, dan rekomendasi Konsultan
     2. Hasil review terhadap Perda/Perbup/Perwal yang terkait dengan Tupoksi instansi yang menangani
         reformasi pengadaan barang dan jasa, apakah Pemda telah menetapkan instansi teknis sebagai
         coordinator reformasi pengadaan, rekomendasi konsultan bagaimana

B. Reformasi Peraturan
    1. Hasil review terhadap SK Rencana Tindak Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan
       Rekomendasi Konsultan
    2. Hasil review terhadap SK/Perda/Perbup/Perwal mengenai mekanisme penerapan sanksi
    3. Hasil review terhadap kegiatan pelelangan dengan nilai Rp. , 50 M, apakah dilakukan dengan
       paska kualifikasi
    4. Hasil review terhadap SK/Perbup/Perwal tentang Sistem dan Prosedur atau petunjuk Teknis
       Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan Keppres 80/2003 dan perubahannya
    5. Hasil review terhadap mekanisme pengaduan dalam pengadaan apakah telah dilaksanakan sesuai
       dengan aturan dan tepat waktu masa penanganannya, berapa persen yang ditangani tepat waktu
       dan tepat sasaran, berapa jumlah pengaduan, jenis pengaduan
    6. Hasil review terhadap Perda/SK terhadap mekanisme penyampaian dan penanganan pengaduan
       dalam pengadaan dan mekanisme pencatatan pengaduan

C. Peningkatan Sistem Informasi Pengadaan
    1. Hasil review terhadap publikasi informasi pengadaan, apakah informasi pengadaan seperti
       rencana pengadaan, pengumuman pelelangan, hasil evaluasi penawaran dan penetapan
       pemenang telah diumumkan secara luas, melalui Koran, website, bulletin pengadaan, radio, dll
    2. Hasil review konsultan pendamping terhadap substansi Buletin Pengadaan dan rekomendasinya

D. Peningkatan system Audit, monitoring dan umpan balik dalam pengadaan
    1. Hasil review terhadap hasil audit Bawasda, apakah hasil audit Bawasda telah dipublikasikan dalam
       laporan audit regular Bawasda, dan bagaimana rekomendasinya
    2. Hasil review terhadap dokumen pengadaan standar yang ada di Pemda, apakah seluruh SKPD
       yang ada di Pemda menggunakan dokumen pengadaan standar yang sama dan review terhadap
       substansi dokumen pengadaan tersebut
    3. Hasil review terhadap dokumen APBD di seluruh SKPD apakah terdapat alokasi anggaran untuk
       publikasi informasi pengadaan dan capacity building staf pengadaan
    4. Hasil review terhadap pengumuman lelang di seluruh SKPD apakah ada informasi pembatasan
       terhadap peserta lelang yang harus terdaftar di wilayah setempat
    5. Hasil review terhadap SK pelibatan WPM dalam pengadaan dan rekomendasi konsultan
    6. Hasil review terhadap hasil pengamatan WPM dan rekomendasi-nya
    7. Hasil review terhadap survey tahunan, apakah Pemda telah melaksanakan survey terhadap
       rekanan dan masyarakat untuk mendapatkan response mengenai pelaksanaan pengadaan yang
       dilakukan oleh Pemda
    8. Hasil review terhadap harga satuan standar pemda, apakah harga satuan tersebut telah mengikuti
       harga pasar? Hasil review terhadap pelaksanaan pengadaan di Pemda, apakah penetapan
       pemenang di laksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal pengadaan, berapa persen yang
       mengalami keterlambatan
    9. Hasil review terhadap kemajuan pelaksanaan pengadaan di Pemda, apakah terdapat
       bagian/instansi yang memonitor pelaksanaan pengadaan, dan berapa persen yang pengadaan
       tersebut selesai tepat waktu sesuai dengan masa pelaksanaan kontrak

E. Peningkatan kapasitas Staf Pengadaan
    1. Hasil review terhadap Panitia Pengadaan, apakah seluruh staf Panitia Pengadaan telah
        mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
    2. Hasil review terhadap staf Bawasda, apakah seluruh staf Bawasda telah mempunyai sertifikat
        keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
    3. Hasil review konsultan pendamping terhadap program capacity building staf pengadaan dan staf
        Bawasda terkait dengan perolehan untuk sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah


II. RENCANA KERJA PENDAMPINGAN KONSULTAN
     Rencana kerja ini terdiri dari dua bagian, yaitu: (i) Rencana Kerja Tahunan, yang merupakan rencana
pencapaian agenda pembaruan terkait dengan penugasan pendampingan konsultan. Rencana kerja ini
menggambarkan pentahapan kegiatan dalam rangka pencapaian agenda pembaruan. Rencana kerja
tahunan ini bersifat umum, tidak rinci. Rencana kerja ini sudah diverifikasi oleh PMU (yang berarti sudah
disepakati bersama untuk pencapaiannya); (ii) Rencana Kerja Triwulan, mulai September-November
2008 berupa rencana kegiatan pendampingan konsultan terhadap Pemda, bersifat rinci, dikaitkan dengan
tahap-tahap dalam rencana kerja tahunan.

A. Rencana Kerja Tahunan
   1. Rencana kerja ini memuat: daftar kegiatan (disesuaikan dengan agenda pembaruan), tenggat
      waktu pencapaian, output yang diharapkan dari Pemda, jenis laporan terkait kegiatan,
      penanggungjawab, dan sumberdaya yang akan dipergunakan.
   2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda.
    3. Perubahan pada rencana kerja tahunan harus berdasarkan hasil supervisi, monitoring dan
       evaluasi pelaksanaan pekerjaan, yang disepakati oleh Pemda dan termuat dalam laporan tertulis
       yang disampaikan konsultan kepada CPMU.
    4. Format rencana kerja tahunan dapat dilihat pada lampiran.

B. Rencana Kerja Triwulanan
   1. Rencana kerja ini memuat kegiatan rinci konsultan untuk periode penugasan tiga bulan (terkait
      dengan rencana kerja tahunan): daftar kegiatan, instansi pemda yang menjadi mitra dalam
      melaksanakan kegiatan tersebut, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal dan tenggat waktu, jenis
      laporan terkait kegiatan, ouput dari kegiatan tersebut yang dihasilkan oleh Pemda dan sumberdaya
      yang akan digunakan. Format rencana kerja triwulanan dapat dilihat pada lampiran.
   2. Rencana kerja ini harus didiskusikan dan mendapatkan persetujuan Pemda yang menjadi mitra.
   3. Perubahan terhadap rencana kerja ini, baik berdasarkan konsultasi maupun hasil monitoring,
      harus tercatat dan dilaporkan pada laporan dwi-mingguan disertai dengan dokumen
      pendukungnya.


III. LAPORAN HASIL PELATIHAN DAN SOSIALISASI
      Laporan ini berisikan laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/lokakarya/pelatihan baik yang dilaksanakan
oleh CPMU, Pemda maupun yang difasilitasi oleh Konsultan sendiri. Susbtansi laporan mencakup :
       Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan, materi kegiatan, pembicara, siapa saja yang hadir,
         waktu pelaksanaan
       review terhadap materi kegiatan, pembicara, waktu, yang hadir
       rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan sejenis


IV. LAPORAN KEMAJUAN DWI-MINGGUAN
     1. Laporan kemajuan dwi-mingguan terdiri dari dua bagian yaitu: (i) ringkasan dan (ii) deskripsi rinci
        mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan.
     2. Ringkasan dibuat dalam format tabel, disesuaikan dengan rencana kerja triwulanan dengan
        menambahkan kolom deviasi antara rencana dan realisasi disertai dengan keterangan dan tindak
        lanjut.
     3. Deskripsi menjelaskan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, analisa terhadap peran Pemda,
        kemajuan dan hasil kegiatan, kendala yang dialami oleh Pemda dan Konsultan serta rencana
        (kesepakatan) untuk penyelesaian (tindak lanjut), keberhasilan dan pelajaran yang dapat diambil,
        dan rekomendasi.
     4. Lampiran berupa dokumen pendukung kegiatan: berita acara, notulensi dan absensi
        pertemuan/konsultasi, materi presentasi, foto-foto (gambar), laporan dan hasil yang diproduksi
        oleh Pemda terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh konsultan serta dokumen lainnya
        yang relevan.

V. LAPORAN KEMAJUAN BULANAN DAN TRIWULANAN
    Laporan kemajuan Bulanan Konsultan Individu, disusun berdasarkan target rencana kerja yang telah
disusun untuk 3 bulan pertama dan seterusnya, yang mencakup:
    a. Review antara rencana kerja dengan output yang dihasilkan selama 1 bulan, apakah target
        tercapai, dan
    b. Revisi target rencana kerja untuk bulan berikutnya serta strategi pencapaiannya
   c.   Pendampingan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh konsultan kepada Pemda
   d.   Siapa saja pihak-pihak terkait yang difasilitasi oleh konsultan
   e.   Permasalahan dan hambatan yang dialami oleh Konsultan dalam melakasanakan rencana kerja
   f.   Rekomendasi dan usulan dalam mengatasi permasalahan dalam butir e di atas.

Laporan Kemajuan Triwulanan merupakan rekapitulasi dari Laporan Bulanan, yang disertai dengan
ringkasan apa saja yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan berjalan, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi serta rekomendasi, dan rencana kerja untuk 3 bulan ke depan (yang dirinci per bulan)


VI. TIME-SHEET DAN PENCAPAIAN PRESTASI KERJA
     1. Lembar ini disampaikan oleh konsultan kepada CPMU dalam format tertentu. Lembar ini menjadi
        alat bagi CPMU dalam memantau kinerja konsultan. Format time-sheet dapat dilihat pada lampiran
     2. Time-sheet ini harus ditandatangani oleh PMU sebagai bentuk pertanggungjawaban PMU dalam
        memonitor kinerja konsultan.


VII. BUKU HARIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
     1. Buku Harian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan bentuk pencatatan terhadap segala kegiatan
        konsultan pendamping selama penugasannya yang disertai dengan berbagai dokumentasi
        pendukungnya. Buku ini mencatat jenis kegiatan dan waktunya, pihak-pihak yang ditemui, aspek-
        aspek yang dibicarakan serta hasilnya, permasalahan yang ditemui dan aspek-aspek lainnya yang
        relevan. Berbagai dokumentasi terkait dengan kegiatan tersebut dilampirkan bersama dengan
        buku harian tersebut.

   2. Buku harian ini disampaikan bersamaan dengan laporan dwi-mingguan.

   3. Metode penulisan buku harian diserahkan kepada masing-masing Konsultan Pendamping
      (misalnya: diketik untuk kemudian dijilid, ditulis tangan dalam buku tulis, dan lain sebagainya).


VIII. LAPORAN SEWAKTU-WAKTU (OCCASIONALLY)
     1. Laporan sewaktu-waktu (occasional) merupakan jenis laporan yang bersifat insidental berdasarkan
        kegiatan tertentu atau permintaan dari CPMU.
     2. Laporan bersifat ringkas (kurang dari 5 halaman) dan langsung difokuskan kepada isu atau aspek
        yang perhatian pada saat itu.


IX. LAPORAN AKHIR
     Laporan ini berisikan pelaksanaan kemajuan pekerjaan konsultan selama 1 (satu) tahun penugasan.
Apa saja yang sudah dilaksanakan, dibandingkan dengan rencana kerja. Permasalahan yang dihadapi
selama melaksanakan pendampingan kepada Pemda dan rekomendasi pada masa yang akan datang agar
proses reformasi pengadaan barang dan jasa di Pemda berjalan dengan baik
                                                                                                                                     CONTOH FORMAT RENCANA KERJA




                                            RENCANA KERJA TAHUNAN PEMBARUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


                                                                           Kondisi                2008                                   2009
NO.                         INDIKATOR OUTPUT                                                                                                                        Keterangan
                                                                           Saat Ini   Sep   Okt      Nop   Des   Jan   Peb   Mar   Apr      Mei   Jun   Jul   Ags
A.    Min. 50 % staf pengadaan, PPTK, staf Bawasda mempunyai
      sertifikasi pengadaan
      a.   Mengumpulkan informasi/data jumlah staf Pemda yang telah
           mempunyai sertifikat keahlian pengadaan
      b.   Mengidentifikasi Peraturan LKPP/SE Meneg Bapenas
           mengenai keharusan staf pengadaan yang mempunyai
           sertifikat keahlian pengadaan nasional
      c.   Mengumpulkan informasi data daftar Panitia Pengadaan di
           seluruh SKPD
      d.   Mengidentifikasi staf pengadaan yang mempunyai sertifikat
           keahlian pengadaan pemerintah
      e.   Membantu PAU dalam menyiapkan rencana program
           peningkatan keahlian staf pengadaan, staf Bawasda untuk
           TA. 2009
      f.   Membantu PAU dalam menghubungi Pelatih Pengadaan/staf
           LKPP untuk dapat melatif staf Parimo
      g.   Membantu PAU dalam melaksanakan Pelatihan Pengadaan
           (menyiapkan TOR, identifikasi staf yang akan dilatih, tempat,
           dll)
B.    Pemantapan Tim PAU
      a.   Mereview SK Pembentukan Tim PAU dan substansi SK
      b.   Memberikan rekomendasi terhadap SK dan substansi SK
           Pembentukan Tim PAU
      c.   Mensosialisasikan agenda reformasi pengadaan di Tim PAU
      d.   Mereview Rencana Tindak Reformasi Pengadaan (yang ada
           di dalam SK) yang telah ditetapkan tahun 2005
      e.   Memfasilitasi PAU dan atau Pemda dalam merevisi Perda
           tentang Organisasi Perangkat Daerah (terkait dengan PP
           41/2007) untuk memasukkan Tupoksi PAU ke dalam salah
           satu instansi/bagian yang ada di Pemda
C.    Min. 75 % dari pengaduan dapat ditangani dengan tepat dan
      sesuai dengan tanggang waktu-nya, dan dipublikasikan serta
      terdapatnya daftar sanksi
      a.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan SOP mekanisme
           peyampaian dan penanganan pengaduan khususnya yang
           terkait dengan pengadaan barang/jasa
      b.   Memfasilitasi PAU dalam mensosialisasikan SOP mekanisme
           peyampaian dan penanganan pengaduan khususnya yang
                                                                            Kondisi                2008                                   2009
NO.                         INDIKATOR OUTPUT                                                                                                                         Keterangan
                                                                            Saat Ini   Sep   Okt      Nop   Des   Jan   Peb   Mar   Apr      Mei   Jun   Jul   Ags
           terkait dengan pengadaan barang/jasa
      c.   Mengidentifikasi data pengaduan yang terkait dengan
           pengadaan barang/jasa dan penanganannya pada setiap
           SKPD
      d.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan daftar pengaduan dan
           penanganannya yang terkait dengan pengadaan barang/jasa
      e.   Memfasilitasi PAU dan Humas/Dinas Infokom untuk
           mempublikasikan daftar pengaduan dan penanganannya
           yang terkait dengan pengadaan barang/jasa
      f.   Memfasilitasi PAU dalam melaksanakan Survey Tahunan
           untuk mengetahui tanggapan rekanan dan masuyarakat
           terhadap pengadaan yang dilaksanakan oleh Pemda di TA
           2008
D.    Terdapatnya Buletin Pengadaan yang terbit Triwulanan
      a.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan Format Buletin
           Pengadaan volume 1
      b.   Memfasilitasi PAU dalam mengumpulkan daftar pengumuman
           pemenang kontrak, lingkup kegiatan, nilai pagu, nilai kontrak,
           dll
      c.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan daftar kemajuan
           pelaksanaan paket-paket kegiatan yang dilaksanakan selama
           TA 2008
      d.   Memfasilitasi PAU dalam mempublikasikan harga satuan
           terkontrak untuk pekerjaan fisik dan barang
      e.   Memfasilitasi PAU dalam mempublikasikan rencana
           pengadaan untuk TA. 2009
E.    Min 75 % dari penawaran dapat ditetapkan kontraknya secara
      tepat waktu
      a.   Mengumpulkan data paket kegiatan yang dilelangkan di
           seluruh SKPD
      b.   Memfasilitasi PAU dalam memonitor proses pengadaan di di
           masing2 SKPD
      c.   Bekerja sama dengan WPM dalam memonitor jadwal
           pelaksanaan pengadaan di masing2 SKPD
F.    Kegiatan pengadaan dapat diaudit oleh Bawasda/Inspektorat
      dan dilaporkan secara regular oleh Bawasda
      a.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan Revisi Tupoksi
           Bawasda dalam bentuk SK Walikota/Bupati/Perda untuk
           menambahkan fungsi Bawasda dalam mengaudit proses
           pengadaan
      b.   Memfasilitasi PAU dalam mensosialisasi Tupoksi Baru
           Bawasda
                                                                         Kondisi                2008                                   2009
NO.                        INDIKATOR OUTPUT                                                                                                                       Keterangan
                                                                         Saat Ini   Sep   Okt      Nop   Des   Jan   Peb   Mar   Apr      Mei   Jun   Jul   Ags
      c.   Memfasilitasi PAU untuk mempublikasikan hasil audit regular
           Bawasada
G.    Pelibatan WPM dalam Proses Pengadaan
      a.   Memfasilitasi PAU untuk sosialisasi pelibatan WPM dalam
           proses pengadaan barang/jasa
      b.   Memfasilitasi PAU dalam menyiapkan TOR, format
           pengamatan WPM, metode perekrerutan
      c.   Memfasilitasi PAU dalam seleksi WPM
      d.   Memfailitasi PAU dalam mempublikasikan hasil pengamatan
           WPM di dalam Buletin pengadaan
H.         Mereview dokumen lelang standar yang ada di tiap SKPD,
           apakah seluruh SKPD menggunakan dokumen pengadaan
           yang sama
 I.        Mereview substansi dokumen pengadaan yang digunakan di
           SKPD apakah terdapat Pasal/ atau aturan yang membatasi
           peserta lelang atau ketidaktransparanan, dll
J.         Mereview pengumuman lelang, apakah terdapat informasi
           yang membatasi peserta lelang
K.         Mereview mekanisme penerapan sanksi yang sudah
           diberlakukan di Pemda
                                                                                                               FORMAT TIMESHEET




                                           LEMBAR WAKTU KERJA DAN PRESTASI



NAMA KONSULTAN                   : ____________________________________________
WILAYAH KERJA                    : ____________________________________________
PERIODE PELAPORAN : ____________________________________________




NO.       DAFTAR KEGIATAN KONSULTAN                   ALOKASI WAKTU                           KETERANGAN

    1.
    2.
    3.
    4.
    5.
    6.
    7.


Deskripsi mengenai Prestasi Kerja
(Hal-hal yang dirasakan sebagai prestasi kerja bagi konsultan pendamping dalam periode yang dilaporan)




Disampaikan oleh, tanggal:                                         Diketahui dan Disetujui oleh, tanggal:




(Nama Konsultan)                                                   (Kepala PMU)




KETERANGAN:

        Alokasi waktu diisi dalam bentuk prosentase didasarkan pada hari, misal: 50 % ditulis menjadi 0.5. Diukur menurut periode
         waktu pelaporan. Contoh: dalam 10 hari kerja, waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan administrasi adalah 1 hari penuh
         efektif, maka ditulis 0.1.
  59     SOP Individual Consultant UIDP


                                                        CHECKLIST PEMERIKSAAN HASIL KERJA KONSULTAN
                                                  (untuk CPMU dalam memberikan rekomendasi kepada PPK setelah pemeriksaan)
       BIDANG                   : ________________________________________
       Periode Penugasan        : ________________________________________
       Nama Konsultan           : ________________________________________
       Wilayah Kerja            : ________________________________________
       Kepala PMU               : ________________________________________
NO.                JENIS LAPORAN              TGL TERIMA        KELENGKAPAN             KONSISTENSI         KUALITAS         REKOMENDASI   PEMERIKSA
1.     LAPORAN PENJAJAKAN BASELINE                                L          TL          K      TK      J      S       B
       Ringkasan                                                  L          TL          K      TK      J      S       B
       Diskripsi                                                  L          TL          K      TK      J      S       B
       Hasil Kajian                                               L          TL          K      TK      J      S       B
       Rekomendasi                                                L          TL          K      TK      J      S       B
       Lampiran                                                   L          TL          K      TK      J      S       B


2.     RENCANA KERJA TAHUNAN                                      L          TL          K      TK      J      S       B
3.     RENCANA KERJA TRIWULANAN                                   L          TL          K      TK      J      S       B
4.     LAPORAN HASIL PELATIHAN                                    L          TL                         J      S       B


5.     LAPORAN DWI-MINGGUAN
       Ringkasan                                                  L          TL          K      TK      J      S       B
       Diskripsi                                                  L          TL          K      TK      J      S       B
       Rencana monitoring dan Tindak Lanjut                       L          TL          K      TK      J      S       B
       Lampiran                                                   L          TL          K      TK      J      S       B




       KETERANGAN
       L      : Lengkap         K        : Konsisten                  J      : Jelek
       TL     : Tidak lengkap   TK       : Tidak Konsisten            S      : Sedang
                                                                      B      : Bagus
       REKOMENDASI      : DIKEMBALIKAN atau DITERIMA




       LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
60    SOP Individual Consultant UIDP




     Standar Penulisan Laporan

        1. Font Arial Narrow 12
        2. Spasi 1,5
        3. Jarak antar paragraph 0
        4. Jilid Ring Plastik Hitam
        5. Cover laporan
                 a. Untuk draft cukup dengan kertas biasa (hitam putih)
                 b. Untuk final Soft cover berwarna
                       i. Procurement : Kuning
                      ii. FM : Hijau
                     iii. GCB : Biru
        6. Apabila diperlukan dan memungkinkan, isi laporan berwarna (misal untuk foto, Tabel, Gambar dan lain
           sebagainya)




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
61    SOP Individual Consultant UIDP




                                   L A M P I R A N III
                                FORM PEMBAYARAN




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
62    SOP Individual Consultant UIDP




     Form 1.

     Kepada Yth.:

     Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran
     Belanja, Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Program Cipta Karya
     Kegiatan Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi
     Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta – Selatan



     Dengan Hormat


     Perihal         : Permintaan Pembayaran Invoice ke…………….atas Pekerjaan:
                        Konsultan     Individu       Bidang…………………..Wilayah       Kabupaten/Kota
                        …………………..Urban Institutional Development Program (UIDP) PHRD Grant No.
                        TF.053555-IND
                       _____________________________________________________________________


     Sehubungan dengan Kontrak No…………………………tanggal………..Pekerjaan: Konsultan Individu
     Bidang…………………….wilayah Kabupaten/kota…………….. Urban Institutional Development Program
     (UIDP) PHRD Grant No. TF.053555-IND, kami mohon untuk dibayarkan dalam mata Uang Rupiah sebesar
     Rp………………………….(…………………rupiah).

     Mohon dibayarkan sejumlah tersebut diatas melalui:

     Bank                    :
     Alamat                  :
     Nomor Rekening          :
     Nama                    :

     Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

     Hormat kami,




     (nama individu konsultan)




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
63    SOP Individual Consultant UIDP




     Form 2


     No……….


     KWITANSI



     Sudah terima dari     : KEPALA SATUAN KERJA/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
                             PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM CIPTA KARYA,
                             DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

     Banyaknya uang        :………………………Rupiah

     Untuk pembayaran      :Invoice ke…………Pekerjaan: Konsultan Individu Bidang………….Urban
                           Institutional Development Program (UIDP) PHRD Grant No. TF.053555-IND
                           Sesuai Kontrak No……………….tanggal…………..



     Rp…………….,-


                                                  Jakarta,………………..


                                                  Meterai


                                                  (Nama konsultan individu)




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
64    SOP Individual Consultant UIDP


     Form 3


                                 DIREKTO RAT JE NDERAL CIPTA KARYA
               CENTRAL PROJECT MANAGEMENT UNIT – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
                    Jalan Pattimura No.20, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110,
                                       Telp/Faks(021) 727 -96578

                 BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA LAPORAN BULANAN
                                 No.   /BA/CPMU-USDRP/…/2008

     Pada hari ini …….. tanggal ………. bulan ……. tahun ………., kami yang bertandatangan dibawah ini:
     1.     Tim CPMU-USDRP
            Alamat           : Jl……..
     2.     Nama             :
            Jabatan          : Konsultan Individu Bidang……………….
            Lokasi Proyek :
            Alamat           : Jl. ………..

     Kedua belah pihak bersama-sama telah mengadakan pemeriksaan dan Serah Terima Laporan bulanan
     ke……….untuk Pekerjaan konsultan individu Urban Institutional Development Program (UIDP)
     bidang………………wilayah kabupaten/kota ……………….. berdasarkan Kontrak Kerja Nomor :
     ………………………, tanggal ………2008
     Sebagai hasil pemeriksaan (terlampir) dan serah terima Laporan Bulanan Pekerjaan Konsultan Individu
     Urban Institutional Development Program (UIDP). Telah selesai dikerjakan, sehingga dapat diterima oleh
     CPMU-USDRP.

                                                                          Jakarta, ……………….2008
     1. CPMU-USDRP
     No              Tim CPMU-USDRP                       Jabatan                  Tanda Tangan
          (diisi dengan ketentuan dibawah ) *)



     2. Konsultan
     No                      Nama                        Jabatan                Tanda Tangan
      1 …………                                          ………………




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
65    SOP Individual Consultant UIDP




     *)Untuk tim CPMU USDRP konsultan menyesuaikan sebagai berikut
     Bidang pengadaan Barang dan Jasa
           1. Muhammad Reva S, ST (ketua)
           2. Agus Nefo Ssi
           3. Sunarjo S.Sos
     Bidang Keuangan Daerah
           1. Bambang Sukamto (ketua)
           2. …
           3. ……
     Bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
           1. Bhima Dananjaya, ST (ketua)
           2. Bernardi Heryawan, ST
           3. Endah T Widowati , SE
     Bidang Transparansi Partisipasi dan Akuntabilitas
          1. Elkana Catur H, ST (ketua)
          2. Yuke Ratnawulan, ST
          3. ISmet Ali




     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT
66    SOP Individual Consultant UIDP


                          4. Form 4

                         KOP PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) USDRP
                                        KAB/KOTA

     Nomor           :     ………                                                     Kab/Kota, tanggal/bulan/200x
     Lampiran    :       ----

     Kepada Yth
     Ketua CPMU USDRP
        Di Jakarta

     Perihal             :   Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Konsultan Individu Bidang …. Di
                             Kab/Kota…..



     Sehubungan dengan penugasan Saudara ….. sebagai Konsultan Individu Bidang ….. di
     Kabupaten/Kota….., maka bersama ini kami informasikan bahwa kami telah menerima dan memeriksa
     pekerjaan dari konsultan bersangkutan pada bulan ……...
     Dari hasil pemeriksaan kami terhadap laporan yang dibuat, maka perlu kami beritahukan bahwa laporan
     tersebut kami nilai telah memenuhi hal-hal yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja. Adapun beberapa hal
     yang perlu ditindaklanjuti oleh konsultan antara lain ;
                 1. (diisi sesuai hasil temuan PMU dalam laporan)
                 2. dll
     Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




                                                                       Project Management Unit
                                                                Urban Sector Development Reform Project
                                                                            Kab/Kota….



                                                                         …………………………..
                                                                            Ketua



     Tembusan :
        1. PPK Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi, Dit Bina Program
        2. Ketua Procurement Anchor Unit/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/ …. (diisi sesuai dengan instansi
           mitra masing-masing konsultan individu)
        3. Pertinggal



     LOAN-4786 IND & GRANT PHRD TF-53555 – URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1884
posted:3/1/2011
language:Indonesian
pages:66
Description: Invoice Penagihan document sample