Docstoc

PENGATURAN KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN DITINJAU DARI SUDUT HUKUM LINGKUNGAN

Document Sample
PENGATURAN KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN   DITINJAU DARI SUDUT HUKUM LINGKUNGAN Powered By Docstoc
					          PENGATURAN KEBIJAKAN SEKTOR PERTAMBANGAN
             DITINJAU DARI SUDUT HUKUM LINGKUNGAN


Penulis

Nama                : Merza Rahma Wati

NPM                 : 1020011003

Program Studi       : Magister Ilmu Lingkungan




Mata Kuliah : Hukum Lingkungan

Dosen         : Muhammad Akib, S.H., M.H.




           PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
                   FAKULTAS PASCASARJANA
                    UNIVERSITAS LAMPUNG
                      BANDAR LAMPUNG
                            2010
                           KATA PENGANTAR



Makalah ini berjudul “ Pengaturan Kebijakan Sektor Pertambangan Ditinjau

dari Sudut Hukum Lingkungan “ dimaksudkan untuk memenuhi Tugas Akhir

dan evaluasi yang diwajibkan bagi setiap Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan

yang telah mengikuti mata kuliah Kebijakan dan Hukum Lingkungan.


Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih terdapat

kekurangan dan kelemahan untuk itu penulis bersedia menerima semua kritik,

saran serta masukan-masukan untuk kesempurnaan makalah ini.


Sebagai penutup penulis mengharapkan agar makalah ini dapat berguna bagi

penulis khususnya dan para pembaca terlebih kepada praktisi di bidang hukum

dan lingkungan hidup.




                                         Bandar Lampung, 14 Januari 2011
                                         Penulis,




                                         Merza Rahma Wati
                                         NPM : 1020011003
                          BAB I. PENDAHULUAN



I.1. Latar Belakang


Pembangunan yang dilakukan semua bertujuan        untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakatnya. Kualitas hidup manusia ditentukan oleh tingkat pemenuhan

kebutuhan yang paling utama bagi manusia, yang disebut kebutuhan dasar.

Kebutuhan dasar merupakan berbagai keperluan manusia untuk kelangsungan

hidupnya. Kebutuhan dasar ini tidak statis, tetapi bersifat dinamis dan

berkembang sesuai dengan tingkat peradaban dan kesejahteraan manusia (Manik,

2003).


Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya rekayasa untuk mencapai

suatu tujuan tertentu. Pembangunan suatu negara lainnya merupakan rekayasa di

bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya, agar mampu mencapai suatu tahapan

tujuan yang telah dicita-citakan suatu Negara. Pengaturan berwawasan lingkungan

diharapkan dilakukan sejak awal perencanaan dan pemanfaatan sumber daya,

khususnya setelah melakukan pertimbangan faktor-faktor lingkungan. Ini artinya

pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor sumber daya

secara bijaksana, dimana pembangunan harus berkesinambungan dan mampu

meningkatkan kualitas hidup dari generasi ke generasi (Salim, 1986 dalam

Wahyono, 2000).
Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan

pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak yang tidak terduga terhadap

lingkungan alam dan lingkungan sosial (Makarim, 2003 dalam Mutiari, 2005).

Salah satu sektor yang mendukung pembangunan adalah pertambangan.


Pertambangan merupakan industri tertua kedua setelah pertanian. Proyek-proyek

industri pertambangan diharapkan dapat menjadi kutub pertumbuhan atau growth

pole bagi daerah sekitarnya. Asumsi dibalik ini adalah harapan bahwa akan terjadi

efek penetesan dalam pertumbuhan ekonomi dari proyek industri pertambangan.

Ketergantungan masyarakat primitif akan hasil-hasil penggalian bahan tambang

telah lama diketahui. Sejak tahun 1970-an, pengembangan industri pertambangan

di Indonesia meningkat dengan cepat, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri maupun ekspor. Berbagai komoditi digarap mulai dari pertambangan

minyak dan gas bumi, batubara, timah, emas dan perak. Juga bahan galian seperti

pasir, batu, batu gamping, bahkan tidak hanya pertambangan mineral saja yang

meningkat tetapi juga diikuti dengan pertumbuhan industri pengolahan dan

pembuatan barang jadi (Wahyono, 2000).


Pertumbuhan industri pertambangan ini sudah tentu menimbulkan masalah

lingkungan hidup. Dampak lingkungan dari kegiatan penambangan antara satu

komoditi dengan komoditi lain berbeda. Barang tambang atau mineral memiliki

ciri penyebaran yang tidak merata. Bahan galian ini dapat dijumpai dipuncak

gunung, di hutan primer, di tepi pantai atau di tengah pemukiman kota. Ciri lain

dari tambang adalah tidak dapat diperbarui (non renewable). Dampak dan
pengelolaan lingkungan yang ditimbulkan tentu saja tidak sama dengan sumber

daya yang diperbarui (renewable), misalnya hutan (Wahyono, 2000).


Begitu banyaknya jenis bahan galian yang dapat ditambang, maka berarti beragam

pula dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup. Beragamnya jenis

bahan galian jelas akan mempersulit penentuan baku mutu lingkungan, terutama

yang berkenaan dengan penentuan ambang batas buangan dari setiap jenis bahan

galian. Ini berarti potensi pencemaran yang ditimbulkan bahan-bahan galian juga

berbeda (Wahyono, 2000).


Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode

beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber

pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional

maupun internasional, karena dapat dikatakan Ia sebagai kekuatan yang mendesak

untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan

sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri

(Azar, 2007).


Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengekslorasi sumber daya

alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga         menyebabkan

memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai               masalah.

Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap

lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup (Azhar, 2003).
Masalah lingkungan tidak selesai dengan memberlakukan Undang-Undang dan

komitmen untuk melaksanakannya. Penataan suatu Undang-Undang yang

mengandung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan (uitvoering atau

implementation) dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan (regulatory

chain) pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan,

Pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan

lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan

tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat (Azhar, 2003).


Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup mendasari kebijaksanaan lingkungan di Indonesia, karena

Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya

merupakan instrumen kebijaksanaan.


Instrumen kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting

hukum bagi penyelesaian masalah lingkungan. Instrumen hukum kebijaksanaan

lingkungan (juridische milieubeleidsinstrumenten) ditetapkan oleh pemerintah

melalui berbagai sarana yang bersifat pencegahan, atau setidak-tidaknya

pemulihan, sampai tahap normal kualitas lingkungan (Azhar, 2003).



Makalah ini mencoba membahas bagaimana pengaturan kebijakan pada sektor

pertambangan ditinjau daru sudut hukum lingkungan.
I.2. Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada sub bab di atas, maka

rumusan makalah yang akan dikaji antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kebijakan sektor pertambangan ditinjau dari sudut

  hukum lingkungan.

2. Bagaimanakah penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di sektor

  pertambangan.
                           BAB II. PEMBAHASAN


2.1. Sektor Pertambangan sebagai Sumber Daya Alam Tidak Terbarukan


Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas SDM, SDA hayati,

SDA nonhayati, dan SD buatan. Sumber daya (resources) adalah sumber

persediaan, baik sebagai cadangan maupun yang baru. Dari sudut pandang

ekonomi sumber daya merupakan suatu input dalam suatu proses produksi.

sumber daya juga diartikan sebagai suatu atribut atau unsur dari lingkungan, yang

menurut anggapan manusia mempunyai nilai dalam jangka waktu tertentu, yang

ditentukan oleh keadaan sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan kelembagaan

(Manik, 2003).


Berdasarkan kemungkinan pemulihannya, sumber daya alam, dibedakan menjadi

tiga, yaitu :

1.   Sumber daya alam dapat dipulihkan atau diperbaharui (renewable).

     Kerusakan sumber daya ini dapat dipulihkan, baik secara alami, apabila daya

     ini dapat dipulihkan, baik secara alami maupun oleh manusia. Kerusakan

     dapat pulih secara alami, apabila daya lenting lingkungan sama dengan atau

     lebih besar dari pada tingkat kerusakan yang terjadi. Keberhasilan pemulihan

     kerusakan sumber daya alam lebih banyak ditentukan oleh manusia melalui

     pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Contoh sumber daya alam dapat
     dipulihkan    atau diperbaharui adalah tanah, air, hutan, padang rumput,

     populasi satwa, dan ikan.

2.   Sumber daya alam tidak dapat dipulihkan atau diperbaharui (nonrenewable).

     Pemanfaatan sumber ini terjadi hanya sekali, tidak dapat berulang-ulang.

     Artinya, sekali digunakan langsung habis, tidak dapat dipulihkan atau

     diperbaharui lagi. Dengan kondisi ini, pemanfaatannya harus dilakukan

     seefisien mungkin karena persediaannya di alam terbatas Contoh : sector

     pertambangan batubara, minyak bumi, gas alam, besi, bauksit, emas, dan

     bahan tambang lainnya.

3.   Sumber daya alam yang tidak akan habis (continuous resources). Sumber

     daya ini tidak pernah habis, walaupun digunakan terus menerus. Sumber daya

     ini tersedia secara alami dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia

     atau mahkluk hidup lainnya dengan menggunakan teknologi. Contoh : energi,

     matahari, angin, pasang surut air laut, gelombang laut, dan air terjun.


Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu non-renewable (tidak

dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya

mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi

dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang

tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari proven

reserves (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi

dan bertambah dengan adanya penemuan (Purwanto).


Sebagai sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable resources)

seperti mineral disebut juga sumberdaya terhabiskan (depletable) adalah
sumberdaya alam yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis

maka suatu saat akan habis. Selain itu sumberdaya mineral memerlukan waktu

yang lama untuk siap ditambang (Malanuang, 2004).


2.2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia


Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral

atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

penjualan, serta kegiatan pascatambang.


Selain itu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa

anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu

serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik

dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik

karbonan   yang    terbentuk   secara     alamiah   dari   sisa   tumbuh-tumbuhan.

Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih

atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di

dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Bab VI tentang Usaha Pertambangan pasal 34 menjelaskan pengelompokkan

usaha pertambangan sebagai berikut:

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

a. pertambangan mineral; dan

b. pertambangan batubara.

(2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

igolongkan atas:

a. pertambangan mineral radioaktif;

b. pertambangan mineral logam;

c. pertambangan mineral bukan logam; dan

d. pertambangan batuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke

dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan peraturan pemerintah.


Usaha pertambangan merupakan upaya pengelolaan bahan galian yang penuh

resiko semenjak tahap eksplorasi, tahap penambangan sampai tahap pengolahan

(produksi). Pelaksanaan usaha pertambangan di masa depan bukanlah tugas yang

mudah dan salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengembangan sumber

daya mineral sebagai sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dan

pembangunan nasional yang berkelanjutan (Pohan, dkk., 2003).
Indonesia merupakan negara pertambangan dengan produksi timah terbesar ke

dua di dunia, tembaga terbesar ke empat, nikel terbesar ke lima, emas terbesar ke

tujuh dan produksi batu bara terbesar ke delapan di dunia, Indonesia merupakan

salah satu negara penting dalam bidang pertambangan.


Menurut survey tahunan dari Price Waterhouse Coopers (PWC), ekspor produk

pertambangan menyumbangkan 11 persen nilai ekspor di tahun 2002, sementara

sector ini juga menyumbangkan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US$

920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat

pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang

cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun

dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan (Indonesia Policy

Briefs, 2003).


Masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Meskipun sektor pertambangan

sudah memberikan sumbangan penting bagi perekonomian Indonesia, sumbangan

sektor ini dalam pembangunan nasional dan regional masih dapat ditingkatkan.

Masih banyak daerah yang belum diekplorasi, dan secara geografis masih banyak

daerah yang merupakan area paling prospektif untuk dikembangkan sebagai

wilayah pertambangan. Pemerintah mengharapkan agar investasi baru dalam

bidang pertambangan dapat menjadi sumber penting dalam pertumbuhan dan

pembangunan ekonomi, terutama di wilayah-wilayah yang agak sulit dijangkau,

seperti Papua dan Indonesia bagian timur (Indonesia Policy Briefs, 2003).
2.3.   Pengertian Kebijakan Lingkungan


Kebijakan Lingkungan (environment policy) berkaitan erat dengan kebijakan

publik (public policy), yang secara luas menurut David Easton didefinisikan

sebagai “any authoritative allocation of values for society”. Bahkan “nonactions

and non decisions may ber perceived as public policy”.


Menurut definisi diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan lingkungan merupakan

setiap tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran

tertentu di bidang lingkungan serta bagaimana cara dan dengan sarana apa

pengelolaan lingkungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Kebijakan lingkungan juga berkaitan erat dengan hukum (hukum lingkungan),

karena hukum atau peraturan perundang-undangan merupakan indikator kebijakan

dan sekaligus meletakkan kerangka dasar bagi kebijakan publik sebagaimana

dikatakan Sigler : Constitutions, statues, administrative orders, and executive

orders are indicator of policy. Law also sets framework for public policy.

With(and sometimes without) the law, our agency heads, police, IRC officials,

judges and presidents exercise their authority. In America, legitimacy depends

upon adherence to law. The word “legitimacy” derives from the root Latin word

for law.


Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum atau

peraturan perundang-undangan. hal ini sesuai dengan pendapat Koopmans dan

Hirsch Ballin bahwa undang-undang merupakan landasan yang menjadi dasar

pelaksanaan kebijakan pemerintah. Hukum merupakan serangkaian alat yang ada
pada pemerintah untuk mewujudkan kebijakan (Rangkuti, 1996 dalam Akib

2008).


2.4. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Undang-undang No. 32 Tahun 2009        tentang Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup memberikan definisi Perlindungan dan pengelolaan lingkungan

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,

pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.


Adapun tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum pada Bab IX pasal 63.

Dalam pasal ini telah dijabarkan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah

daerah dan selanjutnya pada Pasal 64 menyatatakan bahwa Tugas dan wewenang

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaksanakan dan/atau

dikoordinasikan oleh Menteri.


Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya

penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
penanggulangan dan        penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.


2.5. Pengaturan Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara


Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

menyebutkan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Prinsip yang

terkandung dalam ketentuan UUD NRI 1945 ini mengandung makna kewajiban

Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan

pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.


Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 pasal 33 ayat

3. Dalam era desentralisasi saat ini maka kegiatan pertambangan tidak terpisahkan

lagi dengan pengambilan kebijakan di tingkat daerah sehingga : Pertama ,

Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada

daerah untuk mengelola kegiatan pertambangan yang melibatkan sebanyak

mungkin peran serta masyarakat local. Kedua, apabila risikonya tidak besar serta

teknologinya dikuasai dan permasalahannya hanya modal, maka dana dapat

dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

a.   Sebagian pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan umum yang sudah

     memberikan keuntungan banyak (misal: batu bara). Pendapatan tersebut dapat

     digunakan untuk eksplorasi dan investasi pada sektor-sektor pertambangan

     lainnya.
b.   Membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas mengelola kekayaan

     mineraldi daerah tersebut seoptimal mungkin dengan memperhatikan prinsip-

     prinsip keberlanjutan.

Ketiga, aspek lingkungan baik fisik maupun sosial harus dipertimbangkan dalam

setiap kontrak pertambangan dan pengusaha pertambangan harus menyediakan

biaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut. Menurut ahli ekonomi

Kaldor dan Hicks suatu tindakan dikatakan bermanfaat apabila golongan yang

memperoleh manfaat dari usahanya dapat memberi kompensasi bagi golongan

yang menderita kerugian akibat usaha tersebut sehingga posisi golongan kedua

tersebut paling jelek sama seperti sebelum adanya usaha tersebut dan golongan

pertama masih untung. Golongan kedua tersebut dapat berupa alam maupun

masyarakat. Jadi, tidak adil bila ada suatu usaha yang kemudian menyebabkan

lingkungan menjadi lebih rusak atau masyarakat menjadi lebih menderita

dibandingkan keadaan sebelum adanya usaha tersebut.


Peran pemerintah daerah akan menjadi lebih besar dalam penanganan dampak

lingkungan pertambangan ini, sehingga penguatan institusi di tataran local akan

menjadi semakin signifikan. Keempat, sumberdaya alam sebagai sumber untuk

kegiatan pertambangan dan energi dimanfaatkan dari sistem ekologi oleh karena

itu syarat mendasar yang harus dipatuhi adalah tidak melanggar daya dukung

ekosistem. Untuk dapat memanfaatkan sebanyak-banyakinya sumber daya alam

yang terkandung di bumi Indonesia, konsep eko-efisiensi harus menjadi acuan

utama    yaitu   memanfaatkan   sebanyak-banyaknya     dan   membuang      atau

memboroskan sesedikit mungkin yang juga berarti meminimumkan limbah

(Purwanto).
Usaha pertambangan merupakan upaya pengelolaan bahan galian yang penuh

resiko semenjak tahap eksplorasi, tahap penambangan sampai tahap pengolahan

(produksi). Pelaksanaan usaha pertambangan di masa depan bukanlah tugas yang

mudah dan salah satu tantangan yang dihadapi adalah pengembangan sumber

daya mineral sebagai sumbangan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dan

pembangunan nasional yang berkelanjutan (Pohan, dkk., 2003).


Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah antara

lain dengan menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang dapat dijadikan sebagai

kawasan yang dapat dieksplotasi, dan kawasan-kawasan yang harus dilindungi.

Namun bukan berarti kawasan-kawasan tertentu yang telah ditetapkan sebagai

kawasan yang dapat dieksploitasi, baik eksploitasi sumber daya alam hutan,

tambang, minyak dan gas, ataupun sumber daya laut, dapat dieksploitasi dengan

semena-mena dan melupakan perhatian aspek daya dukung lingkungan, kerusakan

lahan, maupun upaya-upaya rehabilitasi.


Regulasi-regulasi yang dikeluarkan dalam rangka penegakan hukum lingkungan

hidup adalah suatu tindakan kebijakan. Secara umum tindakan kebijakan

mempunyai dua tujuan utama : regulasi dan alokasi. Tindakan regulasi adalah

tindakan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap standar atau

prosedur tertentu, misalnya jenis-jenis usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi

dengan analisis mengenai dampak lingkungan, atau indeks standar pencemaran

yang harus dipatuhi, dan sebagainya. Sebaliknya tindakan alokatif adalah tindakan

yang membutuhkan masukan berupa uang, waktu, personil dan alat. Baik tindakan
regulative maupun alokatif dapat memberikan akibat yang bersifat distributif

maupun redistributif (Dunn, 1999 dalam Wahyono, 2000).


2.6. Penegakan Hukum Lingkungan


Rangkuti (2000) dalam Akib (2008) mengemukakan bahwa hukum lingkungan

menyangkut penetapan nilai-nilai (waardenbeoordelen), yaitu nilai-nilai yang

sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang

serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. pendapat ini

mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan hukum lingkungan tidak

semata-mata hukum yang sedang berlaku atau hukum positif (ius constitutum),

tetapi   juga meliputi   hukum   yang dicita-citakan    atau diharapkan (ius

constituendum).


Penegakan hukum menurut pengertian dalam Bahasa Indonesia adalah upaya

penegakan peraturan melalui upaya pemaksaan (enforcement), sehingga ada yang

berpendapat bahwa penegakan hukum hanya berurusan dengan hukum pidana

saja. Oleh sebab itu, dalam benak kita bahwa yang disebut penegak hukum hanya

tertuju kepada polisi, hakim dan jaksa. Padahal sebenarnya pejabat administrasi

juga dapat berperan sebagai aparat penegak hukum. Penegakan hukum memiliki

ruang lingkup yang lebih luas tidak sekedar pengawasan dan penerapan

penggunaan instrument kepidanaan, atau keperdataan, namun juga instrument

administrative (Hamzah, 1999 dalam Wahyono, 2000). Jadi dengan demikian,

pengertian pengawasan (control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan adalah sejajar dengan

penyidikan dalam hukum pidana.
Penegakan hukum tidak hanya menyangkut penegakan hukum secara represif,

atau dalam arti law enforcement tetapi juga preventif, yaitu pencegahan terjadinya

pelanggaran hukum. tindakan preventif ini meliputi pemberian nasehat,

penerangan, pentidikan dan penerapan sangsi administratif dan pidana merupakan

bagian dari penegakan hukum.


Pengertian penegakan hukum di atas sangat penting untuk menjelaskan masalah

penegakan hukum lingkungan. menurut Hamzah (1999) dalam Wahyono (2000)

penegakan hukum lingkungan hars dipahami secara luas, yaitu mulai dari upaya

yang sifatnya preventif terjadinya pelanggaran hukum lingkungan, meliputi

negosiasi, supervisi, penerangan, nasehat, dan upaya represif mulai dari

penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sangsi baik administrasi maupun

hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan harus menguasai

berbagai bidang lain, seperti hukum pemerintahan, (administrasi), pajak,

pertanahan, Tata Negara, publik, privat, perdata maupun pidana. Penegakan

hukum lingkungan merupakan siklus mata rantai perencanaan kebijakan hukum

lingkungan yang berurutan, sebagai berikut:


1. Perundang-undangan (legislation).

2. Penentuan standar (standar setting)

3. Pemberian izin (licencing)

4. Penerapan (implementation)

5. Penegakan hukum (law enforcement)


Penegakan hukum lingkungan melalui proses pengawasan (supervision),

pemeriksaan (inspection) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan
kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (offender) (Hamzah, 1995

dalam Wahyono, 2000). Dalam penegakan hukum lingkungan memiliki dua sisi.

Sisi yang pertama adalah kaidah atau norma, sedangkan sisi yang lain adalah

instrument yang merupakan alat untuk mempertahankan, mengendalikan dan

menegakkan kaidah atau norma itu. Dalam hukum lingkungan, ada tiga

instrument penegakan hukum lingkungan, yaitu : instrument administratif, perdata

dan hukum pidana. penggunaan ketiga instrument tidak berurutan melainkan

tergantung hukum pembuktian yang dapat diajukan terlebih dahulu. instrument

perdata misalnya memliki arti, jika tidak cukup bukti-bukti untuk menerapkan

instrument hukum pidana.


Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan semakin penting sebagai salah satu

sarana untuk mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup yang baik.

Penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup meliputi

aspek hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan hukum internasional (Mutiari,

2005).


2.7.     Penegakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sektor

       Pertambangan


Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha Pertambangan

adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang. Secara rinci kegiatan usaha pertambangan dapat dijelaslan sebagai

berikut :

a. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui

   kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

b. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh

   informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran,

   kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai

   lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

c. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk

   memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk

   menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk

   analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

d. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi

   konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan

   penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil

   studi kelayakan.

e. Konstruksi   adalah    kegiatan   usaha    pertambangan      untuk   melakukan

   pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian

   dampak lingkungan.

f. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi

   mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

g. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk

   meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan

   memperoleh mineral ikutan.
h. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan

     mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan

     dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

i. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil

     pertambangan mineral atau batubara.

j. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut “pascatambang” adalah

     kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh

     kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan

     fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.



a.    ANDAL sebagai Bagian Penegakan Lingkungan Hidup di Bidang

      Pertambangan


Dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai

dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.


Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 Tentang Jenis

Rencana      Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan pada lampiran I Bidang Sumber Daya Energi dan

Mineral menjelaskan secara rinci jenis kegiatan, skala/besaran, dan alasan ilmiah

khusus penyusunan Amdal untuk bidang pertambangan.
ANDAL diharuskan dipahami setiap pemilik kegiatan karena merupakan salah

satu upaya penegakan hukum sebagai bagian dalam pengelolaan lingkungan di

bidang pertambangan (Wahyono, 2000). Tujuan AMDAL secara umum adalah

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran

sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian

AMDAL merupakan sarana teknis yang dipergunakan untuk memperkirakan

dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang

direncanakan terhadap lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya AMDAL,

maka pengambilan keputusan terhadap rencana suatu kegiatan telah didasarkan

kepada pertimbangan aspek ekologis.Pihak-pihak yang terlibat dalam proses

AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang

berkepentingan (Edorita, 2007).


Kementerian Lingkungan Hidup merupakan otoritas utama dalam mengatur dan

memonitor berbagai aspek lingkungan dari sektor pertambangan. Proyek

pertambangan yang memberikan dampak lingkungan hidup harus melakukan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Prosedur AMDAL mencakup

Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL),

Rencana Pengawasan Lingkungan (RPL). Salah satu bagian ANDAL adalah

analisa dampak ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Prosedur ini

memungkinkan masyarakat untuk mempunyai andil yang lebih besar dalam

persiapan dan persetujuan ANDAL yang dilakukan. Tetapi kapasitas yang cukup

dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai prosedur tersebut mutlak

diperlukan. Salah satu hal yang patut diperhatikan adalah ketegasan bahwa proyek
konstruksi pertambangan tidak dimulai sebelum ANDAL disetujui(Indonesia

Policy Briefs, 2003).



b. Kewajiban Pengusaha di Bidang Pertambangan


Dalam Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 96 menyebutkan dalam penerapan

kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib

pelaksanakan:

a.   ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

b.   keselamatan operasi pertambangan;

c.   pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan

     reklamasi dan pasca tambang;

d.   upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;

e.   pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam

     bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan

     sebelum dilepas ke media lingkungan.

Dan pasal 97 menyebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin

penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu

daerah.


Selain itu dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap

pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada

kegiatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, sesuai dengan

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/95
tentang Pencegahan Lingkungan pada Kegiatan Pertambangan Umum , setiap

Perusahaan Pertambangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi untuk membuat

Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL). RKTTL ini

diharapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam bidang Pertambangan

Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten


c.   Perizinan di Bidang Pertambangan


Perizinan di Bidang Pertambangan dikaitkan dengan pemberian Izin Usaha

Pertambangan (IUP). Izin Usaha Pertambangan menurut UU No. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah adalah izin untuk

melaksanakan usaha pertambangan. Pada Bab VIII Persyaratan Perizinan Usaha

Pertambangan Pasal 64 menyebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai

dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha

pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan

IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

kepada masyarakat secara terbuka. Secara rinci pengaturan perizinan usaha

pertambangan telah dijelaskan pada Bab VII – XI dalam UU No. 4 tahun 2009

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan

batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan

sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal

mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat

secara berkelanjutan.


Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945

tersebut, telah diterbitkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang

ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih

kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan

sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih

lanjut, undang-undang tersebut yang materi muatannya bersifat sentralistik sudah

tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan di masa depan.

Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan

perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional.


Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah

pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi

manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas

kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah

permasalahan tersebut, perlu disusun peraturan perundang-undangan baru di

bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan

hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan

pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-

Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh

  negara dan pengembangan serta pendayagunaannya dilaksanakan oleh

  Pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.

2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang

  berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat

  setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan

  izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau

  pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masingmasing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan

  pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip

  eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan

  pemerintah daerah.

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-

  besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan

  mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta

  mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.

6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha

  pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan

  hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.
d. Pengawasan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana


Untuk penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdapat beberapa Keputusan

Menteri sebagai berikut :


a. Kep Men LH No. 07/MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan

  Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

b. Kep Men LH No. 56/MENLH/2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan

  Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

c. Kep Men LH No. 58/MENLH/2002 tentang Tata Cara Pejabat Pengawas

  Lingkungan Hidup di Propinsi/Kabupaten Kota.

d. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-60/E/Ejp/01/02

  Perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana

  Lingkungan Hidup.

e. Keputusan Bersama Kementerian LH, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

  Terpadu      Kejaksaan,   Kepolisian.   (SATU      ATAP)    No.   KEP-

  04/MENLH/04/2004, KEP. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik

  208/A/J.A/04/2004, KEP-19/IV/2004 Indonesia, Jaksa Agung Republik

  Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
                    BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN


Salah satu sektor yang mendukung pembangunan adalah pertambangan. Namun

adanya kegiatan pertambangan pasti akan berpengaruh besar terhadap lingkungan,

baik dari segi sosial masyarakat, ekonomi, dan ekologis. Maka selain untuk

mendapatkan hasil yang optimal untuk meningkatkan perkonomian Negara, kita

perlu memperhatikan sisi ekologis dengan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap

lingkungan hidup.


Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup yang

kita miliki telah mengatur segala aspek dalam upaya penegakan hukum

lingkungan, pencegahan, pengawasan, pengendalian perizinan di sektor

pertambangan agar tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan sehingga

selayaknya    perusahaan     swasta     maupun      milik    Negara     dapat

mengimplemantasikannya.


Selanjutnya perlu adanya kerjasama antara Departemen ESDM dan KLH mutlak

dilakukan untuk menjamin berbagai aturan, yang bertujuan melindungi

lingkungan dan meningkatkan manfaat terhadap masyarakat lokal. Koordinasi

antara pemerintah/instansi terkait baik dari bidang lingkungan hidup dan

pertambangan sangat dibutuhkan dalam menindak tegas kegiatan sektor

pertambangan di lapangan yang tidak sesuai dalam penegakan aturan hukum yang

berlaku.
                           DAFTAR PUSTAKA


Akib, M., 2008. Hukum Lingkungan Kebijakan dan Pengaturan Hukum Global
      dan Nasional. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar
      Lampung. 292 Hlm.

Azar, A. M., 2007. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kerusasakan Lingkungan
       Hidup di Wilayah Kabupaten Demak (Skripsi). Penerbit Universitas
       Negeri Semarang. 159 Hlm.

Azhar. 2003. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Palembang,
      Universitas Sriwijaya.

Edorita, W., 2007. Peranan Amdal dalam Penegakan Hukum Lingkungan di
       Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara Asia Tenggara
       (Tesis). Universitas Andalas. Padang. 83 Hlm.

Indonesia Policy Briefs. 2003. Mengundang Investasi Baru dalam Bidang
       Pertambangan. Penerbit The World Bank.

Malanuang, L., 2004. Pertambangan di Kawasan            Hutan Lindung       :
      Pengingkaran terhadap Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan serta
      Alternatif Solusinya. Makalah pribadi Pengantar ke Falsafah Sains
      (PPS702). Penerbit Sekolah Pasca Sarjana / S3 Institut Pertanian Bogor.
      Bogor.

Manik, K,E.S., 2003. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerbit Djambatan.
      Jakarta. 255 hlm.

Mutiari, Y. L., 2005. Penegakan Hukum Lingkungan : Sanksi Administrasi
       Menurut UU. No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
       di Sumatera Selatan. Penerbit Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari
       2005.

Purwanto, A. B., Menuju Pertambangan           yang   Berkelanjutan   di   Era
      Desentralisasi. Penerbit ITB. Bandung.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
      Mineral dan Batubara. LN Tahun 2009 Nomor 4,

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
      dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sari, N., 1999. Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Dampak Lingkungan
       Hidup Akibat Pengusahaan Pertambangan Batubara (Tesis). Universitas
       Diponegoro. Semarang. 240 Hlm.

Wahyono, A., 2000. Analisis Kebijakan Hukum pada Pengelolaan Kegiatan
     Pertambangan yang Berwawasan Lingkungan. Penduduk dan
     Pembangunan XI ( 1& 2).Hlm 63-75

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6322
posted:2/16/2011
language:Indonesian
pages:31