Intellectual Capital Perbankan by pyj12725

VIEWS: 41 PAGES: 21

More Info
									                  Mendorong Proses Perencanaan Pembangunan,
                                       dan
                       Intellectual Property Development

                           Ir. Tjahjokartiko Gondokusumo
                                   National Planner

                                    Viewpoints

Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) telah dibentuk oleh para pemegang
kepentingan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Jabatan Fungsional
Perencana (JFP) pada tanggal 6 Desember 2005. Kyoto Protocol, dan Basel Capital
Accord menjadi tantangan dibentuknya AP2I. Ringkasnya, sesuai dengan anggaran dasar
AP2I, Perencana mempunyai tugas utama untuk berpartisipasi:
   I. Memperkuat Pilar Pendidikan yang dibutuhkan Perencana
   II. Memperkuat Pilar Proses Perencanaan
   III. Memperkuat Pilar Asosiasi/ Masyarakat Profesi
   IV. Memperkuat Pilar Industri Pendukung
Misi AP2I adalah mendorong terjadinya proses perencanaan melaui fungsi berikut:
   1. Indentifikasi Permasalahan
   2. Methodology
   3. Pengkajian Alternatif Pilihan
   4. Penetapan Alternatif Solusi
   5. Sistem Kendali
   6. Evaluasi

Saat ini Sektor Perencanaan dan SDM Perencana sedang dalam status Ayam atau Telur
karena seyogianya Proses Perencanaan mempunyai Perencana, dan sebaliknya Perencana
ditugasi melakukan Perencanaan. Penulis menyadari bahwa ini kompleks dan strategis.
Karenanya, tulisan ini disajiakan khusus bagi Buletin LPE - Listrik dan Pemanfaatan
Energi dalam dua bagian yang saling bergantungan inter-dependency:
        Bagian I      : Tentang bagaimana mendorong Proses Perencanaan
        Pembangunan
        Bagian II     : Tentang bagaimana meningkatkan mutu SDM Perencana
        Pemerintah
        Keseluruhannya diartikan sebagai Intellectual Property Development.

Tulisan ini merekomendasikan:
    Bagian I: Dengan imaginasi sustainable development yang sangat jelas, kerjasama
       antar Koperasi akan mendorong pelaksanaan percepatan Program Kelistrikan
       Desa dan Program Energi Pedesaan oleh Pemerintah.
    Bagian II: Sesuai dengan UU Ketenagalistrikan dan UU Energi, Pemerintah
       membuat strategic planning. Untuk itu saatnya AP2I menyiapkan Local, Sectoral,
       National, International Planners.

Kata kunci: Future Cooperative Networking
Ringkasan

Tugas utama Pemerintah adalah Perencanaan, yaitu merencanakan proyek, merencanakan
program dan merencanakan kebijaksanaan. Proyek adalah? karena mempunyai arti
berbeda, silahkan di jawab sendiri.

Seorang Perencana, dia harus mempunyai beberapa karakteristik berikut:
   1. sadar akan pentingnya proses pengukuran,
   2. sadar akan pentingnya proses kendali,
   3. ber moral dan menjunjung tinggi etika
   4. mengerti apakah alternative itu?
   5. be cooperative,
   6. berani masuk kedaerah conflict.

Mengapa karakteristik perencana ini penting? Untuk memastikan yang dihadapi adalah
certainty or uncertainty menuju tercapainya standardisasi. Guna standar adalah? silahkan
di jawab sendiri dahulu sesuai dengan kepentingannya.

Bagaimana Mendorong Proses Perencanaan Pembangunan

1.    Ringkasnya, energi mempunyai posisi inti bagi keberhasilan Pembangunan
      Nasional. Dahulu kala, pada tahap tinggal landas Pembangunan Nasional Indonesia
      pernah mengalami keterpurukan akibat salah perencanaan. Segera, pada bulan
      Agustus 1998, terbitlah Buku Putih: “Power Sector Restructuring Policy”.
      Ternyata, pra-syarat untuk memulai restrukturisasi pernah ditanya dan dijawab agar
      supaya proses reformasi dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.
      Seyogianya, pra-syarat restrukturisasi adalah: “Cooperative CHP (Combined Heat
      and Power) is placed between Public Electricity and Private Industry at socially
      optimal level”1. Bagi PT. PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
      (P3B) - Jawa Bali, konsep semacam ini pernah ada sebagai konsep Pembangkit
      Skala Kecil Milik Koperasi dan Swasta (PSKSK)2.

2.    Jelasnya, Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) sudah menjadi bagian
      dari Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang
      tersebut memberikan penjelasan tentang proses perencanaan bagi pembangunan
      nasional. Proses perencanaan dapat lebih diperjelas dengan adanya AP2I:
      1) AP2I beranggotakan Pemegang Jabatan Fungsional Perencana yang masih aktif,
          baik Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, maupun
          Perencana Utama.

1
  MASDALI International Seminar on Control Technology in Energy and Agriculture, 10-11 November
1999, Aula Barat ITB, Bandung.
2
  AP2I Komisariat Dep.Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep.Pekerjaan Umum, Dep.Komunikasi dan
Informatika, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia: “62nd National Electricity Day: 1st Multi Sector
Partnerships”, Media Indonesia, Selasa, 30 Oktober 2007, halaman 14, kolom 7-8.
     2) AP2I sudah dapat memberlakukan kompetensi Anggota sebagai Local Planner,
        Sectoral Planner, National Planner dan International Planner
     3) Masalah Pendekatan Bottom-Up, dan Top-Down, yang sesuai dengan
        jenjang pemerintahan dan diselaraskan melalui musyawarah baik ditingkat
        Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa.
             Catatan Penulis: Pendekatan Bottom-Up dan Top-Down ini baru tentang
               Public Sector , dan bahwa “trend” saat ini dan kedepan adalah Public
               and Private Partnerships untuk menghasilkan multi sector partnerships.
     4) Masalah Pendekatan Partisipatif, yang dilaksanakan dengan melibatkan
        segenap stakeholders.
             Catatan Penulis, bahwa sesuai dengan Badan Standardisasi Nasional
               (BSN), stakeholders terdiri dari Konsumen, Produsen, Pemerintah dan
               Ilmuwan.
     5) Masalah Pendekatan Teknokratik, yang dilaksanakan dengan menggunakan
        metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
        fungsional bertugas untuk itu.
             Catatan Penulis bahwa Pendekatan Teknokratik dapat menjadi
               methodology proses perencanaan sebenarnya.
     6) Perencana Politik, yang memandang bahwa pemilihan Presiden/ Kepala
        Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan
        pilihannya berdasarkan program program pembangunan yang ditawarkan
        masing masing calon Presiden/ Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana
        pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang
        ditawarkan Presiden/ Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana
        pembangunan jangka menengah.

Dibutuhkan Perencanaan dengan Pendekatan: Meningkatkan Mutu SDM
Perencana

3.   Dengan maksud dan tujuan agar supaya proses perencanaan dapat terdorong dan
     produktif menghasilkan rencana yang nyata, maka Penulis telah menyiapkan suatu
     konsepsi perencanaan proses: E-planning Public and Private Partnerships3.
     Konsepsi ini disusun dengan asumsi bahwa Kompetensi Peneliti yang Mandiri4 -
     dalam hal ini Jabatan Fungsional Perencana (JFP) - adalah:
        local planner,
        sectoral planner,
        national planner, dan
        international planner.
     Selanjutnya tulisan tentang Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana akan
     menjadi bahasan Bagian II tulisan ini.


3
  lihat www.djlpe.esdm.go.id klik Informasi dan Umum tentang E-planning Public and Private
Partnerships.
4
  Hendrajaya, Lilik, Prof. PhD: “Kemandirian Peneliti”. Rekaman Video untuk Pembukaan
Seminar Nasional on Art, Science, Engineering,Technology, Universitas Lampung, 2005
4.   Penulis menyiapkan konsepsi Perencanaan Proses tersebut agar supaya dapat
     dikembangkan lebih lanjut menjadi Information and Communication Technology
     (ICT) Project. E-Planning ini merupakan pengembangan lebih lanjut daripada e-
     Learning yang sudah mulai diperkenalkan bagi pemanfaatan portal pemerintah
     pusat dan daerah. Harapannya adalah, agar supaya Proses Perencanaan
     Pembangunan dapat terdorong dengan keandalan yang meninggi walupun dengan
     SDM Perencana yang sangat terbatas.

5.   Perlu dicatat bahwa, dalam konsep ICT Project ini, semacam Decision Support
     Systems (DSS) di tingkat perencanaan akan terhubung dengan semacam Opperation
     Support Systems (OSS). Di tingkat DSS Perencanaan, sangat diharapkan bahwa
     Pemerintah dan Universitas dapat lebih mudah berinteraksi. Di tingkat OSS
     Pelaksanaan, sangat diharapkan bahwa Konsumen dan Produsen dapat bekerjasama
     secara produktif. Di tingkat inilah kita membutuhkan bebagai open access atau new
     infrastructure yang sudah dapat berupa CHP Cooperatives (Konservasi Energi) dan
     Multipurpose Dam (Renewable Energi).

6.   Secara ringkas, konsepsi Perencanaan AP2I ini tersusun sebagai 6 (enam) tujuan
     fungsi perencanan berikut:
     1) Identifikasi Permasalahan: Kerjasama Pemerintah dan Universitas adalah
        penting dan sulit.
     2) Metodologi: Public and Private Partnerships (intellectual property
        development)
     3) Pengkajian bagaimana agar Konsumen dan Produsen dapat bekerjasama secara
        produktif?
     4) Penetapan Rencana: CHP Cooperatives
     5) Pengendalian: Parallel and distributed systems
     6) Pengukuran, APEC Energy Balance Table

Pengkajian: Private Cogeneration or Cooperative CHP?

7.   Sebagai Bio Penulis sendiri5 yang berkecimpungan dengan dunia perencanaan dan
     standardisasi6, memegang jabatan fumgsional memang sangat menantang dan
     penuh pengorbanan. Satu satunya alasan mengapa Penulis harus memegang Jabatan
     Fungsional Perencana (JFP) adalah karena bertekat menentang Cogeneration7 yang
     dikuasai oleh outsourcing Swasta dan mendukung Combined Heat and Power
     (CHP)8 yang seyogianya menjadi milik koperasi karyawan/ buruh industri setempat
     demi tercapainya standardisasi. Berat kan?

5
  Walupun tidak sempat mendapatkan ijasah, Penulis berhasil merebut ilmu: “Critical Analysis on
Cogeneration Policy”, MS’ thesis from New Jersey Institute of Technology, USA, 1990.
6
  International Standards berasal dari International Electrotechnical Commission (IEC),
International Organization for Standardization (ISO), dan International Telecommunication
Union (ITU).
7
  Mohon periksa status Indonesia di www.Cogen3.net
8
  My remark is, Cooperative CHP is placed between Public Electricity and Private Industry at
socially optimal level.
8.      Setelah Cogeneration atau Combined Heat and Power menjadi pilihan, hanya
        United States dan United Kingdom yang memilih Combined Heat and Power
        Association atau CHPA. Demi kerjasama internasional dan otonomi daerah,
        Asosiasi CHP pada saatnya akan diketahui umum sebagai Koperasi CHP9 yang
        sudah dipersiapkan lama.

9.      Peran strategis tentang Cogeneration dapat dilihat pada dokumentasi SNI
        Keandalan Sistem Distribusi. Standar Nasional Indonesia ini berhasil diangkat dari
        Standar PLN karena memberi manfaat besar bagi Stakeholder: Konsumen,
        Produsen, Pemerintah dan Ilmuwan. Ini alasan mengapa Intellectual Property
        Development harus di upayakan terus.

Rencana Jangka Menengah: Intellectual Property (IP) Development

10. Berikut adalah suatu Intellectual Property (IP) Development10 lebih lanjut yang
    ditekuni oleh Penulis dengan segala keterbatasan melalui bantuan internet. Rahasia
    dagang adalah bagian startegis dari IP11. Penulis berhasil memastikan bahwa CHP
    Cooperatives mendapat perhatian dari banyak institusi luar negeri. Berikut adalah
    data Penulis (Tabel I: 5 teratas dari 67) dalam mempromosikan CHP Cooperaties
    (Tabel II: 5 teratas dari 296.000) sesuai dengan hasil mesin penelusur Google
    International:


                                                Table I
                        Results 1 - 5 of 67 for tjahjokartiko. (0.15 seconds)

     Situs Web Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
     Selamat Datang di Situs DJLPE Situs ini bertujuan untuk memberikan informasi yang
     terbaik mengenai sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi. ...
     www.djlpe.esdm.go.id/ - 58k - Cached - Similar pages

     [PPT]   tjahjokartiko gondokusumo
     File Format: Microsoft Powerpoint - View as HTML
     1. Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007 Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa
     Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa ...
     www.itb.ac.id/focus/focus_file/Rangkuman%20Hasil%20Pokja%20FRI.ppt -
     Similar pages


9
 Koperasi Ciptakarya Hasta Paramitra (Koperasi CHP), Nomor : 192/ BH/ KWK.9/ VI/
1007, Jakarta, 12 Juni 1997. Di sini Penulis berhasil mengamankan Azas Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi dari pada Pembangunan Nasional menjadi suatu Mukadimah
Koperasi CHP.
10
   Melalui proses seleksi Steering Committee yang ketat agar dapat dipresentasikan, Penulis
berhasil memperkenalkan “Intellectual Property Sektor Tenaga Listrik”, Proceedings Seminar
Nasional Ketiga Teknik Tenaga Listrik, Kampus ITB, 1-4 Februari 1993.
11
   Sesuai dengan perundang undangan yang berlaku, rahasia dagang dapat ditingkatkan oleh
kerjasama pemerintah dan ilmuwan untuk menjadi disain industri.
  Crossroads Dispatches: Beliefs Shared and Spread Can Change the ...
  Comments. Have Public and Private Partnerships produced anything we need? Posted by:
  Tjahjokartiko Gondokusumo | Oct 15, 2007 at 12:47 AM ...
  evelynrodriguez.typepad.com/crossroads_dispatches/2004/02/beliefs_shared_.html - 35k -
  Cached - Similar pages
  Crossroads Dispatches: 777: the religion of money, or, the river ...
  07 07 07: The first Saturday of July was our cooperative day. Posted by: Tjahjokartiko
  Gondokusumo | Oct 02, 2007 at 10:58 PM ...
  evelynrodriguez.typepad.com/crossroads_dispatches/2007/07/the-religion-of.html - 50k -
  Cached - Similar pages
  [ More results from evelynrodriguez.typepad.com ]

  CHPStar
  USAID MUCIA NJIT Tjahjokartiko Gondokusumo Back to "CHP COOP" · Prev Next · Add
  Photos. Critical Analysis on Cogeneration Policy, Keywords: PURPA, ...
  groups.msn.com/CHPStar/chpcoop.msnw?action=ShowPhoto&PhotoID=122 - 18k -
  Cached - Similar pages

  PPT]   Catatan ICT Projects
  File Format: Microsoft Powerpoint - View as HTML
  Ir. Tjahjokartiko Gondokusumo (Jogjakarta, 25 Agustus 2006). E Local Gov. E Learning. E
  Support. E Knowledge. (operation. support. systems) ...
  cdm.unfccc.int/DOE/CallForInputs/e0039/comments/CFI_e0039_12003271 -
  Similar pages



11. Tabel I ingin menginformasikan bahwa 07-07-07 selain Climate Change SOS
    adalah Hari Sabtu Pertama Bulan Juli dan juga Hari Koperasi Se Dunia. Penulis
    bermaksud merayakan the 1st CHP Cooperatives Day di Bali Nirwana Resort,
    Tanah Lot, Tabanan, Bali. Kami menyadari bahwa hal tersebut terlalu strategis.
    Keberhasilan yang tertunda ini, pasti terekam oleh Forum Rektor Indonesia (FRI),
    yang sedang diketuai oleh Rektor ITB. Rincian dari Rangkuman Hasil Pokja FRI
    2006/ 2007 yang bersejarah ini Penulis lampirkan sebagai bahan renungan lebih
    lanjut (Lampiran I). Sejalan dengan Kongres Ikatan Alumni ITB tanggal 16 -,18
    November 2007 di Kampus ITB, AP2I akan segera bekerjasama dengan FRI untuk
    bersama sama memperbaiki Nasib Bangsa. Intellectual Property Development akan
    lebih diformalkan.


                                            Tabel II
             Results 1 - 5 of about 296,000 for chp cooperatives. (0.22 seconds)

  Choosing a Co-operative Model
  Community heating and CHP co-operatives are the most widespread examples.
  Consumer-led delivery of solar equipment and biodiesel fuel also has potential. ...
  www.cooperatives-uk.coop/NewVentures/co-operativeEnergy/modelsAndSupport - 14k -
  Cached - Similar pages
  Opportunities for the Co-operative Movement
  A survey of the UK co-operative movement was published in Co-operatives UK's 2003 ... These
     could form building blocks for CHP and community heating schemes ...
     www.cooperatives-uk.coop/NewVentures/co-operativeEnergy/opportunities - 15k - Cached -
     Similar pages
     [ More results from www.cooperatives-uk.coop ]

     [PDF]   Through the Looking Glass: How Electric Cooperatives View CHP
     File Format: PDF/Adobe Acrobat - View as HTML
     ow Electric Cooperatives View CHP. May 1, 2003. USCHPA Conference. Jay Morrison.
     Senior Regulatory Counsel. National Rural Electric Cooperative Association ...
     uschpa.admgt.com/Panel4_Morrison050103.pdf - Similar pages

     CHPStar
     Chairman of CHP Cooperative, Jakarta - Indonesia. - Civil Engineer/ Directorate General of
     Electricity and Energy Utilization ...
     groups.msn.com/CHPStar/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2 -
     40k - Cached - Similar pages

     Information Society: Voices from the South
     The progress of cooperatives on information please observe www.coop. Reagards: Tjahjo-
     Tjahjokartiko Gondokusumo. Civil Engineer. CHP Cooperative, Jakarta ...
     www.dgroups.org/groups/IS/index.cfm?op=dsp_showmsg&listname=IS&msgid=97424&cat_
     id=2777 - 26k - Cached - Similar pages

     [DOC]   January
     File Format: Microsoft Word - View as HTML
     Cimmaron Cooperative. 10. Spring Break13, 14, 15, 16, 17. 20, 21 Marketing Strategies for
     Supply Coops. Chp 16 Guest Speaker, Jason Lawrence,CoBank ...
     www.agecon.okstate.edu/coops/files/2006_calendar_for_agec_3463.doc -
     Similar pages



12. Tabel II ingin mengatakan bahwa CHPStar – Koperasi CHP, Jakarta, Indonesia -
    mempunyai urutan ke tiga teratas atas dari 296.000 informasi. Urutan ke satu adalah
    United Kingdom (UK). Urutan ke dua adalah United States (US). Penerapan CHP
    Cooperatives12 mempunyai potensi kerjasama Indonesia, Amerika Serikat dan
    Kerajaan Inggris. Koperasi Karyawan Bali Nirvana Resort, Tanah Lot Bali13, sudah
    lama menunggu untuk mendukung peluncuran CHP Cooperatives.

Kesimpulan

13. Intellectual Property Right (IPR) Penulis adalah suatu Koperasi CHP (12 Juni
    2007). Penulis tidak bermaksud untuk menjadikan IPR ini menjadi trade secrete
    akan tetapi industrial design. Penulis berniat untuk menjadikan Koperasi CHP ini

12
   Penulis berhasil memperkenalkan CHP di lapangan agar supaya Cogeneration menjadi lebih
optimal: i) Ventura Beach Hotel, California, December 1996, dan setelah itu ii) berbagai
kunjungan bersama ke industri kertas di Indonesia (Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur,
Sulawesi Selatan, Riau) dengan harapan kepastian dan ketidakpastian.
13
   Setelah dicoba Swasta kemudian BUMN tidak menghasilkan kerjasama yang optimal, maka
giliran Koperasi, sesuai dengan kunjungan Penulis diawal Januari 2007.
     menjadi Cooperative Intellectual Property. Jadi, perlu perjuangan ketingkat World
     Intellectual Property Organization (WIPO). Masih sangat panjang, kata orang
     “cape deh…”

14. Apabila Penulis menjadi International Planner, CHP Cooperatives akan
    dikembangkan melalui kerjasama internasional agar supaya:
     Standar dari IEC (International Electrotechnical Commission) dapat diterapkan
        pada Public Electricity
     Standar dari ISO (International Organization for Standardization) dapat
        diterapkan pada Private Industry.
     Standar dari ITU (International Telecommunication Union) dapat diterapkan
        pada Cooperative CHP.

Rekomendasi

15. Mengapa Cooperative CHP? kita dapat mengharapkan bahwa Public Electricity
    dan Private Industry dapat bekerjasama menuju tercapainya standardisasi.
    Pengaturan lebih serius adalah:
     Public Intellectual Property sebagai keunggulan komparatif yang jelas
     Cooperative Intellectual Property sebagai keunggulan koperatif yang jelas
     Private Intellectual Property sebagai keunggulan kompetitif yang jelas

16. Globalisasi dan UN Millenium Development Goals harus diimaginasikan sebagai
    Cooperative Networking. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari CHP
    Cooperatives14 ?
     Bahwa Cooperative CHP terletak diantara Public Electricity dan Private
       Industry harus menjadi proyek Sustainable Development yang paling sederhana
       dan jelas terlebih dahulu!
     Program konservasi energi seyogianya harus menghasilkan dana produktif!
     Sehingga pembuat kebijaksanaan dapat memastikan bahwa proses perencanaan
       pembangunan nasional harus segera dipercepat.
    Cooperative networking akan mendukung pelaksanaan percepatan Program
    Kelistrikan Desa dan Program Energi Pedesaan.


                                            ---




14
  Pada kerangka kerjasama yang sama, selain Cooperative CHP adalah Multipurpose Dam.
Mengapa Multipurpose Dam? kita dapat mengharapkan bahwa bidang energi dan bidang
pertanian dapat dikembangkan secara parallel. Dalam hal ini bukanlah masalah UNFCCC Kyoto
Protocol akan tetapi masalah Perencanaan Dunia Perbankan - New Basel Capital Accord (lihat
Bagian II tulisan ini).
Lampiran I: Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007 Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa
Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa

								
To top