Informasi Anjak Piutang - DOC by neg11394

VIEWS: 1,021 PAGES: 209

More Info
									      Dibuat Oleh :
Ivan Christanto   : 25040045
Sim David         : 32040662
Othniel Widjaya   : 30040343
         M.Fahri :
         Robby    :
                        KATA PENGANTAR

        Anjak Piutang mungkin belum terlalu dikenal luas di masyarakat
kita saat ini,atau mungkin sekalipun pernah didengar,kebanyakan orang
berkonotasi negatif terhadap bentuk pembiayaan ini.
        Melalui makalah ini,kami akan memaparkan secara luas dua
bentuk pembiayaan,yakni anjak piutang dan kartu plastik.Pada
pembahasan anjak piutang,akan dibahas secara detail mengenai
pengertian      dan   istilah,undang    undang,dua    produk      pokok,jenis
jenis,manfaat     dan   penilaian      resiko,perpajakan,hingga    perlakuan
akuntansinya.Pada pembahasan kartu kredit,akan dibahas mengenai
jenis   jenis    kartu,mekanisme,manfaat       dan   resiko,hingga    contoh
perhitungannya.
        Selesainya    makalah   ”ANJAK        PIUTANG      DAN       KARTU
PLASTIK : SEBUAH SOLUSI PEMBIAYAAN” adalah berkat bantuan
banyak pihak,baik yang terlibat secara langsung maupun tak
langsung.Secara khusus kami ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar besarnya atas bantuan semua pihak tersebut.Tak lupa pula kami
ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya atas dukungan
serta nasihat dari dosen kami : Prof.Veithzal Rivai.Tanpa beliau dan
bantuan seluruh pihak,tidaklah mungkin kami dapat menyelesaikan
makalah ini dengan baik.Akhir kata,kami sebagai penulis ingin
mengucapkan : Selamat Membaca!




                                                     Salam dari Penulis
                              DAFTAR ISI


ANJAK PIUTANG
PENDAHULUAN
1.Sekilas Nengenai Lembaga Pembiayaan
2.Sejarah factoring
3.Anjak Piutang saat ini di Indonesia
4.Anjak Piutang sebagai Solusi Cashflow


BAB 1 : PENGERTIAN ANJAK PIUTANG
1. Pengertian
2.Beda Anjak Piutang dengan Transaksi Lain
A.piutang yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas
pinjaman / kredit (dibuktikan dengan perjanjian kredit).
B.Account Receivable Financing dan kegiataan anjak piutang
C.Bank dan Factoring
3.Anjak Piutang dan Istilah Istilahnya
4.Miskonsepsi Anjak Piutang
5.Usaha Usaha yang Cocok menggunakan Jasa Anjak Piutang


BAB 2 : PERATURAN – PERATURAN PEMERINTAH YANG MENGATUR
KEGIATAN ANJAK PIUTANG
1.Peraturan Peraturan Mengenai Anjak Piutang
2.Prinsip Hukum Perdata Indonesia


BAB 3 : PRODUK DAN JASA ANJAK PIUTANG
1.Dua Pokok Produk Anjak Piutang
A.ANJAK PIUTANG NON-FINANCING
B. ANJAK PIUTANG FINANCING



BAB 4 : JENIS JENIS ANJAK PIUTANG
Keterlibatan Nasabah dalam Perjanjian
Perjanjian Anjak Piutang
Lingkup Pelayanan
Tipe Tagihan atau Piutang
Struktur Organisasi


BAB 5 : MANFAAT DAN PENILAIAN RESIKO ANJAK PIUTANG
1.Manfaat Anjak Piutang
A.Bagi Klien
B.Bagi Factor
C.Bagi Nasabah
2.Penilaian Perusahaan Anjak Piutang
9 Aspek klien yang dinilai anjak piutangnya
5 Aspek Anjak Piutang yang Dinilai Klien


BAB 6 :ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN
A.Syarat starat untuk mendapatkan Fasilitas Anjak Piutang
B.Perhitungan perhitungan dalam Transaksi Anjak Piutang
C.Manfaat yang Didapat dari Anjak Piutang
D.Akuntansi Anjak Piutang dari Sisi Client
E.Perpajakan Anjak Piutang dari Sisi Client


BAB 7 : ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR
A.Prospek Usaha Anjak Piutang
B.Risiko Risiko dalam Bisnis Anjak Piutang
C.Syarat untuk Memperoleh Izin Usaha Perusahaan Anjak Piutang
D.Akuntansi Anjak Piutang dari Sisi Factor
E.Perpajakan Anjak Piutang dari Sisi Factor


BAB 8 : CONTOH PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI ANJAK
PIUTANG
BAB 9 : CONTOH PERJANJIAN DAN FORM ANJAK PIUTANG
1.PERJANJIAN ANJAK PIUTANG(NON-RECOURSE FACTORING AGREEMENT)
2.PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG(CESSIE)
3.DAFTAR PENAWARAN
4.DAFTAR PENERIMAAN
5.SURAT PERINTAH BAYAR



BAB 10 : SISTEM SYARIAH DAN ANJAK PIUTANG
1.Pendahuluan Syariah:Islam dan Sistem Ekonominya

BAB 11 : TAMBAHAN ANJAK PIUTANG
1.Contoh Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang
1.1.Anjak Piutang Syariah
1.2.Anjak Piutang Konvensional
2.Artikel mengenai Tren Industri Pembiayaan di Indonesia




KARTU PLASTIK
1.Sejarah Munculnya Bisnis Kartu
2.Jenis Kartu Kredit
3.Kartu Debet dan Perkembangannya di Indonesia
4.Pihak pihak yang terkait Penggunaan Kartu Kredit
5.Perjanjian Kartu Kredit
6.Manfaat Kartu Kredit
7.Mekanisme Kartu Kredit
8.Perhitungan Bunga Kartu Kredit
9.Kartu Kredit Syariah
10.Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia
11.Contoh Form Penawaran Kartu Kredit
12.Rekaman Wawancara Kartu Kredit dan Presentasi Anjak Piutang(CD)
                           PENDAHULUAN

1.Sekilas Nengenai Lembaga Pembiayaan
       Kehadiran anjak piutang sangat membantu kegiatan bisnis. Merupakan
kenyataan bahwa terjadi proses tawar menawar antara pembeli dan penjual,maupun
antar penjual agar dapat menjual produk dan jasanya. Salah satu tawaran yang
diberikan adalah kemudahan dalam membayar yang berupa pembayaran berjangka.
Akan tetapi pemberian fasilitas ini mengandung konsekuensi yang akan berdampak
pada kemampuan kas perusahaan. Ini merupakan usaha pemecahan salah satu
masalah kadangkala tidak sejalan dengan penyelesaian masalah yang lain.Ambillah
contoh, untuk meningkatkan penjualan maka perusahaan dapat meningkatkan
penjualan kepada pelanggan dengan cara kredit. Namun disisi lain, peningkatan
penjualan dengan cara kredit ini akan menambah rumit dalam pengadministrasian
penjualan, karena menyangkut masalah tagihan dan resiko tidak terbayarnya piutang
penjualan. Peningkatan penjualan juga menuntut konsekuensi bahwa perusahaan
tersebut juga harus menyediakan modal kerja yang lebih besar, karena modal cara
tersebut menyebabkan modal kerja perusahaan yang tertanam dalam piutang dagang.
Skema pembiayaan yang ditawarkan melalui anjak piutang memberikan satu
alternatif solusi terhadap masalah diatas. Jasa yang ditawarkan oleh suatu
perusahaan anjak piutang tidak hanya sekedar pembiayaan murni melainkan juga
jasa non peembiayaan seperti administrasi penjualan dan penagihan piutang dagang.
Dalam transaksi anjak piutang, tagihan penjual kepada pembeli dialihkan kepada
perusahaan anjak piutang sehingga penjual tidak perlu menagihnya. Dengan cara ini,
kas yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai biaya tertentu. Namun,
biaya yang harus dibayarkan tersebut dapat dikompensasi dengan potongan
penjualan yang didapatkan dari pemasok apabila penjual membeli bahan baku secara
tunai dari hasil pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang. Hal ini
merupakan inti dari transaksi anjak piutang yang dilakukan antar penjual dengan
perusahaan anjak piutang, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antar kedua
belah pihak. Aspek yang saling menguntungkan inilah yang menjadi pedoman kunci
bagi suksesnya transaksi anjak piutang.
         Kegiatan Anjak Piutang merupakan salah satu kegiatan dari perusahaan
pembiayaan,di mana Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan
tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk :
1.Giro
2.Deposito
3.Tabungan
4.Surat Sanggup Bayar/Promissory Note


Perusahaan Pembiayaan dan/atau Perusahaan Anjak Piutang dapat menerbitkan
Surat Sanggup Bayar hanya sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi
krediturnya,ketentuan tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 61
Tahun 1988.Ketentuan di atas dipertegas kembali oleh Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perusahaan
Pembiayaan yang menyatakan bahwa:


1.Perusahaan Pembiayaan dilarang:
a.menarik     dana    secara    langsung   dari   masyarakat        dalam   bentuk
giro,deposito,tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
b.menerbitkan Surat Sanggup Bayar(Promisory Note),kecuali sebagai jaminan atas
utang kepada bank yang menjadi krediturnya.
c.memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.


2.Surat Sanggup Bayar(Promissory Note) yang dibuat dan dikeluarkan oleh
Perusahaan Pembiayaan tidak dapat dialihkan dan wajib dicantumkan kata kata
“tidak dapat dialihkan(non negotiable)”.


Selain ketentuan tersebut di atas,perusahaan pembiayaan dan/atau perusahaan anjak
piutang masih mempunyai batasan batasan terutama dalam hal penerimaan pinjaman
dan penyertaan.Adapun ketentuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1.Pinjaman yang Diterima
a.Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun luar
negeri.
b.Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi tingginya
sebesar 15(lima belas) kali jumlah modal sendiri(net worth) Perusahaan Pembiayaan
setelah dikurangi penyertaan,istilah ini biasanya disebut Gearring Ratio.
c.Jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi tingginya sebesar 5(lima) kali
jumlah modal sendiri(net worth) Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi
penyertaan.
d.Modal sendiri(net worth) bagi perusahaan anjak piutang dan/atau perusahaan
pembiayaan yang berbentuk hukum :
-Perseroan Terbatas,terdiri dari modal disetor ditambah dengan laba ditahan,laba
tahun berjalan,cadangan umum yang belum digunakan,agio saham,dan pinjaman
subordinasi yang dihitung berdasarkan laporan keuangan posisi bulan terakhir.
-Koperasi,terdiri dari simpanan pokok,simpanan wajib,hibah,modal penyertaan,dana
cadangan,dana sisa hasil usaha,dikurangi penyertaan dan kerugian yang dihitung
berdasarkan laporan keuangan posisi bulan terakhir.
e.Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima perusahaan anjak
piutang dan/atau perusahaan pembiayaan dengan syarat:
-minimum berjangka waktu 5(lima) tahun
-dalam hal terjadi likuidasi,hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang
ada
-dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan anjak piutang dan/atau
perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
f.Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal sendiri
sebanyak banyaknya sebesar 50%(limapuluh perseratus) dari modal disetor.
g.Setiap pinjaman subordinasi yang diterima oleh perusahaan anjak p[iutang
dan/atau perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada menteri selambat
lambatnya 10(sepuluh) hari setelah pinjaman diterima.
2.Penyertaan Perusahaan Pembiayaan
a.Perusahaan pembiayaan dan/atau Perusahaan Anjak Piutang hanya dapat
melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan.
b.Penyertaan modal pada setiap perusahaan tidak boleh melebihi 25%(dua puluh
lima perseratus) dari modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
c.Jumlah seluruh penyertaan modal perusahaan anjak piutang dan/atau perusahaan
pembiayaan tidak boleh melebihi 40%(empat puluh perseratus) dari jumlah modal
sendiri perusahaan yang bersangkutan.


Kegiatan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Keputusan Presiden No 61 Tahun
1988 tanggal 20 Desember 1988 meliputi usaha usaha pembiayaan antara lain:
1.Sewa Guna Usaha(leasing) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang modal baik secara “finane lease” maupun “operating lease” untuk digunakan
oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara berkala.
2.Modal Ventura(Venture Capital) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk
penyertaan modal ke dalam betuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan
yang menerima bantuan pembiayaan(investee company) untuk jangka waktu
tertentu.
3.Anjak Piutang(Factoring) adalah usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian
dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu
perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
4.Pembiayaan Konsumen(Consumer Finance) adalah usaha Pembiayaan pengadaan
barang untuk kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau
berkala.
5.Usaha Kartu Kredit(Credit Card) adalah usaha pembiayaan untuk membeli
barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.
6.Perdagangan Surat Berharga (Security Company) adalah badan usaha yang
melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No 1256/KMK 00/1989 tentang
Perubahan Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam
Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan,kegiatan perdagangan Surat Berharga
(Security    House)   sudah   tidak   termasuk   lagi   dalam   kegiatan   Lembaga
Pembiayaan.Sedangkan kegiatan Modal Ventura berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Keuangan No 468/KMK 017/1995 tanggal 3 Oktober 1995,juga tidak
termasuk lagi dalam kegiatan lembaga pembiayaan.Perusahaan Modal Ventura
berdasarkan peraturan itu adalah berdiri sendiri,bukan salah satu kegiatan lembaga
pembiayaan.Dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Keputusan Prestiden No 61
Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988,Kegiatan Lembaga Pembiayaan dapat
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan,lembaga keuangan bukan bank,dan bank.




2.Sejarah factoring
       Sejarah usaha jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan sebutan
Factoring sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu-pertama kali digunakan di
Mesopotamia. Pertama kali,bentuk usaha anjak piutang memang masih sangat
sederhana.Pihak factor,biasanya bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus
pemberi perlindungan kredit.Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general
factoring.
       General factoring ini kemudian berkembang di daratan Eropa,tepatnya di
Inggris.Perusahaan factor di Inggris pada saat itu sangat membantu para pedagang
dari Plymouth(Amerika) untuk mengageni penjualan mereka di daratan Eropa,dan
juga membelikan barang barang dagangan dari Inggris yang mereka inginkan untuk
diimpor ke Amerika.
       Revolusi industri di akhir abad ke 18 turut mendorong pertumbuhan bisnis
jasa general factoring.Mekanisasi alat alat tenun tekstil di Inggris dan tingginya
minat beli tekstil di Amerika,telah menyebabkan meningkatnya transaksi ekspor
impor.Perkembangan bisnis tersebut,otomatis turut memacu pertumbuhan industri
factoring di Amerika,terutama di New York City.Perusahaan factoring di Amerika
saat itu seperti ketiban rezeki.Mereka mengageni produk tekstil Eropa atas dasar
konsinyasi.Mereka juga memberikan kredit,menjamin kredit tersebut,memberikan
pembayaran awal terhadap piutang yang timbul,dan melakukan penagihan untuk
kepentingan clientnya,yaitu menjamin kredit,melakukan penagihan,dan penyediaan
ana.Bentuk bentuk usaha inilah yang kemudian menjadi embrio dari bisnis anjak
piutang modern seperti yang dikenal saat ini.Anjak piutang modern ini kemudian
terus berkembang tidak hanya di bidang usaha tekstil tetapi juga merambah ke
berbagai sector industri,baik untuk transaksi ekspor impor maupun transaksi local.
       kegiatan anjak piutang mulai dikenal luas ketika perusahaan-perusahaan
manufacture di Inggris berusaha menjual produknya ke Amerika. Amerika pada
waktu itu, sekitar tahun 1880-an, merupakan benua baru yang banyak didatangi dari
benua eropa terutama inggris. Kedatangan bangsa di eropa mau tidak mau menbawa
konsekuensi bahwa mereka harus melakukan kegiatan produksi dan konsumsi
didaerah barunya, namun pada awalnya mereka tidak bisa banyak melakukan
kegiatan produksi karena terbatasnya sumber daya manusia, capital dan peralatan.
Keadaan ini memaksa mereka mendatangkan sebagian besar kebutuhan mereka dari
daerah asal, yaitu Inggris. Ketika perusahaan-perusahaan di Inggris ingin
memasarkan atau menjual produknya ke orang-orang Amerika, timbul masalah
karena mereka tidak saling mengenal. Resiko tidak terbayarnya penjualan secara
kredit semakin besar bukan saja karena mereka tidak saling mengenal tetapi juga
karena jarak yang sangat jauh. Kondisi ini mendorong perusahaan-perusahaan di
Inggris untuk menemukan solusi mengenai sistem penjualan yang sesuai.
Perusahaan-perusahaan tertentu mulai tertarik untuk menjembatani atau sebagai
perantara antara pihak penjual di Inggris dengan pembeli di Amerika, perusahaan-
perusahaan ini selanjutnya mulai dikenal sebagai factor atau agen. Jasa yang
ditawarkan oleh factor pada waktu itu masih berkisar terutama pada pengurusan dan
pengalihan piutang saja.
       Usaha factor ini menjadi semakin berkembang ketika perusahaan textile
Inggris memerlukan jasa penilaian kelayakan atas kredit dagang kepada pembeli di
Amerika. Mengingat factor ini dianggap sebagai perusahaan yang cukup
berpengalaman dalam berurusan dengan pembeli-pembeli di Amerika dan juga
berpengalaman dalam hal penyelesaian tagihan piutang. Maka perusahaan textile di
Inggris cenderung menggunakan jasa mereka untuk melakukan investigasi kredit
kepada pembeli di Amerika. Tugas factor dalam hal ini adalah menentukan
kelayakan suatu pembeli untuk memperoleh fasilitas pembelian dengan cara kredit
(credit worthiness) dan juga menentukan tingkat atau kemungkinan terbayarnya
suatu piutang dari penjualan textile secara kredit. Lama kelamaan, factor tidak hanya
memberikan jasa investigasi kredit saja tetapi sekaligus membeli faktur-faktur
penjualan textile dari perusahaan textile. Factor kemudian menguangkan atau
menagih faktur tersebut pada pembeli saat jatuh tempo.
       Dalam perkembangannya, kegiatan pemberian jasa anjak piutang ini tidak
hanya diberikan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu dari kegiatan usahanya,
tetapi juga oleh suatu perusahaan yang secara khusus bergerak dalam bidang anjak
piutang. Usaha mulai berkembang mulai dari Amerika Utara, kemudian berkembang
kebagian Amerika yang lain, lalu berkembang di Eropa dan kemudian keseluruh
dunia. Bidang usaha yang dilayani jasa anjak piutang berkembang dari semula
textile kebidang-bidang lain termasuk jasa.
       Bisnis anjak piutang modern ini akhirnya berkembang ke Eropa,terutama
setelah berdirinya 3(tiga) grup anjak piutang internasional,yaitu:
1.Heller Overseas Corporation(Heller Group),dalam grup factoring ini Heller
berperan sebagai induk perusahaan dari mayoritas anggotanya dan bermarkas di
Chicago.
2.International Factors Group (IFG), di mana setiap grup ini tidak dikenal adanya
induk perusahaan,setiap anggota bebas satu sama lain tanpa adanya kaitan
permodalan.Grup ini hanya menerima satu anggota dari setip Negara,bermarkas di
Brussel.
3.Factors Chain International,di mana grup ini hampir sama dengan sistem
IFG,yakni tanpa kaitan permodalan antara sesama anggotanya.Namun grup ini dapat
menerima lebih dari satu anggota dari setiap Negara,bermarkas di Amsterdam.


Ketiga grup factoring ini telah memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia,yaitu
di   negara     negara     seperti   Eropa     Barat,Amerika         Utara,Jepang,Korea
Selatan,Australia,Selandia Baru,Afrika Selatan,Asean-termasuk Indonesia,Hong
Kong,dan berbagai Negara lainnya.


3.Anjak Piutang saat ini di Indonesia
       Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara,anjak piutang pertama kali
diperkenalkan di Singapura pada pertengahan tahun 70-an.Sejak saat itu,transaksi
anjak piutang di Singapura mengalami perkembangan yang sangat pesat baik
ditinjau dari jumlah perusahaan maupun turnover transaksinya.Sedangkan di
Malaysia,kegiatan anjak piutang dimulai pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya
Keputusan Presiden No 61 tahun 1988.Secara formal,pada awalnya perkembangan
usaha anjak piutang di Indonesia belum begitu popular.Namun,kegiatan anjak
piutang di Indonesia secara informal sebenarnya sudah ada sebelum dikeluarkannya
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988,yaitu kegiatan Cheque Discounted atau
Cheque yang didiskontokan yang sering dilakukan oleh para pedagang di pasar
pasar.Kegiatan ini sudah berjalan secara informal di tengah masyarakat dan sudah
baku di antara para pedagang di pasar pasar.Biasanya para pedagang menukar Cek
Mundur kepada penyedia dana,dan langsung dipotong dalam jumlah/persentase
tertentu sesuai dengan jangka waktunya.Apabila cek itu tidak ada dananya,maka
penjual cek harus mengganti dengan uang tunai kepada penyedia dana.
       Keputusan Presiden No 61 Tahun1988 tentang Lembaga Pembiayaan
merupakan usaha pemerintah untuk memformalkan kegiatan anjak piutang yang
sudah ada di masyarakat,dan menjadikan usaha anjak piutang menjadi suatu bagian
dari Lembaga Pembiayyaan,yang juga dapat dilakukan oleh Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank.
       Kegiatan anjak piutang di Indonesia berkembang baik sejak adanya
Keputusan    Presiden    No.     61     dan   Keputusan     Meteri    Keuangan
No.1251/KMK.13/1988 tanggal 20 desember 1988. peraturan ini terutama untuk
memberikan alternatif pembiayaan usaha dari berbagai jenis lembaga keuangan,
termasuk perusahaan anjak piutang. Pembiayaan usaha diberikan keleluasaan untuk
mengembangkan usaha dengan modal yang hanya tidak bersumber dari lembaga
keuangan saja. Jasa anjak piutang dapat diberikan oleh suatu lembaga keuangan
sebagai salah satu kegiatan usahanya, dan dibeikan oleh suatu bank, dan dapat
diberikan oleh suatu lembaga keuangan yang secara khusus memberikan jasa anjak
piutang.


4.Anjak Piutang sebagai Solusi Cashflow
       Perkembangan lalu lintas perdagangan domestik dan antarnegara untuk
barang dan jasa di Indonesia pada dasarnya selalu meningkat baik dari segi jumlah
maupun bentuknya.Peningkatan lalu lintas perdagangan tersebut memberikan
pengaruh positif kepada berbagai kegiatan di sector industri dan jasa,yang pada
akhirnya    akan     mempengaruhi          keghidupan   masyarakat.Seiring   dengan
perkembangan dunia usaha dan meningkatnya taraf hidup masyarakat,pola
masyarakat dalam membelanjakan uang juga terpengaruh.Di sisi lain,perkembangan
bisnis yang semakin modern menimbulkan persaingan sengit antarpelaku bisnis,baik
pelaku bisnis besar dengan yang kecil,yang kuat dengan yang lemah,yang lokal
dengan yang internasional,dan sebagainya.Para pelaku bisnis dituntut untuk menjual
barang dan jasa dengan kualitas tinggi,pelayanan yang baik,kemasan dan
pengiriman yang tepat waktu.Namun,pembeli menginginkan pembayaran yang
menarik,murah dan berjangka waktu.
       Merupakan suatu kenyataan bahwa pasti terjadi tarik menarik antara penjual
dan pembeli ataupun antara penjual dan penjual untuk bisa menjual produk berupa
barang dan jasa kepada konsumen.Segala cara akan ditempuh untuk dapat
menjual.Salah satu cara untuk melakukan hal itu adalah dengan memberika fasilitas
pembayaran secara berjangka kepada pembeli.Hal ini merupakan salah satu akibat
dari pergeseran pola sellers market(pasar penjual) kepada buyers market(pasar
pembeli).Ini tidak dapat dihindari oleh para pelaku bisnis.
       Pembayaran secara berjangka yang diberikan penjual kepada pembeli sudah
pasti akan mengganggu cashflow perusahaan,sebab penjual yang menanggung
resiko.Di sisi lain,hal seperti ini mengutungkan pembeli.Bagi penjual ini merupakan
dilema karena apabila penjual tidak menerima pembayaran berjangka,kesempatan
tersebut akan diambil oleh penjual lain.
         Untuk   menjembatani       pembayaran     berjangka     yang     dilakukan      oleh
penjual,jasa anjak pitang dapat enjadi alternative bagi penjual untuk secepatnya
mendapatkan uang tunai atau mendapatkan sumber pembiayaan baru dalam bentuk
instant cash (80% dari nilai invoice) yang dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit.
         Dalam transaksi anjak piutang,tagihan penjual kepada pembeli dialihkan
kepada      perusahaan      anjak     piutang     sehingga      penjual     tidak       perlu
menagihnya.Pembiayaan        dengan    anjak     piutang     dapat   dijadikan      alternatif
pembiayaan baru selain kredit bank ataupun kredit dari supplier.Dengan cara
ini,cashflow yang diterima penjual dapat digunakan untuk membiayai modal kerja
demi kesinambungan produksi walaupun penjual harus membayar biaya
dana.Namun,biaya dana yang dikenakan oleh perusahaan anjak piutang dapat
dikompensasikan dengan sales discount yang didapatkan dari pemasok apabila
penjual membeli bahan baku secara tunai dari hasil pengalihan piutang kepada
perusahaan anjak piutang.
         Hal yang disebut di atas merupakan inti dari transaksi anjak piutang yang
dilakuakan antara penjual dan perusahaan anjak piutang,yaitu hubungan yang saling
menguntungkan antara kedua belah pihak.Aspek yang saling menguntungkan antara
kedua belah pihak inilah yang akan dijadikan pedoman kunci bagi suksesnya
transaksi anjak piutang karena permasalahan cash flow yang diakibatkan
kebijaksanaan penjualan berjangka dapat diatasi dengan baik dan produksi barang
dan jasa menjadi lancar.
         Bagi usaha kecil dan menengah,yang selalu dirundung masalah permodalan
bagi pengembangan usaha,alternative pembiayaan melalui anjak piutang dapat
dijadikan sumber pendanaan jangka pendek perusahaan.Tanpa adanya pembiayaan
ini,modal kerja yang harus disediakan dan tertanam dalam usaha menjadi sangat
besar.Inilah yang biasanya menjadi kendala dan momok bagi industri kecil dan
menengah.
         Selain itu,usaha anjak piutang diharapkan dapat membantu mengatasi
kesulitan di bidang credit management,sehingga dunia nasabah(nasabah perusahaan
anjak piutang) dapat lebih berkonsentrasi pada usah peningkatan produksi dan
peningkatan penjualan barang dan jasa.Tenaga kerja dapat dihemat karena
departemen atau bagian administrasi penjualan dapat dialihkan ke perusahaan anjak
piutang.Hal ini dimungkinkan karena perusahaan anjak piutang mempunyai
perangkat lunak untuk sistem tersebut.
       Hal lain yang tidak kalah pentingnya,mengenai manfaat pembiayaan anjak
piutang bagi industri kecil dan menengah yang mempunyai produk untuk
diekspor,adalah bahwa fasilitas anjak piutang yang diterima dapat dijadikan
pengganti letter of credit.Hal ini dimungkinkan karena perusahaan anjak piutang
dapat melakukan kegiatan international factoring bekerja sama dengan perusahaan
anjak piutang yang ada di luar negeri.Kegiatan ini sangat memudahkan perusahaan
kecil dan menengah mengekspor barang karena perusahaan anjak piutang dapat
membantu menyelesaikan dokumen ekspor yang dibutuhkan,dan pembayaran sudah
pasti terjamin baik dalam jumlah maupun waktunya.
       Kiranya itulah yang dapat kami gambarkan secara ringkas mengenai anjak
piutang.Dalam bab bab berikut ini,akan dibahas anjak piutang secara lebih
mendalam,baik definisi dan istilah,peraturan,jenis,mekanisme,manfaat,perpajakan,
hingga perlakuan akuntansinya.
                          BAB 1 : PENGERTIAN
                           ANJAK PIUTANG


1. Pengertian
       Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang.
Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20
Desember 1988,perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan
piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan
dalam atau luar negeri.
       Definisi diatas menjelaskan bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan
atas anjak piutang adalah jasa pembiayaan dan jasa non pembiayaan atas piutang.
Pada kenyataannya kedua jenis ini tidak harus selalu ada dalam perjanjian anjak
piutang,perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jenis jasa tersebut dan ada
juga yang hanya meliputi salah satu jenis jasa diatas. Pada dasarnya pilihan atas
jenis jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antar pihak factor dan
pihak klien.
       Keputusan Menteri Keuangan tersebut diperbaharui dengan SK Menteri
Keuangan       Nomor 448/KMK.017/2000       yang menyatakan bahwa          Kegiatan
pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan atau pengurusan piutang atau
penagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau
luar negeri. Pernyataan ini dipertegas oleh SK Menteri Keuangan Nomor 172/
KMK.06/2002 yang menyatakan bahwa kegiatan anjak piutang dilakukan dalam
bentuk pengalihan dan pembelian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka
pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
   Pihak yang terkait dalam kegiatan anjak piutang meliputi:
   a. Perusahaan jasa anjak piutang (factor). Factor adalah pihak yang
       memberikan jasa anjak piutang.
   b. Klien (client). Klien adalah pihak yang menerima jasa anjak piutang dan
         menjual barang dan jasa secara kredit kepada nasabah.
   c. Nasabah (customer). Nasabah adalah pihak yang membeli barang atau jasa
         dari klien dan mempunyai kewajiban berupa utang jangka pendek kepada
         klien.


Anjak piutang merupakan perjanjian antar factor dan klien mewajibkan :
1.Pihak factor untuk memberikan jasa berupa:
a.Pembiayan atas piutang usaha yang dimiliki oleh klien.
b.Non pembiayaan berupa antara lain penagihan piutang dan administrasi penjualan.


2.Pihak klien untuk:
a.Menjual atau menjaminkan piutangmya kepada pihak factor.
b.Memberikan balas jasa financial kepada factor.




   Berkaitan dengan definisi anjak piutang tersebut, dalam kegiatan anjak piutang
yang dilakukan di indonesia terdapat beberapa hal penting yang perlu digarisbawahi,
yakni:
   1. Transaksi anjak piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, anjak piutang
         dengan pembiayaan (financing activity), yaitu dalam bentuk pembelian dan
         pengalihan piutang dan,anjak piutang non – pembiayaan (non – financing
         activity) yaitu dalam bentuk pengurusan piutang atau tagihan.
   2. Transaksi anjak piutang dapat dilakukan untuk transaksi perdagangan
         domestik (anjak piutang domestik) dan transaksi perdagangan antar negara
         atau ekspor/impor (anjak piutang international)
   3. Objek pembiayaan anajak piutang adalah piutang atau tagihan jangka pendek
         suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
   4. Pembiayaan anjak piutang hanya dapat dilakukan kepada perusahaan, bukan
         kepada individual atau orang – perorangan.
Kegiatan anjak piutang pada prinsipnya merupakan pemberian kredit kepada
supplier dengan cara membeli piutang atau tagihan kepada nasabahnya atau
costumer – nya. Namun yang sesungguhnya terjadi adalah pemberian kredit itu
diberikan oleh supplier kepada pembeli, hanya saja proses penagihannya
dilimpahkan kepada factor yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian anjak
piutang.


2.Beda Anjak Piutang dengan Transaksi Lain
       Transaksi anjak berbeda dengan transaksi kredit bank. Adapun hal – hal yang
membedakan anjak piutang dengan kredit bank dapat dikemukakan sebagai berikut:
   1. Kredit bank hampir selalu dikaitkan jaminan / agunan, sedangkan dalam
       transaksi anjak piutang jaminan / agunan bukan merupakan hal yang mutlak,
       kadangkala hanya sebagai jaminan tambahan.
   2. Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas, sedangkan
       anjak piutang tidak memberikan tambahan pada kas akan tetapi hanya
       memperlancar arus kas dengan piutang yang belum jatuh tempo.
   3. Kredit bank biasanya dalam jumlah dan syarat pelunasan yang tetap,
       sedangkan anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.
   4. Kredit bank melibatkan praktek – praktek umum perkreditan termasuk
       mengenai jaminan / agunan, sedangkan piutang pada prinsipnya merupakan
       transaksi jual beli piutang.
   5. Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana
       masyarakat yang kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sejak anjak
       piutang berkaitan dengan pengalihan aktiva produktif, yaitu dari tagihan
       menjadi kas.
   6. Bank menjadikan debitur sebagai nasabah, sedangkan anjak piutang menjadi
       client sebagai rekanan / mitra (partner), terutama dalam memelihara atau
       mengurus pembukuan penjual client.


Untuk lebih memperjelas pengertian anjak piutang seperti telah disebut di atas,
Gatot Wardoyo dalh makalahnya ” Beberapa aspek mengenai Factoring (Anjak
Piutang) ” mengemukakan bahwa anjak piutang bila ditinjau dari segi
mekanismenya, pada dasarnya merupakan kegiataan pengalihan piutang sebagai
tindak lanjut dari jual beli tagihan. Namun pengertian piutang dalam transaksi ini
harus diketahui dahulu secara secara pasti agar tidak menimbulkan salah pengertian
dalam segi pembahasan masalah yuridis.
       Secara umum, piutang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu piutang
yang berasal dari transaksi dagang dan yang berasal dari fasilitas pinjaman / kredit
(dibuktikan dengan perjanjian kredit).
       Bila kedua jenis piutang tersebut diperbandingkan, maka akan terlihat unsur
– unsur sebagai berikut:
   1. Piutang Dagang mempunyai ciri – ciri berikut:
           a. Jangka, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran
               perputaran modalnya.
           b. Umumnya berasal dari transaksi jual beli barang atau jasa.
           c. Jaminan kebendaan kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan
               pada masalah pemeliharaan hubungan dagang. Kalaupun ada
               jaminan, jumlahnya relatifnya kecil dibandingkan dengan nilai
               tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang muka.
   2. Piutang dalam perkreditan, mempunyai ciri – ciri sebagai berikut:
           a. Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk
               dapat diperpanjang.
           b. Berasal dari suatu perjanjian kredit.
           c. Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil / kebendaan dan pasti.
           d. Dalam hubungan yang lebih formal antarapihak, misalnya ada
               jaminan yang diikat secara yuridis disertai pemberian hak prefensi
               kepada kreditur.
Kegiatan anjak piutang dapat dikatakan produk pembiayaan yang masih terbilang
baru di Indonesia, meskipun selama ini kita telah mengenal jenis pembiayaan yang
menyerupai aktivitas anjak piutang, yaitu kegiatan Account Receivable Financing
(Cheque Discounted). Kegiatan anjak piutang bukanlah kegiatan untuk
menggantikan kegiatan kegiatan Account Receivable Financing, melainkan
penyempurnaan dan melengkapi serta menambah alternatif pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan modal kerja dan meningkatkan kemampuan perputaran dana
(cash flow).
       Adapun perbedaan yang mencolok antara Account Receivable Financing dan
kegiataan anjak piutang adalah sebagai berikut:
   1. Kontrol
   Dalam transaksi Account Receivable Financing, factor tidak dapat mengetahui
   Cheque / Bilyet giro yang diserahkan client kepada factor, sehingga factor tidak
   mengetahui siapa saja pelanggan client, kualitas cheque / Bilyet Giro serta factor
   tidak mengetahui dengan pasti transaksi yang dilakukan antara client dan
   customer.
       Sedangkan dalam transaksi anjak piutang, factor dapat mengikuti transaksi
   jual beli antara client dan customer melalui faktur dan surat jalan yang
   diserahkan kepada factor.
       Di samping, factor juga mengetahui karakter – karakter customer, sehingga
   mudah melakukan kontrol terhadap aktivitas pembiayaan anjak piutang yang
   diberikan serta dapat pula memberikan informasi kepada client apabila ada
   customer yang nakal.
   2. Plafond Kredit
   Dalam transaksi anjak piutang biasanya factor dapat memberikan fasilitas
   pembiayaan sampai 100% dari nilai faktur, sedangkan dalam Account
   Receivable Financing sudah pasti lebih rendah. Tingginya plafon yang diberikan
   factor kepada client, sudah barang tentu akan memberikan tambahan modal
   kerja yang lebih baik.
   3. Administrasi
   Pada transaksi Account Receivable Financing, aktivitas administrasi yang
   dilakukan terbatas pada aktivitas pencairan plafond dan penyimpanan Post
   Dated Cheque, sedangkan dalam transaksi anjak piutang juga melakukan
   pencatatan seluruh hasil penjualan kredit client yang dianjakpiutangkan,
   memberikan laporan – laporan yang berhubungan dengan piutang yang dialihkan
   ke factor dan juga dapat melakukan penagihan kepada customer.
   4. Pengikatan
   Pengikatan dalam transaksi Account Receivable Financing biasanya melakukan
   pengikatan pokok berupa perjanjian kredit dan pengakuan utang serta ditambah
   dengan pengikatan cessie piutang dan jaminan yang dapat dibuat secara notaris
   ataupun bawah tangan, sedangkan pengikatan anjak piutang berdasarkan
   perjanjian anjak piutang ditambah pengikatan jaminan dari client. Pengikatan
   anjak piutang lebih sederhanaa dibandingkan dengan Account Receivable
   Financing dan apabila dibuat secara notaris biaya lebih murah.
   5. Aktivitas
   Kegiatan anjak piutang lebih luas dibandingkan dengan Account Receivable
   Financing, hal ini dimungkinkan karena anjak piutang dapat dijadikan
   alternative pengganti Letter Of Credit untuk transaksi ekspor dan impor satu
   negara dan negara lainnya.


Berdasarkan uraian perbedaan antara Account Receivable Financing dan anjak
piutang, maka transaksi anjak piutang lebih baik dibandingkan dengan Account
Receivable Financing.


Selain itu ,Lembaga Factoring juga memiliki perbedaan dengan Bank,yakni :
Perbedaan antara Bank dan Factoring
Perbedaan antara anjak piutang dengan bank dapat dilihat :
                                bank                          Factoring
transaksi            utang piutang              penjualan barang secara
proses               utang ke aktiva produktif aktiva produktif beralih ke kas
                     memakan waktu              lebih cepat
Aktiva pasiva        Kas dan utang              Piutang berubah kas
                     bertambah
Analisis kredit      1 pihak aja (nasabah)      2 pihak(supplier dan pembeli)
Agunan               Wajib                      Tidak mutlak
Tingkat resiko       Tinggi (resiko nasabah)    Lebih tinggi(resiko klien dan
                                                nasabah)
Biaya                 Bunga dan provisi            Service dan discount charge
Bantuan jasa          Pembiayaan                  Pembiayaan dan non pembiayaan
Penanggung resiko Bank                            Supplier/factor




3.Anjak Piutang dan Istilah Istilahnya
Dalam kegiatan anjak piutang, yang dimaksud dengan piutang / tagihan adalah
piutang yang dari transaksi dagang, hal ini seperti yang dikemukakan dalam pasal 1
ayat 8 keputusan Presiden No. 61/1988 dan pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan
No.1251/KMK.013/1988 yang kemudian dipertegas dengan ketentuan dalam pasal 1
angka 1 Surat Kputusan Menteri Keuangan Nomor 173/KMK.06/2002.
        Berikut ini akan kami kemukakan istilah – istilah umum yang sering
digunakan dalam transaksi anjak piutang yang dilakukan di Indonesia, yaitu:
   1. Piutang adalah kewajiban pembayaran customer kepada client atas barang
        yang telah dibeli dan/atau jasa yang telah diberikan oleh client kepada
        customer.
   2. Kontrak adalah perjanjian anjak piutang / factoring agreement yang
        dilakukan oleh dan antara factor dan client.
   3. Nilai pembayaran adalah besarnya nilai pembiayaan yang diberikan oleh
        factor atas faktur / tagihan yang ditawarkan oleh client kepada factor (
        biasanya dalam presentase, misal 80% ).
   4. Retention / contigencie reserve adalah bagian dari faktur / tagihan yang
        ditawarkan oleh client kepada factor yang tidak dibiayai oleh factor, sebagai
        contoh maksimum pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai faktur,
        maka retention – nya adalah sebesar 20%. Retention akan dikembalikan
        kepada client setelah tagihan kepada customer diterima efektif oleh factor.


Untuk selanjutnya istilah – istilah anjak piutang ini akan kami gunakan terus dalam
buku yang membahas anjak piutang ini.
4.Miskonsepsi Anjak Piutang
              Pelaksanaan kegiatan anjak piutang dalam kenyataan sehari – harinya
masih sangat sulit dilakukan, sebagaimana dikemukakan oleh INW Wisnugupta
dalam makalahnya yang berjudul ” Factoring, Complementary Jasa Perbankan ”
Hal ini disebabkan masih adanya miskonsepsi atau kekeliruan dalam memandang
anjak piutang. Adapun miskonsepsi yang dimaksud adalah:
   1. Miskonsepsi mengenai biaya Factoring
   Dalam praktek di lapangan pembebanan biaya factoring sering kali dianggap
   terlalu mahal oleh masyarakat. Padahal mahal atau murahnya biaya factoring
   tergantung dari jasa – jasa yang diberikan factor kepada client. Dengan adanya
   miskonsepsi ini, factoring hanya diperlukan sebagai jalan keluar yang terakhir
   apabila jenis – jenis pembiayaan lainnya tidak memungkinkan ( the last resort of
   borrowing ).
   2. Miskonsepsi Kredit Macet
   Miskonsepsi mengenai kesan bahwa factor adalah perusahaan yang menangani
   kredit macet. Factoring bukanlah juru selamat kredit macet, factor bukanlah bad
   debt collector atau juru tagih. Factor justru bertindak sangat selektif dalam
   melakukan transaksi factoring. Factor hanya akan melakukan transaksi
   nonrecourse factoring, apabila kemungkinan terjadinya risiko bad debt sangat
   kecil. Saat ini mayoritas transaksi factoring masih atas dasar recourse factoring,
   di mana factor tidak bersedia mengambil alih risiko bad debt.


   5.Usaha Usaha yang Cocok menggunakan Jasa Anjak Piutang
   Masih menurut INW Wisnugupta, bahwa transaksi anjak piutang sangat relevan
   dan cocok bagi perusahaan yang mempunyai kondisi sebagai berikut:
      1. Perusahaan yang akan memperluas penjualannya dengan memasuki pasar
          baru ( belum dikenal). Factor dapat berperan sebagai pusat informasi dan
          biasanya factor memiliki pengalaman yang cukup dalam pasar tersebut.
          Dalam Export Factoring, perusahaan import factor di negara tujuan akan
          mengambil alih peran dimaksud.
       2. Perusahaan yang baru berkembang dengan pesat, di mana umumnya
           credit department dalam perusahaan kurang mampu mengimbangi
           ekspansi perusahaan. Dengan adanya transaksi anjak piutang, client dapat
           merencanakan ekspansinya dengan lebih leluasa, fungsi credit
           department diambil alih oleh factor.
       3. Biaya untuk membentuk credit department bagi perusahaan menengah ke
           bawah mungkin dirasa terlalu mahal. Perusahaan yang termasuk dalam
           golongan ini lebih menyukai menyerahkan fungsi credit departmernt
           kepada factor.
       4. Anjak Piutang adalah transaksi self – liquidating, tanpa pengaturan
           pembayaran tertentu. Begitu customer membayar, maka otomatis posisi
           baki berkurang, kelonggaran menarik pun bertambah. Kebanyakan
           perusahaan lebih menyukai mekanisme ini ( open account basis ) karena
           memang lebih fleksibel daripada transaksi dengan fixed payment tertentu
           yang dirasakan mengikat.
       5. Anjak piutang juga cocok bagi perusahaan yang memerlukan sumber
           pembiayaan siap pakai sewaktu – waktu diperlukan ( stand ny facility )
           untuk kondisi yang khusus, seperti pemanfaatan pembeliaan barang
           dalam jumlah besar dengan discount menarik. Dengan memperoleh
           Advanced payment, client dapat memanfaatkan discount dimaksud.


Berdasarkan uraian di atas, kiranya anajak piutang dapat dijadikan sebagai alternatif
pembiayaan, sebagai pengganti kredit perbankan, terutama bagi industri kecil dan
menengah yang saat ini banyak banyak mengalami kendala, lebih – lebih di saat
krisis moneter tengah melanda indonesia. Dengan demikian, anjak piutang
diharapkan dapat membantu proses modernisasi perekonomian bangsa.
            BAB 2 : PERATURAN – PERATURAN
 PEMERINTAH YANG MENGATUR KEGIATAN
                            ANJAK PIUTANG

1.Peraturan Peraturan Mengenai Anjak Piutang
    Di Indonesia, kegiatan anjak piutang atau factoring sejauh ini belum diatur
secara khusus dengan undang – undang seperti halnya perbankan, asuransi, ataupun
dana pensiun. Keberadaan industri anjak piutang sebagai bagian dari aktivitas
lembaga pembiayaan saat ini hanya        diatur dengan Surat Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri, dan Surat Edran Direktorat Jendral.
    Adapun peraturan – peraturan yang dimaksud dapat kami kemukakan sebagai
berikut:
    A. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tanggal 20
           Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
       Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 dikenal dengan paket deregulasi
       Desember 1988, yang memperkenalkan Industri Multi Finance di Indonesia,
       di mana pada waktu itu jasa pembiayaan yang baru dikenal oleh masyarakat
       adalah Leasing ( Sewa Guna Usaha) saja. Dengan dikeluarkannya ketentuan
       ini, maka usaha pembiayaan tidak hanya berupa kegiatan leasing saja
       melainkan bertambah menjadi:
              1. Factoring (Anjak Piutang)
              2. Leasing (Sewa Guna Usaha)
              3. Consumer Finance (Pembiayaan Konsumen)
              4. Credit Card (Kartu Kredit)
              5. Venture Capital (Modal Ventura)
              6. Security House (Perdagangan Surat Berharga)
       Keputusan Presiden ini memberikan kemudahan kepada perusahaan leasing
       untuk meningkatkan statusnya menjadi perusahaan multi finance (perusahaan
       pembiayaan) dan/ atau kemudahan mendirikan perusahaan baru yang
       bergerak di lembaga pembiayaan serta merupakan pembaruan dari
  Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tanggal 26 Oktober 1988
  tentang Lembaga Pembiayaan, di mana dalam keputusan tersebut
  menerangkan bahwa aktivitas pembiayaan terdiri dari:
     1. leasing (Sewa Guna Usaha)
     2. Factoring (Anjak Piutang)
     3. Consumer Finance (Pembiayaan Konsumen)
     4. Credit Card (Kartu Kredit)
     5. Venture Capital (Modal Ventura)
     6. Reksa Modal
     7. Security House (Perdagangan Surat Berharga)
  Perbedaaan yang mencolok antara kedua keputusan Presiden ini adalah
  dikeluarkannya kegiatan Reksa Modal dari kegiatan Perusahaan Pembiayaan
  dan batas kepemilikan saham oleh badan usaha asing.


B. Keputusan     Menteri      Keuangan      Republik     Indonesia     Nomor
   1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan
   Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
  Adapun pokok – pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, adalah
  sebagai berikut:
     1. Definisi Pembiayaan
     Anjak Piutang
     Kegiatan anjak piutang dapat dilakukan dalam bentuk:
                 1) Pembelian atau pengalihan piutang / tagihan jangka
                     pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
                 2) Penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang
                     perusahaan klien.
     2. Pembatasan
             a. Lembaga pembiayaan dapat dilakukan oleh bank, lembaga
                 keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan.
             b. Perusahaan pembiayaan harus berbentuk perseroan terbatas
                 dan/atau koperasi, di mana saham perusahaan pembiayaan
                 yang berbentuk perseroan terbatas dapat dimiliki oleh Warga
                 Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia atau
                 Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan
                 Hukum Indonesia (usaha patungan)


C. Keputusan     Menteri     Keuangan      Republik    Indonesia     Nomor
   1256/KMK.000/1989 tanggal 8 November 1989 tentang Perubahan
   Ketentuan mengenai Perusahaan Perdagangan Surat Berharga dalam
   Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988
   Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
   Lembaga Pembiayaan.
D. Keputusan     Menteri     Keuangan      Republik     Indonesia    Nomor
   468/KMK.017/1995 Tanggal 03 Oktober 1995 tentang Perubahan
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20
   Desember 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga
   Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan
   No.1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 November 1989.
  Adapun pokok – pokok isi dari surat keputusan menteri keuangan ini, antara
  lain adalah:
     1. Mengubah modal disetor atau simpanan pokok dan wajib perusahaan
         pembiayaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan usaha,
         ketentuan ini berlaku bagi perusahaan baru maupun yang sudah
         mendapatkan izin usaha, menjadi sebagai berikut:
             a. Perusahaan Swasta Nasional Rp 10.000.000.000,-
             b. Perusahaan Patungan Rp 25.000.000.000,-
             c. Koperasi Rp 5.000.000.000,-
         Bagi pemegang saham yang berbadan hukum, jumlah penyertaan
         modal pada perusahaan pembiayaan tidak boleh melebihi modal
         sendiri setelah dikurangi dengan penyertaan yang telah dilakukan.
         Selain itu, perusahaan pembiayaan wajib menyesuaikan kewajiban
         permodalannya selambat – lambatnya 3 (tiga) tahun sejak peraturan
         ini diberlakukan.
E. Keputusan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur
   Bank Indonesia Nomor 607/KMK.017/1955 & Nomor 28/9/KEP/GBI
   Tanggal 19 Desember 1995 tentang Pelaksanaan Pengawasan Perusahaan
   Pembiayaan Oleh Bank Indonesia.
  Surat keputusan bersama ini bertujuan untuk melibatkan Bank Indonesia
  untuk ikut melakukan pengawasan perusahaan pembiayaan baik secara
  langsung maupun tidak langsung, yang sebelumnya Bank Indonesia tidak
  ikut melakukan pengawasan. Adapun ruang lingkup pengawasan yang
  dilakukan oleh Bank Indonesia kepada perusahaan pembiayaan meliputi:
      1. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap penarikan pinjaman luar
         negeri.
      2. Penyaluran pinjaman yang bersumber dari kredit perbankan.
      3. Penerbitan surat sanggup bayar.
      4. Kualitas aktiva produktif.
      5. Kebenaran dan kelengkapan laporan.
F. Surat Edaran Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Department Keuangan
   Republik Indonesia Nomor SE 1087/LK/1996 Tanggal 27 Februari 1996
   tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Sanksi bagi Perusahaan
   Pembiayaan.
  Surat edaran ini mengatur tentang pelaksanaan kewajiban sistem pelaporan
  perusahaan pembiayaan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan
  Republik Indoneisa No.606/KMK.017/1995 Tanggal 19 Desember 1995
  tentang Ketentuan Pinjaman yang diterima, penyertaan dan pelaporan
  Perusahaan Pembiayaan. Adapun laporan – laporan yang disampaikan wajib
  disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank
  Indonesia.
G. Keputusan Mnteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 292/KMK.04/1996
   Tanggal 18 April 1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan
   No.642/KMK.04/1995 tentang nilai Lain sebagai Dasar pengenaan Pajak.
    H. Surat Direktorat Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik Indonesia
        Nomor S-78/PJ-311/1996 Tanggal 19 April 1996 tentang Pembebasan Pph
        Pasal 23 atas Penghasilan yang Diperoleh Perusahaan Anjak Piutang.
    I. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik
        Indonesia NO.SE-06/PJ-53/1997 Tanggal 18 Maret 1997 tentang Perlakuan
        PPN atas Jasa Anjak Piutang.
    J. Keputusan       Menteri     Keuangan      Republik      Indonesia     Nomor
        130/KMK.04/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang penghapusan Piutang
        Tak Tertagih yang boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.
    K. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Departement Keuangan Republik
        Indonesia Nomor SE-19/PJ-42/1998 Tanggal 10 Juli 1998 tentang
        Pelaksanaan Piutang Tak Tertagih yang boleh Dikurangi Sebagai Biaya.
    L. Surat Direktur Peraturan Perpajakan No.S-11/PJ.312/1999 Tanggal 26
        tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagi Industri Multi Finance.
    M. Peraturan Bank Indonesia No.1/9/PBI/1999 Tanggal 28 Oktober 1999
        tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga
        Keuangan Non-Bank.
    N. Keputusan       Menteri     Keuangan      Republik      Indonesia     Nomor
        448/KMK.017/2000 Tanggal 27 Oktober tentang Perusahaan Pembiayaan
Dalam keputusan menteri keuangan              No. 1251/KMK.013/1998 sehingga
mempertegas aspek-aspek selama ini kurang diatur seperti pembukaan kantor
cabang, merger, akuisisi serta konsolidasi, aspek permodalan, pencabutan izin usaha.
Selain itu keputusan ini membatalkan dan menyatakan tidak berlakunya lagi.


   a) Keputusan menteri keuangan No. 606/KMK.017/1995 Tanggal 19 dersember
       1995;
   b) Keputusan menteri keuangan No. 609/KMK.017/1995 Tanggal 21 Desember
       1995
   c) Keputusan menteri keuangan No. 446/KMK.017/1995 Tanggal                    29
       September 1998.
Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini dapat kami
kemukakan sebagai berikut:


   1. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan pembiayaan dapat melakukan
      pembiayaan berdasarkan prinsip syariah damn yang bersifaf konvensional.
   2. Perusahaan pembiayaan dapat didirikan dan dimiliki oleh:
          a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hokum Indonesia;
          b. Badan usaha asing dan warga Negara Indonesia atau badan hukum
             Indonesia (usaha patungan).
   3. Perusahaan Pembiayaan berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
   4. Modal disetor atau simpanan pokok dan wajib Perusahaan Pembiayaan
      ditetapkan sebagai berikut:
          a. Perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.
             10.000.000.000 (sepulauh milyar rupiah);
          b. Perusahaan        patungan    sekurang-kurangnya      sebesar   Rp.
             25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);
          c. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima
             milyar rupiah).
   5. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan
      modal; pada Perusahaan Pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar
      modal sendiri dikurangi dengan penyertaan 6yang telah dilakukan.
   6. Modal sendiri yang berbentuk badan hukum Perseroan terbatas merupakan
      dari modal disetor, agio saham, cadangan, dan saldo laba dikurangi dengan
      penyertaan.
   7. Modal sendiri untuk yang berbentuk hukum Koperasi merupakan
      penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal
      penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi dengan
      penyertaan.
   8. Pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas
      Perusahaan Pembiayaan sekurang-kurangnya wajib memenuhi persyaratan:
      a. Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet disektor perbankan;
   b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan;
   c. Tidak pernah dihukum karena tindak kejahatan;
   d. Setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman;
   e. Salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional
       dibidfang persahaan Pembiayaanatau Perbankan sekurang-kurangnya 2
       tahun; dan
   f. Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
       mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan
       keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Setiap perusahaan anggaran dasar,pemegang sahm, direksi dan dewan
   komisarin atau pengurus dan pengawas wajib dilaporkan kepada Menteri
   selambat-lambatnya 15 hari setelah perusahaan dilaksanakan
10. Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan hanya dapat dilakukan
   dengan izin Menteri.
11. Untuk dapat membuka Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan harus
   mempunyai persyaratan:
   a. Rencana pembukaan Kantor Cabang wajib dicantumkan dalam rencana
       kerja perusahaan Pembiayaan yang telah disahkan dalam rapat umum
       pemegang saham atau rapat anggota;
   b. Perusahaan Pembiayaan memperoleh laba berdasarkan:
          1. Laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;dan
          2. Laporan keuangan bulanan terakhir.
12. Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman baik dari dalam maupun
   luar negri. Jumlah pinjaman bagi setiap Perusahaan Pembiayaan ditetapakn
   setinggi-tingginya sebesar 15 kali jumlah modal sendiri(net worth)
   Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi penyertaan.
13. Jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 5 kali
   jumlah modal sendiri (net worth) Perusahaan Pembiayaan setelah dikurangi
   penyertaan.
14. Modal sendiri (net worth) bagi persahaan yang berbentuk hukum:
   a. Perseroan Terbatas terdiri dari modal disetor ditambah dengan modal
       ditahan, laba tahun berjalan, cadangan umum yang belum di gunakan,
       agio saham dan pinjaman subordinasi yang dihitung berdasarkan laporan
       keuangan posisi bulan terakhir;
   b. Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal
       penyertaan, dana cadangan, dana sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan
       serta kerugian yang dihitung berdasarkan laporan keuangan posisi bulan
       terakhir.
15. Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima Perusahaan
   Pembiayaan dengan syarat:
   a. Minimum berjangka waktu 5 tahun;
   b. Dal;am hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala
       pinjaman yang ada;
   c. Dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Perusahaan Pembiayaan dan
       emberi pinjaman.
16. Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal
   sendiri sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari modal
   disetor.
17. Setiap pinjaman subordinasi yang diterimas oleh Perusahaan Pembiayaan
   wajib dilaporkan kepada menteriselambat-lambatnya 10 hari setelah
   pinjaman diterima.
18. Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang melakukan resstruturisasi utang
   usaha mempunyai ekuitas negatif, pemegang saham wajib menambah modal
   sekurang-kurangnya sebesar-besarnya disetor minimum.
19. Perusahaan Pembiayan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada
   perusahaan di setor keuangan.
20. Penyertaan modal pada setiap perusahan tidak boleh melebihi 25% dari
   modal disetor perusahaan yang bersangkutan.
21. Jumlah seluruh penyertaan modal perusahaan pembiayaan tidak boleh
   melebihi 40% dari jumlah modal sendiri Perusahaan pembiayaan yang
   bersangkutan.
22. Perusahaan Pembiayaan dilarang:
    a. Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro,
        deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
    b. Menerbitkan Surat Sanggup Bayar, kecuali sebagai jaminan atas utang
        sebagai bank yang menjadi krediturnya;
    c. Memberikan jaminan daslam segala bentuknya kepada pihak lain.
23. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) yang dibuat dan di keluarkan oleh
   Perusahaan Permbiayaan tidak dapat dialihkan dan wajib dicantumkam kata-
   kata “tidak dapat dialihkan (non-negotible)”.
24. Perubahan Nama Perusahaan Pembiayaan wajib dilaporkan kepada Menteri
   selambat-lambatnya 15 hari setelah perubahan nama dilaksanakan wajib
   dilampiri perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instalasi
   berwenang serta NPWP.
25. Pemindahan alamat kantor pusat atau kantor cabang Perusahaan Pembiayaan
   wajib di laporkan kepada Menteri selambat-lambatnya 15 hari sejak
   pelaksanaan pemindahan disertai dengan bukti penguasaan gedung kantor.
26. Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada
   bank Indonesia:
    a. Laporan Keuangan Bulanan;
    b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;]
    c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
27. Perusahaan Pembiayaan wajib mengumumkan neraca sdan perhitungan laba
   rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 surat kabar harian yang
   mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya setelah tahun buku berakhir.
28. Pembinaan dan pengawasan Perusdahaan Pembiayaan dilakukan oleh
   Menteri.
29. Pelaksanaan   pengawasan     Perusahaan        Pembiayaan   dilakukan   oleh
   Departemen Keuangan dengan dibantu oleh Bank Indonesia.
30. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan dilakukan oleh Menteri
   dalam hal Perusahaan Pembiayaan :
    a. Bubar;
       b. Dikenakan sanksi;
       c. Tidal lagi menjadi Perusahaan Pembiayaan;
       d. Melakukan Merger atau Kosolidasi.
   31. Perusahaan Pembiayaan bubar karena:
      a. Keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
      b. Jangka waktu berdirinya Perusahaan pembiayaan yang ditetapkan dalam
          anggaran dasar berakhir;
      c. Penetapan pengadilan;
      d. Keputusan Pemerintah.
   32. DAlam hal Perusahaan Pembiayaan bubar berdasarkan penetapan pengadilan
      atau keputusan pemerintah,. Likuidator atau pernyelesai wajib melaporkan
      penertapan atau keputusan tersebut kepada merteri selambat-lambatnya 30
      hari sejak penetapan pengadilan dan keterangan yang menyatakan bahwa
      penetapan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.


O. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002
Tanggal23 April 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
448/KMK.017/2002 Tentang perusahaan Pembiayaan:
Adapun pokok-pokok isi surat keputusan menteri keuangan ini dapat kami
kemukakan sebagai berikut:
   1. Mengubah ketentuan       tentang kegiatan anjak piutang dari semula
      menyatakan: “kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk pembelian
      atau pengalihan piutang/tagihan jangka pendek dari trsansaksi perfdagangan
      dalam atau ;luar negeri, penatausahaan dan penagihan piutang perusahaan
      penjual piutang” menjadi “ kegiatan anjak piutang dilakukan dalam bentuk
      pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka
      pendek dari transaksi perdagangan dan atau luar negeri”.
   2. Mengubah ketentuan tentang permohonan untuk mendapatkan izin usaha
      perusahaan pembiayaan.
   3. Mengubah ketentuan modal disetor, sehingga menjadi:
             Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-
               kurangnya Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),.
             Koperasi sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar
               rupiah).
     4. Restrukturisasi utang usaha perusahaan pembiayaan tidak hanya dapat
        dilakukan melalui Stuan Tugas Prakarsa Usaha (Jakarta Initiative Task
        Force) tetapi dapat juga melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional
        (BPPN) yang selanjutnya wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan
        selambat-lambatnya 10 Hari sejak perjanjian restrukturisasi di tandatangani.
     5. Mempertegas Pemberlakuan Ketentuan :
             Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa
               Nilai Tukar.
             Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perlkoperasian.
             Undang-undang Nomor 156 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana
               Pencucian Uang bagi Perusahaan Pembiayaan beserta sanksinya.


P.    Keputusan Menteri Keuangan Repulik Indonesia Nomor 185/KMK.06/2002
tentang Penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan:
Dengan adanya keputusan Menteri Keuangan ini maka untuk sementara waktu
pemerintah tidak mengeluarkan izin usaha baru bagi Perusahaan Pembiayaan.


Berdasarkan uraian dan rincian mengenai peraturan pemeritah yang mengatur
keberadaan perusahaan pembiayaan anjak piutang dei Indonesia, terlihat jelas bahwa
industri ini belum menmpunyai landasan hukum yang kokoh layaknya industri
perbankan maupun asuransi. Dalam rangka untuk memberikan kepastian usaha dan
meningkatkan dasa saing pada era perdagangan bebas, sudah sepantasnya industri
anjak piutang dan/atau industri pembiayaan dilindungi dengan Undang-undang
Usaha Jasa Pembiayaan serta diberikan alternative baru sumber pendanaan selain
kredit perbankan serta insentif khusun bagi perusahaan anjak piutang dan/atau
perusahaan pembiayaan yang khusus melayani usaha kecil.
       Selain ketentuan-kertentuan pemerintah yang mengatur keberadaan industri
anjak piutang yang telah kami sebutkan diatas, berikut ini akan kami kemukan pula
mengenai aspek hukum/yuridis dari anjak piutang dalam tata hukum Indonesia
seperti yang dikemukakan oleh Gatot Wardoyo. Seperti yang telah kita ketahui
anjak piutang bila ditinjau dari segi mekanismenya, pada dasarnya merupakan
pengalihan piutang sebagai tindak lanjut dari jual beli tagihan tersebut. Namun,
pengertian piutang dalam hal ini harus diketahui secara pasti , agar tidak
menimbulkan salah tafsir dalam pembahasan segi yuridisnya. Secara umum, piutang
dapat dibedakan menjadi 2 jenis: yaitu piutang yang berasal dari treansaksi dagang
dan berasal dari fasilitas pinjaman/kredit (didudukan dalam perjanjian kredit). Bila
diadakan perbandingan antara kedua jenis piutang tersebut, maka akan terlihat jelas
unsur-unsur sebagai berikut:


1. Piutang Dagang:
   a) Jangka pendek, sebab seller sangat berkepentingan dengan kelancaran
       perputaran modalnya.
   b) Umumnya berasal dari trasaksi jual beli barang/jasa.
   c) Jaminan kebendaanb kurang diperhatikan karena lebih dititikberatkan kepada
       masalah hubungan dagang. Kalau memeng ada jaminan relative kecil
       dibandingkan dengan nilai tagihannya, yaitu berupa uang panjar atau uang
       muka.


2. Piutang dalam perkreditan:
   a) Jangka waktu yang lebih lama, karena adanya kemungkinan untuk
       diperpanjang.
   b) Berasal dari suatu perjanjian kredit.
   c) Adanya suatu jaminan yang lebih bersifat riil/kebendaan dan pasti.
   d) Dalam hubungan yang lebih formal antar pihak misalnya adanya jaminan
       yang diikat secara yuridis disertai adanya pemberian hak preferensi kepada
       kreditur.
Dalam kegiatan anjak piutang yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud piutang
adalahpiutang yang timbul dari transaksi dagang seperti yang dirumuskan dalam
pasal 1 ayat 8. Keputusan Presiden RI no. 61/1988 dan pasal 6 Keputusan Metri
Keuangan no.1251/KMK.131/1988 yang kemudian dipertegas dengan pasal 1 angka
1 Keputusan Menteri Keuangan no. 172/KMK/2002.


Objek dari kegiatan anjak piutang adalah piutang yang berasal dari transaksi dagang.
Penyerahan piutang atas bawa cukup dilakukan secara fisik dari surat bukti piutang
kepada pihak factor oleh pihak penjual/klien.


Dengan penyerahan tersebut pihak factor sudah dapat dikatakan sebagai pemilik sah
atas piutang tersebut dan dilindungi pula oleh pasal 529 KUH Perdata yang pada
pokoknya menyatakan bahwa kedudukan seseorang yang menguasai,
mempertahankan, dan menikmati suatu kebendaan bergerak adalah sebagai pemilik.
Maka dapat dikatakan siapa pun yang membawa piutang tersebut adalah pemiliknya,
dalam hal ini adalah factor.


Penyerahan piutang atas unjuk (order) harus dilakukan dengan endosemen, yaitu
dengan cara membuat suatu keterangan mengenai pengalihan piutang tersebut di
halaman belakang dari surat piutang tersebut, dari pihak penjual/klien kepada factor
dan harus ditandatangani oleh pihak penjual/klien sehingga factor disebut
geendoserde dan pihak penjual/ klien disebut endosan.


Penyerahan piutang yang dibuat dengan bentuk atas nama penjual/klien, harus
dilakukan dengan cara cessie, yaitu suatu cara pengalihan piutang dengan membuat
akta otentik (dibuat oleh notaris sebagai pejabat khusus), atau di bawah tangan
(dibuat cukup oleh para pihak) sehingga pihak penjual /klien menjadi cedent dan
pihak factor menjadi cessionaris.


Bila diadakan perbandingan antara endosemen dan penyerahan fisik atas surat
piutang di satu pihak, terlihat bahwa piutang yang dibuat op naam ( atas nama
penjual/klien) memerlukan keterlibatan pembeli atau customer, yaitu minimal
pemberitahuan padanya. Tetapi akan lebih kuat bagi factor bila pembeli atau
customer dapat memberikan persetujuan tertulis. Tentunya akan lebih baik lagi jika
perjanjian anjak piutang dibuat segitiga antara factor, penjual/klien, dan pembeli/
customer.


Untuk itu hal-hal di bawah ini perlu diperhatikan oleh factor dalam membuat
perjanjian anjak piutang menurut tata hukum Indonesia, yaitu :
1. Ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang mengatur syarat-syarat sahnya
   suatu perjanjian.
2. Pasal 1534 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan penjual/klien
   bertanggung jawab akan piutang yang dijualnya tersebut, yaitu harus benar-
   benar ada pada waktu diserahkan. Meskipun perjanjian ini tidak disertai adanya
   jaminan dari pihak penjual/klien (recourse and without recourse factoring). Hal
   ini kiranya sangat logis karena menyangkut objek dari suatu perjanjian dan
   tentunya pihak factor juga tidak akan gegabah dalam menganalisis piutang
   tersebut. Namun, bila dikaji secara yuridis, tanggung jawab pihak penjual/klien
   harus diberikan legalitasnya, karena Indonesia bukan penganut system hukum
   kebiasaan.
3. Pasal 1535 KUH Perdata, pada pokoknya menyatakan penjual/klien tidak
   bertanggung jawab tentang kemampuan pembayar dari pihak pembeli/customer,
   kecuali penjual/klien meningkatkan diri untuk memberikan jaminan atas
   kemampuan membayar pihak pembeli/customer, tetapi dengan batas sebesar
   harga penjualan piutang yang telah diterimanya. Pasal ini sebenarnya
   memberikan pembatasan yang tegas mengenai tanggung jawab pihak
   penjual/klien yang menurut pasal 1534 tampak tidak tegas.
4. Pasal 1536 KUH Perdata lebih merinci lagi tentang tanggung jawab
   penjual/klien tersebut, yaitu dalam hal penjual/klien menjamin kemampuan
   membayar pihak pembeli/customer. Namun, dibatasi hanya untuk waktu
   sekarang, buakn untuk waktu kemudian hari, kecuali penjual/klien mengikatkan
   diri untuk waktu yang akan datang juga. Hal ini tentu saja mempengaruhi harga
   jual piutang tersebut.
5. Perlu juga diperjanjikan mengenai biaya yang timbul,sebab menurut 1466 ayat 1
   KUHP perdata,biaya akta jual beli di pikul oleh pembeli,dalam halini factor,
   kecualidiperjanjikan lain.


Q.Undang Undang yang terakhir ini merupakan keputusan Menteri Keuangan
mengenai Lembaga Keuangan Bukan Bank,yang belum lama ini dikeluarkan :


              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                                NOMOR 45 /KMK.06/2003
                                      TENTANG
                 PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH BAGI
                            LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
                    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang :
a. bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan
masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun
dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura);
b. bahwa guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar
internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan
keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan
transaksi yang mencurigakan;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan tentang
kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang
mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b dan c,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah;


Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3477);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191);
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988);


MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENERAPAN PRINSIP
MENGENAL NASABAH BAGI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK.


BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan perasuransian sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Usaha Perasuransian.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Dana Pensiun.
3. Lembaga Pembiayaan adalah lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan.
4. Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah Perusahaan Perasuransian, Dana
Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura).
5. Prinsip Mengenal Nasabah adalan prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan
Non Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau kegiatan transaksi
nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.
6. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKNB, termasuk tetapi tidak
terbatas pada :
a.Pemegang polis dan atau tertanggung pada Perusahaan Asuransi;
b. Peserta dan atau pihak yang berhak pada Dana Pensiun;
c.Klien atau Penjual Piutang pada kegiatan Anjak Piutang;
d. Konsumen pada kegiatan Pembiayaan Konsumen;
e. Lessee atau Penyewa Guna Usaha pada kegiatan leasing atau Sewa Guna Usaha;
f. Pemegang kartu kredit pada usaha kartu kredit; dan
g. Perusahaan Pasangan Usaha pada kegiatan Modal Ventura.


7. Rekening adalan rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi
tidak terbatas pada identitas, transaksi atau perikatan antara LKNB dengan Nasabah.
8. Transaksi yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil,
karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan dan atau
yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga
yang dibentuk berdasarkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
10. Perikatan adalah perjanjian antara LKNB dengan nasabah, termasuk tetapi tidak
terbatas pada :
a. penutupan polis pada Perusahaan Perasuransian;
b. pendaftaran program pensiun pada Dana Pensiun;
c.perjanjian sewa guna usaha;
d. perjanjian pembiayaan konsumen;
e. perjanjian anjak piutang;
f. pembukaan rekening kartu kredit; dan
g. perikatan antara Perusahaan Modal Ventura dari Perusahaan Pasangan Usaha.


BAB II
PRINSIP MENGENAL NASABAH
Bagian Pertama
Kewajiban Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Pasal 2
LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.


Pasal 3
Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, LKNB
wajib:
a. menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
b. menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c.menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi
Nasabah; dan
d. menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.


Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
Pasal 4
(1)Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Lembaga Keuangan Non Bank
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:
a.Menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang
dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
b. Menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenal
Nasabah kepada Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diberlakukannya
Keputusan Menteri Keuangan ini;
c.Setiap perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah
wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak
ditetapkannya perubahan tersebut;
d. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan
mengenal Nasabah bagi Nasabah baru dan atau perikatan baru sejak ditetapkannya
Pedoman tersebut; dan
e. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, LKNB wajib menerapkan kebijakan mengenal Nasabah
bagi
Nasabah yang sudah ada, termasuk pengkinian database Nasabah, paling lambat 18
(delapan belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini.
(2)Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Bagian Ketiga
Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah


Pasal 5
(1)Sebelum melakukan perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib rneminta informasi
mengenai
a. identitas calon Nasabah;
b. maksud dan tujuan melakukan transaksi atau perikatan dengan LKNB;
c.informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon
Nasabah;dan
d. identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama
pihak lain
sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat
dibuktikan dengan
keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut :
a. Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari
1) identitas Nasabah yang memuat:
a) nama;
b) alamat tinggal tetap;
c) tempat dan tanggal lalnr;
d) kewarganegaraan;
2) keterangan mengenai pekerjaan;
3) spesimen tanda tangan; dan
4) keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan
bahwa
untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan
mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan
pada
tujuan penggunaan dana;
b. Nasabah perusahaan paling kurang terdiri dari
1) dokunien perusahaan
a) Akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b) Izin usaha atau izin lainnya dan instansi yang berwenang;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk
memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk
mempunyai
wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan
usaha dengan LKNB;
3) Dokumen identitas pihak-pibak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak
untuk
dan atas nama perusahaan; dan
4) Keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana, dengan catatan bahwa
untuk
perusahaan perasuransian dan dana pensiun lebih difokuskan pada keterangan
mengenai sumber dana sedangkan untuk lembaga pembiayaan lebih difokuskan
pada
tujuan penggunaan dana.
(3) LKNB wajib meneliti keabsaban dan kebenaran dokumen pendukung identitas
calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4)Apabila diperlukan, LKNB dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah
untuk dapat meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3).




Pasal 6
(1)Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain
(beneficial owner) untuk melakukan Perikatan, LKNB wajib memperoleh dokumen
pendukung sebagaimana dimaksud dalani Pasal 5 ayat (2) mengenai calon Nasabah
tersebut dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai
perantara dan atau kuasa pihak lain.
(2) LKNB juga wajib niernperoleh bukti atas identitas dari beneficial owner, suniber
dana dan tujuan penggunaan dana, serta informasi lainnya mengenai beneficial
owner dari calon Nasabah,yang antara lain berupa :
a.bagi beneficial owner perorangan :
1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan
2) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap
kebenaran
identitas maupun sumber dana dari beneficial owner;
b. bagi beneficial owner perusahaan termasuk LKNB
1) dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; dan
2) pernyataan dari calon Nasabah bahwa telah dilakukan penelitian terhadap
kebenaran
identitas maupun sumber dana dari beneficial owner.


Pasal 7
LKNB dilarang melakukan, Perikatan dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau Pasal 6.


Bagian Keempat
Pemantauan Rekening Dari Transaksi Nasabah
Pasal 8
LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan dokumen-dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dari Pasal 6 dalam jangka waktu sampai dengan paling
kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri perikatan dengan LKNB.




Pasal 9
LKNB wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalain Pasal 5 atau Pasal 6.


Pasal 1 0
LKNB wajib memelihara profit Nasabah yang paling kurang meliputi informasi
inengenai :
a.pekerjaan atau bidang usaha;
b. jumlah penghasilan;
c. Perikatan lain yang dimiliki pada LKNB yang bersangkutan; dan
d. aktivitas transaksi normal.


Bagian Kelima
Manajemen Risiko
Pasal 11
Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf d paling kurang mencakup
a.pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB
(management oversight);
b. pendelegasian wewenang;
c.pemisahan tugas;
d. sistim pengawasan intern termasuk audit intern; dan
e.program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.




BAB III
PELAPORAN TRANSAKSI YANG MENCURIGAKAN


Pasal 12
LKNB wajib menyusun prosedur untuk pengidentifikasian dan pelaporan transaksi
yang
mencurigakan, sebagai bagian dari Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah.


Pasal 13
(1) LKNB wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan apabila terjadi transaksi
yang
mencurigakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah transaksi mencurigakan
tersebut
diidentifikasi oleh LKNB, dengan menggunakan format pada Lampiran Keputusan
Menteri Keuangan ini.
(2)Informasi mengenai transaksi yang mencurigakan dan pelaporan atas transaksi
yang
mencurigakan tersebut bersifat rahasia.
(3) LKNB, pejabat LKNB atau karyawan LKNB dilarang memberitahukan kepada
nasabah yang bersangkutan atau pihak lain mengenai pelaporan yang dilakukan oleh
LKNB berdasarkan ayat (1) di atas.


Pasal 14
Contoh-contoh dari bentuk transaksi yang mencurigakan ditetapkan lebih lanjut
dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.
Pasal 15
Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan atau transaksi yang
mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditujukan kepada
Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk LKNB yang termasuk dalam industri perasuransian melalui Direktur
Asuransi detail alamat :
Direktorat Asuransi, Departemen Keuangan,
Dr. Wahidin No. 1, Gedung A lantal 8,
Jakarta - 10710
b. untuk LKNB yang termasuk dalam industri Dana Pensiun melalui Direktur Dana
Pensiun denganalamat :
Direktorat Dana Pensiun, Departemen Keuangan,
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung A lantai 8,
Jakarta - 10710;
C. untuk LKNB yang termasuk dalam industri Lembaga Pembiayaan (Perusahaan
Pembiayaan dan Modal Ventura) melalui Direktur Perbankan dan Usaha Jasa
Pembiayaan dengan alamat :
Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan, Departemen Keuangan, Jl. Dr.
Wahidin No. 1,
Gedung A lantai 7,
Jakarta - 107 1 0


BAB IV
PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG
Pasal 16
Direksi atau Pengurus LKNB wajib bertanggung jawab atas penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pasal 17
LKNB wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk petugas khusus yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.


Pasal 18
(1) LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat
mengidentifikasi,
menganalisis, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai
karakteristik
transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
(2)Sistem informal tersebut harus dapat memungkinkan LKNB untuk menelusuri
setiap transaksi,apabila diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas
Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, dan
sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
(3) LKNB wajib menerapkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri
Keuangan ini.


Pasal 19
LKNB wajib melaksanakan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf
e yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a.menyusun program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah;
b. menyampaikan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah kepada Menteri Keuangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan ini; dan
c. melaksanakan program pelatihan bagi karyawan LKNB untuk penerapan Prinsip
Mengenal Nasabah sesuai dengan jadwal program yang telah disusun.
BAB V
PEMERIKSAAN KETAATAN
Pasal 20
(1) Direktur Asuransi, Direktur Dana Pensiun dan Direktur Perbankan dan Usaha
Jasa
Pembiayaan Departemen Keuangan melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap
ketaatan
LKNB dalam memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan di dalam Keputusan
Menteri Keuangan ini.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan ketaatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Keuangan.


BAB VI
SANKSI
Pasal 21
(1)Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat
(1) dan ayat (3), dan atau Pasal 19 dikenai sanksi administratif.
(2)Ketentuan mengenai bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam
ayat
(1) diaturIebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22
(1)Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku sampai
dengan diberlakukannya ketentuan sejenis yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan Undang-undang tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang.
(2)Setelah diberlakukannya ketentuan PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dokumen dan laporan yang telah disampaikan oleh LKNB kepada Menteri
Keuangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dialihkan kepada PPATK.


Pasal 23
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


                               Ditetapkan di Jakarta
                                   pada tanggal
                                  30 Januari 2003
               MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
                                        ttd.
                                   BOEDIONO




2.Prinsip Hukum Perdata Indonesia
Dari uraian diatas, ternyata Hukum Perdata di Indonesia cukup mendukung kegiatan
anjak piutang yang bersifat domestic,bahkan dengan segala kemungkinan variasinya
yang mungkin timbul dan berkembang dalam praktek dan kebiasaan di masyarakat
pedagang. Hal ini di sebabkan karena Hukum Perdata di Indonesia yang menganut
asas Contract Vryheid atau Freedomof Contract, di sebut juga dengan kebebasan
berkontrak. Maksudnya para pihak bebas menentukan sendiri isi perjanjian
mereka,sepanjang mengenai hal-hal yang menurut hukum bersifat halal.
       Selanjutnya Hukum Perdata Indonesia juga menghormati kebebasan para
pihak tersebut dengan memberikan legalitas berupa kekuatan mengikat
dariperjanjian tersebut,yaitu azaz Pacta Sunt Servanda,artinya semua pihak harus
mentaati semua perjanjian yang dibuatnya, karena perjanjian tersebut
mengikat,seperti undang-undang.Keduanya dimuat dalam pasal 1338 KUHP Perdata
Indonesia dan dianut juga di beberapa Negara.
       Sedangkan untuk kegiatan anjak piutang internasional hukum Indonesia
belum mendukung karena menyangkut masalah yang luas dan complex, antara lain
hubungan hukum antar factor, antar factor dan penjual/klien, antar factor dan
pembeli, masalah pengalihan piutang, bentuk-bentuk surat-surat piutang dan
masalah hukum internasional.
       Masalah yuridis dalam internasional factoring yang sangat perlu diperhatikan
adalah masalah dispute settlement karena adanya keputusan mahkamah agung
Indonesia No. 2944 K/PDT/1983 tanggal 29 November 1984 yang pada pokoknya
tidak dapat menerima pelaksanaan keputusan pengadilan Negara asing dan arbitase
asing sehingga sedikit banyak putusan ini dapat menjadi hambatan dalam
bernegosiasi dengan mitra asing. Walaupun dengan asas resiprositas masih dapat
diatasi, tetapi sangat perlu adanya pengertian yang mendalam dari pihak asing
mengenai usulan-usulan pihak Indonesia mengenai Choise of Law (pilihan hukum
yang dipakai) dan choise of yurisdiction (pilihan forum peradilan/arbitrase yang
akan di pakai).
                 BAB 3 : PRODUK DAN JASA
                             ANJAK PIUTANG

1.Dua Pokok Produk Anjak Piutang
   Produk dan jasa anjak piutang yang dapat diberikan kepada klien minimal dapat
dibedakan menjadi dua bagian pokok yang mendasar. Hal ini sesuai dengan
keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/KMK.06/2002
Tentang perubahan atas perubahan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK. 017/2000
tentang perusahaan pembiayaan, yaitu:


   A. ANJAK PIUTANG NON-FINANCING
Pengertian jasa anjak piutang non-financing berdasarkan peraturan pemerintah yang
berlaku adalah penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang usaha klien.
Jasa anjak piutang ini meliputi jasa credit management, sehingga klien tidak perlu
menyelenggarakan pembukuan/pencatatan atas tagihannya, karena perannya tersebut
sudah diambil alih oleh factor, dimana factor akan memberikan laporan secara
berkala mengenai hal-hal berikut:
   a. Bonafiditas para customer
   b. Laporan posisi piutang dagang klien termasuk tanggal jatuh temponya yang
       sangat berguna bagi klien dalam merencanakan penjualan kredit untuk
       periode berikutnya.
   c. Account Statement kepada customer, bagi customer statement of account
       yang diterima dari factor membantu yang bersangkutan untuk melakukan
       rekonsiliasi atas pembayaran-pembayaran yang telah dilaksakannya dan
       untuk mengetahui posisi piutang pertanggal laporan berikut jatuh temponya.
   d. Apabila customer gagak membayar pada waktunya, factor secara aktif
       melakukan penagihal sesuai prosedur yang berlaku dengan sebaik-baiknya,
       tanpa merusak hubungan baik antara customer dan client. Dalam non
       recourse factoring, factor menjamin pembayaran yang beratalian, namun
       hanya terbatas pada insolvery saja (nondisputes). Dalam hal terjadi
       perselisihan dagang antara customer dan client, factor tidak menjamin
       pembayarannya, resiko bad debt tetap ditanggung oleh client.


Adapun jasa yang dapat diberikan dalam anjak piutang non-financing ini meliputi
jasa-jasa sebagai berikut:


   1. Credit Investigation
   Factor sebelum memutuskan untuk memberikan pembiayaan atas suatu tagihan,
   harus terlebih dahulu mengetahui secara akurat tentang bonafiditas buyer,
   reputase dan mainline of bussines dari buyer, dan lain-lain yang berkaitan
   dengan kemungkinan-kemungkinan dibayarnya piutang.


   2. Sales Ledger Administration
   Jasa yang diberikan oleh factor kepada client dalam bentuk administration
   pembukuan atas penjualan yang dilakukan secara kredit, dapat mingguan, dua
   mingguan, bulanan atau yang lainnya disesuaikan dengan kebutuhan client.


   3. Credit control termasuk Collection
   Factor dapat melakukan aktivitas pembiayan juga memantau transaksi-trasaksi
   penjualan yang dilakukan oleh client dengan baik, termasuk menetapkan
   prosedur penagihan agar piutang yang dijaminkan dapat diterima pada
   waktunya, ini sangat diperlikan bagi transaksi gadang yang berkesinambungan.


   4. Protection again st Credit Risk
   Dalam jasa ini factor juga mengusahakan cara-cara untuk mengamankan resiko
   tidak tertagihnya suatu piutang yang telah dibiayai oleh factor.




   Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan jasa
   anjak piutang non-financing ini, factor berperan sebagai credit department dari
   perusahaan clientnya. Client tidak perlu mempunyai credit department sendiri
   dalam organisasi perusahaannya, karena fungsi credit deartement telah diambil
   oleh factor.
      Perkembangan jasa anjak piutang non-financing di Indonesia saat ini belum
   berkembang dengan baik dibandingkan dengan kegiatan anjak piutang financing.
   Berdasarkan pengamatan kami, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan
   kurang berkembangnya usaha anjak piutang non-financing, yaitu:
        1) Masih terdapat misinformasi tentang keberadaan anjak piutang dalam
           masyarakat bahwa anjak piutang hanya bersifat financing saja.
        2) Takut rahasiapenjualan perusahaan terbongkar.
        3) Kekhawatiran client akan dibocorkannya data-data penjualan perusahaan
           kepada pesaingnya.
        4) Tingkat keterbukaan client/perusahaan masih rendah.
        5) Memelihara hubungan baik antara customer.




B. ANJAK PIUTANG FINANCING


Anjak piutang Financing berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku disebutkan
sebagai kegiatan pembelian atau pengalihan piutang jaqngka pendeng dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri. Pengertian ini memberikan latar belakang
bahwa aktivitas pembiayaan terjadi dalam transaksi anjak piutang. Seperti yang kita
ketahui bersama, piutang dagang selalu diklasifikasakan sebagai liquid atau Quick
asset dalam laporan keuangan perusahaan. Sistem klarisifikasi ini baru dapat
dinyatakan benar apabila piutang/tagihan berlaku sampai dengan jatuh temponya,
setelah lewat jatuh waktu tersebut, piutang dagang tidak dapat dikategorikan sebagai
liquid asset, karena telah berubah menjadi bad debts.
   Melalui transaksi pembiayaan anjak piutang dengan factor, dimana factor dapat
memberikan pre-financing sampai dengan 80% atau bahkan sampai dengan 90%
dari jumlah piutang dagang segera setelah penyerahan bukti transaksi dapat
dilakukan atas dasar Recourse financing, dimana resiko bad debts tetap pada client,
atau factoring Without Recourse, dimana perusahaan factor mengambil alih resiko
bad debts. Jadi client dapat memutar kembali Instant Cash yang diperoleh dengan
meningkatkan omset penjualan dan memanfaatkan potongan harga tertentu yang
diberikan leh supplier dengan membeli bahan baku dan lain-lain secara tunai.
Trasaksi factoring dikaitkan dengan volume penjualan. Dengan meningkatkan
penjualan, kredit limitpun dapat dinaikkan pula. Praktis tidak ada batas transaksi
Factoring, sehingga kredit limit dapat diartikan sebagai fungsi penjualan.
    Untuk menambah pengertian anjak piutang financing, Gatot Wardoyo,
mengemukakan bahwa jasa anjak piutang financing dalam hukum Indonesia
mengandung 2 aspek penting yaitu:
   1. Transaksi Penjualan Tagihan
       Tagihan yang dijual, dialihkan kepada factor walaupun pembayaran belum
       100% atau belum lunas, dalam prakteknya customer cukup diberi tahu atas
       pengalihan tersebut dan diminta untuk melakukan pembayaran kepada
       factor.
   2. Transaksi Pemberian piutang
       Pembayaran dimuka oleh factor kepada clien dianggap sebagai pinjaman,
       sedangkan tagihan yang diterima oleh factor dari client diberlakukan sebagai
       jaminan.




Penjelasan ini menambah pengertian kepada kita bahwa aktifitas anjak piutang yang
bersifat financing, dapat diterima dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku di Indonesia.
   Dalam melakukan transaksi anjak piutang, terutama anjak piutang financing,
tidak semua transaksi dagang dapat dibiayai oleh factor. Factor biasanya
memberikan transaksi dagang secara terbuka (open account) yang bersifat
sederhana, berkesinambungan, dan bersifat angsung antara client dan customer,
sehingga factor dapat meakukan hal-hal sebagai berikut atas piutang dagang yang
berasal dari penjualan barang dan jasa:


   1. Pembelian piutang dagang untuk diuangkan secara seketika.
   2. Mengusahakan pembukuan dan administrasi penjualan yang berhubungan
       dengan piutang dagang.
   3. Menagih piutang yang dialihkan.
   4. menanggung kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dibayarnya piutang
       dagang (nonrecourse)


Selain itu, masih terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh factor sebelum
melakukan pembiayaan anjak piutang, hal ini seperti dikemukakan oleh Sachaimi El
Haitammy dalam tulisannya yang berjudul, “ Factoring Alternatif Pengembangan
Produk Baru “, Yaitu :
    1. Historikal Financing statement;
    2. Forecasted financing statement
    3. A customer list;
    4. Average size sales invoices;
    5. A projection of each customer peak exposure;
    6. The standard term of sales and any special term offered selcted customers;
    7. Historicals sales return, allowance and disputes;
    8. Merchandise offered for sales
    9. An account receivable aging.


Untuk itu, biasanya factor akan menghindari ataupun tidak bersedia melakukan
pembiayaan anjak piutang jika transaksi dagang antara client dan curtomer,
mempunyai bentuk-bentuk transaksi dagang dalam negeri sebagai berikut:
   1. Transaction with down payment ( Penjualan dengan uang muka)
       Transaksi penjualan dengan uang muka, biasanya dilakukan antara penjual
       dengan pembeli dimana barang/jasa yang akan diserahkan kepada pembeli
       masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Untuk memberikan
       kepastian, pembeli biasanya akan memberikan tanda jadi uang muka sebagai
       ikatan terhadap kontrak jual beli tersebut. Penjual selanjutnya akan
       menyelesaikan pesanan barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah
    ditentukan dan setelah selesai maka pembeli akan membayar sisa
    pembayaran kepada penjual.
       Apabila trasaksi ini dibiayai oleh factor, maka posisi factor sangat lemah
    atau kurang menguntungkan.hal ini dimungkinkan apabila terjadi pembelian
    yang tidak dilanjutkan kembali oleh pembeli atau terjadi keterlambatan
    penyerahan barang yang pada akhirnya akan terjadi keterlambatan
    pembayaran serta cacatnya perjanjian jual beli.


2. Consigment sales (Penjualan sistem konsinyasi)
    Dalam transaksi ini, penjual akan menitipkan barang kepada pembeli dengan
    perjanjian apabila barang yang dititipkan terjual, maka pembeli akan
    membayarkannya kepada penjual sedangkan sisa barang akan dikembalikan
    kepada penjual. Transaksi dagang seperti ini sangat tidak menguntungkan
    bagi factor jika dia dibiayai, karena factor akan menghadapi ketidakpastian
    apakah barang sudah laku terjual sedangkan factor saat menerima pengalihan
    piutang dari client menerima secara keseluruhan.


3. Progres payment Transaction (Pembayaran Bertahap)
    Transaksi dagang jenis ini biasanya dilakukan oleh perusahaan kontrator
    dalam membuat proyek-proyek pembangunan dimana pemilik proyek baru
    akan membayar apabila kontraktor tersebut bisa melaksanakan pembangunan
    proyek secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan. Jenis
    trasaksi dagang seperti ini sangat menyulitkan factor untuk melakukan
    pembiayaan karena factor tidak mengetahui seberapa jauh pekerjaan proyek
    sudah dapat diselesaikan oleh kontraktor.


4   Returnable Sales (barang dapat dikembalikan)
    Dalam melakukan pembiayaan anjak piutang, factor selalu berasumsi bahwa
    trasaksi dagang antara klien dan custumer sudah selesai dengan baik dengan
    telah diterimanya buktinpenerimaan barang/jasa. Apabila model trasaksi ini
   dilakukan oleh factor maka nilai dari tagihan sudah tidak utuh lagi akibat
   pengembalian barang.


5. Pre-invoicing Unfinished Delivery (Penagihan sebelum penagihan
   selesai)
   Transaksi dagang seperti ini akan menyulitkan factor untuk menagih kepada
   curtomer apabila barang atau jasa yang dibuat mengalami kerusakan atau
   kegagalan ataupun keterlambatan penyerahan barang jasa sehingga client
   akan mengajukan klaim kepada customer yang pada akhirnya nilai tagihan
   atau faktur yang dibiayai menjadi berkurang sedangkan pada saat awal factor
   menilai secara penuh sebagai dasar factor pembiayaan yang dilakukan.


6. Counter sales/back to Back Sales (Sistem Barter)
   Transaksi dagang dengan sistem back to back sales yang dilakukan oleh
   clien atau customer biasanya lebih bersifat transaksi fiktif atau bersifat
   transfer pricing, sehingga factor berada dalam posisi sangat sulit untuk
   melakukan tagihan terutama apabila client dan costumer mengalami
   ketidakcocokan dalam melakukan transaksi.


7. Credit Term More Than 180 Days (pembayaran lebih dari 180 hari)
   Transaksi dagang yang mempunyai tenggang waktu yang terlampau lama
   harus di antisipasi oleh factor. Hal ini penting untuk di analisis untuk
   mengetahui mengapa client dan curtomer melakukan trasaksi ini. Sebab
   secara umum transaksi perdagangan dengan tenggang pembayaran begitu
   lama jarang terjadi, kecuali trasaksi fictive ataupun transaksi antar
   perusahaan dalam satu grup perusahaan.


8. Transaction With parties In the Same group Of Companies ( Penjualan
   kepada Perusahaan dalam Grup Sendiri)
   Transaksi antar client dan customer dalam satu grup perusahan dagang perlu
   diperhatikan oleh factor karena transaksi ini sering dijadikan transaksi fiktif
   untuk kepentingan grup perusahaan tersebut dan juga untuk transper pricing
   antar satu grup perusahaan.


9. Sales to Individual End User/ General Public ( Penjualan kepada
   Individual/ perorangan sebagai End User)
   Transaksi jenis ini, apabila dibiayai oleh factor, di mana antara klien dan
   customer tidak mempunyai hubungan timbale balik yang berkesinambungan,
   akan membahayakan factor apabila customer mengalami kelalaian
   pembayaran.


10. Hit and Run, One Time, Incidental Transaction (Penjualan yang
   bersifat Insidental/ sekali-sekali)
   Transaksi yang dilakukam oleh klien dan customer yang bersifat Hit and Run
   atau sekali-sekali dilakukan atau transaksi yang besifat incidental perlu
   diwaspadai factor, karena transaksi jenis ini biasanya mengandung bahaya
   dan kemungkinan tidak tertagih besar.


Selain kesepuluh bentuk transaksi dagang yang selalu dihindari oleh factor
seperti diatas, masih terdapat bentuk transaksi dagang yang kurang cocok
dengan jiwa transaksi anjak piutang, yaitu penjualan yang tidak menginginkan
adanya pengalihan piutang ( non-assignable clause) dan penjualan lainnya
dimana kepastian pembayaran oleh customer/pembeli masih tergantung syarat-
syarat lainnya.
Sedangkan khusus untuk transaksi export/anjak piutang internasional, terdapat
beberapa transaksi export yang tidak dapat difactorkan ataupun selalu dihindari
oleh factor untuk dibiayai, yaitu:
   1. bila transaksi memuat persyaratan progress payment, part payment,
       retention, atau deposit oleh importir;
   2. Bila ada persyaratan contra sale, consignment sale dengan return
       arrangement.
   3. Bila credit term melampaui 180 hari;
       4. Bila mayoritas export ditujukan kepada pemerintah dari Negara tujuan.
       5. Bila mayoritas export ditujukan kepada importer yang ada kaitannya
          dengan exporter (Importir adalah associated atau related companies dari
          expotir)


Mengingat kondisi tersebut diatas, factor harus sangat berhati-hati dalam memilah-
milah transaksi perdagngan yang terbaik untuk dibiayai. Jika terjadi kesalahan
dalam menganalisis, sudah barang tentu factor akan mengalami kerugian dan
masalah. Disinilah letaknya bagaimana factor dapat dengan jeli melihat keberadaan
dan keabsahan suatu transaksi dagang.
                          BAB 4 : JENIS – JENIS
                           ANJAK PIUTANG

       Kegiatan anjak piutang pada dasarnya dapat dibagi menjadi beberapa jenis,
namun dalam buku ini kami akan membedakan anjak piutang ke dalam 4 (empat)
sudut pandang, yaitu dilihat dari segi skala kegiatan, dari segi penaggungan risiko,
dari sudut pemberitahuan kepada customer, dan dari segi cara jasa yang diberikan.
       Sebelum menerangkan tentang jenis – jenis anjak piutang berdasarkan 4
(empat) konsep tersebut, kami akan menerangkan terlebih dahulu konsep
perdagangan barang atau jasa tanpa anjak piutang.


PERDAGANGAN TANPA ANJAK PIUTANG


                                      PABRIKAN

    1. Penyerahan barang                                          3. Pembayaran
    2. INVOICE

                                       CUSTOMER




Dalam gambar hwa pabrik tekstil menjual produknya kepada Customer, misalnya
Department Store, disertai invoice yang bertalian, misalkan dengan fasilitas
penjualan secara kredit selama 120 hari. Pabrik tekstil tidak mempunyai pilihan lain
kecuali menunggu selama 120 hari lagi untuk menerima pembayaran atas penjualan
yang telah dilakukan.
Keharusa menunggu selama 120 hari sangat memberatkan pabrik tekstil karena
modal kerja yang diperlukan menjadi sangat banyak namun tertanam dalam jangka
waktu yang cukup lama. Hal inilah yang dijadikan dasar oleh factor untuk
melakukan transaksi kepada client.
Adapun jenis – jenis anjak piutang berdasarkan keempat sudut pandang tersebut
adalah sebagai berikut:
Keterlibatan Nasabah dalam Perjanjian
Perjanjian utama yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan anjak piutang adalah
antara pihak klien dengan pihak factor. Perjanjian tersebut dapatdibuat dengan atau
tanpa persetujuan pihak nasabah. Atas dasar ada atau tidaknya persetujuan pihak
nasabah dalam perjanjian, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:


a   Disclosed factoring
    Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam disclosed
    factoring adalah dengan sepengetahuan pihak nasabah (melalui pemberitahuan
    atau notifikasi). Mengingat pihak nasabah telah mengetahui adanya pengalihan
    piutang kepada factor, makahak penagihan piutang dapat dialihkan kepada factor
    sehingga pada saat jatuh tempo, nasabah dapat melunasi utangnya melalui factor.
    Secara praktis, tipe disclosed factoring memungkinkan pemberian jasa
    penagihan piutang kepada klien oleh factor.


b   Undisclosed factoring
    Penyerahan atau penjualan piutang oleh klien kepada factor dalam unclosed
    factoring adalah tanpa sepengetahuan pihak nasabah (melalui pemberitahuan
    atau notifikasi). Mengingat pihak nasabah tidak mengetahui adanya pengalihan
    piutang kepada factor, maka hak penagihan piutang tidak dapat dialihkan kepada
    factor sehingga pada saat jatuh tempo, nasabah tetap harus melunasi utangnya
    melalui factor. Secara praktis, tipe disclosed factoring tidak memungkinkan
    pemberian jasa penagihan piutang kepada klien oleh factor, kecuali terjadi
    pelanggaran atau cidera janji yang dilakukan oleh nasabah.




Perjanjian Anjak Piutang
    Perjanjian pokok anjak piutang baik recourse maupun without factoring selalu
dilakukan sebelum dimulainya kegiatan anjak piutang. Beberapastandar jaminan dan
penggantian kerugian yang dimasukan dalam perjanjian anjak piutang dimaksudkan
untuk melindungi perusahaan anjak piutang terhadap kemungkinan pengurangan
nilai piutang yang dibeli.
Perjanjian factoring antara perusahaan factoring dengan klien minimal memuat hal-
hal antara lain sebagai berikut:
1. Kententuan umum
 a    Ketentuan mengenai penawaran penjualan piutang dari perusahaan klien
      kepada perusahaan factoring termasuk cara dan persyaratannya.
 b    Ketentuan mengenai penawaran yang memuat hak perusahaan factoring untuk
      menerima atau menolak piutang-piutang yang ditawarkan berdasarkan
      ketentuan-kententuan yang telah disepakati.
 c    Ketentuan mengenai harga penjualan piutang termasuk kalkulasinya, waktu
      pembayaran, uang muka (advanced payment)
 d    Ketentuan mengenai jaminan yang diberikan oleh perusahaan klien atas
      piutang-piutang yang ditawarkan untuk dijual kepada perusahaan factoring dan
      resiko-resiko akibat jaminan yang tidak benar
 e    Ketentuan mengenai ruang lingkup administrasi piutang yang dilakukan oleh
      perusahaan factoring. Kewajiban pelaporan kepada klien dan ketentuan biaya
      administrasi yang diperhitungkan
 f    Ketentuan pembelian kembali piutang dalam hal terjadinya keadaan-keadaan
      tertentu dan penetapan harga penjualan kembali piutang tersebut


2. Keabsahan piutang (Validity of Receivable)
     Perusahaan factoring akan meminta kepada pihak klien untuk memberikan
     jaminan bahwa piutang yang dijual tersebut benar-benar ada dan barangnya telah
     diserahkan oleh klien kepada customer dan apabila piutang tersebut dalam
     bentuk pemberian jasa maka klien harus menjamin bahwa pemberian jasa
     tersebut telah dilakukan oleh klien.
     Di samping itu, klien harus pula menjamin bahwa jumlah piutang oleh klien
     benar-benar telah dihitung dengan benar dan piutang tersebut bebas dari
     perselisihan dan tidak dilakukan contratrading oleh pihak customer atau
     kemungkinan akan dituntut oleh pihak ketiga


3. Pengalihan resiko
     Perjanjian anjak piutang perlu menetapkan apakah dalam pengalihan resiko
     dilakukan syarat:
 a    Without recourse yaitu resiko tidak terbayarnya faktur atau piutang oleh
      pelanggan berada pada perusahaan factoring
 b    With course yaitu resiko tidak terbayarnya piutang berada pada klien
4. Pengalihan piutang
     Dalam pelaksanaan pengalihan piutang (cessie) perlu diatur ketentuan antara lain
     sebagai berikut:
 a    Pengalihan piutang harus dibuat dalam suatu akta di bawah tangan atau akta
      otentik dengan melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung.
 b    Setiap faktur yang dialihkan seyogianya mencantumkan keterangan yang di
      dalamnya menerangkan bahwa faktur tersebut sudah dialihkan kepada pembeli
      (perusahaan factoring)
5. Notifikasi
     Pemberitahuan atas pengalihan piutang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 a    Pengalihan    piutang    oleh   klien   kepada   perusahaan   factoring   harus
      diberitahukan kepada pelanggan dan disetujui atau diakui oleh pejabat yang
      berwenang dari pihak pelanggan
 b    Pemberitahuan ini merupakan tanggung jawab dari klien
 c    Pemberitahuan oleh klien ini hanya diperlukan sekali untuk setiap pelanggan
      pada waktu pengalihan pertama
 d    Persetujuan atau pengakuan terhadap pemberitahuan ini oleh pelanggan dapat
      pula dilakukan dengan persetujuan terhadap instruksi pembayaran
 e    Pemberitahuan ini tidak diharuskan untuk kegiatan anjak piutang semacam
      invoice discounting factoring maupun undiscounted factoring
6. Syarat pembayaran
     Klien diminta untuk menjamin bahwa setiap piutang yang dijual harus memiliki
     persyaratan yang sama dengan persyaratan penjualan yang disetujui oleh
     perusahaan factoring sebelumnya. Pembayaran oleh customer (debitor)
     dilakukan langsung kepada perusahaan factoring dari waktu ke waktu.
7. Perubahan persyaratan
     Klien diwajibkan memberitahukan perusahaan factoring secara tertulis setiap
     ada rencana perubahan atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan kredit yang
     diberikan kepada debitor sepanjang yang berkaitan dengan piutang atau tagihan
     yang dijual tersebut
8. Tanggungjawab klien atas debitor
     Klien harus membayar kepada perusahaan factoring dengan nilai piutang yang
     dijual klien apabila terdapat hal-hal berikut:
 a    Debitor tidak mengakui kebenaran piutang atau jumlah piutang yang harus
      dibayar debitor
 b    Debitor tidak membayar sebagian atau tidak sepenuhnya melunasi tagihan
      yang telah jatuh tempo
 c    Debitor mengalami kebangkrutan
 d    Klien melakukan wanprestasi atau melanggar ketentuan kontrak dengan
      debitor yang menimbulkan adanya tagihan tersebut
9. Jaminan klien
 a    Klien harus menjamin bahwa hak perusahaan factoring atas piutang yang
      dibelinya tersebut tidak menjadi dihapus
 b    Klien tidak diperbolehkan membuat pernyataan lunas atas suatu piutang yang
      telah dijual tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan factoring
 c    Klien harus selalu memenuhi kesepakatan atau ketentuan-ketentuan perjanjian
      dengan debitor yang berkaitan dengan piutang yang dijual kepada perusahaan
      factoring
 d    Perusahaan factoring dapat melakukan pemeriksaan dan mengkopi dokumen
      yang ada dikantor klien yang berkaitan dengan tagihan-tagihan yang
      dimaksud.
Lingkup Pelayanan
       Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses anjak piutang dapat berlokasi
dalam suatu wilayah negara yang sama dan dapat juga berlokasi dalam wilayah yang
berbeda. Apabila ditinjau atas dasar kedudukan geografis dari pihak-pihak yang
terlibat dalam proses anjak piutang tersebut maka anjak piutang dapat dibedakan
menjadi:
a   Domestic factoring
Pihak-pihak yang terlibat dalam domestik factoring berkedudukan dalam satu
wilayah negara. Apabila dilakukan dalam lingkup domestik, prosesnya adalah
sebagai berikut; klien melakukan transaksi jual beli dengan pihak konsumen.
Penyerahan barang/jasa diikuti dengan penagihan yang diwujudkan dalam dokumen
berupa faktur (invoice). Dokumen tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada
perusahaan anjak piutang dan klien yang akan mendapatkan pembayaran setelah
dikurangi dengan diskonto. Bila telah jatuh tempo, konsumen akan langsung
melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan anjak piutang secara penuh.
Kemudian perusahaan anjak piutang akan menyerahkan kembali dokumen yang
telah dilunasi tersebut beserta dengan tagihan yang tidak ikut dibiayai.




                                Supplier/klien/penjual




               Factor/ perusahaan/                       Customer/debitur/
               anjak piutang                             pembeli
Keterangan:
1. perjanjian
2. jual beli barang secara kredit
3. pengalihan/penjualan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan)
4. pembayaran (uang muka sejumlah x% dari nilai piutang)
5. penagihan
6. pelunasan (100%)
7. pelunasan piutang (100%-uang muka x%)




b   International factoring
    Pihak-pihak yang terlibat dalam international factoring berkedudukan dalam
    wilayah     negara   yang   berbeda   terutama   perbedaan   kedudukan    antara
    klien/pemasok dengan kedudukan nasabah. Dalam kegiatan anjak piutang
    dengan lingkup internasional, ada empat pihak yang terkait dalam kegiatan
    tersebut: eksportir, importir, export factor, dan import factor. Prosesnya adalah
    sebagai berikut; eksportir membuat perjanjian dengan pihak perusahaan anjak
    piutang dan mengajukan limit kredit sehubungan dengan rencana ekspor. Dalam
    proses tersebut, perusahaan anajak piutang melakukan kerjasama dengan
    perusahaan serupa (import factor) di luar negeri, tempat negara tujuan ekspor.
    Pihak perusahaan anjak piutang diluar negeri melakukan serangkaian verifikasii
    terhadap calon importir. Apabila tidak ada permasalahan, eksportir mengirimkan
    barang dan menyerahkan faktur dengan perintah bahwa importir melakukan
    pembayaran kepada perusahaan anjak piutang yang telah ditunjuk (import
    factor). Eksportir menyerahkan salinan faktur kepada perusahaan anjak piutang
    di dalam negeri (export factor) dan akan melakukan pembayaran kepada
    eksportir. Export factor kemudian memberikan perintah kepada import factor
untuk melakukan penagihan kepada importir dan menerima pembayaran pada
saat jatuh tempo.




      Wilayah Negara A                      Wilayah Negara B

       Penjual/supplier/                    Pembeli/customer/
       klien/eksportir                      debitor/importir




       Eksport factor                         Import factor



Keterangan:
   1. perjanjian anjak piutang yang melibatkan klien, export factor, import
       factor, dan pembeli
   2. jual beli secara kredit
   3. pengalihan piutang (dengan penyerahan dokumen penjualan dan
       pengiriman barang
   4. pembayaran (uang muka x%)
   5. pelimpahan penagihan (dengan penyerahan dokumen penjualan dan
       pengiriman)
   6. penagihan pada saat jatuh tempo (menggunakan dokumen penjualan dan
       pengiriman
   7. pelunasan (100%)
   8. pelunasan (100%)
   9. pelunasan (100%-uang muka x%)
Tipe Tagihan atau Piutang
       Transaksi jual berli secara kredit antara penjual dengan pembeli
menimbulkan piutang atau tagihan bagi penjual dan menimbulkan kewajiban atau
utang bagi pihak pembeli. Hak dan kewajiban bagi penjual-pembeli tersebut dapat
diformalkan dalam bentuk piutang dagang biasa dapat juga dalam bentuk promes.


a   Anjak piutang untuk tagihan biasa
    Anjak piutang untuk tagihan biasa pada dasarnya hanya melibatkan klien,
    nasabah, dan factor. Pihak lain, biasanya bank, tidak ikut serta secara langsung
    dalam proses anjak piutang ini. Pengalihan tagihan hanya sebatas dari pihak
    klien kepada pihak factor, dan pada saat jatuh tempo factor dapat melakukan
    penagihan kepada nasabah atau debitor.


b   Anjak piutang untuk promes
    Anjak piutang untuk promes melibatkan pihak lain, biasanya bank, dalam proses
    penagihan piutang. Mekanismenya menjadi sedikit lebih panjang karena bukti
    piutang dikonversikan menjadi promes untuk kemudian didiskontokan ke pihak
    lain (bank). Dasar dari proses anjak piutang untuk promes dapat digambarkan
    dengan skema berikut ini:



           Penjual/pemasok/                              Pembeli/nasabah/
            klien/eksportir
                                                         debitor/importir




             Eksport factor                                 Import factor
Keterangan:
1.perjanjian anjak piutang
2.jual beli secara kredit yang diikuti dengan penyerahan promes oleh pembeli
kepada penjual ( pernyataan akan membayar sejumlah uang tertentu pada waktu
tertentu)
3.pengalihan piutang (dengan penyerahan promes)
4.pembayaran (atas dasar diskonto)
5.pendiskontoan promes ke bank
6.pembayaran atas dasar diskonto
7.penagihan pada saat jatuh tempoh
8.pelunasan


Struktur Organisasi
Atas dasar struktur organisasinya, preusahaan anjak piutang dapat dibedakan
menjadi struktur organisasi anjak piutang kecil dengan yang berskala besar.
Perusahaan anjak piutang kecil biasanya hanya memberikan jasa-jasa pembiayaan
dan jarang memberikan jasa nonpembiayaan seperti administrasi penjualan dan lain-
lain. Perusahaan jasa anjak piutang berskala besar biasanya dapat memberikan
kedua jasa tersebut.


A.Perusahaan Anjak Piutang Kecil


struktur organisasinya disesuaikan dengan jenis jasa yang ditawarkan, yaitu terutama
hanya jasa pembiayaann. Mengingat proses dasar dari kegiatan pembiayaan adalah :
   a. analisis terhadap bonafiditas calon klien
   b. analisis terhadap konektibilitas piutang
   c. pembayaan pembiayaan kepada klien
   d. administrasi faktur dan bukti piutang
   e. administrasi hak dan kewajiban pihak terkait
   f. penagihan pitang
   g. pembayaraan kepada klien


bagian-bagian yang terdapat dari perusahaan jasa anjak piutang tidak jauh berbeda
dengan proses tersebut. Contoh struktur organisasi anjak piutang berskala kecil
terdapat dalam gambar berikut :


dewan direksi terdiri dari:
1.debt Legal
2.debt rekening klien
3.debt penagihan
4.debt penyesuaian
5.debt faktur
6.debt kredit


Departemen Kredit adalah bagian dari perusahaan yang berugas melakukan
analisis terhadap bonafiditas calon klien dan kolectibilitas atau kualitas piutang yang
akan dibiayai. Mengingat bidang usaha calon klien sangat beragam, maka analisis
pada bagian ini biasanya sudah merujuk pada spesialisasi pada bidang tertentu. Atas
dasarpertimbangan diatas serta untuk meningkatkan efisiensinya, masing masing
perusahaan jasa anjak piutang kecil biasanya mengacu pada bidang tertentu.


Departemen Faktur adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan
administrasi dokumen piutang agar dapat secara tepat dan cepat digunakan untuk
perhitungan biaya, diskonto atau bunga dan jatuh tempo.


Departemen Penyesuaian adalah bagian dari perusahaan yamg bertugas melakukan
administrasi dan pengelolahan terhadap perubahan terhadap persyaratan, jumlah
piutang dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pihak yang
terkait dalam anjak piutang.


Departemen Penagihan adalah bagian perusahan yang bertugas untuk melakukan
penagihan terhadap piutang yang jatuh tempoh


Departemen Rekening klien adalah bagian perusahaan yang bertugas melakukan
seluruh pencatatan terhadap seluruh transaksi atau yang mempengaruhi hak dan
kewajiban klien.


Departemen Legal adalah bagian perusahaan yang bertugas memberikan
pertimbangan dan saran yuridis mengenai kegiatan perusahaan.




B.Perusahaan Anjak Piutang Besar
Di samping memberikan jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang berskala besar
juga menawarkan jasa pembiayaan, sehingga selain bagian diatas, perusahaan anjak
piutang berskala besar juga memiliki bagian lain seperti bagian umum, bagian
komputer, bagian treasury, bagian relasi, bagian pengelolaan kredit dan lain-lain.
Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing bagian cenderung spesifik, sehingga
secara umum jumlah bagian-bagiannya menjadi lebih banyak. Bagian atau
departemen yang menjadi sangat banyak biasanya dikelompokan menjadi hanya 3-5
divisi saja. Sebagai contoh perusahaan anjak piutang skala besar ada yang
mempunyai divisi administrasi, divisi keuangan, devisi pemasaran dan operasi.
Masing-masing devisi memiliki bagian yang sangat terkait. Berikut contoh sebagai
berikut :


Board of directors terdiri:
1.administrasi division bagiannya legal debt, office debt, computer debt.
2.Finance division bagiaannya account debt, statistic debt, treasury debt.
3.Operation division bagiannya credit debt, underwriting debt, invoice debt.
4.Marketing division bagiannya marketing debt, relasion debt, research debt.




   BAB 5 : MANFAAT DAN PENILAIAN RESIKO
                            ANJAK PIUTANG

1.Manfaat Anjak Piutang
          Dengan adanya jasa dari perusahaan anjak piutang, klien mendapat manfaat
dari transaksi yang diberikan. Klien mendapat kas langsung dari penjualannya dalam
bulan berjalan dan tidak perlu menunggu waktu sampai pembayaran dari konsumen.
Dengan demikian, likuiditas perusahaan akan lebih terjamin dan modal kerja akan
terus bergulir. Kas yang diperoleh dari perusahaan anjak piutang dapat dimanfaatkan
untuk menurunkan biaya produksi. Biaya produksi dapat dipangkas dengan
memanfatkan diskonto dari para pemasok karena melakukan pemberian tunai.
Pemberian tunai pasti mendapat diskon. Besarnya diskon dapat digunakan untuk
mengompensasi biaya bunga yang dibayarkan kepada pihak perusahaan anjak
piutang.
Klien juga dibantu dari sisi administrasi piutang. Klien tidak perlu lagi melakukan
penagihan kepada konsumen karena perusahaan anjak piutang yang akan
melakukannya sekaligus memberikan posisi pitang kepada klien. Laporan ini juga
akan berguna ketika konsumen mengajuan kembali permohanan pembelian secara
kredit.


A.Bagi Klien
Manfaat yang dapat diterima klien yaitu:
A. Manfaat karena jasa pembiayaan dan
B. Manfaat yang diterima karena menerima jasa non pembiayaan.


A. Jasa pembiayaann
Peningkatan penjualan. Adanya pembiayaan memungkinkan klien melakukan
penjualan dengan cara kredit. Penjualan dengan cara kredit ini sebenarnya sulit
untuk dilakukan apabila klien mengalami kesulitan modal. Namun dengan adanya
jasa anjak piutang, klien mampu menjual secara kredit. Penjualan secara kredit
meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi pembeli dengan dana terbatas untuk
melakukan pembelian pada klien.


Kelancaran modal kerja. Jasa anjak piutang memungkinkan klien untuk
mengonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan
prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai yang lebih besar ini
dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasional klien seperti
pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai dan lain-lain.


Pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang. Pembiayaan dengan skema
without recourse memungkinkan adanya pengalihan sebagian resiko tidak
tertagihnya piutang kepada factor. Pengalihan resiko ini sangat menguntungkan bagi
kelancaran dan kepastian usaha bagi pihak klien.




b. Jasa Nonpembiayaan
Memudahkan penagihan piutang. Jasa penagihan piutang yang diberikan oleh
factor menyebabkan klien tidak perlu secara langsung melakukan penagihan piutang
kepada nasabah, sehingga waktu dan tenaga karyawan         dapat dimanfaat untuk
menlakukan kegiatan lain yang lebih produktif.


Efisiensi usaha. Jasa administrasi penjualan memungkinkan klien untuk mengelola
kegiatan penjualannya secara lebih rapi dan efisien karena administrasinya dikelola
oleh pihak (factor) yang sudah berpengalaman.
Peningkatan kualitas piutang. Jasa administrasi penjualan memungkinan
pemberian fasilitas kredit kepada pembeli secara lebih selektif sehingga
kemungkinkan tertagihnya piutang menjadi lebih tinggi


Memudahkan perencanaan arus kas(cash-flow). Jasa investigasi piutang
memungkinkan klien untuk melakukan perkiraan waktu dan jumlah piutang yang
dapat ditagih, sehingga memudahkan proyeksi arus kas usaha secara keseluruhan.


B.Bagi Factor
Manfaat utama yang diterima factor adalah penerimaan dalam bentuk fee dari pihak
klien. Fee tersebut terdiri dari:


Discount fee atau charge. Fee ini dibayarkan oleh klien karena factor memberikan
jasa pembiayaan (uang muka) atas piutang yang diberikan oleh factor. Charge
diperhitungkan sebesar persen tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang
diberikan atas dasar:
        resiko tertagihnya
        jangka waktu
        rata-rata tingkat bunga


Service . Fee ini dibayar oleh klien kepada factor karena factor memberikan jasa
nonpembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang
atas dasar beban kerja yang dilakukan oleh factor. Semakin besar volume penjualan,
maka fee ini juga semakin besar. Semakin sulit penagihan piutang, maka fee ini juga
besar.


C.Bagi Nasabah
nasabah memperoleh manfaat berupa:
1. kesempatan unntuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa
pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit.
2.   Layanan        penjualan   yang   lebih   baik.   Jasa   administrasi   penjualan
memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat.




2.Penilaian Perusahaan Anjak Piutang
9 Aspek klien yang dinilai anjak piutangnya
perusahaan anjak piutang menyusun kesimpulan mengenai aspek klien yang dinilai
anjak piutang, yaitu:
     1. riwayat piutang macet. Penilaian atas riwayat piutang macet minimal 3
        tahun sebelumnya. Penilaian tersebut bukan hanya mengenai besarnya
        persentase tetapi juga menyangkut pola atau sebab-sebab timbulnya kerugian
        tersebut.


     2. penilaian kredit oleh klien. Ketiadaan pemeriksaan kredit secara
        formalakan menyebabkan semakin tingginya kerugian. Perusahaan factoring
        harus meneliti prosedur atau tata cara yang digunakan oleh calon klien
        mengenai penilaian kredit kepada pelanggannya. Hal tesebut perlu untuk
        menilai pengaruhnya terhadap terjadinya kemacetan kredit di masa lalu.


     3. Manajemen kredit oleh klien. Semakin lama jangka waktu kredit semakin
        sulit dilakukan penagihan. Penilaian jangka waktu kredit macet dan prosedur
        penagihan dari calon klien akan dapat memberikan informasi apakah
        kerugian tersebut dapat dihindari apabila menggunakan sistem dan prosedur
        penagihan serta sistem peringatan. Meskipun cara tersebut tidak menjamin
        sepenuhnya terhindarnya dari kerugian akibat kredit macet akan tetapi
        sekurangnya akan memperkecil kerugian dengan cara menolak atau tidak
        melanjutkan pengiriman barang kepada customer yang bersangkutan pada
        waktunya.
     4. Industri. Perusahaan factoring yang sudah berpengalaman akn mengetahui
        tingkat resiko piutang macet atas suatu industri.
   5. Persyaratan Kredit. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh klien kepada
       beberapa customernya mungkin lebih panjang daripada biasanya, misalnya
       lebih dari 30 hari. Pemberian jangka waktu kredit akan semakin besar
       dibandingkan bila jangka waktu kredit jauh lebih pendek. Konsekuensinya
       resiko kredit jadi lebih besar.


   6. Sifat customer. Perusahaan factoring dapat memperoleh informasi mengenai
       pelanggan yang bersangkutan melalui pusat informasi kredit yang mungkin
       dibentuk oleh organisasi industri sejenis misalnya pengusaha pakaian atau
       asosiasi segmen-segmen usaha lainnya.


   7. Pola pembelian. Customer yang melakukan pembelian secara teratur setiap
       bulan akan lebih mudah memonitor daripada customer yang melakukan
       pembelian hanya setiap 3 bulan atau lebih. Setelah penelitian pokok atas
       resiko kredit secara individu, maka pengelolaan kredit mempengaruhi tingkat
       piutang macet dalam jumlah yang cukup besar.


   8. pengembalian utang. Kecepatan pembayaran pihak cus tomer sejalan
       dengan prosedur penagihan yang dapat menunjukan apakah calon klien
       tersebut adalah supllier yang disenangi atau tidak. Pengembalian kredit
       relatif jangka waktu pendek suatu industri akan mengurangi tingkat resiko.


   9. Prospek Usaha. Penilaian terhadap prospek perusahaan factoring harus
       mampu     menentukan      jika    pertumbuhan   penjualan   disebabkan   oleh
       meningkatnya bisnis dengan customer lama atau karena adanya tambahan
       penjualan kepada customer baru. Dalam hal ini customer baru mungkin
       memilikikualitas yang tinggi atau rendah daripada customer lama tergantung
       pada penetrasi terhadap prospek pasar yang dilakukan.


5 Aspek Anjak Piutang yang Dinilai Klien
penilaian klien atau supplier terhadap perusahaan factoring pada prinsipnya sama
halnya dengan perusahaan factoring melakukan penilaian kemungkinan resiko yang
dihadapi terhadap suatu calon klien. Dalam hal ini, klien tahu persis dalam menilai
risiko usaha dengan perusahaan factoring. Penilaian yang perlu dilakukan klien
adalah menyangkut hal-hal antara lain sebagai berikut:


      apakah perusahaan factoring benar-benar pengalaman praktik-praktik dagang
       dalam industri yang dibidang pihak klien.
      apakah tenaga manajemen perusahaan factoring memiliki keahlian dalam
       pengelolaan kredit yang efektif.
      apakah sistem dan informasi yang dimiliki perusahaan factoring cukup
       memadai untuk memberikan tingkat pelayananyang dimiliki dan dibutuhkan
       klien misalnya kecepatannya memberikan jawaban terhadap setiap
       permohonan kredit.
      kemampuan perusahaan anjak piutang menyediakan laporan akurat secara
       reguler mengenai posisi dan status piutang sebagai standar untuk
       memungkinkan menilai kinerja perusahaan factoring.
      kesanggupan perusahaan factoring menyediakan cadangan yang memadai
       untuk menantisipasi suatu risiko kredit.


Selanjutnya klien harus mengunjungi perusahaan factoring menemui pejabat
eksekutif untuk keperluan negosiasi. Hal tersebut akan memungkinkannya
mendapatkan jawaban atas suatu pertanyaan yang bersifat khusus dan pada
kesempatan tersebut klien dapat langsung menyaksikan demonstrasi sistem yang
diterapkan perusahaan factoring. Di samping itu, dalam kesempatan tersebut
pembiayaan informal tersebut akan memberikan suatu pandangan terhadap filosofiI
dan penilaian perusahaan factoring. Idealnya klien dapat mencari informasi
mengenai perusahaan factoring tersebut dari supllier lain yang pernah atau sedang
menggunakan jasa perusahaan factoring yang bersankutan. Sekiranya klien tidak
mengetahui salah satu diantara klien lain tersebut, maka ia dapat meminta pada
perusahaan factoring yang bersangkutan untuk memberikan daftar nama-nama klien
untuk dapat meminta informasi.




                       BAB 6 :ANJAK PIUTANG
                             DARI SISI KLIEN

        Pada bab ini kami akan membahas anjak piutang dari sudut penerima jasa
anjak piutang (client) sehingga akan ter;ihat dengan jelas apa yang akan didapat oleh
client bila anjak piutang menjadi salah satu alternatif pemecahan masalah cash flow
perusahaan. Selain itu, kami akan menyampaikan pula syarat – syarat untuk
mendapatkan fasilitas – fasilitas anjak piutang, serta aspek akuntansi dan perpajakan
ditinjau dari sisi client.
    A. SYARAT – SYARAT UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS ANJAK
        PIUTANG
Untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, client harus sudah mempunyai usaha
yang baik dan menguntungkan. Selanjutnya client mengajukan surat permohonan
dengan melampirkan hal – hal sebagai berikut:
            1. Akta Pendirian Perusahaan client beserta perubahan – perubahannya.
            2. Surat Pengesahan Pendirian Perusahaan dari Departemen Kehakiman
                 dan Berita Negara.
            3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
            4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
            5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
            6. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir (Audited, bila ada)
            7. Bank Statement Account untuk 3 bulan terakhir.
            8. Perjanjian jual beli dengan customer.
            9. Contoh Invoice/faktur dan credit Note/ Nota Kredit Perusahaan
            10. Proffesional Background dari direksi dan/atau komisaris.
           11. struktur Organisasi perusahaan client.
           12. Data – data lainnya yang akan diminta kemudian, bila diperlukan.




Selain syarat – syarat yang telah kami sebutkan di atas, biasanya terdapat syarat lain
yang diminta oleh factor, yaitu:
    1. Client harus merupakan badan hukum atau bentuk usaha tetap seperti PT,
        CV, Firma, NV, dan lain – lain, dan bukan perorangan atau individual,
        demikian pula dengan customer – nya
    2. Volume penjualan calon client masuk dalam kategori yang telah
        dipersyaratkan oleh factor, misalnya Rp 100.000.000 per bulan
    3. Penjualan yang dapat dianjakpiutangkan adalah penjualan yang bersifat
        rutin dan bukan penjualan bersifat transaksional / insidental yang hanya
        dilakukan sekali – kali.
    4. Modal calon client harus memadai dan sesuai bila dibandingkan dengan
        total asset perusahaan.
    5. Calon client bersedia memberikan jaminan tambahan atas fasilitas
        pembiayaan yang diterima.
    6. Calon client harus bersedia untuk disurvei oleh tim dari factor untuk
        mendapatkan gambaran usaha yang seutuhnya.


Syarat – syarat yang telah dikemukakan di atas bersifat tidak mutlak, tergantung
kepada masing – masing factor untuk menerapkannya, sehingga masing – masing
factor mungkin saja berbeda mengenai syarat yanfg diminta kepada calon client –
nya masing – masing. Adapun mekanisme transaksi anjak piutang yang biasanya
diterapkan oleh factor dapat kami kemukakan pada halaman berikut.
   1. Tahap Permohonan
       Setiap permohonan pembiayaan anjak piutang harus mengisi secara lengkap
       formulir aplikasi yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon.


   2. Tahap Pengecekan / Desk Reserch Checking
    Berdasarkan aplikasi dari pemohon, marketing       department factor akan
    melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi
    tersebut dengan melakukan hal – hal sebagai berikut:
       a. Pengecekan fasilitas lainnya yang masih outstanding kepada Bank
             atau LKBB lainnya dengan mengirimkan BANKER’S ENQUIRY, bila
             perlu.
MEKANISME TRANSAKSI ANJAK PIUTANG


       Client




       Tahap
    Permohonan



       Tahap
     Pengecekan



       Ok?             Tahap Audit                 Tahap
                        Checking                Pembuatan
                                              Customer Profile


                                                   Komite
                                                   Kredit


                                                   ACC                 Tahap
                                                                  Pengajuan kepada
                                                                   Komite Kredit

                                             Surat Penolakan
                                                                    Tahap
                                                                    Pengikatan


                                                                       Tahap
                                                                     Pencairan
                                                                      Fasilitas




                                                                       Bagian
                                                                     Administrasi
                                                                       Kredit
b. Trade checking kepada supplier, customer, dan pesaing
c. Pengecekan pemegang saham dan pengurus perusahaan yang disesuaikan dengan
anggaran dasar perusahaan.


3. Tahap Audit Checking/ Pemeriksaan Lapangan
Apabila tahap pengecekan / desk research checking hasilnya cukup baik, maka
proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan atau audit ke calon
client. Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah:
   a. Untuk memastikan apakah transaksi penjualan yang dilakukan antara client
       dan customer termasuk criteria tagihan yang dapat dianjakpiutangkan.
   b. Mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh client
       termasuk syarat dan kondisi penjualan.
   c. Untuk mengenali secara langsung customer mana yang melakukan transaksi
       pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayarannya yang
       tinggi.
   d. Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon client
       dibanding dengan laporan yang telah disampaikan.


4. Tahap Pembuatan Customer Profile
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department pihak factor akan
membuat customer profile, di mana isinya akan menggambarkan tentang:
   a. Nama perusahaan customer.
   b. Nama pemilik.
   c. Rata – rata penjualan
   d. Credit Term.
   e. Alamat dan Nomor Telepon.
   f. Contact Person.
   g. Lamanya hubungan dengan client.
   h. Dan lain – lain.




5. Tahap Pengajuan Proposal kepada Credit Commite
Marketting department pihak factor akan mengajukan proposal terhadap
permohonan yang diajukan oleh client kepada credit commite. Proposal yang
diajukan biasanya terdiri dari:
   a. Tujuan pemberian fasilitas anjak piutang kepada client.
   b. Struktur fasilitas yang mencangkup Client Advance Limit, Maximum
       Advance Limit untuk setiap customer, service Charge, suku bunga, facility
       fee.
   c. Latar belakang Perusahaan dan susunan pemegang saham disertai keterangan
       mengenai bisnis dan siklus operasi perusahaan Client.
   d. Analisis Laporan Keuangan, Rekening Koran dan Kebutuhan Modal.
   e. Analisis Risiko.
   f. Saran dan Kesimpulan.


6. Pengajuan Keputusan Credit Committe
Keputusan credit committe merupakan dasar bagi factor untuk terus melakukan
pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan client ditolak maka harus diberitahukan
melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka marketing department
akan mempersiapkan Surat Penawaran kepada calon client.


7. Tahap Pengiriman Surat Penawaran
Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari credit committe, maka marketing
department pihak factor wajib mempersiapkan surat penawaran kepada client dan
dokumen ini biasanya akan dijadikan Surat Penerimaan (Letter of Acceptance)


8. Tahap Pengikatan
Berdasarkan Surat Penawaran yang telah ditandatangani oleh client, bagian legal
akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:
    a. Perjanjian Anjak Piutang beserta lampirannya.
    b. Jaminan Pribadi, jika ada.
    c. Jaminan Perusahaan, jika ada.
    d. Surat Kuasa Khusus, jika diperlukan.
    e. Notification Letter.


Pengikatan dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh Notaris atau secara
Notariil


9. Tahap Pencairan Fasilitas
Setelah proses penandatanganan perjanjian, maka semua data akan diserahkan
kepada bagian administrasi kredit, yang biasanya terdiri dari
    a. Formulir Permohonan.
    b. Letter of Acceptance (urat Penerimaan).
    c. Notification Letter.
    d. Surat Kuasa Khusus.
    e. Perjanjian Anjak Piutang.
    f. Spesimen Tanda Tangan.


Apabila semua proses ini telah dilakukan, maka selanjutnya client mulai mencairkan
fasilitas pembiayaan anjak piutang. Untuk dapat mencairkan fasilitas anjak piutang,
biasanya factor akan memberikan formulir – formulir tertentu kepada client, yang
terdiri dari:
    a. Tanda Penerimaan Faktur / Tagihan.
    b. Tanda Persetujuan Penerimaan Faktur / Tagihan.
    c. Cessie Piutang.
    d. Surat Perintah Pembayaran.
    e. Formulir lainnya, jika ada.
Demikian seterusnya yang dilakukan oleh client, apabila client ingin mencairkan
fasilitas anjak piutang yang telah disetujui. Selanjutnya pada setiap akhir, factor
akan membuatkan laporan pemakaian f asilitas anjak piutang yang telah diterima
oleh client beserta lampirannya.


B. PERHITUNGAN – PERHITUNGAN DALAM TRANSAKSI ANJAK
PIUTANG
Dalam transaksi anjak piutang, factor biasanya akan mengenakan biaya – biaya yang
dapat dibagi menjadi 3 (tiga) unsur biaya, yaitu:
   1. Factoring Charge atau disebut juga Service Charge atau Komisi Factoring
       atau Biaya Administrasi.
       Biaya ini dikenakan atas jasa nonfinancing yang telah diberikan oleh factor.
       Besarnya service charge/Komisi factoring tergantung dari beban kerja
       dan/atau risiko yang ditanggung oleh factor atas fasilitas yang diberikan
       kepada client. Perhitungan service charge didasarkan pada presentase dari
       nilai faktur yang dialihkan ke factor dengan mempehitungkan hal – hal
       sebagai berikut:


   a. Volume Penjualan Client per Tahun
       Semakin tinggi nilai penjualan client, semakin besar service charge yang
       akan dibebankan kepada client. Selain itu, besarnya service charge dihitung
       pula dengan besaran nilai faktur.
   b. Jumlah Customer
       Jumlah customer merupakan salah satu kriteria menentukan service charge,
       semakin banyak utang customer yang dianjakpiutangkan berarti semakin
       banyak perkerjaan yang harus dilakukan, maka semakin banyak service
       charge yang dibebankan.
   c. Jumlah Faktur dan Nota Kredit
       Jumlah faktur juga menjadi salah satu kriteria dalam menentukan service
       charge kepada client. Semakin banyak jumlah faktur atau nota kredit yang
       dikeluarkan dan difaktorkan oleh client, semakin banyak pula pekerjaan yang
       harus dilakukan factor untuk memeriksa setiap faktur atau nota kredit,
       meneliti isi faktu apakah sesuai dengan purchase order – nya dan cocok
       dengan delivery order – nya, serta memasukkan data faktur – faktur tersebut
       ke komputer, jadi semakin banyak faktur berarti service charge yang
       dibebankan semakin tinggi.
   d. Risiko Kredit Customer
       Perhitungan risiko kredit setiap customer juga menjadi dasar perhitungan
       service charge. Untuk customer yang terdiri dari perusahaan – perusahaan
       besar dan bonafit, maka risiko kreditnya biasa relatif lebih kecil sehingga
       service charge yang dikenakan akan menjadi lebih rendah, demikian
       sebaliknya.


Viaya ini biasanya dipotong/dibayarkan pada saat permulaan kontrak perjanjian
anjak piutang ditandatangani dan bersifat nonrefundable atau dapat pula dipotong
pada saat penarikan fasilitas dari jumlah pre – financing yang diberikan oleh factor.
       Berikut ini akan kami kemukakan salah satu bentuk cara menghitung sevice
charge yang dapat digunakan oleh perusahaan anjak piutang:


   a. Volume penjualan yang akan difaktorkan (per tahun)
       (12 X Rp 500.000.000)                      = Rp 6.000.000.000
   b. Jumlah Customer baru 1 (satu)
       X Rp 200.000                                = Rp        200.000
   c. Jumlah customer lama
       Rp 100.000                                     = Rp        _
   d. Biaya client                                    = Rp 1.000.000
   e. Jumlah faktur/credit note (per tahun)
       (50 X 12) X Rp 1000                            = Rp    600.000
   f. Biaya Total (minimum service charge)            = Rp 1.800.000
   g. Minimum service charge (%) sebelum
       Fatur risiko = (f) dibagi (a) X 100%           =      0,03%
Faktor Risiko Customer



  Nama               % Penjual dari     Rata – rata (%)
  Customer           Total Penjualan



  PT XYZ                 100% X 0,4           0,4
  Sejahtera
   h. Total factor risiko                           =        0,4      %
      Minimum service charge sesudah factor risiko =         0,43      %


   2. Initial Payment Charge atau lebih dikenal sebagai biaya bunga/discoundted
      Biaya bunga akan dikenakan oleh factor kepada client berdasarkan dana
      yang dipakai sebagai advanced payment dengan perhitungan hari
      sebenarnya. Besarnya biaya bunga ini berkisar antara 2% sampai 3% di atas
      prime rate yang berlaku dan bersifat negotiable serta akan ditinjau secara
      berkala.
             Pengenaan biaya bunga atas advanced payment dapat dilakukan di
      muka (dipotong di muka) dengan menggunakan perhitungan bunga True
      Discound Method, sehingga apabila metode ini dilakukan maka besarnya
      advanced payment yang diterima oleh client sebesar neto pembiayaan
      dikurangi dengan bunga secara True Discound. Sedangkan apabila
      perhitungan bunga dilakukan di belakang maka dasar pengenaan bunga
      mempergunakan rumus simple interest dengan hari sebenarnya, sehingga
      advanced payment yang diterima oleh client sama dengan neto pembiayaan.
      Apabila metode ini digunakan, besarnya pembebanan bunga dilakukan setiap
      akhir bulan berdasarkan jumlah dana yang terpakai atau sama dengan system
      rekening Koran.
             Metode perhitungan bunga antarperusahaan anjak piutang padat saja
      berbeda tergantung kebijakan manajemen masing – masing. Untuk
      memperjelas kedua metod etersebut kami akan memberikan contoh sebagai
      berikut:
        Misalkan perusahaan PT XYX mendapatkan fasilitas anjak piutang
dari factor PT CDE di mana tagihan yang sedang diajukan sejumlah Rp
125.000.000 dengan tingkat pembiayaan 80% di mana jatuh tempo tagihan
selama 89 hari sebesar 35% per tahun, maka besarnya bunga yang
dibebankan oleh factor adalah sebaai berikut:


Rumus True Discount Method




Pokok Pembiayaan – Pokok Pembiayaan X 365


                         (R X N) + 365


= Rp. 100.000.000, - Rp 100.000.000 X 365
                         (35% X 89) + 365


= Rp 7.863.183


Bunga yang akan dibebankan oleh factor sebesar Rp 7.863.183 sehingga
jumlah advanced payment yang diterima oleh client Rp 92.136.817.


Rumus Simple Interest: Pokok pembiayaan X N/360 X R%


= Rp 100.000.000 X 89/360 X 35%
= Rp 8.625.778


Bunga yang harus dibayar oleh client adalah sebesar Rp 8.625.778,
sedangkan jumlah advanced payment yang diterima oleh client adalah
sebesar Rp 100.000.000 karena bunga akan dibayar belakangan.
   3. Facility Fee atau juga biasa disebut provisi kredit akan dikenakan
       berdasarkan persentase tertentu dari plafond yang telah disetujui oleh factor
       dan dibebankan setiap perpanjangan fasilitas anjak piutang. Adapun
       besarnya facility fee berkisar antara 0,5% sampai 1% dari planfond
       pembiayaan sebagai contoh, PT ABC Sukses Mandiri telah menyetujui
       planfond pembiayaan anjak piutang sebesar Rp 1.000.000.000 untuk itu yang
       bersangkutan dikenakan facility fee sebesar 0,5% maka facility fee yang
       wajib dibayar adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Biaya ini biasanya
       dikenakan pada awal kontrak sebelum pencairan pertama failitas anjak
       piutang dimulai dan bersifat nonrefundable.


Selain ketiga jenis biaya tersebut, masih terdapat biaya – biaya lainnya yang akan
dikenakan factor kepada client yaitu biaya notaris, biaya pemasangan APHT (jika
terdapat jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan) dan biaya – biaya lainnya
(jika ada)
C.MANFAAT YANG DIDAPAT CLIENT DARI ANJAK PIUTANG
      Client mempunyai akses langsung atas penjualan/pendapatan yang dilakukan
       dalam bulan berjalan.
      Pembelian barang secara kas,akan mengurangi biaya produksi barang atau
       jasa yang dihasilkan oleh client.
      Dengan diperolehnya instant cash,maka cltent dapat memanfaatkan peluang
       menurunkan biaya produksi.
      Client tak perlu melakukan penagihan kepada customer.
      Laporan posisi piutang yang dilakukan oleh factor akan menjadi masukan
       penting bagi client
      Client dapat menikmati hasil penjualan/pendapatan secara fleksibel dan
       selalu proporsional peningkatannya sesuai dengan tingkat penjualan yang
       dibukukan.
      Cltent dapat menikmati perlindungan kredit seiring dengan meningkatnya
       penjualan kredit.
       Perusahaan dapat terhindar dari resiko tidak dibayarnya tagihan.(bila non
        rcourse)
       Fungsi administrasi dapat dialihkan,sehingga mengurangi beban personalia
        dan investasi sistem komputer.
Dengan export factoring,exportir akan memiliki keuntungan komparatif atau relatif
lebih Kompetitif dibandingkan dengan eksportir yang tetap menggunakan metode
trandisional atau tidak mengikuti keinginan pasar.
        Di lain sisi, Robert Manurung mengemukakan bahwa untuk menentukan
apakah anjak piutang internasional bermanfaat bagi eksportir, harus dapat dilihat
dulu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan oleh eksportir, bila
menggunakan anjak piutang, dengan biaya yang dikeluarkan, apabila tidak
menggunakan anjak piutang. Agar penilaian ini lebih objektif maka sebaiknya dalam
perhitungan ini dimasukan seluruh biaya yang timbul, termasuk biaya telepon,
penggunaan alat tulis kantor, surat-menyurat, fasilitas komputer, biaya legal,
perolehan informasi kredit, biaya pegawai dan premi untuk polis asuransi kredit
ekspor. Apabila seluruh biaya ini dimasukan ke dalam perhitungan dan ternyata
biaya menggunakan anjak piutang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang
dikeluarkan tanpa menggunakan anjak piutang, berarti penggunaan anjak piutang
bermanfaat bagi eksportir.
        Di samping itu, untuk menentukan apakah jasa yang ditawarkan oleh export
factor memang mahal, dapat dilakukan dengan pertimbangan hal-hal sebagai
berikut:
a   Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat meningkatkan perputaran piutang
    sehingga modal kerja yang terikat dalam piutang menjadi semakin berkurang.
b   Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat mengurangi biaya administrasi yang
    nilainya lebih besar daripada biaya komisi dan biaya lainnya yang dibauarkan
    kepada factor sehingga menyebabkan keuntungan eksportir menjadi meningkat.
c   Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat meningkatkan perputaran piutang
    tanpa mengurangi jumlah pembeli walaupun dilakukan pengetatan dalam
    penjualan kredit.
d   Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat menyebabkan meningkatnya nilai
    penjualan kredit.
e   Jika penggunaan jasa anjak piutang dapat menyebabkan berkurangnya piutang
    macet.


Jasa anjak piutang internasional memang sangat bermanfaat bagi eksportir yang
menggunakannya. Namun perlu diingat, jasa yang ditawarkan oleh factor tidak
selalu dapat memenuhi kebutuhan eksportir. Jasa yang diberikan oleh anjak piutang
internasional tidak dapat memenuhi kontrak-kontrak ekspor yang berjangka panjang.
Selain itu, jasa anjak piutang internasional juga tidak sesuai untuk penjualan ekspor
yang dilakukan dengan syarat barang dapat dikembalikan. Salah satu syarat penting
yang harus ada agar jasa anjak piutang internasional dapat terlaksana adalah bila
dalam transaksi ekspor tersebut timbul piutang yang kepemilikannya dapat
dialihkan.




D. AKUNTANSI ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN
Perlakuan akuntansi untuk transaksi anjak piutang saat ini telah diatur secara khusus
dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1997 PSAK No. 43 tentang
Akuntansi Anjak Piutang. Adapun perlakuan akuntansi yang dimaksud dan yang
berlaku untuk klien dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Anjak Piutang Non-Financing dari sisi klien
    Dalam transaksi anjak piutang non-financing, factor biasanya mengenakan
    factoring charge atau disebut juga service charge. Factoring charge/service
    charge akan dibebankan sebagai biaya. Apabila biaya dimaksud dikenakan
    secara tahunan, maka biaya tersebut akan diamortisasi selama masa kontrak.




2. Anjak Piutang tanpa Recourse dari sisi klien
    Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:
   a   Anjak piutang tanpa recourse diperlakukan sebagai penjualan dari klien
       kepada     factor, dimana selisih antara piutang yang dijual dan jumlah
       advanced limit yang diterima ditambah retensi diakui sebagai kerugian atas
       transaksi anjak piutang.
   b   Kerugian atas transaksi anjak piutang dibebankan pada saat transaksi,
       dilakukan dan disajikan dalam laporan sebagai biaya/beban operasi.
   c   Retensi yang ditahan oleh factor, dicatat sebagai piutang retensi ajak piutang
       dalam neraca serta dikategorikan sebagia harta lancar.
3. Anjak Piutang Recourse
   Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:
   a   Anjak piutang dengan recourse diakui sebagai kewajiban anjak piutang
       sebesar nilai piutang yang dialihkan, di mana selisih antara nilai piutang
       yang dialihkan dan advanced payment yang diterima ditambah retensi adalah
       beban bunga yang belum diamortisasi.
   b   Beban bunga yang belum diamortisasi akan dialkokasikan secara konsisten
       sebagai biaya bunga tahun berjalan berdasarkan suatu tingkat pembebanan
       berkala.
   c   Kewajiban anjak piutang disajikan dalam neraca sebesar nilai piutang yang
       dialihkan dikurangi retensi dan beban bunga yang belum diamortisasi.
   d   Retensi yang ditahan factor dicatat sebagai pengurang kewajiban anjak
       piutang.


   Adapun pengungkan transaksi anjak piutang dengan recourse, dilaporkan dalam
   neraca dengan rincian sebagai berikut:


   Kewajiban Anjak Piutang                          Rp     xxx
   Retensi                                        ( Rp     xxx )
   Bunga yang belum diamortisasi                  ( Rp     xxx ) +
       Kewajiban Anjak Piutang bersih               Rp     xxx
Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada bab delapan mengenai contoh perlakuan
akuntansi transaksi anjak piutang ini.


E. PERPAJAKAN ANJAK PIUTANG DARI SISI KLIEN
Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini
khusus untuk klien atas transaksi anjak piutang yang dilakukannya adalah sebagai
berikut:


1. Pajak Penghasilan dari sisi klien
   Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-78/PJ311/1996 tanggal 19 april
   perihal Pembebasan PPh Pasal 23 atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan
   Anjak Piutang, ditegaskan bahwa penghasilan dari perusahaan anjak piutang
   yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan baik yang diterima berupa diskon,
   service charge dan provisi tidak dikenakan pemotongan PP Pasal 23 oleh
   perusahaan yang membayarkan.
       Hal ini berarti klien tidak boleh memotong pajak penghasilan pasal 23 yang
   terutang oleh factor serta bagi klien peraturan ini tidak mempunyai pengaruh
   apa-apa.


2. Pajak Pertambahan Nilai dari sisi klien
   Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keungan No. 202/ KMK.04/1996 tanggal
   18 April tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, disebutkan bahwa
   Penyerahan Jasa Anjak Piutang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar
   10%x5%xJumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi,
   dan diskon
                      BAB 7 : ANJAK PIUTANG
                           DARI SISI FACTOR


   Pada bab ini akan dibahas mengenai anjak piutang dari sisi factor, hal ini kami
lakukan untuk memberikan gambaran tentang anjak piutang secara seimbang baik
dari sisi factor maupun dari sisi klien. Pembahasan mengenai prospek dan risiko
bisnis anjak piutang kami kemukakan terlebih dahulu agar terlihat dengan jelas
bahwa bisnis anjak piutang merupakan bisnis yang cukup menjanjikan bagi investor.
Selanjutnya akan kami utarakan syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha
perusahaan anjak piutang dan dilanjutkan dengan tinjauan terhadap aspek akuntansi
dan perpajakan yang berlaku saat ini khusus untuk anjak piutang dari sisi factor.




A. PROSPEK USAHA ANJAK PIUTANG
Kegiatan perekonomian Indonesia selama ini masih sangat tergantung pada
perkembangan ekspor migas. Sementara itu, perkembangan ekspor migas di pasar
internasional menghadapi tantangan yang cukup berat. Dengan belum stabilnya
harga-harga migas ditambah pula terjadinya fluktuasi nilai tukar rupiah yang tidak
menentu, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Untuk mengatasi
keadaan ini, ketergantungan akan ekspor migas harus sedapat mungkin dikurangi.
   Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan
dan peningkatan kegiatan ekspor non-migas, antara lain dengan meningkatkan
efisiensi perusahaan. Berbagai kebijakan telah digariskan Pemerintah untuk
mendorong peningkatan efisiensi kegiatan perusahaan.
    Selama ini, dunia usaha kita masih banyak menghadapi kendala untuk
melakukan kegiatannya. Masalah tersebut pada dasarnya bersumber pada kesulitas
permodalan (membuat tidak mampu melakukan ekspansi), kemampuan yang
terbatas dalam menangani penjualan, termasuk credit management dan karena
keterbatas keahlian dalam menghadapi ancaman kredit macer (bad debtst). Kesulitan
permodalan yang disertai kredit macet dalam jumlah besar menjadikan dunia usaha
semakin terjepit untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Kondisi seperti ini
akan menyulitkan perusahaan memperoleh tambahan sumber pembiayaan dari
lembaga perbankan karena kemampuan perusahaan untuk menyediakan barang
jaminan juga menjadi semakin terbatas.
    Meningkatnya kegiatan usaha yang ditandai dengan semakin cepatnya
pertambahan volume penjualan telah menimbulkan masalah lain, yakni masalah
administrasi penjualan. Lebih jauh lagi, kebanyakan dunia usaha masih memiliki
keterbatasan keahlian dalam menangani penjualan kredit, karena mereka
meningkatkan produksi dan penjualan. Akibatnya tidak jarang perusahaan bangkrut
karena membengkaknya piutang ragu-ragu yang sangat mengganggu cash flow
mereka.
    Untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia usaha,
kehadiran lembaga pembiayaan, khususnya perusahaan anjak piutang, pasti akan
banyak membantu. Sebab melalui jasa anjak piutang, dunia usaha dimungkinkan
untuk memperoleh sumber pembiayaan baru dalam bentuk instant cash (sampai
dengan 80% dari nilai invoice) dikaitkan dengan jumlah penjualan kredit yang
dilakukannya. Selain itu perusahaan anjak piutang juga diharapkan dapat membantu
kesulitan di bidang credit management. Dengan demikian, dunia usaha dapat lebih
mengkonsentrasikan kegiatannya pada peningkatan produksi dan penjualan.
    Selain itu, investor yang menanamkan modalnya pada usaha anjak piutang di
Indonesia, terutama yang menjalankan transaksi anjak piutang financing berskala
domestik, memiliki beberapa keuntungan dalam posisinya sebagai factor, yaitu
antara lain:
1. Dana yang dipasarkan oleh factor dapat disalurkan dengan tingkat suku bunga
   yang relatif lebih tinggi dan dengan jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini
   sangant menguntungkan factor karena perputaran dana menjadi sangat cepat dan
   bias mengurangi risiko fluktuasi tingkat suku bunga (floating rate).
2. Terbatasnya sumber pendanaan perusahaan pembiayaan/ perusahaan anjak
   piutang yang saat ini hanya terbatas dari sector perbankan. Dengan demikian,
   transaksi anjak piutang dapat menjembatani term and condition dari pendanaan
   yang diterima factor dari perbankan, atau dengan kata lain term and condition
   transaksi anjak piutang dapat disamakan dengan term and condition yang
   diberikan oleh perbankan. Hal ini dapat mengurangi risiko perubahan suku
   bunga yang terjadi sewaktu-waktu.
3. Belum adanya peraturan/perizinan yang bersifat khusus yang mengatur kegiatan
   anjak piutang sehingga factor dapat bergerak leluasa, yang pada akhirnya dapat
   menghemat biaya operasional perusahaan (kegiatan dapat dilakukan dengan
   sederhana dan singkat).
4. besarnya komisi atau biaya administrasi pengelolaan jasa anjak piutang yang
   diberikan factor kepada klien tergantung pada risiko dari piutang yang dialihkan
   atau dibiayai oleh factor.


Sedangkan kelemahan anjak piutang dari sisi factor antara lain belum adanya
perlindungan hukum yang cukup memadai untuk factor. Hal ini terlihat pada saat
tagihan jatuh tempo. Apabila customer tidak dapat membayar konsekuensinya
adalah factor harus siap membuka line of credit bagi customer bersangkutan atau
menanggung risiko sampai tagihan terlunasi.




B.MEKANISME DAN RESIKO USAHA ANJAK PIUTANG


Jenis dan Mekanisme
       Pada pelaksanaannya, jenis dari jasa anjak piutang yang diberikan oleh factor
dan akan diterima oleh klien sangat bergantung pada fomulasi dari perjanjian yang
dibuat oleh kedua belah pihak. Atas dasar tersebut jasa anjak piutang dapat
dibedakan atas dasar hal-hal sebagai berikut:


Jasa yang ditawarkan


Ata dasar jasa yang diberikan oleh Factor, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:
   a. Full Service Factoring
Anjak piutang seperti ini memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan
maupun non pembiayaan. Misalnya urusan administrasi penjualan (sale ledger
administration), tagihan dan penagihan piutang, termasuk menanggung resiko
terhadap piutang yang macet.
   b. Bulk factoring
Anjak piutang jenis ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh
tempo kepada nasabah, tanpa memberikan jasa lain seperti proteksi resiko piutang,
administrasi penjualan dan penagihan.
   c. Anjak piutang jenis ini memberikan jasa proteksi resiko piutang, administrasi
       penjualan secara menyeluruh dan penagihan. Proteksi resiko piutang
       diberikan oleh factor tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang
       muka atas pelunasan piutang. Pembelian piutang oleh factor dilakukan pada
       tanggal tertentu dan biasanya ditentukan atas dasar jangka waktu jatuh tempo
       dari piutang yang diberikan kepada klien. Sebagai contoh, apabila rata-rata
       jangka waktu jatuh tempo adalah 30 hari, maka factor pada hari ke-30 atau
       setiap 30 hari membeli 100% dari faktur-faktur penjualan yang ada. Cara ini
       tidak menyebabkan munculnya kewajiban bunga kepada klien. Kewajiban
       klien hanyalah fee atas jasa proteksi resiko piutang, administrasi penjualan
       secara menyeluruh danpenagihan yang diberikan oleh factor.
Misalnya:
Pembayaran 100% dari nilai faktur dengan tanggal rata-rata dikurangi fee. Apabila
total nilai faktur sebesar Rp. 20 juta dengan fee sebesar 1.5% maka jumlah yang
dibayarkan perusahaan piutang pada suatu periode rata-rata adalah Rp 10 juta-
(0.015%*Rp 20 juta) = Rp 17.000.000 jumlah tersebut akan dibayarkan pada hari
ke-40.




Perhatikan tabel berikut sebagai illustrasi:


Tabel
Pembayaran Rata-Rata Jatuh Tempo Faktur
(dalam ribuan rupiah)
          Debitor/pelanggan       Nilai faktur          Jatuh tempo (hari)
          A                       Rp. 4.000.000         60

          B                       Rp. 5.000.000         40

          C                       Rp. 3.000.000         50

          D                       Rp. 7.000.000         30

          E                       RP. 1.000.000         20
          Jumlah                  Rp.20.000.000         200


         Tanggal pembayaran rata-rata = 200 = 40 hari
                                           5
   d. Invoice discounting
Anjak piutang jenis ini hanya memberikan jasa pembiayaan saja, sedangkan jasa non
pembiayaan sama sekali tidak diberikan.
   e. Recourse factoring
Pelayanan terhadap anjak piutang dalam semua aspek kecuali proteksi terhadap
resiko kredit macet.
        f. Agency factoring
     Pelayanan anjak piutang atas dasar notifikasi supplier. Anjak piutang tidak
     bertanggung jawab atas pengurusan atas penagihan piutang.
        g. Undisclosed factoring
     Berekaitan dengan perjanjian penjualan piutang dimana anjak piutang memberikan
     proteksi kredit macet dengan prosentase (80%). Selain itu, pihak klienlah yang
     mengurus dan menagih penambahan piutangnya.


     Distribusi Resiko
            Pada mekanisme penjualan tanpa adanya perusahaan anjak piutang, resiko
     tidak terbayarnya piutang milik klien sepenuhnya ditanggung oleh klien sendiri.
     Dengan adanya perusahaan anjak piutang, resiko tersebut tidak harus selalu secra
     penuh ditanggung oleh klien. Atas dasar distribusi resiko tidak terbayarnya piutang
     oleh nasabah, anjak piutang dapat dibedakan menjadi:


a.    With recourse factoring


     Pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi tertentu kepada klien atas
     piutang atau factor yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah
     sama sekali tidak melunasi piutangnya, maka klien berkewajiban mengembalikan
     sejumlah uang muka yang telah diterima dari factor. Dengan demikian resiko tidak
     terbayarnya piutang seluruhnya ditanggung oleh klien, dan factor sama sekali tidak
     menanggung resiko tidak terbayarnya piutang tersebut. Mekanisme ini akan
     dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:


     PT. Maju jaya adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kursi.
     Perusahaan ini bekarja sama dengan perusahaan jasa anjak piutang dengan nama PT.
     Multi Finance. Pada tanggal 1 januari 2005 PT. Maju jaya mengadakan penjualan
     secara kredit kepada pelanggannya yang bernama Bpk, Soleh senilai Rp. 100 juta,
     dengan tanggal jatuh tempo 1 maret 2005. PT. Maju jaya menyerahkan piutang
     tersebut kepada PT.Multi Finance dan meerima uang muka dan pembiayaan sebesar
     80% dari nilai faktur yaitu Rp. 80.000.000


     Kemungkinan 1
     Pada tanggal 1 maret 2005 bapak soleh membayar lunas utangnya Rp. 100 juta
     ditambah bunga. Pelunasan tersebut menjadi hak factor Rp. 80.000.000 dan sebagian
     lagi menjadi hak klien Rp. 20.000.000.




     Kemungkinan II
     Pada tanggal 1 maret 2005 bapak soleh menghilang dan sama sekali tidak
     membayar. Hal ini berdampak pada PT. Maju jaya berkewajiban mengembalikan
     pembiayaan sebesar Rp. 80.000.000 kepada factor. Dengan demikian kerugian yang
     ditanggung oleh PT. Maju jaya adalah sebesar piutang Rp. 100.000.000 karena
     piutang sama sekali tidak terbayar. Dipihak lain PT. Multi Finance tidak
     menanggung rugi atau resiko yang ditanggung oleh factor adalah sebesr 0% dari
     nilai piutang. Dalam hal ini , resiko yang ditanggung oleh klien adalah sebesar 100%
     dari nilai piutang.


b.    Without resourse factoring


     Pada tahap awal factor memberikan uang muka proporsi tertentu kepada klien atas
     piutang atau factor yang diserahkan. Pada saat piutang jatuh tempo, apabila nasabah
     sama sekali tidak melunasi piutangnya, maka klien tidak berkewajiban
     mengembalikan sejumlah uang muka yang telah diterima dari factor. Dengan
     demkian resiko tidak terbayarnya piutang tidak seluruhnya ditanggung oleh klien.
     Klien hanya menanggung resiko sebesar piutang yang tidak dibiayai atau tidak
     diberi uang muka oleh factor, sedangkan factor sendiri menanggung resiko sebesar
     uang muka atau pembiayaan yang telah diberikan kepada kliennya. Mekanisme ini
     akan dijelaskan dengan contoh sebagai berikut:
PT. Gaya Sakti adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat
pertukangan.perusahaan ini bekerjasama dengan sebuah perusahaan anjak piutang
dengan nama PT. Jaya Finance. Pada tanggal 1 januari 2005 PT. Gaya Sakti
mengadakan penjualan secara kredit kepada pelanggannya yang ber nama sim
davids senilai Rp. 10 juta dan tanggal jatuh tempo 1 maret 2005. PT.Gaya Sakti
menyerahkan piutangnya tersebut kepada PT.Jaya Finance dan menerima uang
muka atau pembiayaan sebesar 70% dari niali faktur, yaitu Rp. 7000.000.




Kemungkinan 1
Pada tanggal 1 maret 2005 sim davids membayar lunas utangnya sebesar Rp 1 juta
ditambah bunga. Pelunasan tersebut mejadi hak factor Rp. 7000.000 dan sebagian
lagi menjadi hak klien Rp. 3000.000.


Kemungkinann II
Apabila tanggal 1 maret sim davids meninggal dunia dan tidak memiliki harta
warisan apapun, maka PT. Gaya Sakti tidak berkewajiban mengembalikan
pembiayaan sebesar Rp.7000.000 kepada factor. Dengan demikian kerugian yang
ditanggung oleh PT. Gaya Sakti adalah hanya sebesar piutangnya yang tidak
dibiayai oleh factor. Piutang yang tidak dibiayai oleh factor telah membiayai Rp
7000.000 dan kemudian tidak memperoleh pelunasan piutang dari nasabah, maka
kerugian yang di tanggung oleh factor adalah Rp. 7000.000. secara proporsional
factor menanggung resiko tidak terbayarnya piutang sebesar 70% dan pihak klien
menggung sebesar 30%.




Penilaian Resiko


       Bisnis anjak piutang pada dasarnya merupakan kegiatan usaha yang
mengandung resiko. Ada beberapa resiko yang mengandung bisnis pembiayaan
yaitu resiko klien dan resiko yang berhubungan dengan unsure non-resourse yaitu
resiko atas kredit customer atau disebut debtor risk.


1.Resiko Klien


       Penilaian perusahaan anjak piutang dalam mengantisipasi resiko dari klien
terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, perusahaan anjak piutang perlu memiliki
keyakian mengenai kemampuan keuangan calon klien. Kedua, kualitas piutang yang
akan dibeli.


1.1.Kemampuan keuangan
Penilaian atas kemapuan keuangan disini dapat dinilai baik pada masa lalu, kondisi
sekarang maupun dimasa yang akan dating. Kegiatan orerasi dan kinerja keuangan
terakhir calon klien akan memberikan latar belakang informasi yang berguna.
Banyak calon klien yang melakukan bisnisnya yang belum begitu lama, olek karena
itu perusahaan anjak piutang harus mempelajari bagaimana dan kenapa bisnis
tersebut dilakukan, serta bagaimana produk dan organisasi dikembangkan.
Selanjutnya, perusahaan anjak piutang peril juga melakukan analisis terhadap
laporan keuangan klien yang telah diaudit. Penilaian posisi terakhir keuangan klien
akan memberikan suatu dasar untuk menilai kemampuan keuangannya dimasa yang
akan dating. Penilaian kondisi keungan klien dan propeknya dilakukan dengan
menilai berbagai aspek yaitu antara lain:


   a. Keadaan keuangan
Keadaan keuangan klien yang dapat dilihat dari laporan keuangan terutama yang
telah diaudit untuk periode terakhir. Cakupan dan kualitas pembukuan masing-
masing klien biasanya sangat bervariasi oleh karena itu perusahaan anjak piutang
perlu meminta penjelasan dari klien mengenai data-data keuangan yang meragukan
dalam rangka pengambilan keputusan.
        b. Kredit klien


     Penilaian terhadap kredito-kreditor pihak klien perlu pula dilakukan untuk
     mengetahui apakah mereka dibayar sesuai dengan jangka waktu yang mereka
     sepakati. Penelitian tersebut akan memberikan informasi mengenai keadaan dan
     kegiatan usaha klien antara lain:


1)      apakah klien hanya bergantung pada 1 pemasok bahan mentah atas suatu
     komponen. Kalau perlu perusahaan anjak piutang dapat memeriksa langsung
     pemasok yang bersangkutan.
2)     Apakah klien sering menunggak pembayaran utangnya pada pemasok.
3)     Laporan bank misalnya 10 bulan terakhir untuk mengetahui saldo gironya dan
     pinjaman-pinjamannya.


          Selanjutnya dalam menilai apakah klien memiliki kemampuan keuangan,
     perusahaan anjak piutang harus pula mempertimbangkan prospek kliennya. Dengan
     meneliti keadaan keuangan dan pihak-pihak yang terlibat dengan klien lainnya,
     maka pada dasarnya dapat dilakukan perkiraan mengenai prospek klien yang
     bersangkutan. Memperkirakan prospek dapat pula melihat anggaran penjualan serta
     arus kas klien. Untuk lebih menyakinkan perlu dipertanyakan mengenai asumsi
     dasar yang digunakan dalam menyasun arus kas tersebut antara lain mengenai
     perkiraan penjualan, turn over dalam waktu 12 bulan, disamping jumlah order yang
     telah diterima dan yang akan diterima dengan memeriksa statement of intent dari
     langganannya.


     1.2.Kualitas Piutang


            Apabila perusahaan anjak piutang bermaksud menawarkan fasilitas
     pembayaran uang muka kepada calon klien, maka piutang akan merupakan jaminan
     bagi perusahaan anjak piutang. Oleh karena itu, pihak perusahaan anjak piutang
     harus benar-benar memiliki keyakinan atas kualitas piuitang yang akan dibeli sebab
     dalam hal klien tiba-tiba tidak meneruskan usahanya kemungkinan perusahaan anjak
     piutang hanya bias mengklaim dan memperoleh jumlah yang telah dibayar dimuka
     atas piutang yang telah di factoringkan. Dalam melakukan penilaian terhadap
     kualitas suatu piutang, maka penilaian utama dapat dilakukan dengan menggunakan
     informasi mengenai riwayat perusahaan disamping sumber informasi tambahan
     mengenai perkiraan jalannya operasi perusahaan di masa depan.
     Informasi tersebut meliputi:


a.    Perpencaran Piutang
     Perusahaan anjak piutang perlu mengetahui calon klien memiliki perpencaran
     piutang atau pelanggan (customer) yang banyak. Apabila misalnya satu langganan
     mempunyai utang 35% dari keseluruhan piutang yang dimiliki calon klien pada
     suatu periode, maka jelas perusahaan anjak piutang dengan pembayaran dimuka
     sebesar 80% tidak akan mampu ditagih lunas, sekiranya klien mengalami
     kebangkrutan atau kegagalan usaha. Hal ini dapat terjadi karena kemungkinan pihak
     costomer akan mencari alas an untuk menghindari kewajiban-kewajiban tersebut.
     Sama halnya, apabila klien hanya bergantung pada satu orang customer saja,
     perusahaan anjak piutang harus mempertimbangkan resiko terhadap kemampuan
     keungan klien apabila customer berhenti membeli atau mengurangi pembeliannya
     pada calon klien dalam jumlah besar.


b.    Jumlah Kredit Notes
     Dalam kegiatan penjualan suatu produk oleh klien, klaim terhadap jumlah faktur
     sering terjadi dengan berbagai alasan termasuk jenis produk yang akan dikirim
     berbeda dengan pesanan, akibat rusak akibat pengiriman, salah memberikan harga,
     jumlah barang kurang atau tidak sesuai denagn faktur.
     Perusahaan factoring harus memperhatihan jumlah kredit notes yang dikeluarkan ini
     selama 6-12 bulan terakhir yaitu meliputi jumlah dan nilainya dari total penjualan,
     khususnya, perlu diperhatikan apakah ada kecenderungan naik atau ada alasan yang
     sangat dominan seperti misalnya kesalahan pengiriman atau alasan dominan lainnya.
c   Pelunasan piutang oleh Customer. Rata-rata jumlah penjualan kredit kepada
    nasabah atau customer akan merupakan suatu indikasi penting bagi perusahaan
    anjak piutang. Pembayaran dalam waktu cepat dibandingkan dengan rata-rata
    industri akan memberikan indikasi bahwa supplier lebih disukai di mata
    nasabahnya. Hal tersebut mungkin disebabkan kualitas produk supplier memang
    lebih unggul, sebab prestasi kerjanya termasuk system pengiriman barangnya
    baik after sales service-nya lebih baik daripada perusahaan yang lain. Atau dapat
    pula disebabkan jenis produk tersebut merupakan komponen penting dalam
    proses pabrikasi pelanggan. Namun apapun alasannya, kualitas piutang yang
    dibeli perusahaan anjak piutang akan dianggap lebih baik bila klien dibayar lebih
    cepat meskipun ia menawarkan discount yang tinggi untuk pembayaran lebih
    awal.


d   Piutang yang dikecualikan. Perusahaan anjak piutang dalam membeli dan
    membiayai suatu piutang harus benar-benar yakin bahwa ia tidak membeli
    piutang yang mungkin tak dapat ditagih atau piutang yang sebenarnya bukan hak
    klien. Oleh karena itu piutang-piutang berikut biasanya dikecualikan untuk
    dijadikan sebagai objek anjak piutang:
    1. penjualan kepada perusahaan afiliasi atau associated companies.
    2. piutang yang timbul dari kontrak jangka panjang dimana ada ketentuan
       bahwa faktur baru akan dikeluarkan pada suatu tingkat penyelesaian atau
       proses pekerjaan. Apabila kontrak tidak diselesaikan, maka pelanggan akan
       menahan atau menunda pembayaran atas faktur yang telah dikeluarkan
       sehingga akan menyebabkan perusahaan anjak piutang tidak dapat menerima
       kembali pembiayaan yang telah dikeluarkan apabila klien mengalami
       kebangkrutan dalam periode tersebut.
    3. penjualan produk dimana didalamnya ada kewajiban atau perjanjian after
       sales service di pihak klien. Kontrak penjualan dan kontrak service tersebut
       mungkin terpisah akan tetapi apabila ada penjualan ulang, maka selalu ada
       kemungkinan terjadi perselesihan dan meskipun pelanggan tidak berpihak
       menahan pembayaran atas produk tersebut (dan perusahaan anjak piutang
       dan klien telah bersepakat untuk mengecualikan kontrak after sales service)
       resiko perusahaan najak piutang dan biaya-biaya akan tetap tinggi.
   4. penjualan musiman akan merupakan pertimbangan bagi perusahaan anjak
       piutang. Pertama, pembayaran di muka akan relatif lebih tinggi selama
       mencapai puncak musim dibandingkan dengan bisnis normal yang memiliki
       penyebaran penjualan yang merata sepanjang tahun. Kedua, akan lebih sulit
       bagi perusahaan anjak piutang memonitor kinerja klien apabila pola
       penjualannya terdapat waktu jeda.
   5. perusahaan najak piutang perlu meneliti system akuntansi penjualan untuk
       mengetahu pada tahap mana faktur diterbitkan dan sumber-sumber awal
       dokumen lainnya. Penelitian ini akan sangat riskan bagi perusahaan anjak
       piutang apabila faktur diterbitkan dikirim kepada customer sebelum
       barangtersebut diserahkan atau menerima nasabah. Bagi perusahaan anjak
       piutang akan lebih terjamin apabila penerbitan faktur dilakukan setelah
       pesanan barang telah diterima customer secara lengkap atau pemberian
       pelayanan telah selesai dilakukan.




2.Resiko Customer
   Penilaian resiko debitor atau customer risk oleh perusahaan factoring cukup
penting baik untuk kontrak dengan fasilitas recourse factoring maupun untuk non-
recourse factoring dengan memberikan pembayaran di muka karena pada akhirnya
pihak customer-lah yang akan membayar kembali pendaan yang lebih dahulu
diberikan oleh perusahaan factoring. Fasilitas non-recourse atau sering juga disebut
without recourse memiliki suatu pertimbangan tersendiri yaitu antara lain dalam hal
menentukan seberapa besar biaya yang harus dikenakan sebagai imbalan dari resiko
kredit pelanggan yang mungkin diterma perusahaan factoring.
   Penilaian resiko pelanggan individu dalam operasi anjak piutang dengan fasilitas
non-recourse merupakan suatu prosedur yang secara terus-menerus harus dilakukan.
Factor resiko yang mungkin harus dihadapi oleh perusahaan factoring telah
dimasukan sebagai factor salah satu komponen dalam penentuan biaya factoring
yang telah disepakati. Masalahnya adalah apakah pihak perusahaan factoring hanya
akan menerima suatu resiko secara keseluruhan, sebagian atau tidak sama sekali.
Penting bagi perusahaan factoring melakukan penilaian secara akurat mengenai
pembebanan biaya atas resiko customer ini sejak awal dan meninjau secara teratur.


    Untuk memperkecil risiko klien dan risiko customer dalam kegiatannya sehari-
harinya, biasanya factor akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. memilih customer yang dimiliki klien untuk mendapatkan customer dengan
    reputasi dan bonafiditasnya terbaik.
2. membatasi pemberian fasilitas anjak piutang baik itu di tingkat klien maupun di
    tingkat customer.


Sebagai contoh, klien PT XYZ telah mendapatkan fasilitas anjak piutang sebesar Rp
2 Milyar dengan maximum advance payment 80%, dengan catatan bahwa:


a   Customer PT A akan dibiayai maksimal Rp 500.000.000
b   Customer PT B akan dibiayai maksimal Rp 200.000.000
c   Customer PT C akan dibiayai maksimal Rp 300.000.000
d   Customer PT D akan dibiayai maksimal Rp 200.000.000
e   Customer PT E akan dibiayai maksimal Rp 100.000.000
f   Customer PT F akan dibiayai maksimal Rp 400.000.000
g   Customer PT G akan dibiayai maksimal Rp 300.000.000


Dengan ini cara ini, secara tidak langsung factor sudah melakukan pengamanan
dengan melakukan tindakan spreading risk sehingga risiko yang mungkin timbul
tidak terpusat kepada satu customer (one obligor) saja.
    Selain risiko klien dan risiko customer yang sudah pasti dihadapi factor, masih
terdapat beberapa risiko lainnya yang akan dihadapi factor dalam menjalankan anjak
piutang, yaitu:
1. Risiko Perekonomian
   Apabila perekonomian berada pada kondisi yang kurang menguntungkan maka
   kegiatan di segala bidang usaha akan terganggu yang pada akhirnya dapat
   mempengaruhi        usaha    factor   untuk   menyalurkan      pembiayaan       maupun
   mendapatkan kredit.
2. Risiko Pembiayaan
   Risiko pembiayaan adalah ketidakmampuan customer dan atau klien untuk
   membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan, dan apabila jumlahnya
   cukup material dapat mempengaruhi kinerja factor.
3. Risiko Likuiditas
   Masalah likuiditas akan dihadapi oleh factor apabila factor tidak mampu
   memenuhi kewajibannya selaku debitur kepada kreditur factor, yang pada
   akhirnya mempengaruhi tingkat kepercayaan klien kepada factor.
4. Risiko Persaingan
   Semakin banyak perusahaan pembiayaan yang memperluas jaringan pemasaran
   dapat   menimbulkan         persaingan   antar-factor   yang    lebih   ketat    untuk
   memperebutkan pangsa pasar.
5. Risiko Operasional
   Risiko operasional dapat saja timbul karena tidak efektifnya system dan prosedur
   yang diterapkan oleh factor serta lemahnya kontrol yang diterapkan. Hal ini pada
   akhirnya dapat menurunkan mutu pelayanan kepada klien.
6. Risiko Perubahan Nilai Mata Uang
   Tidak tetapnya nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat menempatkan
   factor dalam posisi yang cukup sulit. Apresiasi nilai tukar mata uang asing
   terhadap rupiah dapat menimbulkan kesulitan dalam kewajiban pembayaran.
7. Risiko Kebijakan Moneter
   Kebijakan moneter yang mengatur industri keuangan yang ditentukan oleh
   Pemerintah dapat berubah atau diperbarui sewaktu-waktu. Apabila factor tidak
   dapat mengantisipasi perubahan tersebut, maka hal ini dapat mempengaruhi
   kemampuan factor untuk memperoleh pendapatan atau laba usaha
8. Risiko Teknologi
   Risiko teknologi akan muncul seiring dengan semakin ketatnya persaingan
   antarperusahaan pembiayaan terutama dalam memberikan pelayanan kepada
   klien, di mana aspek teknologi biasanya mempunyai peranan yang sangat
   menonjol. Apabila factor tidak dapat mengikuto perkembangan teknologi, maka
   hal ini dapat menurunkan mutu layanan kepada klien.


Memperhatikan aspek-aspek risiko yang telah kami sebutkan di atas, anjak piutang
secara teori tampaknya asngat potensial untuk berkembang. Namun anjak piutang
masih perlu dikaji lagi dalam beberapa aspek social lainnya. Sengketa serius
mungkin timbul, yang alternatif penyelesaiannya kemungkinan besar masih
memerlukan campur tangan pihak peradilan, sebab tidak adanya kemungkinan
penerapan parate eksekusi dengan hak-hak sebagai factor. Cara penyelesaian ini
sangat kompleks, butuh waktu dan biaya, dan dalam kenyataannya eksekusi putusan
pengadilan masih sering mengandung ketidakpastian, seperti tampak dalam upaya
dunia perbankan dalam menangani kredit macet.
   Belum terpeliharanya system public record di negara kita juga merupakan
persoalan tersendiri. Public record sebenarnya sangat berguna sebagai sumber
informasi yang sangat akurat perihal pihak-pihak yang mempunyai reputasi baik dan
dapat dipercaya. Dengan demikian, public record yang baik juga dapat mencegah
tindakan curang yang mungkin dilakukan karena kalangan pedagang biasanya
mementingkan nama baik.
   Akhirnya, dengan memperhatikan keterbatasan keamanan dari segi hokum,
anjak piutang akan lebih banyak bergantung pada asas kepercayaan daripada
jaminan yuridis yang kuat dan pasti. Oleh karena itu,       bila kepercayaan ini
disalahgunakan oleh pembeli, pihak factor akan benar-benar berada dalam posisi
sulit. Apalagi public record di Indonesia belum terpelihara dengan baik yang
tentunya akan sangat menyulitkan pihak factor dalam menganalisis jadi atau
tidaknya membeli suatu piutang.
C. SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERUSAHAAN ANJAK
   PIUTANG


Saat ini peluang usaha investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka
mendirikan perusahaan anjak piutang dan atau perusahaan pembiayaan baru untuk
sementara waktu tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan Pemerintah, untuk
sementara waktu, tidak mengeluarkan izin usaha baru bagi perusahaan pembiayaan
dan atau perusahaan anjak piutang dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri
Keuangan No.185/KMK.06/2002 Tanggal 24 April 2002 tentang penghentian
Pemberian izin pendirian usaha baru perusahaan pembiayaan sedang ditangguhkan
oleh Pemerintah, berikut ini akan kami kemukakan tata cara/syarat-syarat untuk
mendapatkan izin usaha perusahaan pembiayaan dan atau perusahaan anjak piutang
yang mungkin berguna dilain waktu.
   Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa, perusahaan pembiayaan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
448/KMK.017/2000, dapat menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Syari‟ah atau
yang bersifat konvensional (interest oriented). Sedangkan badan hokum perusahaan
anjak piutang dan atau perusahaan pembiayaan yang didirikan dapat berbentuk
badan hokum Perseroan Terbatas ataupun Koperasi serta dapat dimiliki oleh:


1. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
2. badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
   (usaha patungan dengan maksimal kepemilikan asing sebesar 85% .


Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 172/KMK.06/2002, permohonan untuk mendapat izin Usaha Perusahaan
Anjak Piutang dan atau Perusahaan Pembiayaan harus diajukan kepada Menteri
Keuangan dan wajib dilampiri dengan:


A. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh
   instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. nama dan tempat kedudukan;
   2. kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
   3. permodalan;
   4. kepemilikan;
   5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau
       pengurus dan pengawas.
B. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
   1. fotokopi tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
       paspor;
   2. daftar riwayat hidup;
   3. surat pernyataan:
       a   tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;
       b   tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
       c   tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
       d   tidak pernah     dinyatakan pailit    atau dinyatakan bersalah     yang
           mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan
           keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
   4. bukti pengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau
       perbankan sekurang-kurangnya selama 2 tahun bagi salah satu direksi atau
       pengurus;
   5. fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin
       bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing:
       a   untuk direksi atau pengurus; dan
       b   untuk anggota dewan komisaris atau pengawas yang bermaksud menetap
           di Indonesia.




C. Data pemegang saham atau anggota, dalam hal:
   1. perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen:
       a   fotokopi tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau
           paspor;
       b   daftar riwayat hidup;
       c   surat pernyataan;
           1. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;
           2. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
           3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
           4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
              mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit
              berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
              tetap;
           5. surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman
              dan kegiatan pencucian uang (money laudering).
   2. badan hukum wajib dilampiri dengan:
       a   akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut
           perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi
           berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan
           negara asal;
       b   laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan
           keuangan terakhir;
       c   pemegang saham dan direksi atau pengurus wajib melampiri surat
           pernyataan:
           1. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sector perbankan;
           2. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
           3. tidak pernah dihukum karena tindakan pidana kejahatan;
           4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
              mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit
              berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
              tetap;
           5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham perorangan;




D. system dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia.
E. Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka pada
   salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran
   yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha dengan ketentuan
   sebagai berikut:
   1. untuk perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-
       kurangnya sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);
   2. untuk koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar
       rupiah)
F. Rencana kerja untuk dua tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
   1. rencana    pembiayaan     dan    langkah-langkah   yang   dilakukan   untuk
       mewujudkan rencana dimaksud;
   2. proyeksi arus kas, neraca, dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak
       Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional.
G. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
   1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
   2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung
       kantor;
   3. contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
   4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
H. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi
   perusahaan patungan.


Selain hal-hal yang kami sebutkan di atas, pengurusan izin usaha kepada Menteri
Keuangan tidak dikenakan biaya apa pun serta apabila dalam kurun waktu tertentu
perusahaan pembiayaan yang telah mendapatkan izin usaha tidak menjalankan
usahanya, maka izin usaha yang telah diberikan dapat dicabut kembali.




D. AKUNTANSI ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR
Perlakuan akuntansi transaksi anjak piutang telah diatur dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Tahun 1997 PSAK No. 43 tentang Akuntansi Anjak Piutang.
Adapun perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk factor dapat kami kemukakan
sebagai berikut.


1. Anjak Piutang Non-Financing dari Sisi Factor
Perlakuan akuntansi dalam anjak piutang non-financing tidak terlepas dari seberapa
banyak kerja yang dikerjakan oleh factor terhadap klien. Semakin banyak beban
kerja yang dilakukan, semakin besar factoring fee yang akan didapat oleh factor.
Pendapatan factoring fee yang diterima sehubungan dengan transaksi anjak piutang
non-financing diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan.


2. Anjak Piutang Financing dari Sisi Factor
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akuntansi anjak piutang jenis ini adalah:
a   Penanaman bersih anjak piutang financing dinyatakan sebesar nilai bersihnya.
    Jumlah penanaman bersih tersebut terdiri dari jumlah tagihan/piutang yang akan
    diterima oleh factor dikurangi dengan piutang/tagihan yang tidak dibiayai oleh
    factor (retensi) ditambah pendapatan anjak piutang yang belum diakui.
b   Selisih antara jumlah tagihan/piutang yang diterima factor setelah dikurangi
    dengan retensi ditambah nilai pembayaran kepada klien diperlakukan sebagai
    pendapatan anjak piutang yang masih belum diakui.
c   Pendapatan anjak piutang yang belum diakui dan dialokasikan secara konsisten
    sebagai pendapatan tahun berjalan berdasarkan suatu tingakt pengembalian
    berkala.
d   Perhitungan rugi laba disajikan sedemikian rupa sehingga seluruh pendapatan
    dilaporkan dalam kelompok yang terpisah dari kelompok biaya. Pendapatan
    Anjak piutang harus dilaporkan sebagai komponen utama dalam kelompok
    pendapatan.
       Sedangkan pelaporan dan pengungkapan transaksi anjak piutang financing
    dari sisi factor dapat dikemukakan sebagai berikut:
   Tagihan Anjak Piutang                                   Rp xxx
   Pendapatan Anjak Piutang yang masih Ditangguhkan        (Rp xxx)
   Retensi                                                 (Rp xxx)
   Penyisihan Piutang Ragu-ragu                            (Rp xxx)    (+)

       Penanaman Netto Anjak Piutang                       Rp xxx


System akuntansi anjak piutang bagi factor yang kami kemukakan di atas, baik
untuk anjak piutang secara recourse maupun tanpa recourse tidak mempengaruhi
penyajiannya di neraca. Yang membedakan adalah substansi pembelian utang dan
penanggungan terhadap kolektibilitas piutang.




E. PERPAJAKAN ANJAK PIUTANG DARI SISI FACTOR
Pemerintah saat ini telah mengatur perlakuan perpajakan dari transaksi anjak piutang
walau belum secara khusus. Adapun perlakuan perpajakan transaksi anjak piutang
yang berlaku di Indonesia, baik ditinjau dari Pajak Penghasilan maupun Pajak
Pertambahan Nilai, adalah sebagai berikut:


1. Pajak Penghasilan dari Sisi Factor
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-78/PJ-311/1996 tanggal 19 April
1996 perihal Pembebasan PPh Pasal 23 atas Penghasilan yang diperoleh Perusahaan
Anjak Piutang, ditegaskan bahwa penghasilan dari perusahaan anjak piutang yang
dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, baik yang berupa diskon, service charge,
dan provisi, tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh
perusahaan yang membayarkan.


2. Pajak Pertambahan Nilai dari Sisi Factor
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.202/KMK.04/1996 tanggal 18
April 1996 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak, disebutkan bahwa
Penyerahan Jasa Anjak Piutang terutang Pajak Pertambahan Nilai adalah sebesar
10% x 5% x jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa service charge, provisi,
dan diskon.
   Adapun sifat dari pajak pertambahan nilai yang diperlakukan pada transaksi
anjak piutang adalah pajak pertambahan nilai yang tidak dapat dikreditkan sebagai
pajak masukan. Sehingga jumlah pajak terutang wajib langsung disetorkan ke kas
negara.



   BAB 8 : CONTOH PERLAKUAN AKUNTANSI
                 TRANSAKSI ANJAK PIUTANG

          Dalam bab ini akan kita bahas penerapan sistem akuntansi, khususnya untuk
transaksi anjak piutang financing baik dari sisi factor maupun dari sisi
client.Misalnya PT ABC Sukses Mandiri telah menandatangani perjanjian anjak
piutang dalam rangka mendapatkan fasilitas anjak piutang financing dari PT Multi
Finance Company dengan syarat dan kondisi pembiayaan sebagai berikut :
1)Factor                                       :PT Multi Finance Company
2)Client                                       :PT ABC Sukses Mandiri
3)Piutang yang Dapat Dialihkan                 :Rp 1.000.000.000
4)Piutang yang Dapat Dibiayai                  :90%
5)Retensi                                      :10%
6)Customer                                     :
          a)PT Adi Wiragraha maks pembiayaan Rp 450 juta
          b)PT Duta Sukses maks pembiayaan Rp 200 juta
          c)PT Sarana Lintas maks pembiayaan Rp 150 juta
          d)PT Bumi Katulistiwa maks pembiayaan Rp 200 juta


7) Bunga                           : 25% p.a
8) Biaya Administrasi              : Rp 150.000/ penarikan
9) Jenis Pembayaran                : Anjak Piutang With Recourse
10) PPN                            : 0,5% ditanggung oleh client
11) Metode Pembyaran              : Bunga Dibayar di Muka secara True Discount


Untuk tahap pertama, client pada tanggal 24 September 1999 bermaksud akan
mencairkan fasilitas anjak piutang yang diterimanya dengan kondisi sebagai berikut:




Nilai Tagihan             : Rp 400.000
Customer                  : PT Adi Wiragraha
Jatuh tempo Tagihan       : 07 Desember 1999
Retensi dikembalikan      : 1 hari setelah jatuh tempo tagihan.


Berdasarkan data – data tersebut di atas, maka akan didapatkan perhitungan –
perhitungan anjak piutang sebagai berikut:


   1) Tagihan yang dialihkan                  : Rp 400.000.000
   2) Tagihan yang tidak dibiayai             : Rp 40.000.000
   3) Tagihan yang dibiayai                   : Rp 360.000.000
   4) Jangka Waktu                            : 74 hari
   5) Biaya Administrasi                      : Rp 150.000


Selanjutnya factor akan membuat perhitungan bunga yang akan dibebankan kepada
client sebagai berikut:


1. Bunga yang akan dikenakan oleh factor kepada client

                                         Tagihan yang Dibiayai X
  Bunga : Tagihan yang dibiayai _                                  365
                                         365 + (R% X N)

                                  Rp 360.000.000 X 365
  Bunga : Rp 360.000.000 _
                                365 + (74 X X 25%)
  Bunga : Rp 360.000.000 – Rp 342.633.638
  Bunga Rp 17.366.362


2. Besarnya pengakuan pendapatan untuk factor dan/atau biaya bunga untuk client
didapat dengan cara sebagai berikut:


   a) September 1999 : 06/74 X Rp 17.366.362 = Rp 1.408.083
   b) Oktober 1999      : 31/74 X Rp 17.366.362 = Rp 7.275.097
   c) November 1999 : 30/74 X Rp 17.366.362 = Rp 7.040.417
   d) Desember 1999 : 07/74 X Rp 17.366.362 = Rp 1.642.765


3. Jumlah yang akan diterima oleh client atas pencairan pertama fasilitas anjak
piutang adalah sebagai berikut:
   a) Tagihan yang dialihkan           : Rp 400.000.000
   b) Tagihan yang tidak dibiayai      : (Rp 40.000.000)
   c) Tagihan yang dibiayai            : Rp 360.000.000
   d) Bunga                            : (Rp 17.366.362)
   e) Biaya Administrasi               : (Rp   150.000)
   f) PPN                              : (Rp     87.582)


   g) Jumlah yang diterima client      : Rp 342.396.056


PPN yang dikenakan didapat dari 0,5% dikalikan dengan (Bunga + Biaya
Administrasi) sehingga didapat sebesar Rp 87.582.


Berdasarkan data – data tersebut di atas, maka jurnal transaksi yang akan dilakukan
oleh masing – masing perusahaan adalah sebagai berikut:


   1. Jurnal yang dilakukan oleh factor
       Db. Tagihan Anjak Piutang                     : Rp 400.000.000
       Cr. Cash/Bank                                : Rp 342.396.056
          Cr. Pendapatan Anjak Piutang ditangguhkan : Rp 17.366.362
          Cr. Pendapatan Biaya Administrasi            : Rp     150.000
          Cr. Utang PPN                                : Rp       87.582
          Cr. Retensi                                  : Rp 40.000.000


   2. Jurnal yang dilakukan oleh client
          Db. Cash/Bank                                : Rp 342.396.056
          Db. Bunga yang belum diamortasi              : Rp 17.453.194
          Db. Biaya Administrasi                       : Rp      150.750
          Db. Retensi                                  : Rp    40.000.000
          Cr. Kewajiban Anjak Piutang                   : Rp 400.000.000


Berdasarkan data transaksi pada tanggal 24 September 1999, maka tampilan neraca
masing – masing perusahaan adalah sebgai berikut:




                          PT MULTI FINANCE COMPANY
                                        NERACA
                                   24 September 1999


Aktiva
Tagihan anjak piutang                                         Rp 400.000.000
Retensi                                                       (Rp 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                         (Rp 17.366.362)
Pembiayaan Anjak Piutang Bersih                                Rp 342.633.638


Pasiva
Utang PPN                                                   Rp          87.582




Catatan :
Sedangkan Biaya Administrasi yang didapat dari client sebesar Rp 150.000
dibukukan langsung sebagai pendapatan biaya administrasi.




                            PT ABC Sukses Mandiri
                                    NERACA
                                24 September 1999




Aktiva
Cash/bank                                           : Rp 342.396.056


Pasiva
Kewajiban anjak piutang                             : Rp 400.000.000
Bunga yang belum diamortisasi                       : (Rp 17.366.362)
Retensi                                             : (Rp 40.000.000)


Kewajiban Anjak Piutang Bersih                       Rp 342.633.638


Catatan :
Untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp 150.000 dan PPN dapat
langsungdibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba perusahaan.


3. jurnal Pembayaran Utang Pajak Penambahan Nilai Oleh Factor


Db. Utang PPn                                             Rp. 87.582
Cr. Cash/Bank                                                 Rp. 87.582


Adanya pembayaran utang Pajak Penambahan Nilai yang dilakukan oleh factor,
maka posisi neraca factor akan jadi sebagai berikut :




                          PT MULTI FINANCE COMPANY
                                       NERACA
                            Setelah Pembayaran Utang PPN


Aktiva
Tagihan anjak piutang                                   : Rp. 400.000.000
Retensi                                                 : (Rp. 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                   : (Rp. 17.366.362)


Pembayaran anjak piutang bersih                         : Rp. 342.633.638


4. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 30 September 1999
         Memorial Jurnal yang akan dibuat oleh factor :


          Db. Pendapatan anjak piutang yang ditangguhkan              Rp 1.408.083
          Cr. Pendapatan bunga anjak piutang                          Rp 1.408.083


         Memorial Jurnal yang akan dibuat oleh client


          Db. Biaya bunga anjak piutang                               Rp 1.408.083
          Cr. Bunga anjak piutang ditangguhkan                        Rp 1.408.083
Berdasarkan transaksi ini, maka posisi neraca masing-masing perusahaan menjadi
sebagai berikut :




                        PT MULTI FINANCE COMPANY
                                      NERACA
                                 30 SEPEMBER 1999


Aktiva
Tagihan anjak piutang                                 Rp 400.000.000
Retensi                                               (Rp 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                 (Rp 15.598.279)


Pembiayaan anjak piutang bersih                       Rp 344.041.721


Catatan :
Penurunan pendapatan anjak piutang ditanggung sebesar Rp 1.408.083 adalah
karena pengakuan pendapatan yang langsung dimasukan sebagai pendapatan bunga
anjak piutang bulan berjalan.


                                PT ABC Sukses Mandiri
                                      NERACA
                                  30 September 1999


Aktiva
Cash/bank                                                  Rp 342.396.056
Pasiva
Kewajiban anjak piutang                                     Rp 400.000.000
Bunga yang belum diamortisasi                               (Rp 15.958.279)
Retensi                                                     (Rp 40.000.000)


Kewajiban anjak piutang bersih                              Rp 344.041.721


Catatan:
Penurunan biaya bunga anjak piutang ditanggung sebesar Rp 1.408.083 adalah
akibat dari pembebanan biaya bunga anjak piutang pada bulan berjalan. Hal yang
sama akan dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk akhir bulan Oktober
1999 dan akhir bulan November 1999.


5. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 31 Oktober 1999


         Memorial jurnal yang akan dibuat oleh factor.


          Db. Pendapatan anjak piutang ditangguhkan         Rp 7.275.097
          Cr. Pendapatan bunga anjak piutang                Rp 7.275.097


         Memorial yang akan dibuat oleh client


    Db. Biaya bunga anjak piutang                     Rp 7.275.097
    Cr. Bunga anjak piutang ditanggung                Rp 7.275.097


Berdasarkan transaksi ini, maka posisi neraca masing-masing perusahaan sebagai
berikut :


                          PT MULTI FINANCE COMPANY
                                       NERACA
                                  31 Oktober 1999


Aktiva
Tagihan anjak piutang                                     Rp 400.000.000
Retensi                                                   (Rp 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                     (Rp 8.683.182)


Pembiayaan anjak piutang bersih                           Rp 351.316.818


                            PT BCA Sukses Mandiri
                                     NERACA
                                  31 Oktober 1999


Aktiva
Cash/bank                                           Rp 342.396.056


Pasiva
Kewajiban anjak piutang                             Rp 400.000.000
Bunga yang belum diamotisasi                        (Rp 8.683.182)
Retensi                                             (Rp 40.000.000)


Kewajiban anjak piutang bersih                      Rp 351.316.818


5. Memorial Jurnal Pengakuan Pendapatan dan Biaya tanggal 30 November 1999


   a. Memorial jurnal yang akan dibuat oleh factor.


Db. Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                 Rp 7.040.417
Cr. Pendapatan bunga anjak piutang                        Rp 7.040.417


   b. Memorial yang akan dibuat oleh client
Db. Biaya bunga anjak piutang                            Rp 7.040.417
Cr. Bunga anjak piutang ditangguhkan                     Rp 7.040.417




Berdasarkan transaksi ini maka posisi neraca masing-masing perusahaan menjadi
sebagai berikut :


                        PT MULTI FANANCE COMPANY
                                   NERACA
                                30 November 1999


Aktiva
Tagihan anjak piutang                                    Rp 400.000.000
Retensi                                                  (Rp 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                    (Rp 1.642.765)


Biaya anjak piutang bersih                               Rp 358.357.235


                             PT ABC Sukses Mandiri
                                   NERACA
                                30 November 1999


Aktiva
Cash/bank                                          Rp 342.396.056


Pasiva
Kewajiban anjak piutang                            Rp 400.000.000
Bunga yang belum diamotisasi                       (Rp 1.642.765)
Retensi                                                 (Rp 40.000.000)


Kewajiban anjak piutang bersih                          Rp 358.572.235


6. jurnal pada tanggal 7 Desember 1999


   a. Jurnal yang dilakukan oleh factor.


          Db. Bank/cash                                       Rp 400.000.000
          Db. Pendapatan bunga anjak piutang ditangguhkan Rp 1.642.763
          Cr. Tagihan anjak piutang                           Rp 400.000.000
          Cr. Pendapatan bunga anjak piutang                  Rp 1.642.763


   b. Memorial yang akan dibuat oleh client.


          Db. Biaya bunga anjak piutang ditangguhkan          Rp 1.642.763
          Cr. Biaya bunga anjak piutang                        Rp 1.642.763


Berdasarkan transaksi yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1999, maka posisi
neraca factor dan client adalah sebagai di bawah ini :


                          PT MULTI FANANCE COMPANY
                                         NERACA
                                      7 Desember 1999


Aktiva
Cash/bank                                                     Rp 400.000.000


Tagihan anjak piutang                                         Rp              0
Retensi                                                       (Rp 40.000.000)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                         (Rp             0)
Biaya anjak piutang bersih                                    (Rp 40.000.000)




                                PT ABC Sukses Mandiri
                                       NERACA
                                    7 Desember 1999


Aktiva
Cash/bank                                             Rp 342.396.056


Pasiva
Kewajiban anjak piutang                               Rp 400.000.000
Bunga yang belum diamotisasi                          (Rp           0)
Retensi                                               (Rp 40.000.000)


Kewajiban anjak piutang bersih                        Rp 360.000.000


7. jurnal pada tanggal 8Desember 1999 (saat pengembalian retensi)


         Jurnal yang dilakukan oleh factor


          Db. Retensi                         Rp 40.000.000
          Cr. Cash/bank                       Rp 40.000.000


         Jurnal yang dilakukan oleh client
          Db. Cash/bank                             Rp 40.000.000
          Db. Kewajiban anjak piutang               Rp 400.000.000
          Cr. Retensi                                   Rp 40.000.000
          Cr. Piutang dagang/piutang wesel              Rp 400.000.000


Berdasarkan transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1999, mak posisi
Neraca factor dan Client adalah seperti dibawah ini :


                          PT MULTI FANANCE COMPANY
                                        NERACA
                                  8 Desember 1999


Aktiva
Cash/bank                                                     Rp 360.000.000


Tagihan anjak piutang                                         Rp             0
Retensi                                                       (Rp0           0)
Pendapatan anjak piutang ditangguhkan                         (Rp            0)
Pembiayaan anjak piutang bersih                               (Rp            0)


                               PT ABC Sukses Mandiri
                                        NERACA
                                  8 Desember 1999


Aktiva
Cash/bank                                           Rp 342.396.056
Cash/bank                                           Rp 40.000.000
Pasiva
Kewajiban anjak piutang                             Rp                  0
Bunga yang belum diamotisasi                            (Rp             0)
Retensi                                              (Rp            0)


Kewajiban anjak piutang bersih                       Rp             0




Berdasarkan transaksi anjak piutang diatas diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
   1. client mendapatkan kembali tagihan yang dialihkan melalui transaksi anjak
          piutang sebesar Rp 382.396.056 dari total tagihan Rp 400.000.000 sehingga
          pada periode anjak piutang tersebut client mengeluarkan biaya-biaya anjak
          piutang sebesar Rp 17.603.944.
   2. factor selama membiayai transaksi anjak piutang di atas mendapat
          penghasilan sebesar Rp 17.603.944 di kurangi PPN sebesar Rp 87.582
          sehingga didapatkan angka sebesar Rp 17.516.362.
   3. client wajib melakukan analisis cost and benefit ratio, terutama
          membandingkan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 17.603.944 dengan
          manfaat yang didapatkan dari advance payment sebesar Rp 342.396.056,
          sebagai contoh diskon yang didapatkan dari pembelian bahan baku dari dana
          yang didapat dari advance payment.
   4. apakah nilai diskon yang didapat lebih besar daripada biaya yang
          dikeluarkan maka pembiayaan yang didapat dari anjak piutang yang didapat
          menguntungkan client.


   Denikian ilustrasi anjak piutang yang bersifat financing, di mana contoh diatas
   tidak bersifat buku tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing
   perusahaan karena kebijakan perusahaan anjak piutang bisa saja berbeda-beda.
     BAB 9 : CONTOH PERJANJIAN DAN FORM
                          ANJAK PIUTANG


                      1.PERJANJIAN ANJAK PIUTANG
               (NON-RECOURSE FACTORING AGREEMENT)


                                       No.
Pada hari ini,      , tanggal      bulan         tahun dua ribu (      ), telah
diadakan perjanjian oleh dan antara:


I.


      Selanjutnya disebut factor (dalam arti termasuk pengganti-penggantinya
yang berhak dan ditunjuk) di satu pihak;


II.


      Sejanjunya disebut client (dalam arti termasuk pengganti-penggantinya yang
berhak dan ditunjuk) di lain pihak;
Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat mengadakan perjanjian anjak
piutang, selanjutnya disebut perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:


                                     Pasal 1
                                    Definisi


Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:


1. FACTOR adalahbadan usaha yang melakukan kegiataan pembiayaan dalam
   bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang/tagihan
   jangka pendek dari client.
2. CLIENT adalah badan usaha yang memiliki piutang/tagihan yang sah
   terhadap CUSTOMER, yang akan menjual/mengalihkan piutangnya kepada
   factor.
3. CUSTOMER adalah orang/badan usaha yang mengadakan transaksi jual beli
   dengan client, transaksi mana menimbulkan piutang bagi client.
4. piutang adalah semua dan setiap tagihan yang dimiliki client yang timbul
   sebagai akibat dari transaksi jual beli yang sah antara client dengan
   customer.


                                     Pasal 2
                                   Penawaran


1. CLIENT menjamin penuh terhadap factor untuk dan akan menjual seluruh
   piutang CLIENT kepada FACTOR, baik piutang-piutang yang ada pada saat
   ini maupun piutang-piutang yang akan terjadi kemudian, dengan tidak
   mengurangi hak FACTOR untuk menerima /menolak piutang yang akan
   dialihkan.
2. piutang-piutang tersebut harus berupa tagihan yang timbul dari transaksi jual
   beli yang sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
   3. CLIENT mengajukan penawaran tersebut dalam daftar penawaran yang
          dibuat dalam rangkap 2.


                                            Pasal 3
                                    Penerimaan Penawaran


   FACTOR berhak untuk menerima atau menolak piutang-piutang sebagaimana
   dalam pasal 2 perjanjian ini semata-mata berdasarkan pertimbangan FACTOR
   sendiri, persetujuan atau penolakan tersebut akan diberitahukan secara tertulis
   kepada client dalam waktu 7 hari sejak penawaran diterima, pemberitahuan
   mana merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


   Pasal 4
   Pengalihan Piutang


   Pengalihan piutang yang ditawarkan oleh client kepada factor dilaksanakan
   dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. CLIENT menyerahkan seluruh haknya sebagai pemilik piutang yang sah
          kepada FACTOR, termasuk hak untuk menagih, hak atas
          bunga/denda/keuntungan lainnya serta hak-hak lainnya yang dimiliki oleh
          client dengan customer, satu dan lainnya dengan tanpa ada yang
          dikecualikan.
   2. pengalihan piutang sama sekali tidak mempengaruhi atau membebaskan
          client dari kewajibannya kepada customer sebagai mana termuat dalam
          transaksi jual beli antara client dan customer, dari dan pleh karena itu factor
          dibebaskan dan tidak berwajibkan untuk melengkapi atau melaksanakan
          ketentuan /syarat yang termuat dari transaksi jual beli tersebut.


Pasal 5
Harga Piutang CLIENT
1. client dengan ini setuju untuk menjual kepada factor dan factordengan ini
   setuju untuk membeli dari client, piutang dimaksud dengan jumlah
   penawaran secara akumulatif yang diterima FACTOR Rp (terbilang);


   tanpa mengurang hak factor untuk menurunkan jumlah tersebut setiap waktu
   tanpa persetujuan dari client terlebih dahulu.
2. harga jual untuk setiap piutang dalam setiap daftar penawaran yang telah
   disetujui bersama adalah nilai faktur yang harur dibayar customer dikurangi
   dengan:
          potongan maksimum, jika ada, yang diberi oleh client untuk
           pembayaran segera atau hal lainnya; dan
          setiap kredit yang diberi oleh client.
3. saat pembayaran oleh factor kepada client merupakan saat dimulainya
   perhitungan Discounted Rate yang harus ditanggung oleh client dan periode
   pengembalian yang harus dibayar oleh client kepada factor.


                                    Pasal 6
                             Kewajiban CLIENT


1. client menjamin kepada factor bahwa piutang yang dialihkan tersebut benar-
   benar milik client, timbul dari transaksi jual beli yang sah, bebas dari segala
   sengketa, belum pernah, tidak sedang, dan tidak akan diikat sebagai jaminan
   kepad apihak lain dalam bentuk apa pun juga.
2. client wajib menagih customer dan bertanggung jawab penuh membayar
   kepada factor pada tanggal yang telah ditentukan oleh client dan factor.
3. ketelambatan pembayaran kembali (termasuk Discounted Rate) oleh client
   kepada factor akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% per bulan.
4. apabila ternyata kemudian hari terjadi hal-hal yang bertentangan dengan
   yang tercantum dalam pasal 6 ayat 1perjanjian ini, maka secara serta merta
   client berkewajiban menanggung kerugian yang diderita oleh factor.
                                     Pasal 7
                        Penagihan/Pelunasan Pembayaran


1. factor adalah satu-satunya pemegang hak penuh untuk menerima dan atau
   menagih dengan jalan apa pun setiap piutang yang dibeli oleh factor dari
   client.
2. dalam hal customer karena sebab apa pun juga tdak dapat melunasi suatu
   utangnya kepda client tetapi harus membayar kembali (termasuk Discounted
   Rate) kepada factor.


                                   Pasal 8
                             Pemberian Jaminan


Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara
sebagaimana mestinya semua kewajiban yang harus dibayar oleh client kepada
factor berdasarkan perjanjian ini, maka client dengan ini memberikan jaminan
kepada factor, yaitu:


                                     Pasal 9
                                  Masa Berlaku


   1. perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 bulan , terhitung sejak
       tanggal     sehingga berakhir pada tanggal        , dengan ketentuan
       bahwa perjanjian ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat yang
       ditentukan kemudian oleh kedua pihak.
   2. dalam hal ada salah satu pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini
       sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus
       terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis
       kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum
       maksud tersebut dilaksanakan dan penghentian tersebut harus mendapat
       persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
                                       Pasal 10
                                       Kelalaian


1. menyimpang dari ketentuan pasal 9 perjanjian ini, factor berhak untuk
   menghentikan/mengakhiri perjanjian ini dengan melepaskan pasal 1266 dan
   1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal terjadi salah satu dari
   kejadian di bawah ini:
          apabila client melalaikan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam
           pasal 6 perjanjian ini;
          apabila pernyataan, keterangan, surat dan data atau dokumen yamg
           diberikan oleh client kepada factor berhubungan dengan perjanjian
           ini, ternyata tidak benar, tidak sah atau tidak sesuai dengan kenyataan
           sebenarnya;
          apabila menurut penilaian factor, client telah melakukan suatu
           perbuatan atau sikap yang mengakibatkan kerugian pada factor
           berkenanan dengan pengalihan piutang ini.
          Apabila seluruh atau sebagian harta client disita.
          Apabila client dengan suatu keputusan dari pengadilan yang
           berwenang dinyatakan pailit.
          Apabila terjadi insolvensi, sehubungan dengan customer :
                1. customer dengan suatu keputusan dari pengadilan yang
                    berwenang dinyatakan pailit, dan atau
                2. keputusan yang efektif telah diambil untuk pemberhentian
                    kegiatan atau likuidasi secara sukarela yang timbul dari
                    ketidakmampuan untuk membayar utang-utang pada waktu
                    jatuh tempo dan atau
                3. kondisi atau keadaan yang menurut pendapat factor dapat
                    dianggap sama dengan salah satu kondisi atau keadaan
                    tersebut diatas.
                                      Pasal 11
                                  Pajak dan Biaya


Client wajib membayar:
    a. semua beban pajak, ongkos, upah, pengeluaran dan biaya-biaya yang sah
        lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hokum
        yang ditunjuk oleh factor, dari atau berkenaan dengan pembuatan,
        pelaksanaan dan pendaftaran perjanjian ini atau setiap biaya, beban-beban,
        jaminan-jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan factor.
    b. Semua biaya dan ongkos lain yang timbul sehubungan dengan penagihan dan
        pelaksanaan pembayaran yang harus dibayar oleh factor.


                                      Pasal 12
                                      Lain-lain


Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan
ditetapkan kemudian oleh dan atas kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis.
Segala lampiran, penambahan dan lain-lain dokumen yang dibuat berdasarkan
perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian ini.


                                      Pasal 13
                                      Domisili


Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian ini, kedua belah pihak
setuju dan sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Tetapi
bila tidak terjadi penyelesaian di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dengan tidak mengurangi hak factor untuk mengajukan tuntuan pada Pengadilan
Negeri lainnya di wilayah Republik Indonesia.
FACTOR                                                       CLIENT
PT MULTI FINANCE COMPANY




SAKSI-SAKSI
                     2.PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG
                                       (CESSIE)


Perjanjian ini dibuat pada hari ini, hari     tanggal bulan tahun (         ) oleh dan
antara :


I


Selanjutnya disebut factor (dalam arti termasuk pengantinya yang berhak dan
ditunjuk) disatu pihak;


II


Selanjutnya disebut client (dalam arti termasuk pengantinya yang berhak dan
ditunjuk) dilain pihak;


Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:
    client dan factor telah membuat perjanjian anjak piutang No. tanggal
     (selanjutnya disebut perjanjian anjak piutang).
    para pihakdengan ini menerangkan secara jelas bahwa perjanjian ini dibuat
     sebagai implementasi dari perjanjian anjak piutang tersebut.
    Client berkehendak untuk menjual dan mengalihkan kepada factor dan factor
     berkehendak untuk membeli dan mengambil alih dari client atas piutang tertentu
   berdasarkan transaksi penjualan kreditnya dengan para customer,sebagaimana
   didefinisikan dlam perjanjian anjak piutang, dalam rangka kegiatan usahanya.


Kedua belah pihak dengan ini setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Pengadilan
Hak Atas Piutang, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:


                                       Pasal 1


Client dengan ini menjual dan mengalihkan kepada factor dan factor dengan ini
membeli dan menerima pengalihan hak, kepemilikan dan kepentingan atas piutang
yang tercantum dalam daftar penerimaan No. ……… tanggal …….., terlampir, yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini
(selanjutnya secara kolectif disebut piutang.


                                       Pasal 2


Tanpa mengurangi berlakunya ketentuan pasal 1 perjanjian ini, pengalihan hak,
kepemilikan dan kepentingan atas piutang tersebut tunduk pada setiap dan semua
persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian anjak piutang, yang
dengan ini diakui oleh para pihak merupakan kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian ini.


                                       Pasal 3


Para pihak mengakui bahwa pengalihan hak, kepemilikan dan kepentingan atas
piutang berdasarkan perjanjian ini telah sah dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Client dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada factor untuk
memberitahukan mengenai pengalihan ini kepada customer, sebagaimana istilah
tersebut didefinisikan dalam perjanjian anjak piutang, untuk memberikan
keterangan, membuat atau menyuruh membuat, menandatangani setiap dan semua
surat dan dokumen dan selanjutnya tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk
mensahkan pengalihan tersebut, dengan hak untuk memberikan substitusi kepada
pihak lain. Pemberian kuasa ini tidak dapat ditarik kembali serta tidak berakhir
karena hak-hak yang disebutkan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata atau karena sebab lain apa pun.


FACTOR                                                      CLIENT




Kepada Yth.                                                 Daftar Penawaran No.




                             3.DAFTAR PENAWARAN


Sehubungan dengan perjanjian anjak piutang No. …… tanggal……… dan
pelaksanaan pasal 2 Perjanjian tersebut, dengan ini kami mengajukan penawaran
piutang kami sebagai CLIENT, dengan persyaratan/kondisi sebagai berikut:


           Nama dan alamat             No dan          Harga jual      Jangka waktu
               customer            tanggal faktur         (Rp)           factoring




                                          Total


Bersama ini kami mengirimkan/melampirkan faktur-faktur, surat jalan, surat tanda
terima customer dan dokumen lainnya.


Kami mohon agar penawaran kami diterima.


Jakarta,
CLIENT




Kepada Yth.                                              Daftar Penerimaan No.




                           4.DAFTAR PENERIMAAN


Sehubungan dengan Perjanjian Anjak Piutang No. ….. tanggal ……… dan
pelaksaan pasal 3 Perjanjian tersebut serta Daftar Penawaran No. ….. tanggal ……. ,
dengan ini Kami menerima tawaran piutang saudara sebagai CLIENT, dengan
persyaratan/kondisi sebagai berikut:


          Nama dan alamat              No dan       Harga jual      Jangka waktu
              customer             tanggal faktur      (Rp)           factoring




   1. FACTOR telah memberi faktur tersebut di atas yang bernilai Rp
       ……….(terbilang) dari CLIENT dan CLIENT telah mengalihkan hak faktur
       tersebut kepada FAKTOR.


       CLIENT mengakui telah menerima pembayaran harta beli hak faktur
       tersebut sebesar Rp ………(terbilang).
2. CLIENT menyetujui memberikan/membayar kepada FACTOR.


   -Retensi                : Rp
   -Discounted Rate        : Rp
   -Biaya Administrasi : Rp
   -PPN                    : Rp
3. CLIENT bertanggung jawab atas hasil tagihan tersebut dan kemudian
   menyerahkan/membayar kepada FACTOR ke rekening Bank FACTOR yang
   akan diberitahukan kemudian, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:


Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)
                                                    Menyetujui




FACTOR                                              CLIENT
Jakarta,


No. :
Hal : 5.Surat Perintah Bayar


Kepada Yth.
PT (nama perusahaan)


Jakarta


Dengan hormat,


Sehubungan dengan perjanjian anjak piutang (factoring) No. ……..tanggal……,
Daftar penerimaan No. …..tanggal………, dengan ini kami selaku CLIENT
memohon kepada PT untuk mentransfer/mengeluarkan giro:


   Pada tanggal :
   Sebesar       : Rp


Kepada


   Nama :
   a/C No. :
   bank      :
Demikian Surat Perintah Bayar ini kami buat, atas kerja sama yang baik, kami
ucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
CLIENT


                  BAB 10 : SISTEM SYARIAH
                        DAN ANJAK PIUTANG

1.Pendahuluan Syariah:Islam dan Sistem Ekonominya

1. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam


Sistim keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang
lebih luas tentang ekonomi Islam, yang tujuannya, sebagaimana dianjurkan oleh
para ulama, adalah memperkenalkan sistim nilai dan etika Islam ke dalam
lingkungan ekonomi. Karena dasar etika ini maka keuangan dan perbankan Islam
bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi
Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh banyak kalangan muslim sebagai
kewajiban agamis. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan
sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan
keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut secara sungguh-
sungguh memperhatikan restriksi-restriksi agamis yang digariskan oleh Islam.


Islam berbeda dengan agama-agama lainnya, karena agama lain tidak dilandasi
dengan postulat iman dan ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam dapat
diterjemahkan ke dalam teori dan juga diinterpretasikan ke dalam praktek tentang
bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dalam ajaran Islam, perilaku
individu dan masyarakat diarahkan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan
mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. Hal ini
menjadi subyek yang dipelajari dalam Ekonomi Islam sehingga implikasi ekonomi
yang dapat ditarik dari ajaran Islam berbeda dengan ekonomi tradisional. Oleh sebab
itu, dalam Ekonomi Islam, hanya pemeluk Islam yang berimanlah yang dapat
mewakili satuan ekonomi Islam.


Prinsip-prinsip Ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:


(1) Dalam Ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai
pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya
seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan
secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang
terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkannya di
akhirat nanti.


(2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk
kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu
dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Kedua, Islam menolak setiap pendapatan
yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.


(3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Islam adalah kerjasama. Seorang muslim,
apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan
sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Al Qur'an: 'Hai
orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan
batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara
kamu…' (QS 4 : 29).


(4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan
meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Al Qur'an mengungkap kan bahwa, 'Apa yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
sebagai harta rampasan dari penduduk negeri-negeri itu, adalah untuk Allah, untuk
Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam
perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja
diantara kamu…' (QS 57:7). Oleh karena itu, Sistem Ekonomi Islam menolak
terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini
berlawanan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis, dimana kepemilikan industri
didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak terkecuali industri yang merupakan
kepentingan umum.


(5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan
untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang
menyatakan bahwa, "Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan
api" (Al Hadits). Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif
yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan
harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk
keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.


(6) Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, seperti diuraikan dalam
Al Qur'an sebagai berikut: 'Dan takutlah pada hari sewaktu kamu dikembalikan
kepada Allah, kemudian masing-masing diberikan balasan dengan sempurna
usahanya. Dan mereka tidak teraniaya…' (QS 2:281). Oleh karena itu Islam mencela
keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak
adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.


(7) Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (Nisab) diwajibkan
membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya
(sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin
dan orang-orang yang membutuhkan. Menurut pendapat para alim-ulama, zakat
dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif
(Idle Assets), termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak dan
permata, pendapatan bersih dari transaksi (Net Earning from Transaction), dan 10%
(sepuluh persen) dari pendapatan bersih investasi.
(8) Islam melarang setiap pembayaran bunga (Riba) atas berbagai bentuk pinjaman,
apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun
institusi lainnya. Al Qur'an secara bertahap namun jelas dan tegas memperingatkan
kita tentang bunga. Hal ini dapat dilihat dari turunnya ayat-ayat Al Qur'an secara
berturut-turut dari QS 39:39, QS 4:160-161, QS 3:130-131 dan QS 2:275-281.


Islam bukanlah satu-satunya agama yang melarang pembayaran bunga. Banyak
pemikir zaman dahulu yang berpendapat bahwa pembayaran bunga adalah tidak
adil. Bahkan meminjamkan uang dengan bunga dilarang pada zaman Yunani kuno.
Aristoteles adalah orang yang amat menentang dan melarang bunga, sedang Plato
juga mengutuk dipraktekkannya bunga.


2. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam


2.1 Prinsip Utama


Islam adalah suatu Din (Way of Life) yang praktis, yang mengajarkan segala sesuatu
yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat atau
tahap-tahap perkembangannya. Islam adalah agama fitrah, yang sesuai dengan sifat
dasar manusia (human nature).


Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Ahmed bin Mohd. Ibrahim menyatakan :


"Banking and financial activities have emerged to meet genuine human needs.
Therefore, unless these activities belong to the category expressly forbidden by
Islam, there is nothing in the nature of these activities which is contrary to the
Syariah. Examples of forbidden activities include gambling and manufacturing and
trading in forbidden goods such as liquor" .
Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi
masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua
ajaran Qur'an yaitu:


(1) Prinsip Al Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara
anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an :


"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan
jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS 5:2)


(2) Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya
menganggur (Idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi
masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an :


"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama
suka di antara kamu…" (QS 4: 29)


Perbedaan pokok antara Perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah
adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam, riba dilarang
sedang jual-beli (Al Bai') dihalalkan.


Sejak dekade tahun 70-an, umat Islam di berbagai negara telah berusaha untuk
mendirikan bank-bank Islam. Tujuan dari pendirian bank-bank Islam ini pada
umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-
prinsip syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan dan
bisnis lain yang terkait.


Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:
· Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
· Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh
keuntungan yang sah menurut syariah;
· Memberikan zakat.


Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai
barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan akan uang adalah
untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk
spekulasi. Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran
karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di
zaman dahulu yaitu barter (Bai' al Muqayyadah), dimana barang saling
dipertukarkan. Menurut Afzalur Rahman:


"Rasulullah saw menyadari akan kesulitan-kesulitan dan kele- mahan - kelemahan
akan sistim pertukaran ini, lalu beliau ingin menggantinya dengan sistim pertukaran
melalui uang. Oleh karena itu beliau menekankan kepada para sahabat untuk
menggunakan uang dalam transaksi-transaksi mereka."


Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata
Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri.


"Ternyata Rasulullah saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistim barter,
untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya beliau melarang
bentuk pertukaran seperti ini karena ada unsur riba di dalamnya."


Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi
tidak diperbolehkan. Kebalikan dari sistem konvensional yang memberikan bunga
atas harta, Islam malah menjadikan harta sebagai obyek zakat. Uang adalah milik
masyarakat sehingga menimbun uang di bawah bantal (dibiarkan tidak produktif)
dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, oleh karenanya harus selalu
berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian,
maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik
perekonomian.


Bagi mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam menganjurkan
untuk melakukan investasi dengan prinsip Musyarakah atau Mudharabah, yaitu
bisnis dengan bagi hasil. Bila ia tidak ingin mengambil resiko karena ber-
musyarakah atau ber-mudharabah, maka Islam sangat menganjurkan untuk
melakukan    Qard    yaitu   meminjamkannya     tanpa   imbalan    apapun     karena
meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.


Secara mikro, Qard tidak memberikan manfaat langsung bagi orang yang
meminjamkan. Namun secara makro, Qard akan memberikan manfaat tidak
langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena
pemberian Qard membuat velocity of money (percepatan perputaran uang) akan
bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian,
sehingga pendapatan nasional (National Income) meningkat. Dengan peningkatan
pendapatan   nasional,   maka    si   pemberi   pinjaman   akan   meningkat     pula
pendapatannya. Demikian pula pengeluaran Shadaqah juga akan memberikan
manfaat yang lebih kurang sama dengan pemberian Qard.


Islam juga tidak mengenal konsep Time Value of Money, namun Islam mengenal
konsep Economic Value of Time yang artinya bahwa yang bernilai adalah waktu itu
sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar lebih tinggi dari
pada harga tunai. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Thalib, cicit
Rasulullah saw, adalah orang yang pertama kali menjelaskan diperbolehkannya
penetapan harga tangguh bayar (Deferred Payment) lebih tinggi daripada harga tunai
(Cash).


Yang lebih menarik adalah bahwa dibolehkannya penetapan harga tangguh yang
lebih tinggi itu sama sekali bukan disebabkan Time Value of Money, namun karena
semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Dapat dijelaskan di sini bahwa bila
barang dijual tunai dengan untung Rp 500,00, maka si penjual dapat membeli lagi
dan menjual lagi sehingga dalam satu hari itu keuntungannya adalah Rp 1000,00.
Sedangkan bila dijual tangguh bayar maka hak si penjual menjadi tertahan, sehingga
dia tidak dapat membeli lagi dan menjual lagi. Akibat lebih jauh dari itu, hak dari
keluarga dan anak si penjual untuk makan malam pada hari itu tertahan oleh
pembeli. Untuk alasan inilah, yaitu tertahannya hak penjual yang telah memenuhi
kewajibannya (menyerahkan barang), maka Islam membolehkan penetapan harga
tangguh lebih tinggi dari harga tunai .


2.2. Sistim Operasional Bank Islam


Sistim keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan
manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan
dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (equity financing) maupun
dalam bentuk pinjamanan (debt financing).


Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui
akad-akad bagi hasil (Profit and Loss Sharing), sebagai metoda pemenuhan
kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai') untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing), dengan produk-produknya
sebagai berikut :


2.2.1. Produk Pembiayaan


(a) Equity Financing.


Ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu :


1) Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)
Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan
bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah
perusahaan (Syirkah al Inan) sebagai sebuah Badan Hukum (legal entity). Setiap
pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka
dan mempunyai hak mengawasi (Voting Right) perusahaan sesuai dengan
proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian
keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai
dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan mengalami
kerugian, maka kerugian itu juga dibebankan secara proporsional kepada masing-
masing pemberi modal. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang
diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari
jumlah kebutuhan investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh
nasabah. Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar bank atau lembaga keuangan.


Dalam kontrak tersebut, salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain
sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap. Inilah
yang disebut dengan Musyarakah al Mutanakishah. Aplikasinya dalam perbankan
adalah pada pembiayaan proyek oleh bank bersama nasabahnya atau bank dengan
lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari bank atau lembaga keuangan diambil
alih oleh pihak lainnya dengan cara mengangsur. Akad ini juga dapat dilaksanakan
pada mudharabah yang modal pokoknya dicicil, sedangkan usahanya berjalan terus
dengan modal yang tetap.


2) Mudharabah (Trustee Profit Sharing)


Kontrak mudharabah adalah juga merupakan suatu bentuk Equity Financing, tetapi
mempunyai bentuk (feature) yang berbeda dengan musyarakah. Di dalam
mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara
penyedia dana (Shahib al Maal) dengan entrepreneur (Mudharib). Di dalam kontrak
mudharabah, seorang mudharib (dapat perorangan, rumah tangga perusahaan atau
suatu unit ekonomi) memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan
melakukan perdagangan atau perniagaan. Mudharib dalam kontrak ini menjadi
trustee atas modal tersebut.


Dalam hal obyek yang didanai ditentukan oleh penyedia dana, maka kontrak
tersebut dinamakan Mudharabah al Muqayyadah. Dia menggunakan modal tersebut,
dengan tujuan yang dinyatakan secara khusus, untuk menghasilkan keuntungan.
Pada saat proyek sudah selesai, Mudharib akan mengembalikan modal tersebut
kepada penyedia modal berikut porsi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya.
Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh Shahib al Maal. Bank dan
lembaga keuangan dalam kontrak ini dapat menjadi salah satu pihak. Mereka dapat
menjadi penyedia dana (Mudharib) dalam hubungan mereka dengan para penabung,
atau dapat menjadi penyedia dana (Shahib al Maal) dalam hubungan mereka dengan
pihak yang mereka beri dana.


(b) Debt Financing


Kalimat Al Qur'an "… Allah menghalalkan jual beli (al bai) dan melarang riba…"
(QS 2:275) menunjukkan bahwa praktek bunga adalah tidak sesuai dengan spirit
Islam. Istilah jual-beli (Al Bai') memiliki arti yang secara umum meliputi semua tipe
kontrak pertukaran, kecuali tipe kontrak yang dilarang oleh syariah. Al Bai' berarti
setiap kontrak pertukaran barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang
(termasuk uang) dan jasa yang lain. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa
tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash) atau dengan tangguh (deferred). Oleh
karenanya syarat-syarat Al Bai' dalam Debt Financing menyangkut berbagai tipe
dari kontrak jual beli tangguh (Deferred Contract of Exchange) yang meliputi
transaksi-transaksi sebagai berikut:


1. Prinsip Jual-beli


- Al Murabahah, yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan
tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang
disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar di kemudian hari secara sekaligus
(Lump Sum Deferred Payment). Dalam prakteknya, bank bertindak sebagai penjual
dan nasabah sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh dan
sekaligus.


- Al Bai' Bitsaman Ajil, yaitu kontrak al murabahah dimana barang yang diperjual-
belikan tersebut diserahkan dengan segera sedang harga atas barang tersebut dibayar
di kemudian hari secara angsuran (Installment Deferred Payment). Dalam
prakteknya pada bank sama dengan murabahah, hanya saja kewajiban nasabah
dilakukan secara angsuran.


- Bai' as Salam, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual-
belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang
tersebut dilakukan kemudian. Bai' as salam ini biasanya dipergunakan untuk produk-
produk pertanian yang berjangka pendek. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai
pembeli produk dan menyerahkan uangnya lebih dulu sedangkan para nasabah
menggunakannya sebagai modal untuk mengelola pertaniannya. Karena kewajiban
nasabah kepada bank berupa produk pertanian, biasanya bank melakukan Paralel
Salam yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba.


- Bai' al Istishna', hampir sama dengan bai' as salam yaitu kontrak jual beli dimana
harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai dengan
jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli
diproduksi (manufactured) dan diserahkan kemudian. Dalam prakteknya bank
bertindak sebagai penjual (mustashni' ke-1) kepada pemilik/pembeli proyek (bohir)
dan mensubkannya kepada kontraktor (mustashni' ke-2).


2. Prinsip sewa-beli


Sewa dan Sewa-beli (Ijarah dan Ijara wa Iqtina) oleh para ulama, secara bulat
dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini
secara konvensional dikenal sebagai lease dan financing lease. Al Ijarah atau sewa,
adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau
manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberikan options untuk membeli
barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut Al
Ijarah wa Iqtina', dimana akad sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik
barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk
cicilan pokok harga barang.


(c) Al Qard al Hasan


Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosialnya, bank dapat memberikan
fasilitas yang disebut Al Qard al Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada
pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya
berkewajiban   membayar       kembali   pokok   pinjamannya,   walaupun     syariah
membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya
tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.


2.2.2. Produk Penghimpunan Dana (Funding)


Bank Islam menjalankan fungsi-fungsi financing tersebut adalah dalam kapasitasnya
sebagai mudharib dengan menggunakan dana-dana yang diperoleh dari para nasabah
sebagai Shahib al Maal, yang menyimpan dan menanamkan dananya pada bank
melalui rekening-rekening sebagai berikut :


(a) Rekening Koran


Jasa simpanan dana dalam bentuk Rekening Koran diberikan oleh bank Islam
dengan prinsip Al Wadi'ah yad Dhamanah, di mana penerima simpanan bertanggung
jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan
tersebut. Dengan prinsip ini, bank menerima simpanan dana dari nasabah yang
memerlukan jasa penitipan dengan kebebasan mutlak untuk menariknya kembali
sewaktu-waktu.


Jadi, Bank memperoleh ijin dari nasabah untuk menggunakannya selama dana
tersebut mengendap di bank. Nasabah sewaktu-waktu dapat menarik sebagian atau
seluruh saldo yang mereka miliki. Dengan demikian mereka memerlukan jaminan
pembayaran kembali dari bank atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang
dihasilkan dari penggunaan dana tersebut selama mengendap di bank adalah menjadi
hak bank. Bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah atas kehendaknya
sendiri, tanpa diikat oleh perjanjian. Bank menyediakan cek dan jasa-jasa lain yang
berkaitan dengan rekening koran tersebut.


Berdasarkan prinsip wadiah ini penerima simpanan juga dapat bertindak sebagai
Yad al Amanah (tangan penerima amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas
kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal itu bukan akibat
kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan (terjadi karena faktor di luar
kemampuan penerima simpanan). Penerapannya dalam perbankan dapat kita
saksikan, misalnya dalam pelayanan safe deposit box.


(b) Rekening Tabungan.


Bank menerima simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana
dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali berikut kemungkinan
memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip Wadi'ah. Bank memperoleh izin dari
nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Nasabah
dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai
dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan
mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank,
namun tetapi berbeda dengan rekening koran, bank dapat memberikan imbalan
keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku
tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.
(c) Rekening Investasi Umum


Bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi dari
dana mereka dalam bentuk Rekening Investasi Umum berdasarkan prinsip
mudharabah mutlaqah. Simpanan diperjanjikan untuk jangka waktu tertentu. Bank
dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan dan
seterusnya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai Mudharib dan nasabah bertindak
sebagai Shahib al Maal, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada)
yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan Nisbah tertentu. Dalam hal
terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan
keuntungan.


(d) Rekening investasi khusus


Bank dapat juga menerima simpanan dari pemerintah atau nasabah korporasi dalam
bentuk rekening simpanan khusus. Rekening ini juga dioperasikan berdasarkan
prinsip mudharabah, tetapi bentuk investasi dan nisbah pembagian keuntungannya
biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus (mudharabah muqayyadah).


2.2.3. Produk Jasa-jasa


(a) Rahn


Rahn adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan
uang sebagai gantinya. Akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada
pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat
menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang
bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Lembaga
keuangan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan
barang yang digadaikan tersebut.
(b) Wakalah


Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak. Dalam aplikasinya pada
Perbankan Syariah, Wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan Letter of Credit
(L/C) atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri
(L/C ekspor). Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada
pihak lain.


(c) Kafalah


Kafalah adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Dalam lembaga
keuangan, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Guarantee), baik
dalam rangka mengikuti tender (Bid bond), pelaksanaan proyek (Performance
bond), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dulu (Advance Payment bond).


(d) Hawalah


Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak
lain. Prakteknya dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (Factoring).
Namun kebanyakan ulama tidak memperbolehkan mengambil manfaat
(imbalan) atas pemindahan hutang/piutang tersebut.


(e) Jo'alah


Jo'alah adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu
kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas / pelayanan yang dilakukan oleh
pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama. Prinsip ini dapat diterapkan oleh
bank dalam menawarkan berbagai pelayanan dengan mengambil fee dari nasabah.


(f) Sharf
Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta
asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau
dengan mata uang asing lainnya.


Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan
harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits antara lain:
- Harus tunai;
- Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak;
- Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuantitas yang
sama.



2.Prinsip Hawalah dalam Anjak Piutang Syariah


        Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang
lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hawalah adalah
pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan
muhal‟alaih atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara operasional
memang mirip dengan anjak piutang atau factoring dalam pembiayaan
konvensional. Sebelum melihat perbedaannya dengan prinsip konvensional, marilah
kita lihat prinsip al-hawalah terlebih dahulu.
        Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa A (muhal) memberi pinjaman
kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C (muhal‟alaih).
Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A ia lalu mengalihkan beban utang
tersebut pada C. Dengan demikian C yang harus membayar utang B pada A,
sedangkan utang C sebelumnya kepada B dianggap lunas.
        Landasan syariah dibolehkannya hawalah terdapat pada hadis dan ijma.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
bersabda: “Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah satu kezaliman.
Dan jika salah seorang di antara kamu diikutkan (di-hawalah-kan) kepada orang
yang mampu, terimalah hawalah itu.” Pada hadis itu Rasulullah memberitahukan
kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang menghawalahkan
kepada orang yang mampu/kaya, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan
hendaklah ia menagih kepada orang yang dihawalahkan (muhal‟alaih). Dengan
demikian haknya dapat terpenuhi.
          Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah untuk menerima hawalah dalam
hadis itu menunjukkan wajib. Oleh sebab itu wajib bagi muhal untuk menerima
hawalah. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa perintah itu menunjukkan
sunnah.Ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada utang
yang tidak berbentuk barang/benda karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh
sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.
          Kontrak hawalah dalam perbankan syariah biasanya, antara lain, diterapkan
pada factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang pada
pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang
itu untuk selanjutnya bank menagih utang kepada pihak ketiga. Adapun
perbedaannya      dengan    yang   berlangsung     di   bank   konvensional    adalah:


· Pada transaksi konvensional, bank membayar nasabah sebesar nilai piutang yang
sudah didiscounted di muka, dan bank menagih akseptor secara penuh. Pada bank
syariah, bank tetap membayar penuh pada nasabah, namun nasabah dikenai biaya
administrasi.
· Pada bank konvensional, setelah pembayaran didiscounted di muka, nasabah masih
dikenai                                biaya                            administrasi.
· Pada bank konvensional, invoice yang telah jatuh tempo dapat diperjualbelikan
dengan      discounted.    Di   bank   syariah   transaksi   semacam   itu    dilarang.
· Pada bank konvensional, sebelum jatuh tempo piutang tersebut dapat
diperjualbelikan lagi kepada pihak lain, (bahkan bisa beberapa kali pindah tangan).
Di bank syariah transaksi semacam itu juga dilarang.
                       BAB 11 : TAMBAHAN
                          ANJAK PIUTANG


1.Contoh Lembaga Penyedia Jasa Anjak Piutang

1.1.Anjak Piutang Syariah

A.Bank Syariah Mandiri :Merupakan salah satu Bank Syariah yang
menyelenggarakan jasa Hawalah


 Visi Bank Syariah Mandiri

Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha




 Misi

       Menciptakan suasana pasar perbankan syariah agar dapat berkembang
        dengan mendorong terciptanya syarikat dagang yang terkoordinasi dengan
        baik
       Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui
        sinergi dengan mitra strategis agar menjadi bank syariah terkemuka di
        Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan
        memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas
       Mempekerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti
        operasional perbankan syariah
        Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan
         dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip
         keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian
        Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah
         dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah dan
         kecil, senta mendorong tenwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah
         yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial
        Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain,
         segenap lapisan masyarakat dan investor asing.



Prinsip

       Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip
syariah Islam menetapkan budaya perusahaan yang mengacu kepada sikap akhlaqul
karimah (budi pekerti mulia), yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat
SIFAT, yaitu :

  Siddiq (Integritas)
Menjaga Martabat dengan Integritas. Awali dengan niat dan hati tulus, berpikir
jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

 Istiqomah (Konsistensi)
Konsisten adalah Kunci Menuju Sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis,
pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

  Fathanah (Profesionalisme)
Profesional adalah Gaya Kerja Kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas,
inovatif, terampil dan adil.

 Amanah (Tanggung-jawab)
Terpercaya karena Penuh Tanggung Jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap,
obyektif, akurat dan disiplin

  Tabligh (Kepemimpinan)
Kepemimpinan Berlandaskan Kasih-Sayang. Selalu transparan, membimbing,
visioner, komunikatif dan memberdayakan.




                    DATA BANK SYARIAH MANDIRI
Nama                  : PT. Bank Syariah Mandiri
Alamat                : Gedung Bank Syariah Mandiri
                        Jl. MH. Thamrin No. 5
                        Jakarta 10340 - Indonesia
Telepon                    : (62-21) 2300509, 39839000 (Hunting)
Faksimili                  : (62-21) 39832989
Situs Web                  : www.syariahmandiri.co.id
Tanggal Berdiri            : 25 Oktober 1999
Tanggal Beroperasi         : 1 Nopember 1999
Jenis Usaha                : Perbankan
Modal Dasar                : Rp. 1.000.000.000.000,-
Modal Disetor              : Rp 358.372.565.000,-
Jumlah Kantor              : sebanyak 169 kantor layanan, yang tersebar di 23
                             provinsi di seluruh Indonesia
Jumlah ATM                 : 51 ATM Syariah Mandiri, 2631 ATMandiri, 6642
                             ATM BERSAMA dan 4500 BankCard
Jumlah Karyawan            : sebanyak 2139 karyawan



                               KEPEMILIKAN SAHAM

    PT. Bank Mandiri (Persero)             71.674.412 saham (99,999999%)

    PT. Mandiri Sekuritas                  1 saham (0,000001%)




                Perhitungan Laba / Rugi BANK SAYRIAH MANDIRI
                  Periode : 1 Januari 2006 s/d 31 Januari 2006
                              (dalam ribuan rupiah)
                                                   Bulan
No. Pos-pos                                                      Kumulatif
                                                   Berjalan
1      Pendapatan Operasi Utama

       1.1 Pendapatan dari jual-beli
       a. Murabahah                                36,763,791    36,763,791
    b. Istishna                                        437,771      437,771
    c. Lainnya                                         -            -
    1.2 Pendapatan dari bagi hasil
    a. Musyarakah                                      12,161,084   12,161,084
    b. Mudharabah                                      6,329,483    6,329,483
    c. Lainnya                                         -            -
    1.3 Pendapatan dari sewa (net)                     478,234      478,234
    1.4 Pendapatan operasi utama lainnya               7,911,634    7,911,634
    TOTAL PENDAPATAN OPERASI
                                                       64,081,997   64,081,997
    UTAMA
    Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil Investasi Tidak
2
    Terikat

    2.1 Bagi hasil Tabungan                            7,939,238    7,939,238
    2.2 Bagi hasil Deposito                            31,518,705   31,518,705
    2.3 Bagi hasil Penempatan Dana                     -            -
    2.4 Bagi hasil Surat Berharga                      1,781,914    1,781,914
    TOTAL HAK PIHAK KETIGA ATAS
    BAGI HASIL INVESTASI TIDAK                         41,239,857   41,239,857
    TERIKAT
    PENDAPATAN OPERASI UTAMA
    BAGIAN BANK SEBAGAI                                22,842,140   22,842,140
    MUDHARIB
3   Pendapatan Operasi Lainnya

    3.1 Pendapatan fee rahn                            9,228        9,228
    3.2 Pendapatan fee jasa-jasa                       502,120      502,120
    3.3 Pendapatan fee investasi terikat               816,570      816,570
    3.4 Pendapatan fee lainnya                         1,294,787    1,294,787
    3.5 Pendapatan administrasi                        4,234,908    4,234,908
    3.6 Pendapatan transaksi valuta asing              277,209      277,209
    TOTAL PENDAPATAN OPERASI
                                                       7,134,822    7,134,822
    LAINNYA
4   Beban Operasional Lainnya

    4.1 Beban bonus wadiah                             1,150,280    1,150,280
    4.2 Beban penyisihan kerugian aktiva
                                                       -            -
    produktif
    4.3 Beban penyusutan aktiva tetap                  2,613,151    2,613,151
    4.4 Beban transaksi valuta asing                   1            1
    4.5 Beban premi dalam rangka                       1,084,509    1,084,509
    penjaminan
    4.6 Beban sewa                    3,320,860    3,320,860
    4.7 Beban promosi                 1,079,745    1,079,745
    4.8 Beban tenaga kerja            12,381,973   12,381,973
    4.9 Beban administrasi dan umum   5,621,016    5,621,016
    TOTAL BEBAN OPERASI LAINNYA       27,251,535   27,251,535
    PENDAPATAN OPERASI - BERSIH       2,725,427    2,725,427
5   Pendapatan non-operasi            (587,186)    (587,186)
6   Beban non-operasi                 94,512       94,512

    LABA SEBELUM ZAKAT DAN
                                      2,043,729    2,043,729
    PAJAK
7   Zakat                             -            -

    LABA SEBELUM PAJAK
                                      2,043,729    2,043,729
    PENGHASILAN
8   Taksiran pajak penghasilan                     624,052

    LABA BERSIH                                    1,419,677
                            BANK SYARIAH MANDIRI

                Laporan Neraca Bulanan Tahun 2006 (Unaudited)
                          Periode 31 JANUARI 2006
                            (dalam ribuan rupiah)



No.                                   Pos-pos                   Jumlah

      Aktiva
1     Kas                                                   111,510,496
2     Penempatan pada Bank Indonesia                       1,795,403,289
3     Giro pada bank lain                                        66,178,432
4     Penempatan pada bank lain                                 116,120,000
5     Investasi dalam surat-surat berharga                  402,395,873
6     Piutang                                                             -

      a. Piutang Murabahah                                 3,864,469,133

      b. Piutang Istishna                                        55,926,370

      c. Piutang Lainnya                                                  -

7     Pembiayaan Mudharabah                                 497,272,748

8     Pembiayaan Musyarakah                                1,042,387,447

9     Pinjaman Qardh                                             79,325,571

10 Penyaluran Dana Investasi Terikat                                      -

      Penyisihan Kerugian Penghapusbukuan Aktiva           (125,315,366)
11
      Produktif
12 Persediaan                                                             -

13 Tagihan dan Akseptasi                                                  -

14 Ijarah                                                        56,059,810

15    Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian                                  -
16    Penyertaan Pada Entitas Lain                                        -
17    Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan                               -

      a. Aktiva Tetap                                     221,520,408
      b. Akumulasi penyusutan -/-                         (97,419,827)
18    Piutang Pendapatan Bagi hasil                                       -
19    Piutang Pendapatan Ijarah                                           -
20   Aktiva lainnya                                192,267,833
     TOTAL AKTIVA                                 8,278,102,217



     KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT
     DAN EKUITAS
     KEWAJIBAN
1    Kewajiban Segera                              115,095,524
2    Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan                30,838,517
3    Simpanan                                     1,298,866,602
4    Simpanan dari Bank Lain                         5,629,271
5    Hutang                                                   -

6    Kewajiban Lain-Lain                            80,355,098
7    Kewajiban Akseptasi                                      -

8    Kewajiban Dana Investasi Terikat                         -

9    Hutang Pajak                                   44,551,017
10 Estimasi kerugian Komitment dan Kontjensi         6,030,329
11 Pinjaman yang Diterima                                     -

12 Pinjaman Subordinasi                             32,000,000
13   INVESTASI TIDAK TERIKAT                                  -

     a. Investasi tidak terikat dari bukan bank               -

     1. Tabungan Mudharabah                       1,962,121,858
     2. Deposito Mudharabah                       3,743,629,463
     b. Investasi tidak terikat dari bank                     -

     1. Tabungan Mudharabah                         25,678,771
     2. Deposito Mudharabah                         55,562,000
     3. Surat Berharga Pasar Uang                   25,000,000
     c. Surat Berharga yang diterbitkan            200,000,000
14 EKUITAS                                                    -

     a. Modal Disetor                              358,372,565
     b. Tambahan Modal Disetor                                -

     c. Saldo Laba                                 294,371,202
     TOTAL KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK
                                                  8,278,102,217
     TERIKAT DAN EKUITAS
1.2.Anjak Piutang Konvensional
A.PT Sinar Mas Multifinance

 PROFIL PERUSAHAAN
 PT Sinar Mas Multifinance (Simas Finance) adalah perusahaan yang bergerak
 dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha, anjak piutang dan pembiayaan
 konsumen. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 dengan nama PT Sinar Supra
 Leasing Company, lalu berganti nama menjadi PT Sinar Supra Finance Co., dan
 akhirnya memilih nama baru yang digunakan sampai sekarang. Pada tahun 1995
 seluruh saham perusahaan dibeli oleh PT Sinar Mas Multiartha Tbk, sebuah
 perusahaan investasi dibawah kelompok usaha Sinar Mas.

 Pada Februari 1995, PT Sinar Mas Multiartha Tbk membeli seluruh saham PT
 Sinar Supra Finance dan mengganti nama perusahaan yang dibelinya menjadi PT
 Sinar Mas Multifinance pada awal 1996. Pada Juni 1996, sesuai pedoman
 Departemen Keuangan Republik Indonesia, dipindahkan seluruh aktiva
 pembiayaan dari PT Sinar Mas Multiartha TBK kepada Simas Finance. Sesuai
 dengan laporan keuangan Akuntan Publik Hanadi Sujendro, pemindahan ini
 meliputi nilai aktiva sebesar Rp.521 milyar.



 Alamat sinarmas Multifinance
 Jakarta
 Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
 Blok E 5-6 Jl. Let Jend. Suprapto
 Jakarta Utara 10660
                        IKHTISAR KEUANGAN PT SINARMAS

(dalam ribuan rupiah)
                               Unaudited
          Neraca                                 2004           2003           2002           %
                               Jun-2005
Kas dan setara dengan kas       8.256.354    4.224.096        1.175.491     2.543.283 - 53,78
Tagihaan anjak piutang –
                                15.515.006   3.686.117        3.141.097 88.659.076 - 96,46
neto
Piutang pembiayaan
                               101.363.989 127.051.886 81.103.343 61.105.605 26,62
konsumen - neto
Piutang sewa guna usaha -
                                22.188.053   1.016.282 18.382.243           1.707.605 967,76
neto
Jumlah aktiva                  249.026.538 234.502.981 198.027.888 178.422.537             10,99
Jumlah hutang bank              17.000.000 17.000.000 30.474.000 32.184.000                - 5,31
Jumlah kewajiban                24.922.144 23.382.820 76.043.732 168.792.268              - 54,95
Jumlah ekuitas                 224.104.394 211.120.161 121.984.156 9.630.269             1.166,67
jumlah kewajiban dan
                               249.026.538 234.502.981 198.027.888 178.422.537 10,99
ekuitas
                                   Unaudited
          Laba Rugi                              2004       2003       2002       %
                                    Jun-2005
Jumlah pendapatan                  29.362.222 62.973.132 41.274.934 38.874.077 6,21
Pos luarbiasa                               0 7.512.592 3.271.719 43.423.805 - 92,47
Jumlah beban                       16.377.989 34.654.998 17.225.608 48.768.556 - 64,65
Laba (rugi) setelah pajak
                                   12.984.234 36.636.005 21.853.887 2.136.791 922,74
penghasilan
Laba (rugi) bersih per saham                 0          116            94             11 754,55

                                       Unaudited
         Rasio Keuangan                                  2004           2003          2002
                                       Jun-2005
Pendapatan dari aktiva                  11,79%          26,85%         20,84%     21,79 %
Pendapatan dari modal                   13,10%          29,83%         33,84%     403,67 %
Hutang dengan rasio ekuitas              0,11            0,11           0,62          17,52
B.Niaga Multifinance
2.Artikel mengenai Tren Industri Pembiayaan di Indonesia
                          KARTU PLASTIK
       Kartu plastik dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.
Lingkup geografis penggunaan kartu ada yang domestic dan ada juga yang
internasional. Kartu dengan lingkup internasional berarti kartu tersebut tidak hanya
dapat digunakan dalam batas wilayah satu Negara saja melainkan Kartu plastik
sebenarnya bukan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dalam pengertian
sebagai suatu badan usaha. Perusahaan yang menerbitkan kartu plastic inilah yang
dimaksudkan oleh makalah ini sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank.
Meskipun perusahaan kartu plastic termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank,
penyelengaraan atau pemilik dari perusahaan kartu plastic ini bisa saja suatu
lembaga keuangan berupa bank. Pengertian kartu plastic sendiri masih sangat luas.
Kartu plastic ini dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai
melalui anjungan tunai mandiri (authometed tellr mahine – ATM dan charge card).
Perusahaan yang menerbitkan berbagai bentuk – berbentuk plastic ini dapat
digolongkan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank, karena kartu
plastic tersebut pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat kegiatan penghimpunan
dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.


PENGERTIAN
       Kartu plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu
lembaga keuangan yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan.
Perkembangan pengunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukkan
bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran tetapi juga untuk
tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Berdasarkan pertimbangan dapat dibawa
bepergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu – waktu. Dan kemudahan
pengunaan yang lain kartu plastik ini semakin luas digunakan untuk berbagai
macam transaksi keuangan.
       Ide penggunaan kartu kredit diawali tahun 1950 – an secara kebetulan.
Peristiwanya terjadi di kota New York, Amerika Serikat pada sebuah restoran.
Seorang pengusaha bernama Frank McNamara mengadakan perjamuan makan bagi
rekan usahanya di restoran tersebut. Pada saat akan membayar, ia kebingungan dan
malu karena ternyata lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu – satu tindakan
yang dapat dilakukannya hanyalah meninggalkan kartu identitas dengan maksud
akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang
tunai dalam jumlah yang cukup. Kartu identitas tersebut berlaku sebagai semacam
jaminan bahwa si pengusaha akan melunasi kewajibannya.
       Kejadian yang sangat berkesan ini bagi Frank McNamara tersebut
mengilhaminya untuk terus memikirkan suatu sistem pembayaran tanpa penggunaan
uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran yang baru tersebut menggunakan
kartu yang dikenal dengan Diners Club.Berikut ini sejarah lengkap setiap jenis
perusahaan penerbit kartu plastik :




Sejarah Munculnya Bisnis Kartu
       PELAN tetapi pasti, demikian pertumbuhan penggunaan kartu (plastic
money atau uang plastik) dalam sistem pembayaran. Tahun 1994, misalnya, pangsa
transaksi global personal dengan uang tunai (kas/cek) sebesar 84 persen, sisanya
menggunakan uang plastik. Tahun 1998 pangsa kas/cek turun menjadi 79,3 persen
dan kartu 18,7 persen. Transaksi yang dimaksudkan adalah nilai pasar barang dan
jasa yang dibeli.
       Transaksi dengan kartu, melibatkan jutaan jumlah kartu baik merek lokal
maupun internasional. Meski ada jutaan nama kartu, yang sangat mendominasi
adalah merek Visa di urutan pertama, MasterCard (MC) di urutan kedua, American
Express (Amex) di urutan ketiga.
       Pesaing lain, meski jauh di belakang adalah JCB Card (singkatan dari Japan
Card Bureau yang merajai pasaran Jepang), Diners Club, dan Eurocard (banyak
beredar di Eropa). Selebihnya adalah jutaan merek kartu lainnya.AS adalah pasar
utama dan pionir dalam bisnis kartu. Dari merek kartu utama itu, hanya JCB dan
Eurocard yang lahir di luar AS.Kartu merek visa, praktis merajai industri kartu
dengan pangsa 60 persen dari seluruh kartu yang beredar di seantero jagad.
Selebihnya yang 40 persen adalah transaksi yang menggunakan kartu merek MC,
Amex, Diners, JCB, Eurocard dan lainnya.




    Master Card


        Dilihat dari sejarah munculnya penggunaan kartu-ditandai dengan terbitnya
kartu    kredit   pertama   yang    sebenarnya-Visa     bukan    pertama     meski
terbesar.MasterCard International (MC) memulai debutnya di penghujung tahun
1940-an, ketika sejumlah bank di AS menerbitkan semacam kertas khusus bagi
nasabahnya.Kertas berupa traveler's check (cek perjalanan) itu bisa dipakai sebagai
alat pembayaran di toko-toko lokal. Lalu tahun 1951 The Franklin National Bank di
New York memperkenalkan kartu kredit riil yang pertama.Dekade berikutnya,
sejumlah franchise berkembang dengan bank tertentu di sejumlah kota besar di AS.
Sejumlah bank menerbitkan kartu, dipadu dengan kesediaan merchant menerima
kartu sebagai alat pembayaran, yang ditawarkan pada mereka yang memilih
penggunaan kartu sebagai alat bertransaksi.Pada tanggal 16 Agustus 1966, para
merchant dengan bank-bank itu membentuk asosiasi bernama Interbank Card
Association (ICA).Beda dengan organisasi pesaingnya, ICA tidak didominasi
sebuah bank penerbit tetapi sekumpulan bank-bank. Anggota komite dibentuk
menjalankan asosiasi itu, dengan menyusun peraturan soal otorisasi, kliring dengan
settlement (menangani penyelesaian transaksi). Asosiasi juga menangani aspek
pemasaran, keamanan, dan aspek legal yang melandasi jalannya organisasi.Tahun
1968, ICA memulai debut internasionalnya dengan menambah jaringan di Meksiko
lewat Banco National. Kemudian, tahun 1969 dibentuk pula aliansi dengan Eurocard
di Eropa. Tahun itu juga anggota dari Jepang bergabung.Asosiasi bernama ICA itu,
kemudian berubah nama menjadi MasterCard International.Dekade 1970-an jaringan
MasterCard semakin meluas ke Afrika, dan Australia. Dekade 1980-an ditandai pula
dengan pelebaran jaringan ke Asia dan negara lain di Amerika Latin. Tahun 1988,
adalah era pertama kali kartu MasterCard diterbitkan di Uni Sovyet sebelum
terpecah-pecah.Kini terdapat kantor MC di lebih dari 30 negara termasuk India,
Thailand, Cile, Korea Selatan, dan Taiwan. MC juga merupakan pionir dalam
banyak hal yang berkaitan dengan industri pembayaran (payments industry).Tahun
1981, MC pertama kali memperkenalkan program kartu emas (gold card), 1983
pertama menggunakan laser hologram sebagai alat pencegah pemalsuan, 1987 MC
memasarkan kartu pertama di Cina, tahun 1992 Maestro (kartu debit MasterCard)
merampungkan transaksi debit online pertama di AS.

    American Express

       Kartu terkenal lainnya dari AS, adalah merek Amex. Kelahiran kartu itu
dibidani American Express Company-berdiri tahun 1850-penyedia jasa perjalanan
global (global travel), keuangan, dan jaringan jasa-jasa lainnya-berdiri tahun
1850.Sebagai penyedia jasa global travel, tahun 1963 diluncurkan pula kartu
International Dollar Cards, yang kemudian menjadi kartu-kartu merek Amex.
Peluncuran itu diterbitkan dan dikomunikasikan langsung dari Inggris Raya.

    Japan Credit Bureau

       Jepang, adalah negara di luar AS dan Eropa yang memiliki jati diri tersendiri
soal kartu, yakni JCB Card. Kelahiran JCB, diawali dengan berdirinya Japan Credit
Bureau, serta Osaka Credit Bureau (OCB) tahun 1961. Kemudian tahun 1968, JCB
dan OCB bergabung jadi satu mengambil nama JCB.Tahun 1981, JCB
mengembangkan operasi internasional ditandai dengan pendirian JCB International
(Asia) Ltd. Kartu JCB pertama yang diterbitkan di luar Jepang adalah di
Hongkong.Tahun-tahun berikutnya, JCB terus melebarkan sayap hingga ke AS dan
negara lainnya. Tahun 1996, kartu JCB sudah diterima di 150 lebih negara dengan
penjualan melebihi 4 trilyun yen. Tahun itu juga JCB Card di Indonesia, Filipina,
dan Arab Saudi.

    Visa

       BICARA soal kartu, Visa jelas adalah rajanya. Sejarahnya diawali tahun
1958, ketika Bank of America meluncurkan kartu berwarna biru, putih, dan emas
merek BankAmericard di California. Tahun 1970, sebuah asosiasi bernama National
BankAmericard, Inc didirikan untuk menangani pemasaran kartu itu.Tahun 1974,
Bank of America mendirikan perusahaan internasional bernama IBANCO,
menangani pemasaran lisensi bisnis kartu BankAmericards Inc, di luar AS. Tahun
1976, IBANCO berubah nama menjadi Visa International dan nama National
BankAmericard, Inc berubah menjadi Visa USA.Meski bukan yang pertama tetapi
Visa adalah yang terutama dalam banyak hal. Tak heran Visa menyebut dirinya
sebagai the "World's Best Way to Pay and Be Paid" (cara terbaik untuk membayar
atau dibayari). Dia juga merupakan sistem pembayaran terbesar untuk konsumen,
bisnis, dan lembaga pemerintahan.Visa-yang bermarkas di San Francisco (AS) kini
memiliki 21.000 lembaga yang menjadi anggotanya, 970 juta lebih kartu dengan
berbagai logo dan fungsi, diterima di 300 negara (dengan 18 juta lebih lokasi),
volume tahunan 1,5 trilyun dollar AS (September 1999). Visa yang menduduki top
15 global brands untuk berbagai kategori, juga memiliki jaringan ATM di 550.000
lokasi yang ada di 120 negara. Tahun 1999, Visa memroses 25 milyar transaksi
konsumen per tahun.

    Diners Club

       SEJARAH kartu yang paling lengkap adalah Diners Club Internasional. Itu
bermula pada tahun 1949, ketika Frank McNamara makan malam (dinner) di sebuah
restoran di New York. McNamara tidak dapat membayar makanan tersebut karena
dia lupa membawa dompetnya. Untung sang istrinya menyelamatkannya dari dilema
tersebut, meski dia tidak pernah melupakan kejadian yang memalukan itu. Dari
kejadian itu, dia berjanji agar hal serupa tak terjadi lagi, padanya dan pada orang
lain.Melalui pengacaranya, Ralph Schneider, Frank McNamara menciptakan Diners
Club pada tahun 1950. Kartu pertama ini dibagikan kepada 200 orang, merupakan
teman pribadi dan kenalannya. Sebanyak 14 restoran di New York bersedia
menerima kartu tersebut.Bisnis berubah dengan cepatnya dan Diners Club terus
mengepakkan sayapnya. Pada akhir tahun itu juga, pemegang kartu bertambah
demikian pula kota-kota besar semakin bertambah yang menerima kartu ini yakni
New York, Miami, Boston, Chicago, Los Angeles dan San Francisco.Tahun 1953
Diners Club menjadi kartu debit pertama yang diterima secara internasional ketika
pebisnis di Inggris, Kanada, Meksiko, Kuba setuju menerima kartu tersebut. Diners
Club memiliki kantor cabang di 17 kota, termasuk Honolulu dan London dan
dengan cepat dan pasti merambat ke kota-kota lain di zona Eropa, Afrika, Australia
dan daerah lainnya dan diterima oleh banyak badan usaha.Pendiri Diners Club
meninggal dunia pada tahun 1957 saat berumur 40 tahun. Pada tahun itu Diners
Club dibuka di Italia berkantor pusat di Roma, di Swis dan Venezuela dan setiap
bulannya anggota pemegang kartu bertambah 15.000. Tahun 1958, IRS mulai
meminta laporan lengkap biaya bisnis penggunaan kartu Diners Club, yang
menyebabkan semakin meningkatnya permintaan atas kartu Diners Club.
Peningkatan di tahun itu juga, lebih dramatis lagi seperti pembukaan operasinya di
Belanda, dan menjadi sponsor pertandingan sepakbola Amerika, serta merupakan
perusahaan besar pertama pemasang iklan di televisi dan memperluas pemakiannya
di segala jenis perusahaan misalnya telegram, perusahaan obat, perusahaan
konveksi, hotel dan perusahaan lainnya.Asia mulai kemasukan kartu ini pada tahun
1960 yakni di Hongkong, Jepang, Malaysia, dan Thailand.Tahun 1961, Diners Club
berusaha bergabung dengan Hilton Credit Corp namun tidak berhasil. Diners Club
membuka pelayanan pasar eksekutif bagi anggotanya dan mengubah bentuknya dari
kertas menjadi kartu plastik dan membuat kontrak dengan Dashew Business
Machines untuk pembuatan kartu.Diners Club mengakuisisi/ mendapatkan Simpson
Factors Corporation dan dua cabangnya yakni McMullen Factors dan Customs
Credit Corp., pembelian yang besar yang membuat harian The New York Times
menyebutnya "gerakan diversifikasi utama yang pertama."Perkembangannya
berlanjut lagi pada tahun 1962, Phillips Petroleum Co, Union Oil Co.of California,
Divisi Pennzoil dari South Penn Oil Co., Jenney Manufacturing Co., dan Sunoco
menerima kartu ini. Diners Club meraih penjualan di Southern General Factors, Inc,
dan Financial Services, Inc., yang berbasis di High Point, Carolina Utara.Tahun
1965, Diners Club memperkenalkan automatisasi komputer dan prosedur tagihan
dengan mengunakan komputer. JC Penney mencoba mengaukusisi/memperoleh
Diners Club dan demikian juga Chase Manhattan juga berusaha memperoleh Diners
Club. Pada tahun 1966, perusahaan keuangan di Bulgaria dan Hongaria menjadi
agen Diners Club.Diners Club memutuskan memasukkan lebih banyak lagi artikel
perjalanan dalam perusahaan majalahnya dan mengubah judul publikasinya itu
dengan nama "Signature"."Signature" memdeklarasikan pertama kali bahwa setiap
tagihan ditangani dengan "computer to computer basis". Diners Club bersama
dengan majalah Holiday mendirikan Wayfarers Club, klub baru untuk para
pelancong.Tahun 1967, Diners Club bergerak ke arah bisnis travel dengan membeli
60 juta dollar volume-Fugazy Travel, perusahaan travel terbesar ketiga di Amerika.
Diners Club kemudian menguasai pasar di Ekuador dan Peru.Diners Club
memperkenalkan perusahaan kartu pertama yang memberikan program asuransi
otomatis bagi perjalanan lewat udara. Tahun 1970 Diners Club memperkenalkan
sebuah program autorisasi kartu kredit.Tahun 1973, hak monopoli Diners Club buka
di Indonesia bersamaan dengan Singapura.Tahun 1980 Ketua Continetal Corp., John
B Ricker, Jr-yang sebelumnya telah membeli Diners-memperkenalkan kartu Diners
Club di Cina. Kemudian Citicorp mengakuisisi Diners Club dari Continental Corp.
dan Diners Club du Maroc. Tahun 1983, diperkenalkan kartu disain plastik yang
lebih sulit untuk dipalsukan. Pada tahun 1987 kartu Diners telah dapat digunakan
untuk mengakses uang kas melalui ATM di seluruh dunia.Tahun 1990, majalah Life
mendeklarasikan Frank McNamara salah satu dari 100 orang Amerika yang
berpengaruh abad 20 ini. Citicorp menjual kepemilikan minoritasnya pada Diners
Club di Jepang kepada Fuji Bank Group dan Biro Perjalanan Jepang. Pada tahun
1994, Bank Dunia memilih Diners sebagai instrumen transaksi atas rekening
perusahaannya. Mereka juga memperluas penggunaan kartu di berbagai perusahaan
multinasional yang dominan.Tahun 1998, sebuah panel yang disponsori American
Management Association International mendeklarasikan bahwa Frank McNamara's
Diners Club merupakan satu dari 75 hasil keputusan manajemen yang terbesar yang
pernah dibuat. Diners Club memenangkan penghargaan prestisius, yakni Freddie
Award untuk "Best Frequent Traveler Affinity Charge/Credit Card".

       Dilihat dari negara asal lahirnya kartu-kartu dengan merek ternama itu,
kesimpulan yang bisa ditarik adalah semuanya lahir dan berkembang di negara yang
perekonomiannya sangat besar, dan berkembang pesat. Di negara seperti itu,
mobilitas warga yang tinggi, kebutuhan akan efisiensi, termasuk dalam transaksi,
jaringan bisnis yang semakin meluas, bermunculan inovasi dalam sistem
pembayaran.




JENIS KARTU PLASTIK
Atas dasar bentuk penggunaannya,jenis kartu plastic terdiri dari :
a.Kartu kredit
Perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa,sehingga transaksi
pembelian tersebut tercatat pada alat tersebut dan dapat dicetak.Pembayaran atau
angsuran oleh pemilik kartu diberikan secara langsung kepada perusahaan kartu
kredit atau melalui pihak lain yang ditunjuk.


b.Charge Card
Charge card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga
keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang
dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara
sekaligus pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat
pembayaran.Pembayaran dilakukan pada akhir bulan yang sama dengan tanggal
transaksi atau pada bulan berikutnya dengan disertai biaya tambahan.


c.Kartu Debit
Kartu debit merupakan suatu alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu
lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi
pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening
penjual sebesar nilai transaksi barang dan jasa.


d.Cash Card
Cash Card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga
keuangan dan dapat digunakan sebagai alat penarikan uang tunai secara manual
melalui teller bank atau melalui ATM.




Pihak Pihak yang Terkait Penggunaan Kartu Kredit
1.Penerbit(issuer)
Lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit.
2.Pengelola(aquirer)
Pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan lartu
kredit,melakukan penagihan pada pemilik kartu,dan melakukan pembayaran kepada
pihak merchant.
3.Pemilik Kartu(card holder)
Pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayarannya.Persyaratan
yang harus dipenuhi :
      Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit
       yang diberikan.
      Kontinuitas Penghasilan
    Kartu Debet dan Perkembangannya di Indonesia

    FUNGSI uang kontan sebagai alat bayar semakin tergantikan dengan kartu
plastik. Akibatnya, kartu-kartu plastik semakin mendominasi dompet masyarakat
perkotaan selain kartu tanda penduduk. Cobalah tengok dompet kawan Anda. Selain
kartu tanda penduduk atau kartu surat izin mengemudi, ada berapa kartu plastik di
dalamnya? Umumnya, sebagian besar mengantongi kartu kredit, kartu ATM, atau
kartu debet.

          SELAIN kartu ATM yang saat ini hampir dimiliki oleh setiap nasabah
perbankan, kartu plastik jenis lain, yaitu kartu debet, juga semakin banyak
digunakan. Belakangan ini, pertumbuhan kartu debet bahkan lebih cepat
dibandingkan dengan kartu kredit. Bank-bank semakin gencar memanjakan
nasabahnya, tidak cukup hanya dengan kartu kredit atau kartu ATM, tetapi juga
kartu ATM yang dapat berfungsi sebagai kartu debet.Berbelanja dengan kartu debet
memang lebih praktis karena tak perlu membawa setumpuk uang kontan dengan
risiko kecopetan. Tidak juga perlu takut terkena denda dan bunga jika lupa
membayar tagihan seperti yang sering terjadi pada para pemegang kartu kredit yang
kadang lalai membayar tagihannya. Selain itu, biaya administrasinya juga lebih
murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki kartu
kredit.

          Secara global, volume transaksi kartu debet Visa, misalnya, telah melewati
jumlah volume kartu kredit. Menurut data dari Visa, pada akhir tahun 2003, volume
kartu debet Visa di dunia meningkat 17 persen daripada tahun sebelumnya dan
mencapai 1,48 triliun dollar AS. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan
peningkatan sebesar lima persen dalam volume kartu kredit yang sebesar 1,45
triliun. Adapun di Indonesia sendiri pada kuartal pertama tahun 2004 penggunaan
kartu debet Visa sebesar 30 juta dollar AS atau meningkat 107 persen dibandingkan
dengan tahun sebelumnya."Sebenarnya tidak ada pergeseran penggunaan kartu
kredit dengan kartu debet. Keduanya saling melengkapi. Di negara-negara maju,
setiap orang memiliki kedua jenis kartu ini. Kalau kartu debet biasanya digunakan
untuk membayar langsung pembelanjaan yang jumlahnya sedikit atau barang sehari-
hari, sedangkan kartu kredit untuk pembelanjaan dalam jumlah besar, misalnya
barang elektronik," kata Country Manager Visa International Indonesia Ellyana C
Fuad.Ia mengatakan lebih lanjut, pangsa pasar kartu debet sangat besar karena
persyaratan yang diperlukan agar seseorang dapat memiliki kartu debet sangat
mudah dan ringan, tidak diperlukan persyaratan yang rumit seperti kartu kredit.
Dengan membuka rekening di bank, orang dapat memiliki kartu debet. Lagi pula,
uang milik pemegang kartu telah tersedia sehingga bank tinggal mengurangi saja
jika ada pembelian oleh si nasabah. "Di Indonesia, jumlah pemilik rekening bank
sekitar 60 juta dan mereka memenuhi syarat untuk dapat memiliki kartu debet," kata
Ellyana lagi.

       Riset yang diadakan Visa di AS menyatakan adanya peningkatan
penggunaan kartu debet. Dalam riset tersebut ditemukan 43 persen pelanggan
memilih menggunakan kartu debet sebagai alat pembayaran dibandingkan dengan
30 persen yang memilih menggunakan kartu kredit dan 22 persen dengan uang
tunai.Sementara itu, untuk pembelian 20-50 dollar AS sebanyak 45 persen
responden memilih menggunakan kartu debet. Untuk pembelanjaan sebanyak 51-
100 dollar AS, 41 persen responden juga memilih menggunakan kartu debet. Untuk
pembelian di atas 100 dollar AS, 49 persen responden lebih memilih menggunakan
kartu kredit untuk alat pembayarannya.

       Ellyana menambahkan, di Indonesia Visa International telah bekerja sama
dengan tujuh bank untuk menerbitkan kartu debet. Dalam waktu dekat ini, jumlah
bank itu akan bertambah, tetapi Ellyana belum mau mengungkapkan bank mana saja
yang akan menerbitkan kartu debetnya.

       Dari sisi bank, seperti Bank Permata, pendapatan yang didapatkan dari
penerbitan kartu debet ada beberapa jenis. Seperti pendapatan dari biaya
administrasi kartu Permata Visa Electron secara bulanan, biaya bulanan e-Wallet,
pendapatan interchange atau pendapatan biaya transaksi penggunaan kartu di
merchant, serta fee di jaringan ATM plus.Tidak hanya kartu debet yang biasanya
digesek setelah bertransaksi. Selain kartu kredit dan kartu debet, Bank Permata juga
menerbitkan kartu prabayar sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan
sebagai kartu debet.Menurut Dian Soerarso GM Sales Distribution Channels and
Liabilities Product dari Bank Permata mengatakan, jumlah pemegang kartu debet di
Bank Permata sebanyak 600.000 dan lebih dari 100.000 merupakan pemegang kartu
e-Wallet. Adapun pertumbuhannya diharapkan dapat mencapai 75 persen hingga
100 persen pada tahun 2004 ini."E-Wallet ini dapat digunakan sebagai kartu debet
dan dapat digunakan bertransaksi di ATM, termasuk transaksi pembayaran.
Uniknya, pemegang kartu tak perlu membuka rekening di bank, cukup membeli
kartu perdana. Saldo kartu dapat diatur sesuai dengan kebutuhan hingga maksimum
Rp 5 juta," katanya.Kartu isi ulang ini juga dapat menjadi hadiah yang menarik dan
berguna. Dana yang mengendap di e-Wallet ini tidak diberikan bunga.
MAKALAH OTHNIEL(5-7)
Kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup akan lebih
dapat memberikan keyakinan dan kemampuan calon kartu bagi issuer atau acquirer.
Niat baik atau kemauan dari calon pemilik kartu untuk selalu memenuhi
kewajibannya. Syarat ini paling sulit untuk diidentifikasi. Salah satu cara melihat
niatbaik dari calon pemilik kartu adalah melalui terdapat atau tidaknya nama calon
pemilik kartu pada daftar hitam (black list) milik bank, bank sentraal, atau lembaga
lain. Seseorang yang namanya telah masuk dalam daftar hitam biasanya dianggap
kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada issuer dan
acquirer.
Demi kepentingan pemasaran kartu, penerbit kartu kredit seing kali memberikan
kartu tambahan kepada pemilik kartu, sehingga dikenal dengan istilah kartu utama
(basi card) dan kartu tambahan (supplementary card). Kartu tambahan diharapkan
digunakan oleh saudara atau relasi dari pemegang kartu utama sehingga intensitas
penggunaan kartu lebih tinggi dan fasilitas kredit yang diberikan cenderung lebih
maksimal dimanfaatkan oleh pemilik kartu. Hal ini menguntungkan bagi issuer
karena semakin sering fasilitas kredit digunakan berarti harapan penghasilan melalui
bunga juga semakin besar. Pemgang kartu utama bertanggung jawab atas semua
pemenuhan kewajiban pemegang kartu tambahan kepada issuer dan acquirer.


d. Penjual (merchant)
Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu
dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelumnya merchant menerima pembayaran
dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan
perjanjian kerja sama dengan issuer dan acquirer.


Perjanjian Kartu Kredit
Dalam penggunaan kartu, perjanjian yang terlebih dahulu harus meliputi:
a.Perjanjian antara issuer dengan acquirer
Perjanjian ini terutama meliputi hal – hal teknis yang menyangkut tugas dan hak
acquirer secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan
penagihan, dan pembayaran kepada merchant, termasuk persyaratan – persyaratan
yang akan diterapkan terhadap pemilik kartu dan merchant.


b. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu
Perjanjian meliputi:
1) Perjanjian umum
      Kartu adalah milik issuer dan tidak dapat dipindahtangankan.
      Keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada issuer
      Masa berlaku kartu dan cara perpanjangan.
      Bertanggung jawab terhadap issuer nila merchant menolak pembayaran
       dengan kartu milik pemilik kartu.
      Tagihan atas kartu seuplemen adalah tanggung jawab pemegang kartu utama.
      Hak issuer untuk bertukar informasi dengan lembaga lain tentang pemilik
       kartu.
      Batas minimum kredit.
2) Pembayaran tagihan
      Kewajiban pemilik kartu untuk menandatangani slip pembelian pada
       merchant.
      Saat/ waktu/ periode pengiriman laporan tagihan oleh issuer
      Kewajiban pemilik kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka
       waktu tertentu setelah laporan tagihan dikirim oleh issuer.
      Jumlah pembayaran minimum
      Hak issuer untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan
3) Bunga
      Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
      Bunga atas pelanggaran limit kredit
4) Biaya
      Uang pangkal
      Iuran tahunan
      Biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan
5) Transaksi dalam valas
       Mata uang penagihan atas transaksi dalam valuta asing
       Dasar kurs untuk penagihan atas dalam valuta asing
       Biaya administrasi atas kehilangan kartu
6) Lain – lain
       Kewajiban pemilik kartu apabila terjadi kehilangan kartu
       Jaminan pelunasan dari harta kekayaan pemilik kartu
       Kewajiban pemilik kartu yang bukan WNI


c. Pejanjian anatara issuer dengan merchant
Hal – hal yang dituangkan ddalam perjanjian ini meliputi:
1) Hak issuer
       Imprinter dan slip adalah milik issuer
       Jaminan bahawa penjualan dengan kartu tidak lebih besar daripada harga
        penjualan tunai
       Slip penolakan yang diserahkan oleh merchant
       Diskon pembayaran issuer kepada merchant
       Pemotongan rekening merchant untuk pajak
       Pemotongan rekening merchant untuk refundv kepada pemilik kartu.
2) Hak merchant
       Hak merchant untuk menerima pembayaran dengan berbagai merek kartu
        kredit tertentu.
       Jangka waktu penagihan pembayaran oleh merchant kepada issuer
       Cara pembayaran oleh issuer kepada merchant
3) Kewajiban merchant
       Kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan
        untuk pembayaran
       Kewajiban merchant untuk menggunakan slip penjualan tertentu
       Kewajiban merchant untuk meminta tanda tangan pemilik kartu pada slip
       Kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna
        kartu
      Kewajiban merchant untuk memberikan salinan slip bagi pemilik kartu


MANFAAT
       Secara umum, pengguna kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan
efisiensi dan keamanan transaksi jual beli. Apabila ditinjau dari sisi pihak – pihak
yang terkait dalam penjualan kartu kredit, maka manfaat dapat dikelompokan
sebagai berikut:
1. bagi pemilik kartu
    Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena kalaupun kartu
       hilang, pemilik kartu dapat segera menghubungi issuer atau aqcuirer untuk
       memblokir kartu. Karu yang telah diblokir tidak dapat digunakan lagi
       sebagai alat pembayaran pada merchant.
    Lebih praktis, karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar.
    Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek tanpa harus
       mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lain.
    Fasilitas lain yang ditawarkan oleh issuer pada kartu kredit yang diternitkan
       seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa
       pada merchant tertentu dan lain – lain.
2. bagi issuer
Manfaat utama yang dapat diterima oleh issuer adalah adanya penerimaan yang
berasal dari:
    Uang pangkal
    Iuran tahunan
    Diskon terhadap pembayaran kepada merchant. Contoh: merchant A
       melakukan penagihan atas transaksi penjualan sebesar Rp 1.000.000 kepada
       issuer B. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3% maka jumlah yang harus
       dibayarkan oleh issuer adalah sebesar rp 1.000.000 dikurangi 3% kali Rp
       1.000.000 atau sama dengan Rp 970.000 . Sedangkan jumlah yang dapat
       ditagih oleh issuer kepada pemilik kartu adalah tetap sejumlah Rp 1.000.000
       sehingga selisihnya (Rp 30.000 = 3%) merupakan penerimaan bagi issuer.
    Bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar
    Bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit
    Denda atas keterlambatan pembayaran
3. bagi merchant
     Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah, karena pembayaran
          oleh pemeli tidak dengan uang tunai
     Lebih praktis, karena tidak perlu menyimpan uang tunai di kasir dalam
          jumlah besar
     Peningkatan penjualan karena pembeli dapt membeli secara kredit kepada
          issuer
4.bagi acquirer
    Penerimaan berupa interchange fee.
Contoh:
    Merchant A melakukan penagihan atas traksaksi penjualan sebesar Rp
       10.000.000 kepada acquirer C. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3%, maka
       jumlah yang harus dibayarkan oleh        acquirer kepada merchant adalah
       sebesar Rp 10.000.000 dikurangi 3% kali Rp 10.000.000 atau sama dengan
       Rp 9700.000. Sedangkan jumlah yang dapat ditagih acquirer kepada issuer
       adalah sejumlah Rp 9700.000 ditambah dengan interchange fee. Apabila
       interchange fee sebelumnya telah ditetapkan sebesar 1% dari nilai transaksi,
       maka pembayaran issuer kepada acquirer adalah sebesar Rp 9700.000
       ditambah Rp 100.000 atau sama dengan Rp 9800.000. Uang sejumlah Rp
       100.000 tersebut adalah interchange fee atau penerimaan bagi acquirer. (
       Selanjutnya issuer menagih pemilik kartu sebesar Rp 10.000.000, sehingga
       penerimaan bagi issuer adalah sebesar Rp 10.000.000 dikurangi Rp 9800.000
       atau sebesar Rp 200.000).
    Pemilik kartu dapat diisyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada
       acquirer yang berupa bank.
    Acquirer yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produk –
       produknya yang lain pada pemilik kartu
MEKANISME
Meskipun tidak ada perbedaan yang penting, mekanisme penggunaan kartu kredit
dapat dibedakan antara mekanisme yang melibatkan pihak acquirer dan mekanisme
yang tapa acquirer. Kedua mekanisme penggunaan kartu kredit tersebut akan
diuraikan dalam tahap – tahap sejak adanya perjanjian awal. Kemudian adanya
permohonan kartu oleh calon pemilik kartu sampai dengan pembayaran tagihan
sebaagai berikut:
a. Melibatkan pihak acquirer
   1. Penerbitan kartu oleh issuer
   2. Perjanjian antara issuer dengan merchant
   3. Perjanjian antara issuer dengan acquirer
   4. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu
   5. Analisis oleh acquirer atau issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi
       pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai persyaratan
       yang lebih berat bagi calon pemilik kartu.
   6. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan
       acquirer.
   7. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan
       acquirer
   8. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada merchant yang
       telah ditunjuk dan menjalin kerja sama dengan issuer. Merchant biasanya
       memasang logo penerbit pada kasir atau tempat lain agar calon pembeli
       mudah mengetahui apakah kartu kreditnya dapt digunakan pada penjual
       tersebut. Merchant tertentu menetapkan biaya sekitar 2% daari nilai transaksi
       yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi pemilik kartu. Tahap
       ini meliputi:
           1. Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang aatau jasa
               yang dibeli
           2. Merchant memeriksa keabsahan kartu
           3. Merchant mencatat transaksi melalui alat khusus
           4. Mencetak transaksi pada slip khusus
5. Pemilik kartu menandatangani slip
6. Merchant memeriksa keabsahan tanda tangan
7. Merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu
8. Kartu dikembalikan kepada pemilik kartu
9. Merchant       melakukan   penagihan      kepada   acquirer    dengan
   menggunakan slip penjualan. Saat/periode atau jangka waktu
   penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara
   merchant dengan issuer
10. Acquirer memeriksa keabsahan slip penjualan.
11. Acquirer membayar kepada merchant. Jumlah dibayar adalah sebesar
   jum,lah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya diskon telah
   ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara issuer dengan
   merchant (Kurang lebih sekitar 4% dari nilai transaksi).
12. Acquirer melakukan penagihan pada issuer (termasuk interchange fee
   sekitar 2% dari nilai transaksi). Besarnya interchange fee sudah
   ditentukan pada perjanjian semula antara acquirer dengan issuer.
13. Issuer   membayar    kepada   acquirer    (reimbursement     ditambah
   interchange fee).
14. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu yang
   telah diperjanjikan semula, melalui atau tanpa acquirer. Pemilik kartu
   wajib membayar sebesar pembayaran minimum yang semula telah
   ditetapkan. Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan
   maka tahapnya selesai sampai disini, sedangkan apabila pemilik kartu
   hanya membayar sebagian atau sampai sebatas besarnya pembayaran
   minimum maka sisa pembayaran minimum maka sisa pembayaran
   harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sejak penagihan dengan
   ditambah dengan bunga. Laporan tagihan yang dikirim secara
   periodik pada tanggal tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi
   antara lain:
            Nomor kartu
            Tanggal tagihan dari laporan tagihan tersebut
             Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan tersebut
             Tanggal posting
             Tanggal transaksi jumlah tagihan
             Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20%
              dari jumlah tagihan)
             Batas maksimum kredit
             Tunggakan
15. Pemilik kartu melakukan kepada issuer melalui atau tanpa acquirer (
   pembayaran minimum, angsuran, bungsa, biaya lainnya). Mekanisme
   yang melibatkan pihak acquirer sebenarnya bisa sangat bervariasi
   yang tergantung pada jenis tanggung jawab atau tugas yang
   dilimpahkan issuer kepada acquirer sesuai perjanjian. Salah satu
   contoh mekanisme tersebut, seperti telah diuraikan di atas, akan
   secara sederhana dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut ini:



             issuer                                 issuer




              Card                                merchant
             holder

Gambar Bagan Mekanisme Kartu Kredit dengan acquirer


b. tidak melibatkan pihak acquirer
   1. Penerbitan kartu oleh issuer
   2. Perjanjian antara issuer dengan merchant
   3. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu
4. Analisis oleh issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi
   pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai
   persyaratan yang lebih berat bagi calon pemilik kartu.
5. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu
6. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu
7. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada
   merchant yang telah ditunjuk dan menjalin kerja sama dengan
   issuer. Merchant biasanya memasang logo penerbit kartu pada
   kasir atau tempat lain agar calon pembeli mudah mengetahui
   apakah kartu kreditnya dapat digunakan pada penjual tersebut.
   Merchant tertentu menetapkan biaya sekitar 2% dari nilai
   transaksi yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi
   pemilik kartu. Tahap ini meliputi:
          Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang
           atau jasa yang dibeli
          Merchant memeriksa keabsahan kartu
          Merchant mencatat transaksi pada slip khusus
          Pemilik kartu menandatangani slip
          Merchant memeriksa keabsahan tanda tangan
          Merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu
          Kartu dikemblikan kepada pemilik kartu
8. Merchant     melakukan     penagihan    kepada    issuer   dengan
   menggunakan slip penjualan. Saat/periode atau jangka waktu
   penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara
   merchant dengan issuer
9. Issuer memeriksa keabsahan slip penjualan
10. Issuer membayar kepada merchant jumlah yang dibayar adalah
   sebesar jumlah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya
   diskon telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara
   issuer dengan merchant (kurang lebih sekitar 4% dari nilai
   transaksi)
11. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu
   yang telah diperjanjikan semua. Pemilik kartu wajib membayar
   sebesar pembayaran minimum yang semula telah ditetapkan.
   Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan maka
   tahap selesai sampai di sini, sedangkan apabila pemilik kartu
   hanya membayar sebagian atau sampaai sebatas besarnya
   pembayaran minimum maka sisa pembayaran harus dilunasi pada
   jangka waktu tertentu sejak penagihan ditambah dengan bunga.
   Laporan tagihan yang dikirimkan secara periodik pada tanggal
   tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi antara lain:
   1. Nomor Kartu
   2. Tnggal tagihan dari laporan tagihan tersebut
   3. Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan tersebut
   4. Tanggal posting
   5. Tanggal transaksi
   6. Jumlah tagihan
   7. Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20% dari
      jumlah tagihan)
   8. Batas maksimum kredit
   9. Tunggakan
12. Pemilik kartu melakukan pembayaran kepada issuer melalui atau
   tanpa acquirer (pembayaran minimum, angsuran, bunga, dan
   biaya lainnya)
Mekanisme tersebut akan sederhana dijelaskan dengan menggunakan gambar
berikut ini:
                                            issuer




                       Card                                    Merchant
                      holder




    Perhitungan Bunga Kartu Kredit

    Pemegang kartu kredit dianjurkan untuk tidak segan-segan bertanya kepada
petugas penerbit kartu soal perhitungan bunga. Pasalnya, sangat sedikit yang terbuka
untuk menjelaskan cara penghitungan bunga begitu saja.

    Penghitungan bunga kartu kredit setidaknya ada dua cara. Tiap bank punya
caranya sndiri, yakni penghitungan berdasarkan tanggal transaksi dan tanggal saat
lembar tagihan dicetak.
Berikut ini perhitungannya.

    1. Berdasarkan tanggal transaksi:

    Nilai transaksi x jumlah hari dari tanggal transaksi s/d tanggal lembar tagihan
    dicetak x jumlah bulan dalam setahun x bunga per bulan x 1/365 hari.

    2. Berdasarkan tanggal tagihan dicetak:

    Total nilai transaksi x jumlah hari dari tanggal transaksi s/d tanggal lembar
    tagihan dicetak x jumlah bulan dalam setahun x bunga per bulan x 1/365 hari.

Agar lebih paham, simak contoh perhitungan pembayaran yang harus dibayar
si Ganjen di bawah ini.
      Tgl Transaksi Tgl. Penagihan Uraian Transaksi          Jumlah

                                     Tagihan bln. lalu       4.800.000,-

      1 Nov          3 Nov           Pabrik Panci            45.500,-

      4 Nov          8 Nov           Toko Obat Jerawat       100.000,-

      9 Nov          12 Nov          Salon "Murah Meriah" 50.000,-

      10 Nov         13 Nov          Emprit Airways          2.350.000,-

      15 Nov         18 Nov          Matahati Dept. Store    320.000,-

      16 Nov         21 Nov          Direct Debit Payment 500.000,- CR



               Tanggal lembar Tanggal         Total      Tagihan
               Tagihan Dicetak Jatuh tempo (Rp)

               28 Nov 1997      16 Des 1997 8.165.500 + Bunga


Perhitungan Bunga Berdasarkan Tgl. Transaksi:

A. Pemakaian(Rp)


                 (4.800.000x29x12x3%) x 1/365 = 137.293,15
                 (45.500x28x12x3%)      x 1/365 = 1.256,55
                 (100.000x25x12x3%) x 1/365 = 2.465,75
                 (50.000x20x12x3%)      x 1/365 = 986,30
                 (2.350.000x19x12x3%) x 1/365 = 44.038,36
                 (320.000x14x12x3%) x 1/365 = 4.418,63

                 Jumlah                 =           190.458,74


B. Pembayaran (Rp)


                     (500.000x8x12x3%) x 1/365 = 3.945,21
       Total Bunga = Bunga A - Bunga B = Rp 190.458,74 - Rp 3.945,21 = Rp
       186.513,53




Perhitungan Bunga Berdasarkan Tgl. Lembar Tagihan Dicetak:
        A. Pemakaian (Rp) (4.800.000x30x12x3%) x 1/365 = 142.027,39
        B. Pembayaran (Rp) (500.000x8x12x3%)         x 1/365 = 3.945,21


       Total     Bunga       =      Bunga       A         -   Bunga       B   =
       Rp 142.027,39 - Rp 3.945,21 = Rp 138.082,18

Total pembayaran yang jatuh tempo tanggal 16 Oktober 1997 untuk sistem
perhitungan bunga berdasarkan tanggal transaksi adalah:

       Rp 8.165.500 + Rp 186.513,53 = Rp 8.352.013,53

Total pembayaran yang jatuh tempo tanggal 16 Oktober 1997 untuk sistem
perhitungan bunga berdasarkan tanggal lembar tagihan dicetak adalah:

       Rp 8.165.500 + Rp 138.082,18 = Rp 8.303.582,18
Kartu Kredit Syariah


        Reaksi pertama ketika mendengar „kartu kredit Islam‟, barangkali adalah
ketidakhabispikiran. Inovasi jenis apa lagi ini? Teka-teki yang sama ikut dirasakan
oleh pemerhati perbankan syariah, yang umumnya was-was tehadap label-label
seperti „back door riba‟ atau „hiyal‟, yang dialamatkan kepada pengembang produk
syariah dengan inovasi yang terkadang kebablasan.Namun ada juga pihak yang
menilai ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti, yakni lembaga keuangan
syariah tanggap terhadap kebutuhan konsumen. Mereka menilai kartu bank syariah
ini merupakan jawaban terhadap kebutuhan mereka akan sistem pembayaran yang
mudah dan nyaman, sekaligus tentunya „sesuai‟ dengan syariah. „Kartu kredit Islam‟
ini sebenarnya sudah mulai banyak ditawarkan oleh bank-bank syariah di Malaysia
(AM Bank d/h Arab Malaysian Bank, HSBC, dan Bank Islam) dan Bahrain (ABC
Islamic Bank).
        Sesungguhnya, dari namanya, kita bisa paham kalau credit card adalah
fasilitas utang. Nasabah diberi kemudahan untuk membeli/memakai sesuatu produk
atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian. Kemudahan ini, yang bisa
dipakai di hampir seluruh pelosok bumi, jelas sangat atraktif dan bahkan menjadi
suatu prestise, simbol kemakmuran dan derajat.Namun di balik segala kemudahan
dan kenyamanan ini, terkandung implikasi-implikasi negatif dan cenderung
menjerat. Bukan saja kartu kredit membuat berbelanja menjadi mudah, namun
kenyamanan ini juga membuat uang keluar dengan mudah. Bagi yang tidak disiplin,
tagihan bulanan akan menjadi nightmare yang harus dihadapi setiap awal bulan.
Tetapi, budaya belanja secara boros ini bukanlah salah satu saja dari „kejahatan‟
kartu kredit ini.
        Sebagian besar pakar perbankan Islam menganggap kartu kredit sebagai
sesuatu yang tidak relevan dalam sistem syariah. Ini, di antaranya, karena adanya
unsur bunga dalam penggunaan kartu kredit. Unsur bunga ini, meskipun kalau kita
selalu bayar tepat waktu tidak akan dikenakan, merupakan klausa yang sudah
disetujui sewaktu nasabah menandatangani permohonan kartu kredit. Jadi membayar
bunga ataupun tidak, pemegang kartu kredit sudah menyetujui dan oleh karenanya
terikat dengan klausa bunga ini.
       Hal lain yang menjadi sebab diharamkannya kartu kredit adalah unsur
„kreditnya‟. Apapun alasannya, budaya utang adalah kenyamanan hidup yang
melenakan, yang pada akhirnya menjerat dan membuat penggunanya melarat karena
utang (dan bunga). Padahal salah satu perjuangan ekonomi syariah adalah
membebaskan manusia dari unsur riba dalam segala manifestasinya.
       Di balik itu, kenyataan bahwa perbankan syariah harus menghadapi
tantangan keragaman produk dan permintaan akan kenyamanan fasilitas perbankan,
mengharuskan bank syariah mencari alternatif. Baik itu dengan menawarkan sejenis
smart card, debit card ataupun dengan memperluas jaringan ATM melalui kerjasama
dengan pihak lain (misalnya kerjasama antara BMI dengan BCA).
       Meskipun tidak seharusnya menjadi dilematis, desakan dan persaingan
menyebabkan bank-bank syariah mencari inovasi baru dalam usaha menciptakan
kenyamanan yang maksimum bagi nasabahnya. Salah satu usaha tersebut adalah
dengan mengIslamkan kartu kredit yang ada. Malaysia dan Bahrain adalah yang
pertama bereksperimen dengan sistem kartu kredit ini.Di Indonesia sendiri, usaha
kearah itu sedang diusahakan oleh beberapa bank syariah. Usaha itu memang patut
dihargai, kendati sikap prudent hendaknya tetap menjadi anutan praktisi perbankan
syariah nasional. Toh inovasi yang dipaksakan dan dibuat secara terburu-buru akan
hanya menuai cemooh nantinya.
       Hadirnya kartu pembayaran yang diklaim sebagai Islami ini sendiri bukanlah
alternatif kartu kredit yang bisa begitu saja diterima semua pihak. Kontroversi dan
perdebatan masih akan terus berlanjut seiring dengan makin gencarnya sosialisasi
„kartu kredit syariah‟ ini di berbagai media. Kontroversi ini, menurut analisis
penulis, bermuasal dari konotasi kartu kredit sendiri yang sangat tidak Islami. Selain
karena konsep kredit yang memang tidak sesuai untuk menjadi bagian muamalah,
tetapi juga kartu kredit mempunyai konotasi bunga yang sangat kuat.
       Namun sebenarnya, sebagian „kartu kredit syariah‟ yang sudah berada di
pasar adalah berbentuk charge card, yang pada praktiknya berbeda dengan kartu
kredit biasa. HSBC Amanah Card misalnya, adalah charge card yang underlying
conceptnya bisa dengan mudah diterima oleh banyak kalangan. Transaksi charge
card harus dilunasi pada batas periode, 30 atau 40 hari. Sementara kartu kredit bisa
dicicil hingga satu tahun.Namun ada pula „kartu kredit syariah‟ yang diklaim bukan
berbentuk charge card, di antaranya Al-Taslif Visa Card dari AM Bank Malaysia
dan Kad (Kartu) Bank Islam, keluaran Bank Islam Malaysia Berhad dengan Master
Card.
        Puncak perdebatan lain yang juga cukup beralasan adalah konsep kredit itu
sendiri beserta implikasinya terhadap perilaku konsumsi. Terlepas dari kenyamanan
dan rasa aman, kemudahan yang disediakan kartu pembayaran ini akan cenderung
meningkatkan sikap konsumtif masyarakat. Salah satu buktinya di Australia.
Tingkat utang rakyat Australia (domestic debts) sangat tinggi, nilainya lebih tinggi
dari GDPnya. Ini semua disebabkan oleh skim pembayaran kredit dan meluasnya
penggunaan kartu kredit di Australia.
        Betapapun inovasi ini tetap menyisakan pertanyaan panjang buat sebagian
besar orang. Salah satunya adalah sampai kapan kita harus berhiyal atau
berimprovisasi dari apa yang ditawarkan sistem konvensional? Apakah memang
produk syariah harus selalu mengikuti dan kompromi dengan apa yang disediakan
oleh bank konvensional? Jawabannya sebenarnya sangat ditentukan oleh gaya hidup
dan belief system yang kita anut.
        Penerbitan kartu kredit syariah di Indonesia belum mendapat lampu hijau.
Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan syariah, belum memutuskan
kapan izin kartu kredit syariah diterbitkan.Ketua Tim Peneliti Perbankan Syariah BI,
Mulya Effendi Siregar, mengatakan pembahasan kartu kredit ini memang
merupakan inisiatif BI sebagai persiapan bila memang bank syariah ingin
menerbitkan kartu kredit. Di luar negeri, kartu kredit syariah akhirnya menjadi
charge card yang di Indonesia diterbitkan BII Syariah.

        Mulya mengatakan BI ingin menjamin agar produk kartu kredit syariah
benar-benar sesuai syariah. ''Jangan sampai nanti sama saja seperti kartu kredit
konvensional seperti yang terjadi di beberapa negara'' kata Mulya. Di luar negeri,
kartu kredit jadi sumber konsumtif. Sementara itu Ketua Dewan Syariah Nasional
MUI, KH Ma'ruf Amin, mengungkap kartu kredit syariah memang masih
kontroversial. Namun DSN telah membahas rancangan fatwanya. ''Tinggal
menunggu apakah ada izin BI.'' Karena fatwa juga harus dibentuk peraturan BInya
sebelum dijadikan produk perbankan. Menurutnya permintaan atas kartu kredit
syariah juga tinggi.


Ma'ruf Amin mengungkap salah satu penolakan atas kartu kredit adalah mendorong
konsumerisme. DSN berinisiatif untuk membatasi penggunaan kartu. ''Misalnya kita
batasi 40 persen saja dari gaji yang bisa dibelanjakan.'' Ia mengungkap kartu kredit
berbeda dari charge card. Transaksi charge card harus dilunasi pada batas periode,
30 atau 40 hari. Sementara kartu kredit bisa dicicil hingga satu tahun.Mengenai
akad, DSN menetapkan akad jaminan dengan fee atau kafalah wal ujrah dan akad
jual beli dengan pembayaran mencicil (murabahah dengan istijrar). Dengan akad
kafalah, bank bertindak sebagai penjamin nasabah dalam melakukan pembelian
barang. Selanjutnya bank mendapat fee sebagai perantara. Sedangkan dengan akad
murabahah, maka nasabah mengambil suatu barang di merchant tertentu atas nama
bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah. Nasabah
membayarnya dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu.




Perkembangan Kartu Kredit Syariah di Indonesia(BII Syariah Card)

       TIDAK hanya perbankan konvensional yang memberikan layanan kartu-
kartu plastik ini kepada para nasabahnya. Perbankan syariah pun telah mulai
meluncurkan kartu plastik. Bank Internasional Indonesia (BII), misalnya, telah
mengeluarkan kartu BII Syariah Card yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah
yang universal. "Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, akad yang
digunakan dalam penyelenggaraan BII Syariah Card adalah akad qordh dan
kafalah," kata Direktur Sumber Daya Manusia, Hukum dan Riset BII, Sukatmo
Padmosukarso.

       Akad qordh merupakan prinsip utang piutang dan dalam prinsip syariah tak
boleh dikenakan bunga atau denda atas utang tersebut, sedangkan kafalah
merupakan prinsip perwakilan. Artinya, pada saat bertransaksi pemegang kartu
bertindak mewakili bank untuk bertransaksi dengan merchant.Sukatmo menjelaskan
lebih jauh, perbedaan dengan kartu kredit konvensional, kartu Syariah ini bebas
bunga. "Penggunaannya seperti kartu kredit, tetapi tidak ada pembayaran minimum
seperti kartu kredit. Begitu jatuh tempo, tagihan harus dilunasi seluruhnya, tidak
boleh dicicil(Charge Card/jatuh tempo 30-40 hari). Kartu ini juga tak boleh
digunakan untuk membeli barang atau jasa yang tidak sesuai dengan syariah seperti
minuman keras," ujarnya.Pertama kali, BII mengeluarkan BII Syariah Card Gold
dan belakangan mengeluarkan lagi Platinumnya. BII Syariah Card telah mengacu
pada fatwa MUI yang menyatakan, jangan sampai keberadaan kartu semacam ini
mendorong konsumerisme. "Kami sengaja masuk ke segmen gold sehingga
pemegang kartu BSC adalah orang yang betul-betul mampu memegang dan dapat
menggunakannya secara bijaksana dan sekaligus sehingga tidak ada kredit
macetnya," lanjut Sukatmo.

       BII juga melebarkan produk kartunya menjadi platinum karena pangsa pasar
platinum di perbankan syariah sangat luas. Indikatornya, menurut Sukatmo, adalah
pengajian di kawasan elite, seperti Pondok Indah, Menteng, dan Kemang, tarawih di
hotel berbintang lima, serta para jemaah haji ONH plus yang dianggap menjadi
pangsa pasar potensial dari kartu kredit platinum.Lapisan masyarakat inilah yang
dibidik menjadi nasabah pemegang kartu BII Syariah Card Platinum. Walaupun
terbatas, segmen kartu platinum ini memiliki daya beli yang sangat tinggi daripada
segmen kartu silver atau gold. Pagu kredit yang diberikan kepada para pemegang
kartu platinum ini sekitar 40 persen dari pendapatan dengan kisaran pagu Rp 8 juta
hingga Rp 50 juta.




    Contoh contoh form penawaran kartu kredit
1.Bank Niaga :

1.1.Form :




1.2.Rekaman Wawancara dengan Sales Manager Bank Niaga (di CD)
2.Bank International Indonesia

2.1.Form :
               DAFTAR PUSTAKA

1.Rachmat,Budi;ANJAK PIUTANG,SOLUSI CASH FLOW
PROBLEM;Jakarta;2003;PT Gramedia Pustaka Utama

2.Rachmat,Budi;MULTI FINANCE;Jakarta;2002;CV
NOVINDO PUSTAKA MANDIRI

3.WWW.Tazkiaonline.com

4.WWW.DPLJKEU.com

5.WWW.SyariahMandiri.com

6.WWW.simas.com
LAMPIRAN LAMPIRAN

								
To top