PENYUSUNAN SPM RS by nandar_faiz1

VIEWS: 1,875 PAGES: 75

									   Workshop/Pelatihan
       Penyusunan
Standar Pelayanan Minimal
         PMPK UGM
                            Pengantar
   Tujuan:
       Pemahaman ttg dokumen standar pelayanan minimal RSUD sebagai salah
        satu persyaratan BLUD
       Meningkatkan kemampuan untuk menyusun dan mengembangkan
        standar pelayanan minimal
   Output: peserta workshop mampu menyusun SPM RS
   Pokok bahasan:
       Pengertian standar, pengertian SPM,
       Latar belakang SPM RS
       Metoda penyusunan SPM
       Identifikasi indikator SPM
       Spesifikasi indikator SPM
       Penetapan SPM
       Plan of action
Rumahsakit sebagai
BLUD harus mampu
   menunjukkan
akuntabilitas sebagai
 lembaga pelayanan
      publik
    SPM sebagai wujud
       akuntabilitas
            dan
janji rumahsakit terhadap
  kinerja pelayanan yang
        disediakan
 Dalam kehidupan sehari-hari, tiap
          orang selalu
 dihadapkan pada aturan, norma,
standar, ukuran yang harus dipenuhi
                Standar minimal
   Bangun pukul berapa ?
   Berangkat ke kantor pukul berapa ?
   Pakaian yang akan dipakai ke kantor seperti apa ?
   Make up untuk ke kantor bagaimana ?
   Tata rambut bagaimana ? Cukup disisir biasa, atau yang
    bagaimana ?
   Mengendarai mobil dengan kecepatan berapa ? Mobil
    yang mana yang akan dipakai ? Direktur standar
    minimal mobilnya seperti apa ? Dokter spesialis seperti
    apa ?
   Route yang akan ditempuh, route yang mana
   Seks
               Latar belakang
   tiga sudut pandang:
     peraturan perundangan,
     pelayanan kesehatan dan pelayanan rumah sakit
      sebagai pelayanan publik yang harus dapat
      memuaskan pelanggan (kepentingan pelanggan), dan
     perubahan kelembagaan organisasi rumah sakit
      menjadi badan layanan umum (kepentingan
      organisasi)
 Standar dalam
Pelayanan publik
         Sub pokok bahasan
1.   Pengertian standar pelayanan
     kesehatan
2.   Latar belakang mengapa
     diperlukan SPM
                Definisi
 Oxford   dictionary:
  Standar  adalah tingkat keprimaan, dan
   digunakan sebagai dasar perbandingan
  Standar adalah tingkat minimum yang
   jika dicapai masyarakat kemungkinan
   besar akan puas
  Standar dikenal sebagai model untuk
   dicontoh
          Definisi standar
 Donabedian:
   Variasi yang dapat diterima dari suatu
   norma atau kriteria
  Kriteria yang ditetapkan dan digunakan
   untuk mebandingkan aspek-aspek
   pelayanan; atau
  norma yang digunakan untuk menilai
   kinerja pelayanan
           Definisi standar
 Katz   & Green:
   Pernyataan   tertulis tentang harapan
    spesifik
   Standar dibedakan dalam tiga domain:
    standar tata kelola, standar praktik,
    and standar pelayanan
            Definisi standar
 Meissenheimer:
  Ukuran   baku terhadap kuantitas, kualitas,
   nilai/manfaat,
  Tingkat kinerja yang diharapkan atau
   disepakati bersama
  Batasan yang dapat diterima akan adanya
   variasi terhadap norma atau kriteria
             Definisi standar
   WHO:
     Kaji banding (benchmark) terhadap
      pencapaian yang didasarkan pada tingkat
      terbaik yang diinginkan
     Standar menjadi model untuk dicontoh
      dan dapat digunakan sebagai dasar untuk
      melakukan pembandingan
                 Definisi standar
                  (PP 102/2000)
   Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang
    dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun
    berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait
    dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan,
    keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan
    ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman,
    perkembangan masa kini dan masa yang akan datang
    untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
   Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan,
    menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan
    secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.
        Definisi standar
 (Penjelasan pasal 53 ayat 2 UU
            23/1992)

 Standar profesi adalah pedoman
 yang harus dipergunakan sebagai
 petunjuk dalam menjalankan
 profesi secara baik
            PP 65/2005
 Standarpelayanan minimal yang selanjutnya
 disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis
 dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
 urusan wajib daerah yang berhak diperoleh
 setiap warga secara minimal
      KepMenKes 1457/2003
 Ketentuan   umum:
   SPM  bidang kesehatan di
   Kabupaten/kota adalah tolok ukur
   kinerja pelayanan kesehatan yang
   diselenggarakan Kabupaten/kota
Dimana kata “standar”
 ada dalam peraturan
    perundangan
   yang berkait dg
      kesehatan
   UU No 23/1992 (Undang Undang Kesehatan) Pasal 53
    ayat 2
   Terdapat pada UUPK No 29/2004 Ps 44 & Ps 51
   Terdapat pada PP 102/2000 Standar nasional
   PP 23/2005 : Pengelolaan keuangan BLU
   PP 65/2005 : Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM
   KepMenKes NOMOR 1457/MENKES/SK/X/2003
    TENTANG
    STANDAR PELAYANAN MINIMAL
    BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
    MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
   KepMenKes 228/2002: STANDAR PELAYANAN
    MINIMAL RUMAHSAKIT ***)
    Kerancuan pengertian standar
   Standar diartikan sebagai kewenangan wajib
   Standar diartikan sebagai batasan nilai yang harus
    dicapai
   Standar diartikan sebagai tolok ukur (indikator)
   Standar diartikan sebagai prosedur
   Standar diartikan sebagai persyaratan (requirement)
   Standar diartikan sebagai standar teknis (practice
    guidelines)
   Masalah ? Tidak masalah ! Yang penting konsistensi
    dalam penggunaan istilah.
Manfaat standar dalam pelayanan

   Mengurangi variasi proses (Schroeder, 1994)
   Keamanan/keselamatan klien (client safety)
    dan petugas penyedia pelayanan: (Moss &
    Barrach, 2002; Reason, 2002)
   Persyaratan profesi (Schroeder, 1994)
   Dasar untuk mengukur mutu dan kinerja
    (Schroeder, 1994).
Standar pelayanan
    minimal
Sudah bermutukah pelayanan
     yang kita berikan ?
 Apakah pelayanan yang kita
    berikan akuntabel ?
       Dapatkah kita
     membuktikannnya ?
   Mengapa dokter/bidan mengukur berat badan bayi
    secara reguler ?
   Mengapa pengemudi memeriksa kecepatan laju
    kendaraan ?
   Mengapa pilot memeriksa sudut kemiringan pesawat
    pada waktu take off dan landing ?
   Mengapa pelari maraton mengukur waktu pencapaian
    lari untuk jarak 1.5 mile ?
   Mengapa petugas meteorologi mengukur kecepatan
    angin ?
            Mengapa diperlukan indikator
                     kinerja ?
    Menilai apakah ada jaminan
     keamanan/keselamatan klien? Mengenal bahaya
     potensial yang dapat berakibat pada keselamatan
     klien ?
    Tanda adanya masalah ?
    Menilai apakah proses sesuai standar ?
    Menilai keberhasilan ?
    Agar tidak melanggar aturan ?
    Mencari peluang perbaikan ?
    Menilai apa dampak dari suatu intervensi ?
    Untuk membandingkan (benchmarking) ?
    Tiap-tiap indikator mempunyai tujuan
    Akuntabilitas
    To replace intuition by fact
    Wettstein, T., Kueng, P., A Maturity Model for Performance Measurement Systems, at www.measure.ch/docs/wetkue2002.pdf
  Apakah SPM dapat
menjawab pertanyaan tsb
         ???
        Pengertian indikator (ACHS)

   Ukuran objektif terhadap proses
    (manajemen) dan hasil pelayanan klinis
    (baik kuantitatif maupun kualitatif)
   Sebagai ukuran manajemen pelayanan dan
    luaran pelayanan
   Tanda yang menyadarkan organisasi akan
    adanya masalah yang mungkin terjadi
   Sebagai alat ukur untuk membandingkan
    dalam proses benchmarking
   Apa yang dimaksud dengan
kinerja (mutu) atau performance ?

  Kinerja   adalah proses yang
   dilakukan dan hasil yang
   dicapai oleh suatu organisasi
   dalam menyediakan jasa
   pelayanan atau produk kepada
   pelanggan (Fitzpatrick, 1994)
      Latar belakang
      diperlukan SPM
-   Tinjauan dari peraturan yang terkait dengan otonomi daerah
                  dan akuntabilitas pelayanan publik
              - Tinjauan dari sudut pandang pelanggan
                      - Sebagai persyaratan BLU
    - Sebagai alat kajibanding antar organisasi pelayanan publik
   Tinjauan dari sudut pandang peraturan
               perundangan
     UU 22/99                                            Instruksi Presiden
                Pemerintahan Daerah
                                                         No 5/2004
                 UU 32/2004, UU 33/2004                  Percepatan Pembrtsn
                 Perpu 3/2005                            Korupsi

                             Otonomi
                             daerah                                KepMenPan
                                                   akuntabilitas   28/2004
                PP 8/2003                                          Akuntabilitas
                PP 38 & 41/2007       Kewenangan                   Pelay. publik
        Pedoman organisasi               wajib
                                                          Standar
PP 84/2000    Perangkat Daerah                                              Permen
                                                         Pelayanan
                                               pedoman    Minimal           Dagri
                                      PP 65/2005                            6/2007
                            KepMenKes 1747/
                            2000: Bid. Kes  KepMenKes          KepMenKes 228/
                                            1457/2003          2002: RS
        Tinjauan dari sudut pandang
                 customer

                                                    Pelanggan

                               Indikator kinerja
                                  dan target          Mutu
Proses Penyediaan Layanan        pencapaian
    S–P–O                     yg sesuai standar
                                                    Kepuasan
                                     dan           Keselamatan
                                   harapan
    variasi proses
    ketidak mampuan proses
    kegagalan proses                               Kebutuhan, harapan,
                             QMS                   Persyaratan pelanggan
              Tinjauan dari sudut pandang
                   kelembagaan BLU
          PP 23/
           2005


Pengelolaan               Lembaga pelayanan
               UU No 1/
Keuangan                        sebagai
                2004
BLU                       Badan layanan umum

        Perbendaharaan
        Negara
                                     Akuntabilitas


                                                       Indikator
                                                           &
                                                     Tatget kinerja
SPM dapat digunakan
  sebagai sarana kaji
banding antar lembaga
      pelayanan
 Akses thd pelayanan

     Keefektifan

      Efisiensi

     Keamanan

Kesinambungan layanan

  Kompetensi tehnis     Dimensi Mutu

    Kenyamanan

 Hub. Antar manusia
    Pasal 1 butir 23 UU No 1/2004
   BLU dibentuk dg tujuan meningkatkan pelayanan
    kepada masyarakat dalam rangka memajukan
    kesejahteraan umum
   Fleksibilitas pengelolaan keuangan
   Prinsip ekonomi dan produktivitas
   Praktik bisnis yang sehat
   Tidak mencari keuntungan
   Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi
    produktivitas ala korporasi
   Pendapatan dapat digunakan secara langsung
   Bukan sebagai subjek pajak
             SPM pada PP 23/2005
   Pasal 1 butir 10: Rencana bisnis dan anggaran (RBA)
    memuat target kinerja
   Pasal 1 butir 11: SPM adalah spesifikasi teknis tentang
    tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU
    kepada masyarakat
   Pasal 4 butir 4: Persyaratan administratif BLU:
       a. pernyatan kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan
       b. pola tata kelola
       c. rencana strategis bisnis
       d. laporan keuangan pokok
       e. standar pelayanan minimum
       f. laporan audit terakhir
SPM pada PP 23/2005 (lanjutan)
   Bab IV Ps 8 butir 1,2,3, perhatikan butir 3: SPM harus
    mempertimbangkan:
       Kualitas layanan
       Pemerataan dan kesetaraan layanan
       Biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan
   Pasal 10 butir 3 : RBA disusun berbasis kinerja
   Pasal 11 butir 2 : RBA disertai dengan usulan standar
    pelayanan minimum dan biaya dari keluaran yang akan
    dihasilkan
   Pasat 28 butir 1`: Pimpinan BLU bertanggung jawab
    terhadap kinerja operasional BLU sesuai dengan tolok
    ukur yang ditetapkan dalam RBA
             PP 23 tahun 2005
   Standar layanan BLU semestinya memenuhi
    persyaratan SMART:
     Specific        : fokus pada jenis layanan
     Measurable      : dapat diukur
     Achievable      : dapat dicapai
     Reliable        : relevan dan dapat diandalkan
     Time specific   : ada batasan waktu
     PP 65 / 2005 tentang pedomam
    penyusunan dan penerapan SPM
   Pasal 1 Ketentuan umum:
       6: Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM
        adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
        merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap
        warga secara minimal
       7: Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan
        kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran
        sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM
        tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat
        pelayanan
       8: Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang
        mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
        masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
        pemerintahan
                  PP 65/2005
   Pasal 4:
   Ayat 3: Dalam penyusunan SPM yang dimaksud
    pada ayat (1) ditetapkan jenis pelayanan dasar,
    indikator SPM, dan batas waktu pencapaian
    SPM
      Sifat SPM (PP 65/2005, ps 3)
   Disusun sebagai alat pemerintah dan pemda untuk menjamin
    akses dan mutu
   Sederhana
   Konkrit
   Mudah diukur
   Terbuka
   Terjangkau
   Dapat dipertanggungjawabkan
   Mempunyai batas waktu pencapaian
   Disesuaikan perkembangan kebutuha, prioritas, kemampuan
    keuangan, kemampuan kelembagaan, dan kemampuan personil
            SPM RS (contoh)
       KepMenKes No 228 tahun 2002
SPM RS adalah standar penyelenggaraan:
 Pelayanan medik
 Pelayanan penunjang
 Pelayanan keperawatan
 Manajemen rumah sakit
      Manajemen Sumberdaya Manusia
      Manajemen Keuangan
      Manajemen Sistem Informasi Rumah Sakit
      Sarana prasarana
      Mutu Pelayanan
          Masyarakat
          Standar Pelayanan
              Minimum


Standar            Standar              Standar
 Teknis            Teknis                Teknis


              Fasilitas dan peralatan
             Kebijakan dan manajemen
Rencana Strategik
    lembaga




Indikator kinerja   Ketersediaan   SPM
    lembaga             data




  Standar teknis
     lembaga
              SPM                   tahun 2006
        Pelayanan               Indikator                    Target
                                                          (threshold)


Medik

Penunjang

Keperawatan

Manajemen

Pelayanan gakin


        Specific, Measurable,   Achievable,   Reliable,    Time specific
Pelayanan   Indikator   Standar/Target
Pertimbangan dalam memilih indikator yang
 prioritas untuk menilai kinerja pelayanan


   Diwajibkan/dipersyaratkan oleh peraturan perundangan
   Dipersyaratkan oleh pemilik (pertanggung jawaban)
   Ketersediaan data
   Berisiko tinggi, berbiaya tinggi, berjumlah besar, dan
    cenderung bermasalah
   Konsensus
   Dipersyaratkan oleh customer
         Cara menyusun indikator
   Ada kejelasan tujuan dan latar belakang dari tiap-tiap indikator,
    mengapa indikator tersebut penting dan dapat menunjukkan
    tingkat kinerja organisasi/bagian/unit kerja
   Kejelasan terminologi yang digunakan
   Kapan pengumpulan data (kapan indikator harus di update),
    kapan harus dianalisis, cara analisis, dan interpertasinya
   Numerator dan denominator
   Threshold (target)
   Dari mana data diperoleh (sistem informasi untuk mendukung
    perolehan data)
        Langkah penyusunan indikator
                  kinerja
   Menciptakan lingkungan yang menyadari perlunya
    mengukur kinerja:
       Memahami konteks/latar belakang penyusunan indikator (apa
        yang ingin dikerjakan, mengapa, bagaimana, sebaik apa, dan
        problem apa yang mungkin dijumpai)
       Kejelasan tujuan penyusunan indikator
       Identifikasi pendukung dan penghambat dan bagaimana
        mengatasinya
       Membentuk tim penyusun
       Pelajari sistem mutu yang ada
       Tentukan sumber informasi yang dibutuhkan untuk
        menyusun indikator
       Workshop untuk mendapat dukungan dari pihak terkait
   Penyusunan indikator:
       Review indikator-indikator yang ada dari literatur maupun
        dari Departemen tkenis
       Review indikator-indikator yang selama ini digunakan
       Identifikasi unit-unit terkait
       Identifikasi indikator-indikator yang dapat dimonitor
       Susun indikator
       Tetapkan metoda pengumpulan data dan sumber informasi
       Tentukan metoda analisis
       Sosialisasi
       Tetapkan cara pelaporan indikator
   Penerapan indikator:
       Monitor proses pengumpulan data
       Monitor analisis terhadap indikator dan pelaporannya
       Monitor penggunaan hasil analisis indikator
       Hitung biaya implementasi
   Review:
       Kaji ulang terhadap indikator, cara pengumpulan data, analisis
        dan hasil analisis, pemanfaatan indikator untuk perbaikan,
        tindak lanjut perbaikan
       Perbaikan/penambahan/pengurangan indikator
   Evaluasi dan ongoing monitoring
            Cara menetapkan threshold
                         (Katz & Green, 1997)
   Sentinel event (kejadian luar biasa, a serious, undesirable, and
    often avoidable process or outcome) indicator: target = 0,
    misalnya pembedahan pada sisi yang salah
   Rate based indicator:
        Kumpulkan data untuk periode waktu tertentu
        Hitung mean dan standard deviasi
        Tetapkan simpangan yang bisa diterima
        Ingat rate-based indicator tidak pernah 100 %
   Rujukan (referensi) sebagai konsensus nasional atau konsensus
    profesi
   Jika rate based indicator belum dapat ditentukan, dapat
    ditetapkan threshold secara konsensus pada tahun pertama.
   Adakalanya threshold tidak dapat ditetapkan, penilaian terhadap
    indikator berdasarkan trend naik atau turun.
Contoh:

          Pelayanan           Indikator                Target minimal



Medik:
                      Pembedahan pada sisi yang   0%
                      salah
                      Angka infeksi paska bedah   5%
                      Respons time rata-rata      10 menit
                      pelayanan IGD


Penunjang             Penyelesaian foto rontgen   6 jam
                      plain foto biasa
                      Penyelsaian foto rontgen    30 menit
                      plain foto cito
Keperawatan           ALOS                        4 hari


Gakin                 Jumlah gakin dirawat di     40 orang
                      kelas tiga per bulan
                                      Format SPM
No   Jenis       Indikator   Rasionaslisasi   Numerator   Denominator   Target       Target   Dimensi   Keterangan
     Pelayanan                                                          Pencapaian   Waktu    mutu      / rujukan
                                          Format SPM
No   Jenis   Indikato   Tujuan      Rasionaslisasi   Numerat   Denomin   Target      Target     Dimensi   Sumber    Keteranga
     Pelay   r                                       or        ator      Pencapaia   Waktu      mutu      data      n/ rujukan
     anan                                                                n
     Diisi   Diisi      Diisi       Diisi alasan     Pembila   Penyeb    Target      Kapan      Diisi     Diisi     Diisi
     jenis   nama       dengan      mengapa          ng        ut        yang        target     dengan    sumber    dengan
     pela    indikat    tujuan      indikator                            ingin       tsb akan   (dimen    data      refenrens
     yana    or         indikator   tsb perlu                            dicapai     dicapai    si        untuk     i yang
     n                  tsb         diambil                                                     mutu      mengisi   digunaka
                        diambil                                                                 yang      pembila   n untuk
                        untuk                                                                   terkait   n/peny    menyusu
                        menunju                                                                 dg        ebut      n
                        kkan apa                                                                indikat             indikator
                        ?                                                                       or tsb
Indikator


Dimensi mutu


Tujuan indikator


Rationalisasi


Definisi terminologi yang
digunakan

Frekuensi updating data
(pengumpulan data)

Periode dilakukan analisis


Numerator (pembilang)


Denominator (penyebut)


Standar pencapaian
(threshold/target)
Sumber data numerator dan
denominator
Indikator                    Diisi dengan judul indikator


Dimensi mutu                 Diisi dengan dimensi mutu yang mana yang terkait dengan indikator tsb


Tujuan indikator             Diisi dengan apa yang ingin ditunjukkan dengan indikatr tsb (apa maksud dari
                             penggunaan indikator tersebut); untuk memberi petunjuk/tanda bahwa…….

Rationalisasi                Diisi dengan latar belakang dan alasan mengapa indikator tsb perlu diambil
                             sebagai alat pengukuran kinerja

Definisi terminologi yang    Jika ada istilah yang perlu dijelaskan, maka didefinisikan pada kolom ini
digunakan

Frekuensi updating data      Diisi dengan kapan pengumpulan data harus dilakukan apakah tiap hari, seminggu
(pengumpulan data)           sekali, tiap bulan sekali, atau tiap tiga bulan sekali

Periode dilakukan analisis   Diisi dengan kapan indikator tsb dianalisis untuk kemudian dilaporkan dan
                             difeedback pada unit terkait

Numerator (pembilang)        Pembilang dari indikator tersebut


Denominator (penyebut)       Pembagi dari indikator tersebut


Standar pencapaian           Diisi dengan target yang harus dicapai
(threshold/target)
Sumber data numerator dan    Diisi dengan dari mana data dapat diperoleh, apakah dari survei, dari data rekam
denominator                  medik, dari register, dsb
Indikator


Dimensi mutu


Tujuan indikator


Rationalisasi


Definisi terminologi yang
digunakan

Frekuensi updating data
(pengumpulan data)

Periode dilakukan analisis


Numerator (pembilang)


Denominator (penyebut)


Standar pencapaian
(threshold/target)
Sumber data numerator dan
denominator
                          Kesimpulan
   Standar pelayanan minimal yang mempunyai dua elemen pokok,
    yaitu:
       indikator kinerja
       dan target (threshold) yang harus dicapai perlu disusun dalam
        penyelenggaraan pelayanan kesehatan (baik pelayanan dasar maupun
        rujukan)
   Standar pelayanan minimal perlu disusun dengan tiga alasan,
    yaitu:
       a. peraturan perundang menghendaki demi menjamin akuntabilitas
        pelayanan publik,
       b. pasien sebagai fokus pelayanan membutuhkan dan menghendaki
        pelayanan yang berkualitas, memuaskan, dan dapat dijamin memberikan
        keamanan, dan
       c. untuk menjadi badan layanan umum, rumah sakit harus dapat
        menunjukkan akuntabilitas kinerjanya dengan ditetapkannya indikator dan
        target pencapaian tiap indikator kinerja.
Tanya jawab
                  Tugas diskusi
   1. Jenis-jenis pelayanan wajib yang harus disediakan
    oleh organisasi saudara, indikator, dan standar
    pencapaian yang diinginkan
   2. Susun SPM untuk masing-masing jenis pelayanan
    dasar tersebut dengan format yang disediakan
   3. Presentasi hasil diskusi
   4. Perbaikan
   5. Kesepakatan jenis pelayanan, indikator, dan target
    serta waktu pencapaian.
Contoh:

 No   Jenis pelayanan   Indikator   Standar
 1




 2
Indikator                    Diisi dengan judul indikator

Dimensi mutu                 Diisi dengan dimensi mutu yang mana yang terkait dengan indikator tsb

Tujuan indikator             Diisi dengan apa yang ingin ditunjukkan dengan indikatr tsb (apa maksud dari
                             penggunaan indikator tersebut); untuk memberi petunjuk/tanda bahwa…….

Rationalisasi                Diisi dengan latar belakang dan alasan mengapa indikator tsb perlu diambil sebagai
                             alat pengukuran kinerja

Definisi terminologi yang    Jika ada istilah yang perlu dijelaskan, maka didefinisikan pada kolom ini
digunakan
Frekuensi updating data      Diisi dengan kapan pengumpulan data harus dilakukan apakah tiap hari, seminggu
                             sekali, tiap bulan sekali, atau tiap tiga bulan sekali
(pengumpulan data)
Periode dilakukan analisis   Diisi dengan kapan indikator tsb dianalisis untuk kemudian dilaporkan dan
                             difeedback pada unit terkait

Numerator (pembilang)        Pembilang dari indikator tersebut


Denominator (penyebut)       Pembagi dari indikator tersebut

Standar pencapaian           Diisi dengan target yang harus dicapai

(threshold/target)
Sumber data numerator dan    Diisi dengan dari mana data dapat diperoleh, apakah dari survei, dari data rekam
                             medik, dari register, dsb
denominator
Penanggung jawab             Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menganalisis
                             data indikator
pengumpulan data
Rencana tindak lanjut
 Tidak berhenti pada SPM, tetapi lebih
   lanjut perlu disusun standar teknis
        untuk mencapai SPM tsb
References
   Bapelkes Gombong (2000), Laporan Evaluasi Pasca Pelatihan Jaminan Mutu, Gombong.
   Katz, J.M., Green, E.,(1997) Managing Quality: A Guide to System-Wide Performance
              Management in Health Care, 2nd ed, Mosby, St Louis: 24-32
   Meisenheimer, C.G., (1997) Improving Quality: A guide to Effective Programs, 2nd ed, Aspen,
              Maryland:33-44.
   Mohr, J.J., Batalden, P.B., (2002), Improving Safety on the front lines: the role of clinical
              microsystems, Qual Saf Health Care: 11:45-50.
   Morris, A.H., Decision support and safety of clinical environment, Qual Saf Health Care. 11:69-
             75.
   Moss, F., Barach, P., (2002), Quality and Safety in Health Care: a time of transition,
              Qual Saf Health Care, 11:1.
   NHMRC (National Health and Medical Research Council), 1998, A guide to development,
              implementation, and evaluation of clinical practice guidelines, Canberra.
   Pusdiklat DepKes RI, (1996) Modul Pelatihan Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar di
              Puskesmas, Jakarta
   Reason, J., Combating omission errors through task analysis and good reminders,
             Qual Saf Health Care, 11:40-44.
   Schroeder, P., (1994), Improving Quality and Performance: Concepts, Programs, and
              Technioques, Mosby, St Louis: 9-11
   Swage, T., (2000), Clinical Governance in Health Care Practice, Butterworth Heinemann,
              Oxford: 197.
   WHO, Division of Strengthening of Health Services District Health System, The Contemporary
              use of Standards in Health Care, 1993.
                    UU 23/1992
   Pasal 53 ayat 2
       Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya
        berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan
        menghormati hak pasien
             UU No 8/99 Perlindungan
                konsumen pasal 5
   Hak Konsumen adalah :
   a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
   b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut
    sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
   c. hak atas informasdi yang benar, jelas, dan jujur mengani kondisi dan jaminan barang dan/atau
    jasa;
    DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
   d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
   e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlinndungan, dan upaya penyelesaian sengketa
    perlindungan konsumen secara patut;
   f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
   g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
   h. hak untuk mendapatkannkompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau
    jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
   i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
          UU Perlindungan konsumen
                    Pasal 7
   Kewajiban pelaku usaha adalah :
   a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
   b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
    barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan
    pemeliharaan;
   c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
    diskriminatif;
   d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
    berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
   e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang
    dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat
    dan/atau yang diperdagangkan;
   f. memberi komppensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
    pengguunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
   g. memberi konpensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa
    yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
       UU Perlindungan konsumen
   PERBUATAN YANG DILARANG
    BAGI PELAKU USAHA
   Pasal 8
   (1). Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
   a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan
    perundang-undangan;
   b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto , dan jumlah dalam hitungan sebagaimana
    yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
   c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang
    sebenarnya;
   d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan
    dalam label , etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan
    tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
   f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau
    DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
    promosi penjualan barang danm/atau jasa tersebut;
   g. tidak mencvantumkan tanggal kadaluawarsa atau jangka waktu penggunaan/-pemanfaatan yang
    paling baik atas barang tertentu;
   h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan ”halal” yang
    dicantumkandalam label;
   i. tidak memasang label atau membuat penjelsan barang yang memuat nama barang,ukuran,
    berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan,akibat sampingan, nama
    dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
    penggunaan yang menurut ketenttuan harus di pasang/dibuat;
   j. tidak mencantumkan infdormasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia
    sesuai dengan ketentguan perundang-undangan yang berlaku.
    UUPK Pasal 44: Standar Pelayanan
   1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan
    praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan
    kedokteran atau kedokteran gigi
   Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
    dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan
    kesehatan
   Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi
    sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur
    dengan peraturan menteri
               UUPK Pasal 49
   1. Setiap dokter atau dokter gigi dalam
    melaksanakan praktik kedokteran atau
    kedokteran gigi wajib menyelenggarakan kendali
    mutu dan kendali biaya
   2. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan
    sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat
    diselenggarakan audit medis
               UUPK Pasal 51
   Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan
    praktik kedokteran mempunyai kewajibab:
   a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan
    standar profesi dan standar prosedur operasional
    serta kebutuhan medis pasien
   e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti
    perkembangan ilmu kedokteran dan kedokteran
    gigi
 Sambil berdiskusi
dipersilahkan untuk
     menikmati
   coffee & snack
             Bahan perenungan
   Bagaimana rasionalisasi untuk tiap indikator
   Bagaimana rumus (formula):
     Pembilang (numerator)
     Penyebut (denominator)

   Definisi operasional untuk istilah-istilah tertentu
    yang digunakan
   Target

								
To top