; implementasi sertifikasi guru
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

implementasi sertifikasi guru

VIEWS: 948 PAGES: 8

  • pg 1
									                                        DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                            UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                     FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                          Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

                                           RENCANA JUDUL SKRIPSI
                                JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FISIP UNPAD

NAMA          :             IRMA MUTHIA ARJUNI
NPM           :             170110070035
RENCANA JUDUL :             IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN OLEH DINAS
                            PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH

             Variabel Bebas                                        Teori                                  Referensi
      Dimensi pertama yang menjadi pokok            Kebijakan   publik    merupakan     suatu Buku :
perhatian Administrasi Negara ialah public    keputusan pemerintah yang dilakukan dengan        Edwards III, George C. 1980.
policy. Bidang kajian ini amat penting        maksud untuk mengatasi masalah publik (public     Implementing Public Policy.
dalam Administrasi Negara karena selain       problem) dan mewujudkan tujuan pemerintah         Congresinal: Quartely Press
ini menentukan arah umum yang harus           atau negara yang tertulis dalam peraturan
ditempuh    untuk     mengatasi     isu-isu   perundang-undangan serta memiliki cara-cara       Nugroho,      Riant.     2004.
masyarakat, ia pun dapat digunakan pula       atau kegiatan yang harus dilakukan untuk          Kebijakan Publik: Formulasi,
untuk     menentukan     ruang     lingkup    mencapai tujuan dari dibuatnya kebijakan publik   Implementasi dan Evaluasi.
permasalahan     yang     dihadapi     oleh   itu sendiri.                                      Jakarta: PT Gramedia
pemerintah.
                                                   Thomas R. Dye dalam bukunya yang              Santosa,     Pandji.     2008.
      Salah satu contoh permasalahan yang     berjudul    Understanding      Public    Policy,   Administrasi Publik, Teori dan
dihadapi pemerintah tersebut adalah           mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah :          Aplikasi Good Governance.
permasalahan pendidikan sebagai salah satu          “whatever goverment choose to do or not to   Bandung: PT Refika Aditama
aspek penting pembangunan bangsa                   do”. “Kebijakan adalah setiap pilihan
Indonesia. Berbagai kebijakan telah                tindakan atau keputusan pemerintah apapun     Wahab, Solichin A. 2002.
dikeluarkan     oleh   pemerintah    guna          bentukny termasuk untuk tidak melakukan       Analisis Kebijaksanaan: dari
memajukan dan meningkatkan kualitas                apa-apa.” (Santosa, 2008:27)                  Formulasi ke Implementasi
pendidikan di negara ini, termasuk                                                               Kebijaksanaan        Negara.
kebijakan yang beberapa tahun belakangan          Carl J. Friedrick memberikan definisi          Jakarta: Bumi Aksara


                                                                                                                                  1
                                        DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                            UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                     FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                          Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

ini menjadi perbincangan hangat di kebijakan sebagai berikut:
kalangan tokoh pendidik tanah air, yaitu            ”Kebijakan ialah suatu tindakan yang
kebijakan sertifikasi guru yang bertujuan           mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh    Dokumen:
untuk       meningkatkan        mutu      dan       seseorang, kelompok, atau pemerintah        Undang-Undang         Republik
profesionalitas guru, sehingga diharapkan           dalam lingkungan tertentu sehubungan        Indonesia Nomor 14 Tahun 2005
akan menghasilkan sumber daya manusia               dengan      adanya      hambatan-hambatan   tentang Guru dan Dosen.
yang berkualitas.                                   terntentu seraya mencari peluang-peluang
                                                    untuk mencapai tujuan atau mewujudkan       Peraturan Pemerintah Republik
                                                    sasaran yang diinginkan”. (Wahab, 2002:3)   Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
Realitas dan Data                                                                               tentang     Standar  Nasional
Dari observasi awal yang dilakukan peneliti         Kebijakan publik dapat dikatakan sebagai    Pendidikan.
mengenai        Implementasi       Kebijakan keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan
Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Oleh Dinas hukum yang bersifat mengikat bagi pemerintah          Peraturan Pemerintah Republik
Pendidikan Kota Payakumbuh, peneliti dan publik. Artinya kebijakan publik pasti                 Indonesia Nomor 74 Tahun 2008
menemukan beberapa indikasi masalah mempunyai payung hukum guna melindungi                      tentang Guru.
sebagai berikut :                              proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan
1. Kurangnya komunikasi baik antara publik itu sendiri sehingga dapat dilaksanakan              Peraturan Menteri Pendidikan
    panitia sertifikasi guru dengan guru dengan baik dan semestinya.                            Nasional Nomor 16 Tahun 2005
    peserta sertifikasi, hal ini terlihat dari                                                  tentang Standar Kualifikasi dan
    sosialisasi yang seharusnya dilakukan           Hal ini sesuai dengan pendapat pendapat     Kompetensi Pendidik.
    oleh panitia sertifikasi guru ke sekolah- Mazmanian dan Sebastian yang dikutip oleh
    sekolah            dan           langsung Pandji Sentosa dalam bukunya yang berjudul        Peraturan Menteri Pendidikan
    menginformasikan penetapan peserta Teori Administrasi Publik dan Aplikasi Good              Nasional Nomor 10 Tahun 2009
    dan pengisian dokumen portofolio Governance :                                               tentang Sertifikasi bagi Guru
    kepada kepala sekolah serta guru                Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan   dalam Jabatan.
    peserta dan menginformasikan secara             keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
    langsung kepada seluruh peserta                 bentuk undang-undang, namun dapat pula
    sertifikasi     guru.      Tapi      pada       bentuk perintah-perintah atau keputusan-
    kenyataannya panitia sertifikasi guru           keputusan eksekutif yang penting atau


                                                                                                                                  2
                                        DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                            UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                     FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                          Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

   hanya melakukan sosialisasi dengan              keputusan    peradilan.     Keputusan    ini
   mengumpulkan         seluruh     peserta        mengidentifikasikan masalah yang ingin
   sertifikasi tanpa langsung ke sekolah-          ditangani, menyebutkan secara tegas tujuan
   sekolah dan sosialisasi hanya terjadi           yang akan dicapai dan berbagai cara untuk
   sekali tanpa berkelanjutan guna                 menstrukturkan proses implementasinya.
   mengontrol pengisian portofolio.                Proses ini berlangsung setelah melalui
                                                   sejumlah tahapan-tahapan tertentu, biasanya
2. Sosialisasi      pengisian     dokumen          diawali dengan tahapan pengesahan undang-
   portofolio yang dilakukan oleh panitia          undang, kemudian output kebijakan dalam
   sertifikasi guru, tidak secara detail.          bentuk pelaksanaan keputusan-keputusan
   Adapun dokumen portofolio yang berisi           tersebut oleh kelompok sasaran, dampak
   berbagai kompetensi guru tidak                  nyata baik yang dikehendaki atau tidak dari
   diinformasikan secara lengkap misalkan          output tersebut, dampak keputusan sebagai
   untuk pendidikan dan pelatihan (jenis           dipersepsikan oleh badan-badan sebagai
   pendidikan dan pelatihan yang sesuai            yang mengambil keputusan, dan akhirnya
   dengan atau tidak dengan mata                   perbaikan-perbaikan     terhadap    undang-
   pelajaran), karya pengembangan profesi          undang atau peraturan yang berlaku.
   (jenis karya tulis dan karya tulis yang         (Santosa, 2008 : 42)
   berhubungan dengan mata pelajaran
   serta penelitian), pengalaman organisasi         Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah
   bidang pendidikan dan sosial serta          agar mewujudkan tujuan suatu pemerintahan
   keikutsertaan dalam forum ilmiah.           khususnya dan negara pada umumnya sehingga
   Selain itu juga panitia sertifikasi guru    dapat membawa hasil (output)¸ manfaat
   tidak menginformasikan berapa skor          (outcome) dan dampak (impact) yang positif bagi
   yang didapat untuk masing-masing            masyarakat, pemerintah dan negara. Esensi dari
   jenis portofolio. Hal ini menurut penulis   kebijakan   publik    terletak  pada    proses
   berdampak kepada tingkat kelulusan          implementasinya.
   peserta sertifikasi.
                                                   Menurut     Kamus      Webster     (Webster


                                                                                                  3
                                           DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                               UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                        FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                             Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

     Tabel Kelulusan Peserta Sertifikasi Guru     Dictionary) yang dikutip Wahab, definisi
     Kota Payakumbuh Tahun 2010                   implementasi :
 N      Jenjang    LULUS PLPG TIDAK
 O    Pendidikan                      LULUS
                                                       “To implement to provide the means for
 1    TK              2         3        -             carrying out, to give practical effect”
 2    SD              67       57        -             “Mengimplementasikan                    berarti
 3    SMP             80       30        -             menyediakan sarana untuk melakukan
 4    SMA             18       11        1             sesuatu dan untuk menimbulkan dampak
 5    SMK             19       10        1             dan akibat terhadap sesuatu (Wahab, 2002 :
     (Sumber: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh,
                                                       64)
     2010)

     Dari data diatas dapat dilihat bahwa              Sebagus apapun suatu kebijakan publik jika
     masih banyak peserta sertifikasi yang        tidak dilaksanakan maka tidak akan membawa
     tidak lulus sehingga harus mengikuti         manfaat bagi publik. Sebaliknya, sesederhana
     Pendidikan dan Latihan Profesi Guru          apapun suatu kebijakan publik jika dilaksanakan
     (PLPG). Hal ini dikarenakan oleh tidak       maka akan membawa manfaat dan dampak positif
     lengkapnya       portofolio      yang        bagi publik atau masyarakat. Oleh karena itu,
     dikumpulkan dan point yang dicapai           penekanan kebijakan publik terletak pada proses
     untuk memenuhi syarat lulus masih            implementasi atau pelaksanaannya. Hal ini sesuai
     belum mencukupi.                             dengan pendapat Udoji mengenai implementasi
                                                  kebijakan publik, yaitu :
3. Kurangnya         pemahaman   panitia               “The execution of policies is an important
   sertifikasi guru dalam melaksanakan                 than policy making. Policies will dream or
   tugasnya, karena tugas tesebut diluar               blue print the file jackets unless they are
   dari tugas pokok sebagai pegawai                    important”.
   Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh.                   “Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang
   Panitia     sertifikasi  guru  hanya                penting daripada pembuatan kebijakan.
   melaksanakan apa yang ditugaskan                    Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa
   sebagai panitia, tanpa mengetahui                   impian dan rencana bagus yang tersimpan
                                                       rapi     dalam       arsip    jika     tidak


                                                                                                         4
                                     DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                         UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                  FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                       Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

secara kesleuruhan tentang sertifikasi         diimplementasikan”. ( Santosa, 2008 : 42)
guru dalam jabatan, terutama mengenai
persyaratan     pengisian    portofolio.         Dalam bukunya Kebijakan Publik, Riant
Padahal     panitia sertifikasi    guru    Nugroho (2004: 158) menyebutkan bahwa
kabupaten/kota adalah instansi langsung    implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah
berhadapan dengan para peserta             “cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai
sertifikasi untuk mensosialisasikan        tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang”.
informasi dari LPTK atau dinas             Ditambahkan         pula,       bahwa   untuk
pendidikan provinsi.                       mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua
                                           pilihan langkah yang ada, yaitu: langsung
                                           mengimplementasikan dalam bentuk program
                                           atau melalui formulasi kebijakan derivat atau
                                           turunan dari kebijakan publik tesebut.

                                                 Suatu kebijakan publik pasti ada yang
                                           berhasil atau gagal. Hal ini sangat bergantung
                                           pada bagaimana proses implementasinya di
                                           lapangan. Oleh karena itu, perlu beberapa
                                           indikator untuk mengukur dan menilai
                                           implementasi keberhasilan suatu kebijakan, salah
                                           satunya adalah model implementasi kebijakan
                                           publik yang dikemukakan oleh George C. Edward
                                           III (1980) dalam bukunya Implementing Public
                                           Policy, terdapat 4 syarat suksesnya pelaksanaan
                                           kebijakan yaitu :
                                                 1. Communication
                                                 2. Resource
                                                 3. Disposition
                                                 4. Bureaucratic Structure


                                                                                              5
              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                  UNIVERSITAS PADJADJARAN
           FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

                    (Edward, 1980 : 17)




                (Sumber : George III Edward : Implemeting
                Public Policy, 1980)

                     Adapun penjelasan mengenai indikator
                keberhasilan implementasi kebijakan publik
                menurut George C. Edward III adalah sebagai
                berikut :
                     1. Komunikasi
                          Keberhasilan implementasi kebijakan
                          mensyaratkan     agar     implementor
                          mengetahui apa yang harus dilakukan.
                          Apa yang menjadi tujuan dan sasaran
                          kebijakan harus ditransmisikan kepada


                                                                       6
              DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                  UNIVERSITAS PADJADJARAN
           FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

                       kelompok sasaran (target group)
                       sehingga akan mengurangi distorsi
                       implementasi. Apabila tujuan dan
                       sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau
                       bahkan tidak diketahui oleh kelompok
                       sasaran, maka kemungkinan akan terjadi
                       resistensi dari kelompok sasaran.
                    2. Sumber Daya
                       Walaupun        isi    kebijakan    sudah
                       dikomunikasikan secara jelas dan
                       konsisten,        tetapi      implementor
                       kekurangan          sumberdaya      untuk
                       melaksanakan,        implementasi    tidak
                       berjalan secara efektif. Sumberdaya
                       tersebut dapat berwujud sumber daya
                       manusia,          yakni        kompetensi
                       implementor, dan sumberdaya finansial.
                       Sumberdaya adalah faktor penting untuk
                       implementasi kebijakan agar efektif.
                       Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya
                       tinggal di atas kertas menjadi dokumen
                       saja.
                    3. Disposisi
                       Disposisi adalah watak dan karakteristik
                       yang dimiliki oleh implementor, seperti
                       komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
                       Apabila implementor memiliki disposisi
                       yang baik, maka dia akan dapat
                       menjalankan kebijakan dengan baik


                                                                       7
                                   DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
                                       UNIVERSITAS PADJADJARAN
                                FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
                     Jln. Raya Bandung-Sumedang Km.21 Jatinangor 45363 Tlp. (022) 7796626

                                            seperti yang diinginkan oleh pembuat
                                            kebijakan. Ketika implementor memiliki
                                            sikap atau perspektif yang berbeda
                                            dengan pembuat kebijakan, maka proses
                                            implementasi juga menjadi tidak efektif.
                                         4. Struktur Birokrasi
                                            Struktur birokrasi yang bertugas
                                            mengimplementasikan           kebijakan
                                            memiliki pengaruh yang signifikan
                                            terhadap implementasi kebijakan. Aspek
                                            struktur yang memegang peranan
                                            penting dari setiap organisasi seperti
                                            kemudahan prosedur kebijakan dan
                                            koordinasi antara pihak yang terlibat
                                            dalam implementasi kebijakan. Jika
                                            aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi
                                            dengan baik makan implementasi
                                            kebijakan dapat berjalan dengan baik.

      Berdasarkan masalah penelitian dan Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Oleh Dinas
faktor penyebab di atas, maka penulis Pendidikan Kota Payakumbuh
mengajukan judul skripsi sebagai berikut:

                                                                                        Jatinangor, Februari 2011
                                                                                            Sekretaris Jurusan



                                                                                        Nina Karlina, S.IP., M.Si
                                                                                       NIP. 19711104 200212 1 001

                                                                                                                    8

								
To top
;