Docstoc

Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

Document Sample
Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Powered By Docstoc
					dadang-solihin.blogspot.com   2
   Nama                       : Dadang Solihin
   Tempat/Tgl Lahir           : Bandung 6 November 1961
   Pekerjaan                  : Direktur Evaluasi Kinerja
                                Pembangunan Daerah
                                Bappenas
   Alamat Kantor              : Jl. Taman Suropati No. 2
                                Jakarta 10310
   Telp/Fak Kantor            : (021) 392 6248
   HP                         : 0812 932 2202
   Email                      : dadangsol@yahoo.com
   Website                    :
      http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com                           3
                            Materi

•   Konsep dan Kebijakan Tata Ruang
•   Penajaman Vi i Mi i Perumusan Positioning
    P     j       Visi-Misi: P    P iti i
    Differentiation Brand (PDB)
•   Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
        g                     g g
•   Perencanaan Pembangunan Daerah
•   Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
    Daerah
    D       h
•   Kegagalan Perencanaan
•   Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal




                         dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
                     Konsep dan Kebijakan
1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk             4. Penataan Ruang Wilayah Nasional,
   mewujudkan ruang Nusantara yang                Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan
   AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan                    secara BERJENJANG dan
   BERKELANJUTAN.                                 KOMPLEMENTER sehingga saling
2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang               melengkapi satu dengan yang lain,
   dilakukan dengan STRATEGI UMUM
                 g                                bersinergi, dan tidak terjadi tumpang
   seperti Penyiapan Kerangka Strategis           tindih kewenangan d l
                                                  ti dih k            dalam
   Pengembangan Penataan Ruang                    penyelenggaraannya.
   Nasional dan STRATEGI KHUSUS                5. Undang-undang Penataan Ruang telah
                                Zonasi
   berupa Penyiapan Peraturan Zonasi,             mengakomodasi perkembangan
   Pemberian Insentif dan Disinsentif,            lingkungan strategis seperti pengaturan
   Pengenaan Sanksi, dan lain-lain.               RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di
3 Produk perencanaan tata ruang tidak
3.                                                Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai
   hanya bersifat ADMINISTRATIF akan              (DAS), STANDAR PELAYANAN
   tetapi juga mengatur perencanaan tata          MINIMAL (SPM), integrasi penataan
   ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di          ruang DARAT, LAUT, dan UDARA,
   klasifikasikan ke dalam RENCANA
   kl ifik ik k d l                               PENGENDALIAN PEMANFAATAN
   UMUM dan RENCANA RINCI TATA                    RUANG, Penataan Ruang Kawasan
   RUANG.                                         PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan
                                                  Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP.

                                dadang-solihin.blogspot.com                            6
                            Permasalahan
1. Semakin menurunnya kualitas                 3. Masih tingginya kesenjangan antar dan di
   permukiman yang ditunjukkan a.l:               dalam wilayah
   Kemacetan, kawasan kumuh,                  4. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis
    pencemaran (Air, Udara, Suara,                dan kawasan resapan air, serta
    Sampah), dan hilangnya ruang publik           meningkatnya DAS kritis
    dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk        5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum
    artikulasi sosial dan kesehatan                      h          j di     dalam
                                                  sepenuhnya menjadi acuan d l
    masyarakat terutama di perkotaan              pemanfaatan ruang dan fokus hanya
   bencana alam gempa, banjir dan                pada Perencanaan, sehingga terjadi
    longsor ya g frekuensi-nya se a
     o gso yang e ue s ya semakin                 inkonsistensi pe a sa aa pe ba gu a
                                                     o s ste s pelaksanaan pembangunan
    sering dan dampaknya semakin luas,            terhadap RTR serta lemahnya
    terutama pada kawasan yang                    pengendalian dan penegakan hukum
    berfungsi lindung.                            terhadap pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi      6. Euphoria Otonomi Daerah yang lebih
   perkotaan berimplikasi pada terjadinya         berorientasi pada peningkatan PAD yg
   alih fungsi lahan pertanian produktif          bersifat jangka pendek (dibanding
   menjadi lahan permukiman/perkotaan                                             panjang),
                                                  peningkatan PDRB dlm jangka panjang)
   secara signifikan.                             serta keinginan mengembangkan
                                                  infrastruktur regional secara sendiri-
                                                  sendiri yang menjadi tidak efisien.

                                dadang-solihin.blogspot.com                              7
                                Visi RTRW


            1                    2                     3               4

     Aman                Nyaman                Produktif          Berkelanjutan

Masyarakat dapat   Memberi              Proses produksi dan    Kualitas lingkungan
menjalankan        kesempatan yang      distribusi berjalan    fisik dapat
aktivitas          luas bagi            secara efisien         dipertahankan bahkan
kehidupannya       masyarakat untuk     sehingga mampu         dapat ditingkatkan,
dengan             mengartikulasikan    memberikan nilai       tidak hanya untuk
terlindungi dari   nilai-nilai sosial   tambah ekonomi untuk   kepentingan generasi
berbagai           budaya dan           kesejahteraan          saat ini, namun juga
ancaman            fungsinya sebagai    masyarakat sekaligus   generasi yang akan
                   manusia dalam        meningkatkan daya      datang.
                   suasana yang         saing.
                   tenang dan damai

                                dadang-solihin.blogspot.com                           8
             Strategi Implementasi
                                                                Penegakan
        Zonasi                Pengendalian
                                                                  Hukum
   Penerapan peraturan       Penekanan                       Penegakan hukum
    zonasi secara              pengendalian                     yang ketat dan
    konsisten yang             pemanfaatan ruang                konsisten untuk
    merupakan                  dilakukan secara                 mewujudkan tertib tata
    kelengkapan dari           sistemik melalui                 ruang.
    rencana detail tata        penetapan peraturan
    ruang.                     zonasi, perizinan,
                               pemberian insentif dan
                               disinsentif, dan
                               pengenaan sanksi.
                               p g




                              dadang-solihin.blogspot.com                          9
dadang-solihin.blogspot.com   10
Positioning Differentiation Brand (PDB)


          POSITIONING              DIFFERENTIATION




                          BRAND




                 dadang-solihin.blogspot.com         11
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
                          Brand Integrity
   POSITIONING                              DIFFERENTIATION

                                                  Agro Bisnis
             g g
  Provinsi Jagung
                                                   Jagung




                           BRAND

                         Visi Provinsi
                          Gorontalo



                    dadang-solihin.blogspot.com                 12
dadang-solihin.blogspot.com   13
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
                              Brand Integrity
    POSITIONING                                 DIFFERENTIATION

    Kabupaten dengan                               Pelajaran Bahasa
      pemerintahan                                Mandarin di Sekolah
     entrepreneurship                               dan Pesantren




                               BRAND

                           Visi Kabupaten
                             Lamongan



                        dadang-solihin.blogspot.com                     14
dadang-solihin.blogspot.com   15
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
                          Brand Integrity
  POSITIONING                               DIFFERENTIATION

  Kota Pariwisata                            Lokasi Historis Kuno,
     Budaya                                  DaerahPertambangan
  Pertambangan                                 Batu Bara, Lahan
                                                    Alami




                           BRAND

                          Visi Kota
                         Sawahlunto



                    dadang-solihin.blogspot.com                      16
dadang-solihin.blogspot.com   17
www.dadang-solihin.blogspot.com   18
Pengertian Pengawasan
      Pengawasan bermakna
      • Proses pengukuran kinerja dan
        pengambilan tindakan
      • Untuk menjamin agar hasil (output and
        outcomes) sesuai dengan yang diinginkan
      • Untuk menjamin segala sesuatu berjalan
        sebagaimana mestinya sesuai dengan
                                              track).
        standar yang ditetapkan (on the right track)




      www.dadang-solihin.blogspot.com              19
     Fungsi Pengawasan DPRD
•   Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
    F      iP              d l hk            d         k    l k k
    pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
    pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
    pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
    kerjasama internasional di daerah.
•   Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
    adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
•   Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
    d     h        diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
    daerah, DPRD dih      k               d       d        i k t
    kualitas pelayanan publik.
•   Sebagai p
          g pilar utama dalam p                   ,      perlu lebih
                               pemerintaran daerah, DPRD p
    responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
    penyediaan pelayanan publik di daerah.

                       www.dadang-solihin.blogspot.com             20
    Pelaksanaan Pengawasan
                                                                     Internal-
  Feedforward           Concurrent             Feedback
                                                                     external
 Dilakukan            Memfokuskan         Pengawasan ini       Pengawasan
     b l    kti it
  sebelum aktivitas        d
                        pada apa yang        dilakukan
                                             dil k k               internal
                                                                   i t     l
  dimulai.              terjadi selama       setelah aktivitas     memberikan
 Untuk menjamin        proses berjalan      selesai               kesempatan
  kejelasan            Memonitor            dilaksanakan.
                                             d a sa a a            u tu
                                                                   untuk
  sasaran;              aktivitas yang   Tujuan untuk             memperbaiki
                        sedang berjalan   menyediakan              sendiri
 Tersedianya
  arahan yang           untuk menjamin    informasi yang          Pengawasan
  memadai;              segala sesuatu    berguna untuk            eksternal melalui
                        sesuai rencana    meningkatkan             supervisi dan
 Ketersediaan                            kinerja di masa          penggunaan
  sumber daya y g  Untuk
             y yang                       depan dan                administrasi
  dibutuhkan.                   i hasil
                    mengurangi h il
                    yang yang tidak       memfokuskan              formal.
 Memfokuskan       diinginkan.           pada kualitas
  pada kualitas                           hasil.
  sumber daya.
                          www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                   21
           Tahapan Pengawasan
 Preliminary Control                   Interim Control                  Post Control
 Merupakan pengawasan              Untuk memastikan layanan       Untuk memastikan layanan
  anggota DPRD pada saat             publik berjalan sesuai          publik berjalan sesuai
  pembahasan anggaran.               standar yang ditetapkan dan     harapan,
 Meneliti setiap usulan             memenuhi harapan               Diperuntukkan atas
  anggaran khususnya dari            masyarakat selama               evaluasi terhadap target
                       publik,
  penyedia layanan publik            pelayanan dilakukan dalam             direncanakan.
                                                                     yang direncanakan
  baik dari sisi input, output       jangka waktu tertentu.         Diharapkan akan
  maupun outcomes dari              Diarahkan terhadap              menghasilkan rekomendasi
  setiap jenis layanan.              pelaksanaan anggaran atas       mempertahankan,
 Melakukan pengawasan               layanan publik atau             memperbaiki atau
  sejak tahap perencanaan,           pelaksanaan sebuah              meningkatkan kualitas
  sebab apa yang akan                peraturan.                      layanan.
  dilakukan oleh pemda bisa
  diketahui dari rencana yang
  dibuat oleh pihak eksekutif.




                                 www.dadang-solihin.blogspot.com                           22
Ruang Lingkup Pengawasan

     Pengawasan Preventif                   Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan           Pengawasan terhadap proses-
  pada tahap persiapan dan             proses aktivitas sebuah
                     kegiatan.
  perencanaan suatu kegiatan                             publik.
                                       lembaga layanan publik
 Pengawasan ini bertujuan            Pengawasan bertujuan
  pada aspek pencegahan dan            menghentikan pelanggaran
  perbaikan, termasuk pula             dan mengembalikan pada
  pengusulan perbaikan atau            keadaan semula, baik disertai
  pembentukan regulasi baru
  p               g                    atau tanpa sanksi.
                                               p
  untuk berbaikan.



                     www.dadang-solihin.blogspot.com                   23
          Langkah Pengawasan
   Menentukan            Mengukur            Hasil, Sasaran       Tindakan
Sasaran dan Standar    Kinerja Aktual         dan Standar         Perbaikan

 DPRD lebih awal     DPRD memiliki       Membandingkan  Menjadi bahan
  menentukan           informasi atas       hasil              evaluasi untuk
  sasaran yang         kinerja lembaga      pengawasan         perbaikan sistem
        dipantau.
  akan dipantau        yang bersifat        dengan sasaran     layanan atau
 Termasuk pula        faktual.             dan standar        peningkatan
  adanya dokumen      Informasi            yang telah         standar layanan
  atau informasi       tersebut sebagai     ditetapkan         pada lembaga
  tentang standar      masukan bagi        Untuk              atau pelayanan
  kualitas layanan     DPRD dalam           memastikan         publik tertentu.
  publik yang          membuat              apakah sudah      Mengambil
  diberlakukan         rekomendasi          berjalan sesuai    tindakan
  selama ini.          perbaikan atas       yang diharapkan.   perbaikan yang
                       pengawasan                              dibutuhkan
                       yang dilakukan
                       di masa depan.
                         www.dadang-solihin.blogspot.com
                                                                                  24
                                                                      1/4
                                                                      1/4
             Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
1 P               l h Pi i                k i
   dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan y g
        g                gg           ,y     p g          yang
   melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
   lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
   dilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
   ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
   tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.




                       www.dadang-solihin.blogspot.com                25
                                                              2/4
            Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
5 P                 l hK l       k K j (P kj ) d
   oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
   oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
   melakukan pengawasan.
6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
   tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
   kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
   Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
      l l i l tk l     k
   melalui alat kelengkapan d       dan t induk        t i   i
                              dewan d atau i d k partai masing-
   masing sebagai sikap politik.




                     www.dadang-solihin.blogspot.com          26
              Jenis Pengawasan                                             3/4
 Aktor         Tindakan Pasif                        Tindakan Aktif
Personal
 e so a     Menerima pengaduan             Kunjungan langsung ke lapangan
             melalui posko aspirasi,
                                            Menelpon langsung
             SMS, persuratan, atau
                                             penyelenggaran layanan yang
             informasi melalui media
                                             diadukan
             cetak dan merespon balik
             melalui media                  Melibatkan media
Komisi      Menerima pengaduan, surat,     Kunjungan langsung di lapangan,
             SMS atau informasi media       Rapat Kerja,
             cetak
                                            Hearing dengan pihak terkait serta
                                       M lib tk media
                                        Melibatkan     di
Gabungan  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
Komisi     sms atau informasi media    Rapat Kerja,
           cetak
                                       Hearing pihak terkait dll
                                            Melibatkan media


                        www.dadang-solihin.blogspot.com                     27
               Jenis Pengawasan                                               4/4
 Aktor         Tindakan Pasif                          Tindakan Aktif
Pansus      Menerima pengaduan dari         Kunjungan lapangan –
             masyarakat                      Rapat Kerja dengan pihak terkait
                                                                       terkait,
            Mendapatkan informasi           Hearing dengan kelompok yang
             lewat media                      peduli terhadap isu yang ditangani.
                                             Mengundang kelompok independen,
                                              akademisi untuk memberi pendapat
                                             Melibatkan media
Fraksi      Menerima pengaduan dari         Melakukan kunjungan
             masyarakat                      Mengundang pihak luar memberi
            Mendapatkan informasi            masukan atas hasil pengawasan di
             lewat media                      lapangan
                                          Melibatkan media
Pimpinan    Menerima pengaduan           Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
             masyarakat, sms, persuratan   hasil pengawasan komisi, gabungan
            Mendapat informasi lewat      komisi, pansus dll
             media                        Melibatkan media
                          www.dadang-solihin.blogspot.com                     28
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   29
Proses Perencanaan
  Pendekatan Politik:
  Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
  pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
  planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

  Proses Teknokratik:
  Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
        g                j yang           g
  lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
  bertugas untuk itu.

  Partisipatif:
  Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
  antara lain melalui Musrenbang.

  Proses top-down dan bottom-up:
  Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


            dadang-solihin.blogspot.com                         30
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
                NASIONAL                                       DAERAH
        Dokumen             Penetapan                Dokumen                Penetapan
 Rencana Pembangunan             UU          Rencana Pembangunan               Perda
 Jangka Panjang Nasional   (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah        (Ps. 13 Ayat 2)
 (RPJP-Nasional)
 (RPJP Nasional)                             (RPJP-Daerah)
                                             (           )
 Rencana Pembangunan          Per Pres       Rencana Pembangunan          Peraturan KDH
 Jangka Menengah           (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah       (Ps. 19 Ayat 3)
 Nasional                                    (RPJM Daerah)
                                             (RPJM-Daerah)
 (RPJM-Nasional)
 Renstra Kementerian /       Peraturan       Renstra Satuan Kerja            Peraturan
 Lembaga (Renstra KL)       Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renstra    Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   SKPD)                         (Ps. 19 Ayat 4)
 Rencana Kerja                Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah     Peraturan KDH
 Pemerintah (RKP)          (Ps 26 Ayat 1)
                           (Ps.              Daerah (RKPD)                (Ps 26 Ayat 2)
                                                                          (Ps.
 Rencana Kerja               Peraturan       Rencana Kerja Satuan Kerja      Peraturan
 Kementerian / Lembaga      Pimpinan KL      Perangkat Daerah (Renja      Pimpinan SKPD
 (Renja KL)                (Ps.
                           (Ps 21 Ayat 1)    SKPD)                          Ps.
                                                                          ( Ps 21 Ayat 3)
                              dadang-solihin.blogspot.com                                    31
 Syarat Dokumen Perencanaan
          S.M.A.R.T
   Specific:
1. Specific:    Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
                jelas;
   Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
               baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
               kapasitas dan sumber daya yang ada;
   Relevant:
4. Relevant:    Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
                output dalam rangka mencapai target outcome yang
                ditetapkan; serta antara target outcome dalam
                    g         p      g      p    y g      p
                rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
        Bond:
5. Time Bond:   Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


                       dadang-solihin.blogspot.com                  32
           Syarat Perencanaan
                   g                       g
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi           pelaksananya.
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
   p           y
                        dadang-solihin.blogspot.com          33
    Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai penuntun arah
    S b    i               h
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
                  kualitas
    pengawasan k lit




                          dadang-solihin.blogspot.com   34
dadang-solihin.blogspot.com   35
       Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah:                             Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke                1.   Peningkatan standar hidup (levels
  arah kondisi yang lebih                                   orang
                                          of living) setiap orang, baik
  baik                                    pendapatannya, tingkat konsumsi
                                          pangan, sandang, papan, pelayanan
 melalui upaya yang                      kesehatan, pendidikan, dll.
  dilakukan secara                   2.   Penciptaan berbagai kondisi yang
  terencana.                              memungkinkan tumbuhnya rasa
                                          percaya diri (self-esteem) setiap
                                          orang.
                                     3.   Peningkatan kebebasan
                                                                     orang
                                          (freedom/democracy) setiap orang.
                                                                  Todaro, 2000


                            dadang-solihin.blogspot.com                       36
                           How?
1. Mengurangi di
1 M                 i         ketimpangan pembangunan
            i disparitas atau k i            b
     antar daerah
     antar sub daerah
     antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
           y        y              g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
   agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
          (berkelanjutan).
   datang (berkelanjutan)




                       dadang-solihin.blogspot.com            37
     Tantangan dalam Pembangunan Daerah
                                                                  • Mengurangi
                              Sarana dan
                            Prasarana yang                          ketimpangan
                                   d i dan
                             memadai d                            • Memberdayakan
                              berkualitas                           masyarakat
                                                                  • Mengentaskan
                                                                    kemiskinan.
                                                                    k i ki
                                                                  • Menambah lapangan
                                                                    kerja.
                                                Dunia usaha yg      Menjaga k l t i
                                                                  • M j     kelestarian
                                                   kondusif         SDA
                             Pemanfaatan
                          sumber daya secara
                              berkualitas
                Koordinasi yang
               semakin baik antar
                 stakeholders



Peningkatan kapasitas
        SDM
                                    dadang-solihin.blogspot.com                    38
 PEMBANGUNAN DAERAH                          PEMBANGUNAN DI DAERAH




   Upaya terencana untuk
                                             Upaya untuk memberdayakan
   meningkatkan kapasitas
                                             masyarakat di seluruh daerah
    Pemerintahan Daerah

    Sehingga tercipta suatu                      Sehingga tercipta suatu
  kemampuan yang andal dan                  lingkungan yang memungkinkan
     profesional dalam:                            masyarakat untuk:



 Memberikan pelayanan kepada               Menikmati kualitas kehidupan
  masyarakat,
     y      ,                                yang lebih baik, maju, dan
                                             t t
                                             tenteram,
 Mengelola sumber daya                     Peningkatan harkat, martabat,
  ekonomi daerah.                            dan harga diri.

                          dadang-solihin.blogspot.com                   39
               PEMBANGUNAN DAERAH
                         Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi              Pengelolaan
                                                         Good Governance
     Daerah                    Sumberdaya
                                        y

               Keseimbangan Peran Tiga Pilar

   Pemerintahan                 Dunia Usaha                 Masyarakat

   Menjalankan dan
menciptakan lingkungan    Mewujudkan penciptaan          Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang      lapangan kerja dan           sosial,
                                                         sosial ekonomi dan
 kondusif bagi unsur-          pendapatan.                       politik.
       unsur lain.

                           dadang-solihin.blogspot.com                          40
           Pergeseran Paradigma:
        From Government to Governance
        F    G        tt G




          Government                                  Governance
 Memberikan hak ekslusif bagi         Persoalan-persoalan publik
  negara untuk mengatur hal-hal         adalah urusan bersama
  publik
  publik,                               pemerintah civil society dan
                                        pemerintah,
 Aktor di luarnya hanya dapat          dunia usaha sebagai tiga aktor
  disertakan sejauh negara              utama.
        iji k
  mengijinkannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com                      41
               Pelaku Pembangunan:
               Paradigma Governance
                              ,                      ,           y
    Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
    yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
                                    Tenaga Kerja
                   Kontrol                            Kontrol



        Dunia Usaha 
                                   Pemerintah                    Masyarakat
          Swasta


                       Nilai                       Redistibusi
                 Pertumbuhan                   Melalui Pelayanan
                                       Pasar

   Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
    Good.
    G d
                               dadang-solihin.blogspot.com                    42
         Model Governance
                Sektor Swasta      Sektor Publik        Sektor Ketiga


   Tingkat        Perusahaan        Organisasi               LSM
Supranasional    transnasional   Antar Pemerintah       Internasional




  Tingkat        Perusahaan                               Ormas/LSM
  Nasional        Nasional         GOVERNANCE              Nasional



   Tingkat       Perusahaan          Pemerintah           LSM Lokal
 Subnasional        Lokal              Lokal

                                            (Kamarack and Nye Jr., 2002)

                        dadang-solihin.blogspot.com                        43
Pelaku Pembangunan: Stakeholders

           STATE                       CITIZENS
           Executive                   organized into:
           Judiciary
              d              Community-based organizations
                             C       it b d          i ti
          Legislature        Non-governmental organizations
                                Professional Associations
         Public service
                                    Religious groups
            Military                Women’s groups
             Police                       Media

                       BUSINESS
              Small / medium / large enterprises
                 Multinational Corporations
                     Financial institutions
                        Stock exchange


              dadang-solihin.blogspot.com                     44
   Troika




dadang-solihin.blogspot.com   45
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
               Swasta
  Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



  Masyarakat,
  Masyarakat
  Bangsa, dan
    Negara                                         y
                                                Masyarakat

                                                             VISI
                                       Pemerintah

Good Governance            Dunia Usaha




                  dadang-solihin.blogspot.com                       46
Perumusan Visi Daerah

                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     47
Perumusan Visi Daerah
                       Stakeholders




      PEMDA




      dadang-solihin.blogspot.com     48
dadang-solihin.blogspot.com   49
                                                            1/4
             g g
           Kegagalan Perencanaan

 Penyusunan perencanaan
  tidak tepat, mungkin karena:
   informasinya kurang
    lengkap,
   metodologinya belum
    dikuasai,
    dik    i
   perencanaannya tidak
    realistis sehingga tidak
                   gg
    mungkin pernah bisa
    terlaksana
   pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
                                            pertimbangan
    pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.


                        dadang-solihin.blogspot.com         50
          Kegagalan Perencanaan                                      2/4
 Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
  seharusnya.

   kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
    dengan pelaksanaannya.
   aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
   masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
    tidak mendukungnya.




                       dadang-solihin.blogspot.com                   51
                                                             3/4
                g g
              Kegagalan Perencanaan
   Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
    dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
    mengatasi masalah mendasar negara berkembang.

       Misalnya, orientasi
        semata-mata pada
        pertumbuhan yang
        menyebabkan makin
        melebarnya kesenjangan.
       Dengan d iki
        D        demikian, yang
        keliru bukan semata-mata
        perencanaannya, tetapi
        falsafah atau konsep di
        balik perencanaan itu.


                          dadang-solihin.blogspot.com            52
                                                            4/4
            g g
          Kegagalan Perencanaan

   Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
    kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.

     P                i i tidak   b ik
      Perencanaan di sini tid k memberikan
      kesempatan berkembangnya prakarsa
      individu dan pengembangan kapasitas
      serta potensi masyarakat secara penuh.
     Sistem ini bertentangan dengan hukum
      penawaran dan permintaan karena
      pemerintah mengatur semuanya.
     Perencanaan seperti inilah yang disebut
        b     i i t
      sebagai sistem perencanaan t        t
                                   terpusat
      (centrally planned system).


                       dadang-solihin.blogspot.com          53
      Sistem Perencanaan yang Berhasil

•   Sistem perencanaan yang
    Si t
    mendorong berkembangnya
    mekanisme pasar dan peran
    serta masyarakat.
•   Dalam sistem ini perencanaan
    dilakukan dengan menentukan
    sasaran-sasaran secara garis
    besar.
•   P l k utamanya adalah
    Pelaku t         d l h
    masyarakat dan usaha swasta.




                        dadang-solihin.blogspot.com   54
                 Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    j g        p      j
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
                                               aspek,
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               55
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com   56

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: tata, ruang
Stats:
views:319
posted:2/14/2011
language:Indonesian
pages:56
Description: Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Sahid Hotel-Surabaya, 14 Februari 2011