Docstoc

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006

Document Sample
Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Berdasarkan PP39/2006 Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
    Nama                      : Dadang Solihin
    Tempat/Tgl Lahir          : Bandung 6 November 1961
    Pekerjaan                 : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
    Alamat Kantor
    Al   tK t                   Jl. T
                              : Jl Taman S      ti N
                                          Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
    Telp/Fak Kantor           : (021) 392 6248
    HP                        : 0812 932 2202
    Email                     : dadangsol@yahoo.com
    Website                   :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-
dadang-solihin.blogspot.com                           3
                        Materi
 M       b   k       ke dalam
  Menggabungkan M&E k d l
  Siklus Manajemen Pembangunan
 Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke
                           p
  Depan
 Mekanisme Monitoring dan
  Pelaporan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
  Pembangunan Tahunan
 Evaluasi Pelaksanaan Rencana
  Pembangunan Jangka Menengah
 P l
  Pelaporan



                     dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:

          Strategi
           Apakah yang dilakukan sudah benar?


          Operasi
           Apakah cara yang ditempuh sudah benar?


          Pembelajaran
           Apakah ada cara yang lebih baik?




                dadang-solihin.blogspot.com         6
          Jenis Evaluasi
    menurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante):
 dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan
 untuk memilih dan menentukan:
1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan
2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya

Tahap Pelaksanaan (on-going)
 Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai
 Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program
 Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program

       Pasca Pelaksanaan (ex post)
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post)
 dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir
 untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
   mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan
 untuk menilai:
1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan),
2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun
3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
                dadang-solihin.blogspot.com                           7
          Jenis Evaluasi
             menurut tujuan
•   Evaluasi proses:
    Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus
                                                 delivery).
    pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery)


•   Evaluasi biaya-manfaat:
                y
    Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
    penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.


•   Evaluasi dampak:
    Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
    diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
    & kelembagaan.

                dadang-solihin.blogspot.com                  8
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
•   Alasan Ekonomi
    – Memperbaiki desain & keefektifan
      program
    – Realokasi sumberdaya dari program
      yang kurang ke yang lebih efektif
•   Alasan Sosial
    Al     S i l
    – Meningkatkan transparansi &
      akuntabilitas
•   Alasan Politik
    – Meningkatkan kredibilitas
             bil keputusan
      pengambilan k



                      dadang-solihin.blogspot.com   9
   Kondisi Saat Ini dan Harapan Ke Depan
         Kondisi Saat Ini                             Harapan Ke Depan
 M
  Monev hhanya untuk kepentingan
                  t kk      ti                M       t kk     ti     L b
                                               Monev untuk kepentingan Lembaga
  instansi/lembaga lain yang lebih             sendiri
  superior                                    Sistem yang baku untuk
 Si t           k b i dari b
  Sistem merupakan bagian d i sub-             kepentingan nasional dilengkapi
  ordinasi                                     dengan kekhasan lokal.
 Menjadi beban Lembaga                       Menjadi kebutuhan
 Bagian dari kewajiban                       Bagian dari akuntabilitas dan
 Tidak ada reward tapi hanya ada              dibuka kepada publik
  punishment
                                              Menjadi bahan masukan
 Tidak adanya keterkaitan antara
                                               perencanaan ke depan
  evaluasi dan perencanaan ke depan
                                              Ada reward dan punishment
 Tidak adanya implikasi/dampak dari
                                               berdasar indikator yang jelas
  pelaksanaan kegiatan evaluasi
  dengan perencanaan
 Sangat Mahal (Biaya dan Waktu)

                            dadang-solihin.blogspot.com                          10
            Pengertian
•      g              g        g           j
    Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk
    menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
    sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
•   Monitoring: K i t mengamati perkembangan
    M it i      Kegiatan            ti  k b
    pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi,
    serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
    dapat diambil tindakan sedini mungkin.
•   Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
         k (i     t) k l      (output), d hasil (outcome)
    masukan (input), keluaran ( t t) dan h il ( t       )
    terhadap rencana dan standar.
•   Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
    depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
    memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

              dadang-solihin.blogspot.com                 11
                           g
                        Pengendalian
                                                      Pasal 2-3




 P      d li ditujukan      k    j i           i     j
  Pengendalian di j k untuk menjamin tercapainya tujuan d   dan
  sasaran pembangunan sesuai dengan rencana.
  • Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan p g
                        g               g     pengawasan.
  • Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.

   No   Pejabat Pelaksana                Obyek Pengendalian
   1. Pimpinan K/L            Pelaksanaan Renja-K/L
   2. Gubernur                 Pelaksanaan Dekonsentrasi
                               PelaksanaanTugas Pembantuan
   3. Bupati/Walikota         Pelaksanaan Tugas Pembantuan

                        dadang-solihin.blogspot.com                  12
                               g
                      Monitoring
                                    Pasal 4-10


•    Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
      – Perkembangan realisasi penyerapan dana,
        Realisasi pencapaian t
      – R li     i                 t keluaran ( t t) dan
                           i target k l       (output), d
      – Kendala yang dihadapi.
•                                                   triwulanan.
     Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan

No         Pejabat Pelaksana                   Obyek Monitoring
    1. Pimpinan K/L                                Renja K/L
                                       Pelaksanaan Renja-K/L
    2. Gubernur                         Pelaksanaan Dekonsentrasi
                                        PelaksanaanTugas Pembantuan
    3.
    3 Bupati/Walikota                  Pelaksanaan Tugas Pembantuan
    4. Kepala SKPD Provinsi            Pelaksanaan Dekonsentrasi
    5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota      Pelaksanaan Tugas Pembantuan

                         dadang-solihin.blogspot.com                   13
                              Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
                                                                                                                           Presiden
                                                                                                                           P id RI

                                           Form C                                         Form C               Men.DN
   Bupati/ Walikota                                            Gubernur
    u.p. Bappeda                                              u.p. Bappeda                                     Men.PPN
                                          10 hari setelah                                 14 hari setelah
                       5 hari setelah    triwulan berakhir                               triwulan berakhir     Men.Keu
                     triwulan berakhir                                       5 hari setelah
                                                             Form C
     Form C
                                  Form C
                                                                           triwulan berakhir                   Men.PAN                Form C
                                                   5 hari setelah triwulan berakhir
                                                                                                                                  14 hari setelah
                                                                                                                                 triwulan berakhir
                                         F
                                         Form C                                               Form C
     Kepala SKPD                                                Kepala SKPD                                      Menteri/ Ka. Lemb
    Kabupaten/ Kota                                               Provinsi
  Dana Pembantuan                            5 hari    Dana Dekonsentrasi                         5 hari                       10 hari setelah
                                                                                                                Form B
                                            setelah                                              setelah                     triwulan berakhir
   (Kabupaten/Kota)
    Form B
                                           triwulan
                                                         Form(Provinsi)
                                                              B
                                                                                                triwulan
                                                                                                             Kementerian/Lembaga
                                           berakhir                                             berakhir           Ka. Unit Org.
         Ka. Unit Kerja                                         Ka. Unit Kerja
                                                                                                                               5 hari setelah
                                                                                                                Form A
    Form A                                                   Form A                                                          triwulan berakhir


               PPTK                                                   PPTK                                      Ka. Unit Kerja K/L

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
                                    kewenangannya 2.
            sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2 Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
            pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
            dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota
                                                       dadang-solihin.blogspot.com
            melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
                                                                                                                                         14
            kewenangannya
                       (1/2
                       (
              Evaluasi (1/2)
                                      Pasal 12


1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:
1 E l     i l k         R j KL d RKP
   Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan
   berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
   Renstra-KL dan RPJM Nasional.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL:
   Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
   dari suatu program.
3.
3 Evaluasi dilakukan berdasarkan:
    sumberdaya yang digunakan;
    indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan;
                                j     p           g
    indikator dan sasaran kinerja hasil outcome untuk program.


                        dadang-solihin.blogspot.com                     15
                      (2/2
                      (
             Evaluasi (2/2)
                                      Pasal 12

4 E l       i l k                   dilakukan li      diki     kali
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dil k k paling sedikit satu k li
   dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya
   periode rencana.
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan:
    sumberdaya yang digunakan;
    indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok;
    indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program.
6 Evaluasi dilaksanakan secara sistematis obyektif dan transparan
6.                             sistematis, obyektif,   transparan.




                        dadang-solihin.blogspot.com               16
                         Renja-
                            j
                Evaluasi Renja-KL dan RKP
                                                                  Pasal 13-14


         Renja-
Evaluasi Renja-KL                                     Evaluasi RKP

1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi                     5. Menteri PPN melakukan
   pelaksanaan Renja-KL periode
               Renja KL                                       l  i l k
                                                          evaluasi pelaksanaan
   sebelumnya.                                            RKP periode
2. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian                 sebelumnya berdasarkan
                      y y g g
   sasaran sumberdaya yang digunakan,    ,                laporan hasil e a uas
                                                           apo a as evaluasi
   indikator dan sasaran kinerja keluaran                 pelaksanaan Renja-KL
   (output) untuk masing-masing kegiatan.                 tersebut.
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai              6. Menteri PPN
   pencapaian indikator dan sasaran hasil                 menggunakan hasil
   (outcome).                                             evaluasi RKP tersebut
4. Pimpinan K/L menyampaikan laporan                      guna penyusunan
   h il evaluasi pelaksanaan R j KL
   hasil    l   i l k        Renja-KL                     rancangan RKP untuk
   kepada Menteri PPN paling lambat dua                   periode dua tahun
   bulan setelah tahun anggaran berakhir.                 berikutnya.


                              dadang-solihin.blogspot.com                          17
            Evaluasi Pelaksanaan
        Rencana Pembangunan Tahunan

     Menteri/                                             Laporan Evaluasi
  Kepala Lembaga Evaluasi      Renja-KL        Evaluasi     Pelaksanaan
                                                             Renja-KL
                                                             R j KL

                     2 Bulan setelah anggaran berakhir
                                                          Laporan Evaluasi
     Menteri                      RKP                       Pelaksanaan
                    Evaluasi                   Evaluasi
   Perencanaan                                                  RKP




Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program



                           dadang-solihin.blogspot.com                       18
                      Renstra-
             Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN
                                                                        Pasal 15-16


         Renstra-
Evaluasi Renstra-KL              Evaluasi RPJMN

                                  3. Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN
1. Pimpinan K/L melakukan            mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL
   evaluasi terhadap                 tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan
   pelaksanaan program               RKP periode RPJMN yang berjalan.
   dalam Renstra-KL.
                                               p
                                  4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan
2. Hasil evaluasi tersebut           untuk menilai pencapaian pelaksanaan
   disampaikan ke Menteri            strategi pembangunan nasional, kebijakan
   PPN paling lambat                 umum, program dan kegiatan pokok, serta
   empat bulan sebelum               k      k k       i   k    b     i
                                     kerangka ekonomi makro sebagaimana
   RPJMN berakhir.                   ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode
                                     berjalan.

5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pimpinan K/L dapat mengajukan usulan
   perubahan program kepada Menteri PPN.


                             dadang-solihin.blogspot.com                        19
         Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Menteri/                                             Laporan Evaluasi
               Evaluasi Renstra-KL E l
                                   Evaluasi
                                          i                Pelaksanaan
 K   l Lembaga
 Kepala L b
                                                           Renstra-KL

                    4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
                                                          Laporan Evaluasi
     Menteri                    RPJMN                       Pelaksanaan
                   Evaluasi                   Evaluasi
   Perencanaan                                                RPJMN
                                      Usul Perubahan Program



Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program



                          dadang-solihin.blogspot.com                        20
dadang-solihin.blogspot.com   21
                        Pelaporan
                                                        (Penjelasan PP 39/2006)

Tujuan Pelaporan                     Periode Pelaporan

                                       Berkala setiap 3 bulan
  Untuk memberikan
                                        (triwulan) dan 6 bulan
   informasi yang cepat,
                                        (semester) atau tahunan.
   tepat, dan akurat kepada
   stakeholders sebagai                Berjenjang dari satu unit kerja
   bahan pengambilan                      li bawah d l
                                        paling b                 t
                                                     h dalam suatu
   keputusan sesuai                     organisasi sampai kepada
   dengan kondisi yang                  pucuk pimpinan organisasi,
   terjadi serta penentuan              serta dari satu tingkat
   kebijakan yang relevan.              pemerintahan kepada tingkat
                                        pemerintahan yang lebih tinggi.

  Pelaporan dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif
   (melalui media cetak/elektronik) maupun pasif (melalui internet).


                          dadang-solihin.blogspot.com                        22
         Permasalahan Umum
Masalah yang terjadi pada setiap i
M   l h         j di d                i k      l berupa:
                             i instansi sektoral b
•   Data yang tersedia tidak lengkap dan kualitas data kurang memadai.
•              didapat,
    Data sulit didapat hampir semua instansi baik di Kabupaten/Kota
    maupun di provinsi harus melakukan “jemput bola” untuk mendapatkan
    data.
•                terlambat,
    Data datang terlambat hal ini dialami baik Kabupaten/Kota dengan
    kecamatan, atau provinsi dengan Kabupaten/Kota;
•   Beberapa instansi, terutama instansi yang berhubungan dengan pusat
    (misalnya Dinas Kesehatan) terlalu diberi beban membuat berbagai
    macam laporan.
•   Kebijakan pusat berkaitan dengan pelaporan cukup banyak dan
    terkadang terjadi t
    t k d                     ti dih kebijakan t       t kementerian
              t j di tumpang-tindih k bij k antara satu k       t i
    dengan kementerian lainnya.


                          dadang-solihin.blogspot.com                    23
Hambatan dalam Transmisi Data Sektoral

•   Dampak otonomi daerah. Dalam Otda tidak ada kewajiban
    Kabupaten/Kota melaporkan hasil kegiatan kepada provinsi.
•   Keterbatasan kemampuan organisasi/staf dalam melakukan
          l h dan     li i data.
    pengolahan d analisis d t
•   Terbatasnya dana dan fasilitas untuk melakukan pengumpulan
    data di lapangan.
              p g
•   Terjadi ‘ego sektoral’ dan “ego bidang” dalam melakukan
    pendistribusian data sektoral,
•   Untuk berbagai d
    U kb b                h luas wilayah d k d
                   i daerah, l    il                       fi
                                       h dan keadaan geografis
    (e.g. Kalimantan Timur, NTB, NTT, dll)
•   Kebijakan pusat berkaitan dengan data dan pelaporan




                        dadang-solihin.blogspot.com              24
                   Rekomendasi
1.         l       i j kembali i
1 K/L perlu meninjau k b li sistem pengumpulan dl data yang sudahd h
   lama (“legacy systems”) yang diterapkan di lapangan dan di tingkat
   Kabupaten/Kota, untuk mengeliminasi duplikasi, mengfokus pada
   indikator prioritas, dan untuk mengurangi beban pencatatan dan
   pelaporan untuk petugas lapangan.
2.           meng- phase-out                      parallel,
2 K/L perlu meng-”phase-out” sistem data yang parallel dan
   menyatukannya ke dalam sistem “satu pintu” di mana data hanya di-
   enter satu kali ke dalam database terintegrasi.
3. K/L perlu menerbitkan dokumentasi mengenai definisi indikator yang
   mereka gunakan, bagaimana mereka mengukur hal tersebut, dan
   memberikan penjelasan ( p
                p j                       )     g p
                            (kepada umum) mengapa data untuk
   indikator yang mirip dapat berbeda antara survei dan pencatatan di
   instansi lapangan.


                         dadang-solihin.blogspot.com                25
                   Rekomendasi
4. K/L utama dan BPS perlu mendiskusikan konvergensi dan
   penggunaan format data yang lebih standar dan umum antar
   database dengan data daerah.
5. BPS perlu memulai suatu crash program multi-tahun untuk
   meningkatkan metodologi proyeksi penduduk untuk Kabupaten/Kota,
   termasuk rincian umur dan time series yang di-update secara
   p
   periodik.
6. BPS perlu memainkan peran depan di Sistem Statistik Indonesia,
   dengan melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan
                                              data.
   kesadaran atas komparabilitas dan kualitas data
    Cara yang tepat untuk memulai kegiatan seperti itu adalah dengan
     menerbitkan “catatan teknis” tentang komparabilitas data sektoral,
     terutama antara data yang BPS memperoleh melalui survei dan
     data sektoral dari fasilitas di lapangan (seperti Puskesmas,
     Sekolah, dll).
                         dadang-solihin.blogspot.com                 26
                 Rekomendasi
7. Tanggungjawab utama terhadap peningkatan kualitas dan
   ketersediaan d t yang disediakan oleh SKPD ada di t
   k t    di    data     di di k     l h       d     tangan
   SKPD sendiri.
    Proses pe g a a ada a sua u p oses iteratif, da membuka
       oses peningkatan adalah suatu proses e a , dan e bu a
     akses terhadap data kepada umum hanyalah langkah pertama
     dalam suatu proses panjang (long march) untuk meningkatkan
               data
     mutu dari data.
8. K/L perlu meneruskan pengembangan sistem yang memungkinkan
   untuk mengirim data dari Kabupaten/Kota langsung ke pusat
   melalui internet.
9. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu
   “national virtual network”, yang melayani semua sektor, agar
    national         network ,
   semua SKPD dapat mempunya akses internet untuk meng-upload
   data ke website sektoral.

                       dadang-solihin.blogspot.com                27
                  Rekomendasi
10. Pemerintah Pusat perlu mendukung pengembangan suatu
                                         Kabupaten/Kota,
    sistem database nasional dengan data Kabupaten/Kota dengan
    akses umum pada sebagian atau seluruh data tersebut.
11. Instansi tingkat provinsi ditugaskan dengan meng-upload data
    Kabupaten/Kota ke web untuk Kabupaten/Kota yang belum dapat
    melaksanakannya sendiri.
12.
12 Setiap SKPD sebaiknya mengembangkan akses terhadap data
    antar unit/bidang yang ada di SKPD (mis. dengan LAN).
13. Permerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan penggunaan
    earmarked funding (dana dekon atau TP) untuk meningkatkan
    pengumpulan data yang diperlukan pada Tk pusat dan yang
    diabaikan oleh pemerintah daerah.
                   p
14. SKPD perlu mempertimbangkan untuk menempatkan tenaga
    yang melaksanakan pengolahan data pada posisi fungsional.

                       dadang-solihin.blogspot.com               28
                  Rekomendasi
15. SKPD perlu mengalokasikan sebagian dari dana yang tersedia
        kk i       data pada perbaikan k li
    untuk kegiatan d       d    b ik kualitas d       dengan
                                                data, d
    memperbandingkan data tsb dengan data lama dan menilai
    apakah data seperti itu mungkin, serta menginvestigasi hal-hal
    apa yang dapat menyebabkan bahwa data tsb sulit dipercaya.
16. Instansi Pemerintah Pusat dan SKPD perlu mengembangkan
                                                    data,
    ketreampilan dari staf yang ditugaskan mengolah data agar
    mereka lebih mampu untuk menyediakan data dengan kualitas
    yang baik.
17. Data tingkat Kabupaten/Kota perlu dilepaskan kepada umum
    secara cepat.
   Peningkatan kualitas akan tercapai lebih cepat melalui umpan
    balik dari berbagai pengguna data, daripada menyimpan data tsb
    untuk jangka waktu tak tertentu.

                        dadang-solihin.blogspot.com                  29
                   Rekomendasi
                                 (           y        )
18. Buku data statistik tahunan (statistical yearbooks) untuk
    Kabupaten/Kota perlu disediakan dalam bentuk PDF pada
    website instansi sektoral tingkat pusat, sehingga dapat di-
    download oleh para pengguna.
20. Pemerintah Pusat sebaiknya memberikan tugas pembantuan
    kepada provinsi untuk memfasilitasi pengumpulan, transmisi dan
    diseminasi data sektoral.
    di   i   id t     kt l
21. Pemda dapat mempertimbangkan untuk menetapkan peraturan
    y g
    yang menentukan j            prosedur untuk data sharing,
                      jadwal dan p                         g,
    sebagai dasar kerjasama antar instansi dalam suatu
    pemerintahan, dan antar pemerintah pada tingkatan administratif
         berbeda.
    yang berbeda




                         dadang-solihin.blogspot.com                  30
dadang-solihin.blogspot.com   31

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: monev
Stats:
views:280
posted:2/24/2011
language:Indonesian
pages:31
Description: The World Bank Lokakarya Pertukaran Informasi M&E di Aryaduta Hotel-Jakarta, 24 Februari 2011