Docstoc

LPSE KEPRI

Document Sample
LPSE KEPRI Powered By Docstoc
					              LPSE KEPRI
      Layanan Pengadaan Secara Elektronik
                Kepulauan Riau




PENERAPAN E-GOVERNMENT DI
  PROVINSI KEPULAUAN RIAU



                              www.kepriprov.net
1. Provinsi Kepulauan Riau dibentuk dengan UU
   No. 25 Tahun 2002.
2. Pemerintahan beroperasi sejak 1 Juli 2004 dan
   Gubernur hasil Pilkada I dilantik pada tahun
   2005.
KONDISI GEOGRAFIS
            LETAK GEOGRAFIS
            UTARA : Vietnam & Kamboja
            SELATAN : Bangka Belitung &
                      Jambi
            BARAT : Singapura & Malaysia,
                      Riau
            TIMUR   : Malaysia dan
                      Kalimantan Barat

             LUAS WILAYAH
            - Luas Daratan = 10.595 km2
            - Luas Lautan = 241.215 km2
            Total          = 251.810 km2


              JUMLAH PULAU:
              Berpenghuni: 366
              Tdk berpenghuni: 2.042
              Total : 2408 pulau,
              Pulau terluar: 19
GAMBARAN UMUM
    Ibu kota : Tanjung Pinang
    Secara administrasi terdiri dari 7
    Kabupaten/Kota:

    Jumlah penduduk : 1 392 918 jiwa, sekitar
    50% berdiam di Kota Batam
         e-Government di Kepri
•   Sejak tahun 2006 sudah memulai pembangunan e-
    government di lingkungan Pemprov Kepri dengan
    tujuan melaksanakan modernisasi birokrasi dan
    mewujudkan good governance;
•   Tahun 2008 Kepri menjadi pemenang ketiga untuk
    kategori provinsi dalam Warta Ekonomi Award.
•   Tiga aplikasi yang dinilai Dewan Juri sangat
    mendukung pembangunan, yaitu:
    1. e-Procurement untuk indikator transaparansi dan
       akuntabilitas anggaran;
    2. Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermootor
       (SiPamor) untuk indikator peningkatan PAD;
    3. SMS Center untuk indikator komunikasi masyarakat
       dengan Kepala Daerah.
            Struktur Aplikasi e-Government

                                      FRONT OFFICE


                                          Kepriprov
                                      www.kepriporv.go.id




E-Proc              SIKD                       Intranet            DPRD
www.kepriprov.net   www.kepriprov.go.id/sikd   www.e-kepri.net     www.dprd.kepriprov.go.id


   PROMOSI & INVESTASI                 PENDIDIKAN            LINGKUNGAN


                                      BACK OFFICE



   SAKD             SIMPEG            STUKD             SPELE        SiPamor
         e-Procurement di KEPRI
LATAR BELAKANG

• Sejak tahun 2005 anggaran pembangunan meningkat pesat.
• Keterbatasan SDM membuat proses lelang tidak lancar dan hasil
  lelang kurang memuaskan.
• Tekanan yang tinggi membuat banyak pegawai menolak menjadi
  Panitia Pengadaan.
• Tahun 2007 melakukan kerjasama dengan BAPPENAS dalam
  rangka meningkatkan kemampuan pegawai dan membentuk
  layanan konsultasi di Bawasda.
• Tahun 2008 membangun LPSE dan melakukan uji coba pelelangan
  on-line untuk provinsi.
• Tahun 2009 pelaksanaan on-line untuk provinsi dan Kota Batam,
  persiapan penerapan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun.
                  PEMBENTUKAN LPSE
DASAR HUKUM:
•   Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
    Elektronik.
•   Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
    Barang dan Jasa Pemerintah.
•   Inpres No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan
    Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary
    Funds.
•   Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
•   Perpres No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan
    Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
    Barang dan Jasa Pemerintah.
•   Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. Per.002/M.PPN/04/2007
    tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik
    di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
•   Peraturan Gubernur Kepri No. 7 Tahun 2009 tentang Pedoman
    Pelaksanaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Pemprov Kepri.
•   Nota Kesepahaman Bersama antara Pemprov Kepri dan LKPP tentang
    Kerjasama Implementasi Nasional Dalam Pengadaan Barang/Jasa
    dilingkungan Pemprov Kepri.
                   Fungsi LPSE
1.   Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan
     barang/jasa secara elektronik.
2.   Melakukan registrasi dan verivikasi penyedia
     barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa
     memenuhi persyaratan berlaku;
3.   Melakukan pelatihan kepada Panitia/Unit Layanan
     Pengadaan dan Penyedian Barang/Jasa agar mereka
     menguasai aplikasi pengadaan barang/jasa secara
     elektronik;
4.   Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi
     (Help Desk) yang melayani Panitia/Unit Layanan
     Pengadaan dan Penyedian Barang/Jasa untuk
     masalah pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  Prinsip Dasar E-Procurement
• EFFISIENSI

   • EFEKTIVITAS


     • AKUNTABILITAS


         • TRANSAPARAN

           • ADIL DAN NON-DISKRIMINATIF

               • TERBUKA DAN PERSAINGAN SEHAT

                       • INTEROPERABILITAS

                           • JAMINAN KEAMANAN SEHAT
     Tujuan E-Procurement

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
  serta mendorong terjadinya persaingan
  yang sehat, adil dan non-diskriminatif,
  melalui penerapan sistem pengadaan
  yang transparan dan diikuti oleh jumlah
  peserta.
• Mengurangi peluang KKN dan
  meningkatkan akuntabilitas serta citra
  pemerintah.
                  Arsitektur E-Procurement

                                                                      Multiple Sellers/
                                        LPSE                          Providers
Multiple Buyers
                            (E-Procurement Market Place)


                                    MODULES                            Suppliers/
  Satuan                            e-Tendering                        Vendors/
                    Agency                              Vendor
   Kerja            Management      e-Selection         Manageme       Contractors
                    System          e-Reverse Auction   nt System

                                    E-Purchansing



                   Web Portal                            Web Portal
  PPK/                                                                 Penyedia
 Panitian                                                             Barang/Jasa
Pengadaan                              E-catalog
                                    price data bank
                              AKTOR

•   Publik: Badan Usaha yang berminat untuk menjadi peserta lelang
•   PPE : Pusat Pelayanan Elektronik yang menjadi administrator sistem yang
    level otoritasnya paling tinggi dalam sistem aplikasi.
•   Verifikator : Pejabat yang bertugas untuk menangani pendaftaran publik
    menjadi rekanan.
•   Certificate Agen : bertugas memberi persetujuan bagi publik yang
    mendaftar sebagai rekanan.
•   Agency : petugas dari daerah yang mempunyai kewenangan untuk
    membentuk panitia.
•   PPK : pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
•   Panitia : tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan
    penyedia barang/jasa di setiap instansi yang melakukan pengadaan
    barang/jasa.
•   Rekanan : Peserta Lelang
            ENTITAS DAN AKTIVITAS
1.     AGENCY (instansi):
     •   Membuat satker
     •   Menentukan pegawai
     •   Menentukan PPK
     •   Menentukan Panitia

2.     PPK (Pejabatan Pembuat Komitment)
     •   Menentukan Paket
     •   Persetujuan atas klasifikasi lelang yang akan dipublish
     •   Persetujuan atas hasil evaluasi dokumen penawaran
     •   Menjawab sanggahan dari Rekanan
     •   Persetujuan atas calon pemenang
     •   Membuat SPPBJ dan Kontrak
                   ENTITAS DAN AKTIVITAS

1.       PANITIA
     •     Menyusunlelang dan upload dokumen lelang
     •     Meminta persetujuan PPK atas klasifikasi lelang
     •     Melakukan Aanwijzing
     •     Membuat Addendum (jika ada revisi dokumen lelang)
     •     Mendownload dan membuka dokumen penawaran
     •     Melakukan evaluasi dokumen penawaran
     •     Melakukan evaluasi dokumen penawaran
     •     Mengusulkan calon pemenang

2.       PENYEDIA BARANG
     •     Registrasi
     •     Mengirim kualifikasi perusahaan
     •     Mendaftar lelang dan mendownload dokumen lelang
     •     Mengirim pertanyaan (jika diperlukan pada waktu aanwijzing)
     •     Upload dokumen lelang
     •     Sanggahan
            HAMBATAN
• Keterbatasan SDM
• Keterbatasan fasilitas listrik dan
  internet
• Ketidak-siapan vendor
• Kepercayaan yang rendah
  terhadap pemerintah
               MANFAAT
• Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
  secara on-line:
  – mendorong Pengguna maupun Penyedia;
    barang dan Jasa menjadi lebih profesional;
  – membuat panitia merasa terlindungi
  – menjadi media bagi pengawasan masyarakat
  – meningkatkan kepercayaan masyarakat akan
    keseriusan Pemeirntah untuk memberantas
    KKN
Alamat Website



    www. pengadaannasional-bappenas.go.id
    www.kepriprov.net
             CALL CENTER
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Publik – BAPPENAS
Telp: 021-31934247; Fax: 021-3101924
Email: pusatpengadaan@bappenas.go.id

LPSE Nasional
Telp: 021-39832082; Fax: 021-39834034
Email: admin@pengadaannasional-bappenas.go.id

LPSE Kepri
Telp: 0771-7000555
Email: lpse@e-kepri.net

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2770
posted:2/13/2011
language:Indonesian
pages:19