Docstoc

Presentasi bktrn semarang 8DES05_rev_1

Document Sample
Presentasi bktrn semarang 8DES05_rev_1 Powered By Docstoc
					   KEBIJAKAN DAN PROGRAM
  PENGENDALIAN PUSAT-PUSAT
PERMUKIMAN SE PULAU JAWA, BALI
        DAN SUMATERA



              Disampaikan Oleh:

              Ir. Sjarifuddin Akil
       Deputi Bidang Pengembangan Kawasan

     KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT


          Semarang, 8 Desember 2005
          LATAR BELAKANG
                         PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
RPJP                        UU NOMOR 4 TAHUN 1992


       PEMBANGUNAN             PENINGKATAN             PERUMAHAN
           BARU              KUALITAS *ps 27,28        KHUSUS *ps 9
                                                        KORBAN BENCANA
        SKALA  TIDAK BESAR    PERBAIKAN LINGKUNGAN    RUMAH DINAS
RPJM       SKALA BESAR :         DAN RUMAH KUMUH       TRANSMIGRASI
       - KASIBA & - LISIBA BS  PENANGANAN SQUATERS     RUMAH PANTI



                                                                KUALITAS
                 TERWUJUDNYA RUMKIMLAYAK HUNI                     SDM
                    (PENUHI SASARAN GNPSR)                     MENINGKAT


                  IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH
                  (DENGAN BERBAGAI ASPEKNYA 
                 POLITIS, TEKNIS, EKONOMIS/PASAR,
                             SOSBUD)
         NILAI STRATEGIS
    PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN


 Kebutuhan dasar sesudah pangan dan sandang;
 Sarana bagi persemaian budaya bangsa,
  pendidikan keluarga, pembentuk karakter dan
  kualitas generasi penerus;
 Menumbuhkan kegiatan ekonomi melalui
  pertumbuhan industri terkait, dan penciptakan
  lapangan kerja.
               PERAN SEKTOR PROPERTI TERHADAP
                PERTUMBUHAN EKONOMI 2001-2004

   No          Keterangan            Satuan      2001   2002   2003   2004
          Kapitalisasi Proyek        Rp.triliu
    1
          Properti                      n
                                                 12,9   26,9   49,3   63,5

          Pertumbuhan Nilai
    2
          Kapitalisasi
                                        %        19     95     82     18

          Penyerapan        Orang x
    3
          Tenaga Kerja Baru 1.000
                                                 270    511    851    997

          Kontribusi thd
    4
          pertumb.ekonomi
                                        %        0,68   1,28   2,13   2,49

          Pertumbuhan
    5
          Ekonomi
                                        %        3,3    3,7    4,1    4,7
          Peran thd
    6
          pertumb.Ekonomi
                                        %        21     35     52     53
Sumber : Presentasi DPP-REI , 2005
      STRUKTUR KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH
                      (dalam %)


          KOMPONEN                   RSS   RS   RM   RB
            BIAYA
   TANAH
                                     15    20   20   20
   PEMATANGAN TANAH
                                      2    5    10   4
   INFRATRUKTUR
                                     20    17   13   10
   BANGUNAN
                                     45    43   47   50
   OVERHEAD
                                      5    5    3    3
   PERIJINAN
                                     13    10   7    3
Sumber : Presentasi DPP-REI , 2005
         PERMASALAHAN
   DALAM PEMBANGUNAN PERKIM

1. Masih besarnya backlog dan rendahnya pasokan
   rumah baru;
2. Terbatasnya ketersediaan lahan perumahan dengan
   harga terjangkau;
3. Terbatasnya akses MBR untuk rumah layak huni;
4. Kurang responsifnya kelembagaan penyelenggaraan
   perumahan yang ada dalam mengantisipasi
   kebutuhan perumahan;
5. Belum memadainya penyediaan PSU dan kurang
   terintegrasinya kawasan rumkim dengan sistem PSU
   perkotaan/perdesaan;
6. Lemahnya wasdal dalam proses alih fungsi lahan.
    PERMASALAHAN DALAM
PENGEMBANGAN KAWASAN PERKIM
Belum melembaganya pembangunan perumahan
dan permukiman yang berbasis kawasan yang
terintegrasi dengan RTRW & sistem jaringan
prasarana dan sarana dasar perkotaan dan
perdesaan, sehingga berpotensi:
1. Kurang terkendalinya arah perkembangan
    kawasan perumahan dan permukiman;
2. Meningkatnya kesenjangan perumahan MBR
   dengan entitas properti lainnya;
3. Meningkatnya luasan kawasan kumuh.
       TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT


 Sesuai dengan Perpres Nomor 10 Tahun 2005 dan
 Perpres Nomor 62 Tahun 2005, Tupoksi
 Kementerian Negara Perumahan Rakyat terkait
 dengan bidang perumahan rakyat adalah:
 1. Perumusan kebijakan dan NSPM
 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan
 3. Operasionalisasi Kebijakan
                   KEBIJAKAN

1. Meningkatkan pengembangan kawasan perumahan dan
   permukiman untuk mendukung pelaksanaan GNPSR;
2. Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana
   kawasan untuk mendukung pembangunan rumah
   sederhana sehat, dan peningkatan kualitas lingkungan;
3. Meningkatkan pengembangan keterpaduan prasarana
   dan pengendalian keserasian kawasan perumahan dan
   permukiman termasuk penerapan pola hunian
   berimbang;
                 KEBIJAKAN
                    (LANJUTAN)


4. Mendorong pembangunan perumahan dan
   permukiman berbasis kawasan baik pada kawasan
   berskala besar maupun kawasan khusus;
5. Mengembangkan lembaga yang bertanggungjawab
   dalam pengembangan kawasan perumahan pada
   semua tingkatan pemerintahan; dan
6. Meningkatkan pendayagunaan tanah untuk
   perumahan dan permukiman serta menciptakan
   kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure).
       STRATEGI JANGKA PENDEK

1.   Menyusun rencana strategis pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman tahun 2005-2009;
2.   Mendorong revitalisasi sistem pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman;
3.   Mendorong revitalisasi penyusunan RP4D sebagai
     acuan pengembangan kawasan perumahan dan
     permukiman di daerah;
4.   Mendorong revitalisasi pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman skala besar;
5.   Mendorong revitalisasi pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman pada kawasan khusus;
     STRATEGI JANGKA PENDEK
                    (LANJUTAN)


6. Meningkatkan koordinasi keterpaduan prasarana
   kawasan perumahan dan permukiman;
7. Mendorong revitalisasi pelaksanaan keserasian
   kawasan perumahan dan permukiman dengan
   penerapan lingkungan hunian berimbang;
8. Meningkatkan dukungan penyediaan prasarana dan
   sarana serta utilitas kawasan dan lingkungan
   perumahan dan permukiman khususnya masyarakat
   berpenghasilan rendah (MBR); dan
9. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi
   pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
STRATEGI JANGKA MENENGAH
1. Meningkatkan operasionalisasi RP4D sebagai acuan
   pengembangan kawasan perumahn dan permukiman di
   daerah;
2. Meningkatkan operasionalisasi Kasiba dan Lisiba
   Berdiri Sendiri (BS) dalam pengembangan kawasan
   perumahan dan permukiman;
3. Mengoptimalkan pendayagunaan kawasan terbangun
   melalui peremajaan kawasan dengan pendekatan
   Kasiba/Lisiba dengan pembangunan Rumah Susun;
4. Meningkatkan operasionalisasi pengembangan kawasan
   perumahan dan permukiman pada kawasan khusus;
   STRATEGI JANGKA MENENGAH
                     (LANJUTAN)



5. Meningkatkan operasionalisasi keterpaduan prasarana
   kawasan perumahan dan permukiman;
6. Mendorong terwujudnya instrumen pengendalian
   keserasian kawasan dan pelaksanaan lingkungan hunian
   berimbang.
7. Mendorong penyediaan tanah untuk mendukung
   pengembangan kawasan perumahan dan permukiman.
       PROGRAM STRATEGIS DALAM
        PENGEMBANGAN KAWASAN


1.   Perencanaan skenario pengembangan kawasan
     perumahan dan permukiman sesuai dengan RTRW
            RP4D
2.   Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman
     skala besar       KASIBA dan LISIBA BS
3.   Pengembanagn kawasan perumhan dan permukiman
     pada kawasan khusus        Kawasan Tematik
4.   Peningkatan keterpaduan prasarana dan keserasian
     kawasan termasuk pelaksanaan lingkungan hunian
     berimbang.
                       RP4D
              (Rencana Pembangunan
        Perumahan dan Permukiman di Daerah)


1.   Legalisasinya berdasarkan Keputusan Menteri Negara
     Perumahan dan Permukiman Nomor
     09/KPTS/M/IX/1999 Tentang Pedoman Penyusunan
     RP4D;
2.   Pedoman tersebut merupakan acuan kerja bagi
     Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana
     Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
     Permukiman di daerah.
                       RP4D
                     (LANJUTAN)


Pengertian pokok RP4D dalam konteks perencanaan
pembangunan perumahan dan permukiman:
1.   Merupakan skenario pembangunan perumahan dan
     permukiman di daerah (Propinsi, Kabupaten, dan
     Kota);
2.   Acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan
     perumahan dan permukiman di daerah;
3.   Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi
     masyarakat dalam pembangunan perumahan dan
     permukiman.
                       RP4D
                     (LANJUTAN)

Pengertian pokok RP4D dalam konteks penataan ruang
merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan
permukiman yang mencakup gambaran tentang:
 a. Kondisi dan permasalahan;
 b. Kebijakan perkim di daerah;
 c. Kebutuhan perumahan, program dan sasaran
    pembangunan (Pengemb. Baru, revitalisasi, peningk.
    Kualitas);
 d. Arahan lokasi perkim skala besar dan kawasan khusus;
 e. Arahan pemberdayaan masyarakat;
 f. Arahan lingkungan dan daftar kawasan terlarang;
 g. Arahan dukungan prasarana dan sarana kawasan.
                     RP4D
                   (LANJUTAN)


Tujuan RP4D adalah untuk mewujudkan
pembangunan perumahan dan permukiman agar
terselenggara:
1. Dalam kerangka penataan ruang wilayah;
2. Secara terorganisasi, tertib dan terencana;
3. Hasil pembangunan yang berhasil guna dan
   berdaya guna;
4. Sesuai dengan peraturan perundangan.
                         RP4D
                       (LANJUTAN)


Muatan pokok RP4D, antara lain meliputi:
1.   Penjabaran kebijakan pembangunan perumahan dan
     permukiman di daerah;
2.   Rincian program, target dan sasaran kegiatan dan lokasi
     dari setiap sektor terkait;
3.   Kelembagaan yang mengatur pelaksanaan sampai dengan
     tingkat desa/kelurahan;
4.   Rincian rencana pembiayaan dan sumber dananya;
5.   Rincian jadwal pelaksanaan program, kegiatan dan
     pelakunya (Masyarakat, Badan Usaha, Pemerintah).
            Kendala dan Hambatan
           Dalam Penyusunan RP4D

1.   Pemerintah Daerah belum menganggap RP4D sudah
     saatnya diperlukan;
2.   Hambatan dalam proses legislasi di DPRD karena Perda
     tentang RTRW sudah dianggap cukup sehingga Perda
     tentang RP4D tidak diperlukan;
3.   Dana stimulan dari APBN untuk penyusunan RP4D
     dianggap terlalu kecil sehingga tidak mencukupi, apalagi
     untuk Daerah Kabupaten yang jumlah kotanya dianggap
     cukup banyak;
4.   Masih lemahnya kapasitas Dinas Teknis di daerah.
                     Kendala dan Hambatan
                    Dalam Penyusunan RP4D

1.     Pemerintah Daerah belum menganggap RP4D sudah
       saatnya diperlukan;
2.     Hambatan dalam proses legislasi di DPRD karena
       Perda tentang RTRW sudah dianggap cukup
       sehingga Perda tentang RP4D tidak diperlukan;
3.     Dana stimulan dari APBN untuk penyusunan RP4D
       dianggap terlalu kecil sehingga tidak mencukupi,
       apalagi untuk Daerah Kabupaten yang jumlah
       kotanya dianggap cukup banyak;
4.     Masih lemahnya kapasitas Dinas Teknis di daerah.

     Back to menu                               Next
              PENGEMBANGAN
           KAWASAN SKALA BESAR
                  (KASIBA DAN LISIBA BS)



1. UU 4/1992, Pasal: 18 (Ayat:1)
   Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui
   pembangunan kawasan permukiman skala besar yang
   terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan
   pelaksanaan bertahap.
2. UU 4/1992, Pasal: 19 (Ayat:1)
   Untuk mewujudkan kawasan permukiman sebagaiamana
    dimaksud dalam pasal 18, pemerintah daerah
    menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan
    permukiman menurut RTRW perkotaan dan RTRW
    bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan
    sebagai kawasan siap bangun.
3.   PP 80/1999 Tentang Kasiba dan Lisiba BS
           TUJUAN PENGEMBANGAN
           KAWASAN SKALA BESAR
                  (KASIBA DAN LISIBA BS)


1.   Mengarahkan pertumbuhan permukiman di kawasan
     perkotaan dan perdesaan agar terbentuk struktur
     kawasan yang efisien dan efektif;
2.   Mengendalikan harga tanah, yang berangkat dari
     paradigma bahwa lahan bukan hanya komoditi tetapi
     lahan untuk kepentingan pengembangan sosial ekonomi
     kota;
3.   Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau,
     sekaligus merupakan strategi pembangunan
     permukiman di kawasan perkotaan sebagai upaya
     preventif tumbuhnya permukiman kumuh.
              PENGELOLAAN
           KAWASAN SKALA BESAR
                   (KASIBA DAN LISIBA BS)


1.   Pengelolaan Kasiba dan Lisiba BS bertujuan agar
     tersedia satu atau lebih Lingkungan Siap Bangun
     (Lisiba) yang telah dilengkapi dengan jaringan
     prasarana primer & sekunder yang dibangun secara
     bertahap yang lokasinya sesuai RTRW;

2.   Pengelolaan Lisiba adalah bagian Kasiba atau yang
     berdiri sendiri (Lisiba BS) bertujuan agar tersedia
     kaveling tanah beserta rumah dalam pola hunian
     berimbang, terencana dan terjangkau bagi semua
     lapisan masyarakat.
     PERAN KASIBA & LISIBA BS DALAM
 PENGENDALIAN PERKEMBANGAN PERKOTAAN

                        Urban Control
   Tanpa Kasiba               (Psl 23 UU 4/92);
                                                            Dengan Kasiba

   A              B                                     A      B      C          D
  C          D                                        DAERAH DILUAR KASIBA YANG
                                                  TIDAK BOLEH DIBANGUN REAL ESTATE

   Sprawl                                                    Integrated

                 Urban Management/Promotion


LISIBA            LISIBA                  LISIBA                LISIBA
BLOK A            BLOK B                  BLOK C                BLOK D
  Private            SOEs                    Private               Konsolidasi
 Developer         Perumnas                 Developer                Lahan
            PERMASALAHAN
         KAWASAN SKALA BESAR

1.   Belum selesainya peraturan dan petunjuk
     pelaksanaan/ petunjuk teknis pelaksanaan Kasiba
     dan Lisiba BS;
2.   Masih terbatasnya sosialisasi pelembagaan dan
     bantuan teknis/pendampingan dalam penetapan
     lokasi;
3.   Masih terbatasnya dukungan dalam pencadangan
     tanah untuk Kasiba dan Lisiba BS;
4.   Terdapat banyak lahan dengan status HGB/HPL
     yang belum dibangun untuk perumahan;
            PERMASALAHAN
         KAWASAN SKALA BESAR
                     (LANJUTAN)



5.   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum
     mengakomodasi lokasi Kasiba/ Lisiba BS dan belum
     selesainya RP4D.
6.   Masih terbatasnya kemampuan penyediaan
     prasarana (Pusat & Daerah) dalam pengembangan
     Kasiba dan Lisiba BS;
7.   Koordinasi dengan instansi pendukung seperti PLN,
     PDAM, BPN, dan Dinas Perhubungan yang masih
     belum dapat berjalan dengan baik;
8.   Belum tertatanya kelembagaan BP (Badan Pengelola)
     STRATEGI PENGEMBANGAN
      KAWASAN SKALA BESAR


1.   Mendorong percepatan penyelesaian peraturan
     dan peningkatan pemahaman (awarness) melalui
     Bintek (tugas Pusat)
2.   Mendorong percepatan perolehan tanah melalui
     P4T & program pertanahan lainya
3.   Mendorong percepatan penataan ruang dan
     perwujudan PSU melalui Bantek (tugas Daerah)
4.   Mendorong terwujudnya koordinasi dan
     terbentuknya BP melalui Bintek dan Bantek
5.   Mencari terobosan (misal dorong skim Lisiba BS
     untuk rusun bersama investor, revitalisasi
     Kasiba, insentif & disinsentif kebijakan)
     PERAN PEMDA DALAM PENERAPAN
         KAWASAN SKALA BESAR


1.    Menyusun RTRWK
2.    Menyusun RP4D
3.    Menetapkan Lokasi Kasiba/Lisiba BS
4.    Membentuk Badan Pengelola
5.    Menyusun Rencana Rinci (sebelum BP terbentuk)
6.    Pembebasan tanah (sebelum BP terbentuk)
7.    Pembangunan PSU primer dan sekunder (sebelum
      BP terbentuk)
6.9 PENANGANAN 57 80 LOKASI KL BS
              POTRET DAN RENCANA PENANGANAN SK LOKASI KL BS

   ITEM         LOKASI       2005     2006         2007         2008         2009
                 TA 2005     (KAB/   (KAB/KOTA)   (KAB/KOTA)   (KAB/KOTA)   (KAB/KOTA)
                  ( ha)      KOTA)

 SK KASIBA      19 Prov.      57        63           69           75           80
 YANG ADA       (10.143)

     BARAT       4 Prov       13        15           17           20           24
                (1370,5)
   TENGAH        8 Prov       20        23           26           28           29
                (7902,5)
     TIMUR       7 Prov       24        25           26           27           27
                 (970)


 SK LISIBA          1         1          2            4            6            8
 BS            (Driyorejo)
 BANTEK                       2         12           27           43           63
 (RINTISAN)                   1          6           15           25           40
 PENGEMBANGAN KAWASAN PERKIM
     PADA KAWASAN KHUSUS


1.   Memenuhi kebutuhan rumah untuk menunjang
     kegiatan fungsi khusus pada suatu kawasan sebagai
     salah satu kebutuhan dasar manusia.
2.   Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak
     dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan
     teratur.
3.   Menunjang pembangunan di bidang ekonomi dan non
     ekonomi.
 PENGEMBANGAN KAWASAN PERKIM
     PADA KAWASAN KHUSUS

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pengembangan
kawasan perkim pada kawasan khusus, antara lain:
   Penataan kawasan;
   Penyediaan prasarana kawasan;
   Penyiapan lahan;
   Pengelolaan kawasan;
   Penyelenggaraan fungsi teknis pembangunan dan
    pengembangan kawasan; dan
   Pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan
    perumahan dan permukiman pada kawasan khusus;
   Mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana;
             KETERPADUAN
          PRASARANA KAWASAN
1. Prasarana kawasan perkim merupakan bagian dari
   sistem pembentuk struktur kota, oleh karena itu
   diperlukan ketepaduan dalam penyelenggaraannya.
2. Untuk mewujudkan kawasan perkim yang responsif,
   maka prasarana kawasan perkim harus terintegrasi
   dengan sistem jaringan prasarana perkotaan dan /
   atau perdesaan.
3. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam
   penyediaan prasarana kawasan antara lain :
    a.   Master plan sistem prasarana jalan /
         transportasi dan utilitas.
    b.   Peil banjir dan kesisteman drainase, sumur
         resapan, retarding basin, kondisi topografi.
    c.   Daya dukung lingkungan.
  KEBIJAKAN KESERASIAN KAWASAN

1. Dimaksudkan untuk memberikan arah dan
   pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
   menyelenggarakan pengendalian dan
   pengawasan Pembangunan Perkim agar
   mengikuti ketentuan Pola Lingkungan Hunian
   Berimbang;
2. Memberikan pedoman kepada Pengembang
   dalam melaksanakan Pembangunan Perkim
   dengan mengikuti ketentuan Pola Lingkungan
   Hunian Berimbang; dan
3. Memberikan pedoman kepada Bank dalam
   mengalokasikan dana KPR.
 KEBIJAKAN POLA HUNIAN BERIMBANG


1.   Mewujudkan kawasan dan lingkungan perkim yang
     sehat, aman, serasi dan teratur.
2.   Mewujudkan kawasan dan lingkungan perkim yang
     dapat menampung dan tercipta secara serasi berbagai
     kelompok masyarakat.
3.   Mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial, rasa
     kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong antar
     kelompok masyarakat.
        RUANG LINGKUP PROGRAM
        PENGEMBANGAN KAWASAN

1.   Pembinaan teknis perencanaan skenario pembangunan
     dan pengembangan perumahan dan permukiman di
     daerah.
2.   Pengembangan kawasan permukiman skala besar.
3.   Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman
     pada kawasan khusus.
4.   Pengembangan keterpaduan prasarana kawasan.
5.   Pengembangan keserasian kawasan termasuk
     pelaksanaan lingkungan hunian berimbang dan
     pengendalian fungsi kawasan perumahan dan
     permukiman.
           CATATAN PENUTUP

1. Penerapan pembangunan perumahan dan permukiman
   yang berbasis kawasan melalui pendekatan skala besar
   yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan
   pelaksanaan bertahap sudah merupakan kebutuhan
   yang sangat mendesak.
2. Untuk mendukung upaya tersebut salah satu langkah
   penting adalah penyelesaian RTRW, penyusunan dan
   pengelolaan dan RP4D sebagai acuan bersama dalam
   rangka pembangunan dan pengembangan perumahan
   dan permukiman di daerah.
3. Perlu terus dikembangkan pola-pola kemitraan antar
   pelaku pembangunan dalam mempercepat pencapaian
   sasaran pengembangan kawasan perumahan dan
   permukiman yang berbasis kawasan.
END

				
DOCUMENT INFO
Andre Suit Andre Suit
About