Docstoc

Perda No. 08-2009 Penyelesaiaan Tuntutan Kerugian Daerah

Document Sample
Perda No. 08-2009 Penyelesaiaan Tuntutan Kerugian Daerah Powered By Docstoc
					  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG




NOMOR : 759                                     TAHUN : 2009


      PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
                  NOMOR 8 TAHUN 2009
                         TENTANG
         TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN
                 KERUGIAN DAERAH

      DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                     BUPATI SERANG,
Menimbang :   a. bahwa ketentuan yang mengatur tata cara
                 penyelesaian tuntutan kerugian daerah telah
                 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang
                 Nomor 16 Tahun 2007;
              b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a,
                 dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang
                 perlu disesuaikan, oleh karenanya perlu
                 dilakukan   perubahan   dengan    pencabutan
                 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
                 Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian
                 Daerah;
                                                 c. bahwa .........
                           -2-



            c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
               dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur
               kembali Tata Cara Penyelesaian Tuntutan
               Kerugian Daerah dengan Peraturan Daerah.
Mengingat   1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
               Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
               Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
               Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
               Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
               (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
               1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
               Republik Indonesia Nomor 3890);
            2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
               Pemberantasan     Tindak   Pidana  Korupsi
               (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
               1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
               Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana
               telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
               Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
               Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan
               Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
               4150);
            3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
               Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 2000   Nomor 182,
               Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
               Nomor 4010);
                                       4. Undang-undang ......
                -3-



4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
   Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
   2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
   Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
   Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
   4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
   Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
   Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
   Nomor 4286);
7.   Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
     Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
     (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
     2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
     Republik Indonesia Nomor 4389);
8.   Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
     Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
     Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
     Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
     4400 );


                           9. Undang-undang ......
                 -4-



9.   Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
     Pemerintahan     Daerah   (Lembaran    Negara
     Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
     kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
     Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
     Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
     Pemerintahan     daerah  (Lembaran     Negara
     Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
     Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
     Nomor 4844);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
    Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
    dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4452);
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
    Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4654);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
    tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3176);
                       13. Peraturan Pemerintah ........
                  -5-



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
    tentang    Pengelolaan     Keuangan         Daerah
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
    tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
    Penyelenggaraan       Pemerintahan          Daerah
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
    tentang     Pengelolaan       Barang           Milik
    Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
    4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
    tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
    Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
    Pemerintahan       Daerah      Kabupaten/Kota
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
    tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
    Pemerintahan    Daerah     (Lembaran        Negara
    Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
    Nomor 4815);
                    18. Peraturan Daerah .........
                             -6-



             18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1
                 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan
                 Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah
                 Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
             19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15
                 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
                 Keuangan    Daerah    (Lembaran     Daerah
                 Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
             20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4
                 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik
                 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang
                 Tahun 2009 Nomor 784).
                  Dengan Persetujuan Bersama

        DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
               KABUPATEN SERANG

                             dan

                      BUPATI SERANG

                       MEMUTUSKAN

Menetapkan    :   PERATURAN DAERAH TENTANG TATA
                  CARA    PENYELESAIAN TUNTUTAN
                  KERUGIAN DAERAH


                                               BAB I ...............
                                  -7-



                              BAB I

                      KETENTUAN UMUM

                              Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan               urusan
   Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah
   sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD
     adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
     sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.   Inspektorat adalah Inspektorat Jenderal, Inspektorat Propinsi
     Banten dan Inspektorat Kabupaten Serang.
8.   Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat
     Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada
     Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.   Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah
     suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam
     pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan
     terhadap Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti
     kerugian.
                                                 10. Tuntutan .......
                              -8-



10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah
    suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya
    bukan sebagai Bendahara, atau pejabat lain, dengan tujuan
    menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan
    melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya
    sebagaimana mestinya sehingga secara langsung atau tidak
    langsung, mengakibatkan kerugian daerah.
11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang
    selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan
    melalui TP bagi Bendahara dan TGR bagi Pegawai bukan
    Bendahara, atau Pejabat lain yang merugikan keuangan dan
    barang Daerah.
12. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo
    Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku
    Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya
    terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
13. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan
    barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
    perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam
    rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat
    dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
    kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah
    tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja
    Daerah.


                                               15. Barang ............
                               -9-



15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang
    dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak
    maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang
    merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur
    atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali
    uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
    disingkat Bendahara SKPD adalah setiap orang atau badan yang
    diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima,
    menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat
    berharga atau barang-barang daerah yang bertanggung jawab
    kepada Bupati.
17. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
    setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam
    peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh
    pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
    negara atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
    berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang
    berlaku, meliputi :
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. Tenaga Kontrak dan atau Pegawai Tidak Tetap ( PTT );
   c. Pegawai pada BUMD (Pegawai Perusahaan Daerah);
   d. Pejabat Lain; dan
     e. Pihak Lain.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam
    kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk
    seluruhnya atau sebagian.
                                                   19. Pejabat ........
                              - 10 -



19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena
    kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan
    sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum
    dapat dipertanggungjawabkan.
20. Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah Badan Pemeriksa
    Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat
    Propinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten Serang.
21. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya
    disingkat BPK-RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk
    memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
    sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945.
22. Pengawas Internal Keuangan Daerah adalah Pejabat yang
    diangkat oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan
    internal pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan
    yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila
    Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri
    atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau
    apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat
    pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan
    langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan
    berakhir,    yang    bersangkutan     tetap   tidak   membuat
    perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
24. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses
    TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan
    meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak
    diketahui alamatnya.
                                           25. Kadaluwarsa ...........
                               - 11 -



25. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya
    hak untuk melakukan TPTGR terhadap pelaku kerugian Daerah.
26. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang
    harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti
    menimbulkan kerugian Daerah.
27. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari
    Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu
    membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila di
    kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud
    akan ditagih kembali.
28. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
    Pegawai yang     melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian
    berdasarkan ketentuan yang berlaku.
29. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya
    disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban
    pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai
    jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, berita acara
    serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
30. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang
    lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
31. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis
    Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan
    ditetapkan oleh Bupati yang bertugas membantu Bupati dalam
    penyelesaian kerugian Daerah.
32. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Serang.


                                                         BAB II .........
                                - 12 -



                               BAB II
     RUANG LINGKUP INFORMASI KERUGIAN DAERAH
                               Pasal 2

Ruang lingkup TPTGR meliputi Bendahara, Pegawai bukan
Bendahara yang secara langsung atau tidak langsung melakukan
perbuatan yang menimbulkan kerugian Daerah.

                               Pasal 3
(1) Sumber informasi mengenai adanya kerugian Daerah adalah :
    a. hasil pemeriksaan aparat Pengawas Internal Pemerintah;
    b. hasil pemeriksaan BPK-RI;
    c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan
       langsung;
    d. hasil verifikasi SKPD Pengelola Keuangan Daerah atau pejabat
       yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan
       Usaha Milik Daerah;
    e. media massa; dan
    f. pengaduan masyarakat.

                              BAB III
     PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TPTGR
                               Pasal 4
(1) Bupati berkewajiban membentuk Majelis Pertimbangan.
(2) Majelis Pertimbangan terdiri dari :
    a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
                                                   b. Inspektur .......
                              - 13 -



   b. Inspektur sebagai Wakil Ketua;
   c. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai
      Sekretaris;
   d. Personil lain yang berasal dari unit kerja pada bidang
      pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan
      bidang lain yang terkait sebagai anggota;
   e. Sekretariat.
                             Pasal 5
(1) Apabila dipandang perlu, Kepala SKPD dapat membentuk tim ad
    hoc untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang terjadi pada
    satuan kerja yang bersangkutan.
(2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan
    pengumpulan Data, informasi dan verifikasi Kerugian Daerah
    berdasarkan penugasan dari Kepala SKPD.
(3) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas tim ad hoc
    sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan
    tembusan kepada Majelis Pertimbangan untuk diproses lebih
    lanjut.

                             Pasal 6
(1) Majelis Pertimbangan bertugas membantu Bupati dalam
    memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap bendahara
    dan pegawai.
(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1), Majelis Pertimbangan menyelenggarakan fungsi untuk :
   a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;

                                               b. menghitung ........
                               - 14 -



   b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
   c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi dan bukti-bukti
      pendukung bahwa bendahara dan pegawai telah melakukan
      perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehigga
      mengakibatkan terjadinya Kerugian daerah;
   d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara dan
      pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
      Kerugian Daerah;
   e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
   f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Kerugian
      Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam
      menetapkan pembebanan sementara untuk TP dan
      menetapkan Pembebanan untuk TGR;
   g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
   h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian
      Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada
      BPK-RI.
                            BAB IV
             PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
                          Bagian Pertama
                         Penyelesaian TP
                           Paragraf Satu
                  Laporan atas Kerugian Daerah
                              Pasal 7
(1) Atasan langsung bendahara atau Kepala SKPD wajib melaporkan
    setiap Kerugian Daerah kepada Bupati dan memberitahukan
    kepada BPK-RI selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja setelah
    Kerugian Daerah diketahui.
                                           (2) Pemberitahuan .......
                                  - 15 -



(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
    sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan
    Kas atau Barang.
(3) Bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada BPK-RI tentang
    Kerugian Daerah dibuat sesuai dengan Lampiran I.

                                 Pasal 8
Bupati segera menugaskan Majelis pertimbangan untuk
menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7
ayat (1).
                                 Pasal 9
(1) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi
    dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
    a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau
       sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
    b. berita acara pemeriksaan kas/ barang;
    c. register penutupan buku kas/ barang;
    d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum
       dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa
       Pengguna Anggaran;
    e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank
       bersangkutan;
    f. fotocopy/ rekaman buku kas umum bulan yang
       bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
    g. Surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian daerah
       mengandung indikasi tindak pidana;
                                                    h. Berita ............
                                - 16 -



   h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari
      kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena
      pencurian atau perampokan;
   i. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
(2) Majelis Pertimbangan mencatat Kerugian daerah dalam daftar
    Kerugian Daerah.
(3) Daftar Kerugian Daerah dibuat sesuai dengan Lampiran II.

                              Pasal 10
(1) Majelis   Pertimbangan   harus   menyelesaikan    verifikasi
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam waktu 30
    (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 8.
(2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan
    sementara dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang
    berlaku.

                              Pasal 11
(1) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan
    Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada BPK selambat-
    lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Majelis Pertimbangan
    dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    9   ayat (1).

                                                         Pasal 12 ......
                              - 17 -



                             Pasal 12
(1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Daerah
    berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
    dalam Pasal 11 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi
    Kerugian Daerah yang meliputi nilai Kerugian Daerah, perbuatan
    melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan penanggung
    jawab.
(2) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
    lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Bupati untuk
    memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.
(3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
    ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik
    sengaja maupun lalai, BPK-RI mengeluarkan surat kepada Bupati
    agar kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari
    daftar Kerugian Daerah.


                         Paragraf Dua
           Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
                           Pasal 13
Bupati memerintahkan Majelis pertimbangan mengupayakan agar
bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK-RI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).



                                                    Pasal 14 ……..
                               - 18 -



                             Pasal 14
(1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang
    bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis
    Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen
    sebagai berikut :
   a. Bukti kepemilikan barang dan atau kekayaan lain atas nama
      bendahara;
   b. Surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang dan atau
      kekayaan lain dari bendahara.
(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat
    ditarik kembali.
(3) Surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang dan atau harta
    kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    huruf b berlaku setelah BPK-RI mengeluarkan surat keputusan
    pembebanan.
(4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran III.


                             Pasal 15
(1) Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai selambat-
    lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM
    ditandatangani.
(2) Apabila bendahara telah mengganti Kerugian Daerah
    sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Majelis Pertimbangan
    mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa
    menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).


                                                       Pasal 16 .......
                              - 19 -



                            Pasal 16
   Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan
   atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah mendapat persetujuan
   dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.
                            Pasal 17
(1) Majelis Pertimbangan melaporkan hasil penyelesaian Kerugian
    Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti
    Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah
    melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti
    Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
    BPK-RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima
    laporan Majelis Pertimbangan.
                            Pasal 18
Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), BPK mengeluarkan surat
rekomendasi kepada Bupati agar kasus Kerugian Daerah
dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

                            Pasal 19
Dalam hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan
pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan
atas nama BPK-RI dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara
bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara
membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang
bekerja untuk dan atas nama BPK-RI.
                                               Paragraf Tiga ........
                              - 20 -



                            Paragraf Tiga
              Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
                             Pasal 20
(1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin
    pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan surat
    keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh)
    hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
(2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara
    kepada BPK-RI.
(3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara dibuat
    sesuai dengan Lampiran IV.

                             Pasal 21
(1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan
    hukum untuk melakukan sita jaminan.
(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
    diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan
    penyitaan    selambat-lambatnya     7   (tujuh)  hari  setelah
    diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.
(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.

                         Paragraf Empat
                     Penetapan Batas Waktu
                             Pasal 22
(1) BPK-RI mengeluarkan SK PBW apabila :
                                                    a. BPK-RI ........
                              - 21 -



   a. BPK-RI tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian
      daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
      (2) dan
   b. Berdasarkan pemberitahuan bupati tentang pelaksanaan
      SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
      ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
(2) SK PBW sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan
    kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau
    kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda
    terima dari bendahara.
(3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada BPK-RI oleh
    atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat-
    lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.
(4) Bentuk dan isi SK PBW dibuat sesuai dengan Lampiran V.


                             Pasal 23
Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada BPK-
RI dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal
penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).


                             Pasal 24
BPK-RI menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak
surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK-RI.
                                               Paragraf Lima ........
                              - 22 -



                         Paragraf Lima
                 Pembebanan Kerugian Daerah
                            Pasal 25
(1) BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebanan apabila :
   a. Jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana
      dimaksud dalam Pasal 23 telah terlampaui dan bendahara
      tidak mengajukan keberatan; atau
   a. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
   b. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak
      ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti
      sepenuhnya.
(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan dibuat sesuai
    dengan Lampiran VI.

                            Pasal 26
(1) Surat keputusan pembebanan disampaikan kepada bendahara
    melalui atasan langsung bendahara atau kepala kantor/ satuan
    kerja bendahara dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda
    terima dari bendahara.
(2) Surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam ayat
    (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

                            Pasal 27
(1) BPK-RI mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila
    menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/ pengampu/
    yang memperoleh hak/ ahli waris.
                                                   (2) Bentuk.........
                              - 23 -



(2) Bentuk dan isi surat keputusan pembebasan dibuat sesuai dengan
    Lampiran VII.


                             Pasal 28
Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 terlampaui, BPK-RI tidak mengeluarkan putusan atas
keberatan yang diajukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, maka keberatan dari bendahara diterima.


                         Paragraf Enam
              Pelaksanaan Keputusan Pembebanan
                             Pasal 29
(1) Berdasarkan keputusan pembebanan dari BPK-RI, bendahara
    wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan
    secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-
    lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan
    pembebanan.
(2) Dalam hal bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara
    tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan
    kepada yang bersangkutan.


                             Pasal 30
Keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.


                                                    Pasal 31 ..........
                               - 24 -



                             Pasal 31
(1) Keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk
    pelaksanaan sita eksekusi.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 29        ayat (1) telah terlampaui dan
    bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Bupati
    mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk
    melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan
    bendahara.
(3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan
    penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50 % (lima puluh
    persen) dari setiap bulan sampai lunas.

                             Pasal 32
Pelaksanaan penyitaan, penjualan dan atau pelelangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang
ditetapkan oleh Bupati, setelah berkoordinasi dengan instansi yang
berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan atau
pelelangan.

                             Pasal 33
(1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual
    atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian
    Kerugian Daerah, maka bupati mengupayakan pengembalian
    Kerugian Daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya
    sebesar 50 % (lima puluh persen) dari penghasilan yang diterima
    bendahara tiap bulan sampai tuntas.
                                                 (2) Apabila............
                              - 25 -



(2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP
    dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang
    kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat
    diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.


                             Pasal 34
Bupati menyampaikan laporan kepada BPK tentang pelaksanaan
surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.


                         Paragraf Tujuh
           Ganti Rugi oleh Pihak Lain dan Pencatatan
                             Pasal 35
Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti Kerugian Daerah
dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang
dilakukan oleh pengampu yang memperoleh hak/ ahli waris.

                             Pasal 36
(1) BPK-RI segera mengeluarkan surat keputusan pencatatan apabila
    :
   a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya
      serta tidak ada keluarga;
   b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui
      keberadaannya.
(2) Bentuk dan isi surat keputusan pencatatan dibuat sesuai dengan
    Lampiran VIII.
                                               Bagian Kedua ........
                              - 26 -



                          Bagian Kedua
                        Penyelesaian TGR
                          Paragraf Satu
                        Cara Penyelesaian
                             Pasal 37
Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara :
a. Upaya Damai;
b. TGR Biasa; dan
c. Pencatatan.

                          Paragraf Dua
                          Upaya Damai
                             Pasal 38
(1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan
   dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli waris baik sekaligus
   (tunai) atau angsuran.
(2) Dalam keadaan terpaksa, yang bersangkutan dapat melakukan
    dengan cara angsuran paling lambat 2 (dua) tahun sejak
    ditandatanganinya SKTJM dan disertai jaminan barang yang
    nilainya cukup.
(3) Penyelesaian dengan cara angsuran dilakukan melalui
    pemotongan gaji dan atau penghasilan yang dilengkapi dengan :
    a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan atau penghasilan; dan
    b. Jaminan barang dilengkapi Surat Pemilikan yang sah serta
       Surat Kuasa Menjual.
                                                    (4) Apabila .......
                               - 27 -



(4) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran
    angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka
    barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku.
(5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang
    sebagaimana dimaksud ayat (4), tetap menjadi kewajiban
    pegawai, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang
    tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
(6) Pelaksanaan (eksekusi) terhadap Keputusan TGR dilaksanakan
    oleh Majelis Pertimbangan.

                           Paragraf Tiga
                            TGR Biasa
                              Pasal 39
(1) TGR Biasa dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya
    dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian
    Inspektorat terhadap pegawai.
(2) TGR Biasa dapat dikenakan kepada ahli waris, terhadap harta
    pewaris yang sudah atau akan diterimanya.
(3) TGR terhadap ahli waris ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil
    penelitian Majelis Pertimbangan.



                                                       Pasal 40 ........
                                - 28 -



                              Pasal 40
Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau
melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak
menjalankan     kewajibannya    sebagaimana    mestinya    yang
dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan
pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya secara
langsung atau tidak langsung diserahkan penyelesaiannya melalui
Majelis Pertimbangan.

                              Pasal 41

(1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dalam
    upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) tidak
    berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati
    kepada pegawai dengan menyebutkan :
     a. identitas pelaku;
     b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
     c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
     d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan
        keberatan/ pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari
        terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai.

(2) Apabila pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam batas
    waktu    14    (empat    belas)    hari  tidak   mengajukan
    keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri
    namun tidak dapat membebaskannya sama sekali dari
    kesalahan/kelalaian, maka Bupati menetapkan Keputusan
    Pembebanan.
                                                (3) Berdasarkan ........
                               - 29 -



(3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Bupati melaksanakan
    penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada pegawai yang
    bersangkutan.
(4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut dapat dilakukan
    dengan cara :
   a. memotong gaji dan atau penghasilan lainnya kepada yang
      bersangkutan;
   b. memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan paling
      lambat 2 (dua) tahun, apabila disertai dengan barang jaminan
      yang nilainya cukup; dan
   c. apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang
      berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
(5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat
    diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya
    Keputusan Pembebanan oleh pegawai yang bersangkutan.
(6) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5)
    diterima, Bupati menerbitkan Keputusan Peninjauan Kembali.
(7) Keputusan Tingkat Banding dari pejabat yang berwenang dapat
    berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan
    atau menambah/mengurangi besaran jumlah kerugian yang
    harus dibayar oleh yang bersangkutan.



                                             Paragraf Keempat .......
                              - 30 -



                        Paragraf Keempat
              Penyelesaian Kerugian Barang Daerah
                             Pasal 42

(1) Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan
    barang daerah (bergerak/tidak bergerak) wajib melakukan
    penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara
    penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku.

(2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap barang
    bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2
    (dua), berdasarkan nilai taksiran (taksasi) harga benda dengan
    cara tunai atau angsuran paling lama 2 (dua) tahun apabila
    disertai dengan jaminan barang yang nilainya cukup.

(3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan
   terhadap barang yang tidak bergerak atau yang bergerak selain
   yang dimaksud ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2
   (dua) tahun apabila disertai dengan barang yang nilainya cukup.

(4) Nilai taksiran (taksasi) jumlah harga benda yang akan diganti
    rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud
    ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



                                              Paragraf Kelima .......
                               - 31 -



                         Paragraf Kelima
                            Pencatatan
                             Pasal 43
(1) Pegawai yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan
    diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib
    dikenakan TGR sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) dengan
    Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat
    pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
(2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap
    keluarga atau orang lain yang menguasai harta yang ditinggalkan
    oleh pegawai yang bersangkutan.
(3) Dengan    diterbitkannya    Keputusan      Pencatatan,     kasus
    bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sewaktu-waktu dapat
   ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

                             Pasal 44
(1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur
    dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau
    barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan
    bendahara, pegawai bukan bendahara yang digunakan dalam
    penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan
    daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan
    badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan
    keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan
    perundang-undangan tersendiri.
                                                      BAB V ..........
                              - 32 -



                             BAB V
                        KEDALUWARSA
                            Pasal 45
(1) Kewajiban bendahara dan pegawai untuk membayar ganti rugi
    menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak
    diketahuinya Kerugian Daerah atau dalam waktu 8 (delapan)
    tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan
    penuntutan ganti rugi.
(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang
    memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga)
    tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan
    pengampuan kepada bendahara dan pegawai, atau sejak
    bendahara dan pegawai diketahui melarikan diri atau meninggal
    dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang
    Kerugian Daerah.

                            BAB VI
                            SANKSI
                            Pasal 46
(1) Bendahara dan pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti
    Kerugian Daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan atau
    sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
    undangan yang berlaku.
(2) Atasan langsung bendahara dan pegawai atau kepala SKPD yang
    tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
    Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.
                                                    BAB VII .......
                               - 33 -



                            BAB VII
                        PENGHAPUSAN
                             Pasal 47
(1) Bendahara, Pegawai atau ahli waris atau keluarga terdekat
    ataupun pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati
    diwajibkan mengganti kerugian daerah, apabila tidak mampu
    membayar ganti rugi dapat mengajukan permohonan secara
    tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
(2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati
    mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis
    Pertimbangan.
(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian Majelis Pertimbangan, yang
    bersangkutan pada ayat (1) ternyata tidak mampu, maka Bupati
    dengan persetujuan DPRD menghapuskan TP/TGR sebagian
    atau seluruhnya.

                            BAB VIII
                         PEMBEBASAN
                             Pasal 48
Dalam hal Bendahara, Pegawai yang berdasarkan Keputusan Bupati
diwajibkan mengganti kerugian daerah ternyata meninggal dunia
tanpa ahli waris dan/atau dinyatakan tidak cukup atau tidak
mempunyai      harta   warisan,   maka    Majelis  Pertimbangan
memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan
pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang
bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD.

                                                    BAB IX ............
                              - 34 -



                             BAB IX
                         PENYETORAN
                             Pasal 49
(1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran
    kekurangan perbendaharaan/kerugian dapat melalui Satuan
    Kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau langsung ke
    Kas Daerah.
(2) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya diserahkan
    melalui Pengadilan, maka terhadap barang yang dirampas
    berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya disetor ke
    Kas Daerah.
(3) Penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik
    Daerah (BUMD) setelah diterima Kas Daerah segera
    dipindahbukukan kepada rekening BUMD yang bersangkutan.
                             BAB X
                          PELAPORAN
                             Pasal 50
Majelis Pertimbangan melaporkan perkembangan pelaksanaan
penyelesaian kerugian Daerah kepada Bupati setiap semester dengan
tembusan kepada Ketua DPRD.
                             BAB XI
                   KETENTUAN LAIN-LAIN
                             Pasal 51
(1) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah
    Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan
    dengan mengajukan gugatan perdata.
                                                 (2) Proses ...........
                              - 35 -



(2) Proses yang tidak terselesaikan melalui Pengadilan sebagaimana
    dimaksud ayat (2) diserahkan kembali kepada daerah, maka
    penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau
    penghentian/ penghapusan.

(3) Keputusan pengadilan untuk menghukum atau membebaskan
    yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak
    daerah untuk mengadakan TPTGR.


                             Pasal 52
(1) Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang
    bendahara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat
    dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja
    maupun lalai dalam proses tuntutan penggantian Kerugian
    Daerah.

(2) Dalam hal nilai penggantian Kerugian Daerah berdasarkan
    putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
    tetap berbeda dengan nilai Kerugian Daerah dalam surat
    keputusan pembebanan, maka Kerugian Daerah wajib
    dikembalikan sebesar nilai yang tercantum dalam surat
    keputusan pembebanan.

(3) Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk
    penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke kas
    daerah,     pelaksanaan    surat    keputusan     pembebanan
    diperhitungkan sesuai dengan nilai penggantian yang sudah
    disetorkan ke kas daerah.

                                                      Pasal 53 ......
                              - 36 -



                            Pasal 53
Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam
pemulihan/ pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan
pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada BPK-RI
melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

                            BAB XII
                   KETENTUAN PENUTUP
                            Pasal 54
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.
                            Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian
Daerah, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

                            Pasal 56
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Serang.



                                                    Disahkan .....
                               - 37 -



                                    Disahkan di    Serang
                                    pada tanggal

                                          BUPATI SERANG,

                                                  Cap/ttd

                                        A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


                    Cap/ttd.

               R.A. SYAHBANDAR. W
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2009 NOMOR
                          PENJELASAN
                              ATAS
         PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

                    NOMOR 8 TAHUN 2009

                           TENTANG

     TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN KERUGIAN
                      DAERAH

I.   UMUM
     Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah,
     Pemerintah Daerah dituntut      untuk lebih mandiri dalam
     menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk di
     antaranya adalah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yang
     diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi
     penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga Daerah tidak
     mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan
     melanggar hukum atau kelalaian Bendahara atau Pegawai
     bukan Bendahara dan atau disebabkan sesuatu keadaan di luar
     dugaan dan di luar kemampuan manusia (Force Majeure).
     Oleh karenanya, guna mewujudkan akuntabilitas dan
     transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka
     setiap kerugian daerah yang timbul sebagai akibat kelalaian
     yang dilakukan oleh bendahara atau pegawai bukan bendahara,
     perlu dilakukan penyelesaian tuntutan kerugian kepada yang
     bersangkutan.
                                            Dengan demikian ......
                                 -2-


   Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Serang, dipandang
   perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam
   melaksanakan penyelesaian kerugian daerah baik melalui
   Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi.
   Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Serang
   perlu kiranya memiliki suatu Peraturan Daerah yang
   disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundangan
   yang berlaku untuk dapat dijadikan acuan dalam mengatur Tata
   Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah.


II. PASAL DEMI PASAL
   Pasal 1
        Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan
        dalam Peraturan Daerah ini.
   Pasal 2
        Ayat (1)
             huruf a
                   Cukup Jelas
             huruf b
                   Cukup Jelas
                                                       huruf c ..........


             huruf c
                    Yang disebut pejabat lainnya adalah Bupati, Wakil
                    Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD.
                                 -3-


          huruf d
                 Pihak lainnya adalah Kepala Desa, Perangkat
                 Desa,     Badan-badan       dan   Organisasi
                 Kemasyarakatan    lainnya    yang mengelola
                 keuangan dan barang daerah.
     Ayat (2)
          Cukup jelas
Pasal 3
     Ayat (1), (2), (3), dan (4)
          Cukup jelas
Pasal 4
     Cukup jelas
Pasal 5
     Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)
          Cukup jelas


                                                Pasal 6 ..........


Pasal 6
     Ayat (1), (2), dan (3)
          Cukup jelas
Pasal 7
     Ayat (1), (2), dan (3)
Pasal 8
                                -4-


     Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)
           Cukup jelas
Pasal 9
     Ayat (1), dan (2)
           Cukup jelas
Pasal 10
     Ayat (1), (2), (3), dan (4)
           Cukup jelas
Pasal 11
     Cukup jelas


                                            Pasal 12 ……


Pasal 12
     Ayat (1), (2), dan (3)
           Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)
           Cukup jelas
Pasal 15
                                 -5-


     Ayat (1), (2), dan (3)
           Cukup jelas
Pasal 16
     Cukup jelas
Pasal 17
     Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)
           Cukup jelas


                                                 Pasal 18 .......


Pasal 18
     Ayat (1), (2), (3), dan (4)
           Cukup jelas
Pasal 19
     Ayat (1), (2), (3), dan (4)
           Cukup jelas
Pasal 20
     Ayat (1), dan (2)
           Cukup jelas
Pasal 21
     Cukup jelas
Pasal 22
                               -6-


     Ayat (1), (2), dan (3)
           Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas


                                     Pasal 24 ……


Pasal 24
     Ayat (1), (2), dan (3)
           Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Ayat (1), dan (2)
           Cukup jelas
Pasal 27
     Ayat (1), (2), (3), dan (4)
     Cukup jelas
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
                   -7-


Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:940
posted:2/13/2011
language:Indonesian
pages:44