Get documents about "Konsep dan Kebijakan Tata Ruang serta Pengawasannya terkait Perencanaan Pembangunan Daerah
Description
Capacity Building DPRD Kabupaten Sumba Tengah di Sahid Hotel-Surabaya, 14 Februari 2011
Shared by: DadangSolihin
-
Stats
- views:
- 295
- posted:
- 2/13/2011
- language:
- Indonesian
- pages:
- 56
Document Sample
dadang-solihin.blogspot.com 2
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
Materi
• Konsep dan Kebijakan Tata Ruang
• Penajaman Vi i Mi i Perumusan Positioning
P j Visi-Misi: P P iti i
Differentiation Brand (PDB)
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan
g g g
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
D h
• Kegagalan Perencanaan
• Sistem Perencanaan yang Berhasil dan Ideal
dadang-solihin.blogspot.com 4
dadang-solihin.blogspot.com 5
Konsep dan Kebijakan
1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional,
mewujudkan ruang Nusantara yang Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan
AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan secara BERJENJANG dan
BERKELANJUTAN. KOMPLEMENTER sehingga saling
2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang melengkapi satu dengan yang lain,
dilakukan dengan STRATEGI UMUM
g bersinergi, dan tidak terjadi tumpang
seperti Penyiapan Kerangka Strategis tindih kewenangan d l
ti dih k dalam
Pengembangan Penataan Ruang penyelenggaraannya.
Nasional dan STRATEGI KHUSUS 5. Undang-undang Penataan Ruang telah
Zonasi
berupa Penyiapan Peraturan Zonasi, mengakomodasi perkembangan
Pemberian Insentif dan Disinsentif, lingkungan strategis seperti pengaturan
Pengenaan Sanksi, dan lain-lain. RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di
3 Produk perencanaan tata ruang tidak
3. Perkotaan dan Daerah Aliran Sungai
hanya bersifat ADMINISTRATIF akan (DAS), STANDAR PELAYANAN
tetapi juga mengatur perencanaan tata MINIMAL (SPM), integrasi penataan
ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di ruang DARAT, LAUT, dan UDARA,
klasifikasikan ke dalam RENCANA
kl ifik ik k d l PENGENDALIAN PEMANFAATAN
UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG, Penataan Ruang Kawasan
RUANG. PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan
Aspek Pelestarial LINGKUNGAN HIDUP.
dadang-solihin.blogspot.com 6
Permasalahan
1. Semakin menurunnya kualitas 3. Masih tingginya kesenjangan antar dan di
permukiman yang ditunjukkan a.l: dalam wilayah
Kemacetan, kawasan kumuh, 4. Penurunan luas kawasan Hutan Tropis
pencemaran (Air, Udara, Suara, dan kawasan resapan air, serta
Sampah), dan hilangnya ruang publik meningkatnya DAS kritis
dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk 5. Rencana Tata Ruang Wilayah belum
artikulasi sosial dan kesehatan h j di dalam
sepenuhnya menjadi acuan d l
masyarakat terutama di perkotaan pemanfaatan ruang dan fokus hanya
bencana alam gempa, banjir dan pada Perencanaan, sehingga terjadi
longsor ya g frekuensi-nya se a
o gso yang e ue s ya semakin inkonsistensi pe a sa aa pe ba gu a
o s ste s pelaksanaan pembangunan
sering dan dampaknya semakin luas, terhadap RTR serta lemahnya
terutama pada kawasan yang pengendalian dan penegakan hukum
berfungsi lindung. terhadap pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya urbanisasi dan aglomerasi 6. Euphoria Otonomi Daerah yang lebih
perkotaan berimplikasi pada terjadinya berorientasi pada peningkatan PAD yg
alih fungsi lahan pertanian produktif bersifat jangka pendek (dibanding
menjadi lahan permukiman/perkotaan panjang),
peningkatan PDRB dlm jangka panjang)
secara signifikan. serta keinginan mengembangkan
infrastruktur regional secara sendiri-
sendiri yang menjadi tidak efisien.
dadang-solihin.blogspot.com 7
Visi RTRW
1 2 3 4
Aman Nyaman Produktif Berkelanjutan
Masyarakat dapat Memberi Proses produksi dan Kualitas lingkungan
menjalankan kesempatan yang distribusi berjalan fisik dapat
aktivitas luas bagi secara efisien dipertahankan bahkan
kehidupannya masyarakat untuk sehingga mampu dapat ditingkatkan,
dengan mengartikulasikan memberikan nilai tidak hanya untuk
terlindungi dari nilai-nilai sosial tambah ekonomi untuk kepentingan generasi
berbagai budaya dan kesejahteraan saat ini, namun juga
ancaman fungsinya sebagai masyarakat sekaligus generasi yang akan
manusia dalam meningkatkan daya datang.
suasana yang saing.
tenang dan damai
dadang-solihin.blogspot.com 8
Strategi Implementasi
Penegakan
Zonasi Pengendalian
Hukum
Penerapan peraturan Penekanan Penegakan hukum
zonasi secara pengendalian yang ketat dan
konsisten yang pemanfaatan ruang konsisten untuk
merupakan dilakukan secara mewujudkan tertib tata
kelengkapan dari sistemik melalui ruang.
rencana detail tata penetapan peraturan
ruang. zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan
disinsentif, dan
pengenaan sanksi.
p g
dadang-solihin.blogspot.com 9
dadang-solihin.blogspot.com 10
Positioning Differentiation Brand (PDB)
POSITIONING DIFFERENTIATION
BRAND
dadang-solihin.blogspot.com 11
PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
g g
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 12
dadang-solihin.blogspot.com 13
PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 14
dadang-solihin.blogspot.com 15
PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 16
dadang-solihin.blogspot.com 17
www.dadang-solihin.blogspot.com 18
Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan
pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and
outcomes) sesuai dengan yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan
track).
standar yang ditetapkan (on the right track)
www.dadang-solihin.blogspot.com 19
Fungsi Pengawasan DPRD
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
F iP d l hk d k l k k
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
d h diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
daerah, DPRD dih k d d i k t
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai p
g pilar utama dalam p , perlu lebih
pemerintaran daerah, DPRD p
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.
www.dadang-solihin.blogspot.com 20
Pelaksanaan Pengawasan
Internal-
Feedforward Concurrent Feedback
external
Dilakukan Memfokuskan Pengawasan ini Pengawasan
b l kti it
sebelum aktivitas d
pada apa yang dilakukan
dil k k internal
i t l
dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan
Untuk menjamin proses berjalan selesai kesempatan
kejelasan Memonitor dilaksanakan.
d a sa a a u tu
untuk
sasaran; aktivitas yang Tujuan untuk memperbaiki
sedang berjalan menyediakan sendiri
Tersedianya
arahan yang untuk menjamin informasi yang Pengawasan
memadai; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui
sesuai rencana meningkatkan supervisi dan
Ketersediaan kinerja di masa penggunaan
sumber daya y g Untuk
y yang depan dan administrasi
dibutuhkan. i hasil
mengurangi h il
yang yang tidak memfokuskan formal.
Memfokuskan diinginkan. pada kualitas
pada kualitas hasil.
sumber daya.
www.dadang-solihin.blogspot.com
21
Tahapan Pengawasan
Preliminary Control Interim Control Post Control
Merupakan pengawasan Untuk memastikan layanan Untuk memastikan layanan
anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai
pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan,
Meneliti setiap usulan memenuhi harapan Diperuntukkan atas
anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target
publik,
penyedia layanan publik pelayanan dilakukan dalam direncanakan.
yang direncanakan
baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu. Diharapkan akan
maupun outcomes dari Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi
setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan,
Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas
sebab apa yang akan peraturan. layanan.
dilakukan oleh pemda bisa
diketahui dari rencana yang
dibuat oleh pihak eksekutif.
www.dadang-solihin.blogspot.com 22
Ruang Lingkup Pengawasan
Pengawasan Preventif Pengawasan Represif
Pengawasan yang dilakukan Pengawasan terhadap proses-
pada tahap persiapan dan proses aktivitas sebuah
kegiatan.
perencanaan suatu kegiatan publik.
lembaga layanan publik
Pengawasan ini bertujuan Pengawasan bertujuan
pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran
perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai
pembentukan regulasi baru
p g atau tanpa sanksi.
p
untuk berbaikan.
www.dadang-solihin.blogspot.com 23
Langkah Pengawasan
Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran Tindakan
Sasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan
DPRD lebih awal DPRD memiliki Membandingkan Menjadi bahan
menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk
sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem
dipantau.
akan dipantau yang bersifat dengan sasaran layanan atau
Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan
adanya dokumen Informasi yang telah standar layanan
atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga
tentang standar masukan bagi Untuk atau pelayanan
kualitas layanan DPRD dalam memastikan publik tertentu.
publik yang membuat apakah sudah Mengambil
diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan
selama ini. perbaikan atas yang diharapkan. perbaikan yang
pengawasan dibutuhkan
yang dilakukan
di masa depan.
www.dadang-solihin.blogspot.com
24
1/4
1/4
Jenis Pengawasan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
1 P l h Pi i k i
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan y g
g gg ,y p g yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
dilaksanakan oleh Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.
www.dadang-solihin.blogspot.com 25
2/4
Jenis Pengawasan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
5 P l hK l k K j (P kj ) d
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
melakukan pengawasan.
6. Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
kepentingan partai politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
l l i l tk l k
melalui alat kelengkapan d dan t induk t i i
dewan d atau i d k partai masing-
masing sebagai sikap politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 26
Jenis Pengawasan 3/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal
e so a Menerima pengaduan Kunjungan langsung ke lapangan
melalui posko aspirasi,
Menelpon langsung
SMS, persuratan, atau
penyelenggaran layanan yang
informasi melalui media
diadukan
cetak dan merespon balik
melalui media Melibatkan media
Komisi Menerima pengaduan, surat, Kunjungan langsung di lapangan,
SMS atau informasi media Rapat Kerja,
cetak
Hearing dengan pihak terkait serta
M lib tk media
Melibatkan di
Gabungan Menerima pengaduan, surat, Kunjungan langsung di lapangan,
Komisi sms atau informasi media Rapat Kerja,
cetak
Hearing pihak terkait dll
Melibatkan media
www.dadang-solihin.blogspot.com 27
Jenis Pengawasan 4/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Pansus Menerima pengaduan dari Kunjungan lapangan –
masyarakat Rapat Kerja dengan pihak terkait
terkait,
Mendapatkan informasi Hearing dengan kelompok yang
lewat media peduli terhadap isu yang ditangani.
Mengundang kelompok independen,
akademisi untuk memberi pendapat
Melibatkan media
Fraksi Menerima pengaduan dari Melakukan kunjungan
masyarakat Mengundang pihak luar memberi
Mendapatkan informasi masukan atas hasil pengawasan di
lewat media lapangan
Melibatkan media
Pimpinan Menerima pengaduan Menindaklanjuti hasil/rekomendasi
masyarakat, sms, persuratan hasil pengawasan komisi, gabungan
Mendapat informasi lewat komisi, pansus dll
media Melibatkan media
www.dadang-solihin.blogspot.com 28
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 29
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
g j yang g
lembaga atau satuan kerja y g secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 30
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)
(RPJP Nasional) (RPJP-Daerah)
( )
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM Daerah)
(RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps 26 Ayat 1)
(Ps. Daerah (RKPD) (Ps 26 Ayat 2)
(Ps.
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) SKPD) Ps.
( Ps 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 31
Syarat Dokumen Perencanaan
S.M.A.R.T
Specific:
1. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan
jelas;
Measurable:
2. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur
baik bagi indikator kuantitif maupun kualitatif;
3. Achievable:
3 Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
Relevant:
4. Relevant: Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target
output dalam rangka mencapai target outcome yang
ditetapkan; serta antara target outcome dalam
g p g p y g p
rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
Bond:
5. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
dadang-solihin.blogspot.com 32
Syarat Perencanaan
g g
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi pelaksananya.
7 Orang organisasi, atau badan pelaksananya
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
p y
dadang-solihin.blogspot.com 33
Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai penuntun arah
S b i h
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
kualitas
pengawasan k lit
dadang-solihin.blogspot.com 34
dadang-solihin.blogspot.com 35
Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih orang
of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
orang
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 36
How?
1. Mengurangi di
1 M i ketimpangan pembangunan
i disparitas atau k i b
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
y y g
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
(berkelanjutan).
datang (berkelanjutan)
dadang-solihin.blogspot.com 37
Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
d i dan
memadai d • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
k i ki
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg Menjaga k l t i
• M j kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 38
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat,
y , yang lebih baik, maju, dan
t t
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 39
PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
y
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial,
sosial ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 40
Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
F G tt G
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik
publik, pemerintah civil society dan
pemerintah,
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
iji k
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 41
Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
, , y
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
G d
dadang-solihin.blogspot.com 42
Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 43
Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary
d Community-based organizations
C it b d i ti
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 44
Troika
dadang-solihin.blogspot.com 45
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Swasta
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Masyarakat
Bangsa, dan
Negara y
Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 46
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
dadang-solihin.blogspot.com 47
Perumusan Visi Daerah
Stakeholders
PEMDA
dadang-solihin.blogspot.com 48
dadang-solihin.blogspot.com 49
1/4
g g
Kegagalan Perencanaan
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang
lengkap,
metodologinya belum
dikuasai,
dik i
perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
gg
mungkin pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 50
Kegagalan Perencanaan 2/4
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga
tidak mendukungnya.
dadang-solihin.blogspot.com 51
3/4
g g
Kegagalan Perencanaan
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
Misalnya, orientasi
semata-mata pada
pertumbuhan yang
menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.
Dengan d iki
D demikian, yang
keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
dadang-solihin.blogspot.com 52
4/4
g g
Kegagalan Perencanaan
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
P i i tidak b ik
Perencanaan di sini tid k memberikan
kesempatan berkembangnya prakarsa
individu dan pengembangan kapasitas
serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum
penawaran dan permintaan karena
pemerintah mengatur semuanya.
Perencanaan seperti inilah yang disebut
b i i t
sebagai sistem perencanaan t t
terpusat
(centrally planned system).
dadang-solihin.blogspot.com 53
Sistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang
Si t
mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.
• Dalam sistem ini perencanaan
dilakukan dengan menentukan
sasaran-sasaran secara garis
besar.
• P l k utamanya adalah
Pelaku t d l h
masyarakat dan usaha swasta.
dadang-solihin.blogspot.com 54
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
j g p j
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
aspek,
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 55
dadang-
dadang-solihin.blogspot.com 56
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Strategi Penetapan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah - Download as PDF - PDF
Views: 1322 | Downloads: 194
Pedoman Pengendalian Internal Pemerintahan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Views: 3120 | Downloads: 357
Teknik Penyusunan Kriteria dan Indikator Kinerja Pembangunan - Download as PDF
Views: 3100 | Downloads: 610
Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik
Views: 6172 | Downloads: 422
