kebijakan pengadaan barang-jasa pemerintah140206

Document Sample
kebijakan pengadaan barang-jasa pemerintah140206 Powered By Docstoc
					GAMBARAN UMUM DAN PERUBAHAN
    KEBIJAKAN PENGADAAN
   BARANG/JASA PEMERINTAH
  (BERDASARKAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003)




                 Oleh :
      EMIN ADHY MUHAEMIN, S.SI, MT
          BAPPENAS - JAKARTA
Latar belakang
1. Besarnya dana APBN/APBD yang dibelanjakan/
   dikeluarkan melalui proses pengadaan barang/jasa yang
   terus meningkat
2. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang
   lebih baik, dengan ciri transparansi, partisipatif dan
   akuntebel berdasarkan prinsip-prinsip value for money
3. Tantangan kehidupan bernegara ke depan :
     Hambatan dalam perdagangan antar negara (barrier
       to trade) akan semakin berkurang
     Pengadaan barang/jasa pemerintah akan semakin
       terbuka bagi pengusaha asing, setelah Pemerintah RI
       meratifikasi Government Procurement Aggreement
       (GPA) WTO
Tujuan Perubahan Kebijakan
1.   Meningkatkan persaingan usaha yang sehat.
2.   Penyederhanaan prosedur.
3.   Mengurangi ekonomi biaya tinggi.
4.   Meningkatkan efisiensi hasil pengadaan
5.   Melindungi dan memperluas peluang usaha
     kecil/koperasi kecil.
6.   Meningkatkan profesionalisme SDM pelaksana
     dan pengelola proyek.
                        RUANG LINGKUP PENGATURAN
                          KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

1. Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian
   atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD

2. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya
   dari PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan
   pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah
   bersangkutan

3. Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI,
   BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian
   atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD
                                            (Pasal 7 ayat (1))


     Diluar pembiayaan yang berasal APBN/APBD, maka
     pengadaan dilingkungan BUMN/BUMD diatur melalui
          Peraturan Pemerintah No. 12 TAHUN 1998
    PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003

1. Keppres No. 61 Tahun 2004 : Pengadaan jasa konsultan
   penilai aset peninggalan dari pengelolaan ex-BPPN

2. Perpres No. 32 Tahun 2005 : Pengadaan logistik pilkada
   juni-juli 2005

3. Perpres No. 70 Tahun 2005 : Pengadaan barang/jasa di
   Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan
   Nias

4. Draft Perpres No….Tahun 2006 : Pemberlakuan
   sertifikasi, tata cara pengumuman di surat kabar
    KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN
      BARANG/JASA PEMERINTAH
                =1=
 MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI
 DALAM NEGERI, RANCANG BANGUN DAN
       PEREKAYASAAN NASIONAL

     SASARANNYA  MEMPERLUAS :
          LAPANGAN KERJA
MENGEMBANGKAN INDUSTRI DALAM NEGERI

          DALAM RANGKA :
MENINGKATKAN DAYA SAING BARANG/JASA
    PRODUKSI DALAM NEGERI PADA
    PERDAGANGAN INTERNASIONAL
                    Lanjutan Kebijakan umum…

            =2=


MENINGKATKAN PERAN SERTA
USAHA     KECIL    TERMASUK
KOPERASI KECIL DAN KELOMPOK
MASYARAKAT            DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA
                   Lanjutan Kebijakan umum…

           =3=


MENYEDERHANAKAN KETENTUAN
   DAN TATA CARA UNTUK :

    MEMPERCEPAT PROSES
  PENGAMBILAN KEPUTUSAN
     DALAM PENGADAAN
       BARANG/JASA
                   Lanjutan Kebijakan umum…

           =4=


     MENINGKATKAN :
    PROFESIONALISME,
      KEMANDIRIAN,
    TANGGUNG JAWAB

PENGGUNA, PANITIA/PEJABAT
PENGADAAN, DAN PENYEDIA
      BARANG/JASA
                     Lanjutan Kebijakan umum…

         =5 dan 6=

      MENINGKATKAN :
PENERIMAAN NEGARA MELALUI
    SEKTOR PERPAJAKAN

MENUMBUHKEMBANGKAN PERAN
   SERTA USAHA NASIONAL
                        Lanjutan Kebijakan umum…

            =7 dan 8=

  MENGHARUSKAN PELAKSANAAN
      PEMILIHAN PENYEDIA
   BARANG/JASA DILAKUKAN DI
   DALAM WILAYAH NEGARA RI

MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA
    TERBUKA MENGENAI RENCANA
  PENGADAAN BARANG/JASA KECUALI
 PENGADAAN YANG BERSIFAT RAHASIA
   PADA SETIAP AWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN KEPADA MASYARAKAT LUAS
             A. Perubahan Sistematika Pengaturan
        KEPPRES NO. 18/2000                       KEPPRES NO. 80/2003


1. Sistematika pengaturannya              1. Sistematika pengaturannya
   berdasarkan pokok-pokok ketentuan         berdasarkan alur proses pelaksanaan
   yang berdiri sendiri/terpisah-pisah.      pengadaan barang/jasa.

2. Tidak membedakan secara tegas          2. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa
   pelaksanaan pengadaan                     dibedakan menjadi dua yaitu :
   barang/jasa.                              a. Dengan swakelola.
                                             b. Melalui penyedia barang/jasa.


3. Bentuk pengaturannya :                 3. Bentuk pengaturan berupa
    – Keputusan Presiden.                    Keputusan Presiden yang terdiri dari:
    – Surat Keputusan Bersama (SKB)           – Pengaturan dalam Batang Tubuh
      Menteri Keuangan dan Meneg.                dan penjelasan Keppres.
      PPN/Kepala Bappenas tentang             – Lampiran Keppres (pengaturan
      Petunjuk Teknis Pengadaan                  lebih teknis).
      Barang/Jasa Instansi Pemerintah
                                             Lanjutan …Perubahan Sistematika


        KEPPRES NO. 18/2000               KEPPRES NO. 80/2003
4.   Kewenangan Menteri           4. Pasal 7 ayat (2) dan (3) :
     Teknis/Kepala Daerah dalam
     “penyusunan pedoman             Ayat (2) :
     pelaksanaan Keppres” tidak      Pengaturan pengadaan barang/jasa
                                     pemerintah yang dibiayai dari dana
     diatur.                         APBN,      apabila  ditindaklanjuti
                                     dengan                  Keputusan
                                     Menteri/Pemimpin
                                     Lembaga/Panglima
                                     TNI/Kapolri/Direksi   BI/Pemimpin
                                     BHMN/Direksi BUMN harus tetap
                                     berpedoman serta tidak boleh
                                     bertentangan dengan ketentuan
                                     dalam Keputusan Presiden ini.

                                     Ayat (3) :
                                     Peraturan         Daerah/Keputusan
                                     Kepala Daerah yang mengatur
                                     pengadaan barang/jasa pemerintah
                                     yang dibiayai dari dana APBD harus
                                     tetap berpedoman serta tidak boleh
                                     bertentangan dengan ketentuan
                                     dalam Keputusan Presiden ini.
                    B. Perubahan Peristilahaan
        KEPPRES NO. 18/2000                      KEPPRES NO. 80/2003

1. Pengguna barang/jasa adalah kepala    1. Pengguna barang/jasa adalah kepala
   kantor/satuan kerja/pemimpin             kantor/satuan kerja/pemimpin
   proyek/bagian proyek/pejabat lain        proyek/pemimpin bagian
   yang disamakan/ditunjuk sebagai          proyek/pengguna anggaran
   pemilik pekerjaan yang memberi           daerah/pejabat yang disamakan
   tugas kepada penyedia barang/jasa        sebagai pemilik pekerjaan yang
   untuk melaksanakan pekerjaan             bertanggungjawab atas pelaksanaan
   tertentu guna memenuhi kebutuhan         pengadaan barang/jasa
   barang/jasa tertentu instansi            Persyaratan untuk dapat diangkat
   pemerintah yang bersangkutan             menjadi pengguna barang/jasa,
  Persyaratan untuk dapat diangkat          antara lain: memiliki sertifikat
    menjadi pengguna barang/jasa,           keahlian pengadaan yang berlaku
    antara lain :                           efektif 1-1-2006, (Pasal 52 ayat (1))
  • Diutamakan yang telah lulus diklat
    manajemen proyek
  • Diutamakan yang telah lulus diklat
    pengadaan barang/jasa
KONSEP    STRUKTUR ORGANISASI PROYEK DI PUSAT

                              Presiden

                        Pengguna Anggaran
                       (Menteri/Kepala LPND)

                     Kuasa Pengguna Anggaran
                          (Satuan Kerja)




   Pejabat      Pejabat/    Pejabat       Bendahara       Pejabat
  Pembuat        panitia   Verifikator   Pengeluaran   Penandatangan
 Komitmen      pengadaan                                   SPM
  (Sebagai
 Pengguna
Barang/Jasa)                                    Bendahara
                                                Pembantu       15
KONSEP   STRUKTUR ORGANISASI PROYEK DI DAERAH


                        Gubernur/Bupati/Walikota


                           Pengguna Anggaran
               (Satuan Kerja : Sekda/Kep. Dinas/Kep. Badan)




   Pejabat        Pejabat/      Pejabat       Bendahara          Pejabat
  Pembuat          panitia     Verifikator   Pengeluaran      Penandatangan
 Komitmen        pengadaan                                        SPM
  (Sebagai
 Pengguna
Barang/Jasa)                                         Bendahara
                                                     Pembantu
                                                                     16
                                                  Lanjutan …Perubahan Peristilahan


           KEPPRES NO. 18/2000                   KEPPRES NO. 80/2003


2. Panitia pengadaan adalah panitia      2. Panitia pengadaan adalah tim yang
   pelelangan atau panitia pemilihan        diangkat oleh pengguna
   langsung atau panitia penunjukan         barang/jasa untuk melaksanakan
   langsung yang ditugasi untuk             pemilihan penyedia barang/jasa
   melaksanakan pengadaan
   barang/jasa oleh kepala
   kantor/satuan kerja/pemimpin
   proyek/bagian proyek/pejabat yang
   disamakan/ditunjuk

  2.a. Jumlah                               2.a. Jumlah
                                             PANITIA/PEJABAT        JENIS PENGADAAN
   PANITIA PENGADAAN   JENIS PENGADAAN          PENGADAAN        B/JP/JL         JK
                                         Pejabat Pengadaan      0 - 50 Juta 0 - 50 Juta
                                         Panitia Min 3 Orang   0 - 500 Juta 0 - 200 Juta
 Panitia Min 5 Orang      B/JP/JL/JK     Panitia Min 5 Orang    > 500 Juta > 200 Juta
                                                 Lanjutan …Perubahan Peristilahan


         KEPPRES NO. 18/2000                     KEPPRES NO. 80/2003

2.b. Unsur/Unit Kerja Panitia :         2.a. Unsur Panitia, memahami :
       Perencanaan                           Tata cara pengadaan
        pekerjaan/kegiatan yang               Substansi pekerjaan/kegiatan
        bersangkutan                           yang bersangkutan
       Pengelola keuangan                    Hukum perjanjian/kontrak
       Pengelola barang
       Ahli pengadaan, ahli hukum
        kontrak atau yang menguasi
        administrasi kontrak

2.c Persyaratan menjadi                 2.c Persyaratan menjadi Panitia/Pejabat
    Panitia/Pejabat Pengadaan, antara       Pengadaan, antara lain : memiliki
    lain : mengetahui dan menguasai         sertifikat keahlian pengadaan yang
    isi dokumen dan prosedur                berlaku efektif 1 Januari 2006, (Pasal
    pengadaan, untuk pelelangan             52 ayat (1))
    yang memerlukan prakualifikasi
                                                 Lanjutan …Perubahan Peristilahan


        KEPPRES NO. 18/2000                     KEPPRES NO. 80/2003


3. Penyedia barang/jasa adalah          3. Penyedia barang/jasa adalah badan
   perusahaan/mitra kerja yang             usaha atau orang perseorangan yang
   melaksanakan pengadaan                  kegiatan usahanya menyediakan
   barang/jasa yang terdiri dari           barang/layanan jasa (Pasal 1 Butir 3)
   kontraktor, pemasok, konsultan,
   usaha kecil, koperasi, perguruan
   tinggi, lembaga ilmiah pemerintah,
   dan LSM.
KEDUDUKAN UNIVERSITAS, YAYASAN, LEMBAGA ILMIAH PEMERINTAH
BENTUK LEMBAGA              PENYEDIA B/J                    PELAKSANA SWEKELOLA

1. UNIVERSITAS
   NEGERI:                                               • Universitas sebagai pelaksana
                                                           swakelola
  a. BHMN         1) Badan Usaha                         • Pelaksana swakelola tidak perlu
                     (Kalau tenaga ahlinya PNS/Peg.        cuti.
                     BHMN maka dia harus cuti).          • Diberikan     honor    pelaksana
                  2) Konsultan perorangan (PNS/Peg.        swakelola      bukan     sebagai
                     BHMN maka dia harus cuti).            konsultan perorangan.
  b. Non BHMN     -   Konsultan perorangan dan harus     • Kalau      sebagai     konsultan
                      harus cuti.                          perorangan harus cuti.


2. YAYASAN :
  a. PTS          1) Badan Usaha                          Universitas sebagai pelaksana
                     (Kalau tenaga ahlinya PNS/Pegawai     swakelola.
                     BHMN maka dia harus cuti).           Diberi honor pelaksana swakelola
                  2) Konsultan              perorangan     (Tidak ada profit) .
                     (PNS/Pegawai BHMN maka dia
                     harus cuti).
                                                          LSM/Yayasan sebagai pelaksana
  b.LSM/Yayasan   1) Badan usaha
                                                           swakelola.
  lain            2) Konsultan perorangan.
                                                          Diberi honor pelaksana swakelola
                                                           (tidak profit).

3. Lembaga        Tidak dapat menjadi penyedia
                                                         Sebagai pelaksana swakelola.
   Pemerintah     barang/jasa pemerintah
           C. Perubahan dan Penambahan Pengaturan
          KEPPRES NO. 18/2000                                KEPPRES NO. 80/2003
Pasal 9 ayat (1) : Persyaratan penyedia :        Pasal 11 ayat (1) : Persyaratan penyedia :
                                                 a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-
a. Memiliki       keahlian,        pengalaman,
                                                    undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan
   kemampuan teknis, dan manajerial yang            sebagai penyedia barang/jasa;
   dibuktikan                          dengan    b. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
   kualifikasi/klasifikasi/sertifikasi    yang      teknis dan manajerial;
   dikeluarkan asosiasi perusahaan/profesi       c. Tidak dalam pengawasan pengadilan/tidak pailit,
   bersangkutan;                                    dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas
b. Memiliki SDM, modal dan peralatan;               nama perusahaan tidak sedang dlm menjalani
                                                    sanksi pidana;
c. Secara hukum mempunyai kapasitas
                                                 d. Secara       hukum       mempunyai     kapasitas
   menandatangani kontrak;
                                                    menandatangani kontrak;
d. Tidak          dalam            pengawasan    e. Telah memenuhi kewajiban perpajakan;
   pengadilan/tidak pailit, tidak sedang dlm     f. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir
   menjalani sanksi pidana;                         pernah     memperoleh        pekerjaan termasuk
e. Telah memenuhi kewajiban perpajakan;             pengalaman subkontrak, kecuali penyedia yang
                                                    baru berdiri kurang dari 3 tahun;
f. Belum pernah dihukum berdasarkan
                                                 g. Memiliki SDM, modal dan peralatan;
   putusan pengadilan atas tindakan yang
   berkaiatan dengan kondite profesional         h. Tidak masuk dalam daftar hitam;
   perusahaan/perorangan                         i. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat
                                                    dijangkau dengan pos;
g. Tidak membuat pernyataan yang tidak
                                                 j. Khusus untuk penyedia barang/jasa orang
   benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan      perseorangan persyaratannya sama dengan di
   sertifikasi yang dimilikinya.                    atas kecuali huruf f.
                                        Lanjutan …Perubahan dan Penambahan Pengaturan



      KEPPRES NO. 18/2000                    KEPPRES NO. 80/2003
Persyaratan penyedia yang lain:      Persyaratan penyedia yang lain :

  Memiliki   surat     keterangan     Memiliki    surat       keterangan
   dukungan keuangan dari bank          dukungan keuangan dari bank ,
   atau rekaman rekening koran          kecuali      untuk        penyedia
   dari bank dengan saldo yang          barang/jasa usaha kecil termasuk
   cukup selama periode 3 (tiga)        koperasi kecil (Lampiran Bab II Butir
   bulan    yang    lalu    dengan       A.1.b.l)
   menunjukkan yang aslinya

  Memiliki kinerja baik dan tidak     Tidak termasuk dalam daftar
   termasuk dalam daftar sanksi         hitam dengan membuat surat
   atau   daftar    hitam   sesuai      pernyataan     dari      penyedia
   informasi yang dikeluarkan oleh      barang/jasa yang bersangkutan,
   LPJK/KADIN.                          dan    tidak  diperlukan     surat
                                        keterangan      dari      instansi
                                        pemerintah/swasta (Penjelasan Pasal
                                         11 butir h)
                               Lanjutan …Perubahan dan Penambahan Pengaturan




 Perubahan/Penambahan          Pasal Keppres No. 80/2003
      Pengaturan
                            Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4):
Larangan         menjadi
penyedia      barang/jasa   Ayat (3) :
pemerintah.
                            Pegawai negeri, pegawai BI,
                            pegawai       BHMN/BUMN/BUMD
                            dilarang     menjadi    penyedia
                            barang/jasa,    kecuali    yang
                            bersangkutan mengambil cuti di
                            luar                 tanggungan
                            negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD.

                            Ayat (4) :
                            Penyedia     barang/jasa    yang
                            keikutsertaannya menimbulkan
                            pertentangan         kepentingan
                            dilarang     menjadi    penyedia
                            barang/jasa.
                                                            LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN


   SEGMENTASI/PENGGOLONGAN PENYEDIA BARANG/JASA
   JENIS PENGADAAN           NON KONSTRUKSI                          KONSTRUKSI

Pengadaan Barang/Jasa   1. Kecil         :<1M           1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005 (Pasal
Pemborongan /Jasa                                          52 ayat (3)):
Lainnya                 2. Bukan Kecil : > 1 M             a. Kecil : < 1 M untuk K3, K2, K1
                                                           b. Menengah : >1 - 3 M untuk M2 & M1
                                   (Pasal 46)              c. Besar : > 3 m untuk B

                                                        2. Setelah Masa Transisi (Pasal 46):
                                                           a. Kecil       : <1 M
                                                           b. Bukan kecil : >1M

Jasa Konsultansi        Tidak ada penggolongan          1. Masa Transisi s.d 31 Des 2005 (Pasal
                        kecil dan bukan kecil (bebas)      52 ayat (3)):
                                                           a. Kecil           : < 200 Jt
                                                           b. Bukan Kecil     : > 200 Jt

                                                        2. Setelah Masa Transisi :
                                                           Tidak ada penggolongan kecil dan
                                                           bukan kecil (bebas)

  Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya sampai dengan
     Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk
   koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang
                tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil
                               LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN




                    KRITERIA USAHA KECIL
Penjelasan Pasal 1 angka 18 Keppres No. 80/2003 :

1. Omset pertahun < Rp. 1 Miliar atau memiliki kekayaan bersih <
   Rp. 200 Juta (di luar bangunan dan tanah untuk usaha, dan

2. Milik WNI, dan

3. Berdiri Sendiri, atau

4. Koperasi kecil


Pembuktian dilihat dari ijin usaha dan verivikasi nyata.
                               LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN



Metoda Pemilihan Penyedia Barang/Jasa :

a.   Pelelangan Umum, diumumkan secara luas melalui
     koran dan papan pengumuman

b.   Pelelangan Terbatas, diumumkan melalui koran dan
     papan pengumuman dengan mencantumkan penyedia
     barang/jasa yang dianggap mampu, tetapi tetap
     membuka kesempatan kepada penyedia barang/jasa
     yang lain

c.   Pemilihan Langsung
     1)Kriteria : pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah
     2)Diumumkan di papan pengumuman dan
       diprakualifikasi
                                  LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN

d.   Penunjukan Langsung
      • Kriteria :
          Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan &
           keselamatan masyarakat yg tdk dpt ditunda;
          Pekerjaan rahasia menyangkut pertahanan dan keamanan
           negara yang ditetapkan Presiden
          Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah
          Tarif resmi pemerintah.
          Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan
           pemegang hak paten).
          Pekerjaan kompleks yg hanya dapat dilaksanakan dengan
           teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia
           barang/jasa yang mengaplikasikannya
          Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar
           dan harga yg stabil

      1)Tidak diperlukan IJIN dari Menteri/Gubernur/Bupati (Pasal 17
        Ayat (5) dan Lampiran I Bab I Butir C.1)

      2)Diumumkan di papan pengumuman
                     LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN



         PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG

1.  Undangan dan penyampaian dokumen PL.
2.  Prakualifiaksi (kompleks).
3.  Penjelasan dokumen PL.
4.  Pemasukan penawaran.
5.  Evaluasi penawaran (administrasi, teknis,     dan
    biaya).
6. Negosiasi.
7. Penetapan
8. Pengumuman PL.
9. Penunjukan penyedia barang/jasa.
10. Penandatangan SPK/Kontrak.
                                             LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN


    Penilaian kompetensi usaha: PASCAKUALIFIKASI / PRAKUALIFIKASI
    a.     Jenis pengadaan dan penilaian kualifikasi

         JENIS PENGADAAN            METODA PENGADAAN        KOMPLEKSITAS PEKERJAAN
                                                            Kompleks    Tidak Kompleks
1    Barang/Jasa Pemborongan
     /Jasa Lainnya

                               a. Pelelangan Umum         Pascakualifikasi/   Pascakualifikasi
                                                           Prakualifikasi
                               b. Pelelangan Terbatas      Prakualifikasi      Prakualifikasi
                               c. Pemilihan Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                               d. Penunjukan Langsung      Prakualifikasi            -

2    Jasa Konsultansi

                               a.   Seleksi Umum           Prakualifikasi      Prakualifikasi
                               b.   Seleksi Terbatas       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                               c.   Seleksi Langsung       Prakualifikasi      Prakualifikasi
                               d.   Penunjukan Langsung    Prakualifikasi      Prakualifikasi
                                            LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN


      b.    Proses penilaian kualifikasi
                PRAKUALIFIKASI                            PASCAKUALIFIKASI
1.     Pengumuman prakualifikasi             …
2.     Pendaftaran                           …
3.     Pengambilan dokumen prakualifikasi    ...
4.     Pemasukan dokumen prakualifikasi      …
5.     Evaluasi dokumen prakualifikasi       …
6.     Penetapan hasil prakualifikasi        …
7.     Pengumuman hasil prakualifikasi       …
8.     Masa sanggah prakualifikasi           …
9.     Undangan kepada peserta yang lulus    …
       prakualifikasi
...                                          1.    Pengumuman lelang
...                                          2.    Pendaftaran
10.    Pengambilan dokumen lelang            3.    Pengambilan dokumen lelang dan
                                                   dokumen pascakualifikasi
11.    Penjelasan                            4.    Penjelasan
12.    Pemasukan dokumen penawaran           5.    Pemasukan dokumen penawaran dan
                                                   dokumen pascakualifikasi
13.    Pembukaan penawaran                   6.    Pembukaan penawaran
14.    Evaluasi penawaran                    7.    Evaluasi penawaran
15.    Pembuktian kualifikasi                8.    Evaluasi dokumen pascakualifikasi dan
                                                   pembuktian kualifikasi
16.    Penetapan pemenang                    9.    Penetapan pemenang
17.    Pengumuman pemenang                   10.   Pengumuman pemenang
18.    Masa sanggah                          11.   Masa sanggah
19.    Penunjukan pemenang                   12.   Penunjukan pemenang
20.    Penandatanganan kontrak/SPK           13.   Penandatanganan kontrak/SPK
                                     LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN

      c. Larangan dalam penilaian kualifikasi
         1) Departemen/Kementerian/Lembaga/
            TNI/Polri/Pemerintah Daerah/ Gubernur
            BI/BHMN/BUMN/BUMD dilarang melakukan
            prakualifikasi massal yang berlaku untuk pengadaan
            dalam kurun waktu tertentu. (Pasal 14 ayat (11))
         2) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi,
            panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang,
            menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon
            peserta pengadaan barang/jasa dari luar
            propinsi/kabupaten/kota lokasi pengadaan barang/jasa
              (Pasal 14 ayat (10))
           3) Mempersyaratkan spesifikasi teknis yang mengarah
              pada merk tertentu dan/atau menyebutkan merk tertentu
              barang/jasa pada dokumen pengadaan
      d.   Penilaian kualifikasi dengan pascakualifikasi dilakukan
           terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang responsif
10.   Tidak menggugurkan penawaran pada pembukaan penawaran,
      kecuali bagi penawaran yang disampaikan terlambat
                           LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN

        KEPPRES NO. 18/2000                    KEPPRES NO. 80/2003

Kewajiban untuk “pengumuman            Pasal 4 huruf h :
rencana pengadaan barang/jasa”
tidak diatur                           Pengumuman secara terbuka rencana
                                       pengadaan     barang/jasa     kecuali
                                       pengadaan barang/jasa yang bersifat
                                       rahasia pada setiap awal pelaksanaan
Jangka waktu pelaksanaan               anggaran kepada masyarakat luas.
pelelangan sekurang-kurangnya 36
hari kerja dan selambat-lambatnya 45   Pasal 12 dan Lampiran I Butir D.1 dan 2
                                       yang intinya :
hari kerja
                                       Kewajiban mengalokasikan waktu yang
                                       cukup       untuk       penayangan
                                       pengumuman,     kesempatan    untuk
                                       mengambil    dokumen      dokumen,
                                       kesempatan     untuk    mempelajari
                                       dokumen, dan penyiapan dokumen
                                       penawaran.

                                       Pengalokasian diluar proses tersebut
                                       pada dasarnya diserahkan kepada
                                       pengguna barang/jas
PASCAKUALIFIKASI
                                             Hari Kerja Ke-
No       Uraian Kegiatan                                                                        Keterangan
                                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 1 Pengumuman Lelang                                                                              7 hari
 2 Pendaftaran dan pengambilan                                               satu hari setelah awal pengumuman dan 1 hari
   dokumen                                                                          sebelum batas akhir pemasukan

 3 Penjelasan (Aanwijzing)                                                      min 7 hari kerja sejak awal pengumuman
 4 Pemasukan penawaran                                                       satu setelah penjelasan dan minimal 7 hari kerja

PRAKUALIFIKASI
                                                     Hari Kerja Ke-
No            Uraian Kegiatan                                                                  Keterangan
                                         1   2   3    4 5 6 7 8       9 10
 1 Pengumuman Prakulifikasi                                                  min 7 hari kerja
 2 Pendaftaran dan pengambilan                                               sejak tanggal pengumuman dan 1 hari
   dokumen prakualifikasi                                                    sebelum batas akhir pemasukan

 3 Pemasukan dokumen prakualifikasi                                          min 3 hari kerja setelah berakhirnya
                                                                             penayangan pengumuman
 4 Evaluasi dokumen prakualifikasi                                                              tidak diatur
 5 Pengumuman hasil prakualifikasi                                                              tidak diatur
 6 Masa sanggah atas hasil
   prakualifikasi                                                                               tidak diatur
 7 Undangan Lelang                                                                              tidak diatur
 8 Pengambilan dokumen pemilihan                                                 1 hari setelah dikeluarkan undangan
   penyedia                                                                                      lelang
 9 Penjelasan (Aanwijzing)                                                           min 7 hr sejak pengumuman
10 Pemasukan dokumen penawaran                                                1hari setelah penjelasan dan batas akhir
                                                                                     pemasukan min. 7 hr kerja
                                            LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN




11.   Dapat memungut biaya penggandaan dokumen, apabila tidak
      tersedia/cukup anggaran untuk penggandaan dokumen
      pengadaan (Pasal 8 dan Pasal 14 ayat (12))

12.   Besarnya jaminan penawaran ditentukan berdasarkan nominal
      tertentu yang nilainya atas dasar 1 – 3% HPS (Lamp I Bab I,
      butir F)

13.   Nilai total HPS tidak rahasia sedangkan rincian tetap rahasia.
      Nilai total HPS didiumumkan pada acara penjelasan

14.   Pengaturan dalam bentuk dan rangkap kontrak (Psl. 31) :
      •   Nilai pengadaan dengan nilai dibawah Rp. 5 juta, bentuk
          kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan
          materai secukupnya
      •   Di atas Rp 5 juta sampai dengan Rp. 50 juta dengan Surat
          Perintah Kerja (SPK)
      •   Di atas Rp. 50 juta dengan kontrak
      •   Di atas Rp. 50 miliar, kontrak ditandatangani setelah
          mendapat pendapat ahli hukum kontrak
      •   Sekurang-kurangnya 2 rangkap kontrak bermaterai
                    LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN


15.   Masa Pemeliharaan dan Cara Pembayarannya
      a. Masa Pemeliharaan (Psl. 36)
           Minimal 6 bulan untuk pekerjaan permanen (jika
            umur rencananya > 1 tahun)
           Minimal 3 bulan untuk pekerjaan semi permanen
            (umur rencananya < 1 tahun)

      b. Cara pembayaran (Bab II Butir D.2.f) dapat dilakukan :
           Dibayar 95%, sedangkan retensi 5% selama masa
            pemeliharaan
           Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan
            jaminan pemeliharaan sebesar 5% (Uang retensi
            dapat diganti dengan jaminan pemeliharaan)
                            LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN


16.   Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia barang/jasa
      sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu perseribu) per hari dari
      nilai kontrak, dan besarnya denda tidak dibatasi dan
      pengguna berhak untuk memutuskan kontrak apabila denda
      keterlambatan sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan
      [Psl 35 (4) dan Psl 37(1)]


      Dapat    diberikan    kompensasi     atas    keterlambatan
      pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa
      dikenakan denda sebesar suku bunga (Bank Indonesia)
      terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II Butir
      D.1.h)
                    LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN



17. Jaminan Pelaksanaan
         Nilai Penawaran                    Jenis Pengadaan
          Yang Menang                JK                     JP/B/JL
               (NPM)       0 - 50 Jt    > 50 jt   0 - 50 Jt       > 50 jt
           > 80% HPS          TJ          TJ         TJ        5% x NPM
                                                              Sekurang-
           < 80% HPS         TJ         TJ         TJ      kurangnya 5% x
                                                             80% x HPS

       JK : Jasa Konsultansi
       JP/B/JL : Jasa Pemborongan/Barang/Jasa Lainnya
       TJ : Tanpa Jaminan
       NPM = Nilai Kontrak


        Catatan :
        Jaminan pelaksanaan dikeluarkan oleh Bank tidak
        termasuk dari perusahaan asuransi (Bab II Butir A.1.n)
                             LANJUTAN BEBERAPA PERUBAHAN PENGATURAN

       KEPPRES NO. 18/2000                        KEPPRES NO. 80/2003
18. Keikutsertaan perusahaan asing        18. Keikutsertaan perusahaan asing
    dibatasi dan wajib melakukan              dibatasi dan wajib melakukan
    kemitraan dengan pengusaha                kemitraan    dengan  pengusaha
    nasional:                                 nasional :


    JENIS PENGADAAN          NILAI           JENIS PENGADAAN         NILAI
  Jasa Pemborongan      > Rp. 25 miliar    Jasa Pemborongan      > Rp. 50 miliar
  Barang/Jasa Lainnya     tidak diatur     Barang/Jasa Lainnya   > Rp. 10 miliar
  Jasa Konsultansi      > Rp. 2 miliar     Jasa Konsultansi      > Rp. 5 miliar
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
                      Publik Bappenas
        Jl. Taman Suropati No 2 (Gedung B Lantai 6)
                     Jakarta Pusat 10310
                  Telepon : 021 - 3193 4247
                   Fax.    : 021 - 310 1924
                   HP.     : 0816 1 4567 26
             E-mail : ea_muhaemin@yahoo.com

				
DOCUMENT INFO
Andre Suit Andre Suit
About